P U T U S A N Nomor : 75/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAHBUDIN PURBA, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta III

Simpang Rei, Desa Bosar Galugur, Kecamatan

Tanah Jawa, Kabupaten Simaiungun, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya : 1. K. ANWAR, SH, MSi 2.

RAMADHAN ZUHRI, SH, masing-masing sebagai

Advocad/ pengacara yang tergabung dalam kantor

Pengacara/Advocad K. ANWAR, SH, MSi yang

beralamat dan berkantor di jalan Jendral Sudirman

No. 10 Kecamatan Air Putih (Indrapura) Kabupaten

Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Desember 2014 dan telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

pada tanggal 29 Desember 2014 dibawah register :

204/SK/2014/PN-Sim, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Pelawan;

Lawan

1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (PTPN) Jakarta

Cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN

NASIONAL Tbk MUR (BTPN) Cabang Merdeka,

Pematang Siantar, Beralamat jalan Merdeka No.

127 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Terlawan I;

2. PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q D1REKTORAT

JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL

DJKN SUMATERA UTARA c/q KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) Pematang Siantar, Beralamat di jalan

Sisingamangaraja No. 79 Pematang Siantar,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 2 -

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Terlawan II;

3. PANDAPOTAN SIAGIAN. pekerjaan Wiraswasta/ Pedagang, alamat

Jalan Umum Imam Bonjol, Desa/ Kelurahan

Pematang Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Surat Perlawanan tanggal 29

Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Simalungun pada tanggal 29 Desember 2014 dibawah register perkara

No.72/PDT.PLW/2014/PN-SIM mengemukakan sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Pelawan dan Terlawan I ada hubungan Perjanjian Kredit

Modal Kerja berupa kredit angsuran berjangka sebagaimana perjanjian

kredit modal kerja sebagaimana perjanjian kredit Nomor: 0601146-SPK-

7259-1211 tertanggal 29 Desember 2011.

2. Bahwa, selama terikat perjanjian kredit Pelawan dengan Terlawan I

Akad/Akta perjanjian kredit tidak pemah diberikan oleh Terlawan I kepada

Pelawan khususnya perjanjian kredit tertanggal 3 Maret 2010 Nomor Akta

2.

3. Bahwa, dengan tidak ada di berikannya salinan/copi Akte Perjanjian Kredit

diatas Pelawan tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pelawan

sebenamya (jumlah hutang yang pasti) akan tetapi dalam risalah lelang

yang dibuat oleh Terlawan II hutang Pelawan adalah:

(1) Hutang Pokok Rp. 275.168.622,-

(2) Bunga Rp. 41.062.491,-

(3) Denda Pokok Rp. 6.163.143,-

(4) Denda Bunga Rp. 6.786.538.-

Jumlah = Rp. 329.180.794,-

SEDANGKAN Pelawan sangat KEBERATAN atas jumlah tersebut, karena

dari mana jalannya hutang Pelawan ditentukan seperti itu.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 3 -

4. Bahwa, secara tiba-tiba Terlawan I pada tanggal 21 Mei 2014 melalui

suratnya Nomor: 001 PLEHT/7259/V/2014 tertanggal 21Mei 2014 serta

pengumuman Eksekusi hak tanggungan tertanggal 5 Juni 2014 yang

diumumkan pada surat kabar metro siantar akan melakukan pelelangan

terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM NO. 61 tanggal 16

September 2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba);

2. 2 (Dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yaitu:

a. Tanah seluas 9.111 m2, SHM No. 202 tanggal 30 Desember 2008

a/n Pelawan;

b. Tanah seluas 6.670 m2, SHM No. 201 tanggal 30 Desember 2008

yang kesemuanya adalah hak milik Pelawan (Syahbudin Purba)

dan, selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi

terhadap Pelawan sebagaimana adanya surat panggilan AAN

MANING Nomor: 123/HB/2012 tertanggal 22 Desember 2014

(Terlampir),

5. Bahwa Terlawan I melalui perantara Terlawan II telah melakukan

pelelangan atas objek sengketa tersebut diatas pada hari kamis tanggal 19

Juni 2014 / waktu / pukul 10.00 wib sd selesai bertempat dikantor

Terlawan I dengan pembeli lelang PANDAPOTAN SIAGIAN.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERLAWAN I DAN TERLAWAN II

1. Bahwa, menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3210 k/Pdt/1984

tertanggal 30 Januari 1986 (yang merupakan jenis prudensi MA) yang

secara tegas menyatakan bahwa: “ jaminan Hipotek (sekarang hak

tanggungan) walaupun ada veding van eigemnatige verkoop (menjual atas

kekuasaan sendiri) yang dilaksanakan oleh Terlawan II (lewat kantor

lelang Negara - KPKLN) harus terlebih dahulu ada penetapan Ketua

Pengadilan Negeri (FIAT EKSEKUSI), sehingga berdasarkan Keputusan

Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan TIDAK SAH pelelangan yang

dilakukan oleh Terlawan II, karena bertentangan dengan Pasal 224

HIR/158 Rbg dan Juris Prudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang

masih berlaku karena menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang hak

tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa Peraturan

Mengenai Eksekusi Hipotek TETAP BERLAKU dan menurut penjelasan

Pasal tersebut dinyatakan bahwa GROSSE AKTA Hyphoteek yang

berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hipotek dalam hak tanggungan

adalah sertifikat Hak Tanggungan. Dengan demikian pelelangan yang

dilakukan Terlawan I melalui Terlawan II adalah perbuatan melawan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 4 -

hukum, sedangkan Perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad)

menurut pasal 1365 KUH Perdata memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

A. Perbuatan itu melawan hukum (on rechtmatige)

- Dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II telah melanggar Pasal 26

Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang

menyatakan bahwa sebelum ada peraturan pelaksanaannya

(maksudnya Peraturan Pelaksanaan Pasal 6 UUHT No: 4 Tahun 1996),

maka yang berlaku adalah Pasal 224 HIR/Rbg (yang hingga saat ini

peraturan pelaksana dari Pasal 26 UUHT tersebut belum ada) DAN

melanggar Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3210 k/Pdt/1984,

tertanggal 30 Januari 1986 yang salah satu putusannya menyatakan

bahwa pelaksanaan lelang (maksudnya parate eksekusi seperti yang

dilakukan Terlawan I dan Terlawan II) yang dilaksanakan tidak atas

penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka menurut MARI lelang

umum tersebut adalah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 Rbg,

sehingga TIDAK SAH, jadi menurut Mahkamah Agung RI bahwa

pelaksanaan parate Eksekusi harus dengan fiat Ketua Pengadilan

Negeri, Putusan MARI tersebut juga didukung oleh Buku II Pedoman

Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat Keputusan Ketua MARI No:

KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang pada halaman 146

menyatakan: “ untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya,

maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu Kreditur dan Debitur

DIPANGGIL OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI untuk mencari jalan

keluar”, maksudnya debitur diberi waktu selama 2 bulan untuk mencari

Pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu teijadi

pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah Pembeli, Kreditur dan debitur menghadap PPAT untuk

membuat Akta Jual Belinya untuk selanjutnya di lakukan balik nama

tanah tersebut atas nama pembeli.

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa,

perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang melakukan pelelangan

sendiri tanpa ada melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam hal ini

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun) adalah bertentangan dengan

hukum yang berlaku yang menyebabkan LELANG tersebut adalah

Cacat Hukum dan Tidak Sah.

- Bahwa, berdasarkan risalah lelang Nomor: 123/2014 tertanggal 18 Juli

2014 yang diperbuat oleh Terlawan II pada halaman 6 lembar ke enam

yang diteruskan/di salin kembali dalam Surat AAN MANING Ketua

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 5 -

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 123/2014 yang menyatakan “

Apabila tanah / dan atau bangunan yang akan dilelang ini berada

dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut

tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka PEMBELI berdasarkan

ketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuan

Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongannya”.

- Bahwa, yang dimaksud dalam Pasal 200 HIR dengan bantuan Ketua

Pengadilan Negeri tersebut adalah apabila Ketua Pengadilan Negeri

(Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Simalungun) memanggil kedua

belah pihak (Debitur dan Kreditur) SEBELUM LELANG di lakukan

BUKAN SETELAH LELANG dilakukan, sebagaimana yang dilakukan

oleh Terlawan II tersebut atau dengan kata lain “ Ketua PN harus telah

ikut campur berperan dalam masalah Lelang maupun Pra Lelang

BUKAN tentang Eksekusinya saja, yang mengharuskan adanya fiat

Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

B. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (dalam hal ini Pelawan telah

mengalami kerugian) karena Pelawan tidak mengetahui berapa jumlah

hutang Pelawan sebenamya yang seharusnya diketahui Pelawan setelah

Pelelangan dilakukan serta berapa lagi sisa uang Pelawan yang harus

dikembalikan para Pelawan, hanya para Terlawan saja yang

mengetahuinya, SEHINGGA perbuatan para Terlawan telah melanggar

ketentuan yang diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 Januari 1994 yang dituangkan dalam

Buku II Malikamah Agung RI tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada halaman 140 menyatakan

“Apabila Debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besamya tidak

menjadi Fixed (Pasti), maka Eksekusi TIDAK BISA DILANJUTKAN dan

Kreditur yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui suatu

GUGATAN sehingga jumlah hutang yang bisa di Eksekusi adalah hutang

yang SUDAH PASTI (Atau dengan kata lain “Pelawan tidak ada membuat

pengakuan hutang yang jumlahnya sudah pasti kepada Terlawan I (Bank

BTPN).

C. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (Dalam hal ini para Terlawan

melakukan Pelelangan tidak berdasarkan Team Penilai hanya yang

independent, tetapi hanya di tentukan sendiri oleh para Terlawan,

sehingga sangat merugikan Pelawan).

D. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Bahwa, pengumuman lelang bertentangan dengan:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 6 -

1) Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/002/SK/I/1994

tertanggal 29 Januari 1994 yang diterapkan dalam Buku II MARI 1994

pada halaman 143 yang menyatakan bahwa penyerahan lelang berita

tetap harus di umumkan 2 kali dengan berselang 15 hari.

2) Pasal 44 Butir a Peraturan Menteri keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010

tantang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan “pengumuman

lelang dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang

pertama ke lelang ke dua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur

sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada

hari libur / besar, SEDANGKAN pengumuman lelang yang dilakukan

oleh Terlawan I dan Terlawan II jarak waktunya adalah 21 (dua puluh

satu) hari antara lelang pertama dengan lelang ke dua.

Bahwa, Pelelangan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I dilakukan

sebelum habis masa perjanjian kredit Nomor: 0001146-SPK-7259-1211

tertanggal 29 Desember 2011 yang pada Pasal 1 (Satu) menyebutkan jangka

waktunya selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d 5

Januari 2017, sedangkan pelelangan dilakukan oleh Terlawan II pada tanggal

18 Juli 2014 dengan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tertanggal 18 Juli 2014.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa perbuatan

Terlawan I dan Terlawan II yang telah melakukan pelelangan terhadap harta

benda milik pelawan adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmaatigedaad)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa, selanjutnya Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Terlawan I dan

Terlawan II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amamya adalah

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan.

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (Good

opposant).

3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas

permintaan Terlawan I dengan Risalah lelang pada tanggal 18 Juli 2014

Nomor: 123/2014 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas

permintaan Terlawan I pada Diktum 3 (Tiga) tersebut diatas adalah

perbuatan melawan hukum (on rechtmaatigedaad).

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara

ini.

ATAU

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 7 -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan I telah

mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai

berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

KOMPETENSI ABSOLUT

PELAWAN TELAH SALAH DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI

PENGADILAN NEGERI YANG SEHARUSNYA MENJADI KEWENANGAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/

Karena PELAWAN menganggap pelaksanaan lelang tidak sah, maka

seharusnya PELAWAN mengajukan GUGATAN pembatalan lelang eksekusi

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena TERLAWAN II adalah lembaga

yang merupakan kepanjangan dari lembaga eksekutif yaitu sehingga keputusan

KPKNL adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang segala

akibatnya hukumnya diselesaikan di Pengdilan Tata Usaha Negara

Dengan demikian sudah seharusnya Pengadilan Negeri Simalungun

menyatakan tidak berwenang mengadili perkara A Quo.

EXCEPTIE OBSCURILIBELLI

1. Bahwa upaya Perlawanan sebagaimana telah diatur pada pasal 195 ( 6 dan

7 ), 208 HIR dan dalam praktek adalah dalam lingkup perlawanan dari pihak

ketiga untuk upaya pengangkatan Ekskutorial Beslag, Conservatoir Beslag

dan Revindicatoir Beslag yang dapat diajukan oleh tersita ;

2. Bahwa sebagaimana yang dimohonkan pada petitum PELAWAN adalah

mengenai upaya hukum pembatalan lelang eksekusi yang tidak tepat dimohonkan

dalam upava PERLAWANAN ini, demikian halnya PELAWAN bukanlah dalam

kapasitas selaku pihak para tersita;

Disamping hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa materi perlawanan yang

diajukan PELAWAN tidak jelas , hal ini jelas terlihat bahwa PELAWAN

mendalilkan bahwa belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya

mengenai eksekusi Hak Tanggungan tetapi dalam dalil gugagatnnya halaman 4

butir 2 menyebutkan " Pengumuman lelang bertangan dengan" ....(2) Pasal 44

butir 2 Peraturan Menteri Keuangan PMK No.93/Pmk.06/2010 , ...dst" , padahal

jelas Pertauran Menteri Kuangan PMK No.93/Pmk.06/2010 tersebut adalah

merupakan peraturan pelaksanaan lelang yang diantaranya mengatur

mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL, sehingga jelas

ARGUMENTASI /DASAR HUKUM yang didalilkan oleh PELAWAN sudah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 8 -

dimentahkan sendiri oleh PELAWAN.

Dengan demikian sudah sepatutnya jika gugatan PELAWAN dinyatakan kabur

/tidak jelas sehingga gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PLURIUM LITIS CONCORTIUM

PIHAK - PIHAK DALAM GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN KURANG

LENGKAP;

PELAWAN mengetahui bahwa terhadap Jaminan hutang pada TERLAWAN I

telah dibeli melalui proses lelang pada TERLAWAN II sesuai dengan risalah

lelang No 123/2014 tanggal 18 juli 2014 dengan pembeli Sdr Pandapotan

Siagian, sehingga seharusnya ikut digugat dala perkara A Quo karena sangat

berkaitan langsung dengan obyek sengketa .

Dengan adanya kekurangan pihak dalam gugatan A Quo maka gugatan tidak

memenuhi syarat formal suatu gugatan sehingga sudah seharusnya gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAWAN I menolak seluruh dalil yang disampaikan PELAWAN

dalam Posita Gugatan kecuali yang secara tegas diakui oleh TERLAWAN I.

2. Bahwa, tidak benar dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa tidak

mengetahui berapa jumlah hutang /kewajibannya karena tidak pernah

diberikan salinan peijanjian kredit, dan tidak mengetahui berapa sisa

hutangnya dalil tersebut sangat tidak berdasar dan mengada ada karena :

- jelas PELAWAN memiliki dokumen Perjanjian Kredit berikut Jadwal

Angsurannya, sehingga PELAWAN memahami dengan pasti berapa

jumlah hutang dan berapa kewajibannya yang harus dipenuhi, hal ini akan

TERLAWAN I buktikan dalam acara pembuktiannya nanti.

- Dalam Surat Peringatan 1 (SP 1) sampai dengan Surat Peringatan 3 (SP

3) jelas tercantum berapa jumlah kewajiban /hutang PELAWAN.

Disamping hal tersebut bahwa selama ini PELAWAN tidak pernah

menanyakan atau mempermasalahkan mengenai Surat Peringatan 1 sd 3

yang jelas mencantumkan jumlah hutangnya , bahkan setelah PELAWAN

memabaca dan menandatangani Jadwal Angsuran yang sudah diterima

PELAWAN juga tidak pernah dipermasalahkan namun tiba-tiba baru

sekarang muncul dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui jumlah

hutangnya.

3. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SUDAH SESUAI

DENGAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ,

dengan dasar sbb ; A "'Selama betum ada peraturan perundang undangan yang

rnengaturnya dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 9 -

hypoteek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap

eksekusi Hak Tanggungan"

Dengan mencermati Pasal 26 tersebut diatas disebut jelas bahwa Selama

belum ada peraturan perundang undangan yang rnengaturnya maka

ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap berlaku, sedangkan PELAWAN

menyimpulkan "sepanjang belum ada peraturan pelaksanaanya ...dst",

karena sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak

Tanggungan sesuai pasal 1 angka 4 j.o pasal 5 Peraturan Menteri

Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.l06/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang mengatur terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan dilakukan oleh KPKNL;

Disamping hal tersebut diatas bahwa TERLAWAN sudah memenuhi semua

perssyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarka peraturan

perundang- undangan yang berlaku sehingga Lelang dapat dilaksanakan

oleh TERLAWAN II.

Sehingga jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa sudah ada

peraturan mengnenai pelaksanan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga

semua dalil PELAWAN sudah seharusnya ditolak.

Bahwa , PELAWAN telah wanprestasi sehingga TERLAWAN I melaksanakan

proses eksekusi lelang Hak tanggungan, sesuai Pasal 8 Syarat dan Ketentuan

Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang telah disepakati antara

PELAWAN dengan TERLAWAN I sebagai berikut:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit

dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah

yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena

hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru

sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan

lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri

dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya

(surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada

waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut

Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan

lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya

dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara

pengadilan."

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 10 -

Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PELAWAN selaku Debitur dan

TERLAWAN I selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit

maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi,

wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya kepada

TERLAWAN I jika terjadi Peristiwa Kelalaian PELAWAN selaku Debitur

dan/atau PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

Bahwa oleh karena PELAWAN tidak dapat melakukan kewajibannya untuk

melakukan pembayaran atas kewajiban hukumnya kepada TERLAWAN I ,

maka telah membuktikan bahwa PELAWAN telah melakukan Perbuatan Ingkar

Janji (Wanprestasi sebagaimana dapat kami uraikan sbb :

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis

itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan iewatnya waktu yang

ditentukan."

Yurisprudensi Mahkamah Aauna Republik Indonesia No.2123K/Pdt/1996

memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi harustah diiihat apakah

ada perjanjian yang dibuat dan saiah satu pihak tidak meiaksanakan

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".

Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum

Perjanjian", PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,

disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,

maka dikatakan ia melakukan wanprestasi", yang dapat berupa empat

macam :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Meiaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boieh dilakukannya.

6. Bahwa pendapat dari Prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995, "Dengan tidak

dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal PELAWAN selaku

Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka TERLAWAN I berhak untuk dengan

seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau

berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan),

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 11 -

termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang

jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide. Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996);

7. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan

hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan

membuktikan bahwa tidak ada kualifikasi Perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh TERLAWAN I , tindakan SP 1 sd SP 3 dalam hukum

perbankan / perkreditan di Indonesia tidak menyalahi atau tidak melanggar

kepatutan maupun prinsip prinsip kebiasaan yang baik yang berlaku. Dengan

demikian gugatan PELAWAN patut dan berdasar untuk di kesampingkan dan

ditolak,

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, TERLAWAN I mohon Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini agar berkenan memutuskan :

Dalam putusan sela :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang

mengadili DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan peralawanan yang diajukan PELAWAN tidak dapat

diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak GUGATAN PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak -

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( NietOn Vankelijke Verklaar);

2. Menghukum PELAWAN tuk membayar biaya perkara ;

Atau Subsidair:

Apabila Yang Mulia Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Ex Aequo

Et Bono.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan II telah

mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2014 yang berbunyi sebagai

berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Pelawan dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang

diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi obscuur libel

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam surat gugatannya sangat

tidak jelas dan kabur, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut

ini:

2.1 Bahwa Pelawan dalam menyampaikan dalil gugatan pada Bagian I

Angka 4 dan Angka 5 tidak memenuhi unsur dasar fakta (feitetijke

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 12 -

grond) yaitu Pelawan menyatakan bahwa Terlawan I melalui Terlawan II

telah melakukan pelelangan atas objek sengketa berupa sebidang tanah

seluas 581 m2 sesuai SHM Nomor 61 tanggal 16 September 2010 dan 2

(dua) bidang tanah masing-masing seluas 9.111 m2 sesuai SHM Nomor

202 tanggal 30 Desember 2008 dan 6.670 m2 sesuai SHM Nomor 202

tanggal 30 Desember 2008 yang kesemuanya adalah atas nama

Syahbuddin Purba pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014/waktu/pukul

10.00 WIB s.d. selesai bertempat di kantor Terlawan I dengan pembeli

lelang Pandapotan Siagian.

2.2 Bahwa objek yang disengketakan tersebut diatas laku terjual oleh

Terlawan I melalui Terlawan II dengan cara lelang pada tanggal 18 Juli

2014.

2.3 Bahwa Pelawan dalam menyampaikan dalil gugatannya pada Bagian II

Angka 2 tidak memenuhi unsur dasar fakta (feitelijke grond) yaitu

Pelawan menyatakan bahwa pengumuman lelang yang dilakukan oleh

Terlawan I dan Terlawan II jarak waktunya adalah 21 (dua puluh satu)

hari antara lelang pertama dan lelang ke dua.

2.4 Bahwa Terlawan I melaksanakan pengumuman lelang ulang 1 (satu) kali

melalui surat kabar harian Metro Siantar pada tanggal 11 Juli 2014.

2.5 Menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang

menyatakan:

“Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan.Dengan demikian,

Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan

fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.Tidak boleh terjadi saling

bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling

bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil,

sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel) oleh karena itu

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil

Pelawan telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga

cukup beralasan bagi Telawan II untuk memohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa perkara agar menerima eksepsi Terlawan II dan

menyatakan gugatan Pelawan tersebut tidak dapat diterima (niet

onvankel i jk verklraad).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon

dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta

Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 13 -

diakui secara tegas kebenarannya.

2. Sesuai surat gugatan Pelawan maka obyek yang disengketakan oleh

Pelawan adalah sebidang tanah seluas 581 m2 sesuai SHM Nomor 61

tanggal 16 September 2010 dan 2 (dua) bidang tanah masing-masing

seluas 9.111 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 dan

6.670 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 yang

kesemuanya atas nama Syahbuddin Purba(Pelawan cq. Debitor terhadap

Terlawan I) yang terjual pada tanggal 18 Juli 2014 oleh Terlawan I melalui

Terlawan II dalam pelaksanaan lelang (ulang)Hak Tanggungan (pasal 6

Undang-undang No. 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan).

3. Bahwa sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014 tanggal 18 Juli 2014

maka objek yang disengketakan tersebut diatas laku terjual sebesar Rp.

343.800.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

dengan pembeli lelang Sdr. Pandapotan Siagian.

DASAR HUKUM LELANG

4. Bahwa penjualan lelang terhadap obyek yang diperkarakan dilakukan

berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Vendureglemen Ordonantie 28 Pebruari 1908 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan staatsblad 1941:3;

- Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang

perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang;

- Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER-

06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang.

5. Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan maka “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasll penjualan tersebut."

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 dimaksud disebutkan :

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri

merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang

dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak

Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 14 -

Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh

pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang

Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui

pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak

Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor- kreditor yang lain. Sisa hasil

penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

6. Bahwa selanjutnya Pelawan sebagai debitor Terlawan I terbukti melakukan

cedera janji terhadap perjanjian kredit antara keduanya yang dibuktikan

surat somasi yang diterbitkan oleh Terlawan I (sebagaimana akan

disampaikan pada angka 10 huruf e pada jawaban ini) sehingga tindakan

Terlawan I untuk melakukan penjualan lelang dengan perantaraan Terlawan

II sudah tepat sesuai denganllndang-undang yang berlaku.

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui ‘pasal 6 UUHT’

tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan karena wewenang untuk itu

telah diberikan oleh Undang-undang (ex lege).

8. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan eksekusi hipotek dimana janji untuk

menjual atas kekuasaan sendiri harus diperjanjikan secara tegas dalam

suatu perjanjian (vide pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata), sehingga

pelaksanaan eksekusi harus didahului dengan fiat executie.

PROSEDUR LELANG TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG

BERLAKU.

Bahwa pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud Point 2 dan 3 diatas

diatas dilaksanakan berdasarkan surat permohonan lelang dari

Terlawan I cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang

Perdagangan melalui surat Nomor: 001/PLE-HT/8945/0614 tanggal 20 Juni

2014 hal Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang

ditujukan kepada Terlawan II, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa :

Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang

secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang

secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dlmintakan jadwal pelaksanaan

lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenls lelangnya.

9. Bahwa Permohonan Lelang yang diajukan Pemegang Hak Tanggungan cq.

Terlawan I kepada Terlawan II harus dilengkapi dengan dokumen

persyaratan lelang hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 6

avat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 15 -

06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut:

a) Sallnan/fotokopl Perjanjian Kredit;

b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak

Tanggungan;

c) Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;

d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus

dipenuhi;

e) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-

peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;

f) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang

kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari

sebelum lelang dilaksanakan.

10. Sebagaimana dimaksud pada Point 10 di atas, maka permohonan lelang

Terlawan I telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang, antara

lain:

a. Fotokopi Perjanjian KreditPerjanjian Kredit Nomor: 0001146-SPK-

7259-1211 tanggal 29 Desember 2011 antara PT. Bank Tabungan

Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan dengan

Syahbudin Purba.

b. Dokumen pengikatan jaminan hutang sebagai berikut:

- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang

berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA” Nomor : 267/2012 tanggal 21 Februari 2012 atas nama

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk atas SHM Nomor

201/Tanjung Maraja, SHM Nomor 202/Tanjung Maraja, dan SHM

Nomor 61/Bosar Galugur.

- Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2012

tanggal 25Januari 2012 atas atas SHM Nomor 201/Tanjung Maraja,

SHM Nomor 202/Tanjung Maraja, dan SHM Nomor 61/Bosar Galugur,

yang dikeluarkan oleh PPAT Mamitta Siallagan, S.H., MKn

c. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 16 September 2010,

Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008, dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 yang

kesemuanya adalah atas nama Syahbudin Purba yang dibebani Hak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 16 -

Tanggungan;

d. Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi yang

dibuat oleh Area Recovery Manager PT. Bank Tabungan Pensiunan

Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan, tanggal 20 Juni 2012.

e. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-

peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 005/SP/7259/VI11/2013 tanggal

21 Agustus 2013

- Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 003/SP II/7259/X1/2013 tanggal

17 September 2013

- Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: 003/SP 111/7259/XI/2013

tanggal 27 Nopember 2013

f. Salinan/Fotokopi Surat Pernyataan kreditor selaku pemohon lelang

yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

- Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan

Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan Nomor:001/SP-

LELANG/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan

membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL terhadap segala gugatan

dan tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan beberapa bidang

tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 16 September

2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008, dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008.

g. Pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh

kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang

dilaksanakan, antara lain:

- Fotocopy Surat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR

Cabang PerdaganganNomor : 002/PLEHT/7259/VII/2014 tanggal 04

Juli 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Ulang Eksekusi Hak

Tanggungan yang ditujukan kepada Syahbudin Purba..

- Fotocopy Surat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR

Cabang PerdaganganNomor : 003/PLEHT/7259/VII/2014 tanggal 04

Juli 2014 perihal Pemberitahuan Pengosongan Jaminan yang

ditujukan kepada Syahbudin Purba.

11. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan lelang sudah dipenuhi oleh

Terlawan I dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang

maka Kepala KPKNL Pematangsiantar cq, Terlawan II tidak berwenang

menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan

lelang sebagaimana diatur dalam pasal 12 PMK No.: 93/PMK.06/2010,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 17 -

bahwa “Kepala KPKNUPejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak

permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal

subjek dan objek lelang. ”

12. Bahwa atas permohonan (lelang) dari Terlawan I cq. PT. Bank Tabungan

Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan melalui surat Nomor:

Nomor: 001/PLE-HT/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 hal Surat

Permohonan LelangUlang Eksekusi Hak Tanggungan, Terlawan II cq.

Kepala KPKNL Pematang Siantar telah mengeluarkan Surat Nomor S-

1584/WKN.02/KNL.02/2014 tanggal 1 Juli 2014 hal Penetapan jadwal

lelang yang menetapkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat

tanggal 18 Juli 2014 jam 10.00 WIB bertempat di kantor PT. Bank

Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan.

13. Bahwa lelang terhadap obyek yang diperkarakan telah pula dilengkapi

dengan Surat Keterangan Pendataran Tanah dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

- Nomor: 1560/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014

- Nomor: 1561/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014

- Nomor: 1562/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 wc/ePasal 22 ayat (1)

PeraturanMenteriKeuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

14. Bahwa lelang tanggal 18 Juli 2014 telah didahului dengan Pengumuman

Lelang Ulang melalui surat kabar harian Metro Siantar tanggal 11 Juli 2014,

sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud

(asas publisitas). Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf a Nomor 1

PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

106/PMK.06/2013 yang berbunyi : Pengumuman Lelang Ulang

dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh)

hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang

dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang

terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir.

Bahwa Pelaksanaan Lelang sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014

tanggal 18 Juli 2014 adalah merupakan Lelang Ulang dari Lelang

sebelumnya Risalah Lelang Nomor: 103/2014 tanggal 19 Juni 2014.

DALIL-DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa dalil Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya (romawi II

angka 1 dan huruf A) yang pada intinya menyatakan Terlawan II telah

melanggar pasal 26 Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-undang Hak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 18 -

Tanggungan (UUHT) harus di tolak atau paling tidak dikesampingkan

dengan dasar dan alasan-alasan hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 26 menyebutkan: “Selama belum ada peraturan perundang-

undangan yang rnengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan

dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang

ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap

eksekusi Hak Tanggungan.

b. Bahwa sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan

dilaksanakan dengan cara,sebagai berikut:

1) Berdasarkan pasal 6 UUHT (Pasal 20 ayat 1,butir a jo.

Pasal 6), bahwa pasal ini memberikan kewenangan untuk

melaksanaan eksekusi sendiri dan tidak memerlukan

persetujuan PEMBERI Hak Tanggungan.

2) Melalui t i tel eksekutorial (Pasal 20 ayat 1,butir b jo.

Pasal 14 ayat 2 dan 3), bahwa pelaksanaan eksekusi

melalui titel eksekutorial memerlukan fiat eksekusi

pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 224 Kitab

Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR).

3) Penjualan dibawah tangan sesuai Pasal 20 ayat 2.

c. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan cukup jelas

hanya menunjuk atau mengatur pelaksanaan eksekusi Hak

Tanggungan melalui Pasal 14 (jo pasal 20) tanpa

mengesampingkan pasal 6.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT

dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan pertama tanpa

memerlukan adanya fiat executie terlebih dahulu atau tidak memerlukan

persetujuan pihak manapun.

Bahwa dalil-dalil (eksekusi lelang pasal 6 UUHT harus melalui fiat eksekusi

pengadilan) Pelawan dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah

Agung, Nomor 31210/ K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan No.

KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 sangat tidak tepat sehingga

sudah sepantasnya dikesampingkan, karena Yurisprudensi tersebut dijiwai

oleh asas-asas Hipotek pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

dan putusan-putusan tersebut terbit sebelum adanya Undang-undang No.

4 Tahun 1996 sehingga tidak mempertimbangkan pasal 6 UUHT.

16. Bahwa dalil Pelawan dalam surat gugatannya romawi I langka 1 huruf

B yang pada intinya menyatakan Pelawan mengalami kerugian karena

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 19 -

Pelawan tidak mengetahui jumlah hutang Pelawan yang sebenarnya,

harus dikesampingkan karena sangat t idak berdasar.

17. Bahwa Pelawan telah menandatangani perjanjian hutang sehingga sudah

seharusnya mengetahui kewajibannya untuk membayar hutang. Lebih

lanjut Pelawan telah menerima SOMASI berupa Peringatan melalui Surat

Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (sebagaimana

telah disebut pada angka 12 e diatas) yang mencantumkan jumlah hutang

Pelawan kepada Terlawan I, oleh karenanya dalil Pelawan ‘tidak

mengetahui jumlah hutang atau jumlah hutang tidak pasti’, harus ditolak

atau paling tidak dikesampingkan.

18. Bahwa lelang atas obyek yang diperkarakan tidak dapat dikatakan

merugikan Pelawan karena obyek tersebut sesuai dengan obyek yang

diberikan Pelawan kepada Terlawan I sebagai jaminan hutangnya.

19. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya romawi II angka 1 huruf C

juga harus dikesampingkan karena tidak berdasar, karena lelang telah

dilengkapi dengan dokumen Harga Limit (atas obyek lelang/obyek yang

diperkarakan) yang ditetapkan oleh Terlawan I. Hal ini diatur dalam PMK

Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur

sebagai berikut:

• Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan

ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang, vide pasal 1 ayat (26)

(Ketentuan Umum).

• Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang,

vide Pasal 35 ayat (2).

• Bahwa Penjual/Pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit

berdasarkan :

a. Penilaian oleh Penilai; atau

b. Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir, vide Pasal 36 ayat (1).

• Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang

Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh

Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, vide Pasal 36 ayat

(5).

Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit

paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus

ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

20. Bahwa dalil Pelawan romawi II angka 1 huruf D harus ditolak karena

dalam pelaksanaan lelang obyek yang diperkarakan tidak ada unsur

perbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian, dan segala hubungan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 20 -

kausal berkaitan dengan lelang terhadap obek perkara telah dilaksanakan

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya pada Bagian II Angka 2

(yang pada intinya menyatakan bahwa karena pengumuman lelang jarak

waktunya adalah 21 (dua puluh satu) hari antara lelang pertama dan lelang

kedua harus di tolak, karena Pelawan keliru mengutip pasal 44 butir a

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai ketentuan yang mengatur tentang

tata cara pengumuman lelang ulang a quo.

22. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengumuman lelang

ulang (lihat angka 16 diatas) terdapat pada pasal 47 Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang sebagai berikut:

Ayat (1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi yang

diulang, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-

sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:

1) Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat

kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan

lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak

melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu

atau sejak pelaksanaan lelang terakhir

23. Bahwa dalil-dalil Pelawan dalam surat gugatannya Bagian II Point 3 yang

pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Terlawan II atas

permintaan Terlawan I dilakukan sebelum habis masa perjanjian kredit

harus di tolak dengan alasan bahwa Pelawan telah WANPRESTASI

sesuai dokumen lelang sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 005/SP/7259/VI11/2013 tanggal 21

Agustus 2013;

- Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 003/SP II/7259/XI/2013 tanggal 17

September 2013;

- Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 003/SP 111/7259/XI/2013 tanggal

27 Nopember 2013; dan

- Salinan/Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan

Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan Nomor:001/SP-

LELANG/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan kredit

Pelawan telah MACET (Wanprestasi) dan membebaskan Pejabat

Lelang dari KPKNL terhadap segala gugatan dan tuntutan yang timbul.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 21 -

24. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya pada Bagian II Point 4

berikut seluruh peti tum harus di tolak karena sesuai fakta hukum

yang telah kami sampaikan diatas, maka Lelang tanggal 18 Juli 2014

sesuai Risalah Lelang Nomor: 123/2014 tanggal 18 Juli 2014 telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (tidak mengandung adanya unsur

perbuatan melawan hukum) dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan

oleh Terlawan II cq Pejabat Lelang, sebagaimana diatur dalam pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai berikut : Lelang yang akan

dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau

penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.

Selanjutnya pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi sebagai berikut

: lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

tidak dapat dibatalkan.

25. Bahwa Buku II Mahkamah Agung pada sub titel AJ. Lelang (Penjualan

Umum) angka 21 halaman 101 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah

di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat

dibatalkan.

PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS DILINDUNGI

26. Bahwa beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang

beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum

sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26

Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik

harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap

syah”.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret

1982: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan

hukum".

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30

Januari 1996: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

d. Putusan Mahkamah Agung RI Na.52 K/SI P/1975 tanggal 23

September 1975: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

e. Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April

1976: “Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan

hukum".

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 22 -

f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April

1976: “Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi"

27. Bahwa Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 pada sub titel AJ. Lelang

(Penjualan Umum) huruf AJ angka 23 halaman 101 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa

pembel i yang beretikad baik harus di l indungi.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Terlawan II mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memutus

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan dapat diterima;

2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankel i jk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Dalil Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankel i jk Verklaard),

2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Turut Terlawan III telah

mengajukan jawabannya tertanggal 16 April 2015 yang berbunyi sebagai

berikut:

DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI

A. Gugatan Pelawan Obscuur Libels (Gugatan Kabur)

- Bahwa jika diperhatikan dengan teliti gugatan Pelawan tersebut, Pelawan

dalam menjalankan gugatannya telah salah dan keliru;

- Bahwa suatu gugatan harus dibuat secara sempurna seperti apa yang

disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa jelas Pelawan dalam gugatannya seperti mengarang cerita-cerita

bohong, seolah-olah jumlah hutang yang dikeluarkan oleh Terlawan II

didalam risalah lelang adalah karangan Terlawan II saja;

- Bahwa Pelawan didalam gugatannya juga tidak ada menyebutkan jumlah

uang yang sudah dibayamya kepada Terlawan I dan tidak ada menyebutkan

berapa lagi jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pelawan kepada

Terlawan I;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 23 -

- Bahwa disamping itu Pelawan tidak ada memasukkan cicilan yang telah

dibayar pelawan didalam gugatan nya, sehingga memperlihatkan gugatan ini

tambah tidak sempurna dan gugatan ini harus ditolak, atau dinyatakan tidak

dapat diterima;

- Turut Terlawan III Tidak Mengetahui Secara Pasti Perbuatan Hukum Yang

Telah Dilakukan Turut Terlawan III sehingga dimasukkan dalam perkara a

quo.

- Bahwa Pelawan didalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum

Turut Terlawan III dengan Pelawan atau perbuatan melawan hukum apa

yang telah dilakukan oleh Turut Terlawan III sehingga dimasukkan sebagai

pihak didalam gugatan pelawan;

- Bahwa dari dalil posita Gugatan Pelawan tersebut maka telah jelas, Pelawan

sama sekali TIDAK MENGETAHUI SECARA PASTI perikatan hukum yang

dilakukan oleh Turut Terlawan III;

- Bahwa oleh karena Pelawan didalam gugatannya sama sekali tidak

mengetahui secara pasti perikatan hukum berupa apa yang dilakukan oleh

Turut Terlawan III, maka Pelawan tidak dapat mengikut sertakan atau

menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum

(Onrecht Matigedaad) sehingga gugatan Pelawan harus dinyatakan kabur

(Obscuur Libel) ;

B. Gugatan Pelawan Cacad Formil Mengenai Pihak (Error In Persona).

- Bahwa Pelawan didalam dalil Gugatannya telah mengikut sertakan Turut

Terlawan III atau orang yang bernama Pandapotan Siagian ;

- Bahwa seharusnya Pelawan memasukkan Pandapotan Siagian sebagai

Terlawan III atau Turut Terlawan bukannya dengan menyebut Pandapotan

Siagian sebagai Turut Terlawan III;

- Bahwa dengan salah penyebutan pihak didalam gugatannya, gugatan

pelawan telah mengandung unsur cacat formil;

- Bahwa hingga saat ini Turut Terlawan III telah di ikut sertakan Pelawan

didalam perkara ini, padahal Turut Terlawan III adalah seorang pembeli yang

beritikad baik yang dilindungi undang-undang;

- Bahwa Turut Terlawan III sama sekali tidak mengetahui mengenai urusan

Pelawan dengan Terlawan I dan II, Turut Terlawan III hanya membaca

disurat kabar Metro siantar akan diadakannya pelelangan ;

- Bahwa Turut Terlawan III sangat bingung dengan Pelawan mengapa

mengikutsertakan Turut Terlawan III didalam perkara ini;

- Berdasarkan uraian Eksepsi diatas maka sangat beralasan hukum bagi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 24 -

perkara ini menyatakan Gugatan PELAWAN tidak dapat diterima atau

mengeluarkan Turut Terlawan III dari perkara a quo;

C. Gugatan Pelawan Tidak Lengkap Para Plhaknya (Plurium Litis Consortium).

Gugatan Pelawan Tidak Mengikut Sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten

Simalungun.

- Bahwa Pelawan didalam perkara aquo, ternyata tidak mengikut sertakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Pihak

Terlawan didalam perkara aquo;

- Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Turut Terlawan III karena didalam

Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.61

tentang pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya

disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan Siagian berdasarkan

Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014 yang diperbuat oleh

Dhanu ABDUL Khobier,SE,SH selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

- Bahwa didalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten

Simalungun No.201 tentang Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan

Pencatatan Lainnya disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan

Siagian berdasarkan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014

yang diperbuat oleh Dhanu ABDUL Khobier.SE.SH selaku Pejabat Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

- Bahwa didalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten

Simalungun No.202 tentang Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan

Pencatatan Lainnya disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan

Siagian berdasarkan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014

yang diperbuat oleh Dhanu ABDUL Khobier,SE,SH selaku Pejabat Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

- Bahwa oleh karena Nama yang berhak berdasarkan Surat Sertifikat Tanda

Bukti Hak Nomor 61, 201 dan 202 adalah Pandapotan Siagian dan hal

tersebut diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membalik

namakan Sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor

Pertanahan Kabupaten Simalungun;

- Bahwa guna memastikan apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

telah membalik namakan Sertifikat Tanda Bukti Hak No.61, No.201 dan

No.202 dari atas nama Sahbudin Purba menjadi atas nama Turut Terlawan III

Pandapotan Siagian, maka Pelawan harus mengikut sertakan Kantor

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 25 -

Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu pihak Terlawan

didalam perkara aquo.

- Bahwa oleh karena Pelawan tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan

Kabupaten Simalungun sebagai salah satu pihak Terlawan didalam perkara

aquo, maka gugatan Pelawan dalam perkara aquo adalah gugatan yang

kurang pihak;

Gugatan Pelawan Tidak Mengikut Sertakan Pejabat Pembuat Akta

Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Tanggungan No.08/2012 Tanggai 25

Januari 2012.

- Bahwa Pelawan didalam gugatannya, ternyata tidak mengikut sertakan

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Tanggungan

No.08/2012, tanggal 25 Februari 2012 ;

- Bahwa guna memastikan dihadapan siapa Akta Pemberian Hak Tanggungan

No.08/2012, tanggal 25 Februari 2012 diperbuat, maka Pelawan harus

menyebut dan mengikut sertakan siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

Pemberian Hak Tanggungan tersebut diperbuat;

- Bahwa karena Pelawan tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta

Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2012 tanggal

25 Februari 2012 sebagai salah satu pihak Terlawan didalam perkara aquo,

maka gugatan Pelawan dalam perkara aquo adalah gugatan yang kurang

pihak ;

- Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan Turut Terlawan III

diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Pelawan tidak

Dapat Diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segaia sesuatu yang telah diuraikan Turut Terlawan Ill bagian Eksepsi

diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap

telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai

berikut:

- Bahwa Turut Terlawan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan

yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I dan Terlawan II, baik dalil

Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara

tegas dibawah ini;

- Bahwa benar sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014 tanggal 18 Juli 2014

maka objek yang disengketakan Pelawan dibeli oleh Turut Terlawan III

sebesar Rp.343.8000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus

ribu rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 26 -

- Bahwa tidak benar Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan

melawan hukum dengan melakukan lelang terhadap objek perkara gugatan a

quo;

- Bahwa lelang yang dilakukan Terlawan II dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yakni:

- Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang

Petunjuk lelang.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang

Perubahan PMK No.93/PMK 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

lelang

- Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan lelang Negara Nomor : PER-

06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang.

- Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik sebagaimana Petitum Pelawan

nomor 2 dalam gugatan a quo;

- Bahwa jika Pelawan seorang yang beritikad baik maka hutang Pelawan pasti

akan dicicil atau dibayar Pelawan kepada Terlawan I bukannya

mengajukannya gugatan Perlawanan;

- Bahwa Pelawan yang merupakan Debitor dari Terlawan I terbukti telah

cendera janji atau Ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana yang

disebutkan Pelawan didalam gugatannya;

- Bahwa tidak benar Terlawan I dan Terlawan II didalam menjalankan Lelang

harus meminta Izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri

Simalungun sebagaimana dalil gugatan pelawan halaman 3 perkara a quo;

- Bahwa berdasarkan Eksekusi Hak Tanggungan pasal 6 UU Hak Tanggungan

tidak memerlukan Fiat Eksekusi atau Izin dari Pengadilan Negeri setempat

karena wewenang untuk itu telah diberikan oleh Undang-undang (ex lege);

- Bahwa pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan telah cukup jelas

menunjuk atau mengatur Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan melalui

pasal 14 Jo pasal 20 UUHT;

- Bahwa dalil gugatan pelawan yang menyatakan pelawan mengalami

kerugian akibat dilakukan lelang oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah

mengada-ada karena Pelawan tidak menyebutkan kerugian apa yang diderita

oleh Pelawan akibat lelang tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan

karena tidak beralasan hukum;

PEMBELI YANG BAIK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 27 -

- Bahwa oleh karena Turut Terlawan III adalah seorang yang beritikad baik dan

dengan adanya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang

menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi UU yaitu demi

kepastian hukum sekaligus keadilan bagi seorang pembeli lelang hal ini

dapat dilihat di :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.251 K/SIP/1958 tanggal 26 desember

1958 : Pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan jual beii yang

bersangkutan haruslah dianggap syah;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September

1975: Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

- Putusan Mahkamah Agung RI No, 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976;

Pembeli dengan beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

- Putusan Mahkamah Agung RI No.821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976:

Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 maret 1982

: pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

- Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/1991 tanggal 30 Januari 1996 :

Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

- Bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2007 Sub Titel AJ.Ielang

(Penjualan Umum) huruf AJ angka 23 halaman 101 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bhawa

Pembeli Yang Beritikad Baik harus Dilindungi;

Bahwa oleh karena saat ini objek sengketa yakni:

1. sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM No.61 tanggal 6 September

2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba);

2. 2 (dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yaitu :

- Tanah seluas 9.111 m2, SHM No.202 tanggal 30 Desember 2008 a/n

pelawan;

- tanah seluas 6.670 m2, SHM No.201 tanggal 30 Desember 2008 a/n

Pelawan

dikuasai oleh Pelawan untuk seluruhnya sudah sewajamya menurut

hukum apabila Pelawan mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan

baik berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada Turut Terlawan III

selaku pemenang lelang dan pembeli yang beritikad baik yang dilindungi

undang-undang ;

- Berdasarkan segala yang diuraian Turut Terlawan III diatas, dimohonkan

kepada Majelis Hakim yang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 28 -

kiranya berkenan memberikan putusan yang amamya berbunyi sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi para Turut Terlawan III untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk

Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

dinyatakan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

2. Memerintahkan kepada Pelawan agar mengosongkan dan menyerahkan

dalam keadaan baik berikut segala sesuatu yang ada diatasnya :

1. Sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM No.61 tanggal 06 September

2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba)

2. 2 (dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yatu :

- Tanah seluas 9.111 m2, SHM No.202 tanggal 30 Desember 2008 a/n

Pelawan

- Tanah seluas 6.670 m2, SHM No.201 tanggal 30 Desember 2008 a/n

Pelawan yang saat ini dikuasai oleh pelawan kepada Turut Terlawan III;

Atau : Didalam Peradilan yang baik Jika Pengadilan berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan

Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan nomor :

72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III

untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;

2. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula

Pelawan, pada tanggal 29 September 2015, telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, permohonan banding mana telah

diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 29 -

Terlawan II, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-

masing tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 30 September 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Pelawan tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Oktober 2015, dan

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, dan kepada

Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tanggal 12 Oktober

2015, tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 7 Oktober 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding

semula Turut Terlawan tertanggal 9 Oktober 2015, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Nopember 2015,

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I semula

Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing

tanggal 25 Nopember 2015, dan tanggal 12 Nopember 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II

semula Terlawan II tertanggal 20 Nopember 2015, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Nopember 2015,

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I semula

Terlawan I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-

masing tanggal 26 Januari 2016, dan tanggal 25 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan

Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding

semula Pelawan tanggal 17 Nopember 2015, kepada Terbanding I semula

Terlawan I tanggal 9 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Terlawan II

tanggal 9 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut

Tergugat tanggal 7 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang

waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada

kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan

mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 30 -

menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding semula Pelawan pada prinsipnya sangat keberatan terhadap

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memohon kepada

Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

aquo, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan perlawanan

Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding II semula Terlawan II dan

Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing telah mengajukan

kontra memori banding yang pada prinsipnya mendukung putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Tingkat

Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, Majelis

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam

memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang

dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah

dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, dan terhadap kontra

memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding

semula Turut Terlawan pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding

tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim

Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca

dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim

tanggal 23 Juli 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan

Turut Terbanding semula Turut Terlawan, serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 31 -

mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum

sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat

banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015 dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak

yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam

kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan

hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Pelawan tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami : RUSTAM

IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 75/PDT/2016/PT-

MDN tanggal 14 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, SH.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 32 -

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN