penerapan pernyataan standar akuntansi …perlakuan akuntansi pemerintah kota tangerang terhadap...
TRANSCRIPT
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP
PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SKRIPSI
Program Studi Akuntansi
Nama : MUHAMMAD FITRIYANTO
NIM : 43206110180
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
2008
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP
PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi
Nama : MUHAMMAD FITRIYANTO
NIM : 43206110180
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
2008
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Muhammad Fitriyanto
NIM : 43206110180
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
(PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada
Pemerintah Kota Tangerang
Disahkan Oleh :
Pembimbing
(Nurul Hidayah, SE, Ak., MSi) Tanggal :
Dekan, Ketua Jurusan Akuntansi (Drs. Hadri Mulya, MSi) (H. Sabarudin Muslim, SE, MSi) Tanggal : Tanggal :
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa
ta’alaa karena hanya atas kahendak dan ridha dari-Nya, Penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlakuan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang terhadap transaksi-transaksi
yang terkait dengan akun aset tetap dan apakah perlakuan tersebut telah sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum bagi pemerintah.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:
1. Ayahanda Hambali dan Ibunda Sudiyati serta Papap Kusnadi dan Mama Eti,
orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat,
2. Evy Citawati, istri tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan segala
yang terbaik bagi Penulis,
3. Calon bidadari kecilku yang telah setia menemani,
4. Ibu Nurul Hidayah, dosen pembimbing yang senantisa memberikan bimbingan
dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini,
5. Bapak Muhtarom, Bapak Aan, Ibu Mugi beserta jajarannya yang berkarya di
BKKD Kota Tangerang, terima kasih atas segala kerjasama yang baik selama
proses pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini, serta
6. Rekan-rekan PKSM Angkatan IX dan X jurusan D3 Akuntansi yang telah
memberikan kritik dan saran yang membangun.
ii
“Tak ada gading yang tak retak”, begitu pula dengan skripsi ini. Oleh
karena itu, Penulis meminta maaf kepada para pembaca atas segala kekurangan
dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Perumusan Masalah .................................................................... 2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 2
BAB II LANDASAN TEORITIS .................................................................... 4
A. Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap ............................... 4
1. Pengertian Aset Tetap ....................................................... 4
2. Pengelompokan Aset Tetap ............................................... 6
B. Pengakuan Aset Tetap ................................................................ 7
C. Pengukuran Aset Tetap .............................................................. 9
D. Penilaian Awal Aset Tetap ......................................................... 11
1. Perolehan dengan Pembelian ............................................ 11
2. Perolehan secara Gabungan .............................................. 13
iv
3. Perolehan dengan Pertukaran ............................................ 13
4. Aset Donasi ....................................................................... 15
E. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan .. 15
F. Penyusutan ................................................................................. 17
G. Penghentian dan Pelepasan Aset ................................................ 18
H. Pengungkapan Aset Tetap .......................................................... 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 20
A. Gambaran Umum ....................................................................... 20
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum ............................. 20
2. Struktur Organisasi ............................................................ 22
B. Metode Penelitian ....................................................................... 24
C. Definisi Operasional Variabel .................................................... 25
D. Metode Pengumpulan Data ........................................................ 25
E. Metode Analisa Data .................................................................. 27
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................ 28
A. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terkait
dengan Akun-akun Aset Tetap oleh Pemerintah Kota
Tangerang ...................................................................................
31
B. Penerapan PSAP No. 07 oleh Pemerintah Kota Tangerang ....... 43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 60
A. Simpulan ..................................................................................... 60
v
B. Saran ........................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 63
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2006 (Audited)
dan per 31 Desember 2007 (Audited).........................................................
64
2. Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang......... 66
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan adanya tuntutan akan terwujudnya good governance dengan
transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan implikasi baik bagi Pemerintah Pusat
maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait
baik pihak internal dan eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh
pemerintah adalah informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam bentuk
laporan keuangan pemerintah, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, seluruh entitas pelaporan wajib mempertanggungjawabkan
kinerja keuangan yang dilakukannya dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah.
2
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini membawa perubahan kepada laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah dari segi penyajiannya. Perubahan ini
ternyata tidak mudah untuk diikuti oleh banyak instansi pemerintah, khususnya
instansi pemerintah daerah.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut di atas sebagai
materi penulisan skripsi sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan permasalahannya di lingkungan pemerintah
daerah. Untuk itu, penulis memilih judul “PENERAPAN PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 07 TENTANG
AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG”.
B. Perumusan Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang
atas transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap?
2. Apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang
Akuntansi Aset Tetap dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi
atas penerapan tersebut?
3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang menerapkan perlakuan akuntansi
terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap.
2. Sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang
Akuntansi Aset Tetap serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penerapan PSAP No. 07 tersebut.
Diharapkan penelitian ini nantinya akan memberikan beberapa manfaat,
seperti:
1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan
serta untuk dapat lebih mamahami penerapan PSAP No. 07, khususnya yang
diterapkan pada Pemerintah Kota Tangerang beserta dengan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi.
2. Sebagai masukan, gambaran obyektif, dan tambahan informasi bagi Pemerintah
Kota Tangerang dalam rangka mengevaluasi penerapan PSAP No. 07.
3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat akademik maupun
masyarakat umum tentang PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada
Pemerintah Kota Tangerang.
4
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap
1. Pengertian Aset Tetap
Dalam akuntansi terdapat beberapa pengertian mengenai aset tetap. Mengenai
aset tetap, Robert J. Freeman (2003 : 341) menggunakan istilah aset tetap dengan
General Capital Asset. Menurut Freeman:
Capital assets include, land, improvements to land, easements, buildings, building improvements, vehicles, machinery, equipment, works of art and historical treasures, infrastructure, and all other tangible or intangible assets that are used in operations and that have useful lives extending beyond a single reporting period. Most possess physical substance and all are expected to provide service for periods that extend beyond the year of acquisition. They are not physically consumed by their use, though their economic usefulness typically declines over their lifetimes. Their proper recording and control are necessary for efficient management and for financial reporting.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 16 (2002 : par. 05) dikemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut:
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa
“aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par.5). Pada
5
paragraf 16 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa
untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi
kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Hermanson mengatakan, “to be classified as a plant asset, an asset must (1) be
tangible, that is, capable of being seen and touched; (2) have a useful service life of
more than one year, and (3) be used in business operation rather than need for resale
to customer” (Hermanson, dkk. 1989 : 421).
Indra Bastian dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik (2002 : 69)
menyebutkan tentang pengertian aset tetap bahwa
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu aset
disebut sebagai aset tetap jika aset tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. berwujud (tangible), yaitu bahwa aktiva tersebut mempunyai wujud secara fisik,
dapat dilihat dan diraba,
b. dimiliki oleh entitas yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya tanda
kepemilikan,
6
c. digunakan dalam kegiatan operasional,
d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas,
e. mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
2. Pengelompokan Aset Tetap
Aset tetap yang dimiliki suatu entitas terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari
besar kecilnya entitas, sifat operasi dan lain-lain. Government Finance Officers
Association (GFOA) mengklasifikasikan aset tetap (capital asset) menjadi: “(1) land,
(2) buildings, (3) infrastructure, (4) machinery and equipment, or (5) construction in
progress” (Robert J. Freeman dan Craig D. Shoulders 2003 : 343).
Sementara itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par.8)
mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Menurut PSAP No. 07 tersebut, aset tetap
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tanah; Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin; Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan; Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
7
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
B. Pengakuan Aset Tetap
Masalah pengakuan merupakan masalah yang penting. Suatu aset memerlukan
saat yang tepat sebagai waktu pengakuan awal. Dalam Kamus Istilah Akuntansi
disebutkan bahwa “Pengakuan (recognition) adalah pencatatan peristiwa bisnis dalam
catatan akuntansi” (Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 1999:383). Dalam buku
Intermediate Accounting, disebutkan tentang pengakuan (recognition) yang diartikan
sebagai “one way to report financial information is to boil down all the estimates and
judgments into one number and then use that one number to make a journal entry”
(K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 23).
Dalam buku Accounting Theory, disebutkan tentang kriteria pengakuan
(recognition) untuk suatu aset. Suatu aset akan diakui dalam laporan keuangan jika
dan hanya jika memenuhi kriteria berikut:
1. it is probable that the future economic benefits embodied in the asset will
eventuate; and
2. the asset possesses a cost or other value that can be measured reliably (Geoff
Frost, dkk. 2000 : 465).
8
Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa
“Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah” (Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 20). Suatu aset dapat diakui apabila aset tersebut
bisa memberikan manfaat ekonomis di masa depan, baik langsung maupun tidak
langsung bagi kegiatan operasional entitas. Dikatakan juga bahwa “... suatu entitas
harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut,
baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah”
(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Kemudian dikatakan
bahwa “Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan ... . Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui”
(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Dengan demikian, suatu
aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh
entitas yang bersangkutan.
Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara
hukum. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatakan bahwa,
“Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor” (Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 21). Oleh karena itu, apabila perolehan aset tetap
belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih ada suatu proses
9
administrasi yang diharuskan, aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti
bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.
Mengenai pengakuan aktiva tetap, dikatakan juga bahwa suatu benda berwujud
diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila:
1. Mempunyai manfaat ekonomis di masa yang akan datang/ jasa potensialnya
diperoleh entitas.
2. Aktiva tersebut pengukurannya jelas dan terbebas dari bias.
Selain itu, aktiva tetap baru dapat dicatat sebagai aktiva daerah pada saat diterima dan
hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. (Indra Bastian dan Gatot
Soepriyanto 2002).
Jadi, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, ia harus memenuhi beberapa kriteria
tertentu. Apabila aset tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu aset tetap, aset
tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
antara lain: 1) waktu; kapan suatu aset benar-benar diakui menjadi milik entitas, 2)
nilai uangnya; unsur-unsur apa saja yang dapat diukur dengan nilai uang yang akan
diakui sebagai harga perolehan aset tetap, dan 3) karakteristiknya; apakah aset tetap
tersebut memenuhi karakteristik tertentu untuk dapat disebut sebagai aset tetap dalam
entitas.
C. Pengukuran Aset Tetap
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa
“aset tetap dinilai dengan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
10
2005 : par. 22). Kemudian dikatakan bahwa “apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005
: par. 22). Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara
swakelola, biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga
kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Hal yang sama disebutkan oleh Governmental Accounting Standards Board
(GASB) bahwa “GASB standard require that general capital assets be recorded at
historical cost or fair value at time of receipt if assets are received by donation”(
Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 151). Historical cost tersebut meliputi
“acquisition cost plus ancillary costs necesarry to put the asset into use” (Earl R.
Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 151). Aktiva tetap bisa diperoleh dari
pembelian, pembangunan, pemberian (donation) dari pihak lain, dan
pengambilalihan. Dalam buku Akuntansi Pemerintahan, Bachtiar Arif, dkk. (2002 :
116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan:
1. At cost (nilai historis) Secara umum, untuk pembelian dan pembangunan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (at cost), yaitu nilai yang mudah ditentukan yang meliputi seluruh biaya dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. 2. Estimated costs (nilai perkiraan) Estimated costs (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit ditentukan, misalnya aset sebelumnya yang belum dicatat, konstruksi yang belum selesai, atau donasi. 3. Fair value (nilai yang wajar)
11
Fair value (nilai yang wajar) digunakan ketika suatu aset tetap diterima untuk pemberian.
D. Penilaian Awal Aset tetap
“Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang
merupakan cerminan nilai pasar” (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002 : 59).
Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan
PPN masukan tak dapat direstitusikan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara
langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selain itu, potongan dagang dan
rabat dikurangkan dari harga pembelian.
Mengenai penilaian awal aset tetap, dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan No. 07 disebutkan, “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi
untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2005 : par. 24). Selanjutnya dikatakan bahwa “Apabila aset tetap diperoleh dengan
tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut
diperoleh” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 25).
1. Perolehan dengan Pembelian
“Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai akan dicatat sebesar
pengeluaran kasnya” (Kusnadi, dkk. 2000 : 283). Dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa “Suatu benda berwujud yang
memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai
12
aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Ikatan
Akuntan Indonesia 2002 : par. 13). Pernyataan tersebut juga termuat dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 paragraf 29. Biaya perolehan
yang dimaksud di atas sebagaimana yang dijelaskan menurut Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (2005 : par. 29) adalah sebagai berikut:
Biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Apabila dalam pembelian aset tersebut terdapat potongan pembelian maka akan
dikurangkan dari harga perolehan. “Potongan pembelian jika ada akan dimasukkan
sebagai pengurangan harga perolehan bangunan” (Kusnadi, dkk. 2000 : 283). Dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 juga disebutkan bahwa “Setiap
potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian” (Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 38).
Berdasarkan pernyataan di atas, dalam perolehan awal melalui pembelian, biaya
yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan semua
biaya yang dapat diatribusikan langsung agar aset tersebut dapat digunakan sesuai
dengan tujuan yang dimaksudkan. Jadi, semua biaya yang dapat diatributkan
langsung kepada aset tetap sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya
harus dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Selain itu, apabila ada pengurangan
harga seperti potongan pembelian dan rabat akan dikurangkan dari harga pembelian
sebagai pengurang biaya perolehan.
13
2. Perolehan secara Gabungan
Suatu entitas mungkin memperoleh beberapa aset dalam satu transaksi (lump
sum). Apabila terjadi demikian, masing-masing aset akan dihitung biaya
perolehannya dengan mengalokasikan biaya gabungan tersebut berdasarkan nilai
wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Mengenai hal ini, dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dinyatakan bahwa “Biaya perolehan dari
masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing masing aset yang bersangkutan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2005 : par. 42).
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga dinyatakan hal yang sama
yaitu “Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan” (Ikatan Akuntan
Indonesia 2002 : par. 19).
3. Perolehan dengan Pertukaran
Selain dengan cara pembelian, suatu aset bisa diperoleh dengan cara pertukaran
dengan aset lain. Seperti disebutkan dalam APB (Accounting Principles Board)
Opinion No. 29, ”the new asset should be valued at its fair market value or at the fair
market value of the asset given up, whichever is more clearly determinable” (K. Fred
Skousen, dkk. 2000 : 686). Menurut APB No. 29 tersebut, aktiva baru (aktiva yang
diterima) harus dinilai pada nilai wajarnya (fair market value) atau nilai wajar dari
14
aktiva lama (aktiva yang diserahkan) mana yang lebih mudah ditentukan.
Penilaian aset yang diperoleh dengan cara pertukaran menurut Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 ialah “... diukur berdasarkan nilai wajar aset
yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan”
(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 43). Hal yang sama dikatakan
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 yaitu bahwa penilaian aset
tersebut “... diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang
mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer” (Ikatan
Akuntan Indonesia 2002 : par. 20).
Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang serupa dan
memiliki nilai wajar yang serupa, maka tidak diakui adanya keuntungan atau
kerugian dalam transaksi ini. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.
07 dikatakan, “... Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas” (Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan 2005 : par. 44).
Dengan demikian, harga perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara
pertukaran adalah dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yang jumlahnya
ekuivalen dengan aset lama yang ditukarkan ditambah dengan kas yang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tetap tersebut. Untuk aset yang dipertukarkan dengan aset
15
yang serupa, biaya perolehan dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) dari aset
yang dilepas. Dalam transaksi ini tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian.
4. Aset Donasi
Dalam situasi lain, suatu aset tetap mungkin dapat diperoleh tanpa menyediakan
kas ataupun sumber daya lain. Aset yang diterima ini dapat berupa sumbangan atau
donasi. Definisi sumbangan aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan No. 07 adalah “transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu
entitas” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 47). Biaya perolehan
yang dicatat untuk aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) adalah dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai
perolehan aset donasi, “maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan
realisasi anggaran” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 49). Dengan
demikian, aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.
E. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan
Selama masa manfaat aset tetap, dimungkinkan terjadinya pengeluaran biaya
berkaitan dengan aset tetap yang bersangkutan. Setiap pengeluaran yang berkaitan
dengan aset tetap akan terjadi secara berkala dalam jumlah yang bervariasi.
Pengeluaran tertentu diperlukan untuk mempertahankan, memelihara dan mereparasi
aset tetap. Di samping itu, pengeluaran lain juga dibebankan untuk meningkatkan
16
kapasitas, efisiensi atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
Setiap pengeluaran memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah
pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan pada tahun berjalan. Earl
Wilson mengatakan, ”In general, any outlay that definitely adds to the utility or
function of a capital asset or enhances the value of an integral part of it may be
capitalized as part of the asset” (Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 158).
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 50)
disebutkan bahwa :
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Kemudian ditetapkan bahwa setiap entitas harus menentukan batasan jumlah
biaya tertentu (capitalization thresholds) tertentu yang digunakan untuk memisahkan
pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak dapat dikapitalisasi (Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan 2005).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua biaya dapat
dikapitalisasi kepada aset tetap yang bersangkutan. Hanya biaya yang menambah
kegunaan atau meningkatkan nilai aset, memberi manfaat ekonomis di masa
mendatang berupa peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, yang akan dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
17
F. Penyusutan
Dengan digunakannya aset tetap dalam kegiatan entitas, nilai manfaat dari aset
tetap tersebut akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan alokasi biaya atas aset tetap
ke tiap periode dengan cara penyusutan (depreciation). Fred Skousen mendefinisikan
depreciation sebagai “systematic allocation of the cost of an asset over the different
periods benefited by the use of the asset” (K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 741).
Penyusutan dilakukan setiap tahun selama periode pemanfaatan nilai ekonomis
suatu aset. Menurut Indra Bastian, aset yang dapat disusutkan adalah aset yang:
1. Diharapkan dapat digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas
(Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002 : 59).
Seperti halnya akuntansi komersial, dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan juga telah ditetapkan mengenai penyusutan untuk aset tetap yang
sebelumnya tidak dilakukan. Mengenai penyusutan, dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 54) disebutkan,
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
Ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi
pemerintahan. Metode yang dapat dipergunakan menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan antara lain:
18
1. Metode garis lurus (straight line method); atau
2. Metode saldo menurun ganda (double declining method);
3. Metode unit produksi (unit of production method)
(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 56).
G. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap mungkin akan dihentikan penggunaannya karena tidak lagi
mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang. Dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan disebutkan, ”Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada
manfaat keekonomian masa yang akan datang” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par.
44). Hal yang sama juga ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan bahwa, ”Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis
masa yang akan datang” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 76).
Dalam akuntansi pemerintahan terdapat beberapa hal yang umumnya digunakan
dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut Robert J. Freeman, ”General
capital assets may be disposed of in sale, retirement, or replacement transactions
with other governments, nongovernment organizations, and individuals” (Robert J.
Freeman dan Craig D. Shoulders 2003 : 352).
Selanjutnya, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07
disebutkan, “Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
19
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”
(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 76). Kemudian dikatakan pula
bahwa, “Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 78).
H. Pengungkapan Aset Tetap
Agar fungsi pelaporan keuangan efektif, semua informasi yang relevan harus
disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini,
laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (2005 : par. 79) menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk
masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan; b. Pelepasan; c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi: a. Nilai penyusutan; b. Metode penyusutan yang digunakan; c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
20
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Gambaran Umum
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum
Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan berdirinya Provinsi Banten,
Kota Tangerang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten berdasarkan UU No. 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kota Tangerang mempunyai
luas wilayah 183,78 km2 (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas
19,69 km2), di mana secara administratif terbagi atas 13 kecamatan dan 104
kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah
DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Karena letak geografisnya yang
berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai
daerah permukiman, industri dan perdagangan.
Pemerintah Kota Tangerang dipimpin oleh satu kepala daerah dengan satu
wakil kepala daerah periode 2003–2008 berdasarkan Kepmendagri No. 131, 36-
589 Tahun 2003 tanggal 14 November 2003 tentang Pengesahan, Pemberhentian,
dan Pengangkatan Walikota Tangerang Provinsi Banten dan Kepmendagri No.
132, 36-590 Tahun 2003 tanggal 14 November 2003 tentang Pengesahan,
Pemberhentian, dan Pengangkatan Wakil Walikota Tangerang Provinsi Banten.
21
DPRD Kota Tangerang merupakan hasil pemilihan tahun 2004 untuk
periode 2004–2009. DPRD Kota Tangerang terdiri dari 45 orang yang dipimpin
oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam mendukung tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kota Tangerang terbagi dalam empat
komisi, dan lima Panitia Musyawarah.
Dalam pengelolaan keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran (TA) 2007,
Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Peraturan Daerah Kota Tangerang
No. 01 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tangerang No. 9 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Untuk melaksanakan
peraturan daerah tersebut, Walikota Tangerang telah menetapkan Surat Keputusan
Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2004 tanggal 25 November 2004 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Walikota No. 10A Tahun 2007 tanggal 26 September 2007.
Dengan terbitnya tiga paket undang-undang di bidang Keuangan Negara,
yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah paling lambat untuk pelaksanaan APBD
TA 2006, maka pada TA 2007 Pemerintah Kota Tangerang
mengimplementasikan tiga paket undang-undang di bidang Keuangan Negara
22
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan
Walikota, sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur
mengenai pengelolaan keuangan daerah dhi. PP No. 105 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2005.
2. Struktur Organisasi
Pemerintah Kota Tangerang dibagi dalam tiga bidang kewenangan, yaitu
tata praja, ekonomi dan pembangunan, serta administrasi yang dilaksanakan oleh
satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, 13 (tiga belas) Dinas, 10
(sepuluh) Lembaga Teknis, dua BUMD, 13 (tiga belas) Kecamatan, dan 104
(seratus empat) Kelurahan dengan didukung 9.656 pegawai negeri sipil di daerah
dan 742 tenaga kontrak kerja dengan perincian sebagai berikut:
a. Lembaga Teknis terdiri dari:
1) Badan Perencanaan Daerah
2) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
3) Badan Kepegawaian dan Diklat
4) Badan Pengawasan Daerah
5) Kantor Arsip Daerah
6) Kantor Perpustakaan Umum
7) Kantor Pemadam Kebakaran
8) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
23
9) Kantor Pemberdayaan Masyarakat
10) Kantor Pengolahan Data Elektronik
b. Dinas Daerah terdiri dari:
1) Dinas Kesehatan
2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3) Dinas Pertanian
4) Dinas Tata Kota
5) Dinas Pekerjaan Umum
6) Dinas Perumahan dan Permukiman
7) Dinas Perhubungan
8) Dinas Ketenagakerjaan
9) Dinas Lingkungan Hidup
10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
11) Dinas Ketentraman dan Ketertiban
12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13) Dinas Pertanahan
c. BUMD terdiri atas:
1) PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
2) PD Pasar
24
d. Kecamatan terdiri atas:
1) Kecamatan Tangerang
2) Kecamatan Cipondoh
3) Kecamatan Ciledug
4) Kecamatan Jatiuwung
5) Kecamatan Batuceper
6) Kecamatan Benda
7) Kecamatan Karawaci
8) Kecamatan Cibodas
9) Kecamatan Pinang
10) Kecamatan Larangan
11) Kecamatan Karang Tengah
12) Kecamatan Priuk
13) Kecamatan Neglasari
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah
dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk membuat deskripsi penjelasan yang menggambarkan keadaan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari
fenomena (obyek) penelitian.
25
Deskriptif dalam hal ini berarti menggambarkan dan menjelaskan perlakuan
akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang atas transaksi-
transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap,
C. Definisi Operasional Variabel
1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan informasi
tentang aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan mengumpulkan dan
meneliti data-data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk
menunjang data sekunder melalui :
a. Observasi atas objek dan peristiwa yang terjadi.
b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya-
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan
kepada tujuan penelitian.
26
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah
yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder yang dapat
digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang proses penelitian dan
pembahasan terhadap data aktual.
Sedangkan dalam mengumpulkan data, cara-cara yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Primer
Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian
langsung pada Pemerintah Kota Tangerang, sedangkan teknik untuk
mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Melakukan wawancara dengan para pejabat yang berwenang dengan
pembuatan laporan keuangan, guna mendapatkan keterangan dan data
yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
b. Mendapatkan, mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen dan
catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi literatur atau studi
kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder ini adalah dengan
mendapatkan berbagai literatur dan referensi serta data hasil olahan yang
27
berhubungan dengan akuntansi, akuntansi pemerintahan, maupun literatur
lainnya. Data yang telah diperoleh ini lalu diteliti serta dikaji guna
memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan untuk mendukung dan
menunjang penelitian yang dilakukan penulis.
E. Metode Analisa Data
Teknik yang digunakan pada skripsi ini merupakan metode analisis deskriptif
kualitatif, yaitu suatu analisa data yang bukan berbentuk angka dan biasanya sulit
diukur. Metode kualitatif ini mencoba menjelaskan secara verbal penerapan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 pada Laporan Keuangan
Sektor Publik di Pemerintah Kota Tangerang.
28
BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan Kota Tangerang pada Tahun Anggaran (TA) 2007
dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 01 Tahun 2003 tanggal 17 April
2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 9 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007.
Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, Walikota Tangerang telah
menetapkan Surat Keputusan Walikota No. 10A Tahun 2007 tanggal 26 September
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Walikota No. 15 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Kebijakan
Akuntansi yang baru akan diimplementasikan pada penyusunan laporan keuangan TA
2008.
Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang TA 2007
dilakukan oleh Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) sebagai entitas
pelaporan Pemerintah Kota Tangerang. Pembukuan dan Penyusunan Laporan
Keuangan Kota Tangerang TA 2007 diselenggarakan dengan menggunakan
pembukuan ganda dengan dasar kas (cash basis) untuk Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) serta dasar akrual (accrual basis) untuk Neraca.
29
Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang TA 2007 dan
pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka penyusunan
dan penyajian LKPD Kota Tangerang TA 2007 dilakukan dengan melakukan
konversi kepada SAP berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi,
pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset,
kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Konversi dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir
kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar
Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan
pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi
dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4
30
Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, di mana
dilakukan reclass untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.
Prosedur penyusunan Neraca Kota Tangerang per 31 Desember 2007 adalah
sebagai berikut:
a. Pada akhir tahun anggaran, Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada BKKD
Kota Tangerang melakukan pemisahan atas saldo awal neraca, untuk
dikelompokkan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
b. Hasil pengelompokan tersebut diklarifikasi kepada SKPD untuk sekaligus
dilakukan penambahan atau mutasi selama tahun 2007 dalam rangka penyusunan
Neraca SKPD per 31 Desember 2007.
c. Hasil klarifikasi tersebut dikompilasi oleh Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
untuk dilakukan pencocokan data yang telah dimiliki oleh Sub Bidang
Pembukuan dan Pelaporan serta Laporan Inventaris Barang Sub Bidang
Administrasi Kekayaan pada BKKD.
d. Untuk mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap yang tidak berasal dari
belanja TA 2007, dasar hukum pencatatan berdasarkan keputusan-keputusan yang
didokumentasikan di Sub Bidang Administrasi Kekayaan BKKD.
e. Data tersebut direklasifikasi menurut akun-akun neraca yang ada di Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
f. Akun-akun neraca tersebut kemudian dilakukan konversi ke SAP.
31
Proses tersebut di atas dapat digambarkan dalam flowchart berikut:
A. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terkait dengan Akun-
akun Aset Tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetap dalam Neraca Pemerintah
Kota Tangerang (Audited) yang penulis lampirkan pada Lampiran 1, sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap meliputi antara lain: tanah kantor,
tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah sarana sosial, tanah sarana
umum, tanah lahan sarana olahraga, tanah perumahan, tanah pertanian, tanah
Neraca Awal SKPD
Bukti transaksi
Neraca Awal SKPD
Neraca Awal Kota Tangerang
Bukti transaksi
Neraca Menurut Permendagri 13/2006
Konversi
Klarifikasi
Neraca Sesuai PSAP
Penyusunan L/K
32
perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan, dan tanah perkampungan.
b. Peralatan dan Mesin
Akun Peralatan dan Mesin meliputi aset tetap berupa: alat berat, alat angkutan,
alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga,
alat-alat studio dan komunikasi, alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan
alat keamanan yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap
dipakai. Gedung dan Bangunan ini meliputi aset tetap berupa bangunan gedung
dan bangunan monumen.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air,
instalasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Kota Tangerang dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam aset tetap
lainnya terdiri dari: buku dan perpustakaan, barang bercorak
kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tanaman.
33
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) meliputi: KDP Peralatan dan Mesin, KDP
Gedung dan Bangunan, serta KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
Pemerintah Kota Tangerang menetapkan bahwa untuk diakui sebagai aset
tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
Dalam menentukan apakah suatu aset memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan atau tidak, sebelum mencatat aset tersebut dalam neraca, Pemerintah
Kota Tangerang telah terlebih dahulu melakukan estimasi terhadap umur ekonomis
atau masa manfaat aset tersebut. Estimasi terhadap umur ekonomis ini dilakukan
berdasar karakteristik aset dan pengalaman masa lalu. Manfaat suatu aset dapat
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Tangerang
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Manfaat ekonomi masa yang akan
datang akan mengalir dapat dipastikan bila Pemerintah Kota Tangerang akan
menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia
34
jika manfaat dan risiko telah diterima. Sebelum hal ini terjadi, Pemerintah Kota
Tangerang belum mengakui perolehan aset tetap.
Aset tetap dapat diperoleh dengan pembelian, pembangunan sendiri/swakelola,
pertukaran, atau donasi. Aset tetap yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Tangerang
dengan pembelian telah didukung dengan bukti pembelian seperti faktur pembelian
dan kuitansi pembelian. Proses pengadaan aset tetap yang diperoleh melalui
pembangunan sendiri/swakelola dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang telah
memiliki program pembangunan dengan didahului oleh proses pelelangan umum.
Setelah pemenang lelang diputuskan, dimulailah proses pembangunan dan setelah
pembangunan selesai, Pemerintah Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk
membayar kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar nilai kontrak pembayaran.
Pembayaran oleh Pemerintah Kota Tangerang dilakukan dengan dikeluarkannya uang
dari Kas Daerah berdasar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan
oleh Bendahara Umum Daerah Kota Tangerang. Pembayaran tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dilaporkan sebagai Belanja
Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian akan dilaporkan sebagai
nilai aset tetap dalam neraca. Pembayaran harus dilakukan setelah aset hasil
pembangunan tersebut diserahkan kepada SKPD sebagai pihak pemberi kerja oleh
pihak pelaksana pekerjaan. Penyerahan aset hasil pembangunan dituangkan dalam
sebuah Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan aset tetap yang diperoleh dari
pihak lain dalam bentuk pertukaran maupun hibah/donasi juga dituangkan dalam
BAST pertukaran aset maupun BAST hibah/donasi. Berdasarkan proses perolehan
35
aset tetap di atas, Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki bukti-bukti perpindahan
hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum.
Aset yang digolongkan sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang
merupakan aset yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Dengan demikian, aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
Pemerintah Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan batas minimum kapitalisasi
(capitalization thresholds), yaitu:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dengan belum terintegrasinya sistem akuntansi antar SKPD, dan belum
berjalannya akuntansi dan pelaporan akuntansi di SKPD, maka Pemerintah Kota
Tangerang belum dapat menyusun neraca sewaktu-waktu. Seperti yang telah
dijelaskan di awal bab ini, untuk penyusunan neraca harus terlebih dahulu dilakukan
konfirmasi atas aset-aset yang telah diperoleh pada tahun yang bersangkutan untuk
selanjutnya dilakukan pencocokan dengan Laporan Inventaris Barang yang dimiliki
Sub Bidang Administrasi Kekayaan BKKD. Dengan demikian, aset tetap yang
diperoleh di setiap SKPD baru dapat diakui oleh Pemerintah Kota Tangerang pada
36
akhir tahun anggaran, yaitu pada saat penyusunan Neraca SKPD dan Neraca
Pemerintah Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang pada setiap tahun anggaran menganggarkan
pembelian barang-barang modal yang akan dicatat sebagai aset tetap dalam neraca.
Pembelian sebuah aset tetap oleh Kota Tangerang hanya dapat dilakukan jika terdapat
di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang
selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Di dalam APBD, perolehan suatu aset tetap dapat
terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, aset tetap hanya terbentuk dari
nilai realisasi Belanja Modal. Jadi, nilai Belanja Modal selanjutnya akan menjadi nilai
mutasi tambah aset tetap.
Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan
konversi terhadap realisasi Belanja Modal. Konversi dilakukan terhadap Belanja
Pegawai dan Belanja Barang yang terkait dengan pengadaan aset. Pemerintah Kota
Tangerang meneliti terlebih dahulu apakah Belanja Pegawai dan Belanja Barang
dapat diatribusikan secara langsung dengan aset yang diperoleh. Jika kedua jenis
belanja tersebut dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset yang diperoleh,
Pemerintah Kota Tangerang akan mengkonversinya menjadi Belanja Modal, sehingga
nilai realisasi Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran telah merupakan hasil
konversi. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung oleh Pemerintah
Kota Tangerang adalah:
37
1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat
(handling cost);
3. biaya pemasangan (instalation cost);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. biaya konstruksi.
Setelah suatu pengeluaran untuk memperoleh suatu aset tetap dikeluarkan,
Pemerintah Kota Tangerang akan mengakui pengeluaran tersebut sebagai Belanja
Modal sebesar nilai kontrak atau nilai pelelangan pada saat pengeluaran terjadi
dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Belanja Modal xxx
Kas Daerah xxx
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, BKKD Kota Tangerang (dhi. Bagian
Akuntansi) akan melakukan penelusuran ulang (trace back) atas transaksi-transaksi
perolehan aset tetap. Proses penelusuran ulang ini untuk mengidentifikasi apakah
dalam transaksi perolehan aset tetap terdapat pengeluaran yang termasuk dalam jenis
Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung
terhadap aset tetap yang diperoleh. Jika dalam perolehan tersebut terdapat Belanja
Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tetap
yang diperoleh, Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan konversi atas Belanja
Pegawai dan Belanja Barang tersebut menjadi Belanja Modal dengan melakukan
jurnal:
38
Belanja Modal xxx
Belanja Pegawai xxx
Belanja Barang xxx
Nilai Belanja Modal yang telah dikonversi ini selanjutnya akan menjadi nilai
penambah saldo aset tetap dengan melakukan jurnal:
Aset Tetap xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan xxx
dalam Aset Tetap
Berikut adalah biaya perolehan dari masing-masing akun yang diterapkan oleh
Pemerintah Kota Tangerang:
1. Biaya perolehan atas tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak
pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
39
3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya
ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
4. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.
Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak
merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa
aset ke kondisi kerjanya.
Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
Pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, biaya perolehan aset
yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang
40
bersangkutan. Nilai perolehan gabungan akan diakui sebagai nilai Belanja Modal
pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah dengan melakukan penjurnalan:
Belanja Modal xxx
Kas Daerah xxx
Pada akhir periode, Pemerintah Kota Tangerang akan mengalokasikan Belanja Modal
ini ke masing-masing aset tetap yang diperoleh berdasarkan nilai wajarnya dengan
melakukan penjurnalan:
Aset Tetap A xxx
Aset Tetap B xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan xxx
dalam Aset Tetap
Namun, perolehan aset tetap secara gabungan sangat jarang terjadi di
Pemerintah Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang dimungkinkan untuk memperoleh aset yang berasal
dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, atau sumbangan. Sebagai contoh, tanah
mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Tangerang oleh pengembang (developer)
dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Tangerang untuk
membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga
mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki
Pemerintah Kota Tangerang. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan
yang ada, Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan
bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan.
41
Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai
wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota Tangerang.
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah
Kota Tangerang dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap
selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap
dengan pertukaran.
Aset tetap yang diperoleh berupa sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima
oleh SKPD maupun oleh BKKD, dhi. Sub Bagian Administrasi Kekayaan. Aset tetap
yang diterima tersebut akan digunakan oleh masing-masing SKPD yang
menerimanya. Aset tetap tersebut akan dicatat oleh masing-masing SKPD yang
menerima dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.
Aset tetap yang diperoleh dari donasi tidak didahului dengan anggaran sehingga aset
tetap tersebut tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian, aset
tetap tersebut belum tercatat di Neraca Pemerintah Kota Tangerang, sebelum aset
tersebut dilaporkan oleh SKPD kepada Sub Bagian Administrasi Kekayaan BKKD.
Dengan demikian, pengendalian atas aset donasi yang diserahkan langsung kepada
SKPD sangat lemah. Sedangkan aset donasi yang diserahkan langsung kepada Sub
Bagian Administrasi Kekayaan langsung dapat diakui dan dicatat pada Neraca
Pemerintah Kota Tangerang. Dalam memperlakukan aset tetap yang diperoleh dari
donasi, Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini masing-masing SKPD yang
42
menerima akan mengakui aset tetap tersebut pada periode berjalan, yaitu pada saat
aset tersebut diterima dengan melakukan jurnal:
Aset Tetap xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan xxx
dalam Aset Tetap
Pada TA 2007 Pemerintah Kota Tangerang memperlakukan setiap pengeluaran
yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap sebagai biaya
pemeliharaan. Pengeluaran tersebut tidak ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap
yang bersangkutan. Jadi, semua pengeluaran untuk pemeliharaan ataupun perbaikan
akan dicatat sebagai biaya. Biaya pemeliharaan tersebut pada akhir periode akan
dicatat sebagai Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran. Belum
diterapkannya batas minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) juga sebagai
sebab dari belum dikapitalisasinya pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan
(subsequent expenditure) yang menambah umur ekonomis ataupun menambah
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja. Dengan demikian, seluruh pengeluaran setelah
perolehan yang terjadi selama TA 2007 diakui sebagai Belanja Pemeliharaan (beban),
meskipun dengan jumlah yang cukup material.
Selama ini Pemerintah Kota Tangerang belum melaksanakan penyusutan atas
aset tetapnya karena belum adanya pedoman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat
mengenai penerapan basis akuntansi akrual. Namun, nantinya Pemerintah Kota
Tangerang akan melaksanakan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya. Oleh
43
karena Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya,
maka nilai yang dihapus adalah sebesar nilai perolehannya/nilai historis. Pemerintah
Kota Tangerang telah melakukan penghapusan nilai aset tetap dari neraca pada saat
transaksi karena seluruh penghapusan aset tetap dilakukan oleh BKKD, khususnya
Sub Bidang Administrasi Kekayaan yang langsung dilaporkan kepada Sub Bidang
Pembukuan dan Pelaporan sebagai pihak yang menyusun Neraca Pemerintah Kota
Tangerang. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah
Daerah dikeluarkan dari akun aset tetap dan di-reclass ke akun aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya pada neraca.
Pengungkapan (disclosure) aset tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang dapat
dilihat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan aset tetap yang
dilakukan antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan,
penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, termasuk belum dilakukannya
penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga
yang digunakan dalam penilaian aset tetap.
B. Penerapan PSAP No. 07 oleh Pemerintah Kota Tangerang
Berdasarkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi berkaitan dengan
aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, pada bagian ini penulis
akan menganalisis apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No.
07 tentang Aset Tetap dan apakah terdapat permasalahan yang dihadapi dalam
44
penerapan tersebut, serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam
mengatasi permasalahan tersebut.
Pemerintah Kota Tangerang telah mendefinisikan aset tetap sebagai aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Berdasarkan definisi ini, penulis dapat memberikan batasan karakteristik aset
tetap dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Aset tetap adalah aset yang berwujud, berarti bahwa aset yang bersangkutan
mempunyai wujud secara fisik yaitu dapat dilihat dan diraba.
b. Aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Entitas yang
bersangkutan dapat melakukan estimasi terhadap masa manfaat dari aset yang
dimilikinya dengan didasarkan pada pengalaman masa lalu atas aset tetap yang
sejenis dan ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah diperlukan
penyesuaian terhadap masa manfaat aset yang bersangkutan. Dalam menentukan
apakah suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu
entitas harus menilai manfaat ekonomis di masa mendatang yang dapat diberikan
oleh aset tersebut bagi kegiatan operasional pemerintah baik langsung maupun
tidak langsung. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau
penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomis masa yang akan datang
akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan
menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
45
Batasan tentang masa manfaat ini membedakan antara pengeluaran yang
dilakukan oleh entitas sebagai beban atau sebagai pengeluaran modal untuk
mendapatkan aset tetap yang dimaksud. Suatu pengeluaran untuk memperoleh
suatu aset mungkin dapat diakui sebagai beban ataupun diakui sebagai
pengeluaran modal. Suatu aset yang memenuhi kriteria-kriteria di atas tetapi tidak
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan maka pengeluarannya
harus diperlakukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Dengan
demikian, pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut tidak dapat dimasukkan
sebagai aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh aset yang manfaatnya hanya
dapat diterima untuk periode tersebut akan dibebankan pada saat terjadinya
pengeluaran tersebut. Dan sebaliknya, apabila pengeluaran tersebut digunakan
untuk memperoleh aset yang manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka
akan dimasukkan sebagai aset tetap. Ada beberapa pernyataan yang mengatakan
bahwa masa manfaat suatu aset tetap adalah satu periode akuntansi. Hal ini tidak
bertentangan dengan pengertian masa manfaat yang terdapat dalam PSAP No. 07
maupun pengertian yang ada di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota
Tangerang yang menyebutkan bahwa masa manfaat aset tetap adalah 12 (dua
belas) bulan karena periode akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota
Tangerang adalah 12 (dua belas) bulan, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.
c. Aset tetap digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.
46
Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika aset tersebut dimaksudkan
untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang bersangkutan dan tidak
dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal entitas tersebut. Hal ini
mengandung pengertian bahwa aset tetap yang telah diperoleh baik melalui
pembelian, pertukaran dengan aset lainnya, donasi, atau dengan cara membangun
sendiri tersebut adalah sarana yang digunakan Pemerintah Kota Tangerang untuk
menunjang kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, keberadaan aset tetap yang
dimiliki Pemerintah Kota Tangerang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan,
akan tetapi sebagai alat yang digunakan untuk kelancaran operasi yang
dijalankan.
Selain dari syarat bahwa aset tetap harus digunakan untuk penyelenggaraan
kegiatan pemerintah, suatu aset dikelompokkan ke dalam aset tetap apabila aset
tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yaitu apabila aset tersebut
digunakan untuk pelayanan publik.
Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetapnya menjadi 6 (enam)
kelompok aset tetap, yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan;
Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.
Dengan pengelompokkan aset tetap ini, perlakuan aset yang berhubungan dengan
masing-masing jenis aset tetap akan mudah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tangerang, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan, penyusutan,
pengawasan, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Penyusutan terhadap aset tetap
yang dikelompokkan dengan tepat akan dapat dilakukan dengan baik.
47
Pengelompokan yang tepat tersebut akan mempermudah dalam menentukan metode
penyusutan dan penghitungan biaya penyusutannya. Demikian pula dalam hal
pengawasan, baik secara fisik maupun administratif, akan dapat diterapkan sehingga
mempermudah dalam penyusunan laporan yang berhubungan dengan aset tetap
tersebut.
Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetap menurut jenisnya. Hal
ini mengindikasikan bahwa pengelompokan aset tetap tersebut relevan dengan
kebutuhan manajemen untuk memperoleh informasi akuntansi yang akurat.
Pengelompokan atas dasar jenis tersebut dapat mempengaruhi manajemen dalam
mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud di sini dapat berhubungan dengan
pemilihan metode penyusutan yang dianggap tepat dan estimasi masa manfaat dari
aset tetap yang bersangkutan.
Apabila dilihat dari pengelompokan aset tetapnya, Pemerintah Kota Tangerang
melakukan pengelompokan aset tetapnya cenderung berdasarkan atas jenis dan
fungsinya yang dibagi dalam 6 (enam) akun yang menggambarkan kelompok aset
tetap yang mempunyai jenis dan fungsi berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun
Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengelompokan aset tetapnya berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan jenis dan fungsinya, kriteria yang lain juga sudah
tercakup di dalamnya.
Dalam klasifikasinya, Pemerintah Kota Tangerang tidak melakukan pemisahan
antara Konstruksi dalam Pengerjaan yang mungkin sudah dapat digunakan dalam
kegiatan operasional dan yang belum dapat digunakan. Dengan demikian, perkiraan
48
Konstruksi dalam Pengerjaan yang ditampilkan di neraca adalah semua Konstruksi
dalam Pengerjaan baik yang sudah dapat digunakan dalam kegiatan operasional
maupun yang belum dapat digunakan. Umumnya, Konstruksi dalam Pengerjaan
adalah semua aset yang belum dapat digunakan dalam kegiatan operasional. PSAP
No. 07 tidak membedakan antara Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah dapat
digunakan dalam kegiatan operasional dan yang belum dapat digunakan. Di dalam
PSAP No. 07 disebutkan bahwa suatu aset yang diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan akan dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap. Jadi
meskipun Konstruksi dalam Pengerjaan masih belum dapat digunakan dalam
kegiatan operasional, aset tersebut tetap dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap
apabila memenuhi kriteria lain sebagai aset tetap. Menurut kriteria yang disebutkan
oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP No. 07, salah satu kriteria
bahwa suatu aset dimasukkan ke dalam aset tetap apabila aset tersebut diperoleh atau
dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi meskipun Konstruksi dalam
Pengerjaan belum dapat digunakan, namun aset tersebut dibangun dengan maksud
untuk digunakan. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut, Konstruksi dalam
Pengerjaan yang belum dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan telah
memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga harus dimasukkan ke dalam kelompok
aset tetap.
Pemerintah Kota Tangerang telah mengelompokkan aset tetap dengan
mempertimbangkan masa manfaatnya, jenis, dan fungsi dari setiap aset tetap tersebut.
Dengan demikian, pengelompokkan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
49
Tangerang telah mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam membaca dan
menginterpretasikan laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan aset tetap.
Pengelompokkan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah
tepat sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan untuk pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh manajemen (lembaga eksekutif).
Dalam menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria untuk diakui sebagai
aset tetap, Pemerintah Kota Tangerang telah menilai tingkat kepastian aliran manfaat
ekonomis di masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada saat
pengakuan awal. Dengan demikian, kriteria kepastian aliran manfaat ekonomis yang
akan diterima Pemerintah Kota Tangerang terpenuhi pada saat aset tetap diterima dan
siap digunakan karena entitas yang bersangkutan telah memegang kendali atas
manfaat aset tetap yang diharapkan. Akan tetapi, suatu aset juga diakui bila aset
tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau penguasaannya
berpindah.
Oleh karena itu, aset tetap yang telah dibeli tentu telah diterima oleh
Pemerintah Kota Tangerang dan hak kepemilikannya telah berpindah. Dengan
demikian, aset tersebut seharusnya sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap
milik Pemerintah Kota Tangerang. Pengakuan waktu suatu aset diakui sebagai aset
tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang tidak sesuai dengan PSAP yang
menyatakan bahwa aset tetap akan diakui dan dicatat apabila telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.
50
Pemerintah Kota Tangerang dalam proses pengakuan aset tetap selalu
memperhatikan keberadaan dokumen dan bukti-bukti formal lain yang timbul dari
transaksi yang berhubungan dengan perolehan aset tetap agar dapat diukur secara
andal. Hal ini dapat dilihat pada setiap penerimaan aset tetap baru, baik yang berasal
dari pembelian, pembangunan sendiri/swakelola, ataupun yang berasal dari hibah dan
donasi selalu didukung dengan bukti-bukti perolehan yang sah.
Pengakuan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang
diawali dengan melakukan penjurnalan atas transaksi perolehan aset tetap.
Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dengan cara pembelian dan swakelola
dicatat dalam laporan keuangan dengan mengakui adanya Belanja Modal dan adanya
pengurangan Kas Daerah pada saat terjadinya pengeluaran tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang menggunakan cash basis dalam
pengakuan Belanja. Untuk menyajikan nilai aset tetap yang wajar, Pemerintah Kota
Tangerang pada akhir periode telah melakukan konversi atas Belanja Pegawai dan
Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan aset tetap.
Dengan adanya pembedaan perlakuan kapitalisasi antara jenis belanja selain Belanja
Modal, Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan bahwa proses konversi yang
dilakukan telah memperhatikan nilai perolehan aset tetap yang wajar.
Setelah Pemerintah Kota Tangerang mengakui pengeluaran perolehan aset
tetap, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang dapat segera mengakui adanya
penambahan nilai aset tetap. Namun, karena sistem akuntansi Pemerintah Kota
51
Tangerang belum terintegrasi antar SKPD, pengakuan penambahan aset tetap baru
dapat dilakukan pada akhir periode, yaitu pada saat penyusunan neraca.
Pengakuan perolehan aset tetap yang diterima dari donasi dilakukan hanya
dengan mengakui adanya penambahan nilai aset dalam neraca dan tidak mengakui
adanya belanja ataupun pendapatan atas perolehan tersebut. Hal ini sudah tepat
karena dalam proses perolehan aset tetap yang berasal dari donasi tidak terdapat
aliran kas yang masuk ataupun yang keluar.
Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan batas minimum kapitalisasi
(capitalization thresholds) yang baru diaplikasikan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2008, sedangkan pada TA 2007,
Pemerintah Kota Tangerang masih mengakui aset-aset yang bernilai rendah sebagai
aset tetap seperti yang banyak terjadi pada akun Peralatan dan Mesin. Dengan adanya
batas minimum kapitalisasi, permasalahan terkait dengan materialitas menjadi
semakin jelas bahwa tidak semua perolehan suatu aset yang memiliki karakteristik
sebagai aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap dalam neraca.
Dengan telah ditetapkannya batas minimum kapitalisasi, Pemerintah Kota
Tangerang dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akibat
masih terbatasnya kriteria-kriteria pengakuan aset tetap yang ditetapkan oleh Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan. Kriteria-kriteria tersebut masih memungkinkan
setiap aset yang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap dengan
jumlah yang banyak dan bernilai rendah. Dengan adanya batasan materialitas,
pengelompokan suatu aset ke dalam aset tetap menjadi lebih terukur dan
52
pengelolaannya lebih efisien. Dalam PSAP sendiri tidak disebutkan secara rinci
mengenai batasan materialitas untuk aset tetap.
Batasan materialitas ini sebenarnya diperlukan untuk menentukan apakah suatu
pengeluaran untuk memperoleh aset akan diakui sebagai beban pada saat terjadi
pengeluaran ataukah akan dimasukkan sebagai aset tetap dalam laporan keuangan
pemerintah. Apabila suatu pengeluaran untuk memperoleh aset yang memenuhi
kriteria sebagai aset tetap tetapi nilainya tidak memenuhi batasan materialitas yang
ditetapkan akan dimasukkan sebagai beban pada saat terjadi pengeluaran dan tidak
dimasukkan sebagai aset tetap dalam laporan keuangannya.
Apabila suatu pengeluaran tidak memenuhi batasan materialitas sebagai aset
tetap, pengeluaran tersebut akan diakui sebagai beban. Namun apabila di sisi lain
pengeluaran tersebut memberikan manfaat lebih dari satu tahun, laporan yang
dihasilkan akan disajikan tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila batasan
materialitas ini ditiadakan dalam kriteria untuk menentukan suatu aset tetap, maka
setiap aset yang nilainya rendah tetapi memenuhi kriteria untuk dapat dimasukkan
sebagai aset tetap menurut PSAP No. 07 ini, akan dikelompokkan sebagai aset tetap.
Hal ini akan menyebabkan banyaknya aset tetap yang mempunyai nilai relatif rendah
sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien. Meskipun dalam PSAP No. 07 tidak
dinyatakan secara tegas mengenai batas materialitas untuk menentukan suatu aset
tetap, akan tetapi berdasarkan pertimbangan mengenai adanya pengelolaan aset tetap
yang terukur dan efisien maka penerapan batasan materialitas dapat dibenarkan.
53
Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengakuan aset tetap yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu pengakuan aset tetap yang baru dapat
dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jadi, meskipun pada akhir periode
menunjukkan jumlah yang sama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan PSAP No.
07 yang menyatakan bahwa aset diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung bukti-bukti secara
hukum. Namun, hal ini telah diantisipasi oleh Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
BKKD dengan menggunakan nilai realisasi Belanja Modal dari SPPD yang telah
diterbitkan oleh Sub Bagian perbendaharaan BKKD. Akan tetapi, nilai aset tetap yang
dapat disajikan dengan menggunakan nilai realisasi Belanja Modal ini tidak dapat
menggambarkan nilai aset tetap yang sewajarnya karena belum mempertimbangkan
nilai Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung
ke nilai aset tetap yang diperoleh. Sehingga, Pemerintah Kota Tangerang akan selalu
melakukan konversi atas laporan keuangan.
Dalam akuntansi pemerintahan, atribut yang umumnya digunakan adalah at cost
(nilai historis), fair value (nilai yang wajar), dan estimated costs (nilai perkiraan).
Berhubungan dengan pengukuran aset tetap, atribut yang paling lazim digunakan
adalah historical cost, yaitu aset yang diperoleh diukur berdasarkan biaya historis.
Hal ini dikarenakan, biaya yang timbul pada harga pertukaran terjadi antara pihak-
pihak yang independen sehingga nilainya lebih objektif. Di samping itu, biaya
historis juga dianggap sebagai harga pertukaran barang dan jasa pada saat
perolehannya didasarkan atas transaksi pada pasar yang nyata. Jadi atribut
54
pengukuran menggunakan biaya historis lebih memberi informasi yang lebih tepat
dan dapat diandalkan dalam pengukuran.
Atribut pengukuran aset tetap berdasarkan biaya historis dipandang sebagai
harga aset tetap pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran dengan biaya historis
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memberi penjelasan bahwa
suatu benda berwujud yang memenuhi kriteria sebagai suatu aset dan dikelompokkan
sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya
perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau sejumlah nilai
wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan
ataupun suatu konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk
digunakan.
Dengan demikian, biaya perolehan aset tetap telah dinilai secara wajar yaitu
sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tersebut sampai aset tetap tersebut siap untuk
dipergunakan serta sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
13 Tahun 2006 bahwa nilai aset tetap yang dicatat dalam neraca adalah sebesar nilai
realisasi Belanja Modal.
Perolehan aset tetap dengan cara pembelian pada awalnya diukur oleh
Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya
55
yang dimaksud di sini adalah meliputi harga pembelian dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan untuk aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut bisa digunakan.
Dengan demikian, suatu aset yang diperoleh dengan cara pembelian akan dicatat
sebesar kas yang dikeluarkan (biaya perolehan) untuk memperoleh aset tetap tersebut.
Seperti yang dinyatakan dalam PSAP No. 07 bahwa biaya perolehan suatu aset
tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap
biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Dikatakan pula bahwa apabila ada potongan dagang dan rabat, maka potongan
tersebut akan dikurangkan dari harga pembelian. Sementara itu, Pemerintah Kota
Tangerang menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh diukur berdasarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan aset tersebut
siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya
untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
Pemerintah Kota Tangerang juga telah menegaskan mengenai perlakuan
terhadap potongan dagang dan rabat. Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang ini telah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam PSAP. Akan tetapi, dalam hal waktu pengakuan, aset yang
diperoleh dengan cara pembelian akan diakui pada akhir periode. Menurut PSAP, aset
yang diperoleh harus diakui pada saat aset tersebut diterima dan siap untuk digunakan
sehingga terdapat kepastian akan adanya manfaat ekonomis yang akan diterima
Pemerintah Kota Tangerang di masa yang akan datang.
56
Untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, Pemerintah Kota Tangerang
akan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing masing aset yang bersangkutan.
Pemerintah Kota Tangerang dimungkinkan untuk memperoleh aset yang berasal
dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, atau sumbangan. Hal yang perlu menjadi
perhatian di sini adalah bahwa aset donasi yang diserahkan kepada SKPD oleh pihak
ketiga tidak dapat langsung tercatat di Neraca Pemerintah Kota Tangerang namun
masih tercatat pada masing-masing SKPD yang menerima. Meskipun aset yang
berasal dari donasi tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran, namun secara
fisik aset tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sehingga perlu
dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, aset yang berasal dari donasi
juga harus dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang telah membedakan antara pengeluaran modal yang
dapat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan dan pengeluaran pendapatan
yang diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah
Kota Tangerang juga telah menetapkan batasan materialitas untuk menentukan
apakah suatu pengeluaran akan dikapitalisasi atau tidak. Akan tetapi, pengeluaran
yang telah memenuhi batasan materialitas tersebut juga perlu diperhatikan apakah
pengeluaran tersebut dapat memberi manfaat ekonomis di masa mendatang. Apabila
pengeluaran tersebut telah memenuhi batasan materialitas yang ditetapkan dan dapat
memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang maka akan diakui sebagai
57
pengeluaran modal dan dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangakutan. Namun,
pelaksanaan kebijakan akuntansi tersebut baru mulai dilaksanakan pada TA 2008.
Pemerintah Kota Tangerang memang belum melakukan penyusutan atas aset
tetap, tetapi kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap telah disusun oleh
Pemerintah Kota Tangerang dan siap untuk dilaksanakan setelah adanya petunjuk
lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan penerapan basis akuntansi akrual.
Dalam kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang
terkandung pengertian bahwa penyusutan aset tetap didasari atas pertimbangan bahwa
manfaat yang diberikan oleh aset tetap tersebut dirasakan oleh entitas yang
bersangkutan dalam kegiatan operasional selama masa manfaatnya. Biaya penyusutan
dihitung untuk setiap periode dengan cara membagi nilai aset tetap yang diharapkan
dapat memberikan manfaat dengan estimasi masa manfaatnya. Nilai aset tetap yang
diharapkan dapat memberikan manfaatnya bagi kegiatan operasional ditentukan
berdasarkan harga perolehannya pada saat pengakuan awal dikurangi dengan nilai
sisa, yaitu nilai yang diperkirakan dapat direalisasi pada saat aset tersebut ditarik dari
pemakaiannya.
Penyusutan merupakan pengalokasian biaya secara sistematis sepanjang masa
manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan
manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, nilai aset tetap disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi
penyusutan. Sebelumnya, dalam akuntansi pemerintahan tidak dilakukan penyusutan
58
atas aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan
manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke
pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota
Tangerang antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo
menurun ganda (double declining balance method), atau menggunakan metode unit
produksi (unit of production method).
Penghapusan nilai suatu aset tetap dari neraca Pemerintah Kota Tangerang
dapat dilakukan apabila diperkirakan tidak dapat lagi memberikan manfaat ekonomis
untuk kepentingan entitas di masa yang akan datang. Aset tetap yang dihapuskan dari
neraca dapat berupa pemberhentian atau pelepasan aset tetap yang biasanya
disebabkan rusak berat, tidak berfungsi lagi, hilang, atau masa manfaatnya telah habis
dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional. Pelepasan aset
tetap dapat dilakukan melalui penjualan, pemberian hibah, atau pertukaran. Nilai aset
tetap yang dihapuskan dari neraca Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar nilai
buku.
Pengungkapan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Tangerang telah dianggap wajar dengan telah disajikannya pengungkapan
secara menyeluruh (full disclosures). Dengan demikian, informasi yang berhubungan
dengan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang dapat digambarkan secara lengkap.
Pengungkapan informasi secara lengkap ini akan membantu pemakai Laporan
59
Keuangan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengambil penafsiran atas informasi
yang disajikan yang akan berguna dalam pengambilan keputusan.
Daftar check list atas penerapan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap pada
Pemerintah Kota Tangerang mulai dari pengertian sampai dengan pengungkapan
dapat dilihat pada Lampiran 2.
60
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, penulis dapat
mengambil simpulan bahwa:
1. Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki kebijakan akuntansi dengan telah
ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang No. 15 Tahun 2007 yang telah
menerapkan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap. Namun, kebijakan akuntansi
tersebut baru akan diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan TA 2008.
Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan TA 2007, Pemerintah Kota
Tangerang belum menerapkan PSAP No. 07 secara penuh.
2. Pemerintah Kota Tangerang telah dapat melakukan konversi atas laporan
keuangan, khususnya atas neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Namun, konversi ini akan terus dilakukan selama Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006 belum direvisi untuk disesuaikan dengan standar
akuntansi pemerintah.
3. Pemerintah Kota Tangerang belum memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi
sehingga menimbulkan beberapa kelemahan sebagai berikut:
a. Pemerintah Kota Tangerang belum dapat menyajikan neraca sewaktu-waktu
karena harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara Sub Bagian
61
Pembukuan dan Pelaporan BKKD, Sub Bagian Administrasi Kekayaan
BKKD, serta setiap SKPD.
b. Pengendalian atas aset tetap yang diperoleh oleh SKPD, baik melalui
pembelian, pembangunan sendiri, ataupun aset tetap yang diperoleh dari
donasi, kurang memadai karena tidak dapat langsung tercatat pada daftar
inventaris aset. SKPD diwajibkan untuk melaporkan hasil pengadaan asetnya
ke Sub Bagian Administrasi Kekayaan BKKD untuk selanjutnya dicatat
dalam neraca. Kelemahan ini diantisipasi oleh Sub Bagian Pembukuan dan
Pelaporan dengan melakukan rekonsiliasi seperti tersebut di atas.
c. Pemerintah Kota Tangerang belum dapat melakukan pengakuan aset tetap
pada saat kepemilikan/penguasaan atas aset tetap tersebut diperoleh (pada saat
terjadinya transaksi).
4. SKPD yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang belum dapat
menyusun laporan keuangan SKPD. Hal ini disebabkan masih terbatasnya
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh SKPD dalam
bidang akuntansi. Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Tangerang tidak dihasilkan dari proses konsolidasi laporan keuangan setiap
SKPD.
5. Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya
karena belum adanya petunjuk dari Pemerintah Pusat tentang akuntansi akrual.
62
B. Saran
Berdasarkan simpulan-simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-
saran agar:
1. Pemerintah Kota Tangerang segera mensosialisasikan Peraturan Walikota
Tangerang No. 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi kepada setiap SKPD.
2. Pemerintah Kota Tangerang segera menyusun sistem akuntansi yang terintegrasi
di antara setiap SKPD sehingga:
a. Neraca Pemerintah Kota Tangerang dapat disajikan sewaktu-waktu tanpa
harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu.
b. Pengendalian atas perolehan aset tetap di setiap SKPD cukup memadai dan
resiko atas tidak tercatat dan tidak diakuinya aset tetap dalam neraca menjadi
kecil.
c. Aset tetap dapat segera diakui pada saat aset tetap tersebut dikuasai/dimiliki
(pada saat transaksi) bukan pada akhir tahun.
3. Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki di
setiap SKPD dalam bidang akuntansi, baik dengan pengembangan internal
maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar (out sourcing).
4. Pemerintah Kota Tangerang mendorong Pemerintah Pusat untuk segera
menetapkan petunjuk tentang akuntansi akrual sehingga penyusutan aset tetap
dapat segera diaplikasikan.
63
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
Bastian, Indra. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Modul untuk Pelatihan Laporan
Keuangan. Buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. Governmental and Nonprofit
Accounting: Theory and Practice. Edisi ke-7. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2003.
Frost, Geoff, Bryan Howilson, dan Ann Tarca. Accounting Theory. New York: John
Wiley & Sons, Inc., 2000. Hermanson, Roger H., James D. Edwards, and R. F. Salmonson. Accounting
Principle. Edisi ke-4. Boston: Richard D. Irwin, 1989. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16,
“Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain.” Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
No. 07, “Akuntansi Aset Tetap.” Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005.
Kusnadi, H., Siti Maria, dan Ririn Irmadariyani. Akuntansi Keuangan Menengah
(Intermediate): Prinsip, Prosedur, dan Metode. Malang: Universitas Brawijaya, 2000.
Siegel, Joel G. dan Jae K. Shim. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 1999. Skousen, K. Fred., Earl K. Stice, dan James D. Stice. Intermediate Accounting. Ohio:
South-Western College Publishing, 2000. Wilson, Earl R. dan Susan C. Kattelus. Accounting for Governmental and Non Profit
Entities. Edisi ke-13. New York: Mc Graw Hill Book Co., 2004.
(dalam Rupiah)
ASETASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 140.971.891.787,00 45.007.108.566,00 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas di Bendahara Pengeluaran 2.669.033.351,39 1.319.749.052,98 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak 6.671.742.118,00 9.217.350.910,00 Piutang Retribusi 16.990.300,00 - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 148.742.669,00 - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 71.000.020,00 415.564.275,00 Piutang Lainnya 13.682.939.306,00 17.849.290.168,20 Persediaan 7.662.935.651,97 5.441.617.985,82
Jumlah Aset Lancar 171.895.275.203,36 79.250.680.958,00
INVESTASI JANGKA PANJANGInvestasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 54.644.952.352,00 59.207.176.391,00 Jumlah Investasi Permanen 54.644.952.352,00 59.207.176.391,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 54.644.952.352,00 59.207.176.391,00
ASET TETAPTanah 920.485.785.628,25 889.042.269.555,20 Peralatan dan Mesin 241.452.744.949,18 221.858.132.580,37 Gedung dan Bangunan 692.479.326.100,32 640.751.374.108,49 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.232.620.548.432,22 1.096.202.379.176,66 Aset Tetap Lainnya 11.959.174.608,55 7.695.973.488,09 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.451.971.103,86 6.579.111.357,52 Akumulasi Penyusutan - -
Jumlah Aset Tetap 3.101.449.550.822,38 2.862.129.240.266,33
DANA CADANGANDana Cadangan 50.230.892.884,00 39.924.511.622,00
Jumlah Dana Cadangan 50.230.892.884,00 39.924.511.622,00
ASET LAINNYATagihan Penjualan Angsuran - - Tuntutan Perbendaharaan 11.600.000,00 - Tuntutan Ganti Rugi 60.264.988,00 92.252.000,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 15.470.320.224,00 15.470.320.224,00 Aset Tak Berwujud 3.365.583.924,15 977.290.477,83 Aset Lain-lain 345.353.661,00 510.385.763,00
Jumlah Aset Lainnya 19.253.122.797,15 17.050.248.464,83 3.397.473.794.058,89 3.057.561.857.702,16 JUMLAH ASET
URAIAN 2007 (Audited) 2006 (Audited)
Lampiran I
PEMERINTAH KOTA TANGERANGNERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
64
65
(dalam Rupiah)
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 170.082.486,00 472.008,00 Utang Bunga 705.686.215,84 773.183.908,80 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1.255.576.335,00 1.255.577.490,62 Utang Jangka Pendek Lainnya 350.814.000,00 611.079.019,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.482.159.036,84 2.640.312.426,42
KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Jangka Panjang Lainnya 11.927.975.180,50 13.183.551.515,50
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 11.927.975.180,50 13.183.551.515,50 14.410.134.217,34 15.823.863.941,92
EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 143.470.842.652,39 46.326.857.618,98 Pendapatan yang Ditangguhkan - - Cadangan Piutang 20.591.414.413,00 27.482.205.353,20 Cadangan Persediaan 7.662.935.651,97 5.441.617.985,82 Dana yang Harus Disediakan untuk (2.312.076.550,84) (2.640.312.426,42)
Pembayaran Utang Jangka PendekJumlah Ekuitas Dana Lancar 169.413.116.166,51 76.610.368.531,58
EKUITAS DANA INVESTASIDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 54.644.952.352,00 59.207.176.391,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.101.449.550.822,38 2.862.129.240.266,33 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 19.253.122.797,15 17.050.248.464,83 Dana yang Harus Disediakan untuk (11.927.975.180,50) (13.183.551.515,50)
Pembayaran Utang Jangka PanjangJumlah Ekuitas Dana Investasi 3.163.419.650.791,03 2.925.203.113.606,66
EKUITAS DANA CADANGANDiinvestasikan dalam Dana Cadangan 50.230.892.884,00 39.924.511.622,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 50.230.892.884,00 39.924.511.622,00 3.383.063.659.841,54 3.041.737.993.760,24 3.397.473.794.058,89 3.057.561.857.702,16
JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH EKUITAS DANAJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
PEMERINTAH KOTA TANGERANGNERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
URAIAN 2007 (Audited) 2006 (Audited)
Lampiran 2 Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan
1. Pengertian Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
2. Pengelompokan Pengelompokan aset tetap yang digunakan adalah: a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; dan f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut: a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; dan f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
3. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan yaitu sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap akan didasarkan pada nilai wajarnya.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan 4. Pengakuan Suatu aset akan diklasifikasikan
sebagai aset tetap apabila berwujud dan: a. mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan; b. biaya perolehan aset dapat diukur
secara andal; c. tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam operasi normal entitas; d. diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan; dan e. memenuhi nilai satuan minimum
kapitalisasi. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah
Pemerintah Kota Tangerang menambahkan 1 (satu) persyaratan, yaitu perolehan aset tetap harus memenuhi nilai satuan minimum sebagai pembeda antara pengeluaran biaya dan pengeluaran modal (Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
5. Penilaian Awal a. Perolehan
dengan Pembelian
Aset tetap dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan
Harga perolehan merupakan semua biaya yang dapat
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Aset ini akan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah dikonversi.
sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
diatributkan langsung kepada aset tetap sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. (Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
b. Perolehan secara Gabungan
Biaya perolehan aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset.
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
c. Perolehan dengan Pertukaran
Aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Penilaian aset yang diperoleh dengan cara pertukaran diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan d. Aset Donasi Aset yang diterima tersebut akan
dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.
Aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
6. Pengeluaran setelah Perolehan
Setiap pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap akan langsung dicatat sebagai biaya pemeliharaan.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
Pemerintah Kota Tangerang pada TA 2007 belum membedakan antara pengeluaran modal yang dapat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan dan pengeluaran pendapatan yang diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Namun, dalam kebijakan akuntansi yang baru akan diaplikasikan pada TA 2008 telah ditetapkan adanya nilai satuan minimum kapitalisasi.
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan (Belum sesuai dengan PSAP No. 07)
7. Penyusutan Pemerintah Kota Tangerang belum melaksanakan penyusutan atas aset tetapnya.
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan penyusutan karena belum adanya pedoman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai penerapan basis akuntansi akrual. Namun, dalam kebijakan akuntansi yang baru akan diaplikasikan pada TA 2008 telah ditetapkan tentang metode penyusutan yang akan digunakan.. (Belum sesuai dengan PSAP No. 07)
8. Penghentian dan Pelepasan
Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang, dan sebagainya. Penghapusan aset tetap dilakukan dengan pengeliminasian aset tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang
Aspek Kondisi PSAP No. 07 Keterangan dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dikeluarkan dari akun aset tetap dan di-reclass ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya pada neraca.
datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
9. Pengungkapan Pelaporan aset tetap di Pemerintah Kota Tangerang antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, termasuk belum dilakukannya penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
3. Informasi penyusutan.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Muhammad Fitriyanto
NIM : 43206110180
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1984
Alamat : Jalan Rawa Simprug IC No. 50 A, RT 04, RW
05, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Riwayat pendidikan : D3 Akuntansi STAN, lulus tahun 2005
Riwayat pekerjaan : Auditor Terampil pada Perwakilan BPK RI di
Jakarta