studi komparatif antara perlakuan akuntansi … · transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah...

STUDI KOMPARATIF ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSIMURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PERNYATAAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 59DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

KEUANGAN (PSAK)NO. 102 DAN 105

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu SyaratGuna Memperoleh Gelar Magister

Dalam Bidang Ekonomi Islam

Oleh :

HERU MARUTANIM : 20996101059

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU

2013 M/1434 H

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan

dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: “Studi Komparatif Antara

Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105” yang ditulis oleh Saudara:

Nama : Heru MarutaNIM : 20996101059Prodi : Ekonomi IslamKonsentrasi : Ekonomi Islam

telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Tesis Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 06 Maret 2013.

Penguji IProf. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag ………….………………NIP. 197006061997031002 Tgl………………………

Penguji IIDr. Mahendra Romus, SP, M.Ec. ………………………….NIP. 197111192005011004 Tgl………………………

MengetahuiKetua Program Studi Ekonomi Islam

Dr. Asmal May, MANIP. 195310101981031013

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis

mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: “Studi Komparatif

Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105” yang ditulis oleh

Saudara:

Nama : Heru MarutaNIM : 20996101059Prodi : Ekonomi IslamKonsentrasi : Ekonomi Islam

telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Tesis Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 06 Maret 2013.

PembimbingDr. Heri Sunandar, MCL ………………….NIP. 196608031993031004 Tgl………………

MengetahuiKetua Program Studi Ekonomi Islam

Dr. Asmal May, MANIP. 195310101981031013

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis :

Nama : DR. Heri Sunandar, MCL

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : Studi Komparatif Antara

Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan 105 yang ditulis oleh:

Nama : Heru Maruta

Nomor Induk Mahasiswa : 20996101059

Program Studi : Ekonomi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN

Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2012

Pembimbing

DR. Heri Sunandar, MCLNIP. 196608031993031004

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Islam

DR. Asmal May, MANIP. 195310101981031013

DR. Heri Sunandar, MCLDOSEN PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas :Hal : Tesis Sdr. Heru Maruta

Kepada Yth.Direktur Program PascasarjanaUIN Suska RiauDi –

PekanbaruAssalamu ‘alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikansepenuhnya terhadap tesis saudara;

Nama : Heru MarutaNIM : 20996101059Prodi/Konsentrasi : Ekonomi IslamJudul : Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi

Murabahah dan Mudharabah dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 denganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)No. 102 dan 105

Maka tesis tersebut dapat disetujui untuk diberikan penilaian, sekian dan terimakasih

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Juli 2012Pembimbing

DR. Heri Sunandar, MCLNIP. 196608031993031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Maruta

Nomor Induk Mahasiswa : 20996101059

Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo/26 Januari 1972

Program : Magister

Program Studi : Ekonomi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan

judul: Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan

Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

59 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan

105 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya

saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip

dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan

norma kaidah dan etika penulisan Ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan

hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya

bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan

sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Juli 2012

Heru Maruta

NIM 20996101059

KATA PENGANTAR

Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT

yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hambanya.

Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan sekalian alam nabi

Muhammad Saw.

Atas izin Allah SWT pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan

tesis ini dengan judul “Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah

Dan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan 105”. Tesis

ini membahas tentang persamaan dan perbedaan perlakuan akuntansi murabahah dan

mudharabah yang ada dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105. Selain itu

juga membahas mengenai penyebab perlunya penggantian PSAK Syariah yang lama

dengan yang baru.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini

dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu masukan, kritik, dan saran untuk

membuat tesis ini lebih baik sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini berguna, baik untuk

penulis sendiri maupun bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, Juli 2012Penulis

HERU MARUTANIM. 20996101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan bahwa penulisan tesis ini

tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Maka dari itu tidak lupa

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang

telah membantu proses penyelasaian tesis ini baik berupa bantuan moril maupun

materiil. Ucapan terima kasih ini terutama kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Asmal May, MA selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim

Riau.

3. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, MCL selaku dosen pembimbing dalam penulisan

tesis ini yang telah memberikan pengarahan dan bantuan pemikiran dalam

penyelesaian tesis ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing saya selama di bangku

kuliyah.

5. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memfalitasi keperluan saya mulai

dari masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tesis.

6. Kepada istriku dan anakku tercinta yang telah memberikan motivasi dan

dukungan selalu atas penyelesaian perkuliyahan dan tesis ini.

7. Kepada Orang tuaku, mertuaku, dan saudaraku semua yang telah ikhlas

mendoakan dan memberikan sumbangan baik moril maupun materiil.

8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu saya selama

perkuliyahan hingga selesai penulisan tesis.

Penulis sadar bahwa tidak akan bias membalas itu semua karena begitu

banyaknya kebaikan yang penulis terima. Untuk itu penulis berdoa, semoga segala

kebaikan dan sumbangan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun akan mendapat

balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Bengkalis, Juli 2012

Penulis

HERU MARUTA

NIM. 20996101059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

Alif - tidak dilambangkan

bā b -

tā t -

śā s s (dengan titik diatasnya)

Jīm j -

hā h (dengan titik di bawahnya)

khā kh -

Dal d -

Żal z z (dengan titik di atasnya)

rā r -

Zai z -

Sīn s -

Syīn sy -

Şād ş s (dengan titik di bawahnya)

Dād d d (dengan titik di bawahnya)

ţā t t (dengan titik di bawahnya)

zā z z (dengan titik di bawahnya)

‘ain ‘ koma terbalik (di atas)

Gain g -

fā f -

Qāf q -

Kāf k -

lām l -

mīm m -

nūn n -

wāwu w -

H h -

hamzah ′ apostrof, tetapi lambang ini

tidak dipergunakan untuk

hamzah di awal kata

y y -

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: ditulis Ahmadiyyah

III.

1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: ditulis jamā’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: ditulis karāmatul-auliyā′

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah +

wāwu mati ditulis au.

VII.Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan

dengan apostrof ( ′ )

Contoh: ditulis a′antum

ditulis mu′annaś

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Contoh: ditulis Al-Qura′ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya.

Contoh: ditulis asy-Syī‛ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................... i

NOTA DINAS......................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBIMBING DAN KETUA PRODI............. iii

SURAT PERNYATAAN........................................................................ iv

LEMBAR PENGESAHAN..................................................................... v

KATA PENGANTAR............................................................................. vi

UCAPAN TERIMA KASIH................................................................... vii

DAFTAR ISI............................................................................................ ix

DAFTAR TABEL.................................................................................... xii

PEDOMAN TRANSLITERASI.............................................................. xiii

ABSTRAK............................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN............................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah............................................. 1

B. Identifikasi Masalah.................................................... 15

C. Pembatasan Masalah................................................... 16

D. Perumusan Masalah.................................................... 17

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................... 17

F. Terminologi/Penegasan Istilah................................... 18

G. Metode Penelitian....................................................... 21

H. Sistematika Penulisan................................................. 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................... 25

A. Landasan Teoritis........................................................ 25

B. Telaah Kajian Terdahulu yang Relevan...................... 70

BAB III

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN

MUDHARABAH DALAM PSAK NO. 59, 102, DAN

105.....................................................................................

A. Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah

Dalam Psak No. 59.....................................................

B. Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No.

102...............................................................................

C. Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No.

105...............................................................................

PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN

AKUNTANSI MURABAHAH DAN

MUDHARABAH YANG ADA DALAM PSAK NO.

59 DENGAN PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN

105.....................................................................................

A. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah

dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102..............

B. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah


72

72

82

93

104

104

107

BAB V

C. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah


D. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah


E. Faktor-faktor yang Mendorong Penggantian Aturan

tentang Perlakuan Akuntansi Murabahah dan

Mudharabah dalam PSAK No. 59 menjadi PSAK

No. 102 dan 105..........................................................

PENUTUP........................................................................

A. Kesimpulan.................................................................

B. Saran...........................................................................

134

136

165

169

169

171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

IV.1 Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahahdalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102

IV.2 Perbedaan antara Perlakuan Akuntansi Mudharabahdalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105

ABSTRAK

Selama beberapa dekade pencatatan transaksi lebih didominasi cara-carakonvensional yang berbasis riba, karena sifat operasi bisnis juga lebih menganutcara-cara Kapitalis. Lambat laun tetapi pasti iklim bisnis mulai bergeser padabisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Semakin maraknya institusi keuanganyang beroperasi sesuai syariah Islam menuntut adanya model pencatatantransaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah pula. Dan agar semua pihak dapatmembuat catatan transaksi dengan seragam, maka dibutuhkan standar yangdigunakan sebagai tolak ukurnya.

Penryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah lama dibuat dandilaksanakan, tetapi sebatas aturan-aturan mengenai transaksi bisnis konvensional.Menyikapi arah perkembangan bisnis yang mulai bergeser ke bisnis yang sesuaisyariah Islam, para sarjana muslim berusaha merumuskan standar akuntansikeuangan yang diawali di Negara Bahrain. Usaha perumusan menghasilkansebuah standar oleh badan standar yaitu Accounting and Auditing Organizationfor Islamic Financial Institutions dengan nama: Accounting, Auditing, andGovernance Standard for Islamic Financial Institutions.

Berdasarkan standar tersebut, di Indonesia dirumuskan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) untuk perbankan syariah, yaitu PSAK No. 59 yangmulai efektif tanggal 1 Januari 2003. Kemudian seiring berlalunya waktuditerbitkan pula PSAK Syariah No. 101 s/d 106.

Kajian ini membandingkan antara perlakuan akuntansi murabahah danmudharabah menurut PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105.Perbandingan dilakukan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan penyebabperlu dilakukan penggantian standar. Sifat penelitian yang dilakukan adalah risetpustaka (Library Research. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuanakuntansi murabahah terdapat sebelas persamaan dan lima belas perbedaan antarastandar yang lama dengan yang baru. Sementara itu perlakuan akuntansimudharabah terdapat tujuh persamaan dan dua puluh satu perbedaan. Sedangkanpenyebab perlu digantinya standar yang lama dengan yang baru terdapat palingtidak lima faktor yang mempengaruhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian dunia, termasuk Indonesia telah bertahun-tahun

lamanya didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis yang merupakan produk ekonom

barat dan dibangun berdasarkan fisafat Yunani. Sistem ekonomi kapitalis

memberikan superioritas kepada para pemilik modal dan menomorduakan yang

lainnya. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya seperti yang

dibahas pada pertemuan Negara-negara maju yang tergabung dalam pertemuan G7

pada bulan Juli 2001, di Genoa, Itali. Pada pertemuan itu dibahas tentang ekonomi

global telah membawa korban satu nyawa demonstran melayang dan ratusan luka-

luka.1

Sistem ekonomi kapitalis identik dengan kekuasaan oleh pemilik modal.

Hal tersebut menimbulkan sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan.

Beberapa kecenderungan kelemahan sistem ekonomi kapitalis, yaitu:2

a. Ketidakmerataan

Kelemahan sistem ekonomi kapitalis ini, berawal dari persaingan bebas

yang menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan

1 Sofyan Syafri Harahap, 2001, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Cet. Ke 3, Jakarta,PT. Pustaka Quantum Prima, h. 9.

2Arsip Berita Utama, Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia [Online] Avaliable :http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2306-ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia.html [11 Maret 2013]

kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan, lebih memilih tidak

peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepedulian bukan bagian dari

kewajibannya. Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur

masyarakat menjadi dua bagian, kaya dan miskin, dan melegitimasi untuk

menuntut lebih banyak kepada negara. Yang kaya merasa berhak diberi fasilitas

lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin

merasa bahwa ia berhak di pelihara negara, karena ia miskin akibat negara.

b. Ketidakselarasan

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya

yang dimilikinya dengan efisien guna memmperoleh keuntungan yang lebih

banyak. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis seperti itu, menimbulkan keadaan

ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan; apapun

yang dikerjakan, adalah upaya mengaktualisasikan kebebasan. Bila prioritas untuk

memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam

mekanisme pasar, maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong

keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak efisien dan tidak

merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila

menggunakan sistem ini.

c. Mekanisme Profit

Kaum kapitalis berdalih, efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk

menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan

keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha

untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan

pihak-pihak lain. Hal ini tentunya merupakan titik kelemahan sistem ekonomi

kapitalis.

d. Materialistis

Nilai-nilai sosial seperti kerja sama, saling membantu, kurang mendapat

tempat dalam kehidupan kapitalis. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang

berujung kepada sikap seperti itu berawal dari alasan, segala kegiatan ekonomi

didasarkan atas terpenuhinya optimalisasi guna mencapai output produksi dan

keuntungan produksi yang di harapkan.

e. Krisis Moral

Dalam kapitalisme, setiap orang mengejar kekayaan agar mendapat peran

lebih dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan mendapatkan

kekayaan mendominasi hidup manusia setiap saat. Keadaan ini mempersempit

ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini yang

mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi)

dan terasing oleh dirinya sendiri (aliensi).

Kapitalisme cenderung menjerumuskan manusia pada sikap yang

mempermaklumkan keadaan (exance), segala sesuatu yang terjadi dianggap

sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan

masalah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diarahkan pada pemahaman salah

satu nilai.

f. Mengesampingkan Kesejahteraan

Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus

diperhatikan dari pada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul

setelah adanya pertumbuhan ekonomi (tricle down effect). Kebijakan ini

merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada

kalangan pengusaha. Bila pengusaha mendapatkan keuntungan maka secara tidak

langsung akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini

akan menjadi kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Ekonomi kapitalis dinilai telah gagal menciptakan keadilan sosial. Selain

melahirkan ketimpangan, ekonomi kapitalis yang kini dianut hampir sebagian

besar negara-negara di dunia, juga menimbulkan ketimpangan antarnegara dan

masyarakatnya.3 Demikian kesimpulan besar disertasi Handi Risza pada sidang

terbuka ujian disertasi berjudul “Kegagalan Kapitalisme Global:Kritik Ekonomi

dan Islam”, di Aula Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, Senin (24/9).

“Tanpa pernah disadari, globalisasi ekonomi telah menimbulkan kekecewaan dan

ketimpangan yang semakin besar antarnegara, serta ketimpangan struktural antar

pelaku ekonomi,”ujar Handi.

Menurutnya, parahnya ketimpangan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh

sistem ekonomi kapitalis juga berimbas pada perekonomian tingkat bawah atau

sektor riil. “Ekonomi kapitalis juga menimbulkan Ketimpangan struktural antar

3Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia [Online] Avaliable:

http://www.republika.co.id/berita/shortlink/57086 [11 Maret 2013]

pelaku ekonomi, kemiskinan yang semakin parah, dan pengangguran yang terus

meningkat,’sambungnya.

Berdasarkan penelitiannya di Jakarta, dominasi pasar ritel oleh para pemilik

modal, telah menggerus pasar tradisional dan tidak sedikit pedagang yang harus

menutup tokonya. “Mereka tidak sanggup bersaing dengan dengan pemilik modal

besar,”tandasnya.

Jika kita melihat prestasi kapitalisme dalam angka,apa yang kita dapatkan?

Pada saat ini, 20% penduduk dunia (The club of rich) memiliki 83% kekayaan

dunia, mengendalikan 81% perdagangan dunia, dan mendapatkan 81% hasil

investasi; seraya menggunakan 70% energy, 85% persediaan kayu dunia, dan 60%

pangan. Perbandingan pendapatan 20% penduduk terkaya dunia dengan 20%

penduduk termiskin dunia adalah 78 berbanding 1. Tren kemiskinan semakin

memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar/hari

meningkat dari 1,197 miliar jiwa th 1987 menjadi 1,214 miliar jiwa th 1997.

Sementara 1,6 miliar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar

perhari.4

Tigaratus perusahaan multinasional kini menguasai 25% dari asset dunia.

Nilai penjualan tahunan masing-masing dari enam perusahaan transnasional

terbesar kini melebihi GDP (Gross Domestic Product) satu negara bangsa.

Sebanyak 40% perdagangan dunia kini terjadi dalam perusahaan multinasional

(MNC). Mereka semua membentuk jaringan global dengan tempat produksi di

berbagai negara.

4 Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) vs Sistem Ekonomi Sosialis (SES) [Online] Avaliable:http://blog.sunan-ampel.ac.id/vidiagati/tag/konsep-ekonomi-islam/ [11/03/2013]

Semua ini menjadi seseuatu yang sah-sah saja, karena Kapitalisme, akar

kata dari bahasa latin “caput” yang berarti kepala. Basis kepemilikan ini dipahami

sebagai kumpulan hak-hak (bundle of right) menyangkut control penggunaan

kekayaan, manfaat dari kekayaan, pemindahan dan penjualan kekayaan serta

pengecualian akses pihak luar terhadap kekayaan. Dalam perkembangannya, hak

privat ini tidak hanya menyangkut pribadi manusia, namun legal individuals yang

bisa mencakup perusahaan , pemerintah atau bentuk kumpulan lain dalam

kerangka kepemilikan privat.

Sistem kapitalis ini sudah sangat akrab dalam kehidupan masyarakat

Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya muslim. Penyebabnya adalah

pemerintah Indonesia mulai dari hari kemerdekaan sampai dengan sekarang tetap

konsisten menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi dari Barat. Indonesia

menganggap bahwa negara Barat umumnya lebih maju dan dianggap layak untuk

dijadikan rujukan. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, sebenarnya tidak semua

yang berasal dari negara maju akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Salah

satunya sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai

diterapkan di Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim. Dalam Islam, agama

tidak saja mengatur masalah-masalah ritual peribadatan. Lebih dari itu, agama

mengatur segala sendi kehidupan umat Islam termasuk di dalamnya sistem

ekonomi. Jadi sejak turunnya agama Islam ke bumi ini berarti telah lahir juga yang

namanya sistem ekonomi Islam. Maka dari itu yang paling cocok diterapkan di

Indonesia sebenarnya adalah ekonomi Islam.

Kezaliman sistem ekonomi kapitalis yang dirasakan di semua sendi

perekonomian oleh umat saat ini, telah mendorong para intelektual muslim untuk

menghadirkan kembali konsep-konsep Islam dengan harapan dapat menyelesaikan

berbagai penyakit sosial yang ditimbulkan kapitalisme. Islam memiliki filosofi yang

berbeda dengan filosofi kapitalisme. Perbedaan itu antara lain :5

1. Kepemilikan dalam Islam tidak sepenuhnya milik pribadi. Apa yang dimiliki

oleh manusia hakekatnya adalah milik Allah SWT, oleh karena itu dalam

penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah

SWT.

2. Islam membenarkan kebebasan pribadi, tetapi ada batasannya. Kebebasan

dibatasi oleh kepentingan orang lain dan kepentingan agama.

3. Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh manusia, bukan hanya keadilan

atau kesejahteraan individual.

Kemunculan kembali dan perkembangan sistem ekonomi Islam akan

menimbulkan tumbuhnya lembaga-lembaga yang beroperasi sesuai dengan Syariah

Islam. Di Indonesia yang pertama kali muncul ke permukaan adalah sektor

perbankan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang pertama beroperasi

sesuai syariah. Karena terbukti bertahan walaupun diterpa badai krisis ekonomi,

maka bank-bank lain yang sebelumnya beroperasi secara konvensional, mulai

mengikuti jejaknya. Dan dewasa ini tidak hanya perbankan syariah yang tumbuh

bagaikan jamur di musim hujan, tetapi juga bermunculan lembaga lain seperti

asuransi syariah dan pasar modal syariah.

5 Ibid. h. 28.

Tumbuh kembangnya perbankan Islam dan lembaga-lembaga syariah

lainnya, mendorong kemunculan akuntansi syariah. Tanpa akuntansi maka seluruh

kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa terukur serta tidak bisa

dipertanggungjawabkan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang

diperlukan adalah akuntansi syariah bukannya akuntansi konvensional, karena

memang secara prinsip sangat berbeda antara operasional lembaga syariah dengan

lembaga konvensional. Lembaga syariah menyandarkan diri pada aturan dan prinsip

Islam serta menjunjung tinggi keadilan, sementara lembaga konvensional

cenderung menganut prinsip kapitalis. Prinsip kapitalis memberikan kebebasan

kepada individu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan kurang

memperhatikan segi keadilan.

Karena yang digunakan adalah akuntansi syariah, maka diperlukan sebuah

aturan sebagai pedoman bagaimana perlakuan akuntansi terhadap operasional

lembaga-lembaga yang beroperasi berdasarkan syariah. Perlakuan akuntansi

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perlakuan

akuntansi untuk lembaga konvensional tidak sama dengan lembaga syariah. Maka

diperlukan sebuah standar yang bisa digunakan sebagai pedoman. Sehingga para

perumus standar menciptakan sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku

untukpenyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan

yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003.6 PSAK No. 59 ini

6Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah,Jakarta, Salemba Empat, paragraf 201.

diantaranya mengatur tentang perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah.

Berikut ini sebuah contoh aturan yang ada pada PSAK No. 59 :7

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

23 Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan:

(a) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil

sesuai nisbah yang disepakati; dan

(b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi

saldo pembiayaan mudharabah.

24 Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui

berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

25 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dengan menggunakan

dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing).

Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total

pendapatan pengelolaan mudharabah.

Contoh:

Uraian Jumlah Meode Bagi Hasil

Penjualan 100 Revenue Sharing

Harga pokok penjualan 65

Laba Kotor 35

Beban 25

Laba rugi bersih 10 Profit Sharing

7Ibid., paragraf 23.

26 Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian

mudharabah sebelum masa masa akad berakhir diakui sebagai pengurang

pembiayaan mudharabah.

27 Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola

dana dibebankan pada pengelola dana.

28 Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat

mudharabah selesai ayau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai

piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

29 Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada

saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi,

investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

30 Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik

dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

31 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

metode, yaitu bagi laba (profit shsaring) atau bagi hasil pendpatan (revenue

sharing) seperti pada paragraf 25.

32 Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank

(pengelola dana).

Bank sebagai Agen Investasi

33 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayadah dan bank tidak menanggung risiko (Chanelling Agent)

maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca, tetapi dalam laporan perubahan

dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui

sebagai titipan.

34 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi menanggung risiko atas

penyaluran dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya dilakukan dalam

neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Kemudian muncul Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

101 s/d 106 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2008.8 Hal itu berarti di

dalamnya juga ada PSAK No. 102 dan PSAK No. 105. PSAK No. 102 adalah

mengatur tentang perlakuan akuntansi Murabahah, sedangkan PSAK No. 105

mengatur tentang perlakuan Akuntansi Mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 102 berlaku efektif mulai 1 Januari 2008.9. Sedangkan 105

berlaku efektifnya juga sama mulai 1 Januari 200810. Sebagai bahan pembanding,

berikut ini juga diberikan sebuah contoh aturan tentang mudharabah yang ada

dalam PSAK No. 105 :11

Prinsip Pembagian Hasil usaha

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip

bagi hasil atau bagi laba (Profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan

8 Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan KeuanganSyariah, Jakarta, Salemba Empat, h. 101. 15.

9 Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah,Jakarta, Salemba Empat, h. 102. 10.

10 Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah,Jakarta, Salemba Empat, h. 105. 9.

11 Ibid., h. 105. 3.

usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian

adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Contoh

Uraian Jumlah Metode Bagi HasilPenjualan 100Harga Pokok Penjualan 65

Laba Bruto 35Laba Bruto (grossprofit margin)

Beban 25

Laba (rugi) neto 10Bagi Laba (profitsharing)

Pengakuan Dan Pengukuran

Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas

kepada pengelola dana.

13. Pengakuan investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset

nonkas pada saat penyerahan;

(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai

jangka waktu akad mudharabah.

(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada niali tercatatnya, maka selisihnya

diakui sebagai kerugian.

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan

rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola

dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo

investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut

diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset

nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian

tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada

saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :

(a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;

(b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lazim dan /atau

yang telah ditentukan dalam akad; atau

(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan

belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai

piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan

usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah

berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada

saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

(b) pengembalian investasi mudharabah;

diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari

pengelola dana.

Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

23. Kerugian akibat kalalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan

pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui

sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang

diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai

tercatatnya.

26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima

maka penerima dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 – 13.

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah

temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.

Kalau kita cermati, perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah yang

diatur dalam PSAK No. 59 dengan yang diatur dalam PSAK No. 102 dan 105

kelihatan hampir sama. Yang menjadi tanda tanya bagi penulis adalah mengapa ada

pergantian peraturan tetapi isinya hampir sama. Hal ini perlu untuk diteliti apakah

ada perbedaan yang sangat prisip mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya. Dan

apa sebenarnya kekurangan dan kelebihan yang ada pada kedua PSAK tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “ Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi

Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 102 dan 105.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, penulis dapat

mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu pemecahan, antara lain sebagai

berikut :

1. Apakah maksud dan tujuan dari perlakuan akuntansi Murabahah dan

Mudharabah dalam PSAK No. 59 ?

2. Apakah maksud dan tujuan dari PSAK No. 102 s/d 105 ?

3. Apakah persamaan-persamaan antara perlakuan akuntansi Murbahah dan

Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No.

102 dan 105 ?

4. Apakah perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi murabahah dan

mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102

dan 105 ?

5. Apakah kelebihan dan kekurangan dari perlakuan akuntansi murabahah dan

mudharabah dalam PSAK No. 59 ?

6. Apakah kelebihan dan kekurangan dari perlakuan akuntansi murabahah dan

mudharabah yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?

7. Mengapa perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah dalam PSAK

No. 59 harus diganti, bukan direvisi ?

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang penulis identifikasi apabila diteliti semuanya akan

menimbulkan ruang lingkup penelitian yang sangat luas. Maka dari itu penulis perlu

membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu hanya berkaitan perlakuan akuntansi

murabahah dan mudharabah dalam PSAK No. 59, PSAK No. 102 dan 105,

perbedaan dan persamaannya, serta mengapa harus diganti, bukan direvisi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah

dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?

2. Apakah perbedaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah

dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 101 s/d 108 ?

3. Mengapa perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK

No.59 diganti dengan PSAK No. 102 dan 105 ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan tertentu. Adapun

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan

Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102

dan 105 ?

2. Untuk menganalisis perbedaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan

Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102

dan 105 ?

3. Untuk menganlisis alasan penggantian PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102

dan 105.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat

mendapatkan gelar master di Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu juga diharapkan dapat

mengembangkan pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya

mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada

masyarakat mengenai perbandingan antara perlakuan akuntansi Murabahah

dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105.

3. Bagi peneliti berikutnya yang mengkaji masalah-masalah berkaitan dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, diharapkan hasil

penelitan ini dapat menjadi referensi atau rujukan.

F. Terminologi/Penegasan Istilah

Dalam tulisan ini juga perlu dikemukakan pengertian-pengertian dari istilah-

istilah yang digunakan, dengan tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah

memahami isi dari tulisan ini. Berikut ini beberapa istilah yang perlu untuk

dijelaskan pengertiannya :

1. Pernyataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ”Pernyataan” berasal dari kata

”nyata” yang pengertiannya adalah:12

a. Hal menyatakan; tindakan menyatakan

b. Permakluman; pemberitahuan

Dari dua arti tersebut yang lebih sesuai dengan konteks tulisan ini adalah arti

yang kedua, di mana yang dimaksud pernyataan dalam PSAK adalah

pemberitahuan.

2. Standar

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ”standar” juga memiliki

beberapa arti yaitu:13

a. Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan

b. Ukuran atau tingkat biaya hidup

c. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran

nilai (harga).

d. Baku

Dari empat arti tersebut yang sesuai dengan tulisan ini adalah ”ukuran tertentu

yang dipakai sebagai patokan”, karena PSAK memang dipakai sebagai patokan

dalam perlakuan akuntansi keuangan.

3. Akuntansi

Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan akuntansi adalah suatu

kegiatan jasa. Kegiatan jasa untuk mendapatkan suatu keputusan. Akuntansi

adalah suatu sistem informasi, yang mengidentifikasi, mencatat, dan

12 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, h. 790.

13 Ibid. h. 1089.

mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang

berkepentingan.14

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi

mereka yang menggunakan informasi tersebut.15

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntansi ada beberapa pengertian

yaitu:16

a. Teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar,

kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya;

b. Hal yang berhubungan dengan akuntan;

c. Seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran

akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi

Dari semua arti dan definisi mengenai akuntansi tersebut telah sesuai dengan

konteks pembahasan dalam tulisan ini.

4. Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ”keuangan” berasal dari kata

”uang” dan mempunyai arti sebagai berikut:17

a. Seluk-beluk uang; urusan uang;

b. Keadaan uang

14Wiwin Yadiati, 2006, Pengantar Akuntansi, Edisi I, Cetakan I , Jakarta, Kencana, h. 6.15Soemarsono SR, 1992Akuntansi : Suatu Pengantar, Jilid I, Edisi IV, Cetakan IX , Jakarta,

PT. Rhineka Cipta, h. 5.16 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi

Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, h. 25.17 Ibid. h. 1232.

Dari dua artti tersebut yang sesuai dengan tulisan ini adalah “seluk beluk uang;

urusan uang” karena dalam akuntansi keuangan yang menjadi objeknya adalah

seluk beluk dan urusan keuangan.

Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dengan judul “

Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Empat untuk

Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 1 sampai dengan 108.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library Research) yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengkaji buku-buku

pustaka dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah

yang diteliti, kemudian dinalisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan

sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.18 Seperti hasil dari

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh

18 M. Burhan Mungin, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, h. 122.

peneliti.19 Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari

mengkaji buku Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI).

b. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan

baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain.20 Data sekunder

dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku pustaka dan

dari sumber lain seperti internet yang sifatnya mendukung penjelasan

masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka (Library Research) maka

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali sumber-sumber

yang berasal dari buku perpustakaan dan didukung oleh sumber-sumber lainnya

yang relevan. Teknik ini juga sering disebut dokumentasi. Dokumentsi dari asal

kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Didalam melaksanakan

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

sebagainya.21

19 Husein Umar, 2004, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan VI,Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, h. 42.

20 Ibid., h. 42.21 Ibid, h. 158.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu

mendeskripsikan mengenai bagaimana sesungguhnya hal-hal yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti, dan juga menggunakan analisis komparatif, yaitu

membandingkan dua hal yang telah dideskripsikan sebelumnya, agar dapat

diketahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari dua hal yang

dibandingkan. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan menjawab

permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah,

Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Terminologi/Penegasan Istilah,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai Landasan Teori yang menjadi pendukung

tulisan ini. Selain itu juga berisi tentang penelitian terdahulu yang

relevan.

BAB III : PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHA –

RABAH DALAM PSAK NO. 59 , 102, dan 105

Bab ini mendeskripsikan mengenai perlakuan akuntansi

Murabahah dan Mudharabah yang diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59. Selain itu juga

berisikan mengenai perlakuan akuntansi Murabahah dan

Mudharabah yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105.

BAB IV : PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSI

MURABAHAH DAN MUDHARABAH YANG ADA DALAM

PSAK NO. 59 DENGAN PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN 105

Bab ini berisikan mengenai perbandingan antara perlakuan

akuntansi yang ada dalam PSAK No. 59 dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105.

Perbandingan ini untuk menemukan jawaban mengenai apa

kelebihan dan kekurangan dari dua Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang

dianggap perlu berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab-bab

sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari perkataan Arab “ribhun” yang berarti

keuntungan. Ia merupakan transaksi jual beli dimanan bank menyebut jumlah

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual semetara nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keutungan

(margin).22

Menurut Latifa M. Algaout dan Mervyn K. Lewis, murabahah

didefinisikan sebagai berikut:

Modal pendanaan yang paling umum digunakan nampaknya adalah mark upyang disebut Murabahah. Dalam transsaksi Murabahah bank membiayaipembelian sebuah barang atau aset dengan item itu atas nama nasabahnyadan menambahkan nilai mark up (kenaikan) sebelum menjual kembalibarang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba denga prinsip tambahanbiaya.23

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang

Pernbankan Syariah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli.24

22Adiwarman Karim, 2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, CetakanKetiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 98.

23 Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, Perbankan Syariah :Prinsip, Praktik, danProspek, Jakarta, Serambi, h. 82.

24Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: AkuntansiPerbankan Syariah, Jakarta, Salemba Empat, paragraf 52.

25


Akuntansi Murabahah, definisi murabahah adalah akad jual beli barang dengan

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan

penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada

pembeli.25

Menurut Heri Sudarsono, Murabahah adalah akad jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan

nasabah.26

Menurut Adiwarman A. Karim, Murabahah adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty

contracts, karena dalam Murabahah ditentukan berapa required rate of profit-

nya.27

Menurut Kamal Azhari Murabahah adalah suatu perjanjian menjual

barang dengan harga asal yang disertakan keuntungan yang dipersetujui.

Keuntungan ini boleh ditentukan secara jumlah bulat (lumpsum) atau kadar

peratusan tertentu dari harga asal, misalnya 10% atau 20%.28

25Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan AkuntansiMurabahah, Jakarta : Salemba Empat, h. 102. 2.

26Heri Sudarsono, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, EdisiKedua, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, h. 62.


28Muhammad Kamal Azhari, 1993, Bank Islam Teori dan Praktik, Cet. I, Kuala Lumpur,Dewan Pustaka Fajar, h. 84.

Menurut Sunarto Zulkifli, Bai’ al-murabahah adalah prinsip Bai’ (jual

beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai

keuntungan (ribhun) yang disepakati.29

Zainul Arifin dalam bukunya dijelaskan Bai’ al-murabahah adalah akad

jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan

dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan

keuntungan yang diambil.30

Dalam ilmu fiqih, akad Murabahah ini pada mulanya digunakan untuk

bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini

dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Dewasa ini, akad Murabahah

juga digunakan dalam praktik perbankan syariah, karena nasabah diasumsikan

tidak begitu mengetahui teknis perhitungan bagi hasil (dengan demikian dapat

dianalogikan sebagai orang yang kurang mengerti, seperti anak kecil). Jadi bank

syariah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah.31

Dengan demikian disimpulkan bahwa menurut teknis perbankan,

Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli,

dimana bank selaku penjual menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada

nasabah dengan harga perolehan diatambah keuntungan (margin) yang disepakati

kedua belah pihak. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

29Sunarto Zulkifli, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Pertama,Jakarta, Zikrul Hakim, h. 39.

30Zainul Arifin, 2005, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cetakan Ketiga, Jakarta,Alvabet, h. 23.


pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian

barang setelah ada pesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Apabila aktiva

Murabahah yang telah dibeli oleh bank mengalami penurunan nilai sebelum

diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual

(bank) dan penjual akan mengurangi nilai akad.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga beli harus

diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu

merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka

pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan pejanjian yang dimuat dalam

akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang

Murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari Bank. Bank

dapat meminta kepada nasabah ‘urbuun sebagai uang muka pembelian pada saat

akad apabila kedua belah pihak bersepakat. ‘Urbuun menjadi bagian pelunasan

piutang Murabahah apabila Murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila

Murabahah batal, ‘urbuun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi

dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka lebih kecil dari

kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang

diperjanjikan, bank berhak menggunakan denda kecuali jika dapat dibuktikan

bahwa dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda

dimaksudkan agar nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda

sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda

diperuntukkan sebagai dana sosial (qardh al-hasan).32

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah

secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

a. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestrcted Investment

Account = Investasi Tidak Terikat)

b. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment

Account = Investasi Terikat)

c. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan modal Bank

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN NO-04/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai Murabahah

adalah sebagai berikut:33

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya.

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan

pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

32 Muhammad, 2005, Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, Yogyakarta, Salemba Empat,h.213 – 214.

33 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003, Himpunan Fatwa Dewan SyariahNasional, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Intermasa, h. 25.

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya

yang diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka

waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari

pihak ketiga, akad jual beliMurabahah harus dilakukan setelah barang secara

prinsip menjadi milik bank.

2. Dasar Hukum dan Rukun Pembiayaan Murabahah

Dalam konsep Murabahah tidak ada sumber atau rujukan yang jelas

menerangkan tentang Murabahah, tetapi di sini Murabahah adalah merupakan

suatu konsep yang menggunakan akad jual beli. Karena hal inilah landasan

syariah yang dijadikan sebagai rujukan adalah hukum jual beli. Dasar hukum

pembiayaan Murabahah antara lain :

a. Al-Qur’an

Dasar hukum jual beli antara lain terdapat di dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah (2): 275

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya.”34

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4):29

…

34 Departemen Agama, 1989, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang, CV. Toha, h. 69.

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”35

b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya Nabi SAW

bersabda yang artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak

secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah).36

Sedangkan rukun pembiayaan Murabahah adalah:37

1) Pelaku akad, yaitu bai’ (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk

dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukandana untuk

membeli barang.

2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan Tsaman (harga)

3) Sighat , yaitu ijab dan qabul kektika memulai akad jual beli.

Dalam Murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan

juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada

nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada

pemasok untuk dijual kepada nasabah. Melalui akad Murabahah, nasabah dapat

memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan

35 Heri Sudarsono, 2004, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Edisi I, Cetakan III,Yogyakarta, Ekonosia, h. 30.

36 Zainul Arifin, 2006, Dasasr-dasar Manajemen Bank Sysariah, Cetakan IV, Jakarta,Alvabet, h. 22.

37 Ascarya, 2006, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers, h. 81.

tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah

memperoleh pembiayaay dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

3. Penentuan Angsuran dalam Murabahah

Dalam Murabahah, ketentuan syariah memperbolehkan bank untuk

mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut. Dalam menentukan

keuntungan, ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:38

a. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah

untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua belah

pihak, dengan rumus harga jual:

Harga Jual = Jumlah pembiayaan Murabahah + (mark up/laba x n tahun)

b. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan

keuntungan. Untuk menstabilkan daya beli uang tersebut, bank syariah

menambahkan sejumlah inflasi untuk tahun yang akan datang, dengan rumus

harga jual sebagai berikut:

Harga Jual = Jumlah pembiayaan Murabahah + (inflasi x n tahun) + mark

up/laba sekali

c. Dalam penentuan harga jual, bank dapat menerapkan metode penerapan harga

jual berdasarkan biaya pemeliharaan (cost plus Mark up). Dengan metode

cost plus, harga jual dapat dihitung dengan rumus:

Harga Jual = Jumlah Pembiayaan Murabahah + cost recovery +mark up/laba

sekali.

38 Slamet Wiyono, 2005, Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan I, Jakarta, Grasindo, h. 88.

Cost Recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang

dbebanka kepada harga pokok aktiva Murabahah/pembiayaan.

Rumus perhitungan cost recovery:

Cost recovery = (pembiayaan Murabahah/estimasi total pembiayaan) x

estimasi biaya operasi satu tahun.

4. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan syarikat yang paling lama dan banyak beredar di

kalangan masyarakat dan telah dikenal bangsa Arab sebelum Islam serta telah

dijalankan oleh rasulullah SAW sebelum dan sesudah kenabiannya. Mudharabah

bukan merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam al-Qur’an maupun

sunnah. Kegiatan semacam ini banyak sekali dilakukan di Arabia sebelum

kehadiran Nabi Muhammad SAW, bahkan beliaupun pernah melakukan praktik

mudharabah ini bersama Siti Khadijah.

Dalam praktik Mudharabah antara Nabi Mumammad SAW dengan Siti

Khadijah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual

oleh Nabi ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai penyedia

modal (shahib al-maal), sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana

usaha (mudhaarib).39

Secara etimologi (bahasa) al-Mudharabah berasal dari kata al-dharb yang

memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: pertama, karena yang melakukan

usaha (‘amil) yadhrib fi al-ardhi (berjalan di muka bumi) dengan bepergian

39 Ahmad Sumiyanto, 2005, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di LembagaKeuangan Syariah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil, Cetakan 1, Yogyakarta, Magistra Insania Pers,h. 2.

padanya untuk berdagang, maka ia berhak untuk mendapat keuntungan karena

usaha kerjanya, masing-masing orang yang bersyarikat yadhribu bisahmin

(memotong/mengambil) dalam keuntungan. Mudharabah juga dapat diartikan

sebagai qiradh yang artinya potongan, karena pemilik memotong sebagian

hartanya untuk diperdagangkan untuk memperoleh sebagian keuntungan.

Mudharabah juga dapat diartikan sebagai muamalah yaitu akad antara dua pihak,

pihak pertama menyalurkan sejumlah harta pada pihak kedua untuk

diperdagangkan. Keuntungan (profit) yang diperoleh akan dibagi sesuai

kesepakatan.

Dari beberapa pengertian Mudharabah menurut bahasa di atas dapat

disimpulkan bahwa Mudharabah secara bahasa adalah adanya potongan yang

diambil oleh masing-masing pihak yang bersyarikat, baik pemilik modal ataupun

pengelola yang diperoleh dari keuntungan dalam menjalankan usaha sesuai

dengan kesepakatan.40

Sumber lain mengatakan bahwa Mudharabah berasal dari kata al- dharb,

berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal

ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.

Secara teknis pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua

pihak, dimana pihak pertama (shahib al-maal) menyediakan seluruh (100%)

modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudhaarib). Dalam

pembiayaan mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

40 Muhammad, 2001, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Cet. I, Yogyakarta, UIIPress, h. 46.

(bank syariah) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola

(nasabah). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.41

Sedangkan menurut istilah para ahli ekonomi Islam berbeda pendapat

dalam mendefinisikan pembiayaan Mudharabah, namun pada dasarnya

mempunyai pengertian yang sama atau maksud dari definisi yang dikemukakan

pada prinsipnya sama dalam hal pelaksanaannya. Menurut Muhammad Syafi’i

Antonio:

Mudharabah adalah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihakdimana pihak pertama (shahib al-maal) menyediakan dana 100% modal,sedangkan pihak kedua adalah pengelola (mudhaarib). Keuntungan usahadibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkanapabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkankarena kecurangan dan kelalaian si pengelola. Tetapi seandainya kerugiandiakibatkan karena kecurangan dan kelalaian sipengelola maka sipengelolaharus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.42

Muhammad dalam bukunya mengatakan :

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihakpertama (shahib al-maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudhaarib)bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuaidengan ratio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi shahib al-maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilanmanajemen selama proyek berlangsung.43


perbankan syariah menyatakan:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahib al-maal

41 Muhammad Syafi’i Antonio, 2000, bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Edisi Khusus,Jakarta, Tazkia Institute, h. 135

42 M. Syafi’i Antonio, 2002, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, TazkiaInstitute, h. 171

43 Muhammad, 2001, TeknikPerhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Cet. 1, Yogyakarta, UIIPress, h. 46

(pemilik dana) dan mudhaarib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasilmenurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, makaseluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukanadanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, sepertipenyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.44

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

tentang Akuntansi Mudharabah disebutkan:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimanapihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkanpihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dankeuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkankerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.45

Mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (‘uqud

al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi

keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk

kepentingan bersama agar kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan.

Karena itulah mudhaarib sebagai orang kepercayaan harus bertindak hati-hati dan

bertanggungjawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian serta

berusaha untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin.46

5. Landasan Syariah Mudharabah

44 Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: AkuntansiPerbankan Syariah, Jakarta, Salemba Empat, paragraf 6 – 7.

45 Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan AkuntansiMudharabah, Jakarta : Salemba Empat, h. 105. 2.

46 Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005, Buku Saku Perbankan Syariah, Jakarta, Gd.Arthaloka, h. 38.

Secara umum landasan dasar Syariah Mudharabah lebih mencerminkan

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist berikut

ini:

a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah(62): 10

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung.”47

b. Hadist

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya:

“Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya

secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan,

menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi tersebut

yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Dan disampaikanlah

syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun

membolehkannya. (HR. Tabrani).48

47 Departemen Agama RI, 2002, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, CV. Darus Sunnah,h. 84.

48 Gemala Dewi, 2006, Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan dan PerasuransianSyariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta, Kencana, h. 25.

6. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Mudharabah adalah:49

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad Mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama

bertindak selaku pemilikmodal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua

bertindak sebagai pelaksana usaha (mudhaarib atau ‘amil). Tanpa kedua

pelaku ini, maka akad Mudharabah tidak ada.

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek Mudharabah merupakan konsekwensi logis dari tindakan yang

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai

objek Mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya

sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau

barang yang dirinci berapa niali uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan

bias berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, mangemnt skill, dan lain-

lain.

c. persetujuan kedua belah pihak (iijab- qabuul)

persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekwensi dari prinsip an

taraadhin minkum (sama-sama rela). Kedua pihak harus secara rela

bersepakat untuk mengikat diri dalam akad Mudharabah.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad Mudharabah, yang tidak ada

dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima

49 Adiwarman A. Karim, 2006, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ketiga,Jakarta, PT. Raja Grafindo, h. 205.

oleh kedu belah pihak yang ber Mudharabah. Mudhaarib mendapat imbalan

atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

7. Syarat Mudharabah

Adapun syarat sah Mudharabah adalah sebagai berikut:50

a. Modal yang disahkan

b. melafazkan ijab oleh pemilik modal dan qabul oleh pengelola usaha

c. Ditetapkan dengan jelas bagi hasilnya

d. Dibedakan dengan jelas antara modal dengan hasil yang akan dibagi sesuai

dengan kesepakatan.

8. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi kepada tiga jenis, yaitu:51

a. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.

b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai

tempat, cara dan atau obyek investasi.

c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola

dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

50 Muhammad Muslehuddin, 2004, SIstem Perbankan dalam Islam, Cet III, Jakarta, PT.Rineka, h. 65.

51 Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan AkuntansiMudharabah, Jakarta : Salemba Empat, h. 105. 2.

9. Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Beberapa prinsip dalam pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:52

a. Sistem Mudharabah mempertemukan antara yang punya modal tetapi tidak

ahli berusaha dengan yang ahli berusaha tetapi tidak punya modal.

b. Sistem Mudharabah didasari atas kepercayaan (trust financing), dimana

Mudharabah haruslah dengan orang yang cukup kenal akhlaqnya dan dapat

dipercaya.

c. Shahib al-maal menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam

bentuk barang yang sudah siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai

modal usaha oleh mudhaarib, tanpa campur tangan shahib al-maal, baik

manajemen maupun operasional.

10. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis. Sebab seluruh

pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari

akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi

mempunyai peranan penting, baik melalui proses pengidentifikasian persoalan,

mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan

keputusan yang diterapkan.

Dalam buku A Stetement of Basic Accounting Theory dinyatakan bahwa

akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan

52 Wirdyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Edisi 1, Jakarta, PrenadaMedia, h. 153.

informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam

mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.53

Akuntansi menurut Firdaus Furywardhana merupakan suatu bentuk

pencatatan yang ditujukan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai

informasi keadaan keuangan. Maka hal inilah yang dianjurkan Islam untuk

mencatat agar tidak menimbulkan kecurigaan antara dua belah pihak.54

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)

mendefinisikan bahwa “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan

hasil-hasilnya.”55

Accounting Priciple Board (APB) Statement No. 4, akuntansi adalah

suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif,

umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam

memilih di antara beberapa alternatif.56

Menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996) akuntansi Syariah adalah:

Salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentukyang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi Syariahadalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis,emasipatoris, transedental, dan teologikal. Konsekwensi ontologis dariini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan

53 Sofyan Syafri Harahap, 2001, Akuntansi Islam, Cetakan III, Jakarta, PT. Bumi Aksara, h.27.

54 Firdaus Fury Wardhana, 2009, Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana, Yogyakarta:PPPS h. 13.

55 Ibid. h. 27.56 Ibid. h. 27-28

manusia dari ikatan realitas peradaban berikut jaringan kuasanya, untukkemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif denganseperangkat jaringan-jaringan kuasa Illahi yang mengikat manusia dalamkehidupan sehari-hari.57

Dasar adanya akuntansi Syariah ini terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah(2): 282, sebagai berikut:

57 Muhammad, 2000, Prinsip-prinsip Akuntasi dalam Al-Qur’an, Cetakan I, Yogyakarta, UIIPress, h.7

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu”.58

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi umat manusia untuk menulis

setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas. Tujuan perintah surat

tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut

ditekankan pada kepentingan pertanggungnjawaban agar pihak-pihak yang terlibat

dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik, dan

untuk menciptakan transaksi yang adil maka diperlukan saksi.

11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), merupakan kerangka

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang lengkap. Hal ini

58 Departemen Agama RI, 2007, Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang , CV.Penerbit Diponegoro, h. 48.

tidak hanya mencakup tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga

seluruh aspek fiqih atas transaksi yang sesuai syariah.59

Perbedaan mencolok akan tampak kalau dibandingkan antara standar

akuntansi untuk perbankan konvensional dan standar akuntansi perbankan Islam.

Namun demikian, kalau dilihat lebih jauh, perbedaan ini lebih disebabkan karena

perbedaan paradigma dasar dari kedua jenis industri, yang pada gilirannya

membawa perbedaan produk dan jasa yang ditawarkan. Konsekuensinya adalah

terjadinya perbedaan standar akuntansinya. Contoh dalam industri perbankan

Islam dikenal dengan produk musyarakah, mudharabah, murabahah, bai’ bi-

tsaman ajil, qardul hasan, salam, istishna dan lain sebagainya. Kesemua jenis

produk atau jasa ini tidak akan ditemukan operasi dalam bank konvensional.

Karena keunikan produk atau jasa ini pulalah, maka mau tidak mau ada

standar yang tidak hanya berbeda, tetapi tidak terdapat dalam standar akuntansi

konvensional. Pada tataran tertentu, keunikan ini sekaligus memunculkan

perlakuan akuntansi yang unik. Contohnya manakala terjadi transaksi deposito

mudharabah oleh nasabah kepada bank Islam. Sekilas orang menyangka bahwa

sifat dan bentuk deposito ini sama saja dengan deposito bank konvensional.60

PSAK syariah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan

mengacu pada Accounting Auditing and Governance Standard for Islamic

Finance Institutions sebuah standar akuntansi syariah yang berlaku secara

59 Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, Jakarta,Salemba Empat h. 116.

60 Kurma kurma, Mengenal Akuntansi Syariah [Online] Avaliable:http://kurmakurma.wordpress.com/ ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/ [23 Juni 2012]

internasional yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang bernama Accounting and

Auditing Organization for Islamic Finance Institutions(AAOIFI).

PSAK syariah pertama kali diberlakukan pada tahun 2002 yaitu mengenai

perbankan syariah. Kemudian perkembangan situasi mengharuskan PSAK syariah

mengalami revisi, dan terjadi pada tahun 2007. Pada PSAK syariah yang pertama

berbagai macam akad syariah dijadikan satu standar, sedangkan pada PSAK

syariah revisi, masing-masing akad mempunyai standar tersendiri.

Para ahli ekonomi Islam mempunyai pendapat dan persepsi yang berbeda-

beda terhadap PSAK Syariah ini. Adiwarman A. Karim dalam presentasi kongres

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010

mengemukakan tentang hambatan dan tantangan penerapan PSAK Syariah.

Menurut presentasinya ada beberapa item aturan yang bertentangan atau

ketidaksamaan antara aturan PSAK Syariah dengan aturan yang dikeluarkan

lembaga lain seperti fatwa MUI, aturan Bank Indonesia, maupun aturan

perpajakan.61

Harahap (2001, h. 227) menyatakan bahwa Kerangka Dasar Penyusunan

dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS ) versi pertama serta

PSAK untuk bank syariah (PSAKBS) yang diterbitkan pada tahun 2001 mengacu

pada standar yang dihasilkan oleh AAOIFI dan ditujukan untuk sektor perbankan.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution

yang berpusat di Manama, Bahrain telah menyusun hal-hal berikut:

61 Adiwarman A. Karim, 2010, Hambatan dan Tantangan Penerapan PSAKSyariah, [Online] Avaliable: http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=68[20 juni 2012]

a. Tujuan dan konsep Akuntansi Keuangan untuk lembaga keuangan

b. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank

c. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan

d. Kode etik untuk akuntan dan auditor untuk lembaga keuangan

Dalam hal itu Harahap menganggap bahwa KDPPLKS dan PSAKBS belum

mengakar pada konsep dasar akuntansi Islam sesuai dengan filosofi dan

epistemology Islam.62

Harahap juga mengatakan bahwa :

Tatanan sosial, ekonomi, dan bisnis yang membentuk PSAK No. 59 belumberasal dari tatanan sosial, ekonomi dan bisnis yang Islami tetapi hasil‘cangkokan’ kedalam akuntansi konvensional. Hal ini mengakibatkandualisme. Dualisme ini terjadi karena kerangka konsep dalam penyusunanPSAK filosofinya bukan merupakan conceptual framework yang sebenarnyabahkan masih mengacu pada sistem konvensional.63

M. Iman Sastra Mihajat Pengamat Perbankan Syariah, Takaful dan Pasar

Modal Syariah memberikan kritik terhadap PSAK sebagai Berikut:

Salah satu yang sangat disayangkan oleh para praktisi perbankan syariah di

Indonesia adalah praktek transaksi murabahah yang terjadi di tinjau dari

aspek pembayarannya. Dalam standar PSAK ketika terjadi transaksi

murabahah nasabah diwajibkan mau tidak mau harus mencicil harga beli

tadi dengan hitungan perbulan dengan cicilan harga pokok ditambahkan

dengan margin. Sedangkan kalau dilihat dari aspek pembayaran, si nasabah

berhak memilih apakah mau membayar margin terdahulu dan harga pokok

62 Sofyan Syafr Harahap, 2010, Telaah Atas Kumpulan PSAK Syariah [Online] Avaliable:http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/telaah-atas-kumpulan-psak-syariah.html [20 juni2012]

63 Muhammad Surya, 2010, Dasar Akrual vs Dasar Kas Studi Pendapat Para Ahli AkuntansiSyariah [Online] Avaliable: https://www.facebook.com/notes/software-kjks/dasar-akrual-vs-dasar-kas-studi-pendapat-para-ahli-akuntansi-syariah/138738842840812 [20 Juni 2012]

dibayarkan di akhir. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa variasi

pembayaran yang ditetapkan oleh PSAK hanya satu aspek pembayaran,

akan tetapi kalau di tinjau dari aspek fikih, pihak bank seharusnya bisa

menawarkan dua pilihan, apakah ingin membayar cicilan bulanan itu pokok

plus margin atau dia bisa memilih mau membayar cicilan margin terlebih

dahulu dan pokoknya dibayarkan di akhir.64

12. Peralihan Dari PSAK Konvensional ke PSAK No. 59 bagi Perbankan Syariah

Pada 1 Mei 2002 secara resmi IAI telah menelorkan PSAK No 59.65

Standar ini perlu disambut dengan gembira karena merupakan salah satu

instrumen pendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank

Syariah pertama mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. Keberadaan Bank

Syariah ini setelah beberapa tahun kemudian disambut hangat dengan lahirnya

beberapa bank lain. Menurut data BI memang pangsa pasar Bank Syariah ini

masih relatif kecil sekitar 0,025%. Dari antusiasme masyarakat diramalkan pangsa

dan peran bank syariah ini akan semakin meningkat. Keadaan ini berlaku juga di

Malaysia dan di tingkat Internasional.

Terlepas dari kualitas dan kesempurnaannya, PSAK 59 ini perlu kita puji

dan sokong. Karena standar ini sangat perlu untuk mempercepat perkembangan

bank syariah di negeri ini. Standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar

yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organizations for Islamic

64 M. Sastra Mihajat, 2010, Kritik Terhadap Standar PSAK dan Urgensi Memiliki DewanSyariah [Online] Avaliable: http://www.auditorindonesia.com/aicom/index.php/en/browse-articles/9-psak/37-kritik-terhadap-standar-psak-dan-urgensi-memiliki-dewan-syariah [20 juni2012]

65Ahmad Merza Feriansyah , Standar Akuntansi Perbankan Syariah, [Online] Avaliable:

http://syariah-market.blogspot.com/ [ 25 Maret 2013].

Financial Instirutions (AAOIFI, 1998) yang berpusat di Bahrain. Sikap ini

menjadi nilai tambah karena hal ini akan menuju standar yang sesuai dengan

konsep internasional sehingga harmonisasi standar akuntansi bank syariah didunia

Islam bisa terwujud.

Kalau kita kaji lebih dalam standar ini masih berdasar kerangka akuntansi

konvensional. Hal ini wajar karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu belum

“terwujud” sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep

konvensional yang belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai nilai syariat

yang kita yakini. Reaksi sebahagian praktisi perbankan tentang prinsip “accrual

basis” misalnya merupakan ekses dari dual sistem ini.

Peralihan Dari PSAK Konvensional ke PSAK No. 59 bagi Perbankan

Syariah berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor :

5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.66 Dalam Pasal 34

Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa

Bank umum baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib

menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan

serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-

66Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 26 / PBI / 2003 Tentang Laporan

Bulanan Bank Umum Syariah, [Online] Avaliable:http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-52603.pdf [25 Maret 2013].

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pula bahwa

Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan

penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan,

keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam

rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter

dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan

serta untuk pemantauan keadaan Bank.

Dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, diberlakukannya

Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan Perbankan Syariah (PSAK) Nomor 59

tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta diberlakukannya Pedoman

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), maka keberadaan pelaporan

keuangan perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam

menciptakan sistem perbankan yang sehat bagi bank yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan

sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menjadi semakin mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman

laporan bulanan bank yang dapat memberikan informasi tentang keadaan

sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam mengenai kegiatan bank yang

melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat mendukung rumusan

dibidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan secara lebih efektif. Dengan

demikian, maka Bank umum syariah diwajibkan menyusun laporan secara benar

dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap

diwajibkan untuk menyampaikan laporan data bulan November 2003, Desember

2003 dan Januari 2004 sebagaimana diatur dalam PBI No. 2/21/PBI/2000 tanggal

19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Ketentuan sanksi

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai

berlaku sejak pelaporan data bulan Februari 2004. Ketentuan lebih lanjut tentang

tata cara penyampaian Laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam pasal 27 dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:67

(1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan

November 2003 dan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-

lambatnya tanggal Desember 2003.

(2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

Peraturan Bank Indonesia No.2/21/2000 tentang Laporan Bulanan Bank

umum dinyatakan tidak berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah terhitung sejak pelaporan data bulan Februari

2004.

(3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

13. Peralihan dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 101 sampai dengan 106

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang berwenang dalam

menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri

merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia,

67Ibid.

dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik

tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik.68

Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat

dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional

Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional). Untuk itulah

maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepahaman antara

Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerjasama penyusunan berbagai standar

akuntansi di bidang perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama riset dan

pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerjasama penyusunan standard

dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syariah termasuk penyelesaian

panduan audit perbankan syariah, revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 59 dan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan syariah maka dinilai

perlu untuk menyempurnakan standar akuntansi yang ada. Pada tahun 2006, IAI

telah menyusun draft Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Draft ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi standar pada tahun 2007.

Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang

seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-

hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait

68Fadjar Ari Dewanto, Perkembangan Akuntansi Syariah, [Online] Avaliable:http://vibizmanagement.com/journal/index/category/financial/5/1560 [ 25 Maret 2013 ]

didalam Komite Akuntansi Syariah dimana Bank Indonesia sebagai salah satu

anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya.

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi

Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan exposure draft (ED)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan

mempergunakan akuntasi berdasarkan kaidah syariah. Berikut ini daftar ED

Standar Akutansi Keuangan yang juga akan berlaku bagi perbankan syariah:

(1) ED Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,

(2) ED PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah,

(3) ED PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah,

(4) ED PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam,

(5) ED PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna’,

(6) ED PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah,

(7) ED PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah.

Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan transparansi bagi

perbankan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak

Ikatan Akuntan Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang

diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia kepada para Akuntan Publik Indonesia dalam rangka

memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pemenuhan ketentuan

tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006.

Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntasi Keuangan

menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh

lembaga keuangan syariah yang akan berlaku 1 Januari 2008.69 Ketua Komite

Akuntansi Syariah M Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai

acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga

keuangan syariah.”PSAK ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2008,” ujar Yusuf

saat seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tentang Dampak Penerbitan

PSAK dalam Transaksi Keuangan Syariah di Jakarta kemarin.

Dalam penyusunan PSAK tersebut, Komite Akuntansi Syariah mengacu

pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia,

selain juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak 1992

hingga 2002, atau selama 10 tahun perbankan syariah tidak memiliki PSAK

khusus. Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang

disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang

merupakan produk Dewan Syariah Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntasi

Indonesia itu berlaku hanya dalam tempo lima tahun.

Sementara PSAK 101-106 yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2008,

telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan

PSAK terbaru, adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank

69Akuntansi Syariah dalam PSAK, [Online] Avaliable:

http://okta8th.wordpress.com/2009/02/25/akuntansi-syariah-dalam-psak/ [25 Maret 2013].

syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional.”Isi dari PSAK ini,

bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi berupa penjelasan dan

penambahan secara lebih detil,” ujar Yusuf.

Kalangan pelaku usaha juga berharap keluarnya PSAK ini bisa mendorong

pertumbuhan industri ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, beberapa

pelaku ekonomi syariah menilai beberapa isi dari PSAK masih memiliki

kelemahan. Menurut Anggota DSN MUI Gunawan Yasni, isian dalam SAK

Murabahah No. 102 berpotensi menyebabkan pajak ganda bagi transaksi

pembiayaan murabahah perbankan syariah. Didalamnya mewajibkan pencatatan

aliran persediaan masuk dan keluar dalam pembukuan bank syariah, sehingga

menyebabkan bank syariah dapat dianggap sebagai perusahaan perdagangan dan

bukan bank sehingga pajak ganda berlaku.”Padahal, berdasarkan PAPSI yang

disusun BI di 2003, dalam transaksi murabahah, bank syariah dimungkinkan

langsung mencatatnya sebagai piutang murabahah,” katanya.

Gunawan menambahkan hal tersebut dapat menjadi kendala bagi

pengembangan industri perbankan syariah. Karenanya, menurut dia, yang

diperlukan saat ini adalah deregulasi UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga

transaksi keuangan murabahah dengan pola pencatatan berdasarkan SAK 102

tidak mewajibkan pajak ganda. Di tempat yang sama, Direktur Bank Syariah

Mandiri Hanawijaya mengaku tidak mempemasalahkan penerbitan PSAK

Murabahah yang didalamnya mewajibkan pencatatan aliran persediaan masuk dan

keluar karena penyusunannya sudah didasarkan pada prinsip fiqih

murabahah.”Saya kira tidak ada masalah dengan penerbitan PSAK Murabahah

yang mengatur tentang inventory [persediaan] masuk dan keluar karena memang

penyusunan PSAK tersebut berdasarkan rukun Murabahah,” jelasnya.

Namun, dia juga mengakui pihak industri meminta agar isi dari pasal 23

butir 2B PSAK bisa lebih fleksibel dalam penjabarannya di PAPSI sehingga,

memberi kesempatan pada industri untuk mengakui pendapatan berdasarkan

pendekatan anuitas. Karena hal itu, ujarnya, tidak menyalahi hukum syariah sebab

sudah mendapat pengesahan dari DSN.

Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto

mengatakan PSAK itu tidak mengatur mengenai transaksi ijarah. Padahal,

pengaturan akuntansi mengenai akad tersebut sangat dibutuhkan industri

keuangan syariah. Karena itu, ia mendorong agar KAS DSAK segera menyusun

PSAK Ijarah.”Terlebih, standar akuntansi keuangan syariah untuk transaksi ijarah

sangat dibutuhkan untuk penerbitan sukuk (obligasi syariah),” ujar dia.

14. Standar Akuntansi Murabahah dari AAOIFI70

Berikut ini penulis sampaikan mengenai pernyataan standar akuntansi

Murabahah yang hasilkan oleh AAOIFI dan berlaku secara internasional. Buku

aslinya berbahasa Inggris, sedangkan yang penulis sampaikan dalam tesis ini

merupakan hasil terjemahan penulis sendiri.

Pernyataan Standar

1. Lingkup standar

70 AAOIFI, 2001, Accounting Auditing and Governance Standards for Islamic FinancialInstitutions, AAOIFI, Manama Bahrain , h. 141 – 144.

Standar ini berlaku terhadap aktiva yang dapat dijual menggunakan akad

murabahah dan murabahah dengan pesanan pembelian, pendapatan, beban,

keuntungan dan kerugian dapat didistribusikan seperti aktiva serta piutang

murabahah. Ini akan berlaku apakah bank syariah membeli aset-aset ini secara

eksklusif dari dana sendiri, dari dana yang terkumpul dan gabungan yang

terdiri dana milik bank syariah dan rekening investasi tidak terikat ataupun

dari dana rekening investasi terikat.

Jika persyaratan ini bertentangan standar aturan bank syariah atau hukum dan

peraturan negara di mana beroperasi, dan bank syariah harus memenuhi

ketentuan tersebut, pengungkapan harus dibuat dengan semestinya. (paragraf

1)

2. Perlakuan akuntansi murabahah dan Murabahah untuk purcase pemesan

2/1 Pengukuran nilai aktiva yang dimiliki oleh bank Islam.

Laporan Akuntansi Keuangan Nomor (2): Konsep Akuntansi Keuangan

untuk Bank Islam dan Lembaga Keuangan menetapkan bahwa nilai

historis harus menjadi dasar yang dipakai dalam mengukur dan mencatat

aktiva saat penguasaanya. Oleh karena itu, aset diolah oleh bank Islam

dengan tujuan diperdagangkan berdasarkan akad murabahah atau

murabahah dengan pesanan pembelian harus diukur pada saat

penguasaan barang dengan harga perolehan sebagai dasar. (paragraf 2)

2/2 Pengukuran nilai aset setelah penguasaan oleh bank Islam

2/2/1 Dalam kasus Murabahah dengan pesanan pembelian yang wajib

memenuhi janjinya

Aktiva yang dapat dijual setelah penguasaan atas dasar murabahah

dengan pesanan pembelian yang wajib memenuhi janjinya akan

diukur dengan biaya historis mereka. Dalam kasus di mana nilai aset

mengalami penurunan apakah karena kerusakan, kehancuran, atau

dari keadaan yang tidak menguntungkan lainnya, penurunan tersebut

harus tercermin dalam penilaian aset pada akhir setiap periode

keuangan. (paragraf 3)

2/2/2 Dalam kasus Murabahah dan Murabahah dengan pesanan pembelian

yang tidak mengharuskan untuk memenuhi janjinya

Jika bank Islam menemukan bahwa terdapat indikasi tidak mungkin

dihindarkan dari biaya barang yang bisa untuk dijual atas dasar

Murabahah atau Murabahah dengan pesanan pembelian yang tidak

wajib memenuhi janjinya, aktiva harus diukur setara nilai uang tunai

(yaitu realisasi bersih).

Ini harus dicapai dengan membuat penyisihan penurunan nilai aktiva

untuk mencerminkan perbedaan antara nilai akuisisi dengan nilai

setara kas. (paragraf 4)

2/2/3 Potensi diskon yang akan diperoleh setelah perolehan aset

(a) Dalam kasus di mana bank Islam, pada saat menyepakati

kontrak dengan klien, untuk mendapatkan diskon atas aktiva

yang dapat untuk dijual atas dasar Murabahah atau Murabahah

dengan pesanan pembelian, dan diskon benar-benar diterima

kemudian sesudah itu, diskon tersebut tidak boleh dianggap

sebagai pendapatan untuk bank Islam; malahan, biaya barang

yang relevan harus dikurangi sebesar jumlah dari diskon.

Pertimbangan harus memberi kesan seolah-olah memiliki kedua

keuntungan, yaitu keuntungan periode ini dan keuntungan

tangguhan. (paragraf 5)

(b) Diskon ini mungkin, bagaimanapun, diperlakukan sebagai

pendapatan bagi bank Islam jika hal ini diputuskan oleh dewan

pengawasan syariah dari Bank Islam. Pendapatan tersebut harus

diakui di laporan laba rugi. (paragraf 6)

2/3 PiutangMurabahah

Piutang Murabahah Jangka pendek atau piutang Murabahah jangka

panjang dicatat pada saat terjadinya sebesar nilai nominalnya. Piutang

murabahah diukur pada akhir periode keuangan pada nilai setara kas yaitu

jumlah utang piutang pelanggan pada akhir periode keuangan dikurangi

penyisihan piutang ragu-ragu. (paragraf 7)

2/4 Pengakuan Laba

2/4/1 Laba Murabahah atau Murabahah dengan pesanan pembelian diakui

pada saat terjadi kontrak jika penjualan secara tunai atau secara

kredit tidak melebihi satu periode keuangan.

2/4/2 Laba dari penjualan kredit yang akan dibayar baik dengan cara satu

kali pembayaran jatuh tempo dalam periode yang sama atau dengan

angsuran selama beberapa periode buku mendatang harus diakui

dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut:

(a) Alokasi keuntungan secara proporsional selama periode

pembiayaan dimana setiap periode keuangan harus membawa

bagian Perusahaan atas keuntungan terlepas dari apakah uang

diterima atau tidak. Ini adalah metode yang disukai.

(b)Dan saat angsuran diterima. Metode ini akan digunakan

berdasarkan putusan oleh dewan pengawas Syariah bank Islam

atau, jika diperlukan, oleh otoritas pengawas.

Dalam kedua item 2/4/1 di atas, pendapatan dan harga pokok

penjualan diakui pada saat kesepakatan kontrak penjualan, sesuai

dengan penangguhan laba dalam 2/4/2. (paragraf 8).

2/5 Keuntungan Tangguhan

Keuntungan tangguhan konversi piutang Murabahah dalam laporan posisi

keuangan. (paragraf 9)

2/6 Awal penyelesaian dengan dikurangi bagian laba

2/6/1 Pengurangan bagian dari keuntungan pada saat penyelesaian

Jika klien mempercepat pembayaran dari satu atau lebih angsuran

sebelum tanggal yang ditentukan untuk pembayaran tersebut, bank

Islam dapat mengurangkan bagian dari keuntungan yang disepakati

antara bank Islam dan klien pada saat penyelesaian. Jumlah

pemotongan akan dikreditkan ke rekening piutang murabahah dan

dikeluarkan dari pengakuan laba sehubungan dengan angsuran.

(paragraf 10)

2/6/2 Pengurangan bagian dari laba setelah penyelesaian

Perlakuan akuntansi yang sama pada item 2/6/1 berlaku jika

nasabah mempercepat dalam membayar satu atau lebih angsuran

sebelum waktu yang ditentukan untuk pembayaran tersebut dan

bank Islam tidak memungkinkan mengurangi bagian dari

keuntungan nasabah tapi meminta nasabah untuk membayar jumlah

yang penuh dan setelah itu bank Islam mengganti untuk nasabah

dengan bagian dari keuntungan. (paragraf 11)

2/7 Penangguhan dalam pembayaran oleh, atau kebangkrutan, nasabah

2/7/1 Penundaan

Jika nasabah menunggak dalam membayar cicilan hutangnya, maka

setiap jumlah tambahan yang diterima oleh bank Islam dari

nasabah sebagai hukuman (baik dengan perjanjian atau dengan

putusan pengadilan) diperlakukan sesuai dengan apa yang dianggap

tepat oleh dewan pengawas Syariah bank Islam baik sebagai:

(a) Pendapatan kepada bank Islam

(b) Alokasi untuk dana amal. (paragraf 12)

2/7/2 Kepailitan

Jika sudah jelas bahwa klien tidak membayar karena kepailitan,

kemudian Bank Islam tidak bisa meminta nasabah untuk

membayar jumlah tambahan dengan cara denda. (paragraf 13)

2/8 Kegagalan pemesan pembelian untuk memenuhi janjinya telah membayar

Hamish gedyyah Jumlah yang dibayarkan sebagai Hamish gedyyah

dianggap sebagai kewajiban pada bank syariah dan harus diperlakukan

sebagai kewajiban kecuali ditentukan lain oleh dewan pengawas syariah

bank Islam (paragraf 14)

2/8/1 Dalam kasus janji yang tidak mengikat

Jumlah Hamish gedyyah dikembalikan secara penuh (atas dasar

bahwa janji tidak mengikat) bahkan jika aktiva tersebut dijual ke

nasabah lain dengan harga lebih rendah dari yang disepakati oleh

nasabah pemesan pembelian yang asli. (paragraf 15)

2/8/2 Dalam kasus dari janji mengikat

a. Jumlah kerugian aktual harus dikurangkan dari Hamish gedyyah,

yaitu bank Islam tidak akan menanggung kerugian apapun.

b. Jika Hamish gedyyah atau jaminan lain yang tidak memadai atau

keadaan tidak memungkinkan, kerugian yang dihasilkan ke bank

Islam dicatat sebagai piutang dari nasabah asalkan ada bukti

kegagalannya untuk memenuhi janjinya. (paragraf 16)

2/9 Persyaratan pengungkapan

2/9/1 Bank harus mengungkapkan dalam catatan yang menyertai laporan

keuangan apakah mempertimbangkan janji yang dibuat dalam

Murabahah dengan pesanan sebagai kewajiban atau tidak. (paragraf

17)

2/9/2 Persyaratan pengungkapan dinyatakan dalam Standar Akuntansi

Keuangan No 1: Penyajian dan Pengungkapan Umum dalam

Laporan Keuangan Bank Islam dan Lembaga keuangan harus

diperhatikan(paragraf 18).

3. Tanggal efektif

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan periode fiskal mulai 1

Muharram 1418H atau 1 Januari 1998. (paragraf 19)

15. Standar Akuntansi Mudharabah dari AAOIFI71

Pernyataan Standar1. Lingkup standar

Standar ini berlaku untuk transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukan

oleh bank syariah sebagai penyedia dana dan transaksi yang terkait dengan

modal yang diberikan oleh bank Islam untuk digunakan dalam Mudharabah,

mulai dari awal pembiayaan sampai dengan waktu berakhirnya. Ini berlaku

pada saat bank Islam mendanai modal mudharabah secara eksklusif dari dana

sendiri, dari dana pihak ketiga, atau gabungan dari dana bank Islam sendiri

dan rekening investasi terikat atau dari rekening investasi tidak terikat. Standar

ini juga berlaku terhadap transaksi yang berkaitan dengan bagian bank Islam

dalam keuntungan Mudharabah atau kerugian.

71 Ibid, h.167 – 169.

Jika pernyataan ini bertentangan dengan standar bank Islam atau hukum dan

peraturan di negara tempat beroperasi, pengungkapan harus dibuat dengan

semestinya. (paragraf 1)

Standar ini tidak membahas hal berikut:

a. Perlakuan akuntansi untuk transaksi Mudharabah dalam buku mudharib

seperti halnya pembukuan mudharabah.

b. Bank Islam menerima rekening dana investasi tidak terikat yang

dikategorikan sebagai mudharabah dari perspektif syariah

c. Bank Islam menerima rekening dana investasi terbatas baik dalam

kapasitasnya sebagai mudharib atau agen.

d. Zakat dari dana Mudharabah. (paragraf 2)

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah

2/1 Pengakuan modal Mudharabah pada waktu dilakukan kontrak

2/1/1 Modal pembiayaan Mudharabah (kas atau non-kas) diakui ketika

diserahkan kepada mudharib atau ditempatkan di bawah

disposisinya (paragraf 3)

2/1/2 Jika disepakati bahwa modal Mudharabah dibayar secara angsuran,

maka setiap angsuran diakui pada saat pembayarannya. (paragraf 4)

2/1/3 Jika kesepakatan dari kontrak Mudharabah adalah bersyarat pada

terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang atau tertunda untuk

waktu mendatang, dan pembayaran dari modal mudharabah adalah

tergantung pada terjadinya peristiwa tersebut atau karena jatuh

tempo, maka modal Mudharabah akan diakui pada saat dibayarkan

kepada mudharib. (paragraf 5)

2/1/4 Transaksi pembiayaan Mudharabah akan disajikan dalam laporan

keuangan bank Islam dengan judul "Pembiayaan Mudharabah".

Modal Mudharabah diberikan dalam bentuk aktiva non-kas harus

dilaporkan sebagai "aktiva Mudharabah non-kas". (paragraf 6)

2/2 Pengukuran modal Mudharabah pada saat kontrak

2/2/1 Modal Mudharabah yang diberikan secara tunai oleh bank Islam

harus diukur sejumlah yang dibayarkan atau jumlah ditempatkan

atas persetujuan dari mudharib. (paragraf 7)

2/2/2 Modal Mudharabah yang diberikan secara tunai oleh bank Islam

dalam bentuk barang (aset perdagangan atau aktiva non-kas untuk

digunakan dalam usaha) harus diukur pada nilai wajar yang

disepakati antara bank syariah dan klien, dan jika dari hasil dalam

penilaian aset terjadi perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku,

selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi bagi bank Islam itu

sendiri. (paragraf 8)

2/2/3 Beban prosedur kontrak yang dikeluarkan oleh salah satu atau

kedua pihak (misalnya biaya studi studi kelayakan atau yang

sejenisnya) tidak dianggap sebagai bagian dari modal Mudharabah

kecuali disetujui lain oleh kedua belah pihak. (paragraf 9)

2/3 Pengukuran modal Mudharabah setelah kontrak pada akhir periode finansial

2/3/1 Modal Mudharabah harus diukur setelah diadakan kontrak

sebagaimana tercantum pada butir 2/2. Namun, setiap pembayaran

kembali dari modal mudharabah, jika ada, yang dilakukan bank

Islam adalah harus dikurangkan dari modal mudharabah. (paragraf

10)

2/3/2 Jika sebagian dari modal Mudharabah hilang sebelum dimulai kerja,

karena kerugian atau sebab lainnya tanpa kesalahan atau kelalaian

di pihak mudharib, maka kerugian tersebut akan dikurangkan dari

modal Mudharabah dan harus diperlakukan sebagai kerugian untuk

bank Islam. Namun, jika kerugian terjadi setelah dimulainya

pekerjaan, tidak akan mempengaruhi pengukuran modal

Mudharabah. (paragraf 11)

2/3/3 Jika modal Mudharabah keseluruhan hilang tanpa kesalahan atau

kelalaian di pihak mudharib, maka Mudharabah akan berakhir dan

account daripadanya harus diselesaikan dan kerugian akan

diperlakukan sebagai kerugian pada bank Islam. (paragraf 12)

2/3/4 Jika Mudharabah diakhiri atau dilikuidasi dan modal Mudharabah

(dengan mempertimbangkan setiap keuntungan atau kerugian)

tidak dibayar pada bank Islam pada saat penyelesaian dilakukan,

modal Mudharabah (dengan mempertimbangkan setiap keuntungan

dan kerugian) diakui sebagai piutang jatuh tempo dari mudharib.

(paragraf 13)

2/4 Pengakuan bagian keuntungan atau kerugian bank Islam Dalam

Mudharabah

2/4/1 Keuntungan atau kerugian sehubungan dengan bagian bank Islam

dalam transaksi pembiayaan Mudharabah yang dimulai dan

diakhiri dalam satu periode diakui pada saat likuidasi. (paragraf 14)

2/4/2 Dalam hal pembiayaan Mudharabah yang terjadi lebih dari satu

periode keuangan, bagian bank Islam dari keuntungan untuk setiap

periode, hasil dari penyelesaian sebagian atau keseluruhan antara

bank Islam dan mudharib, harus diakui dalam rekening untuk

periode pada saat keuntungan didistribusikan; bagian bank Islam

atas kerugian setiap periode diakui dalam rekening pada periode

terjadinya kerugian dan mengurangi modal Mudharabah. (paragraf

15)

2/4/3 Seperti yang diterapkan pada item 2/3/4, jika mudharib tidak

membayar bank Islam karena bagian atas laba setelah likuidasi atau

penyelesaian rekening dibuat, maka bagian laba diakui sebagai

piutang mudharib. (paragraf 16)

2/4/4 Kerugian akibat likuidasi diakui pada saat likuidasi dengan

mengurangi modal Mudharabah. (paragraf 17)

2/4/5 mudharib harus menanggung kerugian yang timbul akibat

kesalahan atau kelalaian di pihaknya. Kerugian tersebut harus

diakui sebagai piutang mudharib. (paragraf 18)

2/5 Persyaratan Pengungkapan

2/5/1 Pengungkapan harus dibuat dalam catatan atas laporan keuangan

pada periode pelaporan keuangan jika bank Islam telah membuat

penyisihan untuk penurunan nilai aset Mudharabah. (paragraf 19)

2/5/2 Persyaratan pengungkapan dinyatakan dalam Standar Akuntansi

Keuangan No 1: Penyajian dan Pengungkapan Umum Laporan

Keuangan Bank Islam dan Lembaga Keuangan harus diperhatikan

(ayat 20)

3. tanggal efektif

Standar ini efektif dilaksanakan untuk laporan keuangan periode fiskal mulai

1 Muharram 1418H atau 1 Januari 1998. (paragraf 21)

Standar akuntansi syariah yang diterbitkan di Negara Bahrain tersebut

selanjutnya diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Maka lahirlah di Indonesia

sebuah standar akuntansi syariah dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Di dalamnya mengatur

tentang perlakuan akuntansi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam dan

Salam Paralel, Istishna dan Istishna’ Paralel, serta Ijarah dan Ijarah Muntahiyah

Bittamlik. yang dikhususkan untuk perbankan syariah. PSAK No. 59 Akuntansi

Perbankan Syariah ini isinya sangat mirip dengan apa yang diatur dalam

Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Finance Institutions

yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance

Institutions (AAOIFI), karena merupakan acuan dalam perumusannya. Sedangkan

PSAK No. 101 sampai dengan 106 masih ada kemiripan, tetapi sudah banyak

perubahan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

B. Telaah Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

telah banyak dilakukan, terutama oleh para mahasiswa yang mengambil jurusan

ekonomi syariah. Namun dari kajian-kajian yang ada, sebagian besar bahkan

seluruhnya hanya mengkaji mengenai penerapannya pada lembaga-lembaga

keuangan syariah. Sedangkan yang mengkaji mengenai kelebihan dan kekurangan

dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 sejauh ini penulis

belum menemukannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105

merupakan pernyataan standar yang baru dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia, sehingga kajian-kajian terhadap pernyataan standar tersebut penulis

belum banyak menemukannya. Berikut ini beberapa penelitian yang telah

dilakukan berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

syariah:

a. Skripsi dengan judul : Analisa Penerapan PSAK 59 Tentang Akuntansi

Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakkyat Hasanah

Pekanbaru.72 Hasil penelitian menyatakan bahwa telah sesuai antara perlakuan

akutansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 59.

b. Skripsi dengan judul : Analisis Peranan Standar Akuntansi Keuangan

Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT)

72Muzahid, 2008, Analisa Penerapan PSAK 59 Tentang Akuntansi Pembiayaan MurabahahPada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru, (Bengkalis, STIE Syari’ah, h. 7.

Amanah Bengkalis.73 Hasil penelitian menyatakan bahwa penyusunan laporan

keuangan BMT Amanah Bengkalis telah sesuai dengan PSAK No. 59.

c. Skripsi dengan judul : Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT.

Bank Perkreditan rakyat Syari’ah Berkah Dana Fadhlilliah Kecamatan Air

Tiris Kabupaten Kampar.74 Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kampar Telah sesuai dengan PSAK No. 59.

d. Skripsi dengan judul : Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

dengan Prinsip Revenue dan Profit Sharing terhadap profit PT. Bank Syariah

Mandiri (BSM) KCP Duri.75 Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan

akutansi pada PT. BSM KCP Duri telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan

bagi hasil yang diterapkan adalah metode revenue sharing.

73Rahman Hasyim, 2007, Analisis Peranan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap PelaporanKeuangan Pada Koperasi Baitul Maal Wattamwil(BMT) Amanah Bengkalis, Bengkalis, STIESyari’ah, h. 7.

74Yuli Fitriana, 2008, Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank PerkreditanRakyat Syari’ah Berkah Dana Fadhlillah Kecamatan Air Tiris kabupaten Kampar, Bengkalis,STIE Syari’ah, h. 7.

75Yayuk Sugiarto, 2012, Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PrinsipRevenue dan Profit Sharing terhadap Profit PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Dur,Bengkalis : STIE Syariah , h. 6.

BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN

MUDHARABAH DALAM PSAK NO. 59, 102, DAN 105

A. Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Psak No. 59

1. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah76

a. Karakteristik

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam

murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah

ada pemesanan dari nasabah.


mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah

pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila

aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) murabahah

pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada

pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan

penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan

76Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan Akuntansi PerbankanSyariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), paragraf 52 – 68.72

potongan apabila nasabah:

1) mempercepat pembayaran cicilan; atau

2) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga beli sedangkan

harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari

pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan

tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan

berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta

nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam

bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

Bank dapat meminta kepada nasabah ’urbuun sebagai uang muka

pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. ’Urbuun

menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi

dilaksanakan. Tetapi apabila akad murabahah batal, ’urbuun dikembalikan

kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan

kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka

bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai

dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika

dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan

bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan

pada pendekatan ta’dzir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap

kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad

dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardh al-

hasan).

b. Bank sebagai Penjual

Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual

kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya

perolehan. Sedangkan Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah

sebagai berikut:

1) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:

a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

b) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi

lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan

mengurangi nilai aktiva:

2) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan

tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan

transaksi, maka aktiva murabahah:

a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat

direalisasi;mana yang lebih rendah; dan

b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya

perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan

biaya perolehan aktiva murabahah. Pada saat akad murabahah, piutang

murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah

keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang

murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo

piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan

keuangan yang sama; atau

2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui

satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan diri diakui dengan menggunakan salah satu

metode berikut:

1) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi

piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

2) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih

dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian

bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi

keuntungan murabahah.

Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya

sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana

sosial.

Pengakuan dan pengukuran ’urbuun (uang muka) adalah sebagai

berikut:

1) ’Urbuun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima

bank pada saat diterima;

2) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka ’urbuun diakui sebagai

pembayaran piutang; dan

3) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka ’urbuun dikembalikan kepada

nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan

bank.

2. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah77

a. Karakteristik

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahib al-maal

(pemilik dana) dan mudhaarib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil

menurut kesepakatan di muka.

Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung

oleh pemililk dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh

pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah

(investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan

obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa

penjamin, atau tanpa jaminan; atau

77Ibid., paragraf 6-34.

3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa

melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola

dana. Apabila bank bertindak sebagai pemililk dana, maka dana yang

disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola

dana, maka dana yang diterima:

1) dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan

investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau

2) dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi

tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan

dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. Pada

prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta

jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

b. Bank sebagai Shahib al-maal (Pemilik Dana)

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan

aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan

2) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap

tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang

diberikan bank pada saat pembayaran;

2) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas:

a) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat

penyerahan; dan

b) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas

diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan

3) beban yang terjadi sehubungan dengan mudhabarah tidak dapat diakui

sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola

dana mengurangi pembiayaan mudharabah. Apabila sebagian pembiayaan

mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan

atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana,

maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui

sebagai kerugian bank.

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan

usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima

oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan

dalam akad.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya

usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian

tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang

tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian

tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun

diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan

oleh:

1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;

2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau

yang telah ditentukan di dalam akad; atau

3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Apabila mudhabarah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan

mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah

diakui sebagai piutang jatuh tempo.

c. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

1) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi

hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan

2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan

mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui

berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh

Bank. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue

sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban

yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi

pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Contoh:

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil

PenjualanHarga PokokPenjualanLaba kotorBiaya-biayaLaba Rugi Bersih

Laba rugi bersih

10065

Revenue Sharing

3525

2510 Profit Sharing

Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian

mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang

pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolahan yang timbul akibat kelalaian

atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada

saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir

diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

d. Bank sebagai Mudhaarib (Pengelola Dana)

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat

pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode

akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik

dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil mudharabah dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit

sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing) seperti dijelaskan pada

paragraph sebelumnya. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank

dibebankan kepada bank (pengelola dana).

e. Bank sebagai Agen Investasi

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (chanelling

agent) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan

perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum

disalurkan diakui sebagai titipan.

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung

risiko atas penyaluran dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya

dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

B. Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 102

1. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.78

2. Ruang Lingkup

78 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan Akuntansi Murabahah,(Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 102. 1.

Pernyataan ini diterapkan untuk:79

a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi

murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.

b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga

keuangan syariah atau koperasi syariah.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:

a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga

pembiayaan, dan dana pension.

c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

3. Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam

Pernyataan ini:80

a. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk

dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk

memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

c. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi

dilakukan secara kas (tunai).

79 Ibid.80 Ibid., 102. 2.

d. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan

dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

e. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

f. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk

mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan

memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

g. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir

yang diberikan oleh pihak penjual.

h. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual

sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

4. Karakteristik

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang

setelah ada pemesanan dari pembeli.81


mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan

pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami

penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut

81 Ibid., h. 102. 3.

menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang

diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau

sekaligus pada waktu tertentu.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda

untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.

Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga

(harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah

adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka

diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang,

antara lain, meliputi:

a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian

barang.

c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah

disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika

tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang

murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual

dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli

sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad

murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung

oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat

meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai

dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali

jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi

disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan

ta’dzir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya.

Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kad dan dana

yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang

murabahah jika pembeli:

a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.

b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah

disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang

belum dilunasi jika pembeli:

a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.

b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

5. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan

sebesar biaya perolehan.82 Pengukuran aset murabahah setelah perolehan

adalah sebagai berikut:

a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan

dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi

lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut

diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak

mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih

yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih

yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka

selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad

murabahah.

b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan

sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah

dan sesuai akad menjadi hak penjual.

d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak

82 Ibid., h. 102. 5.

diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian

akan tereliminasi pada saat:

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah

dikurangi dengan biaya pengembalian.

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat

dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir

periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang

dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian

piutang.


a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai

atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.

b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk

merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari

satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai

dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode

ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas

dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta

Tahun Angsuran (Rp) Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)

1 500,00 400,00 100,00

2 300,00 240,00 60,00

3 200,00 160,00 40,00

penagihannya relatif kecil.

b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil

ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk

transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif

besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut

relatif besar juga.

c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil

ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta

penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang

dipakai, karenatransaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi

bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang

yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap

jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan

perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk

suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00

dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran

selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui

setiap tahun adalah sebagai berikut:

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada

pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang

disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian

potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan

menggunakan salah satu metode berikut:

a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah

dan keuntungan murabahah.

b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan

piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan

pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli,

maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai

bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang

diterima.

b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada

pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh penjual .

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai

hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib

dibayarkan).83

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya

perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan

biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban

murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang

murabahah.

Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah,

potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai

pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat

kelalaian dalam melakukan kewajiban s esuai dengan akad diakui sebagai

kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang

diakui sebagai kerugian.

6. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian

83 Ibid., h. 102. 9.

piutang.84 Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra

account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai

pengurang (contra account) hutang murabahah.

7. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:85

a. Harga perolehan aset murabahah;

b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai

kewajiban atau bukan

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksimurabahah;

Jangka waktu murabahah tangguh.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

8. Ketentuan Transisi

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah

yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding

laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini

84 Ibid.85 Ibid. h. 102. 10.

secara retrospektif.86

9. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan

keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.87

10. Penarikan

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah

yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan murabahah.88

C. Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 105

1. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.89

2. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi

mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahib al-maal) maupun pengelola

dana (mudhaarib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan

perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad

mudharabah.90

3. Definisi

86 Ibid.87 Ibid.88 Ibid.89 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan Akuntansi

Mudharabah, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 105. 1.

90 Ibid.

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam

Pernyataan ini:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi

di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya

ditanggung oleh pemilik dana.91

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.92

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat,

cara dan atau obyek investasi.93

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama

investasi.94

4. Karakteristik

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah,

dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana,

91 Ibid., h. 105. 2.92 Ibid.93 Ibid.94 Ibid.

maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.95

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya

b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa

penjamin, atau tanpa jaminan;

c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa


Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat

meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad

mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan

keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola

dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang

diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah

menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik

dana.

5. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip

95 Ibid


Penjualan 100

Harga Pokok Penjualan 65

Laba Kotor 35 Gross Profit MarginBeban 25


bagi hasil atau bagi laba.96 Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar

pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan

usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian

adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan

dengan pengelolaan dana mudharabah. Contohnya adalah sebagai berikut :97

6. Pengakuan Dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Pemilik Dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau

penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran

investasi mudharabah adalah sebagai berikut:98

a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar

jumlah yang dibayarkan

b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai

wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 1) jika nilai wajar lebih

tinggi daripada nilai tercatatnya diakui , maka selisihnya

diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka

96 Ibid., h. 105. 3.97 Ibid.98 Ibid., h. 105. 4.

waktu akad mudharabah. 2) jika nilai wajar lebih rendah daripada

nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai

disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui

sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. . Jika sebagian

investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian

atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada

saat bagi hasil.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah

yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami

penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam

kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung

mengurangi jumlah investasi , namun diperhitungan pada saat pembagian

bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:99

a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim

dan/atau yang telah ditentukan dalam akad

c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan

99 Ibid., h. 105. 5.

belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai

piutang.

Penghasilan Usaha100

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan,

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai

nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum

akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan

kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi

dan

b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau

kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha

dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi

hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola

dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi

mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola

dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui

100Ibid.

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset

nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah

temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.101 Jika pengelola dana

menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana

mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran

dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik

dana.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil . Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana

syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan

kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi

porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau

kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah

musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui

sebagai investasi mudharabah.102 Akad mudharabah musytarakah

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad

mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama

(berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik)

101 Ibid., h. 105. 6.102 Ibid., h. 105. 7.

memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian

hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah

adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana

sebagai pemilik dana musyarakah. Pembagian hasil investasi mudharabah

musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudhaarib) dan

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian

hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai

mudhaarib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai

musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-

masing

b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan

pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing,

selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk

pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana

(sebagai mudhaarib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang

disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai

dengan porsi modal para musytarik.

7. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan

keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi

mudharabah dalam laporan keuangan:103

103Ibid., h. 105. 8 .

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai

tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah

b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan

tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos

bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

8. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi

tidak terbatas, pada:104

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain

b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya

c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah,

tetapi tidak terbatas, pada:

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain

b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan

jenisnya

c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

104Ibid.

Keuangan Syariah.

9. Ketentuan Transisi

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah

yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding

laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini

secara retrospektif.105

10. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan

keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.106

11. Penarikan

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah,

yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan mudharabah.107

105 Ibid.106 Ibid.107 Ibid

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSIMURABAHAH DAN MUDHARABAH YANG ADA DALAM

PSAK NO. 59 DENGAN PERNYATAAN STANDARAKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN 105

F. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No.

59 dengan PSAK No. 102

Apabila penulis analisis, meskipun standar yang berkaitan dengan

akuntansi murabahah telah diganti, tetapi masih banyak persamaan-persamaan

yang ada dalam standar lama (PSAK No. 59) dengan yang ada dalam standar baru

(PSAK No. 102). Persamaan-persamaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan kedua standar tersebut sama, yaitu untuk mengatur pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.

2. Karakteristik murabahah yang ada dalam kedua standar isinya sama, antara

lain : harus menyatakan biaya perolehan, bisa bersifat mengikat dan tidak

mengikat, boleh meminta uang muka, dapat dibayar tunai atau cicilan, dan

penjual boleh mengenakan denda kepada pembeli apabila pembeli mampu

membayar tetapi sengaja tidak mau membayar utangnya.

3. Pengukuran transaksi murabahah juga sama yaitu untuk murabahah dengan

pesanan mengikat, aset murabahah yang diproleh dinilai sebesar harga

perolehan. Jika terjadi usang, rusak, atau kondisi lainnya maka penurunan nilai

tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Dalam murabahah

tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat

indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah

dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi;

mana yang lebih rendah; dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih

rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

4. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah sama-sama diakui sebesar

biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

5. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah s a m a -

s a m a dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang

dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah

yang diterima.

b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang

telah dikeluarkan oleh penjual

7. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang

murabahah jika pembeli:

a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.

b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah

disepakati.

(Pada PSAK No. 59, istilah “penjual” disebut sebagai “bank”)

8. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan

dengan menggunakan salah satu metode berikut:

a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang

murabahah dan keuntungan murabahah.

b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan

piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan

pelunasannya kepada pembeli.

9. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan

yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat

dibuktikan bahwa pembeli tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi

pembeli mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan

pada pendekatan ta’dzir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin

terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan

dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana

sosial (qardh al-hasan). (Pada bagian ini menggunakan beberapa istilah yang

berbeda, tetapi maknanya sama).

10. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai

bagian dana kebajikan. (Dalam hal ini ada sedikit perbedaan istilah, tetapi

maknanya sama, yaitu pada PSAK No. 59 denda yang diterima diakui

sebagai dana sosial sedangkan PSAK No. 102 diakui sebagai dana

kebajikan.)

11. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah,

antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset

lainnya. (Pada PSAK no. 59, “penjual” disebut dengan “bank”, karena PSAK

No. 59 merupakan aturan khusus untuk perbankan syariah).

Dari persamaan-persamaan yang telah penulis paparkan, semuanya masih

relevan untuk diterapkan dalam transaksi murabahah meskipun sudah terbit PSAK

No.102 tentang akuntansi murabahah, karena tidak menyalahi aturan syariah

Islam. Sehingga bagi lembaga keuangan syariah yang sebelumnya mengacu pada

PSAK No. 59 dalam perlakuan akuntansi transaksi murabahah tidak perlu

mengadakan perubahan dalam hal yang berkaitan dengan item-item tersebut.

Mengenai perbedaan penyebutan istilah “penjual” dengan “Bank”, dan pembeli

dengan nasabah dikarenakan dahulu yang melaksanakan akad-akad seperti

murabahah ini hanyalah bank-bank syariah. Ternyata di kemudian hari muncul

pula jenis-jenis lembaga di luar bank syariah muncul dengan menggunakan akad-

akad yang sesuai syaiah Islam.

G. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59

dengan PSAK No. 102

Sebuah standar yang mengalami revisi atau penggantian sudah dapat

dipastikan terdapat perubahan yang signifikan. Demikian juga dengan perlakuan

akuntansi murabahah dalam PSAK No. 59 yang direvisi/diganti dengan PSAK

No. 102, setelah penulis analisis terdapat banyak perbedaan. Penyebab perbedaan

antara lain karena beberapa item yang sebelumnya ada lalu dihilangkan. Ada juga

item-item yang sebelumnya tidak ada akhirnya diciptakan karena untuk

menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Perbedaan-perbedaan itu dapat

penulis paparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.1

Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59dengan PSAK No. 102

No PSAK No. 59 PSAK No. 102

1 Tujuan

Untuk mengatur perlakuan kuntansi

(pengakuan, pengukuran, penyajian

dan pengungkapan) transaksi

khusus yang berkaitan dengan

aktivitas bank syariah.

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk

mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan

transaksi murabahah.

2 Ruang lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk

Ruang Lingkup :

Pernyataan ini diterapkan untuk:

bank umum syariah, bank

pengkreditan rakyat sayriah, dan

kantor cabang syariah bank

konvensional yang beroperasi di

Indonesia.

c. Lembaga keuangan syariah dan

koperasi syariah yang

melakukan transaksi murabahah

baik sebagai penjual maupun

pembeli.

d. Pihak-pihak yang melakukan

transaksi murabahah dengan

lembaga keuangan syariah

atau koperasi syariah.

Lembaga keuangan syariah yang

dimaksud, antara lain, adalah:

d. Perbankan syariah sebagaimana

yang dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

e. Lembaga keuangan syariah

nonbank seperti asuransi,

lembaga pembiayaan, dan dana

pension.

f. Lembaga keuangan lain yang

diizinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang

berlaku untuk menjalankan

transaksi murabahah.

3 Tidak ada Definisi

Berikut ini adalah pengertian

istilah yang digunakan dalam

Pernyataan ini:

i. Aset murabahah adalah aset

yang diperoleh dengan tujuan

untuk dijual kembali

dengan menggunakan akad

murabahah.

j. Biaya perolehan adalah jumlah

kas atau setara kas yang

dibayarkan untuk memperoleh

suatu aset sampai dengan aset

tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dijual

atau digunakan.

k. Biaya perolehan tunai adalah

biaya perolehan apabila

transaksi dilakukan secara kas

(tunai).

l. Diskon murabahah adalah

pengurangan harga atau

penerimaan dalam bentuk

apapun yang diperoleh pihak

pembeli dari pemasok.

m. Murabahah adalah akad jual

beli barang dengan harga jual

sebesar biaya perolehan

ditambah keuntungan yang

disepakati dan penjual

harus mengungkapkan biaya

perolehan barang tersebut

kepada pembeli.

n. Nilai wajar adalah jumlah

yang dipakai untuk

mempertukarkan suatu aset

antara pihak-pihak yang

berkeinginan dan memiliki

pengetahuan memadai dalam

suatu transaksi dengan wajar.

o. Potongan murabahah adalah

pengurangan kewajiban

pembeli akhir yang diberikan

oleh pihak penjual.

p. Uang muka adalah jumlah

yang dibayar oleh pembeli

kepada penjual sebagai bukti

komitmen untuk membeli

barang dari penjual.

4 Pembayaran murabahah dapat

dilakukan secara tunai atau

cicilan. Selain itu, dalam

murabahah juga diperkenankan

adanya perbedaan dalam harga

barang untuk cara pembayaran

yang berbeda.

Akad murabahah

memperkenankan penawaran

harga yang berbeda untuk cara

pembayaran yang berbeda sebelum

akad murabahah dilakukan.

Namun jika akad tersebut telah

disepakati, maka hanya ada satu

harga (harga dalam akad) yang

digunakan.

5 Harga yang disepakati dalam

murabahah adalah harga beli

sedangkan harga beli harus

diberitahukan.

Harga yang disepakati dalam

murabahah adalah harga jual,

sedangkan biaya perolehan harus

diberitahukan.

6 Jika bank mendapat potongan

dari pemasok maka potongan itu

merupakan hak nasabah. Apabila

potongan tersebut terjadi

setelah akad maka pembagian

potongan tersebut dilakukan

berdasarkan perjanjian yang

dimuat dalam akad.

Jika penjual mendapatkan diskon

sebelum akad murabahah, maka

diskon itu merupakan hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan

pembelian barang, antara lain,

meliputi:

d. Diskon dalam bentuk apapun dari

pemasok atas pembelian barang.

e. Diskon biaya asuransi dari

perusahaan asuransi dalam

rangka pembelian barang.

f. Komisi dalam bentuk apapun

yang diterima terkait dengan

pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang

diterima setelah akad murabahah

disepakati diperlakukan sesuai

dengan kesepakatan dalam akad

tersebut. Jika tidak diatur dalam akad,

maka diskon tersebut menjadi hak

penjual.

7 Apabila dalam murabahah tanpa

pesanan atau murabahah pesanan

Jika murabahah tanpa pesanan atau

murabahah pesanan tidak mengikat,

tidak mengikat terdapat indikasi

kuat pembeli batal melakukan

transaksi, maka aktiva murabahah:

c) dinilai berdasarkan biaya

perolehan atau nilai bersih yang

dapat direalisasi; mana yang lebih

rendah; dan

d) jika nilai bersih yang dapat

direalisasi lebih rendah dari biaya

perolehan, maka selisihnya diakui

sebagai kerugian.

maka dinilai berdasarkan biaya

perolehan atau nilai bersih yang

dapat direalisasi, mana yang lebih

rendah dan jika nilai bersih yang dapat

direalisasi lebih rendah dari

biaya perolehan, maka selisihnya diakui

sebagai kerugian.

8 Potongan pembelian dari pema-

sokdiakui sebagai pengu-

rangan biaya perolehan aktiva

murabahah.

Diskon pembelian aset murabahah

diakui sebagai:

e. Pengurang biaya perolehan aset

murabahah, jika terjadi sebelum

akad murabahah.

f. Kewajiban kepada pembeli, jika

terjadi setelah akad murabahah dan

sesuai akad yang disepakati menjadi

hak pembeli.

g. Tambahan keuntungan murabahah,

jika terjadi setelah akad murabahah

dan sesuai akad menjadi hak

penjual.

h. Pendapatan operasi lain, jika terjadi

setelah akad murabahah dan tidak

diperjanjikan dalam akad.

9 Tidak ada diatur Kewajiban penjual kepada pembeli atas

pengembalian diskon pembelian akan

tereliminasi pada saat:

c. Dilakukan pembayaran kepada

pembeli sebesar jumlah potongan

setelah dikurangi dengan biaya

pengembalian.

d. Dipindahkan sebagai dana

kebajikan jika pembeli sudah tidak

dapat dijangkau oleh penjual.

10 Keuntungan murabahah diakui:

1) pada periode terjadinya,

apabila akad berakhir

pada periode laporan

keuangan yang sama; atau


c. Pada saat terjadinya penyerahan

barang jika dilakukan secara

tunai atau secara tangguh yang

tidak melebihi satu tahun.

3) selama periode akad secara

proporsional, apabila akad

melampaui satu periode laporan

keuangan.

d. Selama periode akad sesuai

dengan tingkat risiko dan upaya

untuk merealisasikan keuntungan

tersebut untuk transaksi

tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan,

dan dipilih yang paling sesuai dengan

karakteristik risiko dan upaya

transaksi murabahah-nya:

d. Keuntungan diakui saat

penyerahan aset murabahah.

Metode ini terapan untuk

murabahah tangguh dimana

risiko penagihan kas dari

piutang murabahah dan beban

pengelolaan piutang serta

penagihannya relatif kecil.

e. Keuntungan diakui proporsional

dengan besaran kas yang berhasil

ditagih dari piutang

murabahah. Metode ini terapan

untuk transaksi murabahah

tangguh dimana risiko piutang

tidak tertagih relatif besar

dan/atau beban untuk mengelola

dan menagih piutang tersebut

relatif besar juga.

f. Keuntungan diakui saat seluruh

piutang murabahah berhasil

ditagih. Metode ini terapan untuk

transaksi murabahah tangguh

dimana risiko piutang tidak

tertagih dan beban pengelolaan

piutang serta penagihannya cukup

besar. Dalam praktek, metode ini

jarang dipakai, karena transaksi

murabahah tangguh mungkin

tidak terjadi bila tidak ada

kepastian yang memadai akan

penagihan kasnya.

11 Bank dapat memberikan potongan

apabila nasabah:

a. mempercepat pembayaran

cicilan; atau

Penjual boleh memberikan potongan

dari total piutang murabahah yang

belum dilunasi jika pembeli:

c. Melakukan pembayaran cicilan

tepat waktu.

b. melunasi piutang murabahah

sebelum jatuh tempo.

d. Mengalami penurunan kemam-

puan pembayaran.

12 Tidak diatur Potongan angsuran murabahah

diakui sebagai berikut:

c. Jika disebabkan oleh pembeli

yang membayar secara tepat

waktu, maka diakui sebagai

pengurang keuntungan

murabahah.

d. Jika disebabkan oleh

penurunan kemampuan

pembayaran pembeli, maka

diakui sebagai beban.

13 Tidak diatur Akuntansi Untuk Pembeli Akhir :

Hutang yang timbul dari transaksi

murabahah tangguh diakui sebagai

hutang murabahah sebesar harga

beli yang disepakati (jumlah yang

wajib dibayarkan).

Aset yang diperoleh melalui

transaksi murabahah diakui sebesar

biaya perolehan murabahah tunai.

Selisih antara harga beli yang

disepakati dengan biaya perolehan

tunai diakui sebagai beban

murabahah tangguhan. Beban

murabahah tangguhan diamortisasi

secara proporsional dengan porsi

hutang murabahah.

Diskon pembelian yang diterima

setelah akad murabahah, potongan

pelunasan dan potongan hutang

murabahah diakui sebagai

pengurang beban murabahah

tangguhan. Denda yang dikenakan

akibat kelalaian dalam

melakukan kewajiban s esuai

dengan akad diakui sebagai

kerugian. Potongan uang muka

akibat pembeli akhir batal membeli

barang diakui sebagai kerugian.

14 Tidak diatur secara khusus Piutang murabahah disajikan

sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang

murabahah dikurangi penyisihan

kerugian piutang. Margin

murabahah tangguhan disajikan

sebagai pengurang (contra account)

piutang murabahah. Beban

murabahah tangguhan disajikan

sebagai pengurang (contra account)

hutang murabahah.

15 Tidak diatur secara khusus Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal

yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas

pada:

d. Harga perolehan aset

murabahah;

e. Janji pemesanan dalam

murabahah berdasarkan

pesanan sebagai kewajiban atau

bukan

f. Pengungkapan yang

diperlukan sesuai PSAK

101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal

yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas

pada:

Nilai tunai aset yang

diperoleh dari transaksi

murabahah;

Jangka waktu murabahah tangguh.

Pengungkapan yang diperlukan

sesuai PSAK 101: Penyajian

Laporan Keuangan Syariah.

Sumber : Data olahan peneliti

Dari perbedaan-perbedaan yang telah penulis uraikan dapat dijelaskan satu

per satu sebagi berikut:

1. Perbedaan nomor satu dan dua adalah tentang tujuan dan ruang lingkup. Kalau

kita cermati tujuan PSAK No. 59 tentang murabahah sangatlah sempit,

dibandingkan PSAK No. 102. PSAK No. 59 tujuannya hanya mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan akad murabahah di bank syariah, sedangkan PSAK

No. 102 bukan hanya yang terjadi di bank syariah melainkan seluruh lembaga

yang menggunakan akad murabahah dalam usahanya. Demikian juga dengan

ruang lingkup dari PSAK No 59 juga sangat sempit bila dibandingkan dengan

PSAK No. 102. Dengan terbitnya PSAK No. 102 dan No. 105 ini akan

memberikan pencerahan kepada dunia usaha khususnya lembaga-lembaga

yang bukan perbankan syariah yang mana mereka memiliki referensi dalam

menyajikan laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya setiap institusi yang

melakukan transaksi murabahah mempunyai laporan keuangan yang seragam.

Laporan keuangan yang seragam memudahkan pemahaman para pemakainya,

sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tidak bias. Hal ini

juga akan memudahkan saat diadakan audit laporan keuangan. Audit laporan

keuangan akan menambah kepercayaan publik terhadap lembaga yang diaudit,

sehingga mempermudah hubungan dengan pihak lain dalam rangka

kelancaran operasional lembaga itu sendiri.

2. Perbedaan pada nomor tiga dijelaskan bahwa dalam PSAK No. 59 tidak

mencantumkan definisi dari istilah-istilah yang digunakan, sedangkan pada

PSAK No. 102 definisi-definisi itu dimunculkan. Definisi istilah akan

memperjelas bagi para pengguna standar agar tidak ragu dalam

mengidentifikasi istilah tertentu, karena sudah dijelaskan secara semestinya.

Penjelasan definisi ini sangat penting agar institusi pengguna standar tidak

salah dalam menterjemahkan isi standar, sehingga laporan keuangan dapat

disajikan secara benar. Hal ini juga untuk mendorong efisiensi, karena

kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan akan menimbulkan

pemborosan.

3. Perbedaan yang dijelaskan pada nomor empat bahwa pada PSAK No. 59

memungkinkan adanya perbedaan harga untuk cara pembayaran yang berbeda.

Pembayaran secara tunai menunjukkan risiko yang kecil atau bisa dikatakan

tanpa risiko. Sebaliknya pembayaran secara tangguh akan menimbulkan

risiko, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan adanya

penurunan risiko, maka penjual bersedia menurunkan keuntungan yang akan

diperoleh. Hal ini juga untuk mendorong pihak pembeli untuk melakukan

transaksi Murabahah secara tunai, yang akan memberikan keuntungan bagi

penjual dalam hal penyediaan modal kerja. Transaksi secara tangguh atau

kredit menyebabkan penjual harus menyediakan modal kerja yang lebih besar

dibandingkan dengan transaksi tunai. Walaupun kedua standar kelihatannya

sama, tetapi ada perbedaan yaitu PSAK No. 102 tidak memperkenankan

perubahan harga apabila akad sudah disepakati. Hal ini menurut analisis

penulis semata-mata untuk menyederhanakan administrasi guna mencegah

kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi menyebabkan pekerjaan

tidak efisien dan menimbulkan pemborosan waktu maupun biaya.

4. Perbedaan nomor lima menyatakan bahwa pada PSAK No. 59 harga yang

disepakati dalam murabahah adalah harga beli, sedangkan pada PSAK No.

102 adalah harga jual. Apabila yang disepakati adalah harga beli, maka masih

ada hal lain yang harus disepakati, yaitu keuntungan yang diambil oleh

penjual dari transaksi yang terjadi. Istilah harga beli menurut penulis kurang

tepat untuk digunakan karena membuat ketidakjelasan. Seharusnya yang

digunakan adalah istilah harga perolehan, karena sudah mencakup biaya-biaya

yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh aktiva murabahah. Namun hal itu

telah diperbaiki pada PSAK No. 102, dimana harga yang disepakati adalah

harga jual dan harga perolehan harus diberitahukan oleh penjual kepada

pembeli. Jika yang disepakati adalah harga jual, maka keuntungan dari

transaksi sudah termasuk dalam kesepakatan tersebut. Sehingga transaksi

menjadi jelas dan lebih efisien. Kalau dilihat dari pencatatan jurnalnya

sebenarnya kedua PSAK akan kelihatan sama. Misalnya ada transaksi

murabahah sebagai berikut:

Harga Perolehan Rp 1.000.000,00

Keuntungan disepakati Rp 100.000,00

Maka menurut PSAK No. 59 disepakati dulu harga perolehan Rp 1.000.000,00

kemudian membuat kesepakatan lagi tentang keuntungan sebesar Rp

100.000,-. Sedangkan menurut PSAK No. 102 hanya membuat satu

kesepakatan yaitu harga jual sebesar Rp 1.100.000,- yang mana tidak perlu

lagi menyepakati keuntungan Rp 100.000,- karena penjual harus

memberitahukan harga perolehan dari aktiva murabahah. Jurnal dari kedua

PSAK pada saat penyerahan barang kepada pembeli adalah sama sebagai

berikut:

Dr. Piutang Murabahah Rp 1.100.000,00

Kr. Marjin Murabahah Tangguhan Rp 100.000,00

Kr. Persediaan Aktiva Murabahah Rp 1.000.000,00

5. Perbedaan nomor enam sebenarya maknanya sama, yaitu diskon yang

diperoleh sebelum akad pada dasarnya merupakan hak pembeli. Sedangkan

diskon yang diperoleh setelah akad diatur sesuai kesepakatan, dan kalau tidak

ada kesepakatan sebelumnya hal itu menjadi hak penjual. Namun

perbedaannya terletak pada penjelasan PSAK No. 102 mengenai jenis diskon

yang menjadi hak pembeli, sehingga aturan standar menjadi semakin jelas dan

tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli yang dapat

merugikan kedua belah pihak. Misalnya salah satu pihak merasa dirugikan

karena haknya tidak diberikan, sehingga menimbulkan keretakan hubungan.

Bisnis yang seharusnya bisa berkelanjutan akhirnya berhenti. Dengan adanya

penjelasan yang memadai dalam standar yang digunakan akan dapat

menghindarkan hal tersebut.

6. Perbedaan nomor tujuh terlihat bahwa PSAK No. 59 mengatur penilaian

hanya untuk transaksi murabahah tidak mengikat yang berindikasi kuat

pembeli membatalkan transaksinya, sedangkan PSAK No. 102 mengatur

penilaian pada keseluruhan transaksi murabahah tidak mengikat. Dalam hal ini

aturannya lebih jelas PSAK No. 59. Murabahah tidak mengikat tidak selalu

membuat pembeli membatalkan pembeliannya, sehingga penilaian yang

demikian itu hanya diperlukan bagi yang ada indikasi kuat pembeli

membatalkan transaksinya. Transaksi murabahah tanpa pesanan dan dengan

pesanan tidak mengikat jumlahnya banyak. Apabila penilaian tidak dibatasi

pada yang berindikasi kuat pembeli membatalkan transaksinya, maka akan

sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghitung nilai bersih

yang dapat direalisasi. Hal ini menyita banyak waktu dan mengurangi efisiensi

dalam bekerja.

7. Perbedaan nomor delapan menunjukkan PSAK No. 102 lebih lengkap

dibandingkan PSAK No. 59 dalam mengatur diskon yang diperoleh, di mana

PSAK No. 59 langsung menyatakan bahwa diskon pembelian akan

mengurangi harga perolehan. Sementara pada PSAK No. 102 pengaruh diskon

tergantung kapan diskon itu diperoleh dengan memperhatikan hal-hal yang

telah disepakati bersama. Sehingga apabila menggunakan PSAK No. 102

sebagai acuan maka akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih tepat.

Misalnya ada transaksi murabahah dan ada diskon dari pemasok sebesar Rp

200.000,-.

Menurut PSAK No. 59 jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Potongan Pembelian Rp 200.000,00

Kr. Persediaan Aktiva Murabahah Rp 200.000,00

Sedangkan menurut PSAK No. 102 ada beberapa jurnal yang berbeda sesuai

keadaan masing-masing sebagai berikut:

1) Jika diskon diperoleh sebelum akad:



2) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli:


Kr. Hutang kepada Pembeli Rp 200.000,00

3) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan manjadi hak penjual:



4) Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad:


Kr. Pendapatan Operasi Lain-lain Rp 200.000,00

8. Perbedaan nomor sembilan juga menunjukkan bahwa PSAK No. 102 lebih

lengkap dibandingkan PSAK No. 59 karena kesepakatan tertentu bisa

menyebabkan penjual harus mengembalikan potongan harga kepada pembeli.

Hal itu diatur dalam PSAK No. 102, sedangkan PSAK No. 59 tidak

mengaturnya. Dengan adanya aturan ini maka para penyaji laporan keuangan

tidak kesulitan apabila menemui transaksi pengembalian potongan pembelian.

Misalnya potongan pembelian Rp 200.000,00 tersebut menjadi hak pembeli,

dan biaya pengembalian potongan pembelian sebesar Rp 10.000,00 maka

jurnal menurut PSAK No. 102 dalah sebagai berikut:

a. Apabila pembeli masih dapat dijangkau oleh penjual:

Dr. Hutang Kepada Pembeli Rp 200.000,00

Kr. Biaya-biaya Rp 10.000,00

Kr. Kas Rp 190.000,00

b. Apabila pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual:

Dr. Hutang Kepada Pembeli Rp 200.000,00

Kr. Dana Kebajikan Rp 200.000,00

9. Perbedaan nomor sepuluh kalau penulis perhatikan masih lebih baik aturan

dalam PSAK No. 59, karena pengakuan keuntungan diakui pada periode

terjadinya bila tidak melebihi satu tahun. Sedangkan pada PSAK No. 102

diakui pada saat barang diserahkan. Apabila keuntungan diakui pada saat

penyerahan barang, berarti sama halnya mencatat keuntungan dengan metode

akrual. Padahal keuntungan itu belum tentu benar-benar diterima nantinya,

atau bisa dikatakan belum pasti walaupun diperkirakan risikonya sangat kecil.

Periode laporan keuangan tidak hanya setiap tahun, tetapi ada institusi yang

membuat laporan keuangan setiap bulan, setiap tiga bulan, dan setiap enam

bulan. Sehingga lebih tepat apabila keuntungan itu diakui setiap periode.

Namun kemudian pada PSAK No. 102 diberikan penjelasan lebih lanjut

mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan keuntungan murabahah tangguh

diakui pada saat terjadinya penyerahan barang kepada pembeli. Misalnya ada

transaksi murabahah dengan nilai pokok sebesar Rp 800.000,00 dan marjin

sebesar Rp 200.000,00 pencatatan jurnalnya akan terlihat sebagai berikut:

Menurut PSAK No. 59 ada dua macam jurnal yaitu:

a. Apabila transaksi secara tunai

Dr. Kas Rp 1.000.000,00

Kr. Pendapatan Marjin Murabahah Rp 200.000,00


b. Apabila transaksi secara tangguhdan contoh angsurannya:

maka jurnalnya adalah dibuat per periode sebagai berikut:

pada saat penyerahan barang




1 500,00 400,00 100,00

2 300,00 240,00 60,00

3 200,00 160,00 40,00

Persediaan Aktiva Murabahah Rp 800.000,00

Periode tahun pertama

Dr. Kas Rp 500.000,00

Kr. Piutang Murabahah Rp 500.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tanguhan Rp 100.000,00


Periode tahun kedua

Dr. Kas Rp 300.000,00




Periode tahun ketiga

Dr. Kas Rp 200.000,00




Menurut PSAK No. 102 ada tiga macam jurnal sebagai berikut:

a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan barang kepada pembeli




b. Keuntungan diakui secara proporsional dengan waktu penerimaan

angsuran, jurnalnya samadengan PSAK No. 59 item b.

c. Keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil

ditagih. Misalnya hasil penagihan sebagai berikut:

maka jurnalnya adalah :

Pada saat penyerahan barang




Periode tahun pertama

Dr. Kas Rp 500.000,00


Periode Tahun kedua

Dr. Kas Rp 300.000,00



1 500,00 500,00 -

2 300,00 300,00 -

3 200,00 - 200,00

Periode Tahun Ketiga

Dr. Kas Rp 200.000,00


Dr. Marjin Murabahah Tangguhan Rp 200.000,00


10. Perbedaan pada nomor sebelas juga lebih bagus aturan dalam PSAK No. 59,

karena potongan diberikan kepada pembeli yang membayar cicilan lebih cepat

dan melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Sedangkan pada PSAK No. 102

potongan diberikan kepada pembeli yang membayar tepat waktu dan

mengalami penurunan kemampuan membayar. Aturan pada PSAK No. 59

dapat mendorong pembeli untuk lebih cepat melunasi hutangnya, sedangkan

aturan pada PSAK No. 102 bisa digunakan oleh pembeli yang ingin

melakukan penipuan dengan membuat kondisi seakan-akan tidak mampu

membayar.

11. Perbedaan nomor dua belas terlihat bahwa PSAK No. 59 tidak mengatur

pengakuan potongan yang diberikan kepada pembeli, sedangkan pada PSAK

No. 102 diatur dengan jelas. Misalnya ada pembeli yang membayar angsuran

Rp 500.000,00 terdiri dari pokok Rp 400.000,00 dan marjin Rp 100.000,00.

Pembeli tersebut mendapat potongan Rp 20.000,00 maka pencatatan jurnal

menurut PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:

a. Apabila disebabkan pembeli membayar tepat waktu:

Dr. Kas Rp 480.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tangguhan Rp 20.000,00


Dr. Marjin Murabahah Tngguhan Rp 80.000,00


b. Apabila disebabkan pembeli mengalami penurunan kemampuan

membayar:

Dr. Kas Rp 480.000,00

Dr. Potongan Angsuran Murabahah Rp 20.000,00


Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp 100.000,00

Kr. Pendapatan Margin Murabahah Rp 100.000,00

12. Perbedaan nomor tiga belas juga menunjukkan kekuranglengkapan dari PSAK

No. 59, dimana tidak mengatur akuntansi untuk pembeli akhir. Padahal aturan

tersebut juga sangat diperlukan apabila pembeli akhir juga sebuah perusahaan

yang harus membuat catatan akuntansi. Pada PSAK No. 102 aturan itu telah

ditetapkan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat

catatan akuntansi syariah. Misalnya ada transaksi murabahah secara tangguh

dengan nilai Rp 1.000.000 terdiri dari pokok Rp 800.000,00 dan marjin Rp

200.000,00. Selama proses transaksi ada biaya yang harus dikeluarkan oleh

pembeli sebesar Rp 100.000,00. Setelah akad ada diskon dari pemasok sebesar

Rp 30.000,00. Maka jurnal untuk pembeli akhir adalah sebagai berikut:

Pada saat penerimaan barang

Dr. Hutang Murabahah Rp 1.000.000,00

Dr. Beban Murabahah Tangguhan Rp 100.000,00

Kr. Aktiva Murabahah Rp 1.100.000,00

Pada saat mendapat diskon dari pemasok


Kr. Beban Murabahah Tanguhan Rp 30.000,00

13. Perbedaan nomor empat belas dan lima belas juga menunjukkan bawa PSAK

No. 102 lebih lengkap dibandingkan aturan akuntansi murabahah yang

terdapat pada PSAK No. 59. dalam PSAK No. 102 secara khusus membahas

bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah, sedangkan

pada PSAK No. 59 tidak ada. Aturan ini sangat berguna sebagai standar dalam

menyusun laporan keuangan yang benar. Misalnya dalam transaksi murabahah

nilai keseluruhan adalah Rp 100.000.000,00. Sedangkan penyisihan kerugian

piutang yang dibentuk Rp 2.000.000,00. Maka yang disajikan dalam neraca

adalah:

Rp 100.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 = Rp 98.000.000,00

Itu yang dinamakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Demikian juga di

dalamnya dijelaskan mengenai apa yang semestinya diungkapkan oleh penjual

maupun pembeli dalam laporan keuangannya, sehingga para pengguna laporan

keuangan menjadi lebih mudah memahami.

H. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No.


Seperti halnya dengan murabahah, perlakuan akuntansi mudharabah dalam

PSAK No. 59 juga terdapat persamaan-persamaan dengan PSAK No. 105.

Persamaan-persamaan itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

d. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya

e. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa

penjamin, atau tanpa jaminan;

f. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa


2. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad

mudharabah diakhiri.

3. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana

dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini

hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama

dalam akad.

4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

5) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

6) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim

dan/atau yang telah ditentukan dalam akad

7) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

5. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset

nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka

kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi ,

namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

6. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa

adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut

diperhitungkan pada saat bagi hasil.

7. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan

rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan

pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai

kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Dari persamaan-persamaan yang telah diuraikan tersebut

menunjukkan bahwa aturan tentang mudharabah tidak diganti secara

keseluruhan. Ada hal-hal yang masih dipertahankan karena dipandang belum

perlu untuk dilakukan perubahan dan secara syariah masih relevan untuk

dilaksanakan. Jadi bagi para penyusun laporan keuangan dan juga auditor

yang memeriksanya, apabila sebelumnya mengacu pada PSAK No. 59 dalam

mengolah transaksi mudharabah kemudian akan beralih ke PSAK No. 105,

maka tidak perlu melakukan perubahan pada hal-hal yang berkaitan dengan

item-item yang sama tersebut.

I. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No.


Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang penulis temukan setelah

membandingkan antara perlakuan akuntansi mudharabah dalam PSAK No. 59

dengan PSAK No. 105. Perbedaan-perbedaan itu dapat kita lihat pada tabel IV.2

berikut ini:

Tabel IV.2Perbedaan antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59

dengan PSAK No. 105No PSAK No. 59 PSAK No. 105

1 Tujuan

Untuk mengatuir perlakuan

kuntansi (pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan)

transaksi khusus yang berkaitan

dengan aktivitas bank syariah.

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk

mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan

transaksi mudharabah.

2 Ruang lingkup


bank umum syariah, bank

Ruang Lingkup


entitas yang melakukan transaksi

pengkreditan rakyat sayriah, dan

kantor cabang syariah bank

konvensional yang beroperasi di

Indonesia.

mudharabah baik sebagai pemilik

dana (shahibul maal) maupun

pengelola dana (mudharib).

Pernyataan ini tidak

mencakup pengaturan perlakuan

akuntansi atas obligasi syariah

(sukuk) yang menggunakan akad

mudharabah.

3 Mudharabah adalah akad

kerjasama usaha antara

shahibul maal (pemilik dana)

dan mudharib (pengelola dana)

dengan nisbah bagi hasil

menurut kesepakatan di muka.

Jika usaha mengalami

kerugian, maka seluruh

kerugian ditanggung oleh

pemililk dana, kecuali jika

ditemukan adanya kelalaian atau

kesalahan oleh pengelola dana,

seperti penyelewengan,

kecurangan dan penyalahgunaan

Mudharabah adalah akad

kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (pemilik

dana) menyediakan seluruh dana,

sedangkan pihak kedua (pengelola

dana) bertindak selaku pengelola,

dan keuntungan dibagi di antara

mereka sesuai kesepakatan

sedangkan kerugian finansial

hanya ditanggung oleh pemilik

dana. Kerugian akibat kelalaian

atau kesalahan pengelola dana

dibebankan pada pengelola dana

dan tidak mengurangi investasi

dana. mudharabah.

4 Mudharabah terdiri dari dua

jenis, yaitu mudharabah

muthlaqah (investasi tidak

terikat) dan mudharabah

muqayyadah (investasi terikat).

Mudharabah muthlaqah adalah

mudharabah dimana pemilik

dana memberikan kebebasan

kepada pengelola dana dalam

pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah

adalah mudharabah dimana

pemilik dana memberikan

batasan kepada pengelola dana

mengenai tempat, cara, dan

obyek investasi.

Mudharabah terdiri dari

mudharabah muthlaqah,

mudharabah muqayyadah, dan

mudharabah musytarakah

Mudharabah muthlaqah adalah

mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada

pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah

mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada

pengelola dana, antara lain

mengenai tempat, cara dan

atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah

bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal

atau dananya dalam kerjasama

investasi.

5 Apabila bank sebagai pengelola


3) dalam mudharabah

muqayyadah disajikan dalam

laporan perubahan investasi

terikat sebagai investasi terikat

dari nasabah; atau

4) dalam mudharabah

muthlaqah disajikan dalam

neraca sebagai investasi tidak

terikat.

Dana yang diterima dari pemilik

dana dalam akad mudharabah

diakui sebagai dana syirkah

temporer sebesar jumlah kas

atau nilai wajar aset nonkas

yang diterima. Pada akhir

periode akuntansi, dana syirkah

temporer diukur sebesar nilai

tercatatnya. Jika pengelola dana

menyalurkan dana syirkah

temporer yang diterima maka

pengelola dana mengakui sebagai

aset. Pengelola dana mengakui

pendapatan atas penyaluran dana

syirkah temporer secara bruto

sebelum dikurangi dengan bagian

hak pemilik dana.

6 Apabila pembiayaan mudharabah

melewati satu periode pelaporan:

3) Laba pembiayaan

mudharabah diakui dalam

periode terjadinya hak bagi

Jika investasi mudharabah melebihi

satu periode pelaporan,

penghasilan usaha diakui dalam

periode terjadinya hak bagi hasil

sesuai nisbah yang disepakati.

hasil sesuai nisbah yang

disepakati; dan

4) Rugi yang terjadi diakui

dalam periode terjadinya

rugi tersebut dan mengurangi

saldo pembiayaan

mudharabah.

Kerugian yang terjadi dalam suatu

periode sebelum akad mudharabah

berakhir diakui sebagai kerugian

dan dibentuk penyisihan

kerugian investasi.

7 Bagi hasil mudharabah dapat

dilakukan dengan menggunakan

dua metode, yaitu bagi laba

(profit sharing) atau bagi

pendapatan (revenue sharing).

Bagi laba dihitung dari

pendapatan setelah dikurangi

beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Sedangkan bagi pendapatan

dihitung dari total pendapatan

pengelolaan mudharabah.

Bagi hasil mudharabah dapat

dilakukan dengan menggunakan

dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi

hasil . Hak pihak ketiga atas bagi

hasil dana syirkah temporer

yang sudah diperhitungkan

tetapi belum dibagikan kepada

pemilik dana diakui sebagai

kewajiban sebesar bagi hasil yang

menjadi porsi hak pemilik dana.

Kerugian yang diakibatkan oleh

kesalahan atau kelalaian pengelola

dana diakui sebagai beban

pengelola dana.

8 Pengakuan pembiayaan

mudharabah adalah sebagai

berikut:

1) pembiayaan mudharabah

diakui pada saat pembayaran

kas atau penyerahan aktiva

non-kas kepada pengelola

dana; dan


yang diberikan secara

bertahap diakui pada setiap

tahap pembayaran atau

penyerahan.

Dana mudharabah yang disalurkan

oleh pemilik dana diakui sebagai

investasi mudharabah pada saat

pembayaran kas atau penyerahan

aset nonkas kepada pengelola

dana.

9 Pengukuran pembiayaan

mudharabah adalah sebagai

berikut:


dalam bentuk kas diukur

sejumlah uang yang

diberikan bank pada saat

pembayaran;


dalam bentuk aktiva non-kas:

Pengukuran investasi mudharabah

adalah sebagai berikut:

c. Investasi mudharabah dalam

bentuk kas diukur sebesar

jumlah yang dibayarkan

d. Investasi mudharabah dalam

bentuk aset nonkas diukur

sebesar nilai wajar aset

nonkas pada saat penyerahan:

1) jika nilai wajar lebih

a) diukur sebesar nilai

wajar aktiva non-kas

pada saat penyerahan;

dan

b) selisih antara nilai wajar

dan nilai buku aktiva

non-kas diakui sebagai

keuntungan atau kerugian

bank, dan

6) beban yang terjadi

sehubungan dengan

mudhabarah tidak dapat

diakui sebagai pembiayaan

mudharabah kecuali telah

disepakati bersama.

tinggi daripada nilai

tercatatnya diakui, maka

selisihnya diakui sebagai

keuntungan tangguhan dan

diamortisasi sesuai jangka

waktu akad mudharabah. 2) jika

nilai wajar lebih rendah

daripada nilai tercatatnya,

maka selisihnya diakui

sebagai kerugian

10 Setiap pembayaran kembali atas

pembiayaan mudharabah oleh

pengelola dana mengurangi

pembiayaan mudharabah

Tidak diatur

11 Apabila pembiayaan diberikan

dalam bentuk non-kas maka

kegiatan usaha mudharabah

Tidak diatur

dianggap mulai berjalan sejak

barang tersebut diterima oleh

pengelola dana dalam kondisi

siap dipergunakan sesuai dengan

ketentuan dalam akad.

12 Bagian laba bank yang tidak

dibayarkan oleh pengelola dana

pada saat mudharabah selesai

atau dihentikan sebelum

masanya berakhir diakui

sebagai piutang jatuh tempo

kepada pengelola dana.

Bagian hasil usaha yang belum

dibayar oleh pengelola dana

diakui sebagai piutang.

13 Pengakuan laba atau rugi

mudharabah dalam praktik

dapat diketahui berdasarkan

laporan bagi hasil dari

pengelola dana yang diterima

oleh Bank.

Pengakuan penghasilan usaha

mudharabah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi

hasil atas realisasi penghasilan

usaha dari pengelola dana.

Tidak diperkenankan mengakui

pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

14 Tidak diatur Kerugian yang terjadi dalam suatu

periode sebelum akad mudharabah

berakhir diakui sebagai kerugian

dan dibentuk penyisihan kerugian

investasi.

15 Tidak diatur Pada saat akad mudharabah

berakhir, selisih antara:

c. Investasi mudharabah setelah

dikurangi penyisihan kerugian

investasi dan

d. Pengembalian investasi

mudharabah diakui sebagai

keuntungan atau kerugian.

16 Dana investasi tidak terikat diakui

sebagai investasi tidak terikat pada

saat terjadinya sebesar jumlah yang

diterima. Pada akhir periode

akuntansi, investasi tidak terikat

diukur sebesar nilai tercatat.

Dana yang diterima dari pemilik dana

dalam akad mudharabah diakui

sebagai dana syirkah temporer

sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset

nonkas yang diterima. Pada akhir

periode akuntansi, dana syirkah

temporer diukur sebesar nilai

tercatatnya.

17 Apabila bank sebagai pengelola


a. dalam mudharabah

muqayyadah disajikan dalam

laporan perubahan investasi

Pengelola dana menyajikan transaksi

mudharabah dalam laporan

keuangan:

c. Dana syirkah temporer dari

terikat sebagai investasi terikat

dari nasabah; atau

b. dalam mudharabah

muthlaqah disajikan dalam

neraca sebagai investasi tidak

terikat.

pemilik dana disajikan

sebesar nilai tercatatnya

untuk setiap jenis mudha-

rabah

d. Bagi hasil dana syirkah

temporer yang sudah

diperhitungkan tetapi belum

diserahkan kepada pemilik

dana disajikan sebagai pos

bagi hasil yang belum dibagi-

kan di kewajiban.

18 Apabila bank bertindak sebagai

agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayyadah dan

bank tidak menanggung risiko

(chanelling agent) maka

pelaporannya tidak dilakukan

dalam neraca tetapi dalam

laporan perubahan dana

investasi terikat. Sedangkan

dana yang diterima dan belum

disalurkan diakui sebagai titipan.

Apabila bank bertindak sebagai

Tidak diatur

agen dalam menyalurkan dana

mudharabah muqayyadah atau

investasi terikat tetapi bank

menanggung risiko atas

penyaluran dana tersebut

(executing agent) maka

pelaporannya dilakukan dalam

neraca sebesar porsi risiko yang

ditanggung oleh bank.

19 Tidak diatur Jika pengelola dana juga

menyertakan dana dalam

mudharabah musytarakah, maka

penyaluran dana milik pengelola

dana tersebut diakui sebagai

investasi mudharabah. Akad

mudharabah musytarakah

merupakan perpaduan antara

akad mudharabah dan akad

musyarakah.

Dalam mudharabah

musytarakah, pengelola dana

(berdasarkan akad mudharabah)

menyertakan juga dananya dalam

investasi bersama (berdasarkan

akad musyarakah). Pemilik dana

musyarakah (musytarik)

memperoleh bagian hasil usaha

sesuai porsi dana yang disetorkan.

Pembagian hasil usaha antara

pengelola dana dan pemilik

dana dalam mudharabah adalah

sebesar hasil usaha musyarakah

setelah dikurangi porsi pemilik dana

sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian hasil investasi

mudharabah musytarakah dapat

dilakukan sebagai berikut:

c. Hasil investasi dibagi antara

pengelola dana (sebagai

mudharib) dan pemilik dana

sesuai dengan nisbah yang

disepakati, selanjutnya bagian

hasil investasi setelah

dikurangi untuk pengelola

dana (sebagai mudharib)

tersebut dibagi antara


musytarik) dengan pemilik

dana sesuai dengan porsi

modal masing-masing

d. Hasil investasi dibagi antara


musytarik) dan pemilik dana

sesuai dengan porsi modal

masing-masing, selanjutnya

bagian hasil investasi

setelah dikurangi untuk


musytarik) tersebut dibagi

antara pengelola dana (sebagai

mudharib) dengan pemilik dana

sesuai dengan nisbah yang

disepakati. Jika terjadi kerugian

atas investasi, maka kerugian

dibagi sesuai dengan porsi

modal para musytarik.

20 Dengan memperhatikan

ketentuan dalam PSAK lainnya,

Pemilik dana mengungkapkan

hal-hal terkait transaksi

penyajian pada neraca atau

pengungkapan pada catatan atas

laporan keuangan mencakup,

tetapi tidak terbatas pada pos-

pos kewajiban, investasi tidak

terikat, dan ekuitas berikut:

Kewajiban Kewajiban segera;

Simpanan( giro wadiah, tabungan

wadiah), Simpanan bank lain(

giro wadiah, tabungan wadiah),

Kewajiban lain (hutang salam,

hutang istishna), Kewajiban

kepada bank lain, Pembiayaan

yang diterima, Keuntungan yang

sudah diumumkan tetapi belum

dibagikan, Hutang pajak, Hutang

lainnya, danPinjaman

subordinasi.

Investasi tidak terikat dari bukan

bank ( tabungan mudharabah,

deposito mudharabah), Investasi

tidak terikat dari bank( tabungan

mudharabah, deposito

mudharabah, tetapi tidak terbatas,

pada:

e. Isi kesepakatan utama usaha

mudharabah, seperti porsi

dana, pembagian hasil usaha,

aktivitas usaha mudharabah,

dan lain-lain

f. Rincian jumlah investasi

mudharabah berdasarkan

jenisnya

g. Penyisihan kerugian investasi

mudharabah selama periode

berjalan

h. Pengungkapan yang diperlukan



Pengelola dana mengungkapkan hal-

hal terkait transaksi mudharabah,

tetapi tidak terbatas, pada:

e. Isi kesepakatan utama usaha

mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil usaha, aktivitas

usaha mudharabah, dan lain-lain

mudharabah.) Ekuitas terdiri

dari : Modal disetor, Tambahan

modal disetor, dan Saldo laba

rugi).

f. Rincian dana syirkah temporer

yang diterima berdasarkan

jenisnya

g. Penyaluran dana yang berasal

dari mudharabah muqayadah

h. Pengungkapan yang diperlukan



21 Aktiva dan kewajiban tidak

boleh disalinghapuskan kecuali

ketentuan syariah dan hukum

memperkenankan terjadinya

saling hapus. Pembiayaan

mudharabah mutlaqah yang

diterima bank syariah disajikan

dalam neraca pada unsur

investasi tidak terikat di antara

unsur kewajiban dan ekuitas.

Tidak diatur

Dari perbedaan-perbedaan tersebut kemudian dapat dijelaskan satu per

satu sebagai berikut :

i. Perbedaan pada nomor satu dan dua menunjukkan bahwa tujuan dan ruang

lingkup PSAK No. 59 sangat sempit, yaitu hanya mengatur transaksi yang

terjadi perbankan syariah. Sedangkan PSAK No. 105 tujuan dan ruang

lingkupnya mencakup keseluruhan entitas yang menggunakan transaksi

mudharabah dalam usahanya. Dalam hal ini PSAK No. 105 lebih baik,

mengingat transaksi murabahah bukan hanya monopoli perbankan syariah.

Hal ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan di luar perbankan

syariah karena ada pedoman dalam menyajikan laporan keuangannya. Laporan

keuangan yang didasarkan pada sebuah standar dan diterapkan secara seragam

akan menghasilkan laporan keuangan yang relatif seragam pula, sehingga

memudahkan pemahaman bagi para pembacanya dan juga memudahkan

proses audit laporan keuangan itu sendiri. Audit laporan keuangan perlu

dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan sebuah lembaga lebih

dipercaya oleh pihak lain. Laporan keuangan yang dapat dipercaya dapat

menghindarkan dari pengambilan keputusan yang salah atau bias.

ii. Perbedaan nomor tiga pada dasarnya hanya sedikit, tetapi cukup penting

dalam memperjelas standar. Perbedaan penting tersebut adalah pada PSAK

No. 105 disebutkan bahwa pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh

dana yang digunakan dalam akad mudharabah, sedangkan pada PSAK No. 59

tidak dicantumkan. Pencantumannya sangat memperjelas karakteristik

mudharabah dan sekaligus juga membedakannya dengan musyarakah. Item ini

memberikan kemudahan bagi kedua pihak yang melakukan transaksi, karena

baik pemilik dana maupun pengelola dana akan mengikuti aturan tersebut.

Dengan demikian tidak terjadi perselisihan antara keduanya tentang dana yang

harus dialokasikan dalam menjalankan transaksi mudharabah.

iii. Perbedaan nomor empat menunjukkan bahwa jenis mudharabah menurut

PSAK No. 59 ada dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah

muqayadah sedangkan pada PSAK No. 105 ditambah satu lagi yaitu

mudharabah musytarakah. Dengan begitu aturan dalam PSAK No. 105

menjadi semakin lengkap dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini

disebabkan dari waktu ke waktu terus terjadi inovasi bentuk-betuk akad dalam

transaksi syariah. Hal ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga-

lembaga yang melaksanakan transaksi mudharabah, di mana dalam

mengalokasikan dana menjadi lebih fleksibel. Ruang gerak yang fleksibel

akan memberikan banyak alternatif pilihan kira-kira jenis investasi mana

yang paling menguntungkan. Dengan demikian akan bisa mendorong

penambahan keuntungan finansial dari waktu ke waktu.

iv. Perbedaan nomor lima sangat jelas yaitu mengenai penyajian dana

mudharabah yang diterima. Dalam PSAK No. 59 disajikan dalam investasi

terikat dan investasi tidak terikat sedangkan pada PSAK No. 105 disajikan

sebagai dana syirkah temporer. Perubahan istilah dari investasi

terikat/investasi tidak terikat menjadi dana syirkah temporer menjadikan

laporan keuangan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh para

penggunanya, sehingga keputusan yang dihasilkan berkaitan dengan laporan

keuangan menjadi lebih baik. Istilah investasi menimbulkan anggapan bahwa

rekening itu termasuk aktiva, padahal yang sesungguhnya adalah pasiva.

Sehingga lebih tepat apabila digunakan istilah dana syirkah temporer, karena

istilah tersebut menunjukkan bahwa rekening bersangkutan adalah kewajiban

yang berada di sisi pasiva. Dana mudharabah yang disalurkan, pada PSAK

No. 59 tidak diatur, sedangkan pada PSAK No. 105 diatur secara jelas.

Dengan adanya aturan ini maka akan mempermudah bagi lembaga yang

menyalurkan dana mudharabah, karena sudah ada pedoman yang pasti.

Pencatatan jurnal kedua PSAK juga ada perbedaan. Misalnya sebuah lembaga

keuangan menerima dana mudharabah sebesar Rp 10.000.000,00 kemudian

lembaga keuangan tersebut menyalurkan dana yang diterimanya untuk

pembiayaan mudharabah juga.

Pencatatan jurnal menurut PSAK No. 59 adalah sebagai berikut:

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muthlaqah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Investasi Tidak Terikat Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muqayyadah:


Kr. Investasi Terikat Rp 10.000.000,00

Penyaluran dana untuk pembiayaan Mudharabah:

Belum ada aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman

Sedangkan pencatatan jurnal menurut PSAK No. 105 adalah sebagai berikut:

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muthlaqah:


Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Muthlaqah Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muqayyadah:


Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Muqayyadah Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Musytarakah:


Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Musytarakah Rp 10.000.000,00

Pada saat penyaluran dana untuk investasi ada beberapa macam pencatatan:

Jika investasi dalam Mudharabah Muthlaqah dan Muqayyadah:

Dr. Investasi Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Jika investasi dalam Mudharabah Musytarakah:

Dr. Investasi Musyarakah Rp 10.000.000,00


v. Perbedaan nomor enam menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi pada akad

mudharabah yang melebihi satu periode pelaporan keuangan diakui pada

periode terjadinya kerugian. Hanya saja terdapat perbedaan alokasi dana

kerugian sebelum akad mudharabah berakhir, yaitu pada PSAK No. 59

langsung mengurangi nilai investasi, sedangkan pada PSAK No. 105 nilai

investasi tetap sampai berakhirnya akad. Sementara kerugian yang terjadi,

menurut PSAK No. 105 dicatat dalam penyisihan kerugian investasi. Dalam

kasus ini aturan dalam PSAK No. 105 lebih baik karena masing-masing pihak

pada akhir akad Mudharabah akan bisa melihat apa yang menyebabkan

investasi berkurang, sehingga mencegah terjadinya perselisihan antara dua

pihak yang bertransaksi. Apabila aturan dalam PSAK No. 59 diterapkan, yaitu

kerugian yang terjadi ketika akad Mudharabah belum berakhir langsung

mengurangi nilai investasi kadang-kadang menimbulkan ketidakjelasan karena

sifat manusia yang sering lupa. Namun walaupun kelihatannya kedua standar

berbeda, sebenarnya pada akhirnya akan sama yang mana akan terlihat dalam

pencatatan jurnal. Misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah yang belum

berakhir terjadi kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 maka jurnalnya:

a. Menurut PSAK No. 59

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp 5.000.000,00


b. Menurut PSAK No. 105

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp 5.000.000,00

Kr. Penyisihan kerugian Investasi Rp 5.000.000,00

vi. Perbedaan nomor tujuh menjelaskan bahwa sistem pembagian keuntungan

mudharabah sama-sama ada dua metode, namun ada perbedaan yang cukup

prinsip. Pada PSAK No. 59 menggunakan metode bagi laba (profit sharing)

dan bagi pendapatan (revenue sharing). Jika menggunakan bagi laba, maka

yang digunakan sebagai dasar adalah laba bersih dan jika menggunakan

metode bagi pendapatan maka dasar perhitungannya adalah omzet yang secara

keseluruhan. Sementara PSAK No. 105 menggunakan metode bagi laba (gross

profit sharing) dan bagi hasil (net profit sharing). Metode bagi laba yang

digunakan sebagai dasar adalah laba kotor, dan metode bagi hasil yang

digunakan sebagai dasar perhitungan adalah laba bersih. Aturan dalam PSAK

No. 59 sangat menguntungkan pihak pemilik dana karena tidak mau tahu


Penjualan 100

Harga Pokok Penjualan 65

Laba Kotor 35 Gross Profit MarginBeban 25


tentang biaya-biaya yang terjadi selama pengelolaan dana, sehingga hal ini

termasuk tidak adil dalam bertransaksi. Sedangkan aturan dalam PSAK No.

105 yang digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil adalah laba kotor,

sehingga biaya produksi atau biaya operasional untuk mendapatkan laba kotor

sudah diperhitungkan. Hal ini lebih adil untuk kedua belah pihak, dan

pengelola dana bias mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan

jika menggunakan aturan dalam PSAK No. 59. Untuk lebih jelasnya bias

dilihat pada contoh berikut ini:

a. Bagi hasil menurut PSAK No. 59

Uraian Jumlah Meode Bagi HasilPenjualan 100 Revenue Sharing

Harga pokokpenjualan

65

Laba Kotor 35

Beban 25


b. Bagi hasil menurut PSAK No. 105

Dalam pencatatan jurnalnya sama saja antara kedua PSAK, misalnya dalam

transaksi Mudharabah bagian hasil usaha yang menjadi hak pemilik dana

adalah Rp 500.000,00 maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jika dibayar secara tunai

Dr. Biaya Bagi Hasil Rp 500.000,00

Kr. Kas-Mudharabah Rp 500.000,00

Jika belum dibayar

Dr. Biaya Bagi Hasil Rp 500.000,00

Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp 500.000,00

vii. Perbedaan nomor delapan sebenarnya mempunyai makna yang sama, namun

kalimat yang digunakan pada PSAK No. 105 lebih ringkas dan efektif dalam

pengakuan mudharabah. Penjelasan mengenai Mudharabah yang diserahkan

secara bertahap tidak perlu dikemukakan lagi karena sudah tercakup oleh

penjelasan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana

diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau

penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Apabila hal itu

dijelaskan lagi maka menimbulkan pemborosan kalimat. Pencatatan

jurnalnya ada sedikit perbedaan istilah, misalnya ada transaksi

Mudharabah senilai Rp 50.000.000,00:

Menurut PSAK No. 59

Dr. Pembiayaan Mudharabah Rp 50.000.000,00

Kr. Kas-Mudharabah/Aktiva Non-Kas Rp 50.000.000,00

Menurut PSAK No. 105

Dr. Investasi Mudharabah Rp 50.000.000,00

Kr. Kas Mudharabah/Asset Non-Kas Rp 50.000.000,00

viii. Perbedaan nomor sembilan menunjukkan bahwa apabila terdapat perbedaan

pengakuan nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat, menurut PSAK No.

59 langsung diakui sebagai keuntungan, sementara menurut PSAK No. 105

diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama periode

pembiayaan Mudharabah. Menurut penulis, berkaitan dengan hal tersebut

lebih tepat aturan dalam PSAK No. 105, karena keuntungan yang demikian

tidak bisa hanya diakui pada satu periode saja, tetapi harus proporsional

sepanjang periode pembiayaan. Dengan begitu alokasi keuntungan menjadi

lebih tepat, sehingga laporan keuangan bisa memberikan informasi yang

sesungguhnya kepada para pemakai dan keputusan yang diambil menjadi

semakin baik.

ix. Perbedaan nomor sepuluh menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur bahwa

setiap pembayaran kembali investasi mudharabah oleh pemilik dana

mengurangi investasi mudharabah, sementara hal itu tidak diatur dalam PSAK

No. 105. Mengingat hal itu merupakan perkara yang sudah jelas, maka tidak

diaturpun para pemakai standar sudah bisa memahami. Namun apabila

dicantumkan dalam standar, sebenarnya semakin memperjelas pemhaman para

pemakai standar.

x. Perbedaan nomor sebelas menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur tentang

apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha

mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh

pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan

dalam akad. Sementara itu aturan tersebut tidak ada dalam PSAK No. 105.

Menurut penulis aturan tersebut masih relevan untuk dicantumkan dalam

PSAK, karena pembiayaan mudharabah non kas juga masih ada. Aturan ini

akan memberikan petunjuk yang lebih jelas sehingga kedua pihak yang

bertransaksi mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan tidak salah

pengertian serta terhindar dari perselisihan yang merugikan keduanya.

xi. Perbedaan nomor duabelas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 59

bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui

sebagai piutang jatuh tempo, sementara dalam PSAK No. 105 diakui

sebagai piutang. Dalam hal ini dua-duanya benar, namun agar tidak terlalu

banyak jenis rekening yang dibuat, maka pengakuan sebagai piutang

adalah lebih baik. Rekening piutang yang digunakan untuk mencatat bagi

hasil ini sudah dibuat secara khusus dan hal ini sudah cukup jelas, maka

jika ditambah lagi dengan rekening piutang jatuh tempo akan semakin

banyak klasifikasi rekening di dalam neraca. Pencatatan jurnal akan

kelihatan, misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah ada bagian hasil

pemilik dana yang belum diterima sebesar Rp 5.000.000,00 maka

jurnalnya:

Menurut PSAK No. 59

Dr. Piutang Jatuh Tempo Rp 5.000.000,00

Kr. Pendapatan Bagi hasil Rp 5.000.000,00


Dr. Piutang Mudharabah Rp 5.000.000,00

Kr. Pendapatan Bagi Hasil Rp 5.000.000,00

xii. Perbedaan nomor tigabelas menjelaskan bahwa PSAK No. 105 mengatur

tentang tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha,

sementara pada PSAK No. 59 aturan tersebut tidak ada. Menurut penulis

aturan tersebut penting untuk dicantumkan guna memperjelas pemahaman

para pengguna standar. Pengakuan pendapatan pada dasarnya tidak

diperbolehkan secara akrual, karena pendapatan belum bisa dipastikan benar-

benar diterima. Dengan dibuatnya aturan ini dalam PSAK No. 105 akan

menjadi panduan bagi para penyaji laporan keuangan agar penyajiannya tidak

salah dan menyesatkan para penggunanya. Laporan keuangan yang bias bisa

menyebakan kesalahan dalam mengambil keputusan.

xiii. Perbedaan nomor empatbelas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 105 ada

aturan tentang kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad

mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan

kerugian investasi, sedangkan pada PSAK No. 59 tidak diatur. Menurut

penulis, aturan ini perlu untuk dicantumkan agar dalam PSAK sebagai

petunjuk bagaimana memperlakukan kerugian yang terjadi sebelum akad

mudharabah berakhir. Pembentukan penyisihan kerugian investasi akan

menjamin bahwa setiap kerugian terperinci dengan jelas, sehingga tidak

menimbulkan saling curiga di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah terjadi kerugian sebesar Rp

500.000,00 dan transaksinya sendiri belum berakhir maka pencatatan

jurnalnya sebagai berikut:

Menurut PSAK No. 59

Tidak ada aturan tentang hal ini


Dr. Kerugian Mudharabah Rp 500.000,00

Kr. Penyisihan Kerugian Mudharabah Rp 500.000,00

xiv. Perbedaan nomor lima belas mejelaskan bahwa pada PSAK No. 105 mengatur

tentang pengakuan selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi

penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian dana mudharabah diakui

sebagi kerugian atau keuntungan, sedangkan pada PSAK No. 59 masalah

tersebut tidak diatur. Untuk hal seperti itu sebenarnya sudah cukup jelas,

artinya meskipun tidak dicantumkan dalam PSAK para pembuat laporan

keuangan sudah memahaminya. Namun apabila dicantumkan juga lebih baik,

karena bisa sebagai panduan yang jelas bagi para pemula. Sedangkan

pencatatan jurnal yang harus dilakukan, misalnya investasi mudharabah

setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian

Mudharabah ada selisih Rp 1.000.000,00 (selisih kurang):

Menurut PSAK No. 59

Tidak ada aturan mengenai hal ini


Dr. Kerugian Mudharabah Rp 1.000.000,00

Kr. Investasi Mudharabah Rp 1.000.000,00

xv. Perbedaan nomor enam belas dan tujuh belas menjelaskan bahwa pada PSAK

No. 59 mengatur tentang dana yang diterima dari pemilik modal dalam akad

mudharabah diakui sebagai dana investasi terikat dan dana investasi tidak

terikat, sedangkan pada PSAK No. 105 diakui sebagai dana syirkah temporer.

Untuk menunjukkan bahwa ciri mudharabah yang terdiri dari beberapa jenis,

pemisahan istilah seperti pada PSAK No. 59 merupakan hal yang bagus,

namun untuk alasan kepraktisan maka penyatuan seperti yang ada pada PSAK

No. 105 adalah lebih bagus. Meskipun dalam PSAK No. 105 hanya

disebutkan bahwa dana yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer,

tetapi para penyaji laporan keuangan bisa memisahkan pencatatan dana sesuai

dengan jenisnya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan dalam

mengidentifikasi jumlah dana untuk masing-masing jenis mudharabah.

xvi. Perbedaan nomor delapan belas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 59 diatur

tentang bagaimana pencatatan yang harus dilakukan apabila pengelola dana

bertindak sebagai agen, sedangkan pada PSAK No. 105 tidak diatur. Menurut

pandangan penulis aturan ini masih diperlukan, mengingat dalam praktek

masih banyak bank yang menerapkan akad mudharabah hanyalah bertindak

sebagai agen, bukan pengelola dana. Adanya aturan ini akan menjadi panduan

bagi pelaku transaksi Mudharabah yang hanya bertindak sebagai agen.

xvii. Perbedaan nomor sembilan belas menjelaskan bahwa dalam PSAK No. 105

mengatur mengenai perlakuan akuntansi mudharabah musytarakah sedangkan

pada PSAK No. 59 tidak diatur. Hal ini adalah wajar dan sudah seharusnya,

mengingat mudharabah musytarakah baru ada pada PSAK No. 105, maka

aturannya juga harus sudah ada sebab akan menjadi acuan bagi lembaga yang

melaksanakan transaksi Mudharabah musytarakah. Dengan adanya acuan

yang jelas maka para penyaji laporan keuangan akan menghasilkan laporan

yang lebih baik dan benar. Dan keputusan yang disarkan pada laporan

keuangan tersebut menjadi lebih baik dan akurat.

xviii. Perbedaan nomor dua puluh menjelaskan tentang pengungkapan pada PSAK

No. 59 dengan PSAK No. 105. Pengungkapan yang ada pada kedua standar

terdapat perbedaan, yaitu pada PSAK No. 59 merupakan pengungkapan

umum untuk keseluruhan akad, sedangkan pada PSAK No. 105 merupakan

aturan khusus pengungkapan akad mudharabah secara lengkap dan terperinci.

Adanya aturan yang menjelaskan secara khusus akan lebih mudah diterapkan

oleh para pemakainya, karena tidak perlu untuk memilah-milahkan lagi.

xix. Perbedaan nomor dua puluh satu menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur

tentang tidak bisa saling menghapuskan antara aktiva dan kewajiban,

sedangkan pada PSAK No. 105 hal ini tidak diatur. Menurut penulis hal ini

masih perlu untuk dicantumkan dalam standar, sebagai panduan bagi para

pengguna. Sehingga para pengguna PSAK menjadi jelas memahaminya dan

tidak salah dalam menyajikan laporan keuangan. Apabila aturan ini tidak ada,

para penyaji laporan keuangan bisa keliru dalam menyajikan laporan

keuangan. Akibatnya laporan keuangan menjadi bias bagi para pemakainya.

J. Faktor-faktor yang Mendorong Penggantian Aturan tentang Perlakuan

Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 menjadi

PSAK No. 102 dan 105

PSAK No. 59 diterbitkan dan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian

laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah

tanggal 1Januari 2003. Pembuatan PSAK No. 59 ini mengacu pada Accounting,

Auditing, and Governance Standards for Islamic Finance Institutions yang

diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance

Institutions (AAOIFI).

Para penyusun standar menyadari bahwa transaksi berdasarkan syariah Islam akan

terus berkembang seiring perkembangan zaman, maka sejak dari terbitnya sudah

direncanakan bahwa PSAK No. 59 diberlakukan hanya selama lima tahun sejak

tanggal efektif. Itu artinya setelah lima tahun akan diterbitkan standar baru yang telah

disesuaikan dengan keadaan. Dan memang rencana itu benar-benar terwujud dengan

terbitnya PSAK No. 101 sampai dengan 106.

Perkembangan zaman yang akhir-akhir ini semakin pesat juga

berpengaruh terhadap perkembangan transakasi yang berdasarkan syariah,

termasuk murabahah dan mudharabah. Di Indonesia pada awalnya transaksi-

transaksi yang sesuai ajaran Islam dipelopori oleh perbankan syariah. Ketika

pertama kali kemunculannya ada Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian diikuti

oleh Bank Syariah Mandiri serta bank-bank lainnya termasuk bank milik

Pemerintah Daerah seperti Bank Riau Kepri yang juga membuka cabang syariah.

Kegiatan utama perbankan syariah pada awalnya memang melaksanakan

transaksi-transaksi perbankan yang dibenarkan syariah Islam seperti murabahah,

salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan Ijarah. Lama kelamaan perbankan

syariah berinovasi dengan produk-produk lainnya yang bersifat memberikan jasa

keuangan.

Seiring berjalannya waktu, produk-produk transaksi syariah tersebut tidak

hanya dimonopoli oleh perbankan syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah

lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun, dan

koperasi syariah juga merasa mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan

transaksi keuangan syariah, karena memang transaksi seperti itu boleh

dilaksanakan oleh siapa saja.

Maka bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan syariah dan koperasi

syariah sampai ke daerah-daerah. Kemunculan mereka membuat standar akuntansi

keuangan yang sudah ada menjadi tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Aturan yang

sudah ada (PSAK No. 59) ruang lingkupnya hanya terbatas perbankan syariah.

Sehingga ketika ada lembaga lain atau perorangan yang melaksanakan transaksi

keuangan syariah, itu artinya di luar ruang lingkup PSAK No. 59. Maka

diperlukan PSAK yang dapat melingkupi seluruh lembaga keuangan ataupun

perorangan.

Pemikiran mengenai pelaksanaan sebuah akad seringkali berkembang dari

wakktu ke waktu, karena para ahli selalu berfikir dan menemukan bahwa cara

berfikir yang telah diterapkan disadarinya kurang tepat, sehingga diperlukan

perbaikan. Sebagai contoh, dasar perhitungan nisbah bagi hasil (revenue sharing)

sebelumnya adalah keseluruhan omzet kemudian dirubah menjadi laba kotor.

Contoh lainnya adalah akad mudharabah sebelumnya hanya terdiri dari dua

macam, kemudian menjadi tiga macam. Hal ini memerlukan aturan yang lengkap

dalam perlakuan akuntansinya.

Para pengguna PSAK tidak semuanya mengerti tentang istilah-istilah yang

ada di dalamnya, sehingga perlu perlu untuk diuraikan secara mendetail tentang

definisi istilah-istilah tersebut. Hal tersebut tidak ada dalam PSAK No. 59

sehingga perlu PSAK baru yang ada penjelasan definisi istilah.

Ada hal-hal yang sudah cukup jelas walaupun tanpa dicantumkan dalam

PSAK, yang mana secara umum orang sudah mengerti bagaimana perlakuan

akuntansinya, sehingga apabila dicantumkan akan menimbulkan kesan mubazir

dan menjadi kalimat yang tidak efektif. Hal semacam ini sebaiknya dihilangkan

agar PSAK yang dihasilkan menjadi tidak banyak kalimat yang tidak perlu.

Antara akad yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang

berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah standar perlakuan akuntansi keuangan

untuk setiap jenis transaksi. Standar tersebut perlu dibuat secara terpisah untuk

menghindari kerancuan dalam penerapannya.

Dari uraian tersebut apabila penulis perhatikan ada beberapa faktor yang

menyebabkan perlunya diterbikan PSAK No. 102 dan 105 untuk mengganti

standar perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah yang ada dalam PSAK

No. 59 sebagai berikut :

1. PSAK No. 59 diterbitkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2003.

Para penyusun merencanakan bahwa PSAK No. 59 ini hanya akan

diberlakukan selama lima tahun.

2. Pihak-pihak yang mempraktikkan akad-akad syariah tidak lagi hanya

perbankan syariah, sehingga PSAK No. 59 tidak sesuai lagi dijadikan standar

akuntansi murabahah dan mudharabah.

3. Penerapan akad-akad syariah termasuk murabahah dan mudharabah selalu

mengalami inovasi karena berkembangnya pemikiran dan tuntutan pasar,

sehingga standar akuntansi juga harus mengikuti.

4. Adanya beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab digunakan dalam

standar dan tidak semua orang mengerti definisinya. Hal itu belum ada dalam

PSAK No. 59, sehingga perlu standar baru yang berisi penjelasan mendetil.

5. Adanya penjelasan yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam standar

banyak terdapat dalam PSAK No. 59, sehingga hal itu tidak dimunculkan

dalam PSAK No. 102 dan 105.

6. Perlu standar akuntansi keuangan yang terpisah untuk masing-masing akad

agar tidak menimbulkan kekeliiruan dalam penerapannya.

Walaupun ada penggantian dari PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 102 dan

105, tetapi syarat dan rukun Murabahah dan Mudharabah tidak ada perubahan. Itu

artinya bahwa bagi lembaga-lembaga yang melaksanakan transaksi Murabahah

dan Mudharabah tetap harus mengikuti syarat rukun yang selama ini telah diatur.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada bab-bab terdahulu penulis telah menguraikan hal-hal yang berkaitan

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah dan Mudharabah

pada PSAK No. 59 kemudian membandingkan dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan No. 102 dan 105, yang juga berisi tentang perlakuan

akuntansi Murabahah dan Mudharabah dengan beberapa perubahan. Dari analisis

yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat sebelas persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dalam

PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 antara lain tentang : tujuan,

karakteristik, pengukuran transaksi murabahah, pengakuan piutang

murabahah, penilaian piutang murabahah, pengakuan dan pengukuran uang

muka, syarat pemberian potongan penjualan, metode potongan penjualan,

bolehnya mengenakan denda, kondisi yang menyebabkan kena denda,

bolehnya meminta agunan.

2. Penulis menemukan lima belas perbedaan antara perlakuan akuntansi

murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 antara lain tentang :

tujuan, ruang lingkup, definisi istilah-istilah, jika akad sudah disepakati maka

hanya ada satu harga, harga yang diberitahukan kepada pembeli, jika ada

potongan dari pemasok barang, murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak

mengikat, pengakuan potongan pembelian aset, eliminasi kewajiban penjual

kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian, pengakuan keuntungan

murabahah, syarat pemberian potongan piutang, pengakuan potongan angsuran,

akuntansi untuk pembeli akhir, penyajian, dan pengungkapan. Dari perbedaan yang

penulis temukan kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa

aturan baru yang terdapat dalam PSAK No. 102 lebih sesuai dengan kondisi pada

saat ini dan lebih menciptakan keadilan untuk kedua pihak yang melakukan transaksi

Murabahah.

3. Sedangkan pada perlakuan akuntansi mudharabah penulis menemukan tujuh

persamaan antara yang ada dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105 antara lain

tentang: batasan mudharabah muqayadah, pengembalian dana mudharabah, pemilik

dana boleh meminta jaminan, kelalaian atau kesalahan pengelola dana, penurunan

nilai aset mudharabah non kas, investasi mudharabah hilang, dan investasi

mudharabah mengalami peurunan nilai.

4. Dan terdapat dua puluh satu perbedaan antara perlakuan akuntansi mudharabah

dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105 yaitu tentang: tujuan, ruang lingkup,

contoh kelalaian pengelola dana, jenis-jenis mudharabah, pengakuan dana yang

diterima dari pemilik dana, jika mudharabah melebihi satu periode laporan, metode

bagi hasil mudharabah, pengakuan dana mudharabah sebagai investasi mudharabah,

pengukuran investasi mudharabah, pembayaran kembali investasi mudharabah,

apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk aset non kas, pengakuan bagi hasil yang

belum dibayar oleh pengelola dana, tidak diperkenankan pengakuan hasil usaha

berdasarkan proyeksi, pembentukan penyisihan kerugian investasi, pada saat akad

mudharabah berakhir, dana syirkah temporer, penyajian dana mudharabah, apabila

bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah, jika

pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah

musytarakah, pengungkapan, serta aktiva dan kewajiban tidak boleh

disalinghapuskan. Dari analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa

aturan yang ada dalam PSAK No. 105 lebih lengkap dan lebih memberikan

rasa keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi Mudharabah.

5. Adanya beberapa faktor yang mendorong diterbitkannya PSAK No. 102 dan

105 sebagai pengganti PSAK No. 59 tentang murabahah dan mudharabah,

antara lain: masa berlakunya PSAK No. 59 direncanakan hanya selama lima

tahun dari tanggal efektif, berkembangnya ruang lingkup, perubahan

penerapan akad mengikuti selera pasar, perlunya penjelasan definisi istilah,

mengurangi penjelasan yang tidak perlu, dan pemisahan standar untuk setiap

akad guna mencegah kekeliruan dalam pengunaan. Dilihat dari syarat

rukunnya tidak ada perubahan.

B. Saran

Selanjutnya penulis memberikan saran-saran yang diharapkan berguna

bagi para pembaca tesis maupun untuk perbaikan standar ini sebagai berikut:

1. Para penyaji laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi Murabahah

dan Mudharabah sebaiknya beralih dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 102 dan

105 karena PSAK No. 102 dan 105 lebih sesuai dengan kondisi sekarang serta

lebih memberikan keadilan kepada semua pihak yang melakukan transaksi

Murabahah dan Mudharabah. Hal itu bisa dilihat antara lain dari hal-hal

berikut ini:

a. Dari segi ruang lingkup bahwa PSAK No. 59 hanya khusus untuk

perbankan syariah. Pada kondisi sekarang hal itu sudah tidak sesuai lagi

karena pelaku transaksi Murabahah dan Mudharabah bukanlah hanya

perbankan syariah, melainkan juga lembaga lainnya. Hal itu sudah diatur

dalam PSAK No. 102 dan 105.

b. Pada PSAK No. 102 dan 105 istilah-istilah didefinisikan secara spesifik

untuk setiap jenis transaksi sehingga lebih mudah dalam memahaminya.

c. Banyak aturan dalam PSAK No. 102 dan 105 ditujukan untuk

menciptakan efisiensi dalam bekerja khususnya dalam penyajian laporan

keuangan dan aturan yang lebih jelas untuk menjamin penyajian laporan

keuangan secara benar.

d. Diskon yang diperoleh, alokasinya dijelaskan secara rinci dalam PSAK

No. 102 sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pada pihak-pihak

yang bertransaksi.

e. Adanya aturan tentang akuntansi pembeli akhir dalam PSAK No. 102

dapat menjadi acuan bagi pembeli akhir yang perlu menyajikan laporan

keuangan.

f. Dalam PSAK No. 102 dan 105 telah diatur secara spesifik mengenai

penyajian dan pengungkapan Murabahah dan Mudharabah. Sehingga

menjadi jelas seharusnya sebuah transaksi disajikan sebagai apa dalam

neraca, dan hal-hal apa saja yang perlu diungkapkan.

g. PSAK No. 105 semakin memberikan keleluasaan bertransaksi, karena

terjadi penambahan jenis Mudharabah, yaitu Mudharabah Musytarakah.

Hal ini menambah jenis pilihan bagi pelaku transaksi, uang yang dimiliki

akan dinvestasikan pada transaksi yang dianggap paling menguntungkan..

h. Bagi hasil yang diatur dalam PSAK No. 105 berdasarkan laba kotor,

bukan omset seperti pada PSAK No. 59. Hal ini lebih memberikan

keadilan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Aturan dalam

PSAK No. 59 memberikan keuntungan mutlak pada pemilik dana dan

mengurangi keuntungan pengelola dana.

i. PSAK No. 105 dengan jelas mengatur bahwa pihak yang bertransaksi

tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi hasil

usaha. Hal ini tidak diperbolehkan karena proyeksi merupakan sesuatu

yang belum bisa dipastikan.

2. Disamping saran untuk menggunakan PSAK yang baru, pada tulisan ini

penulis juga memberikan kritik dan saran demi kebaikan kita semua, antara

lain:

a. Pada PSAK No. 102 ada yang menyatakan bahwa keuntungan murabahah

diakui pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh dan

tidak melebihi satu tahun. Menurut penulis yang benar adalah keuntungan

diakui pada saat diterima, sebab kalau pada saat penyerahan barang dan

keuntungan belum diterima itu artinya menggunakan metode akrual yang

tidak dibenarkan dalam syariah islam walaupun di situ dijelaskan hanya

untuk pembiayaan tangguh dengan resiko kecil.

b. Pada PSAK No. 102 ada kalimat yang menyatakan penjual boleh

memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi

jika pembeli:

1) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.

2) Mengalami penurunan kemam-puan pembayaran.

Menurut penulis hal itu kurang merangsang pembeli untuk lebih cepat

melunasi hutangnya. Bahkan memungkinkan bagi pembeli yang kurang

baik untuk memanfaatkan standar ini untuk berusaha mendapatkan

potongan dengan berpura-pura mengalami penurunan kemampuan

pembayaran.

c. Pada PSAK No. 105 tidak mengatur tentang apabila pembiayaan

diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah

dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola

dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam

akad. Menurut penulis hal itu perlu dicantumkan karena pada praktiknya

akad mudharabah dalam bentuk non kas tetap ada. Sehingga masing-

masing pihak yang bertransaksi menjadi jelas, kapan sebenarnya

transaksi Mudharabah mulai berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 2001, Accounting Auditing and Governance Standards for IslamicFinancial Institutions, AAOIFI, Manama Bahrain.

Adiwarman A. Karim, 2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, EdisiKetiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Sumiyanto, 2005, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah diLembaga Keuangan Syariah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil, Cetakan1, Yogyakarta, Magistra Insania Pers.

Ascarya, 2006, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers.Departemen Agama, 1989a, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang, CV. Toha.

Departemen Agama RI, 2002b, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, CV.Darus Sunnah.

Departemen Agama RI, 2007c, Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemah Surah Al-Baqarah ayat 282, Semarang , CV. Penerbit Diponegoro.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003, Himpunan FatwaDewan Syariah Nasional, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Intermasa.

Firdaus Fury Wardhana, 2009, Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana,Yogyakarta, PPPS.

Gemala Dewi, 2006, Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan danPerasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta,Kencana.

Heri Sudarsono, 2004a, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Edisi I, CetakanIII, Yogyakarta, Ekonosia

.Heri Sudarsono, 2005b, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan

Ilustrasi, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, EkonosiaKampus Fakultas Ekonomi UII.

Husein Umar, 2004, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, CetakanVI, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002a, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan:Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta, Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007b, Pernyataan Standar AkuntansiKeuanganAkuntansi Murabahah, Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007c, Standar Akuntansi Keuangan PenyajianLaporan Keuangan Syariah, Jakarta, Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007d, Pernyataan Standar AkuntansiKeuanganAkuntansi Mudharabah, Jakarta : Salemba Empat.

Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, Perbankan Syariah :Prinsip,Praktik, dan Prospek, Jakarta, Serambi.

M. Burhan Mungin, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi,Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, EdisiI, Cetakan II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, 2000a, Prinsip-prinsip Akuntasi dalam Al-Qur’an, Cetakan I,Yogyakarta, UII Press.

Muhammad, 2001b, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Cet. I,Yogyakarta, UII Press.

Muhammad, 2005c, Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, Yogyakarta, SalembaEmpat.

Muhammad Kamal Azhari, 1993, Bank Islam Teori dan Praktik, Cet. I, KualaLumpur, Dewan Pustaka Fajar.

Muhammad Muslehuddin, 2004, SIstem Perbankan dalam Islam, Cet III, Jakarta,PT. Rineka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005, Buku Saku Perbankan Syariah,Jakarta, Gd. Arthaloka.

Slamet Wiyono, 2005, Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan I, Jakarta,Grasindo.

Soemarsono SR, 1992Akuntansi : Suatu Pengantar, Jilid I, Edisi IV, Cetakan IX ,Jakarta, PT. Rhineka Cipta.

Sofyan Syafri Harahap, 2001, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Cet. Ke3, Jakarta, PT. Pustaka Quantum Prima.

Sofyan Syafri Harahap, 2001, Akuntansi Islam, Cetakan III, Jakarta, PT. BumiAksara.

Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2,Jakarta, Salemba Empat.

Sunarto Zulkifli, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, CetakanPertama, Jakarta, Zikrul Hakim.

Wirdyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Edisi 1, Jakarta,Prenada Media.

Wiwin Yadiati, 2006, Pengantar Akuntansi, Edisi I, Cetakan I , Jakarta, Kencana.

Zainul Arifin, 2005a, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cetakan Ketiga,Jakarta, Alvabet.

Zainul Arifin, 2006b, Dasasr-dasar Manajemen Bank Sysariah, Cetakan IV,Jakarta, Alvabet.

Adiwarman A. Karim, 2010, Hambatan dan Tantangan Penerapan PSAKSyariah, [Online] Avaliable:http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=68

Ahmad Merza Feriansyah , Standar Akuntansi Perbankan Syariah, [Online]Avaliable: http://syariah-market.blogspot.com/

Akuntansi Syariah dalam PSAK, [Online] Avaliable:http://okta8th.wordpress.com/2009/02/25/akuntansi-syariah-dalam-psak/

Arsip Berita Utama, Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia [Online]Avaliable : http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2306-ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia.html

Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia [Online] Avaliable:http://www.republika.co.id/berita/shortlink/57086

Fadjar Ari Dewanto, Perkembangan Akuntansi Syariah, [Online] Avaliable:http://vibizmanagement.com/journal/index/category/financial/5/1560

Kurma kurma, Mengenal Akuntansi Syariah [Online] Avaliable:

http://kurmakurma.wordpress.com/ ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/

M. Sastra Mihajat, 2010, Kritik Terhadap Standar PSAK dan Urgensi MemilikiDewan Syariah [Online] Avaliable:http://www.auditorindonesia.com/aicom/index.php/en/browse-articles/9-psak/37-kritik-terhadap-standar-psak-dan-urgensi-memiliki-dewan-syariah

Muhammad Surya, 2010, Dasar Akrual vs Dasar Kas Studi Pendapat Para AhliAkuntansi Syariah [Online] Avaliable:https://www.facebook.com/notes/software-kjks/dasar-akrual-vs-dasar-kas-studi-pendapat-para-ahli-akuntansi-syariah/138738842840812

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 26 / PBI / 2003 TentangLaporan Bulanan Bank Umum Syariah, [Online] Avaliable:http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-52603.pdf

Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) vs Sistem Ekonomi Sosialis (SES) [Online]Avaliable: http://blog.sunan-ampel.ac.id/vidiagati/tag/konsep-ekonomi-islam/

Sofyan Syafri Harahap, 2010, Telaah Atas Kumpulan PSAK Syariah [Online]Avaliable: http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/telaah-atas-kumpulan-psak-syariah.html

studi komparatif antara perlakuan akuntansi … · transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah...

Documents