•

233

PENDIDIKAN HUKUM DAN BAHASA HUKUM

---Oleh: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto ---

Pengantar Di Indonesia, pendidikan tinggi hu­

kum diselenggarakan oleh be berapa lembaga pendidikan tinggi hukum ne­geri maupun swasta. Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di beberapa lembaga pendidikan tingi terse but ter­nyata beraneka ragam, baik dari sudut kurikulum maupun penerapannya, oleh karen a mungkin didasarkan pada ruang lingkup tujuan yang berbeda. Hal itu dapat dimengerti, oleh karena memang dimungkinkan adanya variasi di dalam penerapan, sepanjang hal itu tidak menyeleweng dari sendi-sendi­nya, dan dalam hal ini tidak meng­ganggu keluaran yang diharapkan rna­syarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk meng­identifikasikan maupun menguraikan beberapa sendi pendidikan tinggi hukum dan bahasa hukul11. Di satu pi­hak, yang diidentifikasikan adalah apa yang ada selama ini, dan di lain pihak dicoba untuk memberikan suatu pro­yeksi ke masa depan. Bahan-bahan da­sar yang dipergunakan adalah bahan kepustakaan (data sekunder), maupiun

. hasil pengamatan-pengamatan terlita­dap penyelengaraan pendidikan hu­kum tinggi di beberapa lembaga pen­didikan tinggi hukum, baik negeri rna­upun swasta.

Dengan demikian, maka di dalam tulisan ini akan diungkapkan menge­nai proses pendidikan pada umum­nya, dan khususnya pendidikan tinggi hukum. Di samping itu, maka akan di-

uraikan pula perihal ruang lingkup atau cakupan pendidikan tinggi hu­kum, yang merupakan bagian terbesar tulisan ini. Hal itu disebabkan, oleh karena suatu uraian mengenai ruang lingkup dan cakupan pendidikan ting­gi hukum, akan dapat memberikan suatu deskripsi yang relatif lengkap mengenai hal-hal apakah yang dapat dijadikan sendi-sendi pendidikan tinggi hukum masa kini maupun pada masa­masa mendatang.

Oleh karena itu, maka tulisan ini terutama tertuju kepada para penye­lenggara pendidikan tinggi hukum, terutama para dosen. Akan tetapi suo· dah tentu para mahasiswapun perlu memperhatikannya, agar supaya pen­didikan tinggi hukum berlangsung secara sinkhron. Gangguan-gangguan yang terjadi pada pendidikan tinggi hukum sebagai suatu struktur dan pro­ses (yakni sebagai suatu sistem) biasa­nya bersumber pada sendi-sendi yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka tulisan ini meruapkan suatu usaha ke arah keseragaman sendi-sendi, yang ti­dak menutup kemungkinan adanya va­raisi di dalam penerapannya di lem ba­ga-Iembaga pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan hukum dan tujuan­nya.

Proses mendidik biasanya diartikan sebagai menggarap potensi Cipta, rasa dan karsa menjadi sarana kemanfaatan bagi terdidik pribadi dalam lingkung- . annya. Cipta yang didasarkan pada

234

emosi, menjadi dasar dari kehendak atau karsa, hal mana sangat tergantung pada keserasian ' cipta dan rasa. Oleh karen a itu, maka cipta, rasa dan karsa menjadi suatu saran a kemanfaafan bagi mereka yang terdidik.

Menurut tahap perkembangannya, maka dikenal adanya tahap pendidik­an dasar, tahap pendidikan menengah dan tahap pendidikan tinggi. Pada pen­didikan dasar, maka proses pendidikan , didasarkan pada pertanyaan "apa dan bagaimana itu", yang biasanya diatasi dengan memberikan ungkapan penger­tian. Ungkapan pengertian dilakukan dengan mempergunakan h~hasa kh ll;:' : :~

yang baik dan benar.

Pada tahap pendidikan menengan, •

maka dasarnya adalahpenalaran ("rea-soning") yang bertitik tolak pada 10-gika. Hal ini disebabkan, oleh karena proses pendidikan menengah .didasar­kan pada masalah "mengapa begitu".

•

Par~ anak didik yang telah dibekali de-ngan pengetahuan pada tahap pen die dikan dasar, terdorong untuk memaha-. . . . . . . mi atau mengerti mengenai hal-hal yang telah diketahui. Dalam hal ini, maka diperlukan ketrampilan terten­tu untuk merrwergunakan penalaran.

Dalam tahap pendidikan tinggi, ma­ka dasarnya adalah masalah "apa be­nar begitu", di mana tidak ' hanya di­perlukan penalaranbelaka. Pada awal-

•

nya hal itu bertitik tolak pada masa-lah "mengapa begitu" yang kemudian dilarijutkan dengan "apa benar begitu" Untuk mencapai tahap itu, maka .ka­dang-kadang hal itu dilakukan dengan percobaan dan kesalahan ("trial and error"), oleh karerta tidakadanya bim­bingan dari seorang instiuktur. Melalui bimbingan yang mantap dari seorang atau beberapa instrukt~ y.ang disertai dengan pengalaman penditian (dengan bekal metodologinya), maka semakin mantaplah anak didilC untuk mengata­si masalah "apa benar begitu".

Hukum dan Pembangunan •

Dengan demikian dapatlah dikata­kan, bahwa pendidikan pada umum­nya (dalam rangkaian tahap dasar, me­nengah sampai dengan tinggi), bertu­juan utama untuk menghasilkan anak didik yang: 1. mandiri, dengan atau melalui

mawas diri (introspeksi), 2. pemecah masalah dan stabilisator,

yangbukan pemberontak ("rebel"), 3. pelopor perkembangan atau dinami­

sator, yang bukan taklukan.

Ruang lingkup pendidikan tinggi hukum dan bahasa ,

Pendidikan tinggi hukum pada da­sarnya mencakup upaya penguasaan disiplin hukum dan teknologi maupun ketrampilan hukum. Disiplin hukum bersegi ganda, yakni yang umum dan khusus. Segi umum daripada disiplin hukum iaIah : 1. llmu hukum 2. Filsafat hukum, dan 3. Politik hukum.

. Ilmu hukum dikenal dalam tiga ra­gam; yang pertama merupakan ilmu ten tang kaidah hukum atau "norm­wissenschaft", yang an tara lain mem­bahas: 1. Perumusan kaidah hukum, 2. Kaidah hukum abstrak dan kaidah ., . .

hukum konkrit , 3. lsi dan sifat · kaidah hukum, 4. Esensialia dalam kaidah hukum, 5. Tugas/kegunaan kaidah hukum, 6. Pernyataan dan tanda pernyataan

kaidah hukum, 7. Penyimpangan terhadap kaidah hu-

kum, 8. Ke (ber) lakuan kaidah hukum.

Yang kedua merupakan ilmu tentang Pengertian Pokok dalam hukum atau "Begriffenwissenschaft", yang pada dasarnya menguraikari perihal : 1. Masyarakat hukum, 2. Subyek hukum,

•

Pendidikan Hukum

3. Hak dan kewajiban, 4. Peristiwa hukum, 5. Hubungan hukum, 6. Obyek hukum.

Yang pertama dan kedua terse but di atas, didasarkan pada dogmatik, yang memperhitungkan kecermatan, kete­patan dan kejelasan. "N ormwissenschaft" dan "Begriffen­wissenschaft" yang dalam gabungan dinamakan Dogmatik hukum merupa­kan pedoman pendidikan hukum. Dog­matik hukum bersifat teoritis rasionil , oleh karen a itu metode pengungkap­annya terikat pada persyaratan logika deduktif.

Yang · ketiga merupakan ilmu ten­tang kenyataan hukum atau "Tatsach-

•

enwissenschaft" yang mencakup Seja-rah hukum, Sosiologi hukum, An-. . tropologi hukum, Psikhologi hukum serta Perbandingan' hukum. Ilmu-ilmu ini dip erlukan , agar sarjana hukum ti­dak kaku, tidak picik, tidak kosong, dan tidak ceroboh. Oleh karena itu, apabila dogmatik hukum merupakan pedoman pendidikan hukum, maka ke­lompok ilmu-ilmu ten tang kenyataan hukum merupakan cakrawalanya. Ilmu ilmu ten tang kenyataan hukum terse­but bersifat teoritis empiris, sehingga metode pengungkapannya terikat pada metode iduktif logis.

Filsafat hukum yang bersifat etis spekulatif, merupakan inti pendidikan hukum dan metode pembahasannya adalah krisis analitis. Tujuannya adalah agar supaya sarjana hukum tidak dang­kal pemikirannya. Butir-butir utama di daam Filsafat hukum adalah, antara lain:

I. Aneka nilai antinomis, 2. Tujuan hukum, 3. Ke (ber) lakuan hukum.

Politik hukum yang merupakan pe­manfaatan gabungan "ilmu hukum de­ngan filsafat hukum, mempunyai sifat

•

235

fungsionil praktis dan cara mengurai­kannya ialah teleologis-konstruktif da­lam hubungannya dengan landasan dan proses pembentukan hukum ("rechts­vorming"), yaitu penentuan kaidah abstrak yang berlaku umum maupun penemuan hukum ("rechtsvinding") yang merupakan penentuan kaidah konkrit yang berlaku khusus.

Segi hukum daripada Disiplin Hu­kum, pada dasamya mencakup: I. Sejarah Tata Hukum, 2. Sistem tata hukum yang berbidang:

a. Hukum Negara : - Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

b. Hukum Perdata : - Hukum Pribadi - Hukum Harta Kekayaan - Hukum Keluarga - Hukum Waris

c. Hukum Pidana. d. Hukum Acara :

- Hukum Acara Tata Negara Hukum Acara Administrasi Negara

-- Hukum Acara Perdata - Hukum Acara Pi dana

e. Hukum Intemasional.

3. Teknologi atau ketrampilan hukum, antara lain, mencakup : a. Perubahan anake aliran hukum,

seperti : - Legisrne, - Begriffsjurisprudenz,

, - - Vreierechtslehre,

- Wawasan "rechtsvinding" . , b. Latihan-Iatihan di dalam :

- Bidang perundang-undangan termasuk Perjanjian Interna­sional,

- Bidang bantuan hukum dan peradilan ("moot court"),

- Bidang dokumen bernilai (perjanjian perdata dan surat berharga).

Mei 1983

•

236

Di muka telah dijelaskan perihal be berapa sedi pendidikan tinggi hu­kum, yang seyogianya mendasari pen­didikan tinggi hukum pada masa kini sertajuga untuk masa-masa mendatang. Apabila seorang dosen hanya ingin menyajikan seluruh bahan wajib di ke­las,maka' hal itu tidak mungkin dilaku-_ kannya secara lengkap, oleh karena ba­han-bahan terse but senantiasa berkem­bang dan bertambah banyak. Dengan sekedar memberikan bahan-bahan ter­sebut di dalam bentuk perkuliahan, maka tujuan pendidikan tinggi hukum tidak akan tercapai. Daripada itu se­orang dosen ataupun instruktur, hen­daknya lebih banyak memberikan cara-cara atau · metode-metode berpi­kir; daripada penyajian bahan-baha,n yang sebenarnya sudah diwajibkan. Metode-metode terse but juga menca­kup, bagaimana caranya untuk mem­baca dan mengulas bahan-bahan tertu­lis yang selama ini diwajibkan, seperti misalnya, peraturan perundang-undang an, hasil-hasil penelitian di lapangan, doktrin, dan seterusnya.

Cara sedemikian itu hendaknya di­landasi dengan bahasa hukum yang ba­ik dan benar, khusus bahasa yang be­nar dihubungkan dengan dogmatik yakni ketepatan, kecermatan dan keje­lasan ungkapan. Bahasa hukum bukan bahasa lain, tetapi bahasa khusus dalamarti bahasa (Indonesia) umum ju­ga, hanya dipergunakan dalam bidang khusus hukum. Hal itu berarti bahwa bahasa hukum tidak boleh meninggal­kan gramatikajtata bahasa, etimologi (ilmu asal usul kata), semantik (ilmu arti kata) maupun:sintaksis (ilmu tata kata) bahasa umum di Indonesia. Walaupun demikian tidak dimaksud­kan agar Sarjana Hukum harus menjadi Sarjana BahasajSastra sekaligus , tetapi ia wajib mempergunakan segala saran a "hard-ware" (terutama kamus) , mau­pun "soft-ware ': (saran ahli) bahasa

Hukum dan Pembangunan

yang ada. Yang menganggap bahasa hukum

•

(dan sebagainya) itu bahasa lain, ha-nya merekakan pembenaran untuk tetap tidak mengusai bahasa (Indone­sia) umum dan melestarikan (ilmu) hu­kum dalam bahasa yang "brengsek", sehingga berarti menghambat terca­painya kesatuan bahasa hukum.

Dalam pendidikan hukum semua itu terbukti dalam penggunaan i.stilah yang berbeda (dan tidak tepat) untuk pengertian yang sarna oleh para penga­jar yang memelihara mata pelajaran sejenisjsama; dapatiah dibayangkan ba­gaimana hasil (anak didik) keluaran­nya.

Penanggulangan hambatan men­capai kesatuan bahasa hukum

Berbagai hambatan untuk mencpai kesatuan bahasa hukum yang baik dan benar dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kesembronoan dalam penterjemah­an, misalnya :

•

1. Istilah Belanda "obje kctief recht' dan "subyectief recht" diterje-mahkan dengan hukum obyektif dan hukum subyektif yang seha­rusnya hukum untuk "objec­tief recht" dan hak untuk "sub­jectief recht". Alasan adanya pembedaan "recht in objectieve zinjobjectief recht" dan "recht

,

in subjectieve zinjsubjectief recht" ialah karena kat a "recht"

,

adalah homonim, sehingga untuk menghindarkan salah faham maka pada kata "rehct" dilekat­kan ajektif' objectiefjsubjectieL

2. "Beleid" (Belanda) atau "po licy ' (Inggris) diterjemahkan dengan kebijaksanaan atau kebijakan. Apabila kedua kata asing itu ber­sifat netral (tidak RQ,sitif Q-iln ti­dak negatif) maka ke bijaksana­an (hal bijaksana) bersifat posi-

•

Pendidikan Hukum

tif yaitu kepandaian mengguna­kan akal budidaya. lelaslah bah­wa amat sombong orang yang su­ka main "ke bijaksan,aan" atau ia malahan kerdil persepsinya ten­tang semantik dalam bahasa In­donesia. Yang pantas diterjemahkan de­ngan ke bijaksanaan ialah "wijs beleid" lawannya "wanbeleid", yang pertama itu spesies posi­tief dan yangkedua adalah spe­sies negatief daripada pengertian "beleid" atau keleluasaan. Apa­bila terjemahan "beleid" atau "policy" itu keleluasaan maka akan menghambat penguasa/atas an memainkannya dan warga/ bawahan memohonnya; semoga.

3. Istilah Belanda (dalam ilmu hu­kum pidana) "toerekeningsvat­baar" diterjemahkan dengan da­pat dipertanggung-jawabkan" pa­dahal yang "toerekeningsvatbaar' itu si "dader"/penanggung-jawab peristiwa pidana, jadi ia diper­tanggung-jawabkan kepada sia­pa? Ada pengertian lain yang te­pat diterjemahkan dengan dapat dipertanggung-jawabkan yaitu "toereken baarhe id", tetapi me­ngenai peristiwa pidananya yang harus dipertanggung-jawabkan kepada penanggung-jawab/"da­der" . Karena itu maka peristiwa pidana yang "toerekenbaar" ke­pada penanggung-jawab/"dader" dan dia sendiri harus berkeadaan "toerekeningsvatbaar" atau mampu bertanggung-jawab (toe­rekeningsvatbaarhcid = kemam­puan bertanggung-j a wa b).

4. Dalam hukulll acara pidana ter­jadi penyerahan perkara kepada hakim oleh jaksa yang dikatakan "verwijzillg vall een :aak " dan perkaranya (kata benda) disebut "verwijsJl' :aak" dcngan tcrje-

237

mahannya "perkara ! tolakan" . Rupanya hal itu terjadi karcna pengacauan kat a "verwijzing" dengan "a!wijzing" l yang me­mang berarti penolakan.

b. Keharfiahan dalam penterjemahan misalnya : "

1. "Zakelijk rehct"/hak Rebendaan sebagai suatu "absol~t recht" dengan terjemahannyal hak abso­lut . Walaupun terjemahan itu be­tul tetapi sesungguhnya hak ab­solut itu tidak pernah ada, juga hak "eigendom" ex B.W. pasal 570 tidak absolut karena peng­gunaannya terbatas : (1) Tidak boleh melanggar per

undang-undangan , dan (2) tidak boleh mengganggu

hak pihak lain. Bahkan hak azasipun menurut Declaration of HUman Right ada pembatasannya (pasal 29), walaupun itu tidak lDerarti boleh diganggu sewenang-wenang. Olah karen a itu seyogianya pc­ngertian hak absohH itu diganti dengan hak jamak arah karen a terarah kepada siapa saja (ter­masuk penguasa) yang wajib menghargai dan dlibedakan dari hak searah sebagai ganti hak pri­badij"persoolllijk recht" Hak ja­mak arah itu sebagai pengertian genus mencakup beberapa pe­ngertian spesies; kecuali:

sOlllijk recht" .Hak jamak arah itu sebagai peDlgertian genus men cakup be berapa pengertian spesi­es; kecuali :

. .' •

(1) Zakelijk recht"jhak keben-daan , juga melipu ti

(2) "Personlijkheids rehct" / hak kepribadian (atas jiwa. tubuh dan kehormatan). dan

(3) "I'uhlil'krcchtdijk raht"

~, .He; 1 '183

238

yaitu hak berdasarkan hu­kum tantra seperti hak me­milih/ dipilih.

(4) Hak kekeluargaan, misal-•

nya hak (kekuasaan) orang tua atas anaknya, dan

(5) Hak atas obyek imateriel yang salah satu dian tara­nya ialah hak cipta.

2. Dalam hukum perjanjian menu­rut B.W. dikenal "eenzijdige overeenkomst/verbin ten is ", ter­jemahannya tentu saja perjanji­an/perikatan sepihak; apakah hal itumungkin? Perjanjian maupun perikatan se­lalu menyangkut dua pihak atau lebih, maka ganjillah pengertian perjanjian/perikatan sepihak itu. Yang dimaksud dengan sepihak itu tidak lain ialah bahwa satu pihak hanya mempunyai hak dan pihak lain hanya kewajiban saja, misalnya dalam perjanjian meminjam. Jika kita mau meli­hat bah wa dalam perjanjian/ perikatan itu pihak yang satu mempunyai tagihan saja sedang­kan pihak lainnya hanya lunas­an maka tepatlah bila dalam hal

. terse but kita gunakan istilah per­janjian/perikatan timpang (bu­kan sepihak) yang dibedakan da­ri peIjanjian/perikatan tim bal­balik.

3. "Onrechtmatige daad" yang da­pat dikatakan tepat diterjemah­kan dengan perbuatan melang­gar hukum, sebagai istilah lebih luas. jangkauannya dari p,ada ha­nya terbatas di bidang perdata saja. Perbuatan melanggar hu­kum mungkin juga dibidang hu­kum tata negara "excess de pouvoir"/pelampauan batas ke­kuasaan,maupun di bidang hu­. kum administrasi negara - "de­tournament de pouvoir/"/penya-

Hukum dan Pembangunan

lahgunaan kekuasaan, maka khu­sus di bidang hukum perdata se­yogialah bila digunakan istilah yang tidak terlalu luas yaitu penyelewengan perdata.

4. Dalam menterjemahkan "zede­lijk lichaam" menjadi "badan hukum", maka "lichaam" itu be­nar teIjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan "ze­delijk" itu salah, karena arti se­benarnya susila. Oleh karena isti­lah "zedelijk lichaam" dewasa ini sinonim dengim "rechts per­soon", maka lebih baik kita gu-, nakan pengertian itu dengan ter­jemahan pribadi hukum.

c. Kesahajaan dalain penguasaan baha­sa (Indonesia) umum, mengejawan­tab dalam penyusunan/penggunaan kata, seperti:

l. Perancuan kat a tugas dan wewe­nang, dengan perkataan lain ke­dua kata itu dirangkaikan tanpa membedakan arti yang satu dan lainnya. Tugas itu peranan yang harus dilaksanakan, sedangkan wewenang adalah peranan yang tidak harus dilaksanakan. Kare­na itu ganjil kalau suatu peran­an sekaligus disebut-sebut tugas dan wewenang sebagaimana hal-

,

nya pada Munas KORPRI (Ke-putusan 29 Nopember 1978).

2. Penggunaan kata .peraturan per­undangan yang jelas salah, kare­na dari asal kata undang-undang tidak benar kalau menjadi per­undangan. Sesungguhnya dengan perundang-undangan saja (tanpa peraturan) sudah tepat dan jelas bila . dimengerti bahwa undang­un dang mempunyai dua arti. Pertama undang-undang dalam arti formel bila kita melihat

•

Pendidikan Hukum

pembentukannya, di Indonesia adalah Presiden bersarria D.P .R., dan undang-undang dalam arti materiel bila kita melihat isinya yang merupakan ketentuan abs­trak dan berlaku umum dibuat oleh lembaga/pejabat yang sah manapun.

3. Dalam Penjelasan UUD 1945 ter­cantum kata Demokrasi Ekono­mi; apakah itu Demokrasi atau Ekonomi? Apabila menegaskan

,ekonominya maka apakah tidak •

239

seharusnya tertulis Ekonomi De­mokratis?

Segala sesuatu yang terungkapkan sebagai hambatan itu merupakan seba­hagian pengertian fundamentil dalam (ilmu) hukum yang seharusnya difa­hami betul oleh kalangan hukum. Un­tuk menanggulanginya sangat mende­sak dibentuknya komisi istiiah hu­kum yang juga beranggautakan ahli/ sarjana bahasa Indonesia dan lain­lain yang berhubungan erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat .

selwu PE.NE:lvI8AI«lN MISTeR/US

l

. . ,'He; /1J83 ,