pelaksanaan hukum waris

5/9/2018 Pelaksanaan hukum waris - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pelaksanaan-hukum-waris 1/8

, ' ".; ., "1 C"(. ," '" ':.'.) 1

• -_" •. ,",J. "" .•_

r,

/// r . : ~ ~ : j ; { [\. ,/ ~ Editor: Muchith A kirrriL:..._, .. _ .

PELAKSANAAN

HUKUMWARISDI KALANCAN UMAT ISLAM

INDONESIA

tSt, t , ; ~ , ~ " M:L;K F r ' ~ ~ ~ ( 1_: ":' ; ~ ~ : ,,::i!- - - - · T - - - - · - " - · ~ · 7 J! t : ; : · ~ _ ~ \ L, ~ . " ~ ~ = _ . ~ ~ .. "7 , ~ " ~ . .f H . , . . , ~ , '

'r:;, r J

IJ.' ." ,

~ _ . - - ~ " , " . - - ~ _ . _ ~ . --- .._

r - " - ~ " - ' - · :3qzf; .f:'), :::.:0,; OS'..'l. .

!. ." .. ,. .~ ~ = __~ " " ? .: ~ e i : ' : ~ ... !. " . . . ~ t ] : J . ' 7 _ . l ~ . > i : ~ i ' . J L L U . ~ . : I O I [ I: Hi' :, .. ':,:, ::.J ,...;) _Iia.!!:....... ·lL ~ : ~ ~ ~ . ~ ... ,.. :.: ; ; : : ; : ~ : : . ; : .. ..: : ' ~ , " - : : : . : - . _ . ,- 1

KEMENTERIAN AGAMA RI

BADAN LITBANG DAN DIKLAT

PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

JAKARTA, 2010



• ",'-1 "111 ,!." , , d I '" " " " . : ~ ; ' : . _ " , ' ' - _ .......'"',. '. ',.,. , " . _ " , L . ' ~ _ ' ' ' _ ' ' ' - '

: : , > ~ : 1 t ~ ~ :lfn ~ t I "'," \c

SAMBUTAN"i\J' J "t,. Loy"" ._. "KEPALA BADAN LITBANG-DANDIithAT-'' '- ' '---"--' ' ' ' .

KEMENTERIAN AGAMA

CKompilasi Hukum Islam daJam sistem hukum

nasional relatif berumur muda, temtama di

bidang hukum kewarisan (Fiqh Mawaris), dan

keberadaannya akan dlhadapkan kepada berbagai masalah.

Perlama, sosialisasi fiqh waris daJam Kompilasi Hukum Islam

kepada warga masyarakat khususnya di kalangan umat Islam.Kedllil, persepsi di kalangan pimpinan masyarakat yang tidak

terlibat dalam proses penyusunannya. Ketiga, kemungkinan

terjadi perbenturan antara Kompilasi Hukum Islam dengan

struktur dan pola budaya masyarakat khususnya di bidang

kewarisan. Kompilasi Hukum Islam disusun dan diputuskan

oleh elit-elit masyarakat di pusat pemerintahan dan

pendidikan, sementara sebagian besar warga masyarakat yangbermuldm di pedesaan masih sangat terikat kondisi lokal.

Masih besar kemungkinan masyarakat menerima hukum

kewarisan Islam secara simbo1ik, sedangkan substansinya

mengacu kepadil kaedah-kaedah lokal yang berlaku secara

turun-temurun.

Oleh karena itu, !<ami menyambut bail< diterbitkannya

buku "Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam

Indonesia", karena beberapa alasan, Pertama, sebagai sarana

mensosialisasikan hasil penelinan Pelaksanaan Hukupl Waris

di Kalangan Umat Islam indonesia (Studi tentang Respon

Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam

Kompilasi Hukum Islam) yang dilaksanakan Puslitbang

Kehidupan Keagamaan. Kedllil, berbagai pokok persoalanhukum waris di kalangan umat Islam perlu dikaji dan

selanjutnya perlu aktualisasi Fiqh Waris daJam KompilasiHukum Islam pada tatanan hukum yang selalu mengalami

pembahan.

i



Buku ini menyajikan hasil-hasil kajian lapangan

mengenai Respon mama dan Hakim Agama terhadap Fiqh

Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.1. Tingkat pengetahuan ulama, tokoh masyarakat terhadap

Kompilasi Hukum Islam masih sangat rendah. Komentar

informan dapat dikategorikanmenjadi tiga ke1ompok,

Pertama, ulama yang belum mengerti Kompilasi Hukum

Islam, Kedua, ulama yang mengetahui Kompilasi Hukum

Islam tapi tidak mengetahui secara mendalam isi

Kompilasi Hukum Islam, Ketiga, ulama yang mengetahuidan mendalami isi Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan

hampir semua hakim dan "ulllJ.!la kampus" akademisi

yang menjadi informan mengetahui dan mendalami

Kompilasi Hukum Islam kecuali bagi mereka yang jarang

menangani persoalan-persoa1an kewarisan. Kategori

u1ama yang be1um mengerti Kompilasi Hukum ISiam

umumnya berlatar belakang pendidikan pesantrentradisional dan tidak banyak berinteraksi dengan lembaga

atau ormas keagamaan di lingkungannya. Sementara

.u1ama yang mengetahui Kompilasi Hukum Islam tetapi

tidak mendalami isi Kompilasi Hukum Islam umumnya

mereka ada1ah ulama yang berpendidikan Perguruan

Tinggi atau· u1ama yang tingkat interaksinya denganormas keagamaan relatif intens, seperti dengan NU,

Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, MUI dan lain-lain.

Sedangkan ·ulama yang tingkat pengetahuan tentang

Kompilasi Hukum Islam relatif mendalam umumnya

se1ain mereka berpendidikan tinggi juga berlatar belakang

profesi guru/dosen, atau·ulama yang pernah mengenyam

pendidikan tinggi agama, khususnya di Fakultas Syariahatau di Faku1tas Hukum dan banyak menyelesaikan

kasus-kasus kewarisan di masyarakat.

i i



2. Respon ulama dan Hakim Agama terhadap perbedaanyang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Flqh

Islam/Faraid dikatagorikan menjadi 3 kelompok.

Kelompok pertama, menilai tidak semua isi KompilasiHukum Islam yang terkait dengan kewarisan sesuai

dengan fiqh Islam, seperli konsep harta bersama, ahli

waris pengganti, dan wasiat wajibah untuk anal< dan

bapak angkat. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menerima

pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang ada rujukannyadalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kelompok kedua,

menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memang

sebagian besar bersumber dati kitab-kitab fiqh Islam,

hanya saja kelompok ini menolak ketentuan-ketentuan

dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidal< punya rujukan

yang jelas dalam kitab fiqh k1asik, seperti konsep ahliwaris pengganti, wasiat wajibah untuk anak angkat dan

.bapak angkat, kewarisan koleklif tanah kurang dati 2hektar. Percobaan pembunuhan dan fitnah menjadipenghalang menerima warisan. Sedangkan kelompok

keliga menyatakan bahwa sebenamya Iidak perIu

memperhadapkan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Islam

karena Kompilasi Hukum Islam juga merupakan produk

fiqh khas Indonesia, termasuk dalam persoalan kewarisan.

Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yangterkesan baru yang tidak ditemukan dalam kajian fiqh

k1asik tidak secara otomalis bisa dikatakan rnenyimpang

dati hukum Islam karena ketentuan-ketentuan baru

tersebut diambil berdasarkan ijlihad koleklif ulama

Indonesia dengan memperhatikan perbedaan adat-isliadat

masyarakat Indonesia dan bermuara kepada

pertimbangan maslahah. Kelompok terakhir ini umumnyaadalah ulama akademisi/dosen dan para hakim

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

iii



3. Respon ulama dan Hakim Agama terhadap materi

Kompilasi Hukum Islam ada tiga kategori usulan untuk

perbaikan di masa mendatang; pertama, tetap

mempertahankan isi pasa! tentang perdamaian, kedua,pasa! dipertahankan dengan usulan tambahanl

penyempurnaan redaksi seperti dalam persoalan harta

bersama, ahli waris pengganti, anak perempuan

menghijab saudara pewaris, dan haIangan menerima

warisan karena perencanaan pembunuRan dan fitnah,

ketiga, usulan pencabutan 'pasa! seperti pasill tentang 1/3

bagian untuk ayah hila pewaris tidak punya anak danpembagian warisan berupa tanah < 2 Ha. Keempat, usulan

tambahan tentang hak "ahli waris" berbeda agama dan

hasil perzinaan dimasukkan dalam kategori pihak yang

berhak atas wasiat wajibah.

4. Berkaitan dengan praktik pembagian waris di masyarakat

dan di Pengadilan Agama terdapat persamaan dan

perbedaan. Persamaannya antara lain: a) Pada perdamaian

setelah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan atau

Fiqh Waris; b) Pada keduanya terdapat kemungkinan

pembagian waris dengan adanya wasiat pewaris sebelum

meningga! dan hibah yang bisa diperhitungkan sebagai

warisan. Sedangkan perbedaannya antara lain: a) Cara

penyelesaian waris di masyarakat masih sangat bervariasi,ada yang menggunakan hukum Islam/faraid, adat, waris

perdata (BW). Atau bahkan gabungan. Sementara di

Pengadilan Agama cara penyelesaian waris relatif seragam

karena telah ada keseragaman sumber rujukan, yaitu

Kompilasi Hukum Islam; b) Pemberian bagian dari harta

peninggalanltirkah kepada cucu yang orang tuanya

meningga! lebih dahulu, anak atau bapak angkat, non

muslim, dan anak hasil perzinaan umumnya diberikan

iv



dengan menggunakan instrumen hukum wasiat, hibah,

atau hadiah, sedangkan di Pengadilan Agama lebih

cenderung menggunakan instrumen waris pengganti atauwasiat wajibah. Selain itu, secara umum dapat dikatakan

bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan perkara

warisnya di luar Pengadilan melaIui tokoh masyarakat

atau tokoh agama dibandingkan melaIui jaIur PengadiIan

lebih-lebih di Padang/Sumatera Barat. Perkara kewarisan

di Pengadilan kebanyakan hanya berupa P3HP

(permohonan Pertolongan Pembagian Harta Pusaka), yang

umumnya diajukan oleh kaIangan keluarga kelas

menengah ke atas dan terdidik, atau dilakukan oleh

keluarga yang potensi konfliknya daIam pembagian

warisan cukup besar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Puslitbang

Kehidupan Keagamaan yang telah melakukan penelitiansampai terbitnya bulku ini, semoga bermanfaat. .

Jakarta,

v



--DAFrARISI

Halaman

Sambutan Kepala Badan Iitbang Dan Diklat , '" iKata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan .. vii

Kata Pengantar Editor xi

Daftar lsi

BAB I

BAB II

BAB i l l

BAB IV

BAB V

BAB VI

,........................................... xv

PENDAHULUAN 1

RESPON ULAMA DAN HAKIM AGAMA

TERHADAP FIQH WARIS DALAM KOMPILASIHUKUM ISLAM DI PROVINSI GORONTALO .....

Oleh : Muchith A Karim dan Ali Mansyur

25


TERHADAP FlQH WARIS DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM DI PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN01eh : A. Azharuddin Latif dan Sri Hidayati

51


TERHADAP FlQH WARIS DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM DI PROVINSI SULAWESI

SELATAN

01eh: lM. Muslimin dan Jaenal Aripin

91


TERHADAP FIQH WARIS DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM DI PROVINSI DAEWf

ISTlMEWA YOGYAKARTA

Oleh: H. Bashori A Hakim dan Wahid SUgiarto

111


TERHADAP FlQH WARIS DALAM KOMPILASIHUKUM ISLAM DI PROVINSI SUMATERA

BARAT

Oleh : Mazmur Sya'roni dan Imam Syaukani

141

Xv



BAB VII RESPON ULAMA DAN HAKIM: AGAMA

TERHADAP FIQH WARIS DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM or PROVINSI SUMATERA

UTARA ..................•.......................:............. 177Oleh : Hj. Suhanah dan Reslawali

xvi

pelaksanaan hukum waris

Documents