HUKUM WARIS ADATPengertian Hukum Waris Adat

Ter Haar Hukum Waris Adat adalah aturan hukum yg bertalian dgn penerusan & peralihan harta kekayaan yg berwujud/ tidak berwujud dari generasi ke generasiSupomo Hukum Waris Adat memuat peraturan yg mengatur proses pengoperan harta benda yg berwujud & tidak berwujud dari manusia kepada turunannya

Pewaris : orang yg punya harta selagi masih hidup/ meninggal dunia, yg harta itu akan diteruskan kpd ahli waris, baik dlm keadaan dibagi/ tdk terbagi

Harta warisan : harta pewaris, berupa benda berwujud (sawah,rumah, perabot, perhiasan dll ), & harta tidak berwujud (gelar, jabatan, dll)

Harta Waris terdiri dari:Harta asal/ harta bawaan : harta yg dimiliki sebelum kawin,dan berasal dari hibah & warisHarta pencaharian : semua harta yg diperoleh suami isteri selama perkawinan

Ahli Waris: orang-orang yang berhak menerima harta waris, terdiri dari: anak-anak, janda/duda, orang tua, saudara kandung dst.

SISTEM PEWARISAN

Sistem Pewarisan Individual

Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem Pewarisan Mayorat

PADA MASYARAKAT PATRILINEAL (BATAK, BALI LAMPUNG) SEMUA HARTA PENCAHARIAN DIKUASAI SUAMI,TERMASUK HARTA ASAL DAN PEMBERIAN, TETAPI ISTRI BERHAK MEMAKAI SEUMUR HIDUP (MA 25-10-1958 Nomer 54 K / SIP/ 1958 )PADA MASYARAKAT MATRILINEAL HARTA PENCAHARIAN ADALAH HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI, TERPISAH DENGAN HARTA BAWAAN YG MENJADI MILIK MASING-MASING SUAMI ATAU ISTRIPADA MASYARAKAT PARENTAL HARTA PENCAHARIAN ADALAH HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI TERMASUK HARTA BAWAAN JIKA MEREKA MEMPUNYAI ANAK KANDUNG KECUALI ADA PERJANJIAN KAWIN

PERKAWINAN TIDAK SEDERAJAT

Perkawinan dimana suami kaya, istri miskinJAWA: Manggih KayaSUNDA: Glundung SemprongPerkawinan dimana suami miskin, istri kayaJAWA: Nyalindung KagelungSUNDA: Glundung Suling

Semua harta pada 2 macam perkawinan ini milik pihak (suami/ istri) yang kaya

KEDUDUKAN HARTAHIBAHJika ditujukan kpd salah seorang suami/ istri menjadi harta bawaan masing2 suami/ istriJika ditujukan kpd keduanya, maka menjadi milik bersama

HARTA WARISHarta warisan adalah harta yg telah dibersihkan dari hutang/tanggungan

WASIATPesan dari pewaris kepada ahli waris yg baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, baik berupa lisan/ tertulis

Macam-Macam Anak Ahli WarisAnak KandungAdl Anak sah dari hasil perkawinan yang sah (Psl 24 UU No 1 Tahun 1974)Patrilineal: Anak Laki2 adl ahli warisMatrilineal: Anak2 adl ahli waris Ibu/ Saudara laki2 IbuBilateral/ Parental: Anak2 adl ahli waris kedua orang tuanya2. Anak TiriBukan ahli waris ayah/ ibu tirinya tapi ahli waris ayah/ ibu kandungnya3. Anak AngkatPunya kedudukan sbg ahli waris orang tua kandung dgn variasi4. Anak luar kawin : adlh ahli waris dari ibu yang melahirkan

Contoh kasus anak angkat:

Di Lampung : mengangkat anak laki2 sbg penerus keturunan

Di Bali : mengangkat anak laki2 kemudian bisa berstatus sbg ahliwaris tetapi putus hubungan dengan orangtua kandungnya. Jika kel hanya mempunyai anak 1 perempuan, diangkat sbg sentana rajeg, shg berstatus laki2 dan anaknya meneruskan grs patrilineal.

Macam-Macam Ahli Waris:

JandaJanda bukan ahli waris suaminya, ttp berhak menikmati harta sampai kawin lagi atau meninggal (Batak, Bali, Lampung)Yurisprudensi MA 14-6-1968 No 100K/SIP/1967: janda berhak separo dan sisanya untuk anak laki dan perempuanPada masy parental janda berhak atas harta gono-gini

DudaDi masy patrilineal semua harta dikuasai suami

Ahli Waris lain:orang tua pewarissaudara pewaris dan keturunannya (tergantung kekerabatan)Orang tua dari orang tua pewaris/ keturunannya

PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISANTidak ada ketentuan kapan harta warisan dibagi, hukum adat tidak mengenal pembagian warisan secara matematik, tapi berdasar wujud, jenis barang, dan kepentingan ahli waris

HILANGNYA HAK MEWARISAhli waris bisa kehilangan hak mewaris jika melakukan:Membunuh/ mencoba membunuh pewarisPenganiayaan/ merugikan kehidupan pewarisMenjatuhkan nama baik pewaris dan kerabatnya

PROSES PEWARISAN

PEWARIS MASIH HIDUPPengalihan (Lintiran; Jawa): Penguasaan/ pemilikan harta dialihkan kepada ahli warisPenunjukan (Cungan/ garisan; Jawa): Ahli waris boleh menguasai harta, tapi hak milik harta masih di tangan pewarisWasiat (Weling/ Wekas; Jawa): Pewaris menentukan bagian tertentu dari hartanya utk ahli waris, tapi pelaksanaan setelah pewaris wafat

PEWARIS TELAH WAFAT-Penguasaan Janda/ Duda-Penguasaan Anak-Penguasaan Anggota Keluarga

HUKUM PERJANJIAN ADATPOKOK BAHASAN:Hukum Perjanjian TanahHukum yang Bersangkutan dengan tanahHak-hak KebendaanHukum Perhutangan adat

A. HUKUM PERJANJIAN TANAH:1. Transaksi Jual lepasPengertian:Menyerahkan tanah utk menerima pembayaran uang (tunai), tanpa hak utk beli kembali/ utk selamanyaOBYEK Perjanjian:Hak milik atas tanah yg termasuk dlm hak peroranganSIFAT PerjanjianTransaksi ini bersifat konkret-kontan, dan terangPANJERAdl Pengikat kesepakatan yg tdk sama dgn uang mukaAA

PERANAN KEPALA DESA/ PERSEKUTUANPeran Kades/ kepala persekutuan tdk dpt ditinggalkan (mutlak), kedudukannya adl sbg saksi. Tidak hanya dlm transaksi jual lepas saja, tapi setiap peralihan hak atas tanah.PERALIHAN HAK MILIK TANAHTerjadi bersamaan antara penyerahan tanah dgn pembayaran (satu tahap), namun peralihan hak harus diupayakan secara formil

KETENTUAN LAINSaat transaksi jual lepas, hrs perhatikan ketentuan2 dlm hak ulayat. Diantaranya slh satu ciri: Tanah persekutuan digunakan bebas hanya oleh warga persekutuan tidak untuk diperjual -belikan secara individu

TRANSAKSI JUAL LEPAS DALAM UUPA1. Jual beli menurut HA, jg dianut oleh hkm pertanahan nasional, hrs memenuhi asas tunai, riil dan terang. Artinya penyerahan hak dan pembayaran harga hrs dilakukan bersamaan. Hal ini dikuatkan dgn Putusan M.A. No.271/K/Sip/1956 dan No 840/K/Sip/1971, yaitu bahwa jual beli dianggap telah terjadi dgn penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah masih berada dlm penguasaan penjual. Jual beli bukan Perjanjian Formal

2. Akta PPAT berfungsi sebagai alat bukti adanya jual beli tanah bukan syarat sahnya jual beli tanah. Hal tsb dikuatkan dgn Putusan MA No1363/K/Sip/1997 yg berpendapat bhw Pasal 19 PP No 10 Thn 1961 scr jelas mntkan bhw akta PPAT hanya berfungsi sbg alat bukti adanya jual beli tanah.3. Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah (pengganti PP 10/1961) menentukan bahwa fungsi dari akta PPAT adalah sbg alat bukti hak atas tanah dan syarat pendaftaran hak atas tanah dari peralihan hak.4. Yurisprudensi MA No.123/K/Sip/1971, pendaftaran tanah hanyalah perbuatan administrasi belaka, bukan mrpk syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah dlm jual beli. Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran mrpk pembuktian yg kuat mengenai sahnya jual beli yg dilakukan dlm hub dgn pihak ketiga yg beritikad baik

2.TRANSAKSI TANAH (JUAL GADAI)PengertianObyekHak Pembeli GadaiHak Penjual GadaiSifat Hub. GadaiPenilaian Uang Gadai Sekarang Transaksi Jual Gadai Menurut UU No. 56 Prp Tahun 1960

PENGERTIAN:Menyerahkan tanah utk terima pembayaran uang (tunai), dgn ketentuan penjual berhak pengembalian tanahnya dgn jln membeli kembaliOBYEK PERJANJIAN:Yg dpt mjd obyek hanya hak milik sajaHAK PEMBELI GADAI:(1). Menikmati manfaat pd hak milik; (2). Menjual gadaikan kembali kpd pihak (pembeli) kedua; (3). Membebani dgn jual tahunan, atau transaksi bagi hasil.HAK PENJUAL GADAI(1). Menerima pembayaran, dan (2). Membeli kembali tanpa batas waktu

SIFAT HUBUNGAN GADAIBukan perjanjian hutang dgn jaminan tanah, tidak dpt disamakan dgn jual beli dgn hak membeli kembali yg diatur KUHPerdata.PENILAIAN UANG GADAI SEKARANGJika ada beda, dipakai ketentuan Keputusan MA Tgl. 22 Mei 1957TRANSAKSI JUAL GADAI (UU No. 56 Prp Tahun 1960)Khusus tanah pertanian diatur pasal 7, Faktor penghambat UU ini secara sosiologis

TRANSAKSI TANAH (JUAL TAHUNAN & JUAL OYODAN)PengertianObyekHak PembeliLarangan Pembeli

PENGERTIAN:Serahkan tanah utk terima pembayaran uang (tunai) dgn janji tanah akan kembali kpd pemiliknya, setelah satu/ beberapa tahun (jual tahunan), atau setelah musim panen (oyodan).OBYEK PERJANJIAN:Selain tanah dgn hak milik, dapat juga tanah pembelian gadaiHAK PEMBELI:(1). Menikmati manfaat pada hak atas tanah tsb; (2). Membebani dgn transaksi bagi hasilLARANGAN BAGI PEMBELI:Menjual lepas/ menjual gadai tanah yg dibeli dgn transaksi jual tahunan/ oyodan.

B.PERJANJIAN YANG BERSANGKUTAN DGN TANAH1.PERJANJIAN BAGI HASIL:PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMANPERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANANPERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN

PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMANTerjadi antara pemilik tanah dgn penggarap/ pemaro.Beberapa istilah:-Maro (Jawa), Nengah (Priangan), Tesang (Sulsel), Toyo (Minahasa), Perduai (Sumatra).Hubungan pemilik tanah dgn penggarap atas dasar kekeluargaan & tolong menolong.UU No. 2 Tahun 1960 mengatur perjanjian bagi hasil Pasal 3: Perjanjian bagi hasil tanaman hrs dibuat tertulis di depan Kades yg disahkan CamatPasal 4: Perjanjian bagi hasil sawah berlaku min 3 tahun, untuk tanah kering minimal 5 tahunPasal 5: Mengatur tentang sistem Bagi Hasil

PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANANTerdiri dari perikanan darat dan lautPerikanan darat terjadi antara pemilik tambak dgn penggarap tambakPerikanan laut terjadi antara pemilik kapal dgn nelayanUU No. 16 tahun 1964 mengatur tentang perjanjian bagi hasil perikananPasal 3: bagian hasil untuk penggarap, dalam hal:PERIKANAN LAUTJika digunakan perahu layar, min 75 % dr hasil bersihJika digunakan perahu motor, min 40 % dr hasil bersihPERIKANAN DARATHasil ikan pemeliharaan, min 40 % dr hasil bersihHasil ikan liar/ tangkapan, min 60 % dr hasil bersih

PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK

Terjadi antara pemilik ternak dan pemelihara ternakTernak yg dibagi hasilkan berupa: TERNAK JANTAN: Bagi hasil keuntungan/ bathi TERNAK BETINA: Bagi anak ternak (pedet, dll)UU No. 6 Tahun 1967 mengatur lama waktu perjanjianPasal 7 ayat 1: Untuk ternak besar minimal perjanjian berlangsung 5 tahun, utk ternak kecil minimal 3 tahun.Pasal 7 ayat 2: Pemelihara harus menerima 2/3 dari anak ternak yg dihasilkan

2. Perjanjian Sewa TanahAdl Perjanjian antara pemilik tanah dgn org lain yg menggunakan tanahnya u pertanian tempat usaha/ kediaman dgn bayar sewa di belakang/ mukaFungsi seperti bayar pajak kpd penguasa tanahDisebut: Sewa bumi - Sumsel Cukai - Kalimantan Sewa Ewang - Ambon Ngupetenin - Bali

Perjanjian BergandaPerjanjian dimana terdapat kombinasi antara perjanjian pokok dgn perjanjian tambahan.Misalnya:Perjanjian jual gadai berjalan bersama dgn perjanjian bagi hasil/ sewaPerjanjian jual tahunan berjalan bersama dgn perjanjian bagi hasil/ sewa

Perjanjian Pinjam Uang dengan Jaminan TanahPerjanjian dgn menyediakan tanah sbg jaminan/ tanggunganBeberapa istilah:Tahan- Batak, Babaring- Dayak, Tanggungan/ Jonggolan- Jawa, Makantah- Bali, Boroh- Sumatera

HAK TANGGUNGANTujuan adanya jaminan berupa tanah untuk hutang piutang adalah unk pengganti pembayaran hutang apabila debitur wanprestasi,dgn jln kreditur menjual tanah atau mengambil alih kepemilikan tanah debitur untuk pelunasan hutang.Dgn berlakunya PP 10/1961 yang diganti dgn PP 24/1997 ttg Pendaftaran Tanah dan UU No 4/1996 ttg Hak Tanggungan, hutang piutang dgn jaminan tanah tdk ada artinya apabila hanya dilakukan dgn penyerahan pengelolaan atau penyerahan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah saja, karena:1. Apabila debitur wanprestasi kreditur tdk bisa menjual sendiri scr langsung untuk pelunasan hutang debitur,krn penjualan langsung tdk bisa didaftar akibatnya tdk ada peraligan tanda bukti kepemilikan.

lanjutan2. Menurut Pasal 37 ayat 1 PP 24/ 1997, peralihan hak atas tanah yg dpt didaftar adalah peralihan tanah yang dapay dibuktikan dgn akta PPAT.3. Pasal 39 ayat 1 huruf a dan c PP 24/1997, akta PPAT tentang peralihan hak atas tanah dapat dibuat apabila disertai alat bukti hak atas tanak (sertifikat) asli dan dilakukan oleh yang berhak.

Berlakunya UU 4/1996 ttg Hak TanggunganHutang piutang dgn jaminan tanah hrs dilakukan berdasarkan ketentuan:Berdsrkan Pasal 10 ayat 2 UU 4/1996, pemberian Hak Tanggungan hanya dpt dilakukan dgn akte yang dibuat oleh PPAT.2. Berdsrkan Pasal 13 ayat 1 UU 4/1996, akta PPAT ttg pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan .3. Bdsrkan Pasal 14 ayat 1 jo ayat 2 UU 4/1996, tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan dektum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Berpegang itu apabila debitur wanprestasi kreditur dpt menjual sendiri tanah obyek Hak Tanggungan tanpa mengikut sertakan pemilik.

Perjanjian Semu/ SimulasiPerjanjian yg dibuat berbeda dgn pelaksanaannya

Latar Belakang:Rasa malu dikatakan tdk beriman/ melakukan pekerjaan haramDpt mnghindarkan diri dr PP yg berlaku, takut thd pajak/ cukai yg tinggiMengelabui org lain utk mendapat keuntungan

Setiap perbuatan yg bersifat semu dlm hukum perjanjian adl bertentangan dgn hukum adat

HAK-HAK KEBENDAANDi dlm hukum adat, benda dibagi menjadi 2, yaitu: tanah, & selain tanah.

Hukum adat mengenal asas pemisahan horisontalHukum adat juga mengenal Lembaga Indung dan Magersari.

PERBUATAN TOLONG MENOLONG

Hukum adat membedakan antara perbuatan tolong menolong dan gotong royong.

Perbuatan tolong menolong adl perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan individu

Perbuatan gotong royong adl perbuatan bersama yg ditujukan utk kepentingan umum, seperti bidang agama, adat, sosial, dsb.

Kumpulan Kerja SamaMrpk pekerjaan tolong menolong/ gotong royong yang berlaku/ dibentuk sbg suatu organisasi kerja sama, yg tetap & memiliki susunan pengurusDilihat dr anggotanya ada kumpulan kerja sama tua-tua adat, kaum wanita, muda mudi.Dilihat dr kepentingan ada kerja sama di bidang pembangunan pertanian, perdagangan, seni budaya, sosial agama, dll

HUKUM PERHUTANGAN ADATKumpulan kerja sama

Perhutangan perseoranganTERDIRI DARI:

PERHUTANGAN PERSEORANGANPerutangan antara org satu dgn yg lain secara perseorangan, shg berkewajiban memberikan prestasi balasan.

MACAM-MACAM UTANG PERSEORANGAN:Beri memberiPakai memakai/ pinjam pakaiPinjam meminjamTanggung menanggung

HUKUM PERUTANGAN PERSEORANGANTukar menukarJual BeliTitip MenitipSewa MenyewaKerja MengerjakanUrus mengurusTERDIRI DARI:

Tukar MenukarMeliputi tukar menukar pendapat, perkawinan, & barang dgn nilai sama/ berbeda

Didasarkan pada kesepakatan & pelaksanannya hrs jelas (ada saksi)

Batal jika barang hilang, cacat, ragu-ragu

Jual beliJual Tunai: Jual beli saat penyerahan brg & penyerahan uang scr bersamaanJual Beli Hutang: Penyerahan barang/ uang ditangguhkan kemudian mnrt waktu yg disepakati.Jual Beli Angsur: Pelunasannya dilakukan dlm bbrapa kali angsuran, hak milik telah beralih kpd pembeliJual Beli Titip: Jual beli dgn perantara

Titip MenitipMeliputi penitipan barang, orang, & pesan

Tertitip mjd terhutang utk memelihara, menyimpan, menjaga,/ menyampaikan

Hubungan hukum terjadi krn satu pihak memberi kenikmatan atas barang, & pihak lain mbayar harga kenikmatan tsb.

Kerja MengerjakanDilaksanakan dgn 2 cara:Kerja Upah Mengupah: antara pihak yg berkepentingan dgn pekerja, pembayaran scr harian/ mingguan, sesuai perjanjianKerja Borongan: antara pihak yg berkepentingan dgn pemborong, harga borongan berdasar hasil pekerjaan yg diharapkan