oleh - · pdf filepedoman perilaku *) dimensi nilai pembukaan uud’45 spiritual kultural...
TRANSCRIPT
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Oleh :
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - RI
Dr. Asmawi Rewansyah MSc.
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
ADM
NEGARA
ORGANISASI=
BIROKRASI
MANAGEMENT=
ADMINISTER
WARGA NEG
PEM. NEG
WIL . NEG
KEBIJ.
PUBLIK
CITA2 &
TUJUAN
NKRI
KONS-
TITUSI
NEGARA
DIMENSI
NILAI *) =
PEDOMAN
PERILAKU
*) DIMENSI NILAI
PEMBUKAAN
UUD’45
SPIRITUAL
KULTURAL
INSTITU-
SIONAL
= ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT
DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA)
= ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BNGS
= ALINEA IV (TUJUAN, BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)
PR
OS
ES
INT
ER
RE
LA
SI,
INT
ER
AK
SI,
TR
AN
SA
KS
I
BA
RA
NG
, JA
SA
LA
YA
NA
N &
INF
OR
MA
SI
PU
BL
IK
WARGA
NEG
PEM
NEGPOSISI, PERAN, HAK & KEWAJIBAN
ADMINISTRATOR/LEADERSHIP
NORMA, STANDAR, PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK
= GG
PUBLIC ADMINISTRATION GUIDING VALUES AND PRINCIPLES
= GG
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA(MENURUT UUD 45 + AMANDEMEN)
ADM
NEG
PE
RU
MU
SA
N
PE
NE
RA
PA
N
EV
AL
UA
SIu
P
R
O
S
E
S
P
R
O
S
E
S
2
TATA HUBUNGAN(KOMUNIKASI)
RE
GE
LL
ING
BE
SC
HIK
ING
PR
OB
. SO
LVIN
GE
MP
OW
ER
ING
KIN
ER
JA
Lembaga Administrasi Negara
Republik IndonesiaPARADIGMA (Pgd) OPA
Pdg 1 (1900-1937) dikotomi antara
politik dan administrasi negara.
Pdg 2 (1938-1956) administrasi
negara sebagai ilmu politik.
Pdg 3 (1970-sekarang) administrasi
sebagai ilmu administrasi publik.
NPM = Reinventing Government
melahirkan konsep GG
(enterpreneurial government).
Reagan : government is not
solution to our problem, govern-
ment is the problem.
Paradigma NPM (1992 -2002)
NPS = Government is Us (King &
Sivers, 1998)
Joined up thinking and joined up
action (Stewart et.al., 1999)
Citizens First ! (Denhardt & Gray,
1998)
Paradigma NPS (2003- sekarang)
1) Politik harus memusatkan
perhatian pada kebijakan publik
atau ekspresi kehendak rakyat,
admneg berkenaan dgn
implementasinya.
2) Penyatuan ilmu administrasi ne-
gara dan i. politik (Morsten Marx)
3) Prinsip2 mgt dikembangkan se-
cara ilmiah dan mendalam. Peri-
laku organisasi, analis mgt, pene-
rapan teknologi seperti metode
kuantitatif, analisis sistem, opera-
sional research, econometry dsb
4) Adm publik dgn fokus pada teori
organisasi, teori manajemen dan
kebijakan publik, sedangkan
locusnya kepentingan publik.
1) Catalytic gov. (steering rather than
rowing. Service is rowing)
2) Community owned (empowering rather
than serving)
3) Competitive gov. (injection competiition
in service delivery)
4) Mission’s driven not rule’s driven
5) Customer oriented (meeting the need
of the customer, not bureaucracy)
6) Result oriented (funding outcomes, not
input)
7) Enterprising gov (earning rather than
spending)
8) Anticipatory gov (prevention rather
than cure)
9) Decentralized gov (from hierarchy to
participation)
10)Market oriented (leveraging change
through the market)
Note : Birokrasi yg lamban, gemuk, boros,
inefisien, merosotnya kinerja yanlik.
1) Serve rather than steer
2) Seek the public interest
3) Value citizenship over
entrepreneurship
4) Think strategically, act
demokratically
5) Serve citizen, not customers
6) Recognize that accountability is
not simple
7) Value people, not just
productivity.
Note : Isues tentang justice, equity,
participation, and leadership yg
kurang diperhatikan dalam buku
Reinventing gov.
PARADIGMA OPA, NPM dan NPS
3
Lembaga Administrasi Negara
Republik IndonesiaDari paradigma OPA, utk memba-
ngun/reformasi birokrasi :
1) Administrasi publik harus
dipisahkan dari dunia politik
(dikhotomi AP dgn politik).
2) Tidak memberi peluang pada
Administrator untuk
memperaktekkan sistem
nepotisme dan spoil.
3) Para legislator hanya
merumuskan kebijakan nasional
dan Administrator hanya
mengeksekusinya.
4) Para Administrator selalu
mengutamakan nilai efisiensi
dan ekonomis.
5) Para Administrator diangkat
berdasarkan kecocokan dan
kecakapannya.
6) Metode keilmuan menurut Taylor
harus menggeser metode rule
of thumb.
Dari paradigma NPM, utk memba-
ngun/reformasi birokrasi diarahkan
pada 6 dimensi kunci:
1) Productivity, bgmn pem meng
hasilkan lebih banyak dgn biaya
yg lebih sedikit.
2) Marketization, bgmn pemerintah
menggunakan insentif pasar agar
hilang patologi/penyakit birokrasi
3) Service orientation, program yg
lebih responsif thdp kebutuhan
warga masy.
4) Decentralization, melimpahkan
kewenangan kepada unit kerja
terdepan
5) Policy, bgmn pememerintah
memperbaiki kapasitas
perumusan kebijakan.
6) Performance accountability,
bgmn pem memperbaiki
kemampuannya utk memenuhi
janjinya.
Dari paradigma NPS, utk memba-
ngun/reformasi birokrasi, maka
birokrasi harus berubah
orientasinya, yaitu :
1) Dari paradigma constitutionalism
ke paradigma communitarianism
(Fox & Miller, 1995).
2) Dari institution-centric civil service
ke model citizen-centric
governance (Prahalad, 2005).
3) Perlu diterapkan pola citizen-
centered collaborative public
management (Cooper, at ell.,
2006).
4) Tidak ada tindakan birokrasi yang
memanipulasikan partisipasi
masyarakat (Yang & Callahan,
2007).
4
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
5
Hasil nyata :
1) Aturan yg jelas dan tegas dlm
melaksanakan tugas.
2) Perilaku produktif, juga loyal kpda
pimpinan & organisasi.
3) Perilaku yg impersonal & saklek.
4) Hub kekeluargaan dan kelompok
sosial tidak mendapat tempat.
Hasil nyata :
1) Saving
2) Perbaikan proses
3) Perbaikan tkt efisiensi
4) Peningkatan efektivitas
5) Perbaikan sistem administrasi
seperti : peningkatan kapasitas,
fleksibilitas dan ketahanan
Hasil nyata:
1) Pemerintahan yang lebih
demokratis;
2) Pemerintahan yang desentralistis
3) Terbentuknya civil society
4) Partisipasi masyarakat
5) Pemerintahan yg partisipatif,
transparan dan akuntabel
OPA menghadapi masalah (falla-cies,
pendapat yg keliru), yaitu:
1) Weber yakin bahwa sosok orga-
nisasi birokrasi sangat ideal, pa-
dahal dlm perkembangannya bisa
berubah menjadi sangat kaku, ber-
tele2 dan penuh red tape.
2) Taylor sangat yakin hanya satu cara
terbaik utk melaksanakan tugas,
padahal dlm perkem-bangan zaman
banyak cara lain misalnya hasil
rekayasa teknologi dan kemajuan
ilmu pengetahuan.
3) Wilson lebih cenderung melihat adm
publik sbg kegiatan yg tidak bersifat
politis, padahal dlm kenyataannya
bersifat politis.
NPM menuai kritik, karena :
1) Para elit birokrat cenderung
berkompetisi utk kepentingan
dirinya d/p.kepentingan umum;
2) Public chioce didominasi kepen-
tingan pribadi, shg konsep spt
public spirit & public service
terabaikan.
3) Tidak mendorong terjadinya proses
demokrasi.
4) Pemerataan dan keadilan sosial
sulit terwujud
5) Mengancam citizen selfgover-
nance dan fungsi administrator sbg
servant of public interest.
6) Tidak hati2 akan meningkatkan
korupsi dan orang2 miskin baru.
NPS juga menuai kritik, karena:
1) Hanya cocok untuk negara maju
yang sudah mapan dan
masyarakatnya sudah dewasa
dalam berdemokrasi (tidak maunya
menang sendiri)
2) Etika dlm pemerintahan sudah
mmbudaya dlm kehidupan masy..
3) Sulit diterapkan pada sistem
pemerintahan yang otoriterian
sentralistis.
4) Tidak banyak masyarakat yang
miskin (powerless)
5) Banyak entitas sosial dan
pelayanan publik telah berubah
menjadi entitas bisnis.
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Pelajaran penting dari paradigma
OPA adalah utk membangun
aparatur negara atau reformasi
birokrasi diperlukan:
1) Profesionalitas
2) Penggunaan prinsip keilmuan
3) Hubungan impersonal
4) Penerapan aturan dan
standarisasi secara tegas
5) Sikap yang netral
6) Perilaku yg mendorong/mendu-
kung terjadinya efisiensi dan
efektivitas sumberdaya (4M+T)
Pelajaran penting dari paradigma NPM
adalah dlm membangun aparatur
/reformasi birokrasi harus :
1) Memperhatikan mekanisme pasar.
2) Mendorong kompetisi dan kontrak
utk mencapai hasil
3) Harus lebih responsif terhadap
kebutuhan pelanggan.
4) Bersifat mengarahkan (steering)
d/p. menjalankan sendiri (rowing)
5) Harus melakukan deregulasi;
6) Memberdayakan oprator/pelaksana
7) Mengembangkan budaya
organisasi (corporate cultural)
8) Innovatif dan berjiwa wirausaha;
9) Pencapaian hasil ketimbang
budaya taat asas.
10)Orientasi pada proses dan input.
Pelajaran penting dari paradigma
NPS adalah dlm membangun AN/
reformasi birokrasi harus :
1) Memperhatikan pelayanan kpd
masy sbg warga negara, bukan
sbg pelanggan.
2) Mengutamakan kepentingan
umum.
3) Mengikut sertakan warga
masyarakat (masy tidak dijadikan
penonton)
4) Berfikir strategis dan bertindak
demokratis.
5) Memperhatikan norma, nilai, dan
standard yg ada.
6) Menghargai masyarakat d/p.
manajer wirausaha yg bertindak
seakan-akan uang adalah milik
mereka.
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
OPA LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR POLHUKAM
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
NPM LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR PEREKONOMIAN
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
NPM LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR KESRA 6
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Nilai-nilai dasar konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 belum
teraktualisasi seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-
sa dan bernegara
Proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini belum mene-
mukan format yang sesuai dengan karakteristik bangsa (jati diri dan
etika pemerintahan)
Kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat belum terwujud
Dimensi
Filosofis
UUD 1945
Tatanan kelembagaan pemerintahan negara, baik Pusat Daerah, belum
efektif dan efisien, serta format yang belum tepat
Tata hubungan kerja antar lembaga negara belum terpola/tersusun dg.
baik (termasuk tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemda
provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota)
Belum jelasnya grand design kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
dalam NKRI sehingga memunculkan berbagai persoalan diantaranya pem-
bentukan daerah otonom yang tidak terkendali, konflik kewenangan, perim-
bangan keuangan, kelembagaan dan manajemen kebijakan publik (Ada
2665 Perda bermasalah, sejak otonomi hingga 2008 (LAN, 2008)
Kelembagaan
Negara
DIMENSI ADMINISTRASI NEGARA DAN TANTANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
7
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Pelaksanaan fugnsi-fungsi manajemen pemerintahan belum berdasar pada prinsip prinsip tata
kepemerintahan yang baik (Good Governance) Indeks tata kelola pemerintahan yang baik masih
rendah antara lain ditunjukkan : (Indeks persepsi tindak/praktek korupsi yang masih tinggi dan
pelayanan publik yang buruk)
Pelaksanaan berbagai kebijakan publik sebagian besar belum pro-growth, pro-poor, dan
pro-job
Manajemen kebijakan publik antar intsitusi pemerintahan belum terkoordinasi, terintegrasi, dan
bersinergi (masih kentalnya ego-sectoral dan ego daerah)
Berbagai kebijakan publik belum mendukung pencapaian tujuan dari berbagai kesepakatan/kon-
vensi internasional (MDGs, APEC, Global Warning etc)
Masih lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan dan antar
kawasan Indonesia
Tata Kelola
Pemerintahan
Integritas dan kompetensi penyelenggara negara yang masih rendah
Mentalitas aparatur yang belum berorientasi pada pelayanan publik
Manajemen SDM aparatur yang belum terkelola secara optimal
Kompetensi dan distribusi SDM aparatur belum sesuai dengan kebutuhan
organisasi pemerintahan
Belum terwujudnya meritokrasi, reward dan punishment system dalam
pengembangan SDM aparatur
SDM
DIMENSI ADMINISTRASI NEGARA DAN TANTANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
(Lanjutan)
8
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Karakteristik birokrasi/organisasi bertipe ideal:
> High degree of specialization;
> Hierarchical authority structure with limited areas of responsibility;
> Impersonality of relationships between organizational members;
> Recruitment of officials an the basis of ability and technical knowledge;
> Differentiation of private and official income and fortune and so on.
Pertama, birokrasi diartikan sebagai ”government by bureaus” yaitu pemerintahan biro
oleh pegawai yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan
dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat; pemerintahan birokratik
adalah pemerintahan tanpa partisipasi warga masyarakat/konsumen.
Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu : sifat kaku,
macet, berbelit-belit, berliku-liku dan segala tuduhan/stigma negatif terhadap birpem
Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber
tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Weber dlm buku Guy Peters
(1984: 3) mendefinisikan birokrasi sebagai: ”organization with a pyramidal
structure of authority, which utilize the enforcement of universal and impersonal
rules to maintain that structure of authority, and which emphasize the non-
discretionery aspects of administration.
ARTI BIROKRASI
9
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Mengapa birokrasi pemerintahan perlu direformasi ?
Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa(melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia).
Krisis multi dimensi dimulai sejak Orde Baru, puncaknya pada tahun 1997 danmasih berkepanjangan, termasuk krisis moral (Indonesia paling lamban keluardari krisis).
Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia teratas di Asia.
Millenium Development Goals (Deklarasi PBB No. 55/2000) dimana setiapnegara anggota PBB harus mengurangi warga masy. miskin dan pengangguransebesar 50% pada akhir tahun 2015.
Masih tingginya jumlah penduduk miskin (37,17 juta atau 16,6%) dan jmlhpengangguran terbuka (10,55 juta atau 9,8%) th 2007.
Birokrasi yg ada dewasa ini belum berperan dlm meningkatkan investasi(Menurut IFC, doing business di Indonesia berada pada peringkat 135 dari 175 negara yg disurvey)
Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa(melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia).
Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini belum memenuhi tuntutanmasyarakat, belum terencana secara sistemik, komprehensif dan berdurasijangka panjang (setiap ganti Pemerintah kebijakan reformasi birokrasi dimulaidari awal kembali).
10
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Apa peranan strategis birokrasi dalam
mewujudkan visi dan misi bangsa ?
Perumus kebijakan negara/pemerintah (melaksanakan
peran/fungsi pengaturan/regulasi) agar terwujud kea-manan,
ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam
masyarakat.
Penyedia/produsen dan penyalur barang dan jasa layanan
pemerintah kepada warga masyarakat (melaksanakan
peran/fungsi pelayanan).
Pemberdaya warga masyarakat yg kurang mampu secara
ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor
(melaksanakan peran/fungsi pemberdayaan).
Peran/fungsi pengayoman dan perlindungan warga masyarakat
dari berbagai gangguan.
Peran/fungsi pengelolaan asset/kekayaan negara.
11
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
12
RANCANGAN INDUK REFORMASI BIROKRASI
(GRAND DESIGN)
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025.
Lampiran UU RI No.17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35,
menyatakan:
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah.
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
13
POLITIK
POLITISI
HUKUM
PENEGAK HUKUM
EKONOMI
EKONOM
BUDAYA
BUDAYAWAN
BIROKRASI
LPND
KESET.
LEMTINA
PENEGAK
HUKUM
MINDSETCULTURALSET
SISTEM
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
BIROKRAT
SISTEM
ADMINISTRASI PUBLIK
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Transformasi/perubahan
paradigma sistem pemerintahan
PEMERINTAHAN YANG
OTORITERIAN DAN
SENTRALISTIS
PEMERINTAHAN YANG
DEMOKRATIS DAN
DESENTRALISTIS
PROSES TRANS-
FORMASI
SELAMA 20 THN
Ciri-ciri :
1) Berdasarkan kekuasaan
belaka;
2) Kebebasan pers dan ber-
kespresi dikontrol ketat;
3) Seluruh urusan/kewenang-
an pemerintahan dilaksa-
nakan secara terpusat.
Penciptaan intrumen
hukum sebagai dasar/
fondasi dan acuan dlm
mengarahkan perubahan
yang terencana dan
gradual/bertahap.
Ciri-ciri :
1) Berdasarkan nilai2 dan
prinsip2 demokrasi;
2) Kebebasan pers dan ber-
ekspresi ;
3) Tugas dan kewenangan
pemerintahan terdesen-
tralisasi ke aparat ter-
depan14
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Konsekuensi/prinsip dasar
pemerintahan yang demokratis
Menghormati hak asasi orang lain.
Mau mendengar dan menghargai pendapat orang (tidak
maunya menang sendiri).
Siap menang, tetapi juga siap kalah.
Taat aturan dan hukum.
Fair play (sportif)
Bertanggung-jawab atas semua perbuatan dan tidak
anarkis.
Adanya etika dlm penyelenggaraan pemerintahan
Adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang
bertanggung jawab.15
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Konsekuensi pemerintahan yang desentralistis
(terdesentralisasi)
Adanya kejelasan distribusi kewenangan antar tingkatanpemerintahan
Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahanterdesentralisasi kepada aparat terdepan.
Kelembagaan/organisasi berbentuk piramidal tegak.
Aparat terdepan diberi wewenang untuk mengambilkeputusan administrasi pemerintahan
Desentralisasi disertai dengan penyerahan Pegawai, Pembiayaan/Anggaran dan Peralatan
Adanya perwakilan rakyat (DPRD) yang kapabel.
Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai perumuskebijakan nasional, pembinaan, fasilitasi, standardisasidqan supervisi.
16
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
1. SDM aparatur (Jumlah,
kompetensi, penyebaran
tidak sesuai dengan
kebutuhan. tkt etos kerja dan
kesejahteraan rendah serta
berperilaku koruptif.
2. Kelembagaan/organisasi
(gemuk, tidak proporsional
dan banyak lembaga ekstra
struktural)
3. Ketatalaksanaan atau
business process (bertele-
tele, rumit dan belum ada
SOP).
DIHADAPKAN
PADA
1. Tingginya harap-
an masyarakat
2. Masyarakat yang
tidak sabar
3. Jenuh dgn
pelayanan yg
masih buruk
4. Bosan thd janji2
tanpa realisasi
17
KONDISI OBJEKTIF
BIROKRASI PEMERINTAHAN
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
1. Birokrasi yang bersih (bebas dari praktek KKN melalui pembenahan
sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai,
peningkatan pengawasan dan penegakan hukum)
2. Birokrasi yang efisien dan efektif (dilakukan melalui program
penghematan penggunaan sumberdaya, metoda dan waktu)
3. Birokrasi yang transparan (pembukaan ruang publik dan publik dapat
mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum
4. Birokrasi yang melayani (pengubahan birokrasi yg primordialisme atau
minta dilayani menjadi birokrasi yg melayani masy.)
5. Birokrasi yang terdesentralisasi (pendelegasian kewenangan
pengambilan keputusan kepada aparatur terdepan)
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
ADALAH MEMBANGUN/MEMBENTUK :
18
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
1. Pembangunan kepercayaan masyarakat (public trust building), melalui
program : (1) pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) peningkatan kualitas
pelayanan publik termasuk pelayanan investasi.
2. Pemberdayaan masyarakat (empowering people), melalui program : (1)
pengentasan kemiskinan; (2) pengentasan pengangguran; (3) peningkatan daya
beli/pendapatan masyarakat; (3) peningkatan tanggung-jawab sosial korporasi
(Coporate social responsibility).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui
program: (1) peningkatan transparansi publik,(2) peningkatan public private
partnership; (2) peningkatan pengawasan masyarakat.
4. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), melalui
program: (1) pencegahan kerusakan lingkungan hidup; (2) pencegahan kemerosotan
daya dukung lahan.
5. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui program: (1) Diklat aparatur (diklat
kepemimpinan, dalam dan luar negeri); (2) penegakan etika jabatan/ profesi; (3)
pengembangan budaya kerja/org; (4) pengembangan teknologi informasi; (5)
penegakan disiplin dan (6) peningkatan kesejahteraan pegawai.
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI
19
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
PRINSIP REFORMASI BIROKRASI
1. Peningkatan kinerja dari unit kerja dan profesionalisme SDM aparatur
2. Penghematan : - men
- money
- material
- method
- time
3. Bukan sekedar menaikan gaji
Pendapatan ditingkatkan dan
Pengawasan diketatkan
4. Kenaikan Gaji PNS
Bersifat nasional akan mengalami perbaikan secara mendasar
dan menyeluruh, sekarang rata-2 naik 15-20 % / tahun.
5. Sistem remunerasi dan Tunjangan Kinerja (reward)
Kepada mereka yg berprestasi, equal work for equal pay (nanti berlaku bagi seluruhpegawai berdasarkan harga jabatan)
SOP (Business Process) yg jelas dan
menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi
Output : ditingkatkan
20
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
1.Tahap pertama, membangun kepercayaan publik.
Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui
best practices dan OSS serta pemberantasan korupsi.
2.Tahap kedua, meningkatkan kinerja investasi.
Difokuskan peningkatan investasi baik dalam rangka PMA
dan PMDN
3.Tahap ketiga, pembentukan pilot project reformasi
birokrasi (2007-2025)
Tahun 2007 diprioritaskan kepada MA, BPK, Depkeu dan
Kementerian PAN21
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
1. Performance review (penilaian/evaluasi kinerja)Evaluasi tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas seluruh satuanorganisasi, termasuk identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, sertaapa yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga.
2. Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi Kementerian/Instansi/Pemda masing-masing (s.d thn 2015 atau 2025).
3. Penyempurnaan ketatalaksanaan (business process of core business)Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih efisien danefektif dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi
4. Analisis Jabatan dan Evaluasi JabatanPenyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi jabatan, pengukuranbeban kerja, klasifikasi jabatan, persyaratan/kompetensi jabatan, jobgrading dan job pricing.
5. Penyempurnaan Manajemen SDM Aparatur (assesment center).6. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) setiap jabatan/unit kerja.7. Evaluasi pelaksanaan langkah2 reformasi birokrasi (baru mengajukan
usulan perbaikan remunerasi atau tunjangan kinerja/jabatan).
LANGKAH PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI INSTANSI
22
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Dihadapkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan negara.
Dihadapkan oleh sistem kerja lama dgn manual
Yang tidak kompeten atau tidak mampu, tidak punya keahlian/ketrampilan akantersingkir atau risih sendiri, karenanya resistensi pasti sangat tinggi
Bahwa dengan hanya menaikan gaji seperti yang selama ini berlaku, tidakmembawa dampak, atau efek bagi peningkatan kinerja, apalagi selalu diikutitingginya tingkat inflasi/peningkatan inflasi.
Sudah saatnya kita bertekad mengakhiri :
a. perilaku koruptif (spt: menunda-nunda pelayanan, tidak disiplin dsb)
b. PGPS
c. 8.0.2 (disguise unemployment)
d. like and dislike
e. ketidak adilan
Sudah saatnya kita berani memulai mengambil dan menanggung resiko, kon-
sekuensi/dampak reformasi birokrasi (kalau sungguh2 mau reformasi birokrasi)
Reformasi birokrasi akan banyak resistensi, sangat sensitif dan beresiko.
HAMBATAN REFORMASI BIROKRASI
23
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Ada perencanaan (grand design melalui white paper) yg dibuat th 2002
Seleksi pegawai (melalui assesment center)
S.O.P. yang mempermudah dan mempercepat penyelesaian dokumen.
Pilot project utk 18 KPPN yg semula 1415 peg, sekarang cukup 512 saja
Penghasilan ditingkatkan Target pendapatan negara
Pengawasan diketatkan ditingkatkan.
Kelebihan Pegawai :
a. Disalurkan ke Instansi lain atau ke Pemda
b. Dialihkan ke Jabatan lain seperti : Penyuluh Keuangan
c. Pensiun dini
d. Golden Shake hand
CONTOH : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DEPARTEMEN KEUANGAN
24
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali
perubahan itu sendiri, dan
Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu
kaum jika bukan kaum itu sendiri yang
mengubahnya.
25