oktober 2013

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 74 / Oktober 2013

T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

MEDIAKEUANGAN

ISSN 1907-6320

VOLUME VIII | NO. 74 / OKTOBER 2013

Foto: Anas Nur Huda

MediaKeuanganVol. VIII | No. 74 / Oktober 2013

2

daftar isiLINTAS PERISTIWA (6-7)

WAWANCARA9 Pelayanan Prima Budaya Kita

REPORTASE11 Jemput Bola di Tanah Minang

14 Si SINTAL di Pelabuhan Panjang

17 Tulus Melayani Tanpa Gratifikasi

20 Berkarya Setulus Hati, Terus Inovasi

23 Berkarya dan Berprestasi dengan

Semangat “Batikku”

26 KPP Pratama Purwokerto, Jagoan dari

Kota Satria

29 Nasib Rp65 Triliun di Tangan 59

Orang

32 Melayani dengan CeRMAT

Berkarakter

35 One Stop Service untuk Stakeholders

38 Mencuri Hati Stakeholders

41 Inspirasi dari Celebes

BUNG PISKAL (47)

Ilustrasi CoverDewi Rusmayanti

3MediaKeuangan


T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

MEDIAKEUANGAN

ISSN 1907-6320

VOLUME VIII | NO. 74 / OKTOBER 2013


4

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Henny (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

@KemenkeuRI

www.kemenkeu.go.id

Pelayanan Prima yang Membudaya

Kabar baik datang dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka baru saja meraih penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2013

peringkat Bronze sebagai Most Trusted Public Institution kategori Kementerian oleh Lembaga Independen MarkPlus Insight. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan berdasarkan hasil survei terhadap instansi Layanan Publik di Indonesia yang diadakan oleh MarkPlus Insight bersama Marketeers pada medio September 2013.

Responden survei adalah masyarakat umum di enam kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Para responden percaya bahwa DJP terpercaya dalam mengumpulkan dan mengadministrasikan uang pajak. Kepercayaan itu menjadi amat penting bagi DJP, pada khususnya, dan Kementerian Keuangan, pada umumnya, dalam memberikan pelayanan prima yang membudaya kepada masyarakat.

Menjadikan pelayanan prima sebagai budaya adalah tekad seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lain. Bukan hanya di kantor pusat, tekad itu menjalar hingga ke kantor-kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya hal itulah yang tampak ketika Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tahun 2013 mengunjungi 12 kantor vertikal terpilih dari DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sepanjang bulan Juli-September lalu.

Selain membudayakan pelayanan yang prima, kegiatan tahunan penilaian KPPc memiliki tujuan-tujuan lain yang sama penting. Kegiatan ini

dapat memicu jajaran kantor vertikal untuk terus membangun semangat dalam mengabdi kepada ibu pertiwi, mendorong kreativitas pelayanan, dan menumbuhkan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1999, kegiatan penilaian KPPc telah melahirkan model-model kantor pelayanan yang profesional, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan dapat dicontoh oleh kantor pelayanan lain. Bagi jajaran pimpinan Kemenkeu, kegiatan ini juga dapat menjadi feed back (umpan balik) dan kerangka acuan dalam menentukan berbagai kebijakan untuk kemajuan di tahun-tahun yang akan datang.

Penganugerahan penghargaan bagi pemenang penilaian KPPc akan dilakukan pada saat upacara peringatan Hari Oeang pada tanggal 30 Oktober. Menteri Keuangan secara langsung akan menyerahkan plakat dan hadiah kepada kepala kantor terbaik. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh kepala dan jajaran kantor pelayanan yang terpilih, Media Keuangan membuat edisi khusus Profil Kantor Pelayanan Percontohan 2013. Semoga kedua belas profil kantor pada edisi ini dapat menginspirasi kepala dan jajaran pegawai kantor-kantor vertikal lainnya dan juga tentunya para pembaca.

Selamat membaca!

Redaksi

5MediaKeuangan


Lintas Peristiwa

1 /10Presiden Republlik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melantik Mahendra Siregar sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bambang Brodjonegoro sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta ini diawali pembacaan surat keputusan presiden terkait pengangkatan kedua pejabat tersebut. Selanjutnya, dilakukan acara inti yakni pengambilan sumpah yang dipandu oleh Presiden RI. Sebelumnya, Kepala BKPM dijabat Chatib Basri yang kini menjabat Menteri Keuangan. Adapun Bambang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sementara, Mahendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan

Presiden RI Lantik Wamenkeu Baru

26 /9Kementerian Keuangan bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Government Partnership Fund (GPF) menyelenggarakan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics/Statistik Keuangan Pemerintah) di Bali. Lokakarya yang dihadiri oleh 112 orang perwakilan stakeholders statistik keuangan pemerintah ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mewujudkan harmonisasi akuntansi berbasis akrual dengan GFS. Kedua, memperkenalkan implementasi GFS di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi atas permasalahaan yang timbul dalam praktik penyusunan Laporan GFS di Indonesia. Terakhir, meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan aspek praktis penerapan GFS di Indonesia.

ASEAN dan Australia Tingkatkan Pemahaman Statistik Keuangan Pemerintah

TeksNovita Hapsari

TeksIin Kurniati


6

2 /10Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengadakan Rapat Kerja Terbatas Bidang Penilaian tahun 2013 di Jakarta. Menteri Keuangan, Chatib Basri yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya peran penilai pemerintah yang dapat memberikan opini nilai wajar atas aset. Nantinya ke depan, opini tersebut dapat dijadikan dasar bagi stakeholders untuk pengambilan keputusan. Menurutnya, melalui peningkatan kapasitas penilai pemerintah diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, efektif dan efisien.

Pentingnya Peran Penilai Pemerintah

TeksHanip Ibrahim

4 /10

7 /10

Menteri Keuangan meresmikan tempat layanan VAT (Value Added Tax) Refund for Tourist di Bali. Pembukaan tempat layanan VAT ini ditujukan untuk memudahkan turis asing dalam pengembalian (refund) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang yang dimanfaatkan di luar negeri. Layanan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan international fairness practice pajak atas konsumsi. Melalui layanan VAT Refund for Tourist diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, serta mampu mendukung peningkatan perdagangan internasional

Menkeu Resmikan Layanan VAT Refund for Tourist di Bali

Menteri Keuangan Indonesia, Chatib Basri berkesempatan menjadi satu dari tiga pembicara pada dialog sesi ketiga dalam APEC CEO Summit 2013. Ketiga pembicara lainnya yakni Presiden Chile Sebastian Pinera, CEO Sanofi Chris Viehbacher, dan Ketua Dewan Pengawas Basic Element Company Oleg Deripaska. Dalam acara yang berlangsung lalu di Nusa Dua, Bali ini mengambil tema ‘The Outlook for Global Growth: Evaluating Future’. Dalam dialog tersebut, Menkeu menyatakan bahwa Indonesia memiliki profil yang bagus; new consuming class; serta banyaknya business opportunity.

Menkeu Jadi Pembicara dalam APEC

TeksAnas Nur Huda

TeksAnas Bur Huda

7MediaKeuangan



8

9MediaKeuangan


Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Charmeida Tjokrosuwarno mengungkapkan bahwa

Kementerian Keuangan perlu membuat standardisasi pelayanan di kantor vertikal. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan dilaksanakannya kembali Penilaian Kantor Penilaian Percontohan (KPPc). Ditemui Media Keuangan di ruang kerjanya, Ketua Tim Penilai KPPc 2013 itu menceritakan bagaimana proses penilaian ini sejak awal pembentukan tim, hingga

Pelayanan Prima Budaya Kitapengalaman-pengalaman menarik yang ditemui saat melakukan penilaian ke beberapa daerah. Berikut petikan perbincangan selengkapnya.

Apa perbedaan penyelenggaraan kegiatan penilaian KPPc tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?

Secara regulation, aturannya memang ada perubahan. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 27 tahun 2010. Kemudian peraturan tersebut diubah lagi dengan Permenpan-RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Kita sebagai Kementerian perlu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam petunjuk atau pedoman penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc). Implementasi tersebut ada di dalam KMK 128 tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan, supaya selaras dan sejalan dengan aturan Kemenpan-RB tadi.

Kemudian Kementerian Keuangan ini kan role-nya mengelola keuangan negara. Di balik itu sebenarnya kita juga punya peran yang tidak secara eksplisit yaitu membantu dalam konteks NKRI dan juga dalam konteks representasi Kementerian Keuangan di daerah: menjadi jendelanya Kementerian Keuangan di daerah. Ketika kita berbicara perbendaharaan misalnya. Fungsi KPPN di daerah itu bukan hanya sekedar mempermudah dan mempercepat pencairan DIPA di daerah, bukan itu saja. Wujudnya memang seperti itu tapi di sisi lain ini menunjukkan bahwa Kemenkeu itu bukan hanya membagi uang saja, tapi memastikan dana itu—yang setiap rupiahnya kita kumpulkan dari pajak—sampai ke masyarakat. Ini menunjukkan penilaian kantor percontohan dan betul-betul mempunyai sebuah kerangka berfikir tidak hanya mengikuti aturan Kemempan-

RB, tapi kita jalankan dengan semangat seperti itu. Sehingga ketika kita menilai, penilainya harus Eselon II dan jumlahnya harus ganjil.

Tahun ini ada beberapa kantor yang tergolong jauh dari kota besar dan masuk kedalam 12 Kantor yang dinilai. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Dalam proses seleksi, kita mengombinasikan metode top down dan bottom up. Top down kita pakai dalam konteks kerangka penilaian beserta seluruh parameternya. Bottom up-nya digunakan dalam dalam hal kami meminta unit-unit Eselon 1 memilih atau mengusulkan 3 kantor. Jadi tiga itu sudah hasil seleksi dari masing-masing unit.

Berdasarkan seleksi oleh masing-masing unit tadi, tahun ini ada kantor di kota Bangko, Tembilahan, Purwokerto, Bojonegoro. Unit-unit berfikir bahwa ini tidak terbatas pada dimensi kalau di kota itu selalu lebih bagus. Ini adalah salah satu dorongan kepada teman-teman di daerah bahwa mereka bisa bersaing dan bisa lebih baik dari yang di kota. Jadi semua kantor memiliki kesempatan untuk berkompetisi.

Apa saja instrumen penilaian yang digunakan pada tahun ini?

Kita, tim penilai, sebenarnya tidak sepenuhnya menilai dalam arti yang riil. Kita panggil stakeholders masing-masing kantor, baik personal maupun korporasi. Kita tanyai mereka satu-satu dan terbuka. Contohnya saat saya melakukan penilaian di salah satu KPPN, salah satu stakeholders-nya kan ada bank. waktu itu Bank Mandiri saya tanya, “Kalau saya kasih skala 0-100, kalau bank mandiri pelayanannya 100, kalo di KPPN tersebut berapa?” Mereka jawab 100. Jadi standar kita sudah sama. Misalnya mereka menilai set up ruangannya atau fasilitasnya. Ada juga kan kantor yang menyediakan air minum. Mereka juga bilang kalau pun harus beli mereka juga nggak masalah. Kembali

Pelayanan yang prima itu bukan tujuan, namun harus menjadi budaya kita sehari-hari.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Charmeida Tjokrosuwarno


10

ke pertanyaan tadi, jadi secara penilaian juga berbeda. Bukan hanya elemen-elemen yang sesuai dengan petunjuk Kemenpan-RB, di balik itu, kita menilai transparansi kita, akuntabilitas kita, juga service excellence.

Memang sebagian besar adalah guidance dari Kemenpan-RB. Tapi dalam perjalanan penilaian kita berfikir di luar yaitu inovasi dan kreatifitas. Kemudian di elemen tertentu ini melibatkan kearifan lokal, misalnya kultur atau budaya. Itu penting karena temen-temen yang ada di daerah juga merasa menjadi bagian dari daerah itu, sementara masyarakat di daerah itu juga merasa bahwa Kemenkeu ini milik mereka. Beberapa kantor mengakomodasi kultur kearifan lokal, misalkan di KPP Madya Makasar memakai slogan The Spirit of Celebes. Di KPPN Bangko kemarin juga kami berpantun ria pada saat penilaian.

Sampai sejauh mana proses penilaian KPPc?

Sebenarnya sudah pleno, kita sudah bahas siapa yang terbaik. Dulunya saya berfikir bahwa dari masing-masing terbaik empat unit itu—DJP, DJBC, Ditjen Perben, DJKN—kita kompetisikan lagi untuk mencari best of the best. Tapi ternyata nggak bisa apple to apple. Misalkan DJBC, mereka lingkupnya internasional sedangkan Ditjen Perbendaharaan sebatas Kementerian/Lembaga (K/L). Di dalam elemennya juga DJBC bisa dapat iso dan itu penting. Sementara KPPN tidak harus.

Bagaimana antusiasme para Kepala Kantor yang dinilai?

Sangat antusias. Penilaian ini juga membuat mereka merasa selalu menjadi bagian dari Kemenkeu. Walupun secara fisik jauh, tetapi paling tidak jarak itu tidak membuat jauh di hati.

Apa saja hal-hal menarik yang ditemui Tim Penilai sepanjang melakukan proses penilaian KPPc?

Inovasi tadi, menurut saya itu menarik sekali. Ternyata kita di pusat ini harus banyak belajar dari teman-teman di daerah di

banyak hal. Misalnya kreatifitas dan inovasi. Di padang kemarin mobil yang harusnya di hapus bukukan, selama menunggu proses hapus buku yang memakan waktu lama, itu dalam keadaan yang desperate malah timbul kreativitas. Jadi akhirnya mobil tersebut dimanfaatkan jadi mobil service keliling.

Kemudian kebersamaan dan semangat melayani di kantor-kantor daerah. Di Purwokerto jumlahnya 90-an kan cukup banyak. Dengan jumlah yang besar ini ternyata mereka juga bisa membangun kebersamaan. Teamwork-nya bagus. Setiap minggu kumpul. Dan sebagainya. Berbeda dengan kita di pusat ini. Coba saja di lift, bisa saja saya lupa sama mbak-masnya. Kita merasa berada di comfort zone malah nggak kreatif. Itu beberapa catatan ya selain tadi kultur, kreatifitas, mengkombinasikan nilai-nilai budaya dalam pelayanan. Ini kan memberi nilai kepada Kemenkeu kepada masyarakat di daerah.

Ada ketimpangan nggak di daerah, kota besar?

Secara fisik tidak ada. Fasilitas juga lengkap. Di KPPN Bangko contohnya, ada fasilitas wifi untuk stakeholders. Pelayanan via sms juga ada. Misalnya K/L memasukkan berkas SP2D bisa ditinggal. Nanti kalau sudah selesai bisa di sms. Kalo mengandalkan surat menyurat bisa mingguan itu, tapi dengan adanya sms jadi cepat sekali. Saya rasa nggak ada perbedaan. Secara semangat juga tidak ada perbedaan.

Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Tim Penilai?

Kendalanya ada di kita, tim penilai. Di awal kita sudah membuat perencanaan mengundang semua tim penilai. Kita bicarakan jadwalnya. Kendalanya adalah kesibukan di luar penilaian ini. Jadwal yang sudah diplot sejak awal, di last minute tiba-tiba batal karena ada agenda mendadak, situasinya nggak memungkinkan karena pekerjaan lain.

Tapi kalau secara general, kita sudah berjalan sesuai aturan yaitu penilai minimal eselon II. Parameter juga jadi kendala. Alat ukur yang

diberikan oleh Menpan sebenarnya sudah cukup. Walaupun kita harus mendalami sendiri ya. Tapi kadang kita kembangkan sendiri. Misalnya saya memberi pertanyaan kepada salah satu pegawai paling muda, paling baru. Saya beri pertanyaan ternyata jawabannya bagus sekali. Ibaratnya kan dia paling sedikit pengalaman di situ tetapi sudah bagus sekali, apalagi yang senior.

Idealnya tim penilai yang terdiri dari 3 orang itu sudah fix orangnya dan melakukan penilaian terhadap 3 kantor dari 1 unit yang sama. Misalnya saya menilai pajak semua. Kita lebih bisa membandingkan dari tiga ini yang terbaik yang mana.

Bagaimana harapan Anda ke depan dengan adanya program ini?

Idealnya kan semua kantor Pelayanan Kementerian Keuangan mempunyai standar pelayanan yang sama. Karena baik secara kultur, secara standar pelayananya, serta service level agreement-nya itu juga sama. Saat penilaian itu kan menurut saya moment of truth seperti saat kita ujian. Kalau pas ujian kita sehat hasilnya akan berbeda kalau saat ujian kita sedang sakit atau capek, bahkan mengantuk.

Tapi pertanyaannya apakah ketika momen itu tidak bagus akan menunjukkan bahwa seluruh kerja kita selama ini tidak bagus, kan tidak kan? Makanya ini kualitas pelayanan itu harus di maintain setiap tahun. Jangan sampai mereka membuat mempersiapkan, memperbaiki pelayanan hanya untuk lomba ini saja. Tapi memang pelayanan yang bagus itu menjadi kehidupan sehari-hari kita. Jadi ibaratnya mau dinilai kapan saja tidak ada masalah. Memang tetap bagus.

Saya berharap Sekretariat Jenderal sebagai prime mover agar kinerja maupun pelayanan khususnya disemua kantor mempunyai standar yang sama. Di semua itu tadi baik di Jakarta, mau di Sorong, mau dimana itu sama. Dan itu menjadi sehari-hari bukan untuk lomba tadi. Mungkin yang terakhir saya sampaikan tadi ya. Intinya adalah Pelayanan yang prima itu bukan tujuan, namun harus menjadi budaya kita sehari-hari.

Padang,Sumatera Barat

Demi melaksanakan tugas mengelola kekayaan negara di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan memiliki unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah.

Begitupun di Padang yang menjadi daerah rentan guncangan, DJKN mendirikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada tahun 2006, kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N). Kemudian, KP3N berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) pada tahun 2002. Baru pada tahun 2007, KP2LN berubah menjadi KPKNL Padang.

Hari itu 30 September 2009, dilepas pantai Sumatera Barat, sekitar 50 km barat laut kota Padang terjadi gempa berkekuatan 7,6 skala Richter. Retakan yang memanjang pada permukaan tanah, turunnya permukaan tanah hingga mengakibatkan amblas dan miringnya bangunan merupakan pemandangan pertama terlihat saat itu.

Begitupun dengan KPKNL Padang, rusak berat merupakan dua kata yang paling dapat mendeskripsikan kondisi bangunan itu pasca gempa. Seluruh kegiatan KPNKL seketika terhenti dan tak dapat

dilanjutkan. Beberapa waktu kemudian diputuskan bahwa segala aktivitas KPKNL Padang terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

Kala itu, KPKNL Padang menempati lantai dua gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. Meskipun belum memiliki kantor sendiri, KPKNL Padang tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholders. Akhirnya, pada tahun 2011, KPKNL Padang mulai menempati gedung baru yang sudah dibangun satu tahun lalu.

Di mana harga karangan sajakbukan dalam maksud isinya

dalam bentuk kata nan rancak dicari timbang dengan pilihnya

Kata rancak dalam puisi karya Sanusi Pane ini mungkin menjadi filosofi tersendiri bagi KPKNL Padang dalam melaksanakan tugasnya. Rancak yang berarti Ramah, Aman, Nyaman, Cerdas, Akurat dan Kesempurnaan merupakan prinsip yang dipegang kantor yang memiliki 11 kota/kabupaten wilayah kerja.

Kesebelas cakupan kerjanya terdiri dari 4 kota dan 7 kabupaten. Keempat kotanya meliputi Kota Padang, Pariaman, Solok dan Sawah Lunto. Sedangkan ketujuh kabupaten meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Kepulauan Mentawai.

Sejak dimulainya penertiban aset sekitar tahun 2007, KPKNL Padang telah melakukan inventarisasi dan penilaian aset negara di seluruh satker tersebut. Sejak saat itu berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada stakeholders. Kerja keras KPKNL Padang terbukti dari capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) KPKNL Padang yang tertinggi di antara lima kantor pelayanan. Hasil NKO yang nilainya di atas rata-rata ini merupakan parameter yang mengukur kualitas kinerja KPKNL. Pantaslah rasanya, sekitar tahun 2010 lalu kantor ini dipilih DJKN menjadi kantor teladan.

Jemput Bola di Tanah MinangBerada di antara pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia serta patahan Semangko dan patahan Mentawai, yang merupakan daerah seismik aktif. Inilah alasan, wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tak terkecuali dengan kota Padang, daerah yang terletak dipantai barat pulau Sumatera ini juga menjadi area rawan gempa.

11MediaKeuangan


Inilah latar belakang dipilihnya KPKNL Padang menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik Tahun 2013. Ketua Tim Penilai, Ilhamsyah memaparkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur pelayanan yang diberikan pemerintah. Dirinya berharap penilaian ini menjadi motivator untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Harapan dari penilaian ini adalah memberikan apresiasi kepada kantor pelayanan terkait, memotivasi aparatur untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan, dan perbaikan pelayanan publik. Tentunya hal tersebut tidak hanya berhenti pada event ini saja, tapi akan menjadi habit pagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” paparnya.

Selaras dengan Ilhamsyah, Kepala KPKNL Padang, Surya Hadi mengungkapkan bahwa keterpilihan kantornya menjadi KPPc merupakan suatu amanah, kepercayaan, kebanggaan sekaligus tantangan tersendiri. “Ini memacu kita karena tentunya kita ingin menunjukkan bahwa memang kita

bisa memberikan segala-galanya. Baik (sisi) prestasi, budaya kerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) agar kita lebih terpacu,” ungkap Surya.

Surya mengibaratkan bahwa bekerja di kantor bagaikan tinggal dalam satu rumah. Rumah ini sebaiknya dirawat dan dijaga, bukan sekedar dikotori semata. Sama halnya dengan bekerja, jika merasa memiliki maka setiap perkerjaan akan terus dilaksanakan dengan baik. Karenanya, tutur Surya, pihaknya telah menyiapkan sejumlah inovasi untuk memuaskan stakeholders.

InovasiPenduduk tanah Minang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Wajar rasanya bila budaya Minangkabau melekat erat dalam berbagai sisi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dengan KPKNL Padang yang memadukan unsur budaya setempat dengan terobosan di sisi layanan unggulannya.

Datuk adalah gelar adat yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suku Minangkabau dan disetujui sampai ke

tingkat rapat adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari. Gelar yang diberikan pemuka adat ini sangat dihormati dan hanya dipakai oleh kaum lelaki Minang yang akan atau telah menjadi pemangku adat.

KPKNL Padang mengadopsi istilah Datuk dalam inovasi layanannya, khususnya pada terobosan dibidang sistem teknologi informasi. Datuk atau Data Akses Terpadu KPKNL Padang merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan berbagai data.

Data tersebut berupa informasi mengenai seluruh layanan KPKNL Padang, visi-misi, Standard Operating Procedure (SOP) unggulan, serta profil dari seluruh pegawai dari masing-masing seksi beserta bidang kerjanya. Melalui aplikasi ini, stakeholders akan mendapatkan informasi dengan mudah, cepat, dan tanpa dipungut biaya.

Disamping itu, aplikasi Datuk juga memberikan informasi mengenai aktivitas pelelangan, rekonsiliasi Simak BMN dan pelayanan email online. Melalui email online maka stakeholders dapat melakukan konsultasi terkait sertifikat tanah, pelelangan


12

punya core business berbeda. Ibarat pasien, sakit didatangi dokter kan enak sekali. Tidak ada biaya dan tenaga, gratis lagi. Bagaimana bersinergi menggunakan nilai-nilai kementerian keuangan dengan nilai integritas yang tinggi,” ujar Surya.

Surya menerangkan dengan rinci upaya jemput bola yang dilakukan pihaknya. Misalnya mereka mendatangi stakeholders di Kabupaten Dharmasraya yang letaknya berbatasan dengan Jambi dan membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menempuhnya. KPKNL Padang menggunakan mobil hijau seperti kantor pos keliling untuk membuka jasa layanan ditempat serta menyediakan meja brosur. Baru setelah sampai dilokasi, KPKNL Padang melakukan sosialisasi seperti sosialisasi penggunaan aplikasi Mantap, penilaian, piutang, penghapusan aset hingga rekonsiliasi Simak BMN.

Selain itu, KPKNL Padang juga mendatangi stakeholders memiliki catatan khusus, misalnya stakeholders yang belum membuat laporan rekonsiliasi atau memproses sertifikasi tanah. KPKNL akan menanyakan

kesulitan apa yang dihadapi stakeholders. Kemudian, KPKNL akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

Secara umum, hingga Agustus 2013 seluruh program kerja sudah mencapai target, kecuali lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 tentang jenis dan tarif PNBP, akan terjadi kenaikan bea lelang. Kenaikan tarif ini diperuntukkan bagi bea lelang penjual dan bea lelang pembeli khususnya untuk lelang non eksekusi sukarela.

Hal ini menyebabkan Balai Lelang lebih memilih pejabat lelang kelas II daripada KPKNL dengan biaya lebih murah dan efeknya bagi KPKNL yakni berkurangnya target pendapatan. Untuk itu, KPKNL Padang melakukan penggalian potensi lelang ke sejumlah kalangan seperti penggalian potensi lelang hak tanggungan ke perbankan BUMN/BUMD/swasta. Disamping itu, dilakukan juga penggalian potensi lelang rampasan ke kejaksaan, lelang sitaan ke kepolisian dan pengadilan serta lelang penghapusan ke BUMN/BUMD/swasta/Instansi Pemerintah.

HarapanKetika ditanya harapan, ke depan Surya berharap KPKNL Padang dapat terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Pihaknya juga selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik dilandasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Diakui Surya, KPKNL Padang juga rutin berkomunikasi, berdiskusi, meminta arahan dan petunjuk dengan Kantor Wilayah.

Dukungan koordinasi yang baik dengan Kanwil dan respon positif dari stakeholders, dirinya optimis bahwa KPKNL Padang akan menjadi lebih baik. “Kita berharap menjadi yang terbaik dari yang baik, terpacu di sana. Saya selalu mengatakan (bukan) reward itu urusan nanti yang terpenting kita optimal laksanakan (tugas) dan tetap semangat,” pungkas Surya.

atau pengaduan. KPKNL Padang juga menggunakan jasa sosial media seperti skype berbasis voice maupun facebook. Sosial media ini digunakan untuk melakukan komunikasi langsung antara pegawai KPKNL Padang dengan stakeholders di berbagai pelosok daerah.

Tersebarnya wilayah kerja KPKNL Padang menjadi satu tantangan tersendiri bagi kantor yang hanya memiliki 32 orang pegawai. Menurut Surya, guna mengatasi hal tersebut, pihaknya mengeluarkan inovasi Tim Keliling Terpadu Pelayanan Kekayaan Negara (TKTPKN). Tempat kegiatan TKTPKN dibagi ke dalam tiga cluster pelayanan yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali di ketiga cluster tersebut.

Berkat layanan itu, KPKNL Padang berupaya memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders yang memiliki jarak yang jauh dari kantor. Dengan kata lain, KPKNL Padang melakukan usaha “jemput bola” dengan mendatangi stakeholders.

“KPKNL seperti holding company, kita ada empat seksi operasional, masing-masing

Tidak hanya berhenti pada event ini saja, tapi akan menjadi habit pagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala KPKNL Padang, Surya Hadi

13MediaKeuangan


Tembilahan, Riau

Inovasi Unggulan KPPBC di PedalamanRute penerbangan Jakarta-Pekanbaru yang ditempuh Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) mesti ditambah dengan delapan jam perjalanan darat untuk bisa mencapai Tembilahan, sebuah kota di Provinsi Riau. Jalanan yang dilewati tak banyak yang rata. Hamparan perkebunan sawit dan rumah-rumah penduduk di daerah rawa bergantian mengisi pandangan mata. Disinilah berdiri salah satu KPPc 2013, yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Zaki mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukan dalam rangka penilaian KPPc 2013 merupakan kelanjutan dari grand design pembentukan kantor modern sejak tahun 2012.”Berawal dari hal tersebut, kami menyempurnakan kantor ini menjadi lebih sesuai dengan visi dan misi DJBC secara aplikatif,” kata Zaki. Banyak inovasi yang dilakukan, antara lain dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang mempunyai nilai lebih dan representatif, melakukan training mandiri untuk pegawai, dan juga membuat aplikasi mandiri yang terintegrasi ke setiap unit yang bernama Customs Tembilahan Integrated Application (CTIA).

CTIA adalah suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh pegawai KPPBC Tembilahan. Tujuannya untuk mendukung pelayanan permohonan, pekerjaan pelaporan, dan evaluasi monitoring GKM. Saat ini CTIA terdiri atas 6 modul aplikasi, yaitu modul penerimaan/ monitoring tata naskah dinas masuk-keluar, modul perizinan bongkar, timbun dan muat, modul monitoring pelayanan kawasan berikat & Kelapa X-Press, modul penerimaan perbendaharaan, modul pemantauan janji layanan (GKM), dan modul analisa keberangkatan & kedatangan sarana pengangkut.

“Kata orang, Tembilahan itu singkatannya Tempat Pembinaan Latihan Harus Tahan,” gurau Kepala KPPBC Tembilahan, Zaki Firmansyah, ketika menerima wawancara Media Keuangan awal September lalu. Meskipun sepanjang hari

itu mesti melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan anggota Tim Penilai KPPc—sempat pula terjadi insiden listrik padam di tengah-tengah acara, tak tersirat kelelahan di wajah Zaki. Menurut Zaki, keterpilihan KPPBC Tembilahan sebagai salah satu KPPc Tahun 2013 merupakan sebuah amanah besar sekaligus tantangan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).”Intinya kami selalu berusaha menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholders,” ungkap Zaki. Strateginya adalah dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.


14

Tempat jauh bukan hambatan Selain terus mencoba berinovasi, KPPBC Tembilahan juga secara aktif menjalankan kegiatan-kegiatan yang selama ini telah ada. Program penyuluhan dan sosialisasi, baik Customs Visit to Customers, Customs Goes to School, Customs Goes to Goverment Agencies, dan Sosialisasi Peraturan dan Prosedur Pelayanan diharapkan dapat membuat segala lapisan masyarakat lebih mengerti tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai, khususnya yang dilaksanakan oleh KPPBC Tembilahan. Jika tak sempat berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di atas, para stakeholders dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan dari website resmi yang secara rutin diperbarui.

Zaki menekankan bahwa tempat yang jauh dari ibukota provinsi bukan suatu hambatan untuk berbuat dan meningkatkan citra Kementerian Keuangan. Selain melalui serangkaitan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, KPPBC Tembilahan sehari-hari juga menerapkan sistem manajemen mutu kantor. Kantor ini bahkan menjadi

kantor vertikal Kemenkeu pertama yang melaksanakan ISO 9001:2008.

Dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu kantor, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa, menjamin kualitas layanan, meningkatkan kinerja dan citra positif KPPBC Tembilahan. Inovasi menggunakan ISO 9001:2008 mendapat banyak apresiasi. Menurut Zaki, banyak kantor pemerintah di Tembilahan ingin mencontoh pelaksanaan sistem manajemen mutu kantor yang diterapkan di kantor pimpinannya.

Keunggulan lainTidak berhenti di situ, KPPBC Tembilahan masih memiliki beberapa keunggulan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Pertama adalah sistem pengarsipan yang modern. Di kantor itu, psistem arsip aktif dikelola oleh pencipta arsip di seksi masing-masing. Mulai dari pengklasifikasian arsip, penataan, dan penyimpanan di gedung khusus arsip. Sementara penataan arsip inaktif dilakukan

mulai dari pemberkasan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip yang telah memasuki jadwal retensinya dengan sistem BIAWAK Record Center Management System.”Penyebutan nama biawak, selain karena di sini banyak terdapat hewan biawak, juga merupakan singkatan Budaya Ingat Arsip Wujud Akuntabiltas Kantor,” kata Zaki. Dia bertekad di masa yang akan datang, pengelolaan arsip dapat menjadi budaya yang baik di kantor ini.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan dan kecepatan akses pelayanan dari pengguna jasa dan mencegah hambatan dari keunikan geografis, KPPBC Tembilahan juga memberikan pelayanan SKP CEISA untuk penerimaan RKSP dan Manifest di Kantor Bantu Sungai Guntung. Kantor unit pembantu ini berjarak 3-4 jam perjalanan air dari Kota Tembilahan. Pelayanan ini diberi nama TRUST (Tembilahan Remote Area Utility System).

Zaki mengatakan bahwa TRUST bermanfaat untuk menghilangkan hambatan faktor geografis dan keterbatasan sarana transportasi air terhadap 25 persen pengguna jasa kepabeanan (pengangkut) yang berdomisili di Pulau Guntung (Customs Pro Active). Tantangan menghadirkan pelayanan di kantor unit pembantu bukannya ringan. Pegawai yang bertugas di sana dituntut untuk dapat memberikan pelayanan RKSP & Manifest dengan Standar Pelayanan Publik yang sama dengan kantor induk di Tembilahan. Pelayanan TRUST selalu diwasi dan dievaluasi setiap saat oleh Kasi Perbendaharaan.

KPPBC Tembilahan juga memperkenalkan pelayanan KELAPA X-PRESS. Pelayanan ini dilakukan untuk memudahkan pengurusan perizinan PKB/PDKB terkait dengan pemasukan barang modal asal LDP selain suku cadang dan peralatan pabrik, dan pemasukan barang modal asal FTZ. Pertimbangan atau manfaat ini, ungkap Zaki, adalah untuk menghilangkan hambatan geografis dan meningkatkan profil perusahaan. Layanan Kelapa X-Press ini khusus diberikan kepada pengusaha Kawasan Berikat dengan mekanisme

KPPBC Tembilahan menjadi kantor vertikal Kemenkeu pertama yang melaksanakan ISO 9001:2008

15MediaKeuangan


permohonan dilakukan dengan email yang telah terdaftar di KPPBC. Jawaban dari persetujuan pemasukan juga dikirimkan lewat email dan dilakukan pengawasan oleh kepala hanggar yang ditempatkan di kawasan berikat tersebut.

Dampak positif dari berbagai inovasi yang dilakukan di KPPBC Tembilahan tidak hanya dirasakan oleh para pegawai. Menurut Zaki, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Imigrasi Tembilahan adalah contoh dua instansi yang “belajar” dari KPPBC Tembilahan. Utamanya soal penataan desain pelayanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Standar Prosedur Operasi.

Struktur organisasiUntuk menjalankan roda organisasi, KPPBC Tembilahan saat ini diperkuat oleh 29 pegawai. Komposisi itu terdiri atas 1 orang pejabat esselon III, 5 orang pejabat esselon IV, 8 orang pejabat esselon V, dan 15 orang pelaksana. Sebagai upaya untuk memberdayakan SDM dan mengurangi tingkat kejenuhan, Zaki menerapkan kebijakan rolling (perputaran tugas) pegawai tiap 3 bulan sekali. Namun demikian, kompetensi tetap menjadi pertimbangan utamanya dalam menempatkan pegawai.“Setiap pegawai adalah ujung tombak dan mempunyai arti dalam perjalanan pengembangan kantor,” ungkap Zaki.

Setiap pegawai menjadi aset penting, terutama juga ketika dikaitkan dengan wilayah kerja KPPBC Tembilahan yang begitu luas. Jangkauan pengawasan dan pelayanan kantor ini meliputi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu dengan luas sebesar 27.011,23 km². Kondisi geografisnya yang terdiri atas sungai–sungai dan rawa tak bisa dikatakan mudah.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Zaki dan jajarannya berkomitmen untuk melayani dengan cepat dan ikhlas, mengawasi dengan kesungguhan serta membina SDM secara profesional untuk mewujudkan visi dan misi kantor. Visi KPPBC Tembilahan tidak main-main. Meskipun berada di wilayah terpencil, mereka berusaha mewujudkan visi “Menjadi Administrasi Kepabeanan dan Cukai

dengan Standar Internasional”. Untuk menunjang terwujudnya visi itu, mereka mempunyai misi “Mengamankan Hak Keuangan Negara, Memfasilitasi Perdagangan, Mendukung Industri, dan Melindungi Masyarakat”.

TantanganSemangat untuk melakukan berbagai inovasi memang menjadi hal yang menonjol dari KPPBC Tembilahan. Namun demikian, semangat itu juga tampak dalam upaya menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Zaki, ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh jajaran pegawai KPPBC Tembilahan, yaitu budaya masyarakat yang heterogen, kondisi geografis yang karakteristiknya didominasi oleh perairan dan pulau-pulai kecil dataran rendah, dan target penerimaan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.”Kami berpandangan bahwa setiap kendala dan tantangan merupakan sebuah keunikan yang harus kami selesaikan dengan strategi dan komitmen yang kami tetapkan,” tegas Zaki. Terkait tantangan target penerimaan, KPPBC Tembilahan terus melakukan penggalian potensi penerimaan di lingkungan kerja mereka, baik itu sektor industri, non industri, maupun kawasan berikat.

HarapanSebagai pimpinan, Zaki menekankan kepada seluruh pegawai KPPBC Tembilahan bahwa bekerja adalah kewajiban. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus mempunyai value ibadah sehingga dapat memberikan kemajuan terhadap perkembangan kantor. Dia juga berharap agar para pegawai terus berinovasi.”Inovasi dapat mencegah rutinitas yang cenderung akan membuat kita jenuh,” ungkap Zaki. Hambatan, lanjutnya, harus dijadikan keunikan dan peluang untuk berkarya demi kemajuan kantor. Terkait harapannya terhadap kegiatan penilaian KPPc, Zaki mengungkapkan bahwa dia dan jajaran pegawai KPPBC Tembilahan tidak pernah berharap ikut atau menang. Hakikat yang terpenting, kata Zaki, adalah keikutsertaan KPPBC Tembilahan dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat bagi jajaran pegawai di kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan lain di wilayah pedalaman.

Setiap pegawai adalah ujung tombak dan mempunyai arti dalam perjalanan pengembangan kantor.

Kepala KPPBC Tembilahan, Zaki Firmansyah


16

Bangko, Jambi

17MediaKeuangan


Bangko merupakan sebuah kecamatan yang menjadi Ibu kota Kabupaten Merangin. Dari Jambi,

dibutuhkan waktu sekitar lima hingga enam jam perjalanan darat untuk sampai di kabupaten yang biasa dijuluki Bumi Tali Undang Tambang Teliti tersebut. Jaraknya sekitar 260 km. Rute yang berkelok dengan bentangan pohon kelapa sawit di kanan dan kiri jalan akan menemani perjalanan darat tadi. Di kota inilah KPPN Bangko menjalankan tugas sebagai sebagai salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Proses bisnis dan pelayanan yang dilakukan oleh KPPN Bangko tak beda dengan KPPN lain yaitu mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-163/PB/2011. Keputusan tersebut berisi tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-66/PB/2013 mengenai standar prosedur operasional instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Kemudian diterbitkan lagi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-66/PB/2013 mengenai Standar prosedur operasi seksi pencairan dana dan manajemen satker. Dengan melaksanakan proses bisnis dengan yang selalu mengacu pada aturan tersebut, KPPN Bangko berhasil menjadi salah satu KPPN Percontohan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ditemui Media Keuangan di sela kesibukan kantor mempersiapkan penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Mediologie memaparkan gambaran umum kantor serta beberapa unggulan dan inovasi-inovasinya. Mediologi mengawali dengan memaparkan

dengan visi, misi, dan moto yang menjadi pegangan mereka dalam bekerja. Menjadi pelaksana kuasa BUN yang profesional, modern dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera ditetapkan menjadi visi dari KPPN Bangko ini. Sedangkan misinya ada tiga. Pertama mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Misi kedua adalah mewujudkan pengelolaan kas negara sesuai wewenang secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terakhihir adalah memberikan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, akurat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

Kemudian moto kerja kantor ini adalah ‘Tulus melayani tanpa gratifikasi’. “ Kami memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh pegawai KPPN Bangko agar selalu bersikap dan berprilaku jujur dengan menggunakan moto tersebut,” kata Mediologie yang tiga bulan terakhir dipercayai sebagai Plh. Kepala Kantor.

KPPN ini mulai beroperasi pada bulan September 2002. Awalnya, kantor ini bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bangko sampai dengan tahun 2004 baru berubah nama menjadi KPPN Bangko. Setahun kemudian, pada tahun 2005, KPPN Bangko menempati gedung baru—gedung yang digunakan hingga saat ini—yang diresmikan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) saat itu, Tata Suntara. Dalam rentan waktu 11 tahun sejak awal beroperasi, KPPN Bangko terus membuat berbagai inovasi dalam

Tulus Melayani Tanpa GratifikasiTerletak cukup jauh dari pusat provinsi, tak lantas membuat KPPN Bangko asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Menjadi salah satu ujung tombak fungsi perbendaharaan negara, KPPN Bangko terus berinovasi dan berprestasi. Tujuannya tak lain tak bukan adalah kepuasan mitra kerja.


18

pelayanan kepada stakeholders. Termasuk melengkapi sarana dan prasarana kantor. “Gedung lama, tapi kita buat semodern mungkin,” ucap Mediologi.

Jumlah pegawai di KPPN Bangko memang tergolong sedikit. Hingga saat ini, total pegawai di kantor tersebut ada 15 orang. Sedangkan hasil analisis beban kinerja yang dilaksanakan, idelanya kantor ini mempunyai 19 pegawai. Dari jumlah tersebut, kebanyakan adalah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 12 orang. Berdasarkan pendidikan, sebanyak 7 orang pegawai bertitel sarjana. Kemudian, sebanyak 6 pegawai adalah lulusan Diploma III, satu orang lulusan diploma II dan, sau orang lagi lulusan SLTA. Menurut Mediologie, dari berbagai layanan serta inovasi-inovasi yang diberikan kepada mitra kerja, ada enam layanan yang dianggap unggulan. Pertama adalah pra-REKON Mandiri. Dengan fasilitas ini satker dapat melakukan rekonsiliasi sendiri pada komputer Pra-REKON yang ada di front office kantor. Kemajuan teknologi juga sangan dimanfaatkan KPPN Bangko dalam rekonsiliasi dengan e-Rekon. Layanan ini

akan membantu satker yang lokasinya jauh dari KPPN sehingga dapat mengirimkan berkasnya melalui email.

KPPN Bangko juga memberikan Kartu Ultima (Untuk Layanan Satker Prima) bagi beberapa satker. Tujuannya adalah untuk memotivasi para stakeholders. Kartu ultima sendiri diberikan kepada satker yang dianggap selalu tepat waktu dalam penyerahan berkas. Syarat lainnya adalah dilihat dari tingkat penyerapan anggaran satker.

Selain itu, layanan unggulan KPPN ini adalah pra-rekon mandiri yaitu pengecekan berkas yang dilakukan oleh stakehorders dengan fasilitas yang disediakan. Hal ini dirasa sangat mengurangi lamanya antrian stakeholders pada saat pengumpulan berkas. Pemberian kartu ultima juga menjadi inovasi kantor ini yang tujuannya adalah memotivasi para stakeholders. Kartu ultima sendiri diberikan satker yang dianggap selalu tepat waktu dalam penyerahan berkas. Syarat lainnya adalah dilihat dari tingkat penyerapan anggaran satker. Di kantor ini juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan

diantaranya loker SP2D dan ruangan khusus untuk pemberian penyuluhan kepada stakeholders. “Ya, tujuannya mengurangi antrian petugas satker yang mengambil SP2D. Sangat Membantu,” ujar Mediologie.

Demi kepuasan mitra kerja pula lah KPPN Bangko membuat berbagai layanan pengaduan mulai dari telepon, sms, hingga aplikasi berbasis web. Disediakan pula loker SP2D untuk mempermudah satker saat mengambil berkas-berkas mereka.

Usaha Mediologie dan rekan kerjanya menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari tak lepas dari beragam tantangan. Kebanyakan berasal dari eksternal. “Satkernya kurang memahami proses bisnis di KPPN dan bagaimana cara mendapatkan pelayanan di KPPN,” aku Mediologie. Tak tinggal diam, KPPN Bangko rutin memberikan pelatihan dan bimbingan kepada satker. Program tersebut diberi nama Pelatihan dan Edukasi Satuan Kerja (PESAT). Biasanya pelatihan dilakukan di Mini TLC (Treasury Learning Center) tempat khusus untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan

KPPN ini mulai beroperasi pada bulan September 2002. Awalnya, kantor ini bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bangko sampai dengan tahun 2004 baru berubah nama menjadi KPPN Bangko.

19MediaKeuangan


teknis kepada satker yang terletak di salah satu sudut front office. “Di sini ada 3 pelaksana yang telah memiliki sertifikat penyuluh perbendaharaan, ini sangat membantu,” lanjut Mediologie.

Wilayah kerja KPPN Bangko yang luas juga menjadi kendala tersendiri. “Pengiriman data dan informasi lambat karena jarak tempuh dari satker ke KPPN. Bahkan ada yang harus menempuh perjalanan hingga 4 jam,” ungkap Mediologie. Namun KPPN Bangko menyiasatinya dengan kemajuan teknologi. Mediologie menyampaikan, “Email, sms, faksimil, dan telepon sangat membantu.”

Wilayah kerja KPPN Bangko memang cukup luas yaitu mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. KPPN Bangko memiliki mitra kerja yang terdiri dari 79 Satuan Kerja, 7 bank/Pos Persepsi, 3 Bank Operasional I, 2 Bank Operasional II, dan 2 Bank Operasional III. Dari 79 Satker di atas, sebanyak 39 satker berda di Kabupaten Merangin, dan sisanyan dari kabupaten Sarolangun.

Dalam hal penyerapan anggaran, tahun ini KPPN Bangko mendapatkan kendala tersendiri ketika DIPA anggaran Kementerian Agama diblokir. “Kami terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Jambi) untuk Persiapan yang sudah dilakukan antara lain meliputi koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Menjadi 12 besar dalam penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) 2013 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mediologie. Melanjutkan perjuangan Hemidom, Kepala KPPN Bangko sebelumnya, Mediologie dan rekan-rekannya melakukan serangkaian persiapan dengan sunggung-sungguh. “Kami selalu koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Propinsi Jambi, perbaikan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai kenyamanan baik bagi seluruh pegawai maupun kepada mitra kerja,” paparnya. Selain itu persiapan SDM dari internal kantor juga terus ia lakukan. Persiapan tersebut diantaranya, “Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan visi, misi, tugas dan fungsi KPPN

Bangko.” Terlepas dari persiapan tersebut, gugus kendali mutu, briefing setiap hari Rabu dan Jumat pagi, serta olah raga bersama merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di KPPN Bangko ini.

Torehan prestasi KPPN Bangko cukup membanggakan. Pada tahun 2012, KPPN bangko berhasil melayani sebanyak 84 satker dengan 82 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan 5 SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran). Totalnya ada lebih dari Rp326 miliar lebih dikelola dan terserap sebanyak Rp306,7 miliar atau sebesar 94,9 persen. Selama tahun tersebut juga, sebanyak 12.100 SP2D diterbitkan. “Rata-rata 49 SP2D per harinya,” sambung Mediologie.

Sedangkan di tahun 2013 KPPN ini melayani sebanyak 79 satker dengan 77 DIPA dan 3 SKPA. Dari total kelolaan dana sekitar Rp302,7 miliar, serapan dana hingga minggu ke tiga bulan September adalah 181,4 miliar lebih 59,94 persen.

Terakhir, Mediologie menyampaikan harapannya, “Kami ingin ke depan KPPN Bangko tetap dipercaya oleh stakeholders sebagai kantor pelayanan terbaik yang ada di Kabupaten Marangin dan Kabupaten Sarolangun. Demi tercapainya harapan tersebut KPPN Bangko terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami berusaha meningkatkan pelayanan dan melakukan perbaikan perbaikan terhadap hal yang masih belum optimal, dengan maksud agar KPPN Bangko menjadi benchmark Kantor Pelayanan Publik yang ada di sekitar,” pungkasnya.

Kami memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh pegawai KPPN Bangko agar selalu bersikap dan berprilaku jujur dengan menggunakan moto tersebut.

Plh. Kepala KPPN Bangko, Mediologie

Bandar Lampung,Lampung

Posisi KPPBC TMP B Bandar Lampung terletak di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Wilayah kerja yang kantor ini mencakup 1 Provinsi, yang membentang seluas 35,5 juta kilometer. Daerah pengawasan seluruh Provinsi Lampung meliputi 15

kabupaten/kota dengan 2 (dua) kantor bantu, yaitu Kota Agung dan Bratasena/Dipasena. Sedangkan Pos Pengawasan yang dimiliki ada 7 Pos Pengawasan, yaitu Bakauheni, Kantor Pos Bandar Lampung, Dipasena, Way Seputih, Bratasena, Bandara Raden Inten dan Seputih Mataram.

Kekhasan pelayanan bea dan cukai di Lampung adalah menangani ekspor hasil alam seperti minyak CPO, kopi, lada, dan hasil alam lainnya. Pengguna jasa KPPBC TMPB Bandar Lampung hingga saat ini terdiri dari 259 eksportir, 157 importir, 16 pengusaha kawasan berikat, 41 PPJK, dan 14 pengusaha barang kena cukai.

Pada bulan Januari 2013, awal mula kepemimpinan Muhamad Lukman, visi dan misi KPPBC TMP B Bandar Lampung dirubah. Visi kantor ini juga diperjelas menjadi Kantor Madya Pabean B yang modern dengan pengawasan dan pelayanan terbaik dalam kinerja

Si SINTAL di Pelabuhan Panjang

Terletak di ujung selatan pulau Sumatera membuat Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang lalu lintas antara pulau Sumatera dengan pulau Jawa. Selain memiliki wilayah yang relatif luas, provinsi Lampung menyimpan potensi kelautan serta memiliki hasil bumi yang bisa diekspor ke berbagai Negara di dunia. Penyelesaian proses administrasi yang terkait dengan kegiatan ekspor di provinsi Lampung menjadi salah satu tugas Kantor Pengawas dan Pelayanan dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B (TMP B) Bandar Lampung.

dan citra. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMPB Bandar Lampung membuat motto santun melayani, siaga mengawasi, dan siap mengabdi. Untuk lebih meresap lagi di hati para pegawai, visi dan misi serta moto kantor ini dipampang di setiap ruangan bersama dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Sumber Daya ManusiaDi bidang Sumber Daya Manusia, KPPBC TMP B Bandar Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi setiap pegawai melalui diklat, kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai, rolling pegawai, bimbingan mental, maupun pendekatan pendekatan personal langsung kepada pegawai.

Program rolling pegawai di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan setiap bulan. Sistem rolling di kantor ini cukup adil dengan tidak merubah jabatan di IKU dan grading. Formasinya pun diperhitungkan yaitu kepala sub seksi, pemeriksa dan administrasi. Rolling pegawai dilakukan dengan menukar anggota tim dengan tim lain, sehingga tim tidak pernah sama.

Program SDM yang lain dari KPPBC TMP B Bandar Lampung yaitu program family visit. Kepala Kantor bersama pejabat dibawahnya datang langsung ke rumah-rumah pegawai untuk mengenal keluarga dan menanamkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam


20

Kedua, Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang Jalur Hijau (BC 3.0) sampai dengan terbit Nota Persetujuan Ekspor dapat dilakukan dalam 15 Menit. Selanjutnya, Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) Jalur Hijau sampai terbit SPPB selama 60 Menit. Kemudian, Pelayanan Impor tujuan Kawasan Berikat (BC 2.3) sampai dengan terbit SPPB selama 15 Menit. Untuk mendukung kegiatan di lapangan, KPPBC TMP B Bandar Lampung memanfaatkan Mobil Layanan Mandiri Kepabeanan.

Dengan kekekhasan Lampung yang mengekspor hasil alam dengan jumlah yang tidak sedikit, KPPBC TMP B Bandar Lampung berinisiatif untuk menjemput bola ke perusahaan. Artinya, kantor ini melakukan pengecekan barang di perusahaan pengguna jasa. Apabila sudah sesuai akan dicek ke pelabuhan dan diangkut. Hal ini mempermudah pengguna jasa karena para pengguna jasa tidak harus membawa hasil alam tersebut ke KPPBC TMP B Bandar Lampung. Program jemput bola ini menjadi salah satu layanan yang diunggulkan.

Untuk menjaga hubungan dengan para stakeholders KPPBC TMP B Bandar Lampung secara rutin mengundang para stakeholder ke KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk bertemu dalam forum coffee morning atau halal bihalal. Hal ini dilakukan untuk mendapat masukan dan memberi solusi jika sekiranya ada masalah yang dihadapi oleh para stakeholder tersebut dalam kegiatan kepabeanan dan cukainya. Secara rutin juga KPPBC TMP B Bandar Lampung melakukan Customs Visit Customer dimana Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung melakukan kunjungan kepada stakeholder untuk melakukan diskusi dan mendapatkan masukan langsung dari para stakeholder.

Sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, saat ini KPPBC TMP B Bandar Lampung sedang dalam proses sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu standarisasi internasional untuk manajemen mutu.

Selain itu, KPPBC TMP B Bandar Lampung berhasil membanggakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan meraih beberapa

Layanan UnggulanTak ingin kalah dalam kualitas pelayanan, KPPBC TMP B Bandar Lampung menetapkan Standart Operating Procedure (SOP) untuk setiap kegiatan pelayanan yang disertai norma waktu dan biaya pada setiap layanan. Terkait dengan kualitas unggulan kantor ini juga sudah melakukan survei terkait dengan kepuasan pelanggan, dua tahun terakhir KPPBC TMP B Bandar Lampung mendapatkan predikat terbaik dari survei tersebut. Kemudian dari sisi kepastian layanan juga sudah ditetapkan SOP, baik yang sifatnya nasional maupun yang di layanan mandiri KPPBC TMP B Bandar Lampung. Pada SOP tersebut ditetapkan janji layanan dapat dilakukan dalam berapa

suasana kekeluargaan. Berbagai kalangan pegawai yang didatangi mulai dari pelaksana senior hingga pegawai yang memiliki keluarga di Lampung. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap akhir pekan. “Memang hasilnya program SDM tidak seperti IT yang kelihatan, panjang dan butuh waktu”, papar Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung.

hari dan berapa biayanya terkait dengan layanan. Karena kualitas pelayan mengacu pada SOP yang sudah dibuat.

KPPBC TMP B Bandar Lampung memiliki beberapa Layanan unggulan. Pertama, Penyampaian Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dilakukan dalam 3 menit.

Sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, saat ini KPPBC TMP B Bandar Lampung sedang dalam proses sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu standarisasi internasional untuk manajemen mutu.

21MediaKeuangan


Memang ini setitik dari yang dilakukan yang lain, paling tidak inilah kerja kami.

Kepala KPPBC TMP B, Muhamad Lukman

penghargaan. Kantor ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai KPPBC Tipe Madya Pabean dengan penilaian kinerja terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumbagsel tahun 2011. Kemudian disusul dengan penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik II Dalam Rangka Rekonsiliasi Penerimaan dan Validasi Data Piutang Semester I T.A 2012. Atas kepuasan pelayanan yang diberikan, kantor ini pun mendapat penghargaan “Good Services” dari PT. Great Giant Pineapple atas Layanan Kepabeanan yang telah diberikan selama Tahun 2012. Selanjutnya mendapatkan penghargaan dari IPC yang diterima pada acara IPC Appreciation Night 2013 dengan tema acara “Sinergi untuk Maju” . Terakhir dalam event Lampung Fair 2013, KPPBC TMP B Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai Stand Instansi Vertikal Terbaik III.

Inovasi Sistem InformasiDengan cakupan wilayah pengawasan yang luas, kantor ini hanya didukung oleh 116 pegawai. Tentunya jumlah pegawai tersebut sangat tidak memadai untuk melayani stakeholders yang tersebar di seluruh provinsi. “Karena wilayah cukup luas dan SDM sedikit, sehingga apabila tidak didukung oleh sistem yang bagus maka akan kesulitan”, papar Muhamad Lukman. Menghadapi kendala tersebut, KPPBC TMP B Bandar Lampung membuat inovasi pengawasan berbasis IT.

SINTAL, begitu sebutan genit untuk Sistem Intelijen Analis Lampung. Sistem informasi pengawasan yang terintegrasi ini menjadi sistem yang diandalkan bagi KPPBC TMP B Bandar Lampung karena fasilitasnya yang memang handal. Sistem Intelijen yang menyajikan database lengkap perusahaan pengguna jasa ini membantu KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk dapat mengetahui data setiap container yang tertimbun di masing-masing lokasi penimbunan container yang berada di lapangan Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Panjang. Akses posisi, data pemilik, dan durasi tambat kapal hingga posisi dan nomor container pun dapat diberikan oleh SINTAL baik secara data maupun visual.

Berkat kerjasama KPPBC TMP B Bandar Lampung yang intensif dengan pihak pelabuhan, kantor ini diperkenankan untuk mengakses data pihak Pelindo dalam membangun fitur monitoring kedatangan dan posisi tambat kapal. Fitur tersebut membantu memantau saat kedatangan dan posisi masing-masing kapal didalam area pengawasan KPPBC TMP B Bandar Lampung.

Menggunakan fitur ship tracking system pada SINTAL, KPPBC TMP B Bandar Lampung mampu memonitor kapal yang berada di perairan sekitar pelabuhan Panjang maupun di seluruh perairan di wilayah Indonesia. Salah satu fitur SINTAL ini merupakan keunggulan dari KPPBC TMP B yang belum pernah ada di kantor bea cukai lain.

Masih dengan memanfaatkan SINTAL, KPPBC TMP B Bandar Lampung bersinergi dengan pihak otoritas pelabuhan untuk dapat melihat kegiatan pelabuhan Panjang melalui CCTV. Menurut Muhamad Lukman, inovasi sistem informasi ini merupakan inovasi yang cukup murah karena bekerja sama dengan institusi lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Dengan menu ini kami dapat lebih meningkatkan lagi cakupan pengawasan kami karena system CCTV ini menjadi perpanjangan penglihatan kami,” ungkap Muhamad Lukman.

HarapanKetika ditanya harapan, Muhamad Lukman berharap kedepannya KPPBC TMP B Bandar Lampung dapat lebih maju lagi. Sebagai kantor modern, KPPBC TMP B Bandar Lampung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional, sehingga para stakeholder yang dilayani merasa puas. Kemudian, pegawai KPPBC TMP B Bandar Lampung diharapkan tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berintegritas, selalu melakukan yang terbaik demi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Pihaknya merasa paling tidak dapat memberikan sumbangsih dalam pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai ini. Sehingga, sejarah dapat dapat menceritakan kepada para penerus kelak. “Memang ini setitik dari yang dilakukan yang lain, paling tidak inilah kerja kami,” pungkas Muhamad Lukman.


22

DKI Jakarta

23MediaKeuangan


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dipimpin oleh Widhia Arie Prajoga Wijata sebagai kepala kantor, dimana terdapat lima unit Eselon IV dan 53 staf

pelaksana. Lima unit esselon IV tersebut adalah Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Dari 59 pegawai di KPPN Jakarta I, 38 orang adalah laki-Iaki dan 21 orang Perempuan. Jika dilihat dari golongannya komposisi pegawai di KPPN itu cukup proporsional yaitu 29 orang golongan II, 29 orang golongan III, dan satu orang golongan IV. Sedangkan dari sisi pendidikan, KPPN ini memiliki 5 orang lulusan S2, 22 orang Sarjana dan sarjana muda, 10 orang lulusan D3, 10 orang D1, dan sisanya 7 orang lulusan SLTA.

Visi KPPN Jakarta I adalah ‘Menjadi pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.’ Untuk mencapainya, kantor ini menetapkan beberapa misi yang terus mereka jalankan. Pertama adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Misi berikutnya adalah mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. KPPN Jakarta I juga selalu mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Terakhir adalah mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.

KPPN Jakarta I yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda no. 19 Jakarta Pusat ini memiliki sebanyak 468 mitra kerja. Di antaranya adalah 368 Satker, 92 Bank/Pos Persepsi, 4 Bank Operasional I, dan 4 Bank Operasional II. Penyaluran dana APBN melalui KPPN ini tergolong besar yaitu Rp65,57 triliun dari 371 DIPA. Inilah yang menjadi salah satu keistimewaan KPPN Jakarta I. “Kami melayani Satker strategis dengan satker tingkat pusat/eselon I, dan tersebar di seluruh

Nasib Rp65 Triliun di Tangan 59 OrangPoster bertuliskan “Kepuasan Anda Reputasi Kami” dan “Pastikan, Pelayanan kami prima dan bebas biaya” terpajang di salah satu sudut ruangan. Dua kalimat itu bukan kalimat sembarangan. Keduanya merupakan moto dan janji layanan yang dipakai oleh KPPN Jakarta I dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Di kantor ini lah, 59 orang pasukan elite Ditjen Perbendaharaan mengelola dana APBN sebesar Rp65 triliun. Bukan perkara mudah tentunya. Walaupun begitu, KPPN Jakarta I tetap berinovasi untuk terus memberikan pelayanan prima.


24

dunia. Diantaranya adalah Satker Istana Negara, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri termasuk 132 Satker Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri,” paparnya. Dengan jenis satker seperti kantor perwakilan di luar negeri, KPPN Jakarta I memberikan pelayanan dengan regulasi khusus.

Banyak prestasi yang telah diraih KPPN Jakarta I. Hampir setiap tahun, KPPN ini masuk dalam 10 besar KPPN Percontohan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2005 dan 2006 , kantor ini berhasil meraih peringkat ke-dua. Pada tahun 2007 menjadi pemenang harapan I. Pada tahun berikutnya memperoleh peringkat ke 3. Pada tahun 2008 dan 2009 berturut-turut, KPPN Jakarta I ini berhasil menduduki peringkat ke-6 kemudian peringkat ke-4 Nasional Penyusunan LKPP tingkat KPPN.

Berada di Ibu Kota negara dengan akses yang mudah tak membuat KPPN Jakarta I ini lepas dari berbagai hambatan. Arie dan timnya selalu berusaha mencari segala solusi dari berbagai tantangan yang ditemui. Misalnya ketika ditemui perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan ketentuan pada petugas front office. Beberapa langkah diupayakan untuk mengurangi berbagai dampak yang dapat timbul akibat perbedaan pemahaman dan penafsiran tersebut. Di antaranya adalah peningkatan intensitas gugus kendali mutu serta melakukan kegiatan briefing pagi secara rutin. Kemudian masalah volume atau beban kerja yang tinggi diatasi dengan mobilisasi pegawai antar seksi secara Insidentil serta program peningkatan kapasitas pegawai.

Tantangan tak terbatas berasal dari internal kantor. Faktor eksternal pun tak jarang menjadi kendala. Misalnya saja sering kali ditemui kurangnya pemahaman di bidang perbendaharaan oleh satker. Bagaimana solusi yang dilakukan? “Peningkatan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis serta pengoptimalkan peran penyuluh perbendaharaan dan fungsi TLC,” papar Arie. Fasilitas berupa Helpdesk melalu email, jejaring sosial dan chatting room juga terus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman satker.

Pembinaan juga diberikan secara tidak langsung kepada mitra kerja. Salah satunya melalui banner-banner yang dipasang di front office. “Penyampaian banner pemberitahuan dan informasi terkait layanan yang ditetapkan pada ruang tunggu agar mudah terlihat oleh mitra kerja,” papar Arie.

Kecenderungan penumpukan SPM pada akhir tahun anggaran menjadi tantangan diakui Arie menjadi tantangan tersendiri. Pencegahannya adalah dengan optimalisasi peran cash disbursement plan sebagai alat kontrol penyerapan anggaran. Selain itu juga secara rutin menghimbau dan membimbing satker agar mempercepat penyerapan anggaran.

Guna meningkatkan pelayanan kepada stakeholders pula KPPN Jakarta I terus melakukan inovasi. Inovasi pelayanan itu juga dilakukan untuk mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien, disamping peranan kami sebagai pengelola perbendaharaan/keuangan negara. Salah satu langkah

Ini sesungguhnya merupakan amanah sekaligus cambuk untuk mempersembahkan karya terbaik sebagai abdi negara.

Kepala KPPN I Jakarta, Widhia Arie Prajoga Wijata

yang dilakukan adalah peningkatan sistem, berupa penyediaan informasi di website www.kppn-jktsatu.web.id sejak 31 Juli 2008. Selain itu penggunaan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS), Super Speed Information juga ditingkatkan. Super Speed Information merupakan inovasi berupa pemberian informasi dengan super cepat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sarana yang digunakan mulai dari SMS Center 08119505189, Blackberry Messenger (BBM), twitter di akun @kppnjakartasatu, web forum (www.kppn-jakarta-satu.forumid.net). Serta facebook dengan nama KPPN Jakarta I.

Inovasi terkait dengan sistem aplikasi administrasi pengarsipan (e-filing) dan Layanan KPPN Mobile juga menjadi andalan KPPN ini. KPPN Jakarta I sendiri merupakan pilot project dalam pembentukan KPPN Mobile. “KPPN Mobile dibentuk dalam rangka mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada mitra kerja dengan jenis pelayanan yang sama seperti front office KPPN Konvensional,” kata Arie.

“Kami memiliki sarana prasarana yang cukup sophisticated,” kata Arie menceritakan keunggulan kantornya. “Ada mesin antrian untuk satker,” imbuhnya. Mesin antrian itu berbeda dengan mesin antrian biasa. Mesin tersebut didesain sedemikian rupa sehingga para satker yang sedang antri pelayanan bisa memperkirakan waktu pelayanan.

Selain itu KPPN Jakarta I juga hampir setiap saat selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. “Dengan konsultasi dan koordinasi yang rutin dan efektif, serta pembinaan yang

25MediaKeuangan


berkesinambungan segala potensi permasalahan dapat dihindari. Mitigasi resiko juga optimal,” akunya. Hubungan dengan para stakeholders pun demikian. Komunikasi efektif selalu dibangun. Tak jarang Arie beserta pegawai lain melakukan rapat koordinasi dengan para satker demi menjaga kelancaran pekerjaan, dan menjaga hubungan baik yang positif.

Terpilihnya KPPN Jakarta I sebagai salah satu finalis KPPc tahun 2013 ini memiliki arti tersendiri bagi Kepala Kantor Widhia Arie Prajoga Wijata. “Ini sesungguhnya merupakan amanah sekaligus cambuk untuk mempersembahkan karya terbaik sebagai abdi negara,” katanya. Arie menambahkan bahwa penilaian ini bukan sekadar untuk mencapai pelayanan prima semata. Dengan kepercayaan ini pula Arie ingin membuktikan bahwa KPPN Jakarta I, dengan beban kerja tergolong tinggi, dapat menyajikan pelayanan yang prima dan memberikan berbagai inovasi.

Untuk membuktikannya, berbagai persiapan terus dilakukan menjelang penilaian. Salah satunya adalah menyempurnakan strategi peningkatan pelayanan yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah peningkatan sistem, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan internal dan mengaktifkan program-program inovasi. Persiapan faktor pendukung seperti sarana prasarana dan lingkungan fisik maupun non fisik tak luput dilakukan. Kemudian

persiapan yang tidak kalah penting adalah memupuk motovasi pegawai KPPN Jakarta I. “Kegiatan ini merupakan momentum berharga untuk menjadi starting point dan memotivasi seluruh jajaran untuk memelihara terus tekad do the best, now and forever,” tegas Arie.

Sama halnya dengan para stakeholders yang hadir dalam acara penilaian KPPc 2013, pelayanan yang terus meningkat juga merupakan harapan yang digantungkan pada KPPN. Beberapa stakeholders KPPN Jakarta I masing-masing memberikan penilaian tersendiri. Taufik, seorang stakeholders dari Kementerian Sekretariat Negara, misalnya, menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai KPPN Jakarta I semakin hari semakin meningkat. “Apa yang dikatakan benar adanya. Bahkan kami sering konsultasi langsung dan tanggapannya selalu positif,” katanya. Sama halnya dengan satker dari Kantor Kepresidenan juga merasakan puas dengan pelayanan dari KPPN Jakarta I, seiring dengan dinamika yang dihadapi di kantor kepresidenan. Dari perwakilan satker Kementerian Luar Negeri juga turut menyampaikan harapannya agar moto “kepuasan anda, reputasi kami” dapat terus ditingkatkan. Ia juga berharap bahwa otomatisasi birokrasi dapat segera dilakukan. Karena dengan adanya otomatisasi birokrasi, satker dapat memperkecil permasalahan dalam pengurusan di KPPN, sehingga memperkecil pula usaha-usaha untuk melakukan “jalan pintas”.

Kepada kantor yang dipimpinnya ini, Arie menaruh harapan besar bahwa KPPN Jakarta I akan selalu ada peningkatan pelayanan dan kinerja. “Saya yakin dan optimis, kantor ini akan lebih baik dalam pelayanan dan kinerjanya. Terlebih dengan program SPAN yang Insya Allah dijalankan tahun ini, maka pelayanan kami bisa cepat, akurat, valid, terpercaya dan makes stakeholders satisfied,” pungkasnya.

KPPN Mobile dibentuk dalam rangka mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada mitra kerja dengan jenis pelayanan yang sama seperti front office KPPN Konvensional.

Bogor,Jawa Barat

Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta

lokasinya yang dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi baik sektor industri maupun perdagangan. Di kota Bogor itulah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMP A) berada untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kepada stakeholders.

Reformasi Fisik“Perubahan itu kami mulai dari fisik dulu pertama. Kalau fisiknya sudah bagus akan mengikuti yang lainnya karena pengaruh lingkungan tadi,” ungkap Tahi Bonar Lumban Raja, Kepala KPPBC TMP A Bogor yang akrab dipanggil Bonar ini.

Sebuah pemikiran besar memang, tidak selalu sebuah perubahan itu dapat kita

Berkarya Setulus Hati, Terus Inovasi

Lokasinya yang terletak pada ketinggian 190 sampai 330 m dari permukaan laut, membuat udara kota Bogor terasa relatif sejuk, dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya sekitar 26 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Posisinya yang berada pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede membuat hampir setiap hari turun hujan di kota ini, dalam setahun (70%), sehingga dijuluki “Kota Hujan”.


26

bangun dari mindset, kadang-kadang kita harus memaksakannya secara fisik dengan demikian lama-kelamaan mindset memantaskan diri untuk tampil sejalan dengan fisiknya.

KPPBC TMP A Bogor terpilih sebagai salah satu Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013. “Melalui penilaian internal, kami menilai bahwa KPPBC TMP A Bogor memliki keunggulan dan hasil penilaian yang terbaik,” ungkap Kusdirman Iskandar Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dalam sambutannya pada acara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2013 di KPPBC TMP A Bogor, 20 Agustus lalu.

Prestasi ini tentu tidak didapatkan secara instan. Sejak kedatangan Bonar di bulan Juni Tahun 2012, KPPBC TMP Bogor A telah mengalami reformasi fisik besar-besaran. Wajah kantor dengan disain minimalis modern yang nampak pucat dengan nuansa putih-abu-abu menjadi lebih segar bergelora dengan nuansa hijau-merah. Furnitur dan design interior minimalis pun makin mengesankan modernitas kantor ini.

Selanjutnya demi merubah mindset pegawai, Kepala KPPBC TMP A ini mulai menerapkan salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni pelayanan dengan tranparansi dengan membuang sekat-sekat ruangan antar pegawai. Ruangan terlihat lebih rapi dan terbuka dengan cubicle rendah yang memudahkan koordinasi antar pegawai maupun pengawasan dari atasan kepada bawahan. Bahkan ruangan Eselon IV pun hanya dipisahkan sekat setinggi 1,5 m sehingga lebih membumi dengan pelaksana di sekitarnya. Dengan konsep ini diharapkan tercipta sinergi yang baik antar pegawai maupun antara atasan dan bawahan.

Tidak mudah memang mengubah mindset dengan “pemaksaan” terhadap perubahan fisik terlebih dahulu. Namun hal itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bersama. “Pada awalnya sebagian pegawai itu ada yang menolak, karena biasanya dia sendiri di ruangan, sekarang harus terbuka, transparan semua,” ujar Bonar.

Untuk menciptakan sinergisitas terhadap pengguna jasa atau stakeholders, penerapan model kantor modern telah dilakukan dengan menempatkan seluruh unit pelayanan pada satu lantai yakni di lantai satu di samping lobi kantor. Dengan demikian pelayanan terhadap stakeholders menjadi lebih cepat dan efisien.

Front office lobi kantor dibuat terintegrasi dengan loket pelayanan, display leaflet dan lembar pemeriksaan (checklist) kelengkapan dokumen, pojok layanan mandiri, ruang konsultasi dan pengaduan, layanan informasi, layar office automation, kotak kepuasan dan pengaduan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang antara lain mesin antrian, display surat kabar, televisi, dispenser, toko koperasi dan toilet. Front Office pun dipercantik dengan taman kecil di tengah ruangan dan sofa empuk di ruang tunggu yang membuat stakeholders bisa menunggu dengan nyaman.

Merubah MindsetSejalan dengan reformasi fisik, pembaharuan mindset pun mengikuti. “Semua ini, bukan hanya fisik tetapi menyangkut mindset pegawai, mindset orang, tidak bisa merubah karakter orang sebentar, hanya untuk penilaian karena itu kelihatan, tapi memang sudah mulai dari awal,” jelas Bonar. Oleh karena itu ia langsung mencanangkan transparansi di awal kedatangannya.

Selain itu, ia juga mengunggulkan nilai integritas dan profesionalisme kepada para pegawai dengan membuat inovasi dan program untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Program itu antara lain Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP), Pembinaan Mental (BinTal), Pelatihan Service Level Agreement (SLA), dan Capacity Building.

Semua program itu diadakan demi membentuk mindset integritas dan profesional dari dalam. “Itu percuma kalau mindset ini belum berubah,” ungkap Bonar. “Makanya kebanggaan terhadap Direktorat Bea dan Cukai yang utama. Kalau saya bangga sebagai pegawai Bea dan Cukai apa saja akan saya lakukan dengan tulus,” lanjutnya.

Terus InovasiSesuai dengan moto KPPBC TMP A Bogor “Berkarya Setulus Hati, Terus Inovasi” setelah reformasi fisik yang diikuti pembaharuan mindset demi melahirkan pegawai yang tulus berkarya, inovasi pun terus menerus dibangun. Untuk memfasilitasi para pegawainya, KPPBC TMP A Bogor membuat inovasi berupa aplikasi Sistem Terintegrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga (SIPAKAR), E-filing Kepegawaian, dan Bogor Customs Award (BCA).

Sementara itu, untuk memfasilitasi stakeholders dibangun sistem aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi berupa office automation, aplikasi preizinan, aplikasi BC 2.5, SMS Info BC Bogor, Aplikasi Penerimaan Dokumen Secara Elektronik (SIPEDE). Berbagai aplikasi ini menunjukkan keseriusan KPPBC TMP Bogor dalam

Makanya kebanggaan terhadap Direktorat Bea dan Cukai yang utama. Kalau saya bangga sebagai pegawai Bea dan Cukai apa saja akan saya lakukan dengan tulus.

Kepala KPPBC TMP A Bogor, Tahi Bonar Lumban Raja

27MediaKeuangan


meningkatkan kinerja dan transparansi pelayanannya.

“Mereka sangat senang dengan keterbukaan kita yang transparasi, dengan transparasi yang kita bangun di kantor ini. Mereka merasa jadi jauh beda dengan yang lama. Yang saya rubah itu transparasinya. Mereka bisa memonitor surat yang dimasukan di mana posisinya tiap detik. Mereka bisa akses aplikasinya di lantai satu. Kalau mereka tidak sempat mengecek ke kantor, mereka bisa sms info Bogor, nomor rekening sekian, mesin akan langsung kasih tahu,” jelas Bonar.

Tidak kalah dengan sistem aplikasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi, sarana dan prasana berupa pojok layanan mandiri dan control room disediakan untuk memudahkan stakeholders dalam menggunakan jasa pelayanan KPPBC TMP A Bogor. Pojok layanan mandiri yang disediakan disamping loket pelayanan dilengkapi dengan komputer berakses internet, scanner, printer, faksimili, mesin ketik elektrik, charger telepon seluler berbagai tipe sekaligus buku-buku referensi kepabeanan sehingga stakeholders dapat melakukan pembuatan, perbaikan, pemindaian, pencetakan, dan pengiriman dokumen secara mandiri ke kantor masing-masing tanpa harus kembali ke kantornya terlebih dahulu.

Untuk memudahkan pengawasan atas lokasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang tersebar luas sementara SDM pengawasan terbatas, KPPBC TMP A Bogor telah menerapkan sistem CCTV online di TPB yang dapat diakses langsung pada monitor control room pada unit Penindakan dan Penyelidikan (P2). “Dia (petugas kami, red.) harus tau apa yang terjadi disetiap kawasan yang terikat,” kata Bonar. “Makanya kami luncurkan lagi control room itu yang lantai tiga. Bukan hanya memonitor perusahaannya tetapi juga memonitor pegawai kami yang ada disana juga, apa yang mereka perbuat,” lanjutnya.

Dengan segala inovasi yang memfasilitasi stakeholders tersebut KPPBC TMP A Bogor tetap membuka ruang apresiasi dalam Forum Komunikasi Perusahaan (FKP).

Dengan Forum ini stakeholders merasa lebih dekat dan terbuka dalam menyampaikan apresiasinya sehingga KPPBC TMP A Bogor dapat melakukan perbaikan terus menerus sesuai kebutuhan stakeholders. “Misalnya ada petugas saya yang macem-macem di bawah biasanya mereka takut lapor, nanti saya begini nih. Sekarang tidak, karena merasa dekat dengan saya, dekat dengan forum. Kita tahu apa maunya mereka. Itu apa yang saya bilang kemarin untuk pengguna jasa, kita bisa mendekati keinginan mereka,” ungkap Bonar.

Peningkatan KinerjaSeluruh inovasi telah diciptakan demi membentuk KPPBC TMP A Bogor sebagai kantor modern. KPPBC dengan cakupan wilayah kerja 114 Kawasan Berikat, 11 Gudang Berikat, 22 Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) dan 21 Perusahaan Penerima Fasilitas KITE yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota

dan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur ini telah berhasil mencapai target penerimaan Bea Masuk dan Cukai sebesar 72.096.067.959 dari total target penerimaan 107.822.769.000 atau sebesar 80,34% BM dan 58,24% cukai hingga Juli 2013.

“Sebagai gambaran umum, nilai kinerja organisasi KPPBC TMP A Bogor pada tahun 2012 adalah 113,09% dan capaian kinerja pegawai (Kepala KPPBC TMP A Bogor) Semester I tahun 2013 adalah 110,78%,” ujar Kusdirman.

Atas peningkatan kinerja dan berbagai inovasi ini, KPPBC TMP A Bogor berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari International Certification Service Management (ICSM) terhadap layanan Perijinan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat Lainnya atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) serta penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik I dalam rangka Penelaahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 dan Kantor Pelayanan Terbaik II dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KPDJBC).

“September saya akan meningkatkan segala jenis mutu pelayanan yang ada di kantor ini. Kalau kata nilai-nilai Kementerian Keuangan itu adalah kesempurnaan. Tapi buat kami tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu never ending. Jadi terus berkembang tidak selesai sampai disini,” pungkas Bonar.

Atas peningkatan kinerja dan berbagai inovasinya, KPPBC TMP A Bogor berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik II dari Kantor Pusat DJBC.


28

Purwokerto, Jawa Tengah

29MediaKeuangan


Dari kota inilah, Direktorat Jenderal Pajak manjagokan salah satu kantor vertikalnya yaitu Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Purwokerto (KPP Pratama Purwokerto) untuk mengikuti lomba Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2013. Kantor yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kabupaten Banyumas itu siap bertarung memperebutkan gelar kantor pelayanan percontohan terbaik.

Tentang KPP Pratama PurwokertoDalam rangka modernisasi administrasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak

Purwokerto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 531/PMK.01/2006 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Sejak saat itu KPP Pratama Purwokerto dituntut untuk menjadi kantor modern yang wajib memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. KPP Pratama Purwokerto dipimpin oleh Sudarmawan Haris Hartadi atau biasa disapa dengan Haris sejak tahun 2010.

Sebagaimana julukan kota Purwokerto Satria, julukan itu pula yang menjadi budaya kerja di KPP Pratama Purwokerto ini. SATRIA bagi KPP Pratama Purwokerto

merupakan singkatan dari senyum dalam melayani, amanah melaksanakan tugas, teguh memegang kode etik, rajin mengembangkan diri, iman dan taqwa menjadi landasan, serta akuntabel menghimpun penerimaan negara.

Dengan visi menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara, KPP Pratama Purwokerto bertekad memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan tanpa biaya sesuai dengan janji layanannya. Untuk menepati janji itu, KPP Pratama Purwokerto memilki motto melayani dengan setulus hati.

KPP Pratama Purwokerto, Jagoan dari Kota SatriaPurwokerto Kota Satria. Demikianlah julukan bagi kota yang terletak di kaki gunung Slamet di wilayah eks karesidenan Banyumas, Jawa tengah ini. Sebuah kota yang tetap asri, meskipun tingkat kegiatan perekonomian di wilayah ini terbilang tinggi. Menjadikannya sebagai wilayah termaju sekaligus menjadi ibukota di Kabupaten Banyumas.


30

Sebagai salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan, KPP Pratama Purwokerto memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan selalu dijunjung tinggi. Di unitnya, Haris menekankan pentingnya sinergi. Menurutnya sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Keuangan sudah terjaring dengan ketat, sehingga ia menganggap integritas dan profesionalismenya sudah bisa diandalkan. Yang menurutnya perlu ia lakukan selanjutnya adalah bagaimana membuat mereka bersinergi. “Walaupun sudah profesional, integritas dan pintar kalau nggak ada sinergi kita susah menggerakkannya. Inilah yang menjadi urgensi yang penting di KPP Pratama Purwokerto” terang Haris.

Untuk mengupayakan sinergi tersebut, Haris secara rutin mengadakan forum diskusi, exchange knowledge, coffee morning, kegiatan seni, olahraga, studi banding, dan kegiatan lainnya. Selain meningkatkan kekompakan antar pegawai, kegiatan seperti exchange knowledge juga dapat menambah ilmu dan wawasan para pegawai. Kegiatan exchange knowledge secara rutin dilakukan setiap Selasa, Rabu dan Kamis. Untuk kesempurnaan, setiap Senin juga dilakukan konsolidasi dan evaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Layanan dan inovasiSesuai tugas dan fungsinya untuk menghimpun penerimaan negara, upaya-upaya dalam mengamankan penerimaan juga secara intensif dilaksanakan. Layanan unggulan selalu dilaksanakan tepat waktu. Pada tahun 2012, KPP Pratama Purwokerto menyelenggarkan 16 layanan unggulan dan semuanya telaksana dengan tepat waktu. Haris mengatakan dalam hal pelayanan mereka memang sangat concern.

Untuk mendukung layanan unggulan, berbagai inovasi juga dilakukan. Diantara inovasi tersebut yaitu Aplikasi Pelayanan, Aplikasi Pelaporan, Aplikasi Peminjaman Berkas, Aplikasi SMS Reminder. SMS reminder diantaranya untuk mengingatkan Wajib Pajak ketika hampir tiba waktu penyampaian SPT. SMS reminder digunakan juga untuk mengirimkan informasi awal sebelum surat formal dikirimkan. Contohnya, untuk mengingatkan potongan pajak terhadap THR ketika hari raya. “Bahkan ketika kami pindah kantor juga menggunakan aplikasi ini. Pokoknya banyak sekali SMS reminder yang bermanfaat untuk pelayanan” tegas Haris.

Inovasi kedua yaitu aplikasi monitoring pelayanan di layanan mandiri. Letaknya di ruang TPT (tempat pelayanan terpadu) yang disana terdapat sebuah komputer

PC yang terhubung dengan wifi, sehingga jika wajib pajak kurang data bisa berkirim email ke perusahaannya. “Ini dimonitoring, masyarakat bisa langsung memantau. Misalnya dia sudah memasukkan NPWP kemudian keluar dan selesai, dia nggak usah tanya kemana-mana di situ cukup memudahkan” jelas Haris.

Kemudian yang ketiga aplikasi peminjaman berkas. Aplikasi ini sangat dibutuhkan terutama oleh Account Representative (AR) dan Pemeriksa. Berkas Wajib Pajak sangat sering digunakan oleh mereka, sehinga sering terjadi pinjam-meminjam. Dengan aplikasi ini akan terlihat dimana posisi berkas-berkas tersebut.

Dan yang terakhir aplikasi Pelaporan. Sebelumnya KPP Pratama Porwokerto sudah memilki aplikasi ini sendiri, tapi kini dibuat oleh Kanwil dan diberlakukan untuk satu kanwil. Aplikasi ini terhubung dalam jaringan dari KPP ke Kanwil, sehingga data di Kanwil akan terupdate otomatis.

Selain melaksanakan layanan unggulan dengan tepat waktu dan menerapkan berbagai inovasi, KPP Pratama juga mengadakan kegiatan-kegiatan kehumasan dan peningkatan citra. Diantara kegiatan yang sudah dilakukan misalnya penyuluhan, tax gathering, kampanye simpatik, tax go

Dengan visi menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara, KPP Pratama Purwokerto bertekad memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan tanpa biaya sesuai dengan janji layanannya.

31MediaKeuangan


to campus, donor darah, pemberian peta arus mudik lebaran dan jadwal imsakiyah, mentoring lomba cerdas cermat perpajakan, dan santunan. Eksekutif visit juga dilakukan diantaranya dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan badan usaha di wilayah Banyumas. Haris berharap dengan kegiatan ini kepada Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya, mereka akan lebih peduli kepada pajak, lebih tahu, dan bangga membayar pajak.

Kinerja dan prestasiBerbagai upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil yang manis. Penerimaan negara dari tahun 2010 hingga tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2010 realisasi penerimaan mencapai 354,439 milyar rupiah atau 91,05% dari target, tumbuh 11,49% dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 realisasi penerimaan mencapai 431,510 milyar rupiah atau 100,12% dari target, tumbuh 21,74% dari tahun 2010. Tahun 2012 realisasi penerimaan mencapai 537,606 milyar rupiah atau 107,46% dari target, tumbuh 24,58% dari tahun 2011.

Dari segi kepatuhan SPT, kinerja dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Pada tahun 2010 realisasi kepatuhan mencapai 36.568 atau 110% dari target. Tahun 2011 kepatuhan mencapai 57.348 atau 90,54% dari target atau naik 57% dari tahun 2010. Tahun 2012 realisasi kepatuhan 70.409 atau 107,70% dari target atau naik 22,77%.

Kini, setelah 6 tahun menjadi kantor modern KPP Pratama Purwokerto telah menunjukkan kinerja nya dengan segudang prestasi yang dimilki. Diantara prestasi tersebut yaitu: • Juara I Lomba Pelayanan tingkat Kanwil

DJP Jawa Tengah II Tahun 2012• Piagam Penghargaan Capaian Realisasi

Penerimaan Pajak Tahun 2012 Terbaik III Kanwil DJP Jawa Tengah II

• Piagam Penghargaan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 Terbaik II Kanwil DJP Jawa Tengah II

• Prestasi Kinerja Terbaik Kategori Hasil Ekstensifikasi WP OP Terbanyak Kanwil DJP Jateng II Semester I Tahun 2012

• Prestasi Kinerja Pemeriksaan Terbaik III Kanwil DJP Jateng II Tahun 2010

• Prestasi Kinerja Ekstensifikasi Terbaik I Kanwil DJP Jateng II Tahun 2010.

Kategori PUAS dan merupakan nilai tertinggi di tingkat Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada wajib pajak yang dilakukan di bulan Juni-Juli 2012 oleh Tim Independent dari Experential Education and Survey Solo.

Selain prestasi atas nama instansi, KPP Pratama juga memilki SDM yang bertabur bintang. Sebut saja Account Representative terbaik KPP Tahun 2011, Account Representative terbaik KPP Tahun 2012, Fungsional Pemeriksa terbaik KPP Tahun 2011, Juru Sita terbaik KPP Tahun 2012, Pelaksana TPT terbaik KPP Tahun 2012, Pelaksana Pendukung terbaik KPP Tahun 2012, Satpam terbaik KPP Tahun 2012, Cleaning Service terbaik KPP Tahun 2012, dan Pejabat Eselon terbaik KPP Tahun 2013 disandang oleh para pegawai KPP Pratama Purwokerto. Dengan prestasi yang dimiliki inilah, Haris berharap kantornya bisa menjadi kantor percontohan, tetapi lebih dari itu ia bercita-cita usaha yang telah ia dan institusinya lakukan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar, peduli dan bangga bayar pajak.

Walaupun sudah profesional, integritas dan pintar kalau nggak ada sinergi kita susah menggerakkannya. Inilah yang menjadi urgensi yang penting di KPP Pratama Purwokerto

Kepala KPP Pratama Purwokerto, Haris Hartadi

Pekalongan,Jawa Tengah

BATIKKU sendiri merupakan akronim dari Beriman, Akhlak Mulia, Transparan, Integritas, Komunikatif, Kompak, dan Unggul.

KPKNL Pekalongan sebagai salah satu unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan kantor yang masih terbilang muda. Kantor yang berdiri tahun 2006 lalu ini meliputi 4 (empat) Kota/Kabupaten yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal.

Kemudian, terkait pengguna jasa, KPKNL Pekalongan dikategorikan dalam tiga area layanan. Pertama, yaitu area Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari 9 Kantor Pusat, 94 Kantor Daerah, 38 Tugas Perbantuan, dan 4 Urusan Bersama. Kedua, Parea engurusan Piutang Negara yang terdiri dari Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Perbankan, dan BUMN/BUMD Non

Berkarya dan Berprestasi dengan Semangat “Batikku”Hal pertama yang terlintas di benak ketika mendengar kota Pekalongan adalah kain Batik. Sejarah memperkirakan bahwa sejak tahun 1800 kain dibuat menggunakan teknik pewarnaan menggunakan malam dengan motif khas sudah ada di Pekalongan. Inilah mungkin yang mendasari ditetapkannya Pekalongan sebagai Kota Batik.

Proses produksi batik yang masih dikerjakan dirumah penduduk menyiratkan bahwa batik menyatu

erat dengan kehidupan masyarakat. Begitupun dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan. Kantor ini juga tidak ketinggalan mengadopsi kata Batik ini menjadi bagian dari motto mereka, “Melayani dengan semangat BATIKKU”. Kata

KPKNL Pekalongan berhasil meraih penghargaan atas kinerja NKO tertinggi tahun 2012 untuk tingkat kantor wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbankan. Ketiga, area Pelayanan Lelang yang terdiri dari Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Perbankan, BPR, dan Koperasi.

Pada awalnya KPKNL Pekalongan tidak memiliki kantor sendiri, mereka hanya mengontrak di sebuah ruko berukuran kecil dan terbatas. Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat KPKNL Pekalongan untuk tetap berkarya memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa. Akhirnya, sejak Desember 2011, KPKNL dapat merasakan kemegahan gedung kantor KPKNL yang baru diresmikan pada 28 Februari 2012.

Berbagai pembenahan dilakukan baik dari segi penataan ruang, pemanfaatan teknologi Informasi, proses bisnis hingga budaya kerja untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi yang diemban. Dari segi penataan ruang telah disediakan front


32

Berkat pencapaian tersebut, KPKNL Pekalongan menorehkan sejumlah prestasi. KPKNL Pekalongan berhasil meraih penghargaan atas kinerja NKO tertinggi tahun 2012 untuk tingkat kantor wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping itu, KPKNL Pekalongan juga berhasil menerima Penghargaan Terbaik II. Penghargaan tersebut diraih atas penyusunan laporan keuangan audited tahun 2008 dan Semester I tahun 2009. Penghargaan tersebut juga diraih berkat laporan SIMAK Barang Milik Negara pada Semester I tahun 2009 untuk tingkat Kanwil DJKN Jateng dan DIY.

Sejumlah prestasi tersebut mungkin saja menjadi salah satu alasan KPKNL Pekalongan terpilih sebagai Kantor Teladan. Hal ini sesuai dengan Keputusan DJKN nomor KEP-103/KN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal penetapan KPKNL Pekalongan sebagai Kantor Teladan. Ini pula mungkin yang menjadi alasan KPKNL Pekalongan terpilih menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik tahun 2013.

Menurut Dedi Rudaedi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku Ketua Tim Penilai

KPPc Tahun 2013, penyediaan layanan pemerintah harus difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah walaupun harapan kepuasan masyarakat terhadap layanan semakin hari semakin meningkat. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas dari direktorat harus direspon dan menjadi perhatian utama dari setiap instansi pemerintah,” ungkap Dedi.

Selaras dengan hal tesebut Kepala Kantor KPKNL Pekalongan, Risang Hanung Hascarya mengatakan bahwa terpilihnya KPKNL Pekalongan menjadi kandidat KPPc memiliki konsekuensi tersendiri. “Keterpilihan ini merupakan surprise bagi KPKNL Pekalongan yang terbilang muda. Dengan terpilihnya KPKNL Pekalongan, (maka) harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholder atau pengguna layanan. Jika diibaratkan pelanggan atau pengguna layanan adalah raja, tanpa ada mereka otomatis kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa,” ungkap Risang.

office, ruang tunggu, ruang konsultasi, meja brosur, meja formulir, fasilitas kotak saran, kotak pengaduan, dan mesin antrian. Hal ini semata-mata untuk memberikan informasi, kenyamanan, dan kepuasan yang lebih baik bagi para pengguna jasa.

Dari segi teknologi Informasi, terdapat sejumlah inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan yang efektif dan efisien. Dari segi proses bisnis, terdapat penyempurnaan Standar Operating Procedure dengan target waktu yang jelas dan cepat. Sedangkan dari segi budaya kerja yakni komitmen bersama untuk memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Keseluruhan pembenahan tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholders.

PrestasiUsaha KPKNL Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang terbaik membuahkan hasil. Ini terlihat dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang selalu melampaui target. Tahun 2011, KPKNL Pekalongan berhasil mencapai NKO sebesar 114,03 persen. Tahun 2012, berhasil mencapai NKO sebesar 104,85 persen, dan semester I tahun 2013 berhasil mencapai 114,52 persen.

Melayani dengan semangat BATIKKU yang merupakan akronim dari Beriman, Akhlak Mulia, Transparan, Integritas, Komunikatif, Kompak, dan Unggul.

33MediaKeuangan


InovasiSalah satu upaya memberikan pelayanan terbaik optimal yakni melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan layanan unggulan. Inovasi tersebut untuk menyingkapi semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan dan kemudahan akan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional. Sejumlah inovasi tersebut diantaranya, yaitu:

• Manual Book Front Office, digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan petugas front office. Sehingga seluruh pegawai yang bertugas di front office akan dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya dan informasi

yang seragam kepada para stakeholder/pemangku kepentingan;

• Aplikasi Sistem Informasi Rak BKPN, digunakan untuk mempermudah dan mempercepat stakeholders melakukan pencarian BKPN di gudang berkas. Walaupun aplikasi ini terbilang sederhana tetapi bermanfaat dalam mencari BKPN berdasarkan nama debitur/penanggung hutang, nama kreditur/penyerah piutang, maupun berdasarkan alamat debitur/penaggung hutang;

• Aplikasi Sistem Informasi Bendahara Penerimaan, digunakan untuk membantu tugas bendahara penerimaan dan memberikan pelayanan cepat pada stakeholders dalam hal ini pembeli lelang dan pemohon lelang. Dengan aplikasi ini, bendahara penerimaan dapat segera mencetak Kuitansi Hasil Bersih Lelang, Tanda Terima Pemberian Cek, dan Kuitansi;

• Lelang melalui Tromol Pos, yaitu peminat/peserta lelang melakukan penawarannya melalui tromol pos/kotak pos. Dengan metode ini dari sisi hasil menjadi lebih optimal karena peserta lelang tidak saling tahu sehingga tidak saling mempengaruhi;

• Rekonsiliasi BMN melalui E-mail, dimana satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga tidak harus hadir ke kantor tetapi mengirimkan data melalui email. Setelah itu, pegawai KPKNL mengolah data dan melakukan rekonsiliasi. Jika data sudah benar lalu disiapkan untuk dilakukan tanda tangan basah. Metode ini sangat ampuh memangkas waktu pelaksanaan rekonsiliasi karena satker tidak harus bolak-balik ke KPKNL Pekalongan apabila ada kekurangan data. Ide ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis wilayah kerja Pekalongan yang variatif, yaitu berupa pegunungan, lautan, dan hutan. Beberapa pemangku kepentingan/pengguna jasa berasal dari daerah dengan jarak tempuh yang jauh dan fasilitas transportasi yang terbatas.

HarapanTak dapat dipungkiri, lanjut Risang, dalam mencapai prestasi tersebut tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh KPKNL. Salah satunya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi itu tak lantas menjadikan KPKNL Pekalongan berdiam diri menunggu tambahan pegawai. Risang menekankan pihaknya tetap berupaya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

KPKNL Pekalongan juga berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian kesempatan bagi para pegawai untuk berbagai kegiatan. Misalnya mengikuti diklat yang diselenggarakan BPPK, menyertakan pegawai dalam workshop, seminar dan sosialisasi, serta memberi kesempatan pegawai untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kemudian, para pegawai yang telah mengikuti pelatihan bertanggung jawab melakukan transfer knowledge kepada pegawai lainnya. Sehingga, meskipun jumlah SDM yang ada terbatas namun pegawai tersebut banyak yang mempunyai beberapa keahlian (multitalent). Jadi pegawai tersebut tetap dapat menyelesaikan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengurusan piutang negara, lelang, penilaian serta pengelolaan kekayaan negara.

Terakhir, Risang berharap KPKNL Pekalongan mampu menjadi institusi yang profesional dan kompeten dalam mengemban amanah Kementerian Keuangan khususnya DJKN. Sehingga ke depan dapat memberikan pelayanan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang lebih baik.

“Berpuas diri merupakan salah satu musuh untuk maju, KPKNL Pekalongan tanpa berpuas diri harus selalu berusaha meningkatkan performa dan kinerja yang selama ini sudah baik. (Hal ini dilakukan) dengan senantiasa berpegang teguh pada peraturan dan SOP yang telah ditetapkan, tetap menjaga kepercayaan dan kepuasan stakeholder, dan selalu berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan disemangati oleh motto KPKNL Pekalongan,” pungkas Risang.

Berpuas diri merupakan salah satu musuh untuk maju.

Kepala KPKNL Pekalongan, Risang Hanung Hascarya


34

Jika diperhatikan, tokoh Semar memiliki banyak keistimewaan. Ia mau bergaul dengan kalangan mana saja. Selain itu, ia juga tanggap terhadap perubahan jaman. Jika menemukan

ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang, Semar akan segara mengambil tindakan tegas. Boleh dikatakan ia rela mempertaruhkan segalanya demi amanat yang diterimanya dari Sang Maha Kuasa. Walaupun dihormati dan selalu menjadi rujukan para ksatria untuk meminta nasihat, Semar tetap rendah hati, tidak sombong, jujur, dan tetap mengasihi sesama.

Kearifan budaya lokal sebagaimana tergambar dalam tokoh Semar inilah yang coba diadopsi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro sebagai filosofi pelayanannya. Gambar tokoh pewayangan Semar juga sengaja dipasang di tempat pelayanan terpadu untuk menginspirasi pengguna jasa dan terutama seluruh pegawai agar “Senantiasa melayani dan memberi nasihat serta melaksanakan tugas demi kesejahteraan manusia”.

KPP Pratama Bojonegoro patut berbangga atas keterpilihannya menjadi salah satu kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik tahun 2013 di lingkungan Kementerian Keuangan. Rachmawan, selaku Kepala Kantor memaknai keterpilihan ini sebagai suatu kepercayaan. Menurutnya hal ini berarti sistem pelayanan beserta upaya-upaya yang selama ini dilakukan untuk menjalankan sistem tersebut sudah cukup diakui. Selain itu, semua pembenahan dan inovasi yang dilakukan, meskipun sederhana nampak nyata dan bisa dirasakan masyarakat. “Dari sekitar 350 KPP, kami terpilih menjadi 3 besar. Tentu ini suatu kpercayaan dan kebanggaan” ujar Rachmawan.

Deskripsi KantorPada awal didirikan tahun 1969, kantor yang saat ini ditempati oleh KPP Pratama Bojonegoro merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Kediri. Kantor ini sempat beberapa kali berganti wajah. Pada 1970 sempat diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro Tipe C dengan wilayah kerja Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Tahun 1972 berganti menjadi Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA), sebelum berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak di tahun 1989. Seiring dengan dicanangkannya reformasi birokrasi, kantor ini kembali berevolusi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pada 2011 kantor ini kemudian dipugar menjadi gedung baru yang lebih representatif.

Diungkapkan oleh Rachmawan, gedung yang saat ini ditempati baru diresmikan pada April 2011. “Orang yang melihat pasti menilai, Bojonegoro kota kecil tapi punya gedung sehebat ini. Gedung semegah ini sayang kalau tidak memiliki kebanggaan”, ujar Rachmawan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Rachmawan, jika dibandingkan dengan KPP lain, KPP Pratama Bojonegoro termasuk

Melayani dengan CeRMAT BerkarakterBagi penggemar wayang, tentu tak asing lagi dengan sosok Semar. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Gaya penyampaian pesan ala Semar tidak seserius tokoh wayang lainnya karena pada dasarnya Semar senang bercanda. Ia kerap melontarkan humor untuk mencairkan suasana yang kaku. Meskipun demikian, setiap katanya senantiasa mengandung makna kebenaran.

35MediaKeuangan


Bojonegoro,Jawa Timur

yang paling tua. “Dahulu hanya ada satu Kanwil di Jawa Timur. KPP Pratama Bojonegoro termasuk yang pertama kali berdiri di Kanwil Jawa Timur tahun 1970” katanya.

Bojonegoro sendiri adalah sebuah kabupaten di propinsi Jawa Timur. Bagian barat Bojonegoro yang perbatasan dengan Jawa Tengah merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Produk unggulan Kabupaten Bojonegoro antara lain kerajinan mebel kayu jati, kerajinan bubut-cukit, kerajinan limbah kayu, dan kerajinan batu onix. Selain itu, Bojonegoro juga memiliki potensi yang besar di bidang pertanian dan peternakan. Kota ini merupakan penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia dan telah lama dikenal sebagai tembakau terbaik di dunia. Daya dukung lahan yang luas menjadikan wilayah ini potensial untuk pengembangan ternak. Adanya genangan air atau rawa-rawa, juga banyak dimanfaatkan sebagai lahan genangan atau sawah tambak untuk budidaya Bandeng yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bojonegoro mungkin merupakan kota kecil. Meskipun demikian, di wilayah ini banyak tersimpan kekayaan yang patut untuk dieksplor lebih dalam. Misalnya saja dari sisi sejarah, budaya dan perkembangan masyarakatnya. Semua hal yang menjadi bagian wilayah ini sangat menarik, seperti kebudayaan, tradisi, makanan khas dan tentu saja pariwisatanya. Salah satu kesenian yang yang populer di Kabupaten Bojonegoro yaitu Tari Tayub.

Saat ini KPP Bojonegoro melayani 430 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah kerja sekitar 2.307,06 km2 dengan jumlah pengguna jasa terdaftar sebanyak 64.814 Wajib Pajak. Untuk melayani Wajib Pajak sebanyak itu, KPP Pratama Bojonegoro didukung oleh 54 orang pegawai.

InovasiMeskipun terpilih sebagai salah satu kandidat KPPc, Rachmawan secara rendah hati mengatakan bahwa ia tidak merasa

kantor yang dipimpinnya lebih unggul. Namun diakuinya dari KPP Pratama Bojonegoro memang banyak melakukan inovasi, terutama dari sisi penyebaran informasi. Misalnya saja, pada tingkat Kanwil, hanya KPP Pratama Bojonegoro yang mempunyai SMS broadcast. Penggunaannya adalah untuk memberikan informasi peraturan perpajakan terbaru, himbauan konseling oleh Account Representative (AR), informasi penyelesaian layanan, dan sebagai pengingat kewajiban perpajakan.

KPP Pratama Bojonegoro juga melengkapi diri dengan Pojok Mandiri yang digabung dengan perpustakaan mini. Di pojok mandiri, wajib pajak bisa melayani diri sendiri dalam memenuhi kewajiban pajak, khususnya yang dilakukan secara elektronik. Misalnya membuat dan memperbaiki e-SPT. Selain itu, wajib pajak juga bisa memeriksa sendiri penyelesaian

permohonan pengajuan nomer seri faktur pajak. Pojok mandiri tersebut memang sudah dilengkapi dengan seperangkat komputer yang terhubung dengan internet dan sudah dilengkapi e-SPT. Wajib Pajak yang sedang menunggu untuk dilayani bisa memanfaatkan waktu membaca koleksi perpustakaan tersebut. Bahkan, Wajib Pajak diperkenankan meminjam buku untuk dibawa pulang.

Tak hanya sampai disitu, KPP Pratama Bojonegoro berusaha memperhatikan kenyamanan Wajib Pajak. Untuk itu, pada tempat layanan terpadu disediakan fasilitas untuk Wajib Pajak berkebutuhan khusus (disabled facility), sambungan internet gratis, mesin antrian, dan dispenser air. Tanggap dengan tuntutan zaman, tak lupa pula disediakan WiFi gratis. “Kebanyakan pengunjung biasanya membawa smart phone. Mereka gemar berselancar di dunia maya sembari menunggu giliran dilayani. Terlebih lagi pada akhir bulan, biasanya antrian layanan cukup panjang” ungkap Rachmawan.

Ditambahkan oleh Rachmawan, beberapa tahun terakhir KPP Pratama Bojonegoro mulai bekerja sama dengan media online lokal (blokbojonegoro.com) untuk

KPP Pratama Bojonegoro termasuk yang pertama kali berdiri di Kanwil Jawa Timur tahun 1970.


36

menyebarkan informasi aturan pajak khusus yang berkaitan dengan WP di Bojonegoro. Misalnya saja mengenai pengisian SPT tahunan. “Media tersebut melihat informasi mengenai pajak mempunyai nilai berita, sehingga tidak berbayar”, jelasnya.

Penyebarluasan informasi dilakukan pula secara mandiri oleh KPP Pratama Bojonegoro melalui www.kppppratamabojonegoro.blogspot.com. Meskipun sederhana, Rachmawan berharap informasi yang disajikan sedikit banyak dapat memberikan edukasi yang memadai bagi Wajib Pajak Lokal di Kabupaten Bojonegoro.

Prestasi dan KinerjaDengan mengusung motto CeRMAT Berkarakter yang merupakan singkatan dari CEpat, Ramah, nyaMAn Tulus, Berkarakter, kantor yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.17 Bojonegoro ini memberikan janji pelayanan untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan tingkat kualitas pelayanan perpajakan yang tinggi. Bukan sekedar ucapan, janji ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal oleh segenap pegawai KPP Pratama Bojonegoro. Terbukti, KPP Pratama Bojonegoro menyabet sejumlah prestasi selama tiga tahun terakhir. Diantaranya: i) Penghargaan atas target penyampaian SPT tahunan Pph tahun 2010 dari Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP; ii) Penghargaan sebagai Juara I dalam Lomba Pelayanan Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Tahun 2011; dan iii) Penghargaan sebagai Juara I Lomba Pelayanan tahun 2012 dari Kantor Wilayah Jawa Timur II.

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2012, KPP Pratama Bojonegoro mendapatkan nilai rata-rata baik pada semua unsur layanan. Diantaranya, mutu pelayanan secara umum, prosedur administrasi, kedisiplinan pegawai, kemampuan petugas, waktu pelayanan, perilaku petugas, kenyamanan, petugas keamanan dan pelayanan bank. Dilihat dari rencana dan realisasi, KPP Bojonegoro memilki pencapaian cukup baik dari tahun ke tahun yaitu sebesar 107,23% di tahun 2010, 103,61% di tahun 2011, dan 115,91% di tahun 2012.

TantanganDiakui Rachmawan, untuk mencapai sejumlah prestasi bukan tanpa halangan. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas kerap menyulitkan karena di sisi lain akses informasi dan komunikasi masih terbatas. Masih banyak wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh pos. “Biasanya, pos hanya menjangkau hingga ke balai desa. Dengan demikian, Wajib Pajak harus datang ke kelurahan untuk mendapatkan surat dari kantor pajak”, ungkap Rachmawan.

Kendala lain yang tak kalah menantang adalah pemahaman serta pengetahuan mengenai pajak yang masih sangat rendah. Di wilayah kerja KPP Pratama Bojonegoro masih banyak yang tidak paham apa itu pajak, bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayarnya, dan bagaimana menghitung Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Dijelaskan oleh Rachmawan, meskipun sudah terdaftar

Orang yang melihat pasti menilai, Bojonegoro kota kecil tapi punya gedung sehebat ini. Gedung semegah ini sayang kalau tidak memiliki kebanggaan.

Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Rachmawan

sebagai Wajib Pajak, sebagian kalangan tetap punya persepsi yang keliru. Mereka mengira bahwa mengurus pajak harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pajak yang dibayarkan pasti dikorupsi. “Ini tentu saja menghambat kepatuhan perpajakan”, kata Rachmawan.

Oleh karena itulah KPP Pratama Bojonegoro berusaha memaksimalkan saluran komunikasi melalui beragam sarana elektronik. “Paling tidak, ini menjadi upaya kami untuk mengatasi kendala akses sarana informasi dan pemahaman yang rendah”, ujarnya.

KoordinasiDiakui oleh Rachmawan, sinergi koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) sejauh ini sangat dinamis. Biasanya setiap tiga bulan Kanwil melakukan bantuan dan bimbingan melalui rapat koordinasi. Menurutnya, Kanwil juga senantiasa terlibat dalam proses kerja KPP Pratama Bojonegoro. Dicontohkan Rachmawan, misalnya di KPP Pratama Bojonegoro ada proses penagihan pajak sampai sita dan blokir. Namun karena keterbatasan SDM, maka Kanwil akan turun tangan langsung untuk mendampingi. “Juru sita kami menjadi lebih percaya diri karena didampingi oleh Kanwil yang lebih tinggi posisinya”, kata Rachmawan.

Selain itu, Kanwil kerap memberikan data-data baru mengenai pajak yang bisa digali potensinya. Misalnya saja Kanwil membantu mencarikan data kepemilihan kendaraan. Tujuannya adalah untuk mencocokkan data tersebut dengan SPT. Dengan demikian, jika ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta dan penghasilan yang sebenarnya, KPP Pratama Bojonegoro bisa segera memberikan menghimbau untuk membayar kekurangan pajaknya.

Saat ditanya mengenai harapannya ke depan, Rachmawan mengatakan paling tidak kondisi dan kualitas yang ada saat ini bisa dipertahankan. Seiring perkembangan zaman inovasi juga perlu ditingkatkan seiring dengan aturan yang berlaku. “Jadi yang penting bukan mempertahankan kemenangan ya, tapi kualitas dan inovasi”, pungkasnya.

37MediaKeuangan


Malang,Jawa Timur

Sejuk ditengah teriknya matahari, itulah kesan pertama ketika menjejakkan kaki di Malang, salah satu daerah

di Provinsi Jawa Timur. Lokasinya yang berada di dataran tinggi serta dikelilingi pegunungan membuat hawa kota tersebut lebih dingin dibandingkan daerah lain disekitarnya.

Pantaslah rasanya bila Malang telah dijadikan wilayah “Gemente” (kota) sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda. Sejak dioperasikannya jalur kereta api tahun 1879, Malang mulai tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Akibatnya, sejumlah bangunan pun kental dengan gaya arsitektur kolonial Belanda.

Salah satu bangunan yang juga telah didirikan pada masa penjajahan Belanda adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang. Mulanya gedung ini bernama Central Kantoor voor de Comptabiliteit dan Slank Kas. Setelah

One Stop Service untuk Stakeholders

Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947, dilakukan alih bahasa pada nama kedua gedung ini. CKC menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Slank Kas menjadi Kantor Kas Negara (KKN).

Kemudian, tahun 1968 KPPN dan KKN digabung menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN). Pada tahun 1974 dipisah kembali menjadi Kantor Pelayanan Negara, Kantor Kas Negara dan Satuan Kerja. Lalu, pada tahun 1990 kembali digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Selanjutnya, pada tahun 2004, KPKN Malang berubah menjadi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Malang Tipe A. Terakhir, tahun 2008, KPPN Malang mengalami perubahan tipe menjadi KPPN Malang Tipe A1.

Berbagai perubahan yang terjadi tak lantas mengendurkan semangat KPPN Malang dalam melaksanakan tugasnya mengawal keuangan negara. Ini sesuai dengan visinya menjadi pelaksana fungsi bendahara umum negara di daerah yang professional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPN Malang melakukan perubahan melalui tiga hal, yaitu proses bisnis, perubahan standar waktu, dan mindset. Pertama, dalam proses bisnis, KPPN Malang memberlakukan one stop service di satu loket untuk memudahkan stakeholders. Kedua, dalam standar norma waktu, KPPN

Bandeng loro ning wajan kepanggang Yen kepanggang ojo dienteni Sugeng rawuh ning kutha Malang Kutha Malang sing adem lan asri

Malang membuat proses pelayanan lebih cepat dan tepat. Ketiga, dalam hal mindset, KPPN Malang menegaskan komitmen bersama untuk melayani secara transparan dan tanpa biaya.

Salah satu upaya lain untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yakni melalui penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc). Mungkin perubahan inilah yang membawa KPPN Malang terpilih menjadi kandidat KPPc di Kementerian Keuangan tahun 2013.

Dalam acara penilaian KPPc tahun 2013, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sekaligus Ketua Tim Penilai, Charmeida Tjokrosuwarno, menyampaikan pentingnya kualitas pelayanan. Menurutnya, pegawai Kementerian Keuangan harus selalu merasa berada di zona tidak nyaman sehingga dapat selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Charmeida menegaskan bahwa tanpa kualitas pelayanan yang baik, maka tidak dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan pernyataan Charmeida, Kepala KPPN Malang, Suharyanto mengartikan terpilihnya kantor yang ia pimpin menjadi nominasi KPPc tidak semata-mata untuk meraih prestasi. “Tujuan utamanya untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders dan mitra kerja kami. Dalam berjalannya waktu kami ditunjuk mengikuti perlombaan KPPc, justru menambah semangat kami, passion kami untuk bekerja dan melayani lebih bagus lagi,” ungkap Suharyanto.


38

Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, serta Kota dan Kabupaten Pasuruan. Selama tahun 2013, kantor ini mengelola 192 DIPA dengan total pagu lebih dari Rp5 triliun. KPPN Malang juga bertugas melayani 160 satuan kerja, 4 Bank Operasional I, 5 Bank Operasional II, 3 Bank Operasional III, 30 Bank Persepsi dan 1 Kantor Pos untuk menerima penerimaan Negara.

Bagi Suharyanto, dengan komposisi pegawai yang 70 persen-nya terdiri atas perempuan, menjadi tantangan tersendiri bagi KPPN dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah. “Semangatnya bagus, saya salut sama mereka. Bahan dasarnya bagus, saya cuma meneruskan yang sudah bagus,” kata Suharyanto.

Kerja keras KPPN Malang tercermin dari realisasi penyerapan belanja tiap tahunnya. Dalam tugasnya mengawal Anggaran Pelaksanaan Belanja Negara, KPPN Malang rutin memonitor penyerapan dana agar sesuai dengan APBN yang ditetapkan. Untuk tahun 2012, persentase penyerapan anggaran di KPPN Malang mencapai 91,92 persen.

Sementara untuk tahun 2013, persentase penyerapan anggaran hingga Juli ini sudah mencapai 37,23 persen. Namun demikian, KPPN Malang optimistis dengan menetapkan target serapan 97 persen. “Optimis 97 persen karena IKU kami 96 persen. Kalau di bawah 96 berarti kuning,” tegas Suharyanto.

InovasiSuharyanto juga menjelaskan pentingnya meningkatkan standar pengendalian mutu. Ia menganalogikan kinerja pelayanan KPPN Malang ibarat membeli mobil. Seseorang bisa membeli mobil tapi untuk memeliharanya belum tentu bisa. Begitupun dengan pelayanan, semakin tinggi kebutuhan stakeholders, maka standar mutu pelayanan juga harus dioptimalkan.

Oleh karena itu, KPPN Malang yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai nominasi KPPc tahun 2013 memiliki sejumlah layanan unggulan. Layanan tersebut diantaranya yaitu SMS Gateway dan Halo KPPN Malang, Helpdesk, KPPN Mobile, portal aplikasi serta website KPPN Malang. Kemudian, KPPN Malang juga memberikan layanan Mini TLC (Treasury Learning

39MediaKeuangan


Center) dan konsultasi perpajakan sebagai sarana pembelajaran maupun konsultasi permasalahan kepada stakeholders.

“Kuncinya kita komunikasi. Bentuknya banyak, bisa kita undang dia (satker) kesini, bisa email atau telepon, itulah komunikasi. Kalau komunikasi lancar, hubungan terjaga. Sering juga dilakukan sosialisasi, diseminasi, sharing session, lokakarya, dan macam-macam bentuknya. Dalam satu tahun bisa empat atau enam kali. Goal itu bagaimana bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka,” jelas Suharyanto.

Ada juga layanan yang berbeda di KPPN Malang. Kantor ini memberikan layanan istimewa yang diberi nama “PRISMA” atau Pelayanan Prima Satker Utama. Prisma merupakan layanan tanpa nomor antrian yang diberikan kepada stakeholders sebagai reward sesuai kriteria tertentu. Kriteria

tersebut yaitu presentase penyerapan tertinggi dari pagu, retur SPM paling sedikit, serta kebenaran dan ketepatan waktu menyampaikan BAR dan LPJ. Dengan menggunakan kartu Prisma yang berlaku selama satu bulan, satker utama berhak menggunakan layanan tanpa harus menunggu antrian.

Selain itu, KPPN Malang juga mengeluarkan terobosan lainnya. Suharyanto mengatakan bahwa unitnya memiliki inovasi yang hanya berada di kantornya, “layanan Drive Thru ini satu-satunya di KPPN,” ujar Suharyanto. Drive Thru atau layanan berkendara merupakan layanan kepada stakeholders tanpa harus meninggalkan kendaraan. Layanan ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi stakeholders yang memiliki keterbatasan waktu.

Melalui layanan yang telah ada sejak Juli 2013 ini, stakeholders dapat melakukan beberapa kegiatan sederhana. Diantaranya seperti pengambilan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi), penyerahan LHP (Laporan Harian Penerimaan), pengambilan SP2D dan permohonan konfirmasi surat setoran penerimaan negara.

PrestasiHingga tahun 2013, KPPN Malang telah menorehkan sejumlah prestasi. Atas peningkatan kinerja dan pelayanan prima yang telah dilakukan, KPPN Malang memperoleh penghargaan dari beberapa universitas. Tahun 2011, KPPN Malang memperoleh penghargaan dari Universitas Brawijaya atas prestasi pelayanan publik yang bersih dan profesional. Tahun 2012, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memberikan penghargaan atas pelayanan cepat dan tanpa biaya.

Disamping itu, Suharyanto mengatakan bahwa KPPN Malang juga menorehkan prestasi di bidang lainnya. Kantor yang baru saja dipimpinnya sejak Juli lalu ini mendapatkan predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2013, KPPN Malang dinyatakan layak menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM). “Yang membanggakan kami (predikat) WBK dan WBBM. Satu-satunya KPPN di seluruh Indonesia yang memperoleh capaian itu, pertama, baru dilombakan tahun 2013,” ujar Suharyanto.

Perolehan predikat ini didasarkan atas capaian penilaian indikator proses dan penilaian indikator hasil. Indikator proses merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan untuk mencegah korupsi. Sementara indikator hasil merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan 20 kegiatan untuk mencegah korupsi.

Untuk predikat WBBM, KPPN Malang memperoleh hasil penilaian indikator proses dengan nilai 99,19 dari skala 100. Lalu, untuk predikat WBK, KPPN Malang berhasil mendapatkan nilai 955 dari skala 1.000.

Terakhir, Suharyanto menuturkan bahwa tugas berat KPPN Malang tidak hanya sekedar menjaga kualitas pelayanan sebaik mungkin tetapi juga terus meningkatkannya. “Saya harapkan ini menjadi keseharian, mau kapanpun siap,” pungkasnya.

Drive Thru atau layanan berkendara merupakan layanan kepada stakeholders tanpa harus meninggalkan kendaraan.

Goal itu bagaimana bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka.

Kepala KPPN Malang, Suharyanto


40

Teks Iin Kurniati

FotoIin Kurniati

Palangka Raya,Kalimantan Tengah

Kota yang berlokasi diantara rimbunnya hutan, sarat dengan sumber daya alam yang melimpah, menjadi filosofi tersendiri bagi pentingnya menjaga kekayaan Indonesia.

Mungkin inilah penyebab didirikannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di daerah yang familiar dengan sebutan kota Cantik.

Kantor yang besar dan bersih, itulah kesan pertama ketika memasuki gedung yang baru selesai direnovasi tahun 2006 lalu. Bangunan yang awalnya didirikan tahun 1992 silam ini mulanya bernama Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN). Kemudian, pada tahun 2002, KP3N dan KLN digabung menjadi Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang (KP2NL).

Setelah itu, terjadi penggabungan fungsi pengelolaan kekayaan negara dan penilaian dengan piutang negara dan lelang menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2006. Sejak saat

Mencuri Hati Stakeholders

itu, KP2LN diubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Disaat yang sama, KPKNL Palangka Raya dimekarkan menjadi dua yaitu KPKNL Pangkalan Bun dan KPKNL Palangka Raya.

Pendirian KPKNL Palangka Raya ditujukan sebagai pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel. Kantor yang memiliki wilayah kerja sebanyak 8 kabupaten/kota ini merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang bertugas mengelola kekayaan tanah air di pulau Borneo.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Palangka Raya menerapkan prinsip Melayani dengan Simpati yakni Senyum, Inisiatif, Maksimal, Pasti, Amanah, Tuntas dan Ikhlas. “KPKNL Palangka Raya, melayani dengan Simpati, Satu Hati Satu Tujuan, Bahalap... Bahalap... Bahalap...”, ujar pegawai KPKNL.

Kata bahalap yang berarti siap ini menyiratkan kesigapan pegawai KPKNL Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders kapanpun dengan kondisi apapun. Bisa jadi, inilah salah satu alasan terpilihnya KPKNL Palangka Raya menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik tahun 2013.

Pada acara penilaian KPPc beberapa waktu lalu, Ketua Tim Penilai, Ilhamsyah mengungkapkan penghargaannya atas kinerja KPNL Palangka Raya. Menurut Kepala Biro Perlengkapan ini, dirinya sangat menghargai semangat dan dedikasi KPKNL Palangka Raya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

Ilhamsyah menjelaskan bahwa penyediaan pelayanan pemerintah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini, lanjut Ilhamsyah, tidak terlepas dari pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di pusat dan daerah.

“Kepuasan stakeholders adalah terpenuhinya keinginan dan kebutuhan pelanggan. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apabila pelanggan merasa puas itu suatu kenikmatan dan keberhasilan kantor dalam melayani. Namun jika pelanggan merasa tidak puas, maka pelayanan tersebut (dikatakan) tidak efektif dan tidak efisien”, jelas Ilhamsyah.

Memiliki luas wilayah lebih dari 2400 km2 dengan 60 persen terdiri dari kawasan hutan lindung dan konservasi alam. Palangka Raya yang berarti tempat suci dan besar ini berada di tepi aliran sungai lebar dan berkelok. Pantaslah rasanya bila ibukota provinsi Kalimantan Tengah ini dikatakan sebagai kota terbesar di Indonesia.

KPKNL Palangka Raya, melayani dengan Simpati, Satu Hati, Satu Tujuan, Bahalap... Bahalap...Bahalap...

41MediaKeuangan


Oleh karenanya, guna mendorong terbentuknya manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan profesioal, pemerintah berupaya melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sehingga tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dapat tercapai.

Menurut Kepala KPKNL Palangka Raya, Purwono, sebagai ujung tombak DJKN, kantornya berupaya memberikan layanan optimal dan memuaskan stakeholders. Karenanya, Purwono menegaskan pihaknya akan selalu bekerja keras, cerdas dan ikhlas sehingga mampu menjawab tantangan kepercayaan dari masyarakat.

“Siapa yang mampu mempertahankan kepercayaan itu, kalau bukan kita sendiri yang mengupayakan untuk menjaganya sebaik-baiknya? Jangan sampai kepercayaan itu lenyap karena nila setitik yaitu terjebak dalam layanan yang mengandung Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” tegas Purwono.

Layanan unggulanManakau atei uluh, mangat uluh manyinta denga benye-benyem tutang halus artinya mencuri hati orang, agar orang mencintainya diam-diam dan halus. Dengan kata lain, jika ingin mencuri hati stakeholders berikanlah pelayanan yang maksimal.

Sepertinya ungkapan dayak itulah yang sesuai untuk menggambarkan layanan

unggulan yang diberikan oleh KPKNL Palangka Raya.Sejumlah layanan tersebut diantaranya yaitu penyediaan display iklan layanan, satu unit komputer yang dapat digunakan oleh stakeholders serta penggunaan aplikasi dan sistem informasi.

Purwono mengatakan mereka juga membangun sendiri aplikasi perhitungan khusus untuk penilaian bangunan, jalan dan jembatan. Aplikasi tersebut dibuat menggunakan program Microsoft Access dan Microsoft Excel. “Untuk Kalteng dibuat sejak 2010, memang untuk kebutuhan sendiri, dibuat sederhana. Dulunya, jika butuh info perhitungan penilaian (menggunakan cara) manual, dengan ini mempermudah pencarian,” ujar Purwono.

Sebelumnya, jika stakeholders ingin melakukan perhitungan penilaian terhadap bangunan, jalan dan jembatan, membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 hari. Berkat pembangunan aplikasi, cukup

satu hari atau bahkan bisa selesai dalam hitungan kurang dari satu menit.

Disamping aplikasi perhitungan penilaian, KPKNL Palangka Raya juga membangun aplikasi hitung hari lelang. Aplikasi ini untuk mengetahui dengan cepat kapan waktu pengumuman lelang pertama dan/atau kedua. Stakeholders juga dapat mengetahui kapan waktu pelaksanaan lelang, sehingga mereka dapat melakukan simulasi, mengatur jadwal atau waktu permohonan lelangnya.

Kemudian, KPKNL Palangka Raya membangun aplikasi Penyimpanan Risalah Lelang, untuk mencari arsip risalah lelang berdasarkan nama pemohon dan nomor risalah lelang. KPKNL Palangka Raya menerapkan prinsip-prinsip service excellent kepada pengguna jasa lelang, sehingga layanan lelang menjadi berkesan, dan mereka akan kembali mengandalkan jasa lelang untuk sarana transaksi dan penyelesaian masalah.


42

Terkait layanan pengelolaan kekayaan negara terutama pensertifikatan BMN diakui Purwono masih ditemukan kendala. “Bidang tanah pada K/L yang sudah diidentifikasi tapi belum bersertifikat realisasinya masih rendah. KPKNL Palangka Raya berupaya melakukan terobosan dengan kunjungan safari ke satker-satker yang berpotensi pensertifikatannya. (selain itu) kami juga menjembatani antara satker dengan BPN agar proses pensertifikatan lancar,” kata Purwono.

Sementara terkait layanan piutang negara, mulanya KPKNL hanya pasif dengan menunggu stakeholders melakukan pelunasan hutangnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, KPKNL Palangka Raya melakukan penarikan pengurusan piutang negara. Disamping itu, KPKNL juga memotivasi stakeholders untuk menyebarluaskan manfaat pelunasan kredit macet.

Adopsi orang utanJika perusahaan swasta memiliki program corporate social responsibility, KPKNL Palangka Raya memiliki program government social responsibility. Sebagai salah satu kantor yang berada di wilayah paru-paru dunia, Purwono menegaskan bahwa pihaknya turut mendukung pelastarian hutan dan menjaga agar bumi Kalimantan tetap hijau. Salah satu bentuk dukungannya yaitu pencanangan gerakan Go Green untuk meminimalisir pemanasan global. Gerakan tersebut berupa penanaman pohon, penghematan energi, hingga penggunaan kertas secara bijak.

Selain itu, KPKNL Palangka Raya juga melakukan adopsi orang utan. Adopsi disini bukan berarti membawa orang utan dan memeliharanya sendiri tetapi mendonasikan sejumlah biaya ke sebuah lembaga penyelamat orang utan. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk merehabilitasi orang utan hingga mereka mampu kembali ke habitatnya.

Di Kalimantan, sering terjadi pembukaan hutan, akibatnya tempat tinggal orang utan semakin hari semakin tersudut. Inilah yang membuat sejumlah orang utan terkadang ditemukan dalam keadaan terbakar, ditangkap dan dipasung. Bahkan lebih buruknya dibunuh penduduk setempat karena dianggap sebagai hama tanaman.

Tersebutlah Vio, salah satu orang utan korban pembukaan lahan. Ia ditemukan bersama ibunya yang koma karena jatuh dari atas pohon. Saat ditemukan, Vio mengalami cidera kepala berat dengan kondisi kakinya patah. Ketika tim penyelamat melakukan rehabilitasi dan memberikan pengobatan, kondisi Vio tidak semakin membaik. Akibatnya, Vio mengalami kebutaan di salah satu matanya.

Untuk melakukan pengobatan intensif ternyata memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebuah lembaga bernama The Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation berupaya menghimpun dana dari berbagai kalangan. Karena alasan itulah, pegawai KPKNL Palangka Raya terketuk hatinya untuk membantu melestarikan

Siapa yang mampu mempertahankan kepercayaan itu, kalau bukan kita sendiri yang mengupayakan untuk menjaganya sebaik-baiknya?

Kepala KPKNL Palangka Raya, Purwono

orangutan. Sejak saat itu, KPKNL Palangka Raya mengikuti program adopsi orangutan dengan memberikan donasi kepada lembaga BOS yang bertanggung jawab merehabilitasinya.

HarapanKetika ditanya harapan, Purwono berharap KPKNL Palangka Raya menjadi kantor operasional DJKN yang mampu tumbuh berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, tuturnya, seluruh SDM yang ada harus memiliki sikap dan perilaku yang selalu Siap Sedia serta kreatif. Sehingga mampu Survive dalam menjawab tantangan layanan yang semakin tinggi mutunya dan kompleks risikonya.

“KPKNL Palangka Raya harus berbenah dalam mengelola perubahan dengan kinerja yang akuntable, dan menjangkau segala aspek. Baik aspek teknis, penerimaan masyarakat dan stakeholders, serta dukungan SDM terhadap perubahan tersebut. Melalui perubahan itu, saya harapkan mampu membawa KPKNL Palangka Raya semakin layak menjadi contoh dan andal dalam memberikan layanan terbaik bagi rakyat Indonesia,” pungkas Purwono.

Sebagai salah satu kantor yang berada di wilayah paru-paru dunia, Purwono menegaskan bahwa pihaknya turut mendukung pelastarian hutan dan menjaga agar bumi Kalimantan tetap hijau.

43MediaKeuangan


Makassar,Sulawesi Selatan

Madya Makassar bertambah menjadi 1.105 wajib pajak.

Secara geografis KPP Madya Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, namun wilayah kerja KPP ini meliputi 3 (tiga) provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sebaran wajib pajak di masing-masing provinsi dapat dirinci sebagai berikut: Sulawesi Barat sebanyak 10 wajib pajak, Sulawesi Selatan sebanyak 984 wajib pajak,

Inspirasi dari Celebes

dan Sulawesi Tenggara sebanyak 111 wajib pajak.

KPP Madya Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, 9 (sembilan) Seksi, dan 4 (empat) Kelompok Fungsional Pemeriksa dengan jumlah total pegawai sebanyak 107 (seratus tujuh) orang. Sebagai kantor layanan publik, KPP Makassar selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para wajib pajak. Untuk memberikan

“Kalau target pajak sudah tercapai kita tidak berhenti untuk terus menggali potensi penerimaan pajak, karena pada dasarnya wajib pajak itu harus membayar yang seharusnya dibayar,” tegas Nyono. “Yang jelas, kita tetap mengedukasi wajib pajak agar mereka bisa menjadi wajib pajak yang taat dan patuh,” lanjut Nyono. Begitulah ungkapan Nyono Laksito, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar mengartikan peran KPP sebagai salah satu ujung tombak penerimaan negara, pada acara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di kota Makassar, tanggal 29 Agustus 2013.

Makassar dahulu bernama Ujung Pandang, terletak di pulau Sulawesi merupakan ibukota provinsi

Sulawesi Selatan. Pulau Sulawesi atau dahulu yang disebut orang-orang Portugis dengan sebutan “Celebes”, memiliki relief berupa jazirah-jazirah yang panjang serta pipih, yang ditandai bahwa tidak ada daratan yang jauhnya melebihi 90 km dari garis pantai. Hal ini menandakan bahwa pulau Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional, penghasil pangan untuk kawasan timur Indonesia. Selain pangan, potensi lainnya adalah sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Bahkan dari sektor perikanan Sulawesi Selatan merupakan sentral pengembangan rumput laut di Indonesia jenis Glacillaria dan E Cottoni dengan kontribusi masing-masing 58% dan 36% terhadap produk rumput laut nasional.

Terbentuknya KPP Madya Makassar dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP ini mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 dengan mangadministrasikan 301 wajib pajak. Terakhir berdasarkan KEP-26/PJ/2011 wajib pajak yang terdaftar di KPP


44

pelayanan terbaik, tentu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten. Oleh karena itu, berbagai macam upaya dilakukan dalam rangka memenuhi standar pelayanan yang baik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan antara lain:• Rapat Pembinaan dan Evaluasi Bulanan• Internal Corporat Value (ICV) tematik• In House Training• ICV dan Value Gathering• Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian

Keuangan• Evaluasi dan Rapat Dwi Mingguan Khusus

Support of Service (Sos)• Sosialisasi ke instansi dan perusahaan

terkait peraturan baru• Tax Goes to Campus dan Tax Goes to School• Aksi Simpatik di Masyarakat• Pemberian Apresiasi bagi Wajib Pajak

Apa keistimewaan KPP Madya Makassar?“Menurut mereka, suasana nyaman sekali seperti rumah,orang-orangnya gampang, dekat satu sama lain, tidak ada yang susah” ungkap Nyono, ketika ditanya keistimewaan kantor yang ia pimpin. Penataan ruang kantor yang baik, sangat memberikan manfaat bagi kenyamanan pegawai. Dengan kenyamanan ruang kerja, pegawai jadi betah bekerja, secara otomatis juga akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pegawai. Memang,

jika kita mengunjungi KPP Madya Makassar, suasana kenyamanan rumah akan terasa di benak pengunjung. Penataan ruang yang apik dan tematis, dipadukan dengan kearifan konten lokal di setiap unsur membawa kita akrab dengan suasana kenyamanan. “Kalau kami, memang menonjolkan konten lokal, hal ini untuk memperpendek jarak antara masyarakat dilihat dari unsur bahasa dan budaya, karena ungkapan kedaerahan adalah nilai-nilai luhur,” tegas Nyono. Kearifan lokal yang ditonjolkan antara lain, gerbang masuk dengan corak batik toraja, kotak saran berbentuk rumah tongkonan, nama ruangan diambil dari nama rumah adat, lukisan 3 (tiga) wilayah, dan acara kegiatan yang bertemakan konten lokal.

Selain ruangan yang ditata apik, suasana keakraban antar pegawai juga terlihat di KPP Madya Makassar. Hal ini tak lepas dari peran top leader dalam membina dan mengayomi pegawai yang dipimpinnya. “Memang dibutuhkan seorang pemimpin yang memang harus bisa mengayomi teman-teman, tidak hanya sebagai pimpinan tetapi sebagai teman dan sahabat yang asyik diajak ngobrol,” ungkap Nyono, saat ditanya rahasia keakraban pegawai. Dengan suasana keakraban antar pegawai, maka sinergi dalam hal pelayanan akan terbentuk dan bukan merupakan barang mahal.

Hal positif lain yang bisa ditemui menurut Nyono, adalah banyak pegawai KPP Madya Makassar tergolong orang yang kreatif. Hal ini tercermin dari Kepala Kantor ke bawah bahkan sampai dengan cleaning service sering memberikan masukan dan perbaikan setiap hari. “Dengan kondisi yang seperti ini, Kepala Kantor memberikan keleluasaan setiap pegawai untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri khususnya untuk perbaikan kantor,” ungkap Nyono.

PrestasiDalam hal prestasi, KPP Madya Makassar layak diacungi jempol. Sertifikasi yang pernah diperoleh diantaranya piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai KPP dengan pelayanan terbaik se-Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) serta pengakuan wajib pajak pada surat pembaca harian Bisnis Indonesia.

Selain sertifikasi tersebut, KPP Madya Makassar juga meraih beberapa prestasi, diantaranya:• Peringkat 3 (tiga) KPP dengan kinerja

penerimaan terbaik tahun 2011• Pencapaian target penerimaan di atas

100% (seratus persen) sejak KPP Madya Makassar berdiri sampai dengan tahun 2011

• KPP terbaik tahun 2008 tingkat Kanwil DJP Sultanbatara

• Peringkat 7 (tujuh) lomba profil tingkat nasional tahun 2008 dan peringkat 10 tahun 2007

• Kinerja penagihan terbaik tingkat kanwil DJP Sultanbatara tahun 2008 sampai dengan 2012

• Kinerja pencairan hasil pemeriksaan terbaik tingkat kanwil DJP Sultanbatara tahun 2008 sampai dengan 2012

• Target ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di atas 100% (seratus persen) tahun 2007 sampai dengan 2012

Inovasi PelayananInovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh KPP Madya Makassar yang pertama yaitu, mengembangkan sistem “SMS Centre”. Terinspirasi dari kondisi geografi sebaran wajib pajak yang tersebar di 3 (tiga) provinsi, diperlukan sistem komunikasi yang efisien, cepat, dan mudah. Sistem komunikasi dengan

45MediaKeuangan


menggunakan SMS centre merupakan alternatif yang tepat. SMS Centre adalah suatu sistem penyebaran informasi seragam dengan memanfaatkan layanan SMS. Dengan adanya sms centre, berita dan informasi dapat segera tersampaikan kepada wajib pajak.

Yang kedua, mendirikan “Bussines Centre”. Bussines centre yang disediakan berupa 2 (dua) set Personal Computer (PC) berkoneksi internet dan 1 (satu) buah printer yang bisa mencetak dan fotocopy. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi para wajib pajak dalam mengantisipasi kesalahan mengisi elektronik SPT (e-SPT) dan pencetakan lembar SPT sehingga memperoleh efisiensi waktu dalam pelaporan dan penyampaian SPT.

Yang ketiga,penyediaan fasilitas wifi dan charger corner. Hal ini sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Inovasi layanan yang keempat, yaitu layanan email. Dengan disediakannya layanan melalui email, wajib pajak dapat menyampaikan pelaporan pajaknya tanpa mengirimkan cd e-SPT melalui layanan kurir atau pos. Layanan melaui email juga memungkinkan petugas pelayanan untuk bisa segera memberitahu kesalahan dan melakukan perbaikan mengingat berkomunikasi dengan email bisa memangkas jarak dan waktu.

Yang kelima, penyesuaian tema tempat pelayanan terpadu (TPT) dengan momen berjalan. Hal ini untuk memberi kesan segar terhadap suasana pelayanan wajib pajak, sehingga pegawai dan wajib pajak tidak jenuh dengan suasana yang ada. Tema disesuaikan dengan momen yang terjadi pada saat itu. Misalnya hari kemerdekaan Indonesia, tahun baru cina, ulang tahun sulawesi selatan, bulan ramadhan dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan berupa penyesuaian penataan ruangan dan kostum pegawai front office.

Dalam hal realisasi program terhadap target yang dicanangkan kantor pusat, Nyono menjawab, “cukup memuaskan.” Dari mulai penggalian potensi masing-masing seksi, kepatuhan, pemeriksaan, dan himbauan bisa dikatakan tercapai. Sedangkan target penerimaan pada tahun 2011 tercapai

dari yang ditargetkan sebesar 1.649 milyar, realisasi sebesar 1.724 milyar. Pada tahun 2012 target penerimaan sebesar 2.681 milyar, realisasi sebesar 2.287 milyar. Pencapaian target penerimaan dipengaruhi kondisi ekonomi dan kondisi wajib pajak. Misalnya, karena ada regulasi pencekalan kuota oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, maka jumlah pembayaran pajak menjadi berkurang. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi target penerimaan pajak.

Rentang wilayah yang luas dan keberadaan wajib pajak yang tersebar dengan jarak yang jauh merupakan tantangan buat Nyono dalam memimpin laju penerimaan negara di sektor perpajakan. “Jarak kami, ada yang sampai 14 (empat belas) jam, jika kita

Pada tahun 2013, target penerimaan yang diemban oleh jajaran KPP Madya Makassar sebesar 2,8 trilyun. “Kalau target pajak sudah tercapai kita tidak berhenti untuk terus menggali potensi penerimaan pajak, karena pada dasarnya wajib pajak itu harus membayar yang seharusnya dibayar,” tegas Nyono. “Yang jelas, kita tetap mengedukasi wajib pajak agar mereka bisa menjadi wajib pajak yang taat dan patuh,” lanjut Nyono. Jika target penerimaan telah terpenuhi, jajarannya akan tetap berkomitmen untuk terus menggali penerimaan sampai dengan akhir tahun selesai. Jika berorientasi hanya pada target penerimaan, akan ada kemungkinan kekurangan pembayaran dari wajib pajak. Hal ini menjadi tidak bijaksana karena jika ternyata terdapat kekurangan pembayaran,

Memang dibutuhkan seorang pemimpin yang memang harus bisa mengayomi teman-teman.

Kepala KPP Madya Makassar, Nyono Laksito

tempuh dengan jalur darat,” tegas Nyono. Hal ini tentu bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara. “Wajib pajak sudah diberatkan dengan kewajiban untuk membayar pajak, ditambah lagi dengan jarak yang jauh, itu merupakan tantangan kita,” lanjut Nyono. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Madya Makassar selalu memberikan edukasi kepada wajib pajaknya. Edukasi yang diberikan, dirancang dalam suatu program sosialisasi yang terus menerus dan terukur efektifitas serta outputnya. Dengan tolak ukur setiap program yang telah dilaksanakan, selanjutnya melakukan perbaikan untuk program yang akan datang. Dengan adanya edukasi tersebut, wajib pajak diharapkan paham dan mengerti apa yang harus dilakukan sehingga bisa meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

maka akan ada sanksi bagi wajib pajak. Semakin lama terjadi keterlambatan, maka samakin besar pula dendanya. “Kita berharap fair aja dengan wajib pajak, agar tidak memberatkan mereka,” pungkasnya.

HarapanDari jajaran yang dipimpinnya Nyono menaruh harapan besar terhadap KPP Madya Makassar ke depan. Nyono menyatakan “Kantor percontohan yang ada sekarang ini merupakan standar minimal yang pernah kita capai, jika suatu saat saya meninggalkan kantor ini, saya harap teman-teman masih bisa menjaga.” Dia berharap KPP Madya Makassar bisa menjadi contoh dan memotivasi kantor-kantor yang lain. Tidak hanya sebatas kantor yang ia pimpin, wajib pajaknya pun diharapkan bisa menjadi contoh dan menginspirasi wajib pajak-wajib pajak yang lain.


46

47MediaKeuangan



48

oktober 2013

Documents

menkeu ri muhamad chatib

tanah minang14 si sintal

sri moedji sampurnanto

adya asmara muda bkf

hega s desain grafis