natal kristiono mata kuliah hukum adat pemerintahan adat desa bali

Download Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

Post on 24-May-2015

445 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diambil dari berbagai sumber

TRANSCRIPT

  • 1. HUKUM HUKUM TDK TERTULIS (HUKUM ADAT) HUKUM TERTULIS (PERAT. PERUNDANG- UNDANGAN)

2. PENGERTIAN HUKUM ADAT HUKUM INDONESIA ASLI YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG DISANA-SINI MENGANDUNG UNSUR AGAMA. 3. DUALISME PEMERINTAHAN DESA DI BALI DESA DINAS ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI DESA DESA PAKRAMAN Kesatuan masy. Hk adat di Prov.Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup mayarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri 4. DASAR PEMBENTUKAN Desa Pakraman Terpenuhinya unsur- unsur Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan, Palemahan Desa Dinas Dibentuk oleh pemerintah Kabupaten (melalui Perda), dng mem pertimbangkan jumlah pdd, luas wilayah, sosial-budaya, sarana dan prasarana pemerintah 5. Tugas dan Wewenang - DESA PAKRAMAN 1. Membuat awig-awig; 2. Mengatur krama desa 3. Mengelola harta kekayaan desa 4. Bersama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang 5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya 6. Mengayomi krama desa 7. Menyelesaikan sengketa adat & agama 8. Menentukan setiap keputusan dlm pelaksanaan pembangunan yg ada di wilayahnya 9. Melakukan perbuatan hk di dalam dan diluar desa pakraman - .DESA DINAS 1. Urusan pemerintahan yg sdh ada berdasarkan asal-usul desa 2. Urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan kebupaten/kota yg diserahkan pengaturannya kpd desa 3. Tugas pembantuan oleh pemerintah (propinsi/kabupaten/kota) 4. Urusan pemerintah lainnya yg oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa 6. HUBUNGAN DESA DINAS DENGAN DESA PAKRAMAN HUBUNGAN YANG SIFATNYA FUNGSIONAL, MELAKUKAN KOORDINASI JIKA DIANGGAP PERLU. DILIHAT DARI HUBUNGAN KEWILAYAHAN DAN KEWARGAAN ANTARA DESA DINAS DENGAN DESA PAKRAMAN TERJADI KEMUNGKINAN : 1. SATU DESA DINAS MEMPUNYAI LUAS WILAYAH DAN WARGA YANG SAMA DENGAN DESA PAKRAMAN, CONTOH DESA KERAMAS DI BLAHBATUH GIANYAR. 2. WILAYAH SATU DESA DINAS MELIPUTI BEBERAPA DESA PAKRAMAN. 3. WLAYAH SATU DESA PAKRAMAN MELIPUTI BEBERAPA DESA DINAS, CONTOH DESA PAKRAMAN DENPASAR. 7. Landasan yuridis DESA PAKRAMAN 1. UUD 1945 PASAL 18 B AYAT 2 . 2. PERDA NO. 3 TAHUN 2001 DIRUBAH MENJADI PERDA NO. 3 TAHUN 2003 DESA DINAS 1. UUD. 1945 2. UU. No. 5/1979, diganti dng UU. No.22/1999, diganti lagi dng UU. No. 32/2004 3. PP NO.72 TH. 2005 TENTANG DESA 8. UNSUR-UNSUR DESA PAKRAMAN 1. UNSUR PALEMAHAN ( WILAYAH TERITORIAL). 2. PAWONGAN ( MASYARAKAT) 3. PARHYANGAN ( TEMPAT PEMUJAAN /TEMPAT SUCI) 9. TIPE DESA PAKRAMAN DESA BALIAGE YAITU DESA TUA DI BALI YANG MASIH KUAT MEMPERTAHAN SISTEM KEMASYARAKATAN ASLI (ADA DI DAERAH PEGUNUNGAN. CONTOH TENGENAN PAGRINGSINGAN. DESA APANAGE YAITU DESA YANG SANGAT INTENSIF MENDAPAT PENGARUH DARI JAMAN KERAJAAN MAJAPAHIT (TERLETAK DI DAERAH BAL DATARAN). CONTOH DESA PAKRAMAN DENPASAR. DESA BARU YAITU DESA YANG TIMBUL KARENA AKIBAT DARI PERPINDAHAN PENDUDUK YANG DIDORONG KEINGINAN MENCARI LAPANGAN PEKERJAAN. CONTOH DESA PAKRAMAN YEH BUAH DI NEGARA. 10. SISTEM PEMERINTAHAN DESA PAKRAMAN TIPE DESA APANAGE DAN DESA BARU MENGANUT SISTEM PEMERINTAHAN TUNGGAL. STRUKTUR PRAJURU 1. BENDESA 2. PENYARIKAN 3. PETENGEN 4. KASINOMAN 5. KELIAN BANJAR 11. TIPE DESA BALIAGE UMUMNYA MENGANUT SISTEM PEMERINTAHAN KEMBAR DAN KOLEKTIF STRUKTUR PRAJURU PEMERINTAHAN KEMBAR ; 1. DUA ORANG KUBAYAN 2. DUA ORANG KUBAHU 3. DUA ORANG SINGGUKAN 4. BENDESA 5. PENYARIKAN 6. KASINOMAN STRUKTUR PRAJURU PEMERINTAHAN KOLEKTIF 1. 5 ORANG LUANAN 2. 6 ORANG BAHAN DULUAN 3. 6 ORANG BAHANTEBENAN 4. 6 ORANG TAMBALAPU DULUAN 5. 6 ORANG TAMBALAPU TEBENAN 6. SISANYA DINAMAKAN PENGELUDAN. 12. OTONOMI DESA PAKRAMAN OTONOMI DALAM MENETAPKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI MEREKA. OTONOMI DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN ORGANISASINYA. OTONOMI DALAM MYELESAIKAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM. 13. AWIG-AWIG SEBAGAI PRODUK HUKUM DESA PAKRAMAN PRODUK HUKUM DESA PAKRAMAN DISEBUT DENGAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN. AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ADALAH ATURAN YANG DIBUAT OLEH KRAMA DESA PAKRAMAN YANG DIPAKAI S EBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TRI HITA KARANA SESUAI D ENGAN DESA MAWACARA DHARMA AGAMA DI DESA PAKRAMAN MASING-MASING ( PASAL 1 ANGKA 11 PERDA NO. 3 TAHUN 2001). 14. BENTUK AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ADA AWIG-AWIG TERTULIS DAN AWIG-AWIG YANG TIDAK TERTULIS. PENULISAN AWIG-AWIG BARU BERKEMBANG SETELAH ADANYA SEMINAR AWIG-AWIG I TAHUN 1969. HASIL SEMINAR ITU MNEYIMPULKAN BAHWA DIPANDANG PERLU UNTUK MENYERAGAMKAN BENTUK DAN SISTIMATIKA WIG-AWIG. UNTUK ITU OLEH MPLA PROPINSI BALI DIBUATLAH PEDOMAN PENULISAN AWIG- AWIG YANG DIGUNAKAN UNTUK PEDOMAN KERJA OLEH TIM PENYURATAN AWIG-AWIG. 15. PADA INTINYA AWIG-AWIG MENGATUR TIGA (3) HAL POKOK HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN ( SUKRETA TATA AGAMA) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA (SUKRETA TATA PAKRAMAN) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA (SUKRETA TATA PALEMAHAN) 16. SEJAK TAHUN 1969 ADA KECENDRUNGAN DESA PAKRAMAN UNTUK MEMBUAT AWIG-AWIG DALAM BENTUK TERTULIS. HAL INI DIDUKUNG DENGAN DIKELUARKANNYA PEDOMAN PENULISAN AWIG-AWIG YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI. 17. MURDHA CITTA ( PEMBUKAAN) BATANG TUBUH TERDIRI DARI SARGAH (BAB) PALET (BAGIAN) PAWOS (PASAL) KAPING (AYAT) 18. AWIG-AWIG TERTULIS UMUMNYA HANYA MEMUAT POKOK-POKOK (ATURAN-ATURAN POKOK) MENGENAI KEHIDUPAN DESA PAKRAMAN. ATURAN PELAKSANANYA DISEBUT PARAREM. 19. MERUPAKAN PENJABARAN DARI KONSEP TRI HITA KARANA. BAGIAN AKHIR DIJELASKAN MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH YANG DIMUAT DALAM BAB TERSENDIRI DENGAN JUDUL WICARA LAN PAMIDANDA 20. SANKSI DALAM AWIG-AWIG (PAMIDANDA) TUJUAN : UNTUK MENGEMBALIKAN KESEIMBANGAN SEKALA-NISKALA (ALAM NYATA DAN TIDAK NYATA). BENTUK-BENTUK SANKSI ADAT (PAMIDANDA) ADA 3 : - ARTHA DANDA - JIWA DANDA - SANGASKARA DANDA. 21. KRAMA DESA PAKRAMAN PATUH TERHADAP AWIG-AWIG DIKARENAKAN MPY LEGITIMASI SEKALA DAN NISKALA. SEKALA : AWIG-AWIG DITERIMA KARENA MERUPAKAN KESEPAKATAN BERSAMA DIBUAT SECARA DEMOKRASI MELALUI RAPAT DESA. NISKALA : AWIG-AWIG DITAATI KRN DIANGGAP MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB KARENA AWIG-AWIG BARU DIBERLAKUKAN SETELAH DIADAKAN UPACARA PASUPATI DAN PEMLASPASAN.

Recommended

View more >