PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

PPh PASAL 21/26PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

SEHUBUNGAN DENGAN

- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA :- GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS- HONORARIUM- PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN

WP DN WP LN

PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

Pengertian

PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Unsur-unsur PPh Pasal 21/26

Wajib Pajak Pemotong Pajak Obyek Pajak Tarif Pajak

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pegawai Tetap Pegawai Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah

Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

Pemotong Pajak PPh Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik

induk maupun cabang Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,

Instansi, Departemen, KBRI Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21 Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat‑lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

PENGHASILANPENGHASILAN

TERATUR

GAJI

TUNJANGAN PREMI

TUNJANGAN TRANSPORT

TUNJANGAN MAKAN

PENGHASILAN TIDAK

TERATUR

BONUS

TUNJANGAN HARI RAYA

UPAH DAN UANG SAKU

UPAH HARIAN

UPAH MINGGUAN

UPAH BORONGAN

UANG PENSIUN HONORARIUM

PENGHASILAN TERATUR Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau

penerima pensiun secara teratur : Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium

premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

PENGHASILAN TIDAK TERATUR Penghasilan yang diterima atau diperoleh

pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur

Berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

Gratifikasi: uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Tantiem: bagian keuntungan yg diberikan kepada direksi atau dewan komisaris

UPAH DAN UANG SAKU Upah harian, upah mingguan, upah

satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai

UANG PENSIUN Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau

Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

HONORARIUM (1) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :

tenaga ahli, mis: dokter, konsultan, pengacara, notaris pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,

bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,

olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,

dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah

HONORARIUM (2) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,

komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;

agen iklan; pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi

jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;

pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; mis: makelar

peserta perlombaan; petugas penjaja barang dagangan;

HONORARIUM (3) petugas dinas luar asuransi; peserta pendidikan, pelatihan, dan

pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;

distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

BUKAN OBJEK PPh 21

pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun,

yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja

penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah

kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja

zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP & PENSIUNAN

Biaya jabatan : yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan catatan: jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000 setahun atau Rp500.000,00 sebulan;

Biaya pensiun : untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 – PEGAWAI TETAP

luran yang terkait dengan gaji dengan syarat: Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota

keluarga (maksimum 3), dengan syarat: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat

besaran atau nominalRp24.300.000,00 bagi diri WPRp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawinRp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suamiRp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan

mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Peraturan Menteri Keuangan No.

162/PMK.011/2012

TARIF PPHPasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh

(dalam Rupiah)sampai dengan 50.000.000 5%50.000.000 - 250.000.000 15%250.000.000 - 500.000.000 25%di atas 500.000.000 30%

WP Orang Pribadi

CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: MULAI BEKERJA AWAL TAHUN PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:

GAJI DAN TUNJANGAN PENGURANGAN:

BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI

- PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 12 PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SETAHUN

PENGHASILAN KENA PAJAK X TARIF PPH PASAL 17 PPh PASAL 21 1 TAHUN

PPh PASAL 21 BULANAN : 12

PPh 21 Pegawai Tetap Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri

(PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko adalah:

Penghasilan brutoGaji 4,000,000Rp Tunjangan transport 500,000Rp Asuransi kematian 100,000Rp Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp Jumlah penghasilan bruto 4,650,000Rp

Pengurang penghasilanBiaya jabatan 232,500Rp Iuran pensiun 100,000Rp Jumlah pengurang penghasilan 332,500Rp Penghasilan neto satu bulan 4,317,500Rp Penghasilan neto satu tahun 51,810,000Rp

PTKPWajib Pajak 24,300,000Rp Kawin 2,025,000Rp Tanggungan 1 orang 2,025,000Rp Jumlah PTKP 28,350,000Rp PKP 23,460,000Rp PPh pasal 21 terhutang 1,173,000Rp PPh pasal 21 terhutang 1 bulan 97,750Rp

PPh 21 – Pegawai Tetap - Bonus Dengan menggunakan kasus Joko

di atas, jika PT IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah:

Gaji 48,000,000Rp Tunjangan transport 6,000,000Rp Asuransi kematian 1,200,000Rp Asuransi kecelakaan kerja 600,000Rp Bonus prestasi 20,000,000Rp Jumlah Penghasilan Bruto 75,800,000Rp

Pengurang penghasilanBiaya jabatan 3,790,000Rp Iuran pensiun 1,200,000Rp Jumlah pengurang penghasilan 4,990,000Rp Penghasilan netto 70,810,000Rp

Penghasilan Tidak Kena PajakWajib Pajak 24,300,000Rp Kawin 2,025,000Rp Tanggungan 1 2,025,000Rp Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak 28,350,000Rp Penghasilan Kena Pajak 42,460,000Rp

PPh Pasal 21 terutang 5% 42,460,000Rp 2,123,000Rp

PPh Pasal 21 terutang dengan bonus 2,123,000Rp PPh Pasal 21 terutang tanpa bonus 1,173,000Rp PPh pasal 21 untuk bonus prestasi 950,000Rp

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan. Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat

Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013. Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda adalah:

Penghasilan BrutoGaji 5,000,000Rp Tunjangan transport 500,000Rp Asuransi kematian 100,000Rp Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp Jumlah Penghasilan Bruto 5,650,000Rp

Pengurang penghasilanBiaya jabatan 282,500Rp Iuran pensiun 100,000Rp Jumlah pengurang penghasilan 382,500Rp Penghasilan netto 5,267,500Rp Penghasilan netto setahun 63,210,000Rp

Penghasilan Tidak Kena PajakWajib Pajak 24,300,000Rp Penghasilan Kena Pajak 38,910,000Rp

PPh Pasal 21 terutang 5% 38,910,000Rp 1,945,500Rp PPh Pasal 21 terutang sebulan 162,125Rp

CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: BEKERJA PADA TENGAH TAHUN (SEPTEMBER S/D DESEMBER) PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:

GAJI DAN TUNJANGAN PENGURANGAN:

BIAYA JABATAN & IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR PEGAWAI

- PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 4 PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

SETAHUN

PENGHASILAN KENA PAJAK X TARIF PPH PASAL 17 PPh PASAL 21 (4 BULAN)

PPh PASAL 21 BULANAN : 4

NOTE: PENGHASILAN NETTO TIDAK DISETAHUNKAN

PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN

Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp 200.000 sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat:

sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan tidak melebihi Rp 2.025.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan.

PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN

Apabila jumlahnya lebih dari Rp200.000 sehari tetapi dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi Rp2.025.000,

PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp200.000 tersebut.

PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN

Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp2.025.000, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,

MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

TIDAK LEBIH DARIRp 200.000,-

TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21

DIBAYAR HARIANLEBIH DARI

Rp 200.000,-

DIKURANGIRp 200.000,-

DIPOTONG PPhTARIF 5%

PMK NO.206/PMK.011/2012MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2013

Tdk termasuk Honorarium atau

Komisi yg diterima Penjaja barang &

Petugas dinas luar

UPAH HARIAN < RP 200.000 Joko Budiono (belum menikah)

bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000. Joko bekerja selama 5 hari.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

Upah 1 hari 140,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp Penghasilan Kena Pajak NihilTake home pay per hari 140,000Rp

UPAH HARIAN > RP 200.000, < RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN Joko Budiono (belum menikah)

bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 250.000. Joko berkerja selama 5 hari.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

Upah 1 hari 250,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp Penghasilan Kena Pajak 50,000Rp PPh terhutang 2,500Rp Take home pay per hari 247,500Rp

UPAH HARIAN > RP 200.000, > RP 2.025.000 DALAM SATU BULAN Joko Budiono (belum menikah)

bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000. Joko berkerja selama 5 hari.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:

Upah sampai hari ke-6 2,100,000Rp PTKP 5 hari 405,000Rp PKP 1,695,000Rp

PPh terutang 84,750Rp PPh sudah dipotong hari ke-1 s/d hari ke-4 45,000Rp PPh Pasal 21 hari ke-5 39,750 Take home pay hari ke-5 310,250

Upah 1 hari 350,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 200,000Rp Penghasilan Kena Pajak 150,000Rp PPh terutang hari ke-1 7,500Rp Take home pay hari ke-1 342,500Rp

PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay.

PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI

Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan

praktek di rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan yang dibayarkan kepada dr. Joko adalah:

Januari Rp. 30.000.000 Februari Rp. 30.000.000 Maret Rp. 25.000.000 April Rp. 40.000.000 Mei Rp. 30.000.000 Juni Rp. 25.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

Bulan

Jasa dokter yang

dibayar pasien

Dasar Pemotongan PPh

Pasal 21

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 kumulatif

Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21

terutang(1) (2) (3) (4) (5) (6)

50%x (2)Januari 30.000.000Rp 15.000.000Rp 15.000.000Rp 5% 750.000Rp Februari 30.000.000Rp 15.000.000Rp 30.000.000Rp 5% 750.000Rp Maret 25.000.000Rp 12.500.000Rp 42.500.000Rp 5% 625.000Rp

15.000.000Rp 7.500.000Rp 50.000.000Rp 5% 375.000Rp 25.000.000Rp 12.500.000Rp 62.500.000Rp 15% 1.875.000Rp

Mei 30.000.000Rp 15.000.000Rp 77.500.000Rp 15% 2.250.000Rp Juni 25.000.000Rp 12.500.000Rp 90.000.000Rp 15% 1.875.000Rp Jumlah 180.000.000Rp 90.000.000Rp 367.500.000Rp 8.500.000Rp

April

BUKAN PEGAWAI1. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,

pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

2. olahragawan 3. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,

penyuluh, dan moderator;

BUKAN PEGAWAI5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau

yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12.distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

dan kegiatan sejenis lainnya;

PPh 21 BUKAN PEGAWAIyg penghasilannya bersifat berkesinambungan Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat

berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Obyek yang dikenakan: Honorarium, Uang Saku, Hadiah atau Penghargaan, Komisi (termasuk yang diterima Agen WP OP, Penjaja Barang Dagangan, dan Petugas Dinas Luar Asuransi), Bea Siswa, Jasa Produksi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris

PPh 21 Terutang = Tarif ps 17 x Penghasilan Bruto

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan

Jika penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, PPh pasal 21 dihitung dengan cara tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50% dan dikurangi dengan PTKP sebulan.

Syarat: (1) Punya NPWP; (2) penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja (tidak punya penghasilan lain)

Bila tidak memenuhi kedua syarat di atas, perhitungannya seperti penghasilan berkesinambungan

PPh 21 terutang = ((penghasilan bruto X 50%) - PTKP sebulan) X Tarif ps 17

PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan PPh 21 = tarif pasal 17 x penghasilan bruto Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang

bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000. PPh pasal 21 terhutang adalah:

Hadiah 200.000.000Rp DPP 200.000.000Rp Tarif Pasal 17

5% x Rp. 50.000.000 = 2.500.000Rp 15% x Rp. 150.000.000 = 22.500.000Rp

PPh Pasal 21 terhutang 25.000.000Rp

PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangka sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik Dana Pensiun.

5% x 50.000.000Rp 2.500.000Rp 15% x 5.000.000Rp 750.000Rp PPh Pasal 21 yang harus dipotong 3.250.000Rp

TARIF PPH 21UANG PESANGON

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh

(dalam Rupiah)sampai dengan 50.000.000 0%50.000.000 - 100.000.000 5%100.000.000 - 500.000.000 15%di atas 500.000.000 25%

TARIF PPH 21UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh

(dalam Rupiah)sampai dengan 50.000.000 0%di atas 50.000.000 5%

Contoh perhitungan PPh 21 atas penghasilan berupa uang Pesangon Contoh perhitungan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 yang dipotong atas

penghasilan berupa uang Pesangon dengan jumlah Rp 175,000,000,00. Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang

0% x Rp50.000.000,00 = Rp 0.005% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,0015% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000.00 (+)

Rp 13,750.000,00 Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas

dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya:Bulan Desember 2009 Rp 50.000.000,00Bulan April 2010 Rp.125.000.000,00 (+)Jumlah Rp175,000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000,00

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP

BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP ADALAH LEBIH TINGGI 20% DARIPADA TARIF NORMAL BERDASARKAN PASAL 17.

Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp. 75.000.000. Pajak Penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah:

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000

Jumlah = Rp. 6.250.000

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh

yang harus dipotong adalah:

5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp. 3.000.000

15% x 120% x Rp. 25.000.000 = Rp. 4.500.000

Rp. 7.500.000

Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000 antara punya NPWP dan tidak punya NPWP.

Pemotongan PPh 26 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri

Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto

Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri / penduduk di negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia

Menghitung PPh Pasal 26 Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari

dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26,

Tarif 20% dari penghasilan bruto

Menghitung PPh Pasal 26 Michael Learns (WNA – Malaysia) datang ke

Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada PT ABC selama 60 hari. Atas jasa tersebut, Michael Learns mendapatkan honorarium sebesar $ 25,000. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah1 US$ = Rp. 10.500

Berapakah PPh Pasal 26 yang terhutang atas penghasilan ?

Honorarium 25.000$ Kurs 10.500Rp DPP 262.500.000Rp PPh pasal 26 Rp. 262.500.000 x 20% 52.500.000Rp

Menghitung PPh Pasal 26