metode analisis apbd 2003

5/26/2018 Metode Analisis APBD 2003

1/31

etodeAnalisis APBD


2/31

Pengertian AnalisisAnggaran

Analisis adalah suatu kegiatan untukmempelajari obyek atau masalah melalui

pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan

unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik

yang bersifat nyata maupun tidak nyata,bersifat internal dan eksternal, teknis dan non

teknis , vertikal dan horizontal.


3/31

Tujuan Analisis

Anggaran Menelaah arah kebijakan Anggaran pada

tahun berjalan, baik disi penerimaan

maupun pada sisi belanja.

Menelaah sejauhmana konsistensi dan

signifikansi hubungan antara visi

pembangunan daerah dengan kebijakan

penganggaran daerah.


4/31

Pentingnya Melakukan

Analisis Anggaran Pada hakekatnya bahwa anggaran

adalah uang rakyat yangpengalokasiannya harus sebesar-besarnya untuk rakyat.

Pada dasarnya proses penganggaran

adalah proses politik, sehingga salahsatu dimensi yang paling menonjol dalamproses penganggaran adalah dimensipolitik.


5/31

Anggaran negara adalah instrumenteknis yang dihasilkan dari proses

perencanaan dengan berbagai

pendekatan teknis yang terukur, rasional

dan terarah tidak boleh manipulatif danspekulatif.

Anggaran negara disusun atas prinsip

efesiensi dan efektivitas.


6/31

Prinsip umum

dalam Analisis Anggaran Pendekatan Proses Penganggaran yang

lebih politis.

Pendekatan Teknis melalui instrumenteknis yang lebih kualitatif.

Pendekatan Normatif yang dibangun daripersepsi hukum dalam penyusunan danPengelolaan anggaran daerah.


7/31

Menelaah/mengkaji hubungan alokasi

prioritas pembiayaan dengan kebijakanpembangunan dan tingkatproporsionalitas pembiayaan pada sektoryang menuntut keberpihakan pemerintah

atau adanya POLITICAL WILL.

Menelaah trend kebijakan penganggarandalam periode tertentu dan

menghubungkannya dengan tingkatkemajuan yang dicapai pada sektor-sektor yang menjadi prioritaspembiayaan dalam periode tersebut.


8/31

Teknis Analisis

AnggaranAnalisis Linier

Analisis Non LinierAnalisis Thematic atau

Dynamic


9/31

Pendapatan

Bagian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Bagian Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Restribusi Daerah

Bagian Laba Usaha daerah

Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak ( SDA )

DAU

Dana Bantuan Luar Negeri

Dana Alokasi Khusus

Dana Darurat

Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah

Pinjaman Luar Negeri

Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

Sistem Anggaran Lama


10/31

Belanja Rutin

Belanja

Pembangunan

PENGELUARAN


11/31

1. Belanja Pegawai

2. Belanja barang

3. Belanja Pemeliharaan

4. Belanja Perjalanan Dinas

5. Belanja Lain-lain

6. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga

7. Belanja Pensiun & Onderstand

8. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga

9. Pengeluaran yang tak tersangka

Belanja Rutin


12/31

Sektor Industri

Sektor Pertanian dan Kehutanan

Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi

Sektor Tenaga Kerja

Sektor Perdagangan Pengembangan

Usaha daerah , Keuangan Daerah danKoperasi

Sektor Transportasi

Sektor Pertambangan dan Energi

Sektor Pariwisata dan TelekomunikasiDaerah

Sektor Pembangunan Daerah danPemukiman

Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang MahaEsa, Pemuda dan Olahraga

Sektor kependudukan dan KeluargaSejahtera

Sektor Kesehatan , Kesejahteraan Sosial,Peranan Wanita, Anak dan Remaja

Sektor Perumahan

Sektor Ilmu Pengetahuan danTeknologi

Sektor Hukum

Sektor Aparatur Pemerintah dan

Pengawasan

Sektor Politik ,Penerangan ,Komunikasi dan Media Massa

Sektor Keamanan dan KetertibanUmum

Subsidi Pembangunan Terhadap

Daerah Bawahan

Belanja Pembangunan


13/31

NO. URAIAN Jumlah (Rp) Realisasi (Rp)

I. PENDAPATAN

1,1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pajak Daerah

1.1.2 Restribusi Daerah

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1.2 Dana Primbangan1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.2.4 Dana Primbangan dari Propinsi

1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang SyahJumlah Pendapatan

Sistem Anggaran Kinerja


14/31

II. BELANJA

2.1 APARATUR

2.1.1 Belanja Administrasi Umum

2.1.1.1 Belanja Pegawai /Personalia

2.1.1.2 Belanja Baranh dan Jasa2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan

2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan

2.2.2.1 Belanja Pegawai /Personalia

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas


2.1.3 Belanja Modal


15/31

2.2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK2.2.1 Belanja Administrasi Umum

2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas


2.2.2 Belanja Operasi dan PemeliharaanBelanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

2.2.3 Belanja Modal

2.3

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN

KEUANGAN

2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA

Jumlah Belanja

Defisit


16/31

III. PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan

3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang

dipisahkan

3.1.5 Iuran Wajib Pegawai

3.1.6 Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

3.1.7 Pembayaran Pajak Penghasilan

3.1.8 Penerimaan Pihak Ketiga

3.1.9 Penerimaan Bantuan Luar Negeri

3.2 PENGELUARAN DAERAH

3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim

3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh

tempo

3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun

berjalan

3.2.5 Iuran Wajib Pegawai

3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

3.2.7 Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

3.2.8 Pengeluaran Pihak ketiga

3.2.9 Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L

Jumlah Pembiayaan


17/31

NO. URAIAN Prosentase

I. PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah 39,377,446,135.00 12.51%

1.1.1 Pajak Daerah 23,966,000,000.00 60.86%

1.1.2 Restribusi Daerah 10,397,684,045.00 26.41%

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah 2,791,262,090.00 7.09%

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2,222,500,000.00 5.64%

1.2 Dana Primbangan 256,483,697,351.00 81.46%

1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 14,278,697,351.00 5.57%

1.2.2 Dana Alokasi Umum 234,280,000,000.00 91.34%1.2.3 Dana Alokasi Khusus 7,925,000,000.00 3.09%

1.2.4 Dana Primbangan dari Propinsi

1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Syah 19,000,000,000.00 19,000,000,000.00 6.03%

Jumlah Pendapatan 314,861,143,486.00

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2003

JUMLAH


18/31

II. BELANJA

2.1 APARATUR 85,972,718,245.80 24.09%

2.1.1 Belanja Administrasi Umum 72,183,958,712.80 83.96%

2.1.1.1 Belanja Pegawai /Personalia 54,263,246,594.80 75.17%

2.1.1.2 Belanja Baranh dan Jasa 10,985,605,118.00 15.22%

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 2,046,677,000.00 2.84%2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 4,888,430,000.00 6.77%

2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 11,998,430,833.00 13.96%

2.2.2.1 Belanja Pegawai /Personalia 5,997,610,943.00 49.99%

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,265,439,890.00 43.88%

2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 286,980,000.00 2.39%

2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 448,400,000.00 3.74%

2.1.3 Belanja Modal 1,790,328,700.00 1,790,328,700.00 2.08%

2.2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK 259,091,546,509.93 72.59%

2.2.1 Belanja Administrasi Umum 128,925,056,080.93 49.76%

2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 121,040,724,627.00 93.88%

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4,468,666,453.93 3.47%

2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 1,307,070,000.00 1.01%

2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 2,108,595,000.00 1.64%

2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 28,451,357,679.00 10.98%

Belanja Pegawai/Personalia 7,523,812,864.00 26.44%

Belanja Barang dan Jasa 8,737,944,315.00 30.71%

Belanja Perjalanan Dinas 1,295,902,000.00 4.55%

Belanja Pemeliharaan 10,893,698,500.00 38.29%

2.2.3 Belanja Modal 101,715,132,750.00 101,715,132,750.00 39.26%


19/31

II I. PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH 80,530,373,845.29 67.67%

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu 37,058,746,795.29 46.02%

3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan 21,000,000,000.00 26.08%

3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0.00%

3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang

dipisahkan 0.00%3.1.5 Iuran Wajib Pegawai 11,810,242,000.00 14.67%

3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka

Pegawai 797,195,850.00 0.99%

3.1.7 Pembayaran Pajak Penghasilan 6,457,189,200.00 8.02%

3.1.8 Penerimaan Pihak Ketiga 0.00%

3.1.9 Penerimaan Bantuan Luar Negeri 3,407,000,000.00 4.23%

3.2 PENGELUARAN DAERAH 38,471,673,675.00 32.33%3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan - 0.00%

3.2.2 Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim 250,000,000.00 0.65%

3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh

tempo 16,000,000.00 0.04%

3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran

Tahun berjalan - 0.00%

3.2.5 Iuran Wajib Pegawai 11,810,242,000.00 30.70%3.2.6

Potongan Tabungan Uang Muka

Pegawai 797,195,850.00 2.07%

3.2.7 Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 6,457,189,200.00 16.78%

3.2.8 Pengeluaran Pihak ketiga - 0.00%

3.2.9 Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L 19,141,046,625.00 49.75%

Jumlah Pembiayaan 119,002,047,520.29


20/31

Langkah Praktis

Menganalisis Angaran Menyiapkan Nota Keuangan Daerah (Dokumen

APBD), minimal 3 tahun terakhir dan dokumen

pendukung lainnya, Renstra, RTRWK sertaperaturan terkait baik di tingkat pusat (UU, PP,Kepmen, Surat Edaran Menteri terkait),maupun di tingkat daerah (Perda, KeputusanGubernur, Bupati, dll).

Membuat Prosentase distribusi alokasiPenerimaan menurut Sumber Penerimaan danPengeluaran menurut Sektor/sub sektor yang

dibiayai.


21/31

Membuat Pemetaan Sederhana berdasarkan itemprogram/Proyek persektor, kemudianmengklasifikasikannya berdasarkan pihak yangdiuntungkan pada pelaksanaan program/proyekapakah ke publik atau aparat dengan rekanannya.

Mengelompokkan Instansi/Dinas atau lembagadaerah pengguna anggaran terbesar dan menelaahobyek dan sasaran pembiayaannya.

Menelaah signifikansi hubungan antara Induksektor/sub sektor dengan item program atau proyekyang akan dibiayai pada tiap sektor tersebut,kemudian mengklasifikasi prioritas pembiayaan tiapsektor berdasarkan prinsip prioritas dan alokasiproporsional untuk sektor yang membutuhkankeperpihakan pemerintah.


22/31

Membuat Catatan Kritis berdasarkan 3

Pendekatan yaitu :

Catatan kritis dari aspek proses yang

merupakan tinjauan politis,

Catatan dari aspek efesiensi, dan

rasionalitas yang merupakan tinjauan darisisi teknis ekonomis,

Dan atatan dari aspek Normatif yaitu

berdasarkan pendekatan Hukum yangmenjadi acuan dalam penyusunan dan

Pengelolaan Anggaran Daerah.


23/31

Merumuskan Arah Kebijakan sebagaiRekomendasi untuk eksekutif dan legislatif

serta menentukan tindak lanjut ataustrategi advokasi dan kontrol yang dapatdilakukan oleh masyarakat sipil.

Tersedianya dokumen resmi tentanganggaran (yang terbaru) yang hendakdikaji dan dilengkapi dengan dokumenpendukungnya misalnya, Nota

Keuangan/APBD, UU/Perda, danDokumen Hukum yang terkait sebagaidisebutkan pada point pertama padalangkah praktis analisis diatas.


24/31

Bagian-bagian PentingAnalisis pada Analisis pada

sisi Penerimaan Daerah

Sisa Anggaran Tahun Lalu

Nilai sisa ini ,dengan sistem pencatatanyang tidak menggunakan standart akuntansiyang jelas, sangat rawan untuk dimanipulasi

Untuk menganalisis anggaran ke depan,

harus ditelusuri pada dinas, instansi ataubadan yang tingkat realisasi penggunaantertinggi sampai dengan yang terendah


25/31

Pendapatan Asli Daerah ( PAD)

Menelaah sektor mana yang memberikan

kontribusi terbesar pada penerimaan AsliDaerah

Mengkaji sejauh mana segnifikansi antara

estimasi penerimaan masing-masing pos

penerimaan Asli Daerah dengan taksiranpotensinya masing-masing pos tesebut.

Kecenderungan menggunakan estimasi

minimum oleh pemerintah.

Memperhatikan dasar kebijakan fiskal daerah,khususnya yang berhubungan dengan

Kebijakan Perpajakan dan Restribusi Daerah.

Menelaah signifikansi Hubungan Kebijakan

Peningkatan PAS dengan Kualitas Fasilitas


26/31

Bagian-Bagian PentingAnalisis Pada Sisi Belanja

Daerah Analisis Perbandingan Alokasi Anggaran Per

Sektor atau per Unit program untuk melihat

Prioritas Belanja.

Analisis Trend Kebijakan Belanja Daerah, yaitu

melihat Kecenderungan alokasi anggaran dari

tahun ke tahun yang secara umum dapat dilihatdari kecenderungan antara belanja ke aparat

atau ke Publik.


27/31

Analisis Perbandingan Antara Lokasi AnggaranPer Unit Belanja dengan Nilai seharusnyaberdasarkan standar biaya yang yang diatur

oleh ketentuan

Rasionalisasi Kenaikan Nilai Alokasi Anggaranbelanja Pegawai dengan jumlah PNS dan PejabatDaerah.

Analisis Dampak Kebijakan Kenaikan BelanjaDaerah terhadap beban rakyat dan pertumbuhanekonomi daerah.

Analisis Perbandingan Prosentase Kenaikan PADdengan Prosentase Kenaikan Belanja Daerah

Analisis Signifikansi Hubungan Sektor denganitem/program yang dibiayai pada tiap sektor.

Rasionalisasi Alokasi Belanja Operasional KepalaDaerah (Biaya Taktis Operasional Kepala/Wakil

Kepala Daerah, Anggota DPRD, dsb).


28/31

Pertanyaan Pokok Yang dapat diJawab dari Analisis Anggaran

Daerah Arah atau kecenderungan kebijakan

pemerintah dan Belanja.

Konsistensi Kebijakan Penganggaran terhadapPeraturan Perundang-Undangan yang berlaku,serta terhadap prinsip-prinsip Penyusunan danPengelolaan Anggaran Daerah

Strategi Pembiayaan dan Peningkatan DaerahBerdasarkan hasil kajian mendalam fenomenayang dihadapi dan memperhatikan potensi,kekuatan dan masalah yang dihadapi masing-masing.


29/31

Beberapa Permasalahan yangPerlu mendapat Perhatian dalam

Analisis Anggaran

Struktur penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

Alokasi Belanja untuk sektor Publik dan

Kesejahteraan Sosial.

Komposisi Dana Perimbangan Propinsi,Kota, Kabupaten


30/31

Struktur Belanja secara sektoral

Apa anggaran dibelanjakan secara

faktual.

Metode atau pendekatan Proyeksi,komitmen terhadap prinsip, efesiensi dan

rasionalitas alokasi, serta signifikansi

hubungan kebijakan penganggarandaerah dengan UU yang berlaku.


31/31

Arahan, mandat dan Pembinaan dari

Pusat dan Pemerintah Atasan

Data Historikal

Dokumen Terkait

MasyarakatTomas, LSM, Ormas, Asosiasi,

Profesi, PT, dll

Pengutaran Usulan, aspirasi dan

inisiatif masyarakat melalui jalur-jalur jenjang birokrasi /Pemerintah

seperti RT, RW, Desa dan Kecamatan

Pengutaran Usulan, aspirasi dan

inisiatif masyarakat melalui dengarPendapat, turun lapangan, kuisioner,

kotak pos, media massa dan lain-lain

EKSEKUTIFPemda beserta Instansi/Uni

LEGISLATIF

D P R D

Rekonsiliasi &

Kesepakatan

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA ANGGARAN MULTI TAHUNAN

Daftar Usulan, aspirasi dan

inisiatif masyarakat serta evalusi

kinerja Pemerintah Daerah

perode sebelumnya

Daftar Usulan,

Aspirasi dan Inisiatif

Masyarakat

USULAN MODEL

PERENCANAAN KEBIJAKAN

JANGKA MENENGAH

metode analisis apbd 2003

Documents