analisis anggaran pemerintah - apbd sultra

Download Analisis Anggaran Pemerintah - APBD Sultra

Post on 29-Dec-2015

862 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analisis Anggaran Pemerintah - APBD Sultra

TRANSCRIPT

  • TUGAS AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PEMERINTAH

    ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAH

    Studi Kasus : APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

    Tahun 2011 - 2013

    KELOMPOK II

    1. Ahmad Fadillah (2) 2. Arco Priyo Dirgantoro (6) 3. Basrifan Arief Bakti (10) 4. Kadek Maharta Kusuma (19) 5. Putri Yanti (26)

    PROGRAM DIPLOMA IV AKUNTANSI KELAS 7A BPKP SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    2014

  • A. Pendahuluan

    Anggaran merupakan instrument penting bagi pemerintah untuk merencanakan

    langkah-langkah financial serta menentukan kebijakan Negara di periode yang

    akan datang. Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam

    merencanakan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah suatu negara

    sehingga apabila terjadi kekeliruan atau ketidaktepatan dalam penganggaran

    dapat berakibat buruk bagi negara. Dalam hal ini, anggaran yang disusun harus

    meliputi anggaran yang berlandaskan pada prinsip efisiensi yaitu dengan

    menggunakan nilai input tertentu untuk menghasilkan nilai output dan outcome

    yang terbaik.

    Secara Umum Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

    1. Sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode tertentu;

    2. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan

    yang telah dipilih oleh pemerintah;

    3. Sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah

    dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

    Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat dari anggaran yaitu sebagai alat

    perencanaan dan alat pengendalian untuk hasil yang efektif dan efisien. Melalui

    paper ini kami berusaha menyampaikan beberapa analisis mengenai anggaran

    yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan

    anggaran tersebut. Dalam paper ini, kami akan menganalisis data anggaran

    pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013.

    B. Analisis Vertikal

    Analisis vertikal laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan masing

    masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang

    sama. Hal ini dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan dalam

    laporan keuangan.

    Metode Analisis Vertikal dikenal juga dengan istilah Metode Analisis Statis

    karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan suatu instansi

    pemerintah pada tahun (periode) yang sama, sehingga memperlihatkan

    persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Analisis persentase per komponen

    bertujuan untuk mengetahui kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total.

    Angka ini dapat digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pos tersebut bagi

  • instansi pemerintah tersebut. Dengan demikian besaran angka ini seharusnya

    digunakan sebagai dasar mengarahkan, mengalokasikan, dan mengendalikan

    sumber daya yang dimiliki suatu instansi pemerintah untuk menghasilkan output

    yang optimal bagi kementerian instansi pemerintah yang bersangkutan.

    Teknik yang digunakan dalam analisis vertikal adalah:

    1. Analisis Common-Size Financial Statements

    Analisis ini dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan

    sebagai persentase dari pos dasar (pos dengan nilai 100%). Contohnya

    persentase belanja pegawai terhadap total belanja yang dikeluarkan pemda.

    Hasil perhitungan ini selanjutnya dianalisis apakah belanja pegawai terlalu

    besar sehingga belanja untuk pelayanan pada masyarakat porsinya lebih

    sedikit, dan seterusnya.

    2. Analisis Rasio (Ratio Analysis)

    Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara dua pos.

    Rasio ini diperoleh dengan membagi angka suatu pos dengan angka pos

    lainnya, misalnya analisis rasio derajat desentralisasi, rasio belanja operasi

    terhadap total belanja, dan sebagainya.

    Dalam analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), analisis

    vertikal dipisahkan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Analisis

    dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013.

    1. Analisis Vertikal Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi

    Tenggara

    Komposisi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

    sampai dengan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

    Tabel 1. Komposisi Anggaran Pendapatan

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan 2013

    URAIAN 2012 2013

    PENDAPATAN 1.857.752.225.122,00 1.951.960.636.640,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 545.728.695.356,00 502.594.985.095,00 Pendapatan Pajak Daerah 285.298.708.076,00 375.684.854.808,00 Hasil Retribusi Daerah 20.284.827.529,00 24.200.959.800,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.150.009.655,00 23.821.679.810,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 214.995.150.096,00 78.887.490.677,00 DANA PERIMBANGAN 1.009.154.179.766,00 1.141.325.359.545,00

  • URAIAN 2012 2013

    Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 104.236.508.766,00 107.022.848.545,00 Dana Alokasi Umum 870.257.871.000,00 981.035.741.000,00 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 53.266.770.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 302.869.350.000,00 308.040.292.000,00 Pendapatan Hibah 0,00 5.803.792.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 302.869.350.000,00 302.236.500.000,00

    Dari data di atas, struktur anggaran pendapatan dalam APBD Pemerintah

    Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 bisa digambarkan sebagai berikut:

    Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Dana Perimbangan

    sebesar 58,47%. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hanya

    berkontribusi sebesar 25,75% dari seluruh pendapatan. Sementara sebesar

    15,78% merupakan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.

    Selain itu, beberapa hal yang dapat kita analisis secara vertikal antara lain:

    a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

    Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukan rasio total PAD terhadap total

    pendapatan.Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah PAD

    dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi

    angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan

    daerahnya.

    Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = Total PAD

    Total PendapatanDaerah

    Dalam hal ini, rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi

    Tenggara adalah sebesar 25,75%. Berdasarkan analisis yang dilakukan,

    25,75%

    58,47%

    15,78%

    Gambar 1. Struktur Anggaran Pendapatan 2013

    PENDAPATAN ASLI DAERAHDANA PERIMBANGAN

    LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

  • terlihat bahwa pada tahun 2013 kemampuan memperoleh PAD Pemerintah

    Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membiayai belanja daerah masih belum

    maksimal. Perlu dilakukan peningkatan potensi PAD yang masih bisa digali

    lagi agar belanja daerah bisa lebih banyak berasal dari PAD sehingga

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa dikatakan sebagai daerah

    dengan keuangan yang mandiri.

    b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

    Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukan rasio pendapatan transfer

    terhadap total pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah

    pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah yang bersangkutan

    dari pemerintah pusat/provinsi dengan total pendapatan yang diperoleh pada

    periode tersebut. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin besar

    tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat dan/atau

    pemerintah provinsi.

    Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

    = Total Pendapatan Transfer

    Total PendapatanDaerah

    Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi

    Tenggara adalah sebesar 58,47%. Dari persentase tersebut terlihat bahwa

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergantung kepada transfer

    dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja yang dilakukan. Hal ini

    menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki

    ketergantungan kepada pemerintah pusat.

    2. Analisis Vertikal Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

    Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai

    dengan jenis belanja adalah sebagai berikut:

    Tabel 2. Komposisi Anggaran Belanja

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan 2013

    URAIAN 2012 2013

    BELANJA 2.056.564.248.649,47 2.176.892.463.186,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.263.318.613.706,47 1.204.401.909.158,87 Belanja Pegawai 470.112.147.054,00 509.073.200.879,00 Belanja Hibah 29.090.088.000,00 29.301.027.000,29 Belanja Bantuan Sosial 406.341.753.761,00 307.271.500.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 104.260.188.596,00 236.174.768.584,01

  • URAIAN 2012 2013

    dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

    240.162.126.190,00 111.402.782.340,00

    Belanja Tidak Terduga 13.352.310.105,47 11.178.630.355,57 BELANJA LANGSUNG 793.245.634.943,00 972.490.554.028,00 Belanja Pegawai 75.277.862.383,00 71.810.486.285,00 Belanja Barang dan Jasa 304.259.461.251,00 297.350.363.226,00 Belanja Modal 413.708.311.309,00 603.329.704.517,00

    Berdasarkan jenis belanja tersebut, anggaran belanja Pemerintah Provinsi

    Sulawesi Tenggara terdiri dari Belanja Pegawai (langsung maupun tidak

    langsung), Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

    Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan

    Belanja Modal.

    Struktur anggaran per je

Recommended

View more >