materi keb & probangnas

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI

DIKLATPIM Tk. IV RUMPUN KAJIAN PEMBANGUNAN

DIKLATPIM Tk. IV RUMPUN KAJIAN PEMBANGUNAN

LATAR BELAKANG

PEMBANGUNANPROSES PERKEMBANGAN KUALITAS ATAU NILAI TAMBAH TINGKAT KEHIDUPAN PENDUDUK MENUJU TINGKAT KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK

PEMBANGUNAN BERSIFAT HOLISTIC (MENYELURUH/LINTAS DIMENSI/SEMUA BIDANG)

PEMBANGUNAN EKONOMIPROSES PEMBANGUNAN PENINGKATAN PENGGUNAAN “SUMBER DAYAPRODUKSI” DIUKUR DARI BERTAMBAHNYA PENDAPATAN ATAU MENINGKATNYA IMBALAN/KOMPENSASI DALAM JANGKA PANJANG

TIGA NILAI UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI (MICHAEL P.TODARO)

1.MENUNJANG KELANGSUNGAN HIDUP2.AKTUALISASI HARGA DIRI3.KEMERDEKAAN DARI PENJAJAHAN DAN PERBUDAKAN

ISU STRATEGIS

1. PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH RASIO POTENSI DAN EFFORT MASIH RENDAH

2. JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN CUKUP BESAR AKSESIBILITAS KURANG DAN POLITICAL WILL MASIH RENDAH

3. KESENJANGAN PEMBANGUNAN MASIH LEBAR REGIONAL, SPASIAL DAN SEKTORAL

4. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH RENDAH KEMAMPUAN AKUMULASI MODAL DAN ALOKASI ANGGARAN

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KONTRAPRODUKTIF BELUM SEPENUHNYA BERORIENTASI BOTTOM UP MASIH TOP DOWN

6. KUALITAS PELAYANAN UMUM SECARA PRIMA MASIH RENDAH SARANA BELUM MEMADAI DAN EKSPEKTASI YANG BERLEBIHAN

7. PERTAHANAN DAN KEAMANAN BELUM OPTIMAL

IDENTIFIKASI MASALAH MAKROEKONOMIDI MASING-MASING DAERAH

KELOMPOK IKAB/KOTA PDRB TERBESAR PERTANIAN (KEMISKINAN/PENGANGGURAN TINGGI, KEB.TENAGA KERJA PERTANIAN CUKUP BESAR,KEB.INVEST>PERKEMBANGAN)

KELOMPOK IIKAB/KOTA PDRB TERBESAR INDUSTRI MANUFAKTUR (KEB.INVEST=PERKEMBANGAN, KEB.TK INDUSTRI CUKUP BESAR PENGANGGURAN RELATIF TINGGI)

KELOMPOK IIIKAB/KOTA PDRB PHR TERBESAR (PENGANGGURAN MSH TINGGI,KEB TK JASA PERDAGANG, KEB.INVEST>PERKEMBANGAN)KELOMPOK IVKAB/KOTA PDRB PERTAMBANGAN TERBESAR (PENGANGGURAN MSH TINGGI,INVEST>PERKEMB)

Estimasi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025

35.724,0 39.066,7 42.555,3 46.073,8 49.512,1 52.740,8

1,8 1,71,6

1,51,27

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Tahun

(Rib

u J

iwa)

0

0,5

1

1,5

2

(%)

Estimasi Penduduk Laju Pertumbuhan

Estimasi Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025 (Tahun)

66,6

69,0

72,373,2

70,9

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

Tahun

50,3

49,7

58,8

41,2

66,2

33,8

72,4

27,6

77,4

22,6

81,4

18,6

-10,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Tahun

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025

Perkotaan Perdesaan

Hasil estimasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang terus meningkat, yaitu 205,8 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 273,7 juta jiwa pada tahun 2025 dengan penyebaran penduduk antarpulau dan antarprovinsi tidak merata (terkonsentrasi di Pulau Jawa). Pada tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 35,7 juta jiwa dan menjadi 52,7 juta jiwa pada tahun 2025. Walaupun demikian, laju pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu 1,81% (tahun 2000 – 2005) menjadi 1,27% (tahun 2020 – 2025). Jumlah penduduk tersebut lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dimana yang tinggal di perkotaan pada tahun 2025 sebesar 81,4%. Diharapkan angka harapan hidup masyarakat semakin meningkat yaitu dari 66,6 tahun menjadi 73,2 tahun dengan asumsi kecenderungan angka kematian bayi (AKB) menurum serta adanya perubahan susunan umur penduduk.

JabarTahun 2000

35,7 Juta Jiwa th 2000 Jabar

Tahun 2025

52,7 Juta Jiwa th 2025

81,4% tinggal di perkotaan

PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2000 - 2025

STRATEGI PEMBANGUNAN (1)

TERDAPAT TRADE-OFF ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN (PAUL SIMON KUZNETS, CHENERY, SYRQUIN, AHLUWALIA)

KENAIKAN PERTUMBUHAN YG PESAT SERING DIIKUTI DENGAN

DISPARITAS PEMBAGIAN PENDAPATAN/KETIMPANGAN RELATIF

PEMERATAAN PENDAPATAN HANYA DAPAT DICAPAI JIKA LAJU

PERTUMBUHAN EKONOMI DITURUNKAN

SECARA EKSTRIM KEMISKINAN ABSOLUT PUN AKAN TERJADI YANG DITANDAI DENGAN SEMAKIN MEROSOTNYA TARAF HIDUP GOLONGAN MASYARAKAT MISKIN


HARRY T.OSHIMA & PAPANEK : DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK PERLU TERJADI (DAPAT DIHINDARI)

LABOUR INTENSIVE HARUS LEBIH BESAR DIBANDINGKAN CAPITAL INTENSIVE DALAM PENCAPAIAN PERTUMBUHAN (CONTOH :TAIWAN,HONGKONG,KORSEL,IRAN SEJAK ERA 60-AN)

STRATEGI KONVENSIONAL :

(1) BERORIENTASI PERTUMBUHAN,

(2) BERORIENTASI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA,

(3) BERORIENTASI PADA PENGHAPUSAN KEMISKINAN

MEKANISME YANG DIPAKAI ADALAH TRICLE DOWN EFFECT MENGALAMI HAMBATAN KARENA : (1) PENCIPTAAN LAPANGAN

KERJA TIDAK MAMPU MENGIMBANGI PERTUMBUHAN PENDUDUK, (2) MORAL HAZARD, (3) TEKNOLOGI RENDAH, (4) INVESTASI YANG TIDAK BERPIHAK


STRATEGI ALTERNATIF :

1. REDISTRIBUTION WITH GROWTH : mempertahankan laju

pertumbuhan yang pesat, menstabilkan pendapatan golongan

masyarakat berpenghasilan tinggi dalam beberapa tahun yang

meliputi 10% dari jumlah penduduk, menyalurkan pendapatan dan

sumber-sumber daya yang sebenarnya akan diperoleh semua

golongan

2. BASIC HUMAN NEEDS : penyediaan langsung BHN (pangan,

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, sanitasi/air

bersih,komunikasi), lapangan kerja produktif, partisipasi aktif dalam

pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan yang layak

1. Indonesia yg aman dan damai

2. Indonesia yg adil dan demokratis

3. Meningkatkan kesma

1. Indonesia yg aman dan damai

2. Indonesia yg adil dan demokratis

3. Meningkatkan kesma

A G E N D AA G E N D A

1. SOCIAL WELFARE

2. ECONOMIC WELFARE

3. CONTUINITY DEVELOPMENT

4. PRODUCTIVITY5. COMPETITIVEN

ESS6. GLOBAL

ENVIRONMENTALGOALS

KETERKAITAN AGENDASASARAN DAN TUJUAN

SASARANSES PEMILU 09

SASARANLH/SDAKUAL/KUAN SAR BANG

SASARANMISKIN TURUNKESENJANGAN KURANGKUALITAS MANUSIA

SASARANRASA AMAN/DAMAI,MAKINKOKOHNYA NKRI, DAMAI DUNIA

SASARANADIL/GAK HUKUM,ADIL GENDERYANMAS MELALUI OTDA/PIMDAYAN BIROKRASI,

POLA KERJASAMA BERBASIS MULTI STAKEHOLDERS

WIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATION

GoalsGoals

Pemerintah Pemerintah PusatPusat

Provinsi Provinsi Bersama Bersama Kab/KotaKab/Kota

Perguruan Perguruan Tinggi/ Tinggi/

Lem.Riset/Lem.Riset/KonsultanKonsultan

Dunia usaha/Dunia usaha/Swasta Swasta

dan Masyarakatdan Masyarakat

VISI

“Indonesia yang sejahtera secara merata dan berkeadilan"

PENCAPAIAN IPM TAHUN 2010

50

60

70

80

90

100

9 2002 3 4 2005 6 7 8 9 2010

( IP

M )

IPM Maksimum (Kota)

IPM Jabar

Target Jabar

IPM Minimum (Kab)

akselerasi

2001

APM SD/MI/ PAKET AAPM SD/MI/ PAKET A

APM SD/MI/PAKET A PROVINSI JAWA BARATAPM SD/MI/PAKET A

PROVINSI JAWA BARAT97.22

96.99

96.97

96.76

96.65

96.26

95.96

95.82

95.79

95.64

95.59

95.51

95.45

95.3

95.29

95.18

94.81

94.67

94.58

93.77

93.72

93.66

93.34

93.24

92.6

92.39

91

90.93

90.67

90.58

89.67

86.94

85.78

!

!

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Lampung

Bali

Jawa Barat

DI Yogyakarta

Sulawesi Tenggara

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Banten

Kalimantan Barat

Jawa Timur

Maluku Utara

Bengkulu

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Nusa tenggara Timur

Sulawesi Selatan

Sumatera Utara

Gorontalo

Sumatera Selatan

Jambi

Sulawesi Tengah

Riau

Sulawesi Utara

NAD

Nusa Tenggara Barat

Papua

Maluku

Papua Barat

Sulawesi Barat

0 20 40 60 80 100 120Target Nasional 95.00 %

Target Nasional 95.00 %

98.02

97.7

97.44

97.43

97.36

97.04

96.77

96.73

96.65

96.29

96.16

96.12

96.11

95.67

95.6

95.49

95.19

94.74

94.59

94.27

94.02

93.7

93.42

93.25

93.23

!

!

Kota Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Depok

Kota Cimahi

Kota Bogor

Kab. Garut

Kota Cirebon

Kota Banjar

Kab. Ciamis

Kab. Cianjur

Kota Bekasi

Kab. Majalengka

Kota Sukabumi

Kab. Bogor

Kab. Sumedang

Kab. Purwakarta

Kab. Bekasi

Kab. Karawang

Kab. Sukabumi

Kab. Subang

Kab. Tasikmalaya

Kab. Bandung

Kab. Indramayu

Kab. Cirebon

Kab. Kuningan

0 20 40 60 80 100 120



APK SMP/MTs/PAKET BAPK SMP/MTs/PAKET B

APK SMP/MTs/PAKET B PROVINSI JAWA BARATAPK SMP/MTs/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT

112.45

111.7

99.78

99.74

99.45

98.25

98.06

97.63

96.93

96.18

95.33

93.9

92.97

92.15

91.64

89.94

89.26

89.06

88.9

88.78

88.76

87.92

84.79

83.8

81.87

80.09

79.95

77.74

76.88

76.33

74.65

72.21

69.78

!

!

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Bali

Jawa Timur

Nanggroe Aceh Darussalam

Sumatera Utara

Riau

Sulawesi Utara

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

Nusa Tenggara Barat

Sumatera Barat

Jambi

Bengkulu

Lampung

Maluku

Kalimantan Timur

Bangka Belitung

Jawa Barat

Banten

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Sumatera Selatan

Sulawesi Selatan

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Kalimantan Tengah

Gorontalo

Kalimantan Barat

Sulawesi Tengah

Papua Barat

Papua

Nusa Tenggara Timur

0 20 40 60 80 100 120 140



120.12

119.27

118.24

116.64

112.44

108.84

108.27

106.7

100.84

100.25

97.73

94.73

91.51

90.96

88.02

85.84

84.46

84.17

83.91

83.08

81.71

80.75

79.89

75.96

70.53

!

!

Kota Cirebon

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Sukabumi

Kota Bogor

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Cimahi

Kota Tasikmalaya

Kab. Purwakarta

Kab. Sumedang

Kab. Ciamis

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Subang

Kab. Tasikmalaya

Kab. Karawang

Kab. Bekasi

Kab. Garut

Kab. Bandung

Kab. Cirebon

Kab. Bogor

Kab. Indramayu

Kab. Sukabumi

Kab. Cianjur

0 20 40 60 80 100 120 140



APK SMA/SMK/MA/PAKET CAPK SMA/SMK/MA/PAKET C

APK SMA/SMK/MA/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT

APK SMA/SMK/MA/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT

111.5

91.97

82.49

81.13

80.62

79.16

73.66

71.24

70.26

69.17

67.14

66.55

66.38

65.4

65.36

64.23

61.75

58.61

56.64

56.19

55.72

54.87

54.08

53.94

52.99

52.3

52.19

51.83

51.43

50.41

50.37

47.01

45.19

!

!

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Maluku

Sumatera Barat

Bali

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Sumatera Utara

Sulawesi Tenggara

NAD

Sulawesi Utara

Bengkulu

Bangka Belitung

Gorontalo

Maluku Utara

Jambi

Jawa Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Kalimantan Tengah

Sulawesi Tengah

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan

Papua Barat

Jawa Barat

Banten

Riau

Lampung

Sulawesi Barat

Papua

0 20 40 60 80 100 120 140



120.11

118.44

110.36

108.18

105.97

90.85

88.41

87.75

77.05

57.64

57.17

54.27

45.46

44.58

44.4

43.22

41.95

41.73

41.42

40.05

39.41

36.07

35.44

34.91

34.84

!

!

Kota Bogor

Kota Cirebon

Kota Sukabumi

Kota Cimahi

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Tasikmalaya

Kota Depok

Kab. Purwakarta

Kab. Kuningan

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kab. Majalengka

Kab. Karawang

Kab. Cirebon

Kab. Subang

Kab. Bekasi

Kab. Ciamis

Kab. Garut

Kab. Bandung

Kab. Bogor

Kab. Cianjur

Kab. Sukabumi

Kab. Indramayu

0 20 40 60 80 100 120 140

Target Nasional 68.02%

Target Nasional 68.02%

S E K T O R

P E R T A N I A N

KETIMPANGAN PENDAPATAN

I N D U S T R I

P E N G O L A H A N

PENGANGGURAN MENURUN LPE MENINGKAT INVESTASI MENINGKAT

MAYORITAS MASYARAKAT

PETANI /BURUH TANI

MASYARAKAT PENDATANG

TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI

DENGAN KARAKTERISTIK

DAERAH /MASYARAKAT

DUALISTIK EKONOMI

PENDUDUK MISKIN MENINGKAT

DAYA BELI RENDAH

PARADOKS

S E K T O R

P E R T A N I A N

KETIMPANGAN PENDAPATAN

I N D U S T R I

P E N G O L A H A N

PENGANGGURAN MENURUN LPE MENINGKAT INVESTASI MENINGKAT

MAYORITAS MASYARAKAT

PETANI /BURUH TANI

MASYARAKAT PENDATANG

TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI

DENGAN KARAKTERISTIK

DAERAH /MASYARAKAT

DUALISTIK EKONOMI

PENDUDUK MISKIN MENINGKAT

DAYA BELI RENDAH

PARADOKS

TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI DENGAN

KARAKTERISTIK DAERAH/MASYARAKAT

ISU STRATEGIS 2009

ISU STRATEGIS 2008ISU STRATEGIS 2008 ISU STRATEGIS 2009ISU STRATEGIS 2009

1) Pendidikan, Agama, dan Ketahanan Budaya2) Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan3) Kemiskinan4) Pengangguran5) Daya Beli 6) Ketahanan Pangan7) Pelayanan Infrastruktur Wilayah8) Ketersediaan Energi9) Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan10) Jumlah Penduduk11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang12) Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah13) Pemilihan Umum secara Langsung dan Persiapan

Pemilu 2009

1) Daya saing dan Peluasan Kesempatan Pendidikan

2) Intensitas dan Penyebaran Penyakit

3) Penduduk Miskin

4) Pengangguran dan Migrasi

5) Ketersediaan Produk, Stabilitas Harga Pangan dan Komoditas Strategis

6) Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

7) Ketersediaan Energi

8) Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

9) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10) Kinerja Pemerintah Daerah

11) Pemilu Nasional 2009

12) Pergeseran Sistem Nilai Masyarakat

13) Nilai Tukar Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha

14) Peningkatan Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 – 2010 (contoh bagi pembangunan daerah)

1.COMMON GOALS(Prioritas pembangunan dalam rangka pelaksanaan tupoksi lintas sektor dan membutuhkan sinergitas tinggi)1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia2) Ketahanan Pangan3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat4) Peningkatan kinerja Aparatur5) Penanganan Pengelolaan Bencana6) Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan7) Pengembangan Infrastruktur Wilayah8) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku

2.NON COMMON GOALS(Prioritas pembangunan dalam rangka penumbuhan/rintisan pengembangan, peningkatan dan pemantapan pembangunan daerah; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD untuk mendukung pencapaian common goals)

1.1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBERDAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBERDAYA MANUSIAMANUSIA yang difokuskan untuk menciptakan sumberdaya manusia daerah yang unggul dan berdaya saingSasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Sekolah Berstandar Nasional dan Bertaraf Internasional serta terwujudnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (tripartit);

b. Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan;

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);d. Menurunnya penyebaran penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa (KLB);e. Menurunnya jumlah kematian, kesakitan, kasus gizi buruk dan kurang gizi pada bayi,

Balita dan ibu hamil;f. Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.

2.2. KETAHANAN PANGANKETAHANAN PANGAN yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewaniSasaran :

a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;b. Terpenuhinya stok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;c. Tertatanya agroindustri dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian;e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di sentra

produksi pertanian.

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 - 2010 (8 COMMON GOALS)

3.3. PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKATPENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa entrepreneur untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja daerah dengan berbasis standar tenaga kerja ASEAN;

b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya;c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan KUMKM;d. Terwujudnya kemitraan strategis antara KUMKM, IKM, BUMD, pengusaha besar

dan lembaga keuangan;e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumberdaya air dan irigasi

di kawasan industri.

4.4. PENINGKATAN KINERJA APARATURPENINGKATAN KINERJA APARATUR yang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan penerapan insentif berbasis kinerja.Sasaran :

a. Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintah daerah dan desa; b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa;c. Menurunnya tingkat KKN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih; d. Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.


5. PENGELOLAAN BENCANAPENGELOLAAN BENCANA yang difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsorSasaran :a. Berkurangnya resiko kejadian bencana di daerahb. Tertanganinya bencana/wabah secara cepat dan akurat;c. Meningkatnya kesiapan dini dan mitigasi bencana;d. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi

bencana.

6. PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGANPENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN yang difokuskan pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung Sasaran :a. Meningkatkan luas dan fungsi kawasan lindungb. Berkurangnya lahan kritis di kawasan lindungc. Meningkatnya pengendalian pencemaran Air


7.7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAHPENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH yang difokuskan pada pengembangan jalan tol, jalan lintas, prasarana perhubungan, waduk, serta persampahan dan sarana olah raga.

Sasaran : a. Persiapan pembangunan jalan Tol . Penyelesaian pembangunan jalan dan

jembatan, pengelolaan persampahan di Wilayah Perkotaan dan Pembangunan Sarana Olahraga

8.8. KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKUKEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU yang difokuskan pada energi perdesaan, penyediaan air baku dan air bersih Sasaran :

a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaaan;b. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi alternatif;c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih.


COMMON GOAL 2COMMON GOAL 2

CG – 2CG – 2Ketahanan Ketahanan

PanganPangan

SASARAN

Meningkatnya Produksi

Terpenuhinya Stok Beras Regional

Jawa Barat

Tertatanya Distribusi

dan Perdagangan

Beras

Menurunnya Tingkat

KehilanganPasca Panen

PSDA

Binprod

Indag

Indag

Indag Agro

Distan

Binprod

Dinsos

Sarek

Yansos

KUKM

Bina Marga

Sarek

KUKM

Indag Agro

Tarkim

Binprod

KUKM

Indag

Bawasda

Bakorwil

Biro Hukum

Biro Keuangan

DispendaBalitbangda

Bapesitelda

Biro Dalprog

Bapeda

Dis

tan

Distan

Distan

Indag Agro

Bina Marga

Dishub

Contoh

SOLUSI ALTERNATIF PEREKONOMIAN DAERAH

KEBIJAKAN : PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI

BAGIAN DARI PEREKONOMIAN INDONESIA NAMUN MEMILIKI KEMANDIRIAAN DIDALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN IKLIM YANG KONDUSIF UNTUK DAPAT BERLANGSUNGNYA AKTIFITAS PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING BERDASARKAN POTENSI LOKAL.

UPAYA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN MERUMUSKAN PERMASALAHAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN

DAERAH MEMBUAT PETA PERMASALAHAN AKTIFITAS EKONOMI

DAERAH : SECARA UTUH SATU PROVINSI DAN KAB/KOTA. MENGUASAI PETA PERGERAKAN AKTIFITAS PEREKONOMIAN DI

ERA OTONOMI DAERAH DIDALAM KONTEK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (GLOBAL).

BERSAMA DENGAN INSTITUSI DAN STAKEHODERS YANG BERADA DI DAERAH MENCARI UPAYA TEROBOSAN SEHINGGA TERWUJUD ENERGI KOLEKTIF GUNA MENJAMIN KEAMANAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAERAH.

TINGKAT PROVINSI PENJAMINAN TINGKAT WILAYAH DAN KAB/KOTA MENJAMIN PADA TINGKAT LOKAL TERMASUK DIDALAMNYA MENJAMIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF TERMASUK SKALA RUMAH TANGGA.

KEBIJAKAN DAN UPAYA-UPAYA DIATAS DIARAHKAN UNTUK;a. MENJAMIN KEAMANAN ALIRAN BARANG DAN JASAb. MENJAMIN IKLIM USAHA YANG KONDUSIFc. MENJAMIN MASYARAKAT UNTUK BERKREASI DAN BERUSAHA

DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8) (NON FISIK)

T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM. PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1

ANGKA 9) (FISIK)

Pem.Pusat

Pem. Provinsi

Pem.Kab./Kota

Desa

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

Dk??

??

??

HUBUNGAN PEMERINTAHANHUBUNGAN PEMERINTAHAN

PENUTUP

……BILA SUATU MASALAH TERUS MENERUS DIPERDEBATKAN DAN TAK KUNJUNG SELESAI, TIDAK DITEMUKAN SOLUSI MAKSIMUM DAN KONSEPTUALNYA ……..ITU BERARTI TIDAK ADA AHLINYA ATAU PAKARNYA…

JADI SIAPA ?…….

BAPAK/IBU PESERTA DIKLATPIM IV LAH……AHLINYA !

Terima kasih, Terima kasih, hatur nuhunhatur nuhun

Semoga bermanfaatSemoga bermanfaatSelamat ber-evolusiSelamat ber-evolusi

materi keb & probangnas

Documents