masuknya agama islam di indonesia

Post on 16-Jul-2015

279 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

sejarah hukum islam di indonesiaPosted on Maret 17, 2011 | Tinggalkan komentar oleh: Slamet Mujiono, M.hum Sejarah maasuknya Islam di Indonesia masih terjadi perselisihan pendapat tentang pada tahun dan abab ke berapa Islam masuk ke bumi Indonesia. Cendikawan Islam belum puas dengan penulisan sejarah Islam di Indonesia, hal ini (terjadi) pada seminar penulisan sejarah yang di adakan oleh IAIN Sunan Kaliga Yogyakarta tanggal 8-9 Juni tahun 1993. Pada seminar ini para Cendikiawan tidak puasbterhadap Metodologi penulisan yang kebanyakan dari orang-orang non Muslim dimana pemahaman terhadap Islam di ragukan.[1] Kendati demikian para pakar sejarah sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII Masehi, Hamka menegaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke tanah-tanah melayu pada abab ke satu Hijriyah, Islam masuk dengan jalan damai dan beransur-ansur di terima dengan sukarela oleh penduduk Indonesia walaupun pada saat itu suda ada Agama Hindu dan Budha[2] Sejarah Islam di Indonesia Hukum Islam perna mengakar sebelum masuknya kolonialisasi di Indonesia. Masa ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang memberlakukan hokum Islam dan corak pemerintahan Islam.[3] Proses Islamisasi Hukum Islam terjadi pada awalnya di lakukan oleh saudagar-saudagar Arab dan masyarakat Indonesia dengan cara kontak dagang dan perkawinan. Kontak dagang dan perkawinan dengan orang Indonesia dilakukan berdasarkan kaedah-kaedah nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya setempat. Pembentukan keluarga islam inilah kemudian menjadi masyarakat islam di Indonesia. Setelah hukum islam mengakar kemudian tugas saudagar di gantikan oleh Ulama untuk melaksanakan syiar Islam di Indonesia, dari ulama inilah kemudian raja-raja belajar islam dan memberlakukan hukum islam walaupun tidak secara penuh. Sebagai contoh Sultan Pasai pada tahun 1345 M di pegang oleh Sultan Malik Al-Zahir adalah seorang Fukaha yang menyebarkan mazhab Syafii di Indonesia. [4] Hukum Islam berlaku setapak demi setapak tampa paksaan dan tampa menimbulkan bentrokan dengan budaya dan adapt asli Indonesia yang telah lama hidup, dan dengan cara penaklukan atau Par Conques akan tetapi Hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dengan bijaksana , penetrasi damai dan menghargai budaya asli Indonesia. [5] Trasformasi social yang bercorak Islam ini kemudian di berlakukan oleh raja-raja di Indonesia. Hukum Islam di berlakukan oleh raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya berbeda-beda tergantung dengan bentuk peradilan adat. Karena palaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan Adat di Indonesia pada kerajaankerajaan di jawa pada pelaksanaannya ahli hokum Islam memliki tempat yang terhomat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya disamping sebagai ulama juga

menyelesaikan perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan) di selesaikan di manjid.[6] Secara yuridis raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum islam di berlakukan dalam kontek ijtihad ulama, permasalahan-permaslahan yang terjadi terkadang tidak bias di selesaikan oleh perundanga-undangan kerajaan maka terkadang di tanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini mazhab imam 4 syafiiI, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini.[7] Sistem hokum islam terus berjalan bersamaan dengan system hokum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negar barat di Indonesia.[8] Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spayol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.[9] Kehadiran Belanda di Indonesia sejak awal suda di tentang dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, bahkan dari kerajaan Banten (Jawa Barat) mendapat protes sangat keras, sikap seperti ini di ikuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Akan tetapi dengan politik liciknya Belanda dengan dalih sebagai pedagang berhasil menguasai bumi Indonesia, sejak itulah Indonesia menjadi tanah jajahan (daerah koloni) pemerintah Hindia Belanda. Pada 1742 Belanda yang dikenal dengan VOC dalam Statuta Jakarta memperkenalkan sestem peradilan di Indonesia. Badan peradilan di bentuk maksudnya di samping berlaku untuk orangorang Belanda juga di upayakan diberlakukan untuk orang-orang pribumi Indonbesia. Akan tetapi usaha Belanda (VOC) tidak berasil karena menddapat reaksi keras dari masyarakat islam di Indonesia, sehingga kemudian belanda membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di masyarakat pribumi berjalan seperti biasa, di antaranya hukum perkawinan Islam, dan Waris Islam. Untuk melegakan umat Islam di Indonesia VOC pada tahun 1760 M menerbitkan Compendium frijer yang isinya menghimpun hukum perkawinan islam dan hukum kewarisan islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan guna menyelesaikan sengketa umat Islam di Indonesia. Diterbitkan pula kitab Muharrar untuk pengadilan di Semarang yang memuat hukum-hukum jawa yang dijiwai hokum Islam. Di Cirebon diterbitkan Kitab Papekam yang berisikan hukumhukum jawa kuno dan untuk luar jawa untuk daerah Goa dan Bone. Demikian hukum Islam diberlakukan penuh hingga (dari) tahun 1602-1800M.[10] Setelah VOC mengakhiri masa kekuasaannya di Indonesia kemudian diteruskan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda, pada masa ini kekuasaan kolonialnya di perluas sampai seluruh nusantara. Sejak inilah hukum islam mengalami pergeseran dan pengikisan, tahun 1848 pemerintah Belanda membentuk panitia kodifikasi yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten Van Oudh Aarlem. Tujuan dibentuknya panitia kodifikasi hokum ini adalah mencari persesuaian hukum dinegeri Belanda dengan hukum yang hidup di Indonesia. [11] Disamping itu akibat politik hukum Belanda azaz dualisme hukum yang berlaku di Indonesia satu sisi hukum perdata berat diberlakukan untuk golongan Eropa yang kemudian diberlakukan pula bagi golongan pribumi dan golongan timur Asing dengan azaz sukarela. Politik hukum Belanda pada dasarnya mengkebiri hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia dengan

tunduknya kepada hukum perdata berat yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia akan mempermudah pemerintah Belanda menguasai bumi Indonesia dengan kedudukan sangat kuat sebagai penguasa dan rakyat Indonesia sebagai pribumi selamanya. Pengaruh politik hokum Hindia Belanda terhadap peradilan agama di Indonesia cukup besar baik pada masa Indonesia sebelum merdeka dan setelah Indonesia merdeka dimana hukum Islam dalam perjalanannya selalu dibayangi teori Receptio in Complaexu, terbukti dengan lahirnya beberapa undang-undang yang masih menyudutkan hukum Islam sebagai peradilan kelas dua, hal ini terlihat dengan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hingga tahun 1989 masih dibutuhkan pengukuhan dari pengadilan negeri (Executoir Verklaring).

[1] Majalah Prisma, (sejarah Politik Islam) Edisi no. 5 th XVII, 1993 (LP3ES) h. 59 [2] Hamka, Sejarah Umat Islam .(N.V. Nusantara, Bukit Tinggi, 1961) h 20 [3] Roeslan Abdul Gani, Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, (Jakarta, Antar Kota, 1983) h. 20 [4] Hamka Op Cit h. 53 [5] Rorslan Abdul Gani Op Cit h.27 [6] Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum di Indonesia, (yayasan Risalah, Jakarta, 1984) h.6 [7] Muhammad Daud Ali, sAsa-asas Islam (Hukum I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, ( Rajawali Press Jakarta, 1990) h.189 [8] Roslan Abdul Ghani, Op Cit h. 28 [9] Roslan Abdul Ghani Lok Cit [10] Artikel Hukum Islam di Indonesia dari masa-kemasa (majala UNISIA N0: 16 Th TW V1992 ) h. 4-5 [11] C.S.T. Kansil, . Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta) h.212.

Masuknya Agama Islam di Indonesia Sekitar abad ke-7 dan ke-8 Indonesia sudah ada pedagang-pedagang dari India (Gujarat), Arab dan Persia. Mereka berdagang di Indonesia dengan memperdagangkan rempah-rempah dan emas. Pada waktu itu Selat Malaka merupakan tempat yang paling ramai di Nusantara, maka dari itu Selat Malaka berperan sebagai pintu gerbang ke lautan Nusantara. Sambil menunggu angin musim yang baik, para pedagang asing tersebut melakukan interaksi dengan penduduk setempat, selain menjalin hubungan dagang, para pedagang asing membawa ajaran Islam beserta kebudayaannya sehingga semakin lama ajaran dan kebudayaan Islam berpengaruh terhadap penduduk setempat. Pada awalnya pengaruh Islam hanya berkembang di daerah-daerah pantai, namun lambat laun berkembang di wilayah pedalaman. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat tersebut antara lain : 1. Masuknya Islam ke Indonesia antara abad 7 dan 8, buktinya pada abad 7 dan 8 telah terdapat perkampungan Islam di sekitar Malaka. 2. Islam masuk ke Indonesia pada abad 11, buktinya Nisan Fatimah binti Maimun di desa Leran (Gresik) Jawa Timur yang berangka tahun 1082 3. Islam masuk ke Indonesia pada abad 13, buktinya :

Batu nisan Sultan Malik Al Saleh berangka tahun 1297 Catatan Marcopolo tahun 1292 yang menyatakan bahwa penduduk Perlak telah memeluk agama Islam Catatan Ibnu Batutah tahun 1345 -1346 yang menyatakan bahwa penguasa Samudra Pasai menganut paham Syafii Catatan Ma Huan yang menyatakan bahwa pada abad 15 sebagian besar masyarakat di Pantai Utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam Summa Oriental karya dari Tome Pires yang memberitahukan tentang penyebaran Islam meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga kepulauan Maluku.

Kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia Kerajaan Samudra Pasai Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Lhokseumawe berdiri pada abad ke-13. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al Saleh yang memerintah hingga t