PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan, mata kuliah Metode Penulisan Hukum

Semester V, Tahun Akademik 2015-2016

Dibawah bimbingan : Hj.N. Ike Kusmiati,S.H.M.Hum.

Di susun oleh :

Nama : Galih Kusumah HandaniNPM : 131000005Kelas : A

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2015

1

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas saya ucakan kepada Allah STW, yang karena bimbingan-Nya maka saya bisa menyelesaikan sebuah makalah Metode Penelitian Ilmiah yang berjudul “Penenggelaman Kapal Asing di Perairan Indonesia”

Penenggelaman Kapal Asing di perairan Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Praktek tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia.

Selain itu, praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyusunan makalah ini.

Saya menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karna itu saya mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini.

Terima kasih, dan semoga makalah ini bisa memberikan sumbangsih positif bagi kita semua.

Bandung 31 Oktober 2015

Penulis

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. 2

Daftar Isi ....................................................................................................................... 3

Bab I Pendahuluan ....................................................................................................... 4

A. Latar belakang .......................................................................................................... 4

B. Identifikasi masalah .................................................................................................. 5

Bab II Kajian teori ......................................................................................................... 6

Bab III Pembahasan ...................................................................................................... 9

Bab III Penutup ............................................................................................................. 23

A. Kesimpulan ............................................................................................................... 23

B. Saran ........................................................................................................................ 24

Daftar pustaka .............................................................................................................. 25

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penenggelaman Kapal Asing di perairan Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Praktek tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia. Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir mengatakan upaya menenggelamkan kapal ilegal tersebut bukan pertama kalinya dilakukan TNI AL. Angkatan Laut sedikitnya pernah empat kali menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Nusantara, yang terjadi pada tahun 2003 lalu. Sepanjang tahun 2003 TNI AL telah menenggelamkan 4 kapal asing illegal berbendera Filipina dan 4 kapal asing illegal berbendera Thailand.Sementara itu Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Asep Burhanudin juga menyatakan bahwa penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia sudah sering dilakukan sejak pemerintahan Presiden SBY. Ia menyatakan bahwa pada periode tahun 2007 – 2012 ada 38 kapal asing yang sudah ditenggelamkan. Asep merinci, sejak 2007-2012, ada 38 kapal yang sudah ditenggelamkan. Rinciannya, 1 kapal ditenggelamkan di 2007, 32 kapal di 2009, 3 kapal di 2010, 1 kapal di 2011, dan 1 kapal di 2012. Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Natuna. Mayoritas kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan tersebut berasal dari Vietnam.Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggalamkan pada era kepemimpinannya. Freddy menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tidak sembarangan. Hanya kapal-kapal yang betul-betul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal. Para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal.Akan tetapi Freddy berpendapat bahwa langkahnya dalam menenggelamkan kapal nelayan asing pencuri ikan justru sempat ditentang oleh Presiden SBY. Menteri KP pada periode 2004 – 2009 menyatakan bahwa pemerintah saat itu akhirnya melakukan moratorium untuk menenggelamkan kapal, yang menurutnya kebablasan sehingga moratorium yang sedianya hanya dilakukan selama sebulan justru mengakhiri kebijakan penenggelaman kapal. Karena itu Freddy mengklaim bahwa Joko Widodo merupakan presiden pertama yang berani katakan tenggelamkan kapal asing.Pernyataan Freddy Numberi tersebut setidaknya bertentangan dengan klaim Asep Burhanudin yang menyatakan bahwa di tahun 2007 – 2012 tetap terjadi prosesi penenggelaman kapal nelayan asing. Terlebih lagi moratorium tanpa batas waktu tentu akan menjadi pelanggaran terhadap UU Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009.

4

Bagaimana pun, tentunya proses penenggelaman kapal yang dilakukan sejak dulu hingga saat ini tidak terlepas dari koridor-koridor hukum yang berlaku. Karena itu jika hal tersebut dilakukan demi melindungi wilayah Indonesia kita patut mendukung dengan sepenuh hati.1

Menurut Dasco, belum terbuktinya ancaman penenggelaman kapal ikan asing ini bisa menjadi bumerang bagi kewibawaan pemerintah Indonesia. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa dalam diplomasi internasional, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan jauh lebih efektif daripada seribu ancaman.Dasco menjelaskan, penenggelaman kapal ikan asing dipastikan akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan.Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing juga sangat jelas di Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi, “dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.Menurut Dasco, pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.Selain itu, praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand.Oleh Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti untuk langsung menenggelamkan kapal-kapal yang tertangkap melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. 2

B. Identifikasi masalah1. Seperti apa kriteria yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana

Pencurian Ikan (Illegal Fishing)?2. Bagaimana ketentuan konvensi maupun perundang-undangan mengenai

penenggelaman kapal asing ?3. Apa manfaat dari sistem penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia ?

1 Sejarah penenggelaman Kapal Asing di Indonesia, Selasar Politik, diakses dari, https://www.selasar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia, pada 30 Oktober 20152 F.A David Putra S,” Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Detterence Effect”hlm. 8

5

BAB II KAJIAN TEORI

Pengertian penenggelaman, kapal, asing, & perarian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menenggelamkan : Menjadikan (menyebabkan) tenggelam; membenamkan (ke dalam air).

Kapal : Kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut.

Asing : Datang dari luar (negeri, daerah, lingkungan): Pulau Bali banyak : :::: ::dikunjungi : : wisatawan --; 4 tersendiri; terpisah sendiri; terpencil: ia merasa -- di daerah : yang baru itu; 5 lain; berlainan; berbeda;-- lubuk, -- ikannya, pb lain daerah, : lain adatnya; -- maksud, -- sampai, pb tidak sesuai dengan yang diharapkan;

Perairan/per·a·ir·an/n: Laut yang termasuk kawasan suatu negara: banyak nelayann asing :::: :: menangkap ikan di ~ Indonesia;3

Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Penegakan kedaulatan di wilayah perairan merupakan tugas dari sistem pertahanan laut.

Slamet Soebiyanto Dalam bukunya Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut bahwa penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km2 tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.4

Menurut Dikdik Muhammad sidik dalam bukunya Hukum laut International dan pengaturannya “bahwa dalam pasal 19 ayat 1 konvensi hukum laut 1982 diterangkan damai tidaknya suatu lintas ditentukan dari sifat lalu lintas itu,yang tidak boleh merugikan keamanan, kedaulatan, kedamaian negara pantai. Di dalam ayat 2 ditegaskan pula kegiatan-kegiatan apa saja dari kapal asing yang dianggap tidak damai yaitu tercantum dalam poin (i) melakukan penangkapan ikan secara ilegal.5

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata”, diakses dari http://kbbi.web.id/, pada tanggal 31 Oktober 2015 pukul 10.474 Slamet Soebiyanto, “Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut”, Majalah Patriot, 2007, hlm.10.5 Dikdik Mohamad Sidik,S.H., M.H., Ph.D , Hukum laut International dan pengaturannya, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 28.

6

Gatot Supramono menilai Diaturnya tentang penjatuhan hukuman pidana terdapat teori-teori di antaranya adalah absolut dan teori relatif

l. Teori absolut (vergeldingstheorie)

menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan. terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota

2. Teori relatif (doeltheorie)

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakanpenjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

b. Memperbaiki Pribadi terpidanaDalam menjalani hukuman diharapkan terpidana menyesali perbuatannya.

c. Membinasakan dan membuat terpidana tidak berdayaTerpidana tidak bisa melakukan perbuatan melanggar hukumnya lagi.6

Oleh karena itu, dalam Pasal 58 (1) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, disebutkan bahwa upaya pertahanan dan pengelolaan kedaulatan negara di perairan Indonesia merupakan tugas dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Dalam upaya pertahanan tersebut, terdapat strategi penangkalan yang mengedepankan upaya diplomasi Sementara itu, penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia secara ilegal diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 jo UU No. 31 Tahun 2004. Dalam pasal 69 UU No. 31 Tahun 2004, tidak dicantumkan hak penyidik untuk melakukan pembakaran atau penenggelaman kapal. Namun, dalam UU No. 45 Tahun 2009, pasal 69 (4) diubah dengan mencantumkan izin pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang tidak mempunyai SIPI dan melakukan penangkapan laut di wilayah Indonesia. Pembakaran atau penenggelaman tersebut dapat dilakukan oleh penyidik jika dalam terdapat bukti yang kuat dalam penyidikan awal.7

6Gatot Supramono, “hukum acara pidana & hukum pidana di bidang perikanan”,PT. Asdi mahasatya, Jakarta, hlm. 150 7

7

Peraturan Peraturan yang Berkaitan dengan Penenggelaman Kapal

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan

8

BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria suatu Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing)

Sebelum merumuskan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) menurut UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka akan di bahas lebih dahulu pengertian tindak pidana itu. Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda di pakai istilah strafbaar fit dan delict.

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan terjemahan perbuatan pidana; Konstitusi RIS,UUDS 1950,Tresna dan Utrecht menggunakan peristiwa pidana;

Wiryono Prodjodikoro (tindak pidana), Satochid Kartanegara, AZ. Abidin dan Andi Hamzah (delik), Karni dan Van Schravendijk (perbuatan yang boleh dihukum), Tirtamidjaja (pelanggaran pidana).8

1. Simons menyatakan “starfbaar feit” adalah kelakuan yang di ancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Beberapa pakar memberikan defenisi starfbaar feit antara lain:

2. Vos merumuskan, “Starfbaar feit” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Vos mengartikan delict sebagai kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang undang. Belum tentu semua perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Jadi selain perbuatan itu dilarang oleh aturan undang undang, perbuatan tersebut harus betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

3. Moeljatno mengatakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan ” hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut mengatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.16 Menurutnya, perbutan pidana itu dapat di samakan dengan criminal act, Jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana.Suatu perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatanya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (Strafbaarheid van de dader). Di mana menurut Moeljatno orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana

8 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,(Jakarta, PT. Pradyna Paramita, 1996), hal. 15

9

tidak selalu dapat dipidana (Geen starf zondetr schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea).

Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainya). Berdasarkan pada dokumen IPAO mengenai IUU Fishing (Ilegal Unreported and Unregulated Fishing), maka yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah :9

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional ataupun asing di perairan yang berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh izin ataupun bertentangan dengan hukum negara yang bersangkutan.

2. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional yang melakukan pengolahan/ pemanfaatan sumber daya yang bertentangan dengan aturan pengolahan dan konservasi bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional lainnya yang relevan.

3. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban negara negara anggota organisai manajemen perikanan regional.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal- kapal ikan asing, mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal kapal ikan tersebut adalah purse seine dan trawl. Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal kapal asing, hal yang sama juga dilakukan oleh kapal kapal ikan Indonesia sendiri. Pencurian di lakukan oleh kapal kapal yang dalam peng-operasianya belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI. Kapal-kapal tersebut tidak akan melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah, apalagi untuk membayar pajak/retribusi. Batas maritim antar negara kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga-pun kerap menjadi pemicu Illegal Fishing. Hal ini disebabkan belum terjadinya kesepakatan batas maritim antar kedua negara yang bertetangga. Indonesia hingga kini belum memiliki batas maritim yang jelas dengan negara Thailand, Filipina,Timor Leste,dan Papua New Guinea. Hal ini mendorong nelayan nelayan asing untuk menangkap ikan di daerah yang berdekatan dengan perairan Indonesia. Pelanggaran lain yang biasa dilakukan oleh kapal adalah pelanggaran daerah penangkapan yang telah ditetapkan dalam surat izin penangkapan penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai ketentuan dan tidak membayar iuran perikanan. Selain itu, ada juga pelanggaran kapal ikan asing dalam bentuk pemalsuan surat izin penangkapan dan mengkamuflasekan kapal impor menjadi seolah olah kapal buatan

9 Departemen Kehutanan dan Perikanan Indonesia, Nasional Plan of Action of Indonesia To Prevent, Deter and Elininate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, ( Jakarta, 2004), hal. 6-7.

10

dalam negeri. Universitas Sumatera Utara xxxii Selain kasus-kasus di atas, praktek-praktek illegal fishing lainya antara lain: penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat berbahaya atau menggunakan alat tangkap yang tidak pada jalur yang diperbolehkan dan penggunaan alat tangkap yang desain dan kotruksinya tidak sesuai dengan izin penggunaan dan kegiatan at-sea transhipment yang langsung dibawa ke luar negeri. Secara umum berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan di bagi atas 2 jenis tindak pidana, yaitu : tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan. 1. Tindak Pidana Kejahatan di bidang perikanan di atur dalam Pasal 84 ,85 ,86, 89 ,91 ,92 ,93 dan Pasal 94 UU Perikanan.

11

B. Dasar hukum mengenai penenggelaman kapal asing

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forumforum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/ mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996. Bagi Indonesia, 64 UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut :a. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih

kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.b. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air

dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. c. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di

antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

d. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

e. Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.

f. Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapiberada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.

12

g. Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

h. Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terusmenerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

i. Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

j. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah lalu lintas (traffic separation schemes) sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian juga pelayaran dengan menggunakan hak lintas transit karena ketentuan Pasal 41 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur alur laut dan skema pemisah lintas transit, yaitu bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat (States).

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang PerikananDidalam Pasal 69 (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

13

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eklusif

Didalam BAB IV diatur tentang kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

(2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

14

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan IndonesiaPasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan.

Ketentuan ayat 2 (a) mendefinisikan lintas sebagai navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa melalui perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Pengertian lintas menurut ayat 2 (b) meliputi pula navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Akan tetapi ayat 3 mensyaratkan bahwa lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, member pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan. Nampak bahwa ketentuan-ketentuan diatas merupakan penulisan kembali pasal 18 Konvensi Hukum Laut 1982 dengan memasukkan pula perairan Indonesia sebagai laut yang dapat dilayari secara damai oleh kapal masingmasing.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, pada tanggal 28 Juni 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Melaui pasal 1 ayat 2 dan 3 PP No. 36 Tahun 2002 bahwa pengertian hak lintas damai (Innoncent Passage) bagi kapal-kapal asing melaui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia ini merujuk kepada pengertian lintas dan lintas damai dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. 68 Selanjutnya Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2002 menyatakan bahwa kapal-kapal asing dapat melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan melintas dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan lintas damai melalui laut teritorial dalam Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2002 lebih luas dari pada yang diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996. Pengaturan lintas damai didasarkan pada lintas damai melalui laut teritorial untuk keperluan melintas dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut lepas atau zona eksklusif. Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa lintas damai dianggap damai apabila tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal

15

tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau perairan kepulauan Indonesia melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Pasal 19 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, dan hukum internasional lainnya dianggap tidak melakukan lintas damai menurut undangundang ini. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai lintas damai tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1996, Pasal 4 PP No. 36 Tahun 2002 memuat ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan dari kapal asing yang 69 melakukan lintas damai dari laut teritorial dan perairan kepulauan yang dianggap tidak damai, yaitu : a) Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional sebagai mana tercantum dalam Piagam PBB; b) Melakukan latihan atau praktik dengan senjata macam apapun; c) Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai; d) Melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai; e) Meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; dan f) Hilir mudik di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia atau kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lalu lintas. Kegiatan-kegiatan lain dari kapal asing yang melakukan lintas damai dari laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia yang dianggap tidak damai menurut pasal 5 ayat 1 adalah : a) Membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan perundang-undangan dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter; 70 b) Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal; c) Kegiatan riset atau survei secara ilegal; d) Perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu sistem informasi, setiap fasilitas atau instalasi komunikasi lainnya; dan e) Perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah. Lebih lanjut, ayat 2 menyebutkan jenis-jenis kegiatan lain dari kapal asing yang dianggap tidak damai yaitu : a) Merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya; b) Melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati laut; atau c) Merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut. Bertitik tolak dari uraian di atas nampak bahwa kegiatan-kegiatan kapal asing di perairan nasional Indonesia yang dianggap tidak damai mengacuh pada ketentuan Pasal 19 ayat 2, dan Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982. Pencantuman pasal 21 ini dimaksudkan agar pemerintah Indonesia dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya segala gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, dan kepentingannya di dalam laut teritorial dan perairan kepulauannya. Permasalahannya adalah Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2002 tidak menyebut secara spesifik tentang kata “Indonesia” setelah kalimat “ancaman atau penggunaan kekerasan dan kemerdekaan politik dan pertahanan atau 71 keamanan”. Dengan tidak disebutnya kata “Indonesia” semakin menegaskan bahwa peraturan

16

pemerintah tersebut merupakan penulisan kembali Pasal 19 ayat 2, dan Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982. Disarankan agar kata “Indonesia” ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 stelah kalimat “ancaman atau penggunaan kekerasan dan kemerdekaan politik dan pertahanan atau keamanan”. Ketentuan mengenai larangan bagi kapal-kapal asing selama melakukan hak lintas damai melalui perairan nasional Indonesia termuat dalam pasal 6. Menurut ketentuan pasal ini bahwa dalam melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melakukan pelayaran di alur laut yang ditentukan tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% dari lebar selat yang sempit tersebut. Disamping hal-hal yang telah diuraikan diatas, peraturan pemerintah memuat pula beberapa ketentuan kewajiban-kewajiban kapal asing. Pertama, menurut pasal 3 ayat 1 bahwa kapal-kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan tujuan untuk berlayar dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan alur laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya. Kedua, berdasarkan ayat 2 bahwa kapalkapal asing yang melakukan lintas damai di dalama laut teritorian dan perairan kepulauan Indonesia untuk berlayar dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif akan menuju perairan pedalaman atau salah satu pelabuhan 72 atau sebaliknya wajib menggunakan alur laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya. Ketiga, menurut pasal 7 ayat 1 bahwa kapal-kapal penangkap ikan asing yang melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan wajb berlayar dalam alur-alur pelayaran. Berdasarkan ayat 2 bahwa kapal-kapal penangkap ikan juga wajib menyimpan peralatan penangkapan ikannya di dalam palka. Keempat, pasal 8 ayat 1 mewajibkan kapal riset kelautan atau survei hidrografi asing dalam lintas damai melaui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk berlayar dalam alur laut. Kelima, kapal riset kelautan atau survei asing menurut ayat 2 wajib menyimpan peralatan riset atau survei yang tidak merupakan bagian dari peralatan navigasi dalam keadaan tidak bekerja. Keenam, kapal asing dalam melakukan pelayarannya menurut pasal 9 dibebankan kewajiban untuk senantiasa untuk : a) Memonitor Radio Berita Laut Indonesia, dan b) Memperhatikan kegiatan kapal-kapal yang melakukan pelayaran antar pulau. Ketujuh, kapal asing menurut pasal 10 ayat 1 juga wajib melunasi setia pungutan yang bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya sewaktu melakukan lintas damai melalui laut teritorian dan perairan kepulauan Indonesia. 73 Kedelapan, pasal 11 ayat 1 mewajibkan kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal surver hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, dalam melaksanakan lintas damai hanya untuk melintas dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif melalui perairan Indonesia menggunakan alur laut yang

17

lazim digunakan untuk pelayaran internasional. Selanjutnya mengenai penangguhan lintas damai, Panglima Tentara Nasional Indonesia menurut pasal 14 ayat 1 dapat melarang untuk sementara waktu lalu lntas damai kapal asing dibagian-bagian tertentu dari laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia apabila hal demikian dianggap perlu untuk melindungi keamanan dan keperluan latihan senjata. Menurut ayat 2 bahwa penangguhan demikian harus diberitahukan oleh Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia. Pengumuman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya pengangguhan sementara dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Menurut ayat 3 bahwa penangguhan demikian mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari telah pemberitahuan dan pengumuman.

18

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang PelayaranDalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Hak Lintas Damai dideskripsikan

dengan jelas, akan tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana penerapannya 74 konsep secara teknis. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa dalam penerapan teknis sepeti penentuan lintasan atau alur pelayaran yang akan dilalui oleh kapal-kapal asing diserahkan penentuannya kepada negara pantai, dan dalam hal ini Organisasi Maritim Internasional tidak mengaturnya dikarenakan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Dunia, dimana jalur lintasan antara kapal dan pesawat udara berada dalam satu line. Secara teknis lapangan, dalam pelaksanaan lintas damai di perairan teritorial Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Diundangkannya Dalam Pasal 1 ayat 45 yang dimaksud: “Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.” Pasal 1 ayat 45 mendelegasikan bahwa dalam menetukan suatu alur yang akan digunakan dalam pelayaran, perlu diperhatikan kriteria kawasan yang akan ditentukan sebagai alur laut, yakni kedalaman, lebar serta sirkulasi kendaraan laut di kawasan tersebut harus sesuai dengan standar keamanan yang layak bagi kapal untuk melintas di kawasan perairan yang akan ditetapkan sebagai alur atau dengan kata lain, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 32). Kemudian pada ayat 56 mengenai pengawasan keselamatan pelayaran, Menteri 75 menunjuk syahbandar yang merupakan pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan tertinggi di suatu pelabuhan yang bertugas mengawasi keselamatan pelayaran. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mencakup kegiatan pengangkutan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan kawasan perairan Indonesia bagi semua kapal asing yang berada di perairan Indonesia, dan semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia (Pasal 4). Sebagaimana dengan Konvensi Hukum PBB 1982, Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa kapal yang melintas di wilayah teritorial Indonesia tidak dipungut bayaran, bayaran yang dipungut terhadap suatu kapal hanya merupakan biaya penggunaan jasa atau fasilitas pelabuhan negara pantai (Pasal 176). Pelabuhan (ports) yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dihubungkan dengan penetapan batas laut teritorial suatu Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 yang berbunyi : For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works, yang maksudnya adalah bahwa pelabuhan permanen yang ada paling luar merupakan bagian dari sistem

19

pelabuhan di pantai, tetapi instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak dianggap sebagai pekerjaan pelabuhan permanen. Pasal 12 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebut tempat pelabuhan di tengah laut (roadsteads), yaitu tempat berlabuh di tengah laut yang biasanya dipakai untuk 76 bongkar muat dan menambat kapal yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas luar laut teritorial adalah termasuk dalam laut teritorial. Persyaratan pelabuhan internasional diatur oleh IMO dan sangat erat hubungannya dengan ISPS Code (International Security Port System). ISPS Code merupakan peraturan internasional mengenai keamanan kapal dan pelabuhan/fasilitas pelabuhan. Bagian dari Koda Internasional ini, berisi ketentuan wajib yang acuannya telah dibuat dalam Chapter XI–2 Konvensi Internasional tentang Keselamatan jiwa di laut, sebagaimana diamandemen. Koda international ini secara tegas mengatur hal-hal sebagai berikut:3610 1) Kerangka kerja internasional yang meliputi kerjasama antara negara-negara peserta, Badan-badan Pemerintah, Administrasi Lokal, dan Industri Pelayaran, serta Pelabuhan, untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional; 2) Tanggungjawab dan peran dari masing-masing Negara-negara Peserta, badan-badan pemerintah, administrasi lokal, dan industri pelayaran, serta pelabuhan, pada tingkatan nasional dan internasional untuk meningkatkan keamanan maritim; 3) Pengumpulan dan pertukaran informasi yang efektif yang terkait dengan keamanan lebih awal;

10 Wilem Nikson, Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum,Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Laut/Maritim, hlm. 47

20

C. Manfaat Sistem penenggelaman Kapal yang diberlakukan di Indonesia

Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan, dengan langkah nyata penenggelaman kapal direspons negara-negara tetangga. Setidaknya ada 2 negara di ASEAN yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.

"Dunia setuju illegal fishing tidak boleh dilakukan. Dubes Thailand 2 hari lalu bertemu, dan mengatakan do not fishing in water Indonesia," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Selain Thailand, Malaysia juga sudah memberikan peringatan kepada para nelayannya. Bahkan pemerintah Malaysia memberikan semacam alat peringatan di setiap kapal nelayan agar tak masuk wilayah perairan Indonesia.

"Malaysia juga akan memberikan alat, jika masuk ke laut teritorial kita, bunyi alatnya," imbuhnya. Susi menegaskan aturan ini akan berlaku hingga jangka waktu panjang. Susi pun menolak keras pandangan beberapa pihak yang menuding kebijakan Susi hanya sementara.

"Jangan bilang anget-anget tahi ayam. Saya yakin dengan support bapak-bapak semua dan pak presiden tentu ini tidak berhenti dan terus agar laut kita bisa berdaulat," tegasnya.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah, masih akan ada 100 kapal asing ilegal yang akan ditenggelamkan.11

Penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya sebatas penegakan hukum. Lebih dari itu, penenggelaman kapal bertujuan agar sektor perikanan nasional bisa berkembang.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia, Menko Perekonomian Sofyan Djalil memaparkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.

"Kalau kapal ilegal sudah tidak lagi beraktivitas seperti kemarin, stok ikan akan meningkat. Bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," tegas Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Sofyan melanjutkan, stok ikan yang memadai akan memacu pertumbuhan industri perikanan. Banyak peluang bagi dunia usaha untuk mengolah ikan menjadi bernilai tambah. Ekonomi dari sektor perikanan akan tumbuh lebih tinggi.

"Ada industri perikanan. Pelabuhan juga akan makin berkembang," sebutnya.

11 Detik Finence, Efek Penenggelaman Kapal Asing, 2 Negara Ini Beri Peringatan ke Nelayannya, diakses dari, http://finance.detik.com/read/2014/12/08/213218/2771409/4/efek-penenggelaman-kapal-asing-2-negara-ini-beri-peringatan-ke-nelayannya, pada 30 Oktober 2015

21

Di samping itu, kata Sofyan, juga akan berkurang impor pakan ternak yang selama ini didatangkan dari Thailand. Bahan baku pakan ternak adalah ikan.

"Kalau bisa kan pakan ternak itu nggak perlu impor lagi. Selama ini sebagian besar dari Thailand yang pakan ternaknya dari ikan yang dihancurkan," tutur Sofyan.12

12 Menko Sofyan Ungkap Dampak Besar dari Penenggelaman Kapal Asing Maling Ikan, Detik finance, http://finance.detik.com/read/2014/12/18/151858/2781482/4/menko-sofyan-ungkap-dampak-besar-dari-penenggelaman-kapal-asing-maling-ikan, pada 30 Oktober 2015

22

BAB IV PENUTUP

A. KesimpulanAdapun kesimpulan dari makalah ini yaitu:

1. kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah : A. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional ataupun asing di perairan yang

berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh izin ataupun bertentangan dengan hukum negara yang bersangkutan.

B. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional yang melakukan pengolahan/ pemanfaatan sumber daya yang bertentangan dengan aturan pengolahan dan konservasi bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional lainnya yang relevan.

C. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban negara negara anggota organisai manajemen perikanan regional.

2. Dasar hukum tentang penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia sudah jelas di atur dalam

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan.

3. Manfaat dari sistem yang diterapkan di Indonesia tentang penenggelaman kapal adalahPara nelayan asing takut akan hukuman yang diterapkan jika melintasi laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.Negara-negara tetangga akan mengawasi setiap nelayannya dan menghimbau agar mereka tak mencari ikan di daerah teritorial Indonesia.Serta dapat meningkatkan hasil produksi nelayan dari dalam negeri serta menumbuhkan perekonomian di sektor ikan.

23

B. Saran1. Seharusnya dari segala sektor pemerintah baik militer maupun sipil dapat

berkoordinasi serta membangun sistem ketahanan yang solid dibidang maritim tanpa pandang bulu menindak siapa saja yang melaksanakan ilegal fishing.

2. Sistem penenggelaman kapal asing yang masuk teritorial Indonesia sudah banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Semua sudah lengkap dasar hukumnya, sehingga tinggal penegakannya yang lebih ditingkatkan, hal ini bukan saja kewajiban pemerintah maupun militer tetapi juga segenap bangsa Indonesia harus menjaga kekayaan alam kita.

3. Banyak manfaat positif setelah dilakukannya penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia tetapi sebaiknya pemerintah sebelum menenggelamkan kapal harus menghubungi negara asal kapal tersebut sehingga pemerintah tidak mempunyai beban dikarenakan pemberitahuan telah diberikan.

24

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Sejarah penenggelaman Kapal Asing di Indonesia, Selasar Politik, diakses dari,

https://www.selasar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia, pada 30 Oktober 2015

F.A David Putra S,” Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Detterence Effect”hlm. 8

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata”, diakses dari http://kbbi.web.id/, pada tanggal 31 Oktober 2015 pukul 10.47

Slamet Soebiyanto, “Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut”, Majalah Patriot, 2007, hlm.10.

Dikdik Mohamad Sidik,S.H., M.H., Ph.D , Hukum laut International dan pengaturannya, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 28.

Gatot Supramono, “hukum acara pidana & hukum pidana di bidang perikanan”,PT. Asdi mahasatya, Jakarta, hlm. 150

Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,(Jakarta, PT. Pradyna Paramita, 1996), hal. 15

Departemen Kehutanan dan Perikanan Indonesia, Nasional Plan of Action of Indonesia To Prevent, Deter and Elininate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, ( Jakarta, 2004), hal. 6-7.

Wilem Nikson, Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum,

Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Laut/Maritim, hlm. 47 Detik Finence, Efek Penenggelaman Kapal Asing, 2 Negara Ini Beri Peringatan ke

Nelayannya, diakses dari, http://finance.detik.com/read/2014/12/08/213218/2771409/4/efek-penenggelaman-kapal-asing-2-negara-ini-beri-peringatan-ke-nelayannya, pada 30 Oktober 2015

Menko Sofyan Ungkap Dampak Besar dari Penenggelaman Kapal Asing Maling Ikan, Detik finance, http://finance.detik.com/read/2014/12/18/151858/2781482/4/menko-sofyan-ungkap-dampak-besar-dari-penenggelaman-kapal-asing-maling-ikan, pada 30 Oktober 2015

25