BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak kesehatan diketahui merupakan salah satu dari kebutuhan dasar dari setiap umat

manusia, maka berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan telah banyak

diselenggarakan. Salah satu dari upaya tersebut yang dinilai mempunyai peranan yang

cukup penting adalah penyelenggara kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan

pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan,

keluarga, kelompok, serta masyarakat.

Indonesia mempunyai kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, dan lautan,

diantara pulau tersebut terdapat beberapa gunung berapi aktif yang bisa menyebabkan

bencana dan gempa bumi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), jumlah kejadian bencana Desember 2014 sebanyak 257 kejadian dengan

rincian : tanah longsor 111 , banjir 86 , putingbeliung 52, banjir dan tanah longsor 2,

letusan gunung berapi 1. Bnyaknya bencana yang terjadi mengingatkan berbagai

pihak agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, bebagai upaya sudah

banyak dilakukan pemerintah dengan bekerjasama dengan akademisi dan lembaga

lainnya.

Semakin majunya perkembangan zaman akibat meningkatnya ilmu pengetahuan dan

teknologi maka cenderung meningkatnya interaksi antara manusia yang terdiri dari

beanekaragam suku dan agama dan lingkungan serta ekonomi yang serba berubah

dan kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan

terhadap kesehatan baik fisik maupun mental.

1 | P a g e

Salah satu cabang ilmu kesehatan/kedokteran yang mempelajari (menangani)

membina individu/sekelompok individu atau masyarakat terpajan dilingkungan yang

menimbulkan dampak kesehatan adalah ilmu kesehatan matra.

Dalam pelaksaana kegiatannya : kesehatan matra telah diatur dalam undang-undang

nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sebagai upaya kesehatan yang

diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan

matra yang serba berubah. Untuk menindaklanjuti undang undang tersebut,

Departemen Kesehatan RI telah mensosialisasikan kesehatan matra denga membuat

beberapa konsep pedoman/petunjuk khusus dan juga melaui seminar, rapat koordinasi

dengan para pakar, dan pengelola program serta unit lintas sektor terkait.Salah satu

misi untuk mencapai visi misi indonesia sehat adalah memelihara dan meningkatkan

kesehatan bermutu, merata, dan terprogram termasuk upaya kesehatan matra. Sejalan

dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Disegala bidang,

maka ilmu kesehatan matra perlu dikembangkan.

Untuk dapat melaksanakan upaya kesehtan matra secara profesional dan bermutu,

perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terlatih/profesional, ditunjang oleh

sarana/fasilitas yang memadai, adanya sistem informasi kesehatan yang baku dan

pendukung kegiatan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan

pedoman upaya kesehatan matra yang diharapkan dapat dipakai para pengelola dan

pelaksana kesehatan matra baik pusat maupun daerah.

B. TUJUAN

Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi

kondisi matra agar tetap sehat. Dasar hukum undang undang Republik Indonesia

nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

C. MANFAAT

1. Agar mahasiswa lebih mengenal secara nyata tentang kesehatan matra darat

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menangani suatu kejadian matra darat.

3. Mahasiswa mampu mengenal dan menangani kondisi matra pada semua fase ( pra,

intra dan pasca bencana )

2 | P a g e

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Lingkungan Matra Darat

Lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna adalah kondisi yang ditandai

dengan adanya perubahan dari 1 (satu) atau lebih dari aspek lingkungan pada suatu matra

yang bersifat temporer/sementara.

Dihadapkan pada keterpengaruhan manusia, maka sifat sementara/temporer dari

perubahan lingkungan tersebut dapat terwujud dalam dua bentuk kejadian sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan kondisi aspek lingkungan pada suatu matra dari kondisi normal

menjadi tidak normal dan selanjutnya berubah menjadi normal kembali.

2. Terjadinya kepindahan seseorang atau kelompok manusia dari suatu kondisi nomal ke

kondisi tidak normal dan selanjutnya pindah kembali ke kondisi normal.

B. Jenis kegiatan matra kesehatan matra lapangan.

1. Kesehatan haji

Upaya kesehatan haji dalam kesehatan matra merupakan upaya kesehatan

yang dilakukan untuk meningkatkan kemapuan fisik dan mental para calon/jema’ah

haji dan petugas yang terkait untuk menyesuaikan diri terhdap lingkungan yang

berubah secara bermakna mulai dari sebelum pendaftaran, selama persiapan berada di

Arab Saudi, selama dalam perjalanan pergi pulang dari Arab Saudi samapai dengan 2

minggu setelah tiba kembali ke tanah air.

Kesehatan haji merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan fisik dan mental para calon/ jamaah haji dan pertugas yang

terkait untuk menyesuiakan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakana

dengan lingkungan di daerah asal.

Kesehatan haji mencakup kegiatan antara lain, penyuluhan, pemeriksaan

kesehatan, kesling, penangahan gizi, kesempatan fisik, imunisasi meningitis,

pengamatan penyakit, higyene dan sanitasi, penanggulangan KLB.

3 | P a g e

a. Perencanaan

Perencanaan kesehatan haji meliputi persiapan perencanaan, penyusunan rencana

kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan rencana perbekalan kesehatan dan

penyusunan rencana pembiayaan.

1) Persiapan perencanaan

Penyusunan perencanaan kesehatan haji harus didasarkan pada data/ informasi

yang akurat meliputi:

a) Identitas calon jema’ah haji, yaitu : umur jenis kelamin, asal, pekerjaan

dan pendidikan

b) Data kesehatan dan lingkungan, yaitu : data penyakit yang pernah di derita

dan atau sedang di derita, data calon jemaah haji dengan resiko tinggi, data

kesehatan/faktor resiko, lingkungan asrama embarkasi/debarkasi dan

pemondokan di arab saudi.

c) Data pelayanan medis pada jema’ah haji, yaitu : data kesakitan, kunjungan

rawat jalan, rawat inap, rujukan, kematian, perbekalan obat dan alat

kesehatan, sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada serta sarana

pelayanan kesehatan rujukan.

b. Pengorganisasian

1) Di indonesia

a) Pengorganisasian kesehatan haji meliputi satu dalam struktur organisasi

yang ada di masing-masing jenjang administrasi kesehatan, di puskesmas,

di dinas kesehatan kabupaten/kota dan propinsi.

b) Untuk pelaksanaan di tunjuk atau di tetapkan pengelolaan kesehatan haji

pada puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota oleh kepala dinas

kesehatan kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengelola

kesehatan haji di dinas kesehatan propinsi ditetapkan oleh kepala dinas

kesehatan propinsi.

c) Pada saat oprasional haji pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji

mengikuti organisasi kepanitian yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

2) Di arap saudi

Pengorganisasian di Arab saudi mengacu pada struktur organisasi PPHI di

Arab Saudi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

4 | P a g e

c. Kegiatan oprasional

1) Lingkup kegiatan

a) Lingkup kegiatan kesehatan haji meliputi anatara lain :

1. Penyuluhan kesehatan

2. Pemeriksaan kesehatan calon jema’ah haji

3. Pembinaan kesehatan calon jema’ah haji

4. Penanganan gizi

5. Kesempatan fisik dan aklimatisasi

6. Imunisasi meningitis

7. Pengamatan penyakit

8. Kesehatan lingkungan

9. Penanggulangan musibah masal / KLB

10. Penatalaksanaan pelayanan medis dan keperawatan

11. Evakuasi dan rujukan

2) Persiapan kegiatan

Dalam penyelenggaraan kesehatan haji yang harus disiapkan adalah :

a) Informasi yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan haji taun berjalan.

b) Fasilitas pelayanan kesehatan jema’ah haji di indonesia maupun di Arab

Saudi dengan sarannya.

c) Petugas – petugas kesehatan (medis, keperawatan, sanitarian, gizi, dan

farmasi)

d) Calon jema’ah haji

d. Pencatatan dan pelaporan kegiatan

Untuk keentingan teknis dan administratif maka semua kegiatan pelayanan

kegiatan harus di catat secara khusus baik pada buku kesehatan jamaah haji atau

buku catatan lainnya, yang akan menjadi bahan laporan / informasi penting bagi

penyelengaraan maupun pelayanan kesehatan haji.

1) Pencatatan kegiatan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit maupun di

perjalanan dan di Arab Saudi mengikuti sistem yang berlaku.

2) Pelaporan kegiatan mengikuti sistem pelaporan pelayanan kesehatan yang

berlaku. Sedangkan kedisiplinan pelaporannya harus ditekankan karena data

5 | P a g e

tersebut sangat di perlakukan untuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaran

maupun perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

3) Data kesehatan yang diperlukan dismpan dalam sistem komputerisasi haji

terpadu, baik yang ada di departemen kesehatan maupun di pusat informasi

Haji Departemen Agama setelah dianalisis menjadi informasi dapat diumpan

balikan kepada berbagai tingkat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan evaluasi

maupun perencanaan dan perbaikan pelayanan di masa mendatang.

e. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang bertangung jawab

sesuai dengan kewenangnannya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan

sebagai berikut:

1) Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu antar instansi terkait

2) Pemantauan dari hasil laporan penyelenggaraan

3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu.

4) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpngan penyimpangan baik terhadap

hasil maupun proses penyelenggaraan.

5) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian

keberhasilan upaya ataupun saran – saran perbakan.

6) Peningkatan keterampilan melalui pelatihan.

2. Kesehatan transmigrasi

Upaya kesehatan transmigrasi dalam kesehatan matra merupakan upaya

kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosial

para transmigran guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara

bermakna mulai dari transito embarkasi (daerah asal) sampai dengan 6 bulan setelah

transmigran berada dilokasi permukiman.

Perencanaan kesehatan transmigrasi meliputi persiapan rencana, penyusunan

kebutuhan sumber daya dan rencana kegiatan pelayanan kesehatan transmigrasi.

a. Pendataan

1) Data umum calon trasmigrasi, berdasarkan :

a) Kelompok umur

b) Jenis kelamin

6 | P a g e

c) Pendidikan dasar

d) Tempat asal

e) Pekerjaan atau keterampilan akan dikembangkan

2) Data kesehatan dan lingkungan

a) Status kesehatan transmigrasi

b) Masalah kesehatan didaerah asal

c) Data penyakit transmigran

d) Kondisi resiko tinggi berdasarkan atas masalah kesehatan yang ada di

tempat asal

e) Data kesehatan lingkungan di lokasi pemukiman transmigrasi

3) Data kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat transmigran

a) Kebutuhan pelayanan kesehatan umum (KIA/KB, imunisasi, Gizi,

pelayanan dasar lainnya)

b) Kebutuhan pelayanan lanjutan asal masalah/penyakit yang ada

c) Kebutuhan pelayanan kesehatan secara khusus atas hasil analisis masalah

serta masalah potensial yang ada

b. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya

Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya, perlu melibatkan pihak-pihak yang

terkait seperti yang tanggung jawab dibandingkan transmigrasi, kesehatan dan

lainnya dimasing-masing tingkat administrasi. Rencana kebutuhan sumber daya

meliputi :

1) Kebutuhan fasilitas kesehatan

2) Kebutuhan tenaga

3) Kebutuhan perbekalan kesehatan

c. Pengorganisasian

1) Struktur organisasi

Kesehatan trasnmigrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan

dalam kesehatan transmigrasi secara umum dan kegiatan program-programm

pembangunan kesehatan lainnya, maka pengorganisasiannya melekat pada

sistem yang telah ada dimasing-masing tingkatan.

7 | P a g e

2) Mekanisme kerja

a. Penanggung jawab

Penanggung jawab teknis penyelenggaraan upaya kesehatan transmigrasi

adalah dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Sebagai penanggung jawab

operasional dilapangan berada pada dinas kesehatan Kabupaten/ Kota,

baik didaerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi. Instansi kesehatan

tingkat pusat bertanggung jawab menyusun pedoman, standar dan

peraturan perundangan.

b. Peran dan tugas masing-masing

Sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka unsur-unsur yang

terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan (Matra) transmigrasi tersebut

perlu menguasai teknik ataupun operasional penyelenggaraan kesehatan

(Matra) transmigrasi, sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing.

c. Koordinasi penyelenggaraan

Agar penyelenggaraan kesehatan transmigrasi tersebut dapat berdaya guna

dan berhasil guna, perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya, baik dalam

perencanaan pelaksanaan maupun dalam pemantauan dan evaluasinya, dan

disesuaikan dengan masing-masing tingkat administrasi.

d. Kegiatan operasional

1) Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan dalam kesehatan transmigrasi, meliputi :

2) Penyiapan lokasi

3) Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan KB

4) Penyuluhan kesehatan

5) Pengamatan penyakit

6) Sanitasi

7) Imunisasi

8) Penatalaksanan medik dan kepeawatan

9) Pencatatan dan pelaporan

10) Pemberantasan penyakit termasuk profilaksis malaria.

8 | P a g e

d. Pelaksanaan kegiatan

1) Persiapan

Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan kesehatan transmigrasi, yang

meliputi penyiapan transmigrasi di tempat asal, tempat penampungan

sementara dalam perjalanan, perjalanan dari debarkasi ke lokasi permukiman

serta penyiapan lokasi permukiman.

2) Didaerah asal transmigrasi

a) Registrasi ulang calon transmigrasi yang telah selesai menjalani seleksi

dan dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan dengan

surat keterangan.

b) Mendata kembali calon transmigrasi yang perlu endapatkan pelayanan

kesehatan secara khusus, sesuai dengan kebutuhannya anata lain pelayanan

c) Pengecekan kesehatan terhadap transmigrasi menjelang keberangkatan

d) Pencatatan dan pelaporan kesehatan calon transmigrasi

3) Persiapan di Transito Emberkasi dan Debarkasi

Mengecek kembali apakah transito embarkasi dan debarkasi :

a) Telah siap huni untuk transmigran yang akan diberangkatkan

b) Persediaan air bersih dan jamban keluarga baik jumlahnya maupun

kualitasnya.

4) Persiapan perjalanan ke lokasi transmigrasi

Perjalanan dari transito embarkasi menuju lokasi permukiman trnasmigrasi

pada umumnya menggunakan kapal laut dan kendaraan bermotor (bus, KA,

dll), selain kapal terbang.

5) Persaiapan di lokasi permukiman transmigrasi

Kondisi lokasi permukiman trnasmigrasi, sarana dan prasarananya harus

sipersaiapkan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung keberhasilan proses

adaptasi.

6) Pelayanan kesehatan transmigrasi

Dalam periode waktu ini pelayanan kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk

mencegah sedini mungkin kejadian-kejadian penyakit umumnya dan KLB

khususnya, serta bimbingan dalam rangka meningkatkan kemapuan

masyarakat hidup sehat secara mandiri. Mengingat bahwa periode adaptasi

adalah kritis dan rawan, maka perlu didukung dengan pelayanan kesehatan

9 | P a g e

yang intensif disamping bimbingan yang mantap serta pelayanan-pelayanan

lainnya secara memadai. Pelayanan kesehatan transmigrasi ini meliputi

pelayanan-pelayanan di Transito Embarkasi, selama perjalanan dari Transito

Debarkasi sampai lokasi permukiman transmigrasi dan selanjutnya pelayanan

selama 6 bulan pertama dilokasi permukiman.

Kegiatan - kegiatan pelayanan yang dilakukan diuraikan menurut harapan dan

lokasi sebagai berikut :

a) Transito Embarkasi

Pemetiksaan ulang dalam rangka persiapan akhir sebelum berangkat untuk

memastikan calon transmigran tersebut maupun atau tidak nantinya

beradaptasi dan memastikan ada atau tidaknya penyakit menular yang

dibawa transmigran ke pemukiman barunya.

b) Perjalanan dari Embarkasi sampai Debarkasi

Untuk sampai ke transito debarkasi, diperlukan beberapa hari perjalanan

terutama jika menggunakan kapal laut. Pelayanan yang diberikan selama

perjalanan, sangat banyak dipengaruhi oleh masalah yang dihadapi di

perjalanan

c) Perjalanan dari Transito Debarkasi ke lokasi permukiman

Secara umum pelayanan yang diberikan tidak berbeda dengan pelayanan

selama perjalanan dari Transito Embarkasi.

d) Di lokasi unit permukiman transmigrasi (UPT)

Setiba dilokasi UPT sebagai tempat permukiman barunya, transmigran

secara langsung telah berhadapan dengan kondisi lingkungan fisik dan

biologis yang sangat berbeda dengan tempat asalnya. Kondisi demikian

bisa menimbulkan gangguan pada kondisi fisik dan mental, bahkan

mungkin psikososial, apabila transmigran yang bersangkutan tidak

mendapatkan pelayanan semestinya atau bila transmigran memang tidak

mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.

e. Pencatatan Dan Pelaporan

Sistem pencatatan dan pelaporan mengikuti sistem yang telah ada pada pelayanan

kesehatan transmigrasi maupun puskesmas, sedangkan mekanisme palaporan juga

mengikuti mekanisme yang ada. Perlu penekanan bahwa kedisiplinan pelaporan

10 | P a g e

harus tepat waktu mengingat data yang didapat akan dimanfaatkan sebagai bahan

informasi untuk pemantuan, penilaian dan perencanaan serta tindak lanjut.

f. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh intansi yang bertanggung jawab

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana disebutkan terdahulu :

1) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional

bagi para pelaksana kesehatan transmigrasi

2) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan akan kebutuhan

pelayanan kesehatan transmigrasi bagi masyarakat transmigrasi

3) Terselenggaranya mekanisme dan tata laksana kegiatan kesehatan transmigrasi

secara efektif dan efisien, sehingga secara teknis dan operasional dapat

terselenggara sesuai dengan rencana yang disusun

4) Tercapainya keterpaduan selutuh jajaran kerja yang terkait

5) Terselenggaranya koordinasi antar unit yang terkait

g. Pemantauan Dan Evaluasi

Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan di

berbagai lokasi, mulai dari tempat asal sampai dengan permukiman, perlu

dipelajari oleh semua petugas yang bertanggung jawab.

Hasil pemantauan serta penilaiannya dibahas bersama pihak terkait. Agar hal

tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya perlu adanya pencatatan

yang rapid an baik serta benar, ditindak lanjut dengan pelaporan yang teratur,

sehingga informasinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan transmigrasi.

3. Kesehatan dalam penangulangan korban bencana

Upaya kesehatan penangulangan korban bencana dalam kesehatan matra

merupakan upaya kesehatan yang dilakukan terhadap korban bencana dan unsur-

unsur pelaksana penangguangan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan matra

yang berubah secara bermakna mulai dari tahap kesiap siagaan sampai masa darurat.

Agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan korban

bencana dapat terselenggara dengan baik efisien dan efektif, perlu adanya pengelolaan

11 | P a g e

yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi yang

dimulai sejak pra-bencana, saat bencana sampai pada pasca bencana.

a. Perencanaan

Dalam rangka mempersiapkan penanggulangan korban bencana dibidang kesehatan

diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan ini meliputi:

1) Perencanaan pada pra-bencana

Perencanaan pada masa pra-bencana disusun dengan memperhatikan beberapa

aspek yang meliputi :

a) Pengumpulan informasi tentang jenis bencana, sumber daya dan upaya yang

telah dilakukan

b) Koordinasi dengan sekor lain yang terkait (Departemen Pemukiman dan

Prasrana Wilayah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, TNI, POLRI, dan LSM).

c) Pemantauan tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana.

d) Kesiapsiagaan melalui pelatihan petugas untuk penolongan gawat darurat,

P3K dan rujukan.

e) Koordinasi dengan lintas program terkait (RS. Pemerintah, RS Swasta, RS

BUMN, RS TNI, RS POLRI, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta).

2) Perencanaan sarana pelayanan kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan harus sudah direncanakan dan disiapkan terutama

pada saat terulangnya kejadian, baik akibat bencana alam maupun akibat ulah

manusia. Sarana kesehatan dimaksud antara lain:

a) Sarana pelayanan kesehatan menetap, sesuai dengan kebutuhannya dapat

berupa:

(1)Pos kesehatan sederhana

(2)Fasilitas pelayanan kesehatan lapangan

(3)Rumah sakit lapangan

(4)System rujukan dan evakuasi yang terintegrasi dengan fasilitas rujukan

daerah setempat (RS Kabupaten, RS Swasta, RS BUMN, RS TNI, RS

POLRI)

12 | P a g e

Jenis jumlah dan lokasi sarana kesehatan yang harus disediakan disesuaikan

dengan jenis bencana atau prakiraan jumlah korban.

b) Sarana pelayanan kesehatan yang dapat bergerak (mobile) antara lain:

(1) Puskesmas keliling

(2) Ambulan

(3) Klino mobil di perkotaan tertentu

(4) Mobil jenazah / kendaraan lain yang dapat difungsikan

(5) Sarana pendukung pelayanan kesehatan dan rujukan

Jenis logistik yang diperlukan antara lain berupa

(1) Obat dan bahan habis pakai

(2) Perlengkapan fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah dan jenis diperhitungkan menurut prakiraan jenis kebutuhan pelayanan

kesehatan serta besarnya dan jenis bencana.

3) Perencanaan tenaga kesehatan

a) Jenis tenaga

(1)Jenis tenaga yang diperlukan, sesuai dengan situasi / kondisi yang terjadi,

yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang telah dilatih khusus dalam kesehatan

penanggulangan korban bencana

(2)Minimal harus tersedia tenaga dokter, keperawatan, sanitarian serta tenaga

pendukung pelayanan termasuk pengemudi bila diperlukan

(3)Pada fasilitas rujukan yang ditunjuk perlu ditugaskan dokter spesialis sesuai

dengan kebutuhannya dan bertindak sebagai dokter konsulen dalam

pelayanan kesehatan di lapangan

b) Jumlah tenaga yang diperlukan menurut jenis tenaganya, diperhitungkan

berdasarkan

(1)Jenis / macam bencana

(2)Lamanya

(3)Prakiraan banyaknya orang yang terpajan

(4)Jumlah fasilitas kesehatan dengan kriteria kemampuannya

13 | P a g e

c) Kemampuan tenaga

Kemampuan tenaga yang diandalkan dalam penanggulangan korban bencana

ini adalah pemahaman tentang kesehatan dalam penanggulangan korban

bencana, peraturan-peraturan / ketentuan hukum dan perundang-undangannya.

Keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-

masing serta kebutuhan pembinaan teknis dan manajemen dalam

penanggulangan korban bencana.

4) Penyusunan pembiayaan kesehatan

Pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan korban bencana dapat berasal dari

berbagai sumber yaitu:

a) Pemerintah pusat

b) Instansi pemerintah daerah setempat yang terkait bertanggung jawab untuk

menyediakan dana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Penyelenggaraan jaminan asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

(JPKM) atau sejenisnya yang terkait dengan penanggulangan korban bencana

antara lain gempa, longsor, banjir, kebakaran.

d) Sumber dana lain yan tidak mengikat

(1) Donator (dalam negeri dan luar negeri)

(2) LSM

(3) Masyarakat dan lain lain

b. Pengorganisasian

1) Struktur organisasi

Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana yang sifatnya umum

melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi tanggung jawab pemerintah, akan

diselenggarakan oleh instansi pelayanan kesehatan pemerintah setempat dalam

suatu system pelayanan kesehatan yang ada, sehingga pengorganisasian melekat

pada system yang telah ada.

2) Di Tingkat Pusat

Penanggung jawab ditingkat pusat adalah Menteri Kesehatan dan kesejahteraan

social yang dikoordinasikan dengan BAKORNAS PB yang di ketuai Wakil

Presiden.

14 | P a g e

c. Mekanisme Kerja

1) Penanggung Jawab teknis penyelenggaraan upaya kesehatan di tingkat Pusat

untuk penanggulangan medis missal adalah Ditjen Penganggulangan Masalah

Sosial dan Kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat yang meliputi survilance,

intervensi kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan adalah Pokjatap

Bencana di Ditjen PPM-PL selanjutnya di tingkat provinsi tanggung jawab

tersebut dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan koordinasi

Satkorlak PB sedangkan di lapangan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan koordinasi Satlak PB.

2) Peran dan tugas

Sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka unsur-unsur yang terlibat dalam

penyelenggaraan kesehatan matra yang berkaitan dengan bencana perlu mengenal

teknis ataupun operasional penyelenggaraan sesuai dengan peran, tugas dan

tanggung jawabnya masing-masing.

3) Koordinasi penyelenggaraan

Agar penyelenggaraan kesehatan (matra) selama terjadinya bencana dapat berdaya

guna dan berhasil guna, perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Pemerintah

Daerah setempat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan

evaluasinya.

d. Kegiatan operasional

1) Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan dalam kesehatan matra dalam penanggulangan bencana.

a) Peningkatan system kewaspadaan dini

b) Penyampaian informasi dan penilaian kebutuhan

c) Sanitasi kedaruratan

d) Pemantauan wilayah setempat

e) Imunisasi

f) Tindakan medic dan keperawatan

g) Rehabilitasi

h) Evakuasi dan rujukan

i) Pengamatan penyakit (Survalians)

15 | P a g e

j) Pencatatan dan pelaporan

e. Pelaksanaan kegiatan

Dalam pelayanan kesehatan penanggulangan korban bencana, pada prinsipnya tidak

dibangun sarana atau prasarana secara khusus, tetapi menggunakan sarana dan

prasarana yang telah ada, hanya intensitas kerjanya ditingkatkan serta penambahan

sumber daya sesuai kebutuhan.

1) Tahap persiapan pada pra-bencana

Persiapan pada pra bencana bertujuan untuk melakukan kewaspadaan dini

mencegah dampak buruk akibat bencana serta mampu melakukan upaya-upaya

penyelamatan. Membentuk Tim di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengar

melibatkan Rumah Sakit, Puskesmas, Instansi kesehatan pemerintah lainnya dan

swasta yang ada dalam wilayah yang bersangkutan.

Kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum bencana terjadi meliputi :

a) Kewaspadaan dini merupakan kegiatan penting yang dititik beratkan pada

upaya penyebarluasan informasi pada masyarakat. Informasi dimaksud

meliputi:

(a) Peta lokasi rawan bencana di wilayahnya masing-masing dari instansi

terkait.

(b) Data penduduk dan kelompok rawan termasuk orang tua, bayi, ibu hamil,

ibu nifas dan kelompok resiko lainnya.

(c) Data sumber daya (Logistik, tenaga, sarana komunikasi dan transportasi,

fasilitas umum dan fasilitas kesehatan) yang dapat dimanfaatkan oleh

kesehatan.

(d) Informasi tentang kejadian bencana pada lokasi rawan yang sering terjadi

secara berulang dan menganalisis risiko bencana.

(e) Data sektor terkait

(f) Data kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana

(g) Analisis risiko bencana

(h) Prosedur tetap (protap), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis

(juknis) dan petunjuk lapangan ((juklap), yang terintegrasi dengan

protap/juklak sektor-sektor lain.

16 | P a g e

b) Kesiapansiagaan adalah kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu bila

sewaktu-waktu terjadi bencana meliputi :

(1) Kesiapan di masyarakat

(a)Memantapkan koordinasi di lingkungan masyarakat (RT, RW)

(b)Melaporkan segera bila terjadi bencana tiba-tiba kepada instansi yang

terdekat (berwenang)

(2) Kesiapan petugas kesehatan

(a) Menyelenggarakan pelatihan kesiagaan / gladi dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan (pos kesehatan, pelayanan

gawat darurat, evakuasi, rujukan)

(b) Memantapkan koordinasi di lingkungan sektor kesehatan maupun

sektor lain terkait sesuai dengan tugas dan fingsinya.

(c) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat

(d) Mensiagakan sarana dan pra-sarana sesuai protap

(e) Mengadakan pemantauan tempat-tempat yang berpotensi terjadi

bencana secara periodik.

2) Tahap terjadinya bencana

Pada tahap terjadinya bencana kegiatan yang dilakukan adalah upaya untuk

mencegah 3D yaitu : disease (kesakitan/kecacatan), disability

(ketidakmampuan) dan death (kematian). Setelah kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota mendapat informasi terjadinya bencana dari pihak yang

bertanggung jawab, segera :

a) Menginformasikan terjadinya bencana dan kasus-kasus korban bencana

kepada puskesmas di sekitarnya dan rumah sakit.

b) Membuat laporan akhir tentang kejadian bencana, korban, jenis bencana,

pelayanan kesehatan, kepada Ditjen Penganggulangan Masalah Sosial dan

Kesehatan Departemen Kesehatan.

Kegiatan meliputi:

(1)Mengoprasionalkan sarana dan prasarana kesehatan secara tepat dan

cepat (posisi) sesuai dengan kebutuhan dan macam bencana yang terjadi

(pos kesehatan, rumah sakit lapangan, ambulans, termasuk tenaga dan

obat-obatan).

17 | P a g e

(2)Mensiagakan sarana rujukan dan system pendukungnya

(3)Melaksanakan P3K/P3B, evakuasi dan rujukan

(4)Memobilisasikan sarana dan transport untuk evakuasi korban dan

rujukan

(5)Memobilisasi tenaga kesehatan secara terkoordinasi dengan sektor

terkait dan masyarakat termasuk LSM dalam lingkup SATLAK PB.

(6)Penyehatan/pengawasan sanitasi dan gizi makanan di penampungan

(7)Sanitasi lingkungan pada lokasi bencana dan penampungan, yang

meliputi :

(a) Pengawasan penyediaan air bersih

(b) Pemberantasan vector, terutama lalat dan nyamuk

(c) Pengawasan sampah

(d) Pengawasan sarana pembuangan kotoran/jamban

(e) Penyuluhan kesehatan

(8) Memantau tindakan penyelamatan yang dilaksanakan

(9)Melaksanakan pemamtauan dan penelitian kebutuhan serta dampak

kesehatan secara cepat sebagai dasar untuk program bantuan pelayanan

kesehatan dan pemantauan

(10) Menyelenggarakan system kewaspadaan pangan gizi (SKPG dan

intervensi gizi)

(11) Memberikan bimbingan dalam upaya-upaya penyelamatan korban

yang dilakukan sektor lain/masyarakat

3) Tahap pasca bencana

Setelah berakhirnya fase tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh pejabat

yang kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah timbulnya

dampak lanjut akibat bencana, pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dan

lingkungannya serta aktifitas kehidupan masyarakat. Kegiatannya :

a) Pengamatan penyakit (Surveilans) dan analisisnya

b) Penyelenggaraan system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan

intervensi gizi

c) Upaya pencegahan kecacatan dan pemulihan kesehatan masyarakat,

perbaikan sarana sanitasi dasar dan fasilitas umum

18 | P a g e

d) Pemantapan kembali pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

e) Melaporkan hasil/pemantauan kepada bupati/walikota selaku ketua

SATLAK-PB dengan tembusan Dinas Kesehatan Provinsi

f) Upaya pemantauan dan pencegahan dampak bencana sekunder anatara

lain adanya KLB penyakit menular akibat perubahan kualitas lingkungan

hidup

g) Pendataan prasarana dan saran yang berdampak pada kesehatan (missal :

sanitasi dasar, permukiman, sarana jalan, saran distribusi sembako)

h) Menginformasikan pada instansi terkait, termasuk pemerintah setempat

tentang hasil pemantauan untuk ditindak lanjuti

f. Pelaksanaan pelayanan

1) Sasaran

a) Masyarakat yang terpajan akibat bencana dan masyarakat umum sekitarnya

b) Petugas pelaksana kegiatan

c) Petugas-petugas kesehatan

2) Pelayanan kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang diperiapkan sangat tergantung dari

macam dan jenis bencana, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan kepada sasaran

masyarakat terpajan diarahkan pada :

a) Pengobatan dan perawatan bagi kasus tertentu untuk sementara bila tidak perlu

dirujuk

b) Pelayanan P3K dan P3P pada fasilitas kesehatan menetap dan lapangan

(mobile)

c) Pemeriksaan kesehatan dan pemantauannya bagi masyarakat yang beresiko

d) Pengamatan penyakit dan tindak lanjutnya

e) Rujukan medis dan kesehatan

f) Evakuasi

Masyarakat sebagai sasaran pelayanan, perlu dilibatkan pada semua upaya, baik

dalam upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitative terbatas.

Disamping itu pula masyarakat diminta untuk melaporka kejadian secara cepat

19 | P a g e

kepada instansi terdekat dan menjaga sarana dan prasarana pelayanan

penanggulangan bencana bagi daerah yang seringkali dilanda bencana yang sama.

Pada keadaan tertentu dalam kejadian bencana kemungkinan dapat terjadi letupan

penyakit (KLB) ataupun wabah, yang seringkali tidak dipikirkan sebelumnya yang

perlu diantisipasi terutama pada kejadian wabah yang sering terjadi.

Apabila sampai terjadi KLB atau wabah maka tindakan cepat, tepat dan

terkoordinasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan korban KLB

ataupun wabah dan laporan harus segera dikirimkan oleh petugas kesehatan

setempat.

Pelaksana Pelayanan

1) Satu tim yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayan

kesehatan dalam penanggulangan bencana

2) Tim dapat dibentuk dari petugas kesehatan yang ditunjuk terdiri dari Dokter,

tenaga keperawatan, sanitarian, tenaga kesehatan lainnya.

3) Dalam kegiatannya secara operasioanal Tim bertanggung jawab kepada

atasannya, dan secara teknis Tim bertanggung jawab kepada Pembina

teknisnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kanwil Kesehatan dan

Dinas Kesehatan Propinsi.

g. Pemantauan kesehatan pasca bencana

1) Upaya pemantauan dan pencegahan dampak bencana sekunder antara lain KLB

penyakit menular akibat perubahan kuaitas lingkungan hidup

2) Tindak lanjut pasca bencana secara lintas sektor dalam mengatasi kerugian yang

diakibatkan oleh bencana

3)

h. Pencatatan dan pelaporan kegiatan

1) Pencatatan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dalam

penanggulanga bencana perlu dicatat oleh para petugas kesehatan, sebagai bahan

penyusunan laporan

a) Hasil kegiatan pengamatan penyakit

20 | P a g e

b) Kejadian penyakit, cedera, kecacatan dan kematian

c) Kegiatan pelayanan dan rujukan serta hasil evakuasi

1. Pelaporan

Penanggung jawab pelayanan kesehatan wajib membuat laporan kegiatanya

termasuk hasil pemantauan dan pengamatan kesehatan termasuk KLB sesuai dengan

ketentuan dan system pelaporan yang berlaku. Laporan dikirimkan kepada :

a. Penanggung jawab penanggulan bencana yaitu untuk laporan operasional

b. Instansi kesehatan setempat : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan

Propinsi

2) Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab

sesuai dengan kewenanganny.

a) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk :

(1)Meningkatkan kemampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional

bagi para pelaksana kesehatan (matra) dalam bencana

(2)Mencegah kemungkinan bencana ulang dan terpenuhinya kebutuhan serta

meminimalkan kesenjangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan (matra) dan

masyarakat yang terkena bencana. Terlenggaranya mekanisme dan tata laksana

kegiatan.

(3)Kesehatan dalam bencana efisien dan efektif sehingga secara teknis dan

operasional terelenggara sesuai dengan bencana yang tersusun.

b) Pembina dan pengawasan dilaksanakan melalui :

(1) Supervisi dan bimbingan teknis pasca bencana secara terpadu antar instansi

terkait, maupun secara teknis oleh masing-masing instansi teknis

(2) Pemantauan dari hasil laporan pelaksanaan, baik terhadap hasil maupun proses

penyelenggaraan

(3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu

lintas sektoral diberbagai tingkatan administrative

(4) Pembahasan secara lintas sektor tentang penyebab terjadinya bencana (akibat

alam atau ulah manusia)

21 | P a g e

(5) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik terhadap

hasil maupun proses

(6) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian

keberhasilan upaya ataupun saran-saran perbaikan

3) Pemantauan dan evaluasi

Dengan adanya kegiatan yang dilasanakan dari pra-bencana sampai dengan

bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan perlu

dipelajari oleh semua petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan

tersebut. Hasil pemantauan serta penilaiannya dibahas bersama pihak terkait

meliputi segala kesenjangan dan masalah yang mungkin terjadi yang diperkirakan

akan menimbulkan gangguan baik fisik, mental maupun social pada masyarakat

yang terpajan, perlu diantisipasi dan pemecahanya perlu lanjuti dengan pencatatan

dan pelaporan yang benar, sehingga informasinya dapat dimanfatkan oleh semua

pihak yang berkepentingan dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan program-

program.

4. Kesehatan di bumi perkemahan

Upaya kesehatan di bumi perkemahan dalam kesehatan matra merupakan

upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental dan

sosial peserta dan pihak penyelenggara / panitia perkemahan guna menyesuaikan diri

terhadap lingkungan matra yang berubah secara bermakna mulai dari persiapan

lokasi, pemilihan calon peserta, selama kegiatan di bumi perkemahan sampai 2

minggu setelah peserta kembali ketempat masing – masing.

Kesehatan di Bumi perkemahan merupakan upaya kesehatan yang dilakukan

untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental bagi peserta kemah, dan

masyarakat sekitarnya. Agar pelaksanaan pelayanan kesehataan di Bumi Perkemahan

dapat terselanggara dengan baik diperlukan pengelolaan yang baik, mulai dari tahap

perencanaan sampai pengawasan/evaluasi.

a. Perencanaan

Dalam menyusun perencanaan yang baik diperlukan data/informasi yang akurat

agar perencanaan dapat disusun sesuai dengan kondisi setempat Perencanaan ini

meliputi :

22 | P a g e

b. Pendataan

1) Peserta : jumlah dan asal peserta

2) Jenis dan volume kegiatan selama perkemahan

c. Sarana pelayanan penyebaran

1) Fasilitas pelayanan kesehatan menetap, berupa :

a) Rumah sakit lapangan

b) pos kesehatan,

2) Fasilitas pelayanan kesehatan bergerak, dengan menggunakan kendaraan antara

lain:

a) Puskesmas Keliling

b) Ambulans

3) Fasilitas pelayanan rujukan, berupa :

a) Rumah SAkit rujukan terdekat dan rujukan lanjut.

4) Standar fasilitas pelayanan kesehatan dan standar pelayanan kesehtaan pada

fasilitas yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain

meliputi :

a) Standar pengobatan dan tindakan serta rujukan kasus

b) Standar kesehatan lingkungan

c) Standar gizi.

d. Pembekalan (Logistik)

Jenis logistic yang dibutuhkan, antara lain berupa :

1) Obat dan bahan habis pakai

2) Perlengkapan fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah/jenis yang dibutuhkan, diperhitungkan menurut jumlah peserta dan

kegiatan yang dilakukan.

e. Tenaga kesehatan

1) Jenis petugas :

a) Tenaga medis : dokter

b) Tenaga non medis : perawat gizi, sanitarian, kesehatan masyarakat, psikolog dan

tenaga lainnya.

c) Tenaga non kesehatan : PMR, pengemudi Saka Bhakti Husada, relawan.

2) Jumlah petugas menurut jenisnya

Diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta dan kegiatan yang dilakukan

23 | P a g e

3) Pengaturan tugas, tanggung jawab dan jadwal tugas

Disesuaikan menurut jenis dan volume kegiatan, kompetensi serta beban kerja.

f. Pembiayaan Kesehatan di Bumi Perkemahan

1) Sumber dana

a) Penyelenggaraan atau pemerintah pusat/daerah

b) Kontribusi peserta

c) Sumber dana lain yang tidak mengikat.

g. Pengorganisasian kesehatan di bumi perkemahan

1) Struktur Organisasi

a) Uraian Tugas

(1)Penanggung Jawab kesehatan di Bumi Perkemahan

(2)Unit Pelayanan Medik

(3)Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medic dasar dalam

kesehatan Bumi Perkemahan

(1) Unit Pelayanan Kesehatan

(2) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan di Bumi

Perkemahan dititik beratnya pada upaya promotif dan preventif

b) Unit Evakuasi dan Rujukan

(1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya evakuasi, rujukan medic dan

rujukan kesehatan

(2) Criteria Kepala Unit Evakuasi dan Rujukan adalah seorang dokter.

c) Sekretariat

(1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya kesekretariatan bidang

kesehatan di Bumi Perkemahan.

(2) Kriteria Kepala Unit Sekretariat minimal setingkat D3

2) Mekanisme kerja

a) Penanggung jawab Kesehatan di Bumi Perkemahan bertanggung jawab secara

administrative kepada ketua penyelenggara Bumi Perkemahan, secara medis

teknis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

24 | P a g e

b) Dalam pelayanan rujukan medis dan kesehatan bekerja sama dengan

(Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta). Dalam rujukan dan

dalam kegiatan evakuasi bekerja sama dengan instansi/organisasi terkait

c) Unsur pelaksana pelayanan kesehatan daerah asal kontingen/pendamping

kesehatan dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Bumi

Perkemehan dalam tindak lanjut penanganan kasus pemantauannya.

d) Unsur pelaksana pelayanan kesehatan dari Kontingen Daerah (Konda)

bertanggung jawab kepada penanggung jawab kesehatan di Bumi Perkemahan.

e) Kegiatan perkemahan dalam skala kecil, bentuk organisasinya disesuaikan

dengan situasi perkemahan.

h. Kegiatan operasional

1) Lingkungan kegiatan

Lingkup kegiatan kesehatan di Bumi Perkemahan adalah :

a) Penyiapan lokasi

b) Pemeriksaan kesehatan

c) Penyuluhan

d) Hygiene dan sanitasi

e) Pengamatan penyakit (Survalians)

f) Pencegahan penyakit menular

g) Penatalaksanaan pelayanan medic dan keperawatan

h) Pencatatan dan pelaporan

2) Pelaksaan Kegiatan

a) Persiapan

(1) Di tempat asal

(a) Penyuluhan kesehatan dalam rangka mempersiapkan peserta mengikuti

kegiatan perkemahan

(b) Upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pengobatan profilaksis

untuk tujuan lokasi perkemahan tertentu

(c) Penyediaan sarana P3K/P3P

(d) Penyiapan tenaga kesehatan pendamping kontingen daerah termasuk

Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bhakti Husada (SBH) dengan

memperhatikan jumlah peserta

(2) Di lokasi Bumi Perkemahan

25 | P a g e

(a)Pengamatan penyakit (survailans) dan tindak lanjutnya

(b) Penyiapan sarana pendukung rujukan

(c) Penyiapan tenaga kesehatan (medis, keperawatan, sanitarian, gizi) dan

tenaga non kesehatan dengan memperhatikan jumlah peserta

perkemahan.

(d) Penyiapan masyarakat sekitar Bumi Perkemahan untuk dapat

berperan serta dalam Upaya Kesehatan Bersumebr daya Masyarakat

(UKBM)

(3) Penyiapan sistem rujukan

(a) Rujukan kesehatan

(b) Rujukan medis

b) Pelayanan kesehatan dalam perjalanan, ke dan dari Bumi Perkemahan

(1) Sasaran pelayanan

Peserta perkemahan, pendamping dan seluruh petugas.

(2) Kegiatan pelayanan kesehatan

a) Pengawasan gizi dan sanitasi makanan selama di perjalanan

b) Penyuluhan kesehatan

c) Pemantauan kesehatan peserta dan petugas selama perjalanan

d) P3K/P3P dan rujukan

c) Pelayanan Kesehatan di Bumi Perkemahan

(1) Sasaran pelayanan

Peserta perkemahan, semua petugas dan masyarakat sekeliling Bumi

Perkemahan dalam lingkup terbatas. Kegiatan pelayanan kesehatan

(a) Penyuluhan kesehatan

(b)Pengawasan gizi dan sanitasi makanan termasuk pengawasan bahan-

bahan makanan

(c)Pengawasan sanitasi lingkungan perkemahan

(d)Pengamatan penyakit (Survailans) dan tindak lanjut

(e)Pemeriksaan kesehatan dan pemantauan bagi peserta perkemahan

berisiko

26 | P a g e

(f) Pelayanan P3K dan P3P pada fasilitas kesehatan menetap dan lapangan

(mobile)

(g)Pengobatan dan perawatan bagi kasus tertentu untuk sementara bila

tidak perlu dirujuk

(h)Rujukan medis dan kesehatan

(i) Evakuasi

i. Pencatatan dan pelaporan

Seluruh kegiatan kesehatan di Bumi Perkemahan harus dicatat dan dilaporkan hasil

selama kegiatannya dengan mengikuti sistem yang diterapkan.

1) Pencatatan

a. Kegiatan pelayanan dan rujukan

b. Kejadian penyakit dan kematian

c. Kegiatan pengamatan penyakit (Survailans)

2) Pelaporan

a. Penyelenggara kegiatan di Bumi Perkemahan

b. Instansi kesehatan setempat (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

j. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan teknis kesehatan di Bumi Perkemahan dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap

semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Propinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten?Kota atau pemda Kabupaten/Kota

dan Popinsi.

k. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh ketua tim atau instansi yang bertanggung

jawab sesuai kewenangan.

5. Kesehatan lintas alam

Kesehatan lintas alam diselengarakan mulai dari persiapan, selama kegiatan

berlangsung, sampai dengan kembali ketempat asal. Kegiatan ini antara lain mendaki

gunung, arung jeram, lintas rawa, panjat tebing, lintas selat dan menelusuri goa.

27 | P a g e

Kesehatan lintas alam merupakan upaya kesehatan matra yang ditujukan

terhadap peserta dan atau penggemar lintas alam. Kegiatan kesehatan lintas alam

meliputi pendataan peserta, jenis kegiatan, binatang berbahaya, sarana pelayanan dan

tenaga kesehatan disekitar lokasi serta penyusunan rencana kebutuhan.

a. Perencanaan

Perencanaan ini dimaksudkan agar para peserta dan atau penggemar lintas alam

dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal. Perencanaan ini dimulai dari

persiapan berupa penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, penyiapan obat-obatan dan

alat-alat yang dibutuhkan supaya kegiatan lintas alam yang dilakukan dapat

berjalan secara baik dengan risiko yang sekecil-kecilnya.

Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data/informasi, sarana dan tenaga

kesehatan disekitar lokasi kegiatan, perbekalan sesuai dengan jenis kegiatan lintas

alam. Pembiayaan dari sumber dana yang ada dipergunakan untuk obat dan

peralatan, kegiatan operasional, rujukan dan evakuasi serta untuk pembinaan

kesehatan lintas alam yang akan datang.

b. Pendataan

1) Data Umum

2) Peserta : Jumlah dan asal peserta

3) Sarana pelayanan kesehatan disekitar kegiatan.

4) Jenis kegiatan

a) Mendaki gunung

b) Lintas selat

c) Melintasi salju

d) Arung jeram

e) Lintas rawa

f) Panjat tebing

g) Menelusuri goa

h) Lintas hutan

i) Lintas sungai

j) Lintas jurang

5) Data Binatang Berbahaya :

a) Ular berbisa

b) Binatang buas

28 | P a g e

c) Binatang lain yang berbahaya atau mengganggu kesehatan

6) Sarana pelayanan kesehatan sekitar lokasi

a) Sarana pelayanan kesehatan

b) Puskesmas keliling

c) Ambulans

7) Petugas kesehatan sekitar lokasi kegiatan

a) Dokter

b) Perawat

c) Tenaga non medis

c. Pengorganisasian

Tugas dan tanggung jawab pengorganisasian antara lain :

1) Pusat

Organisasi olahraga lintas alam nasional/pusat sesuai dengan jenis lintas

alamnya dan berkoordinasi dengan departemen kesehatan melalui direktorat

jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan serta

instansi yang terkait.

2) Provinsi

Organisasi olahraga lintas alam di provinsi sesuai jenis lintas alamnya dan

berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi serta instansi yang terkait.

3) Kabupaten/Kota

Organisasi olahraga lintas alam di kabupaten/kota sesuai jenis lintas alamnya

dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota serta instansi yang

terkait.

d. Kegiatan operasional

Kegiatan operasional ini merupakan persiapan selama di tempat asal sampai di

lokasi kegiatan yang meliputi :

1) Lingkup kegiatan kesehatan pelintas alam antara lain :

a) Pemeriksaan kesehatan

b) Penyuluhan kesehatan

c) Pembinaan kesamaptaan jasmani

d) Penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan

29 | P a g e

e) Pencatatan dan pelaporan informasi kesehatan

2) Pelaksanaan kegiatan

a) Persiapan

(1) Ditempat asal

(a) Pemeriksaan kesehatan awal bagi pelintas alam dan tindak lanjut.

(b)Penyuluhan kesehatan dalam rangka mempersiapkan peserta

mengikuti kegiatan lintas alam.

(c) Penyediaan sarana P3K.

(d)Penyediaan sarana komunikasi.

(2) Di lokasi kegiatan

Penyiapan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sekitar

kegiatan.

b) Pelayanan kesehatan

(1) Sasaran

(a) Pelintas alam

(b) Petugas

(2) Kegiatan pelayanan kesehatan

(a) Pemeriksaan kesehatan

(b) Penyuluhan kesehatan

(c) Pelayanan P3K

(d) Pengamatan penyakit dan tindak lanjutnya

(e) Pelayanan rujukan

(f) Evaluasi

e. Pencatatan dan pelaporan

Tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan sekitar kegiatan harus mencatat dan

melaporkan hasil kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota asal, dan

sekitar lokasi kegiatan.

1) Pencatatan

a) Jenis kegiatan pelintas alam

b) Kejadian penyakit, kecelakaan

c) Kematian

d) Alat komunikasi

30 | P a g e

e) Lokasi kegiatan

2) Pelaporan

Hasil pencatatan dilaporkan kepada puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota

setempat.

f. Pembinaan dan pengawasan

Guna mengurangi risiko bagi olahragawan lintas alam maka dinas kesehatan

kabupaten/kota setempat bekerjasama dengan organisasi lintas alam dan atau

kelompok olahragawan lintas alam sesuai dengan jenisnya, melakukan pembinaan

dan pengawasan secara aktif dan terus menerus.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Supervisi dan bimbingan secara terpadu antar instansi terkait.

2) Pemantauan dari hasil pelaporan penyelenggaraan.

3) Pembahasan dalam rapat intern lingkup kesehatan ataupun secara terpadu.

4) Tindakan korektif atas terjadinya penyimpangan baik terhadap hasil maupun

proses penyelenggaraan.

5) Umpan balik laporan disertai dengan kesimpulan dalam rangka penilaian

keberhasilan upaya ataupun saran perbaikan.

6) Peningkatan keterampilan melalui pelatihan.

g. Pemantauan dan evaluasi

Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan lintas alam mulai

dari tahap persiapan sampai pelaksanaan mulai tempat asal sampai di lokasi

kegiatan perlu dipelajari oleh petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan

tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi dan kewenangannya.

Pemantauan dalam pelayanan kesehatan lintas alam dilaksanakan mulai dari

persiapan sampai selesai kegiatan lintas alam tersebut. Hasil pemantauan tersebut

digunakan sebagai dasar perbaikan untuk pelayanan kesehatan pada kegiatan lintas

alam berikutnya. Evaluasi dilakukan untuk setiap penyelenggaraan secara teratur

untuk langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

6. Kesehatan bawah tanah

31 | P a g e

Adalah upaya kesehatan matra untuk meningkatkan fisik dan mental pekerja

bawah tanah agar mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah secara bermakna.

Kesehatan bawah tanah diselenggarakan mulai dari persiapan sebelum melakukan

kegiatan dan selama kegiatan berlangsung dibawah tanah.

Kesehatan bawah tanah adalah upaya kesehatan matra guna meningkatkan

fisik dan mental pekerja bawah tanah agar mampu bertahan dalam lingkungan yang

berubah secara bermakna. Kesehatan bawah tanah diselenggarakan mulai dari

persiapan sebelum dan selama melaksanakan kegiatan berlangsung dibawah tanah.

Dilaksanakannya kegiatan dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya

kesehatan bagi pekerja dan petugas selama melaksanakan kegiatan bawah tanah.

a. Perencanaan

Untuk memperoleh perencanaan yang baik diperlukan data atau informasi, dengan

melakukan persiapan-persiapan sumber daya tenaga, sarana, prasarana, logistik,

pendanaannya. Perencanaan meliputi persiapan perencanaan, penyusunan rencana,

kebutuhan fasilitas kesehatan, penyusunan kebutuhan perbekalan kesehatan,

penyusunan rencana pembiayaan.

1) Persiapan perencanaan

Untuk melaksanakan kegiatan persiapan perencanaan perlu tersedia :

a) Data umum pekerja

(1)Umur

(2)Jenis kelamin

(3)Pendidikan

(4)Daerah asal

(5)Agama

b) Data kesehatan pekerja

(1)Kondisi fisik

(2)Penyakit yang pernah atau sedang diderita

(3)Hasil pemeriksaan ulang

(4)Jenis resiko kesehatan matra dilokasi kegiatan

(5)Lama bekerja

2) Penyusunan rencana kebutuhan tenaga

a) Jenis tenaga

(1)Dokter

32 | P a g e

(2)Perawat

(3)Ahli kesehatan dan keselamatan kerja

(4)Ahli gizi

b) Jumlah

Jumlah untuk masing-masing jenis tenaga yang diperlukan disesuaikan

dengan kebutuhan.

3) Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas kesehatan

a) Sarana pelayanan kesehatan antara lain RS, poliklinik

b) Ambulance/evakuasi

4) Penyusunan rencana kebutuhan perbekalan kesehatan

a) Obat-obatan

b) Peralatan medik

c) Peralatan non medik

(1)Pengukuran temperatur

(2)Pengukuran tekanan udara

(3)Pengukuran konsentrasi debu

(4)Pengukuran kondisi ventilasi

(5)Pengukuran kecepatan aliran udara

(6)Pengukuran pencahayaan

(7)Pengukuran kelembaban

(8)Pakaian dan perlindungan kesehatan kerja

5) Rencana pembiayaan

Rencana pembiayaan meliputi :

a) Peralatan medik dan obat-obatran

b) Rujukan/ evakuasi

c) Biaya oprasional petugas

d) Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan dan pekerja

e) Biaya peralatan non medik

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian meliputi struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi

1) Struktur organisasi

33 | P a g e

Organisasi kesehatan bawah tanah dibuat sedemikian rupa sehingga

memudahkan penanganan kesehatan bawah tanah. Pemilik dan pengelola

kegiatan bawah tanah menjadi penaggung jawab dari organisasi yang ada.

2) Mekanisme kerja

a) Penanggung jawab

Penanggung jawab upaya kesehatan bawah tanah adalah dinas kesehatan

setempat, dengan pelaksana adalah unit kesehatan pengelola kegiatan

bawah tanah.

b) Peran dan tugas

Penyelenggara kegiatan bawah tanah bertanggung jawab menyiapakan

sarana kesehatan dilokasi, penyediaan tenaga, termasuk penyediaan

peklatihan tenaga kesehatan dan para pekerja.

3) Koordinasi

Penaggung jawab dan pelaksana upaya kesehatan bawah tanah secara rutin

mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Kegiatan operasional

1) Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan dalam kesehatan bawah tanah meliputi :

a) Pemeriksaan kesehtan awal

b) Pemeriksaan kesehatan periodik

c) Penyuluhan

d) Pelatihan

e) Penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan

f) Higiene dan sanitasi

g) Pengamatan penyakit

d. Pelaksanaan kegiatan

1) Persiapan

Persiapan yang dimaksud adalah penyiapan tenaga kerja bawah tanah dan

penyiapan perbekalan kesehatan.

a) Penyiapan tenaga pekerja bawah tanah

b) Melakukan pemeriksaan awal terhadap setiap tenaga pekerja baru

34 | P a g e

c) Memberikan pelatihan mengenai cara pencegahan penyakit dan kalau terjadi

secara tiba-tiba kondisi matra yang berubah secara bermakna.

2) Penyiapan pembekalan kesehatan

Pengelola usaha kegiatan bawah tanah harus menyiapkan perbekalan logistik,

terutama untuk menghadapi kondisi matra meliputi :

a) Peralatan medik

b) Obat-obatan sesuai kebutuhan

c) Peralatan untuk perlindungan kalau terjadi kondisi matra seperti tanah longsor,

kecelakaan, semburan gas dan sebagainya.

e. Pelayanan kesehatan bawah tanah

1) Tenaga kerja baru

a) Pemeriksaan kesehatan, dilakukan terhadap para pekerja yang baru.

Pemeriksaan dilakukan terhadap fisik dan penyakit tertentu yang pernah

diderita pekerja dan atau sedang dideritapekerja yang dapat mengganggu

kegiatan bekerja selama dibawah tanah.

b) Penyuluhan kesehatan

c) Pelatihan gladi penaggulangan matra bawah tanah.

2) Tenaga kerja lama

a) Pemeriksaan ulang secara priodik

b) Pengobatan penderita

c) Sanitasi

3) Evakuasi kesehatan bawah tanah dilakukan melalui kegiatan :

a) Pengukuran temperatur udara

b) Kondisi ventilasi

c) Kecepatan aliran udara

d) Ukuran jalan udara

e) Jumlah dan mutu udara

f) Lokasi pengukuran aliran udara

g) Laporan pengukuran udara

h) Pengukuran konsentrai debu

i) Perubahan arah atau penyebaran aliran udara

f. Pencatatan dan perlaporan

35 | P a g e

Seluruh kegiatan kesehatan bawah tanah secara periodik dicatat dan dilaporka

kepada kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.

1) Pencatatan

a) Kegiatan pelayanan dan rujukan

b) Kejadian penyakit dan kematian

c) Kegiatan pengamatan penyakit

d) Evaluasi kesehatan bawah tanah (seperti ventilasi, udara dan debu)

2) Pelaporan

Hasil kegiatan secara periodik dilaporkan keinstansi kesehatan setempat

(Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota)

g. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bawah tanah dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten / kota setempat

1) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk :

Meningkatkan kewmampuan dan kemandirian secara teknis dan operasional

pelaksanaan kegiatan kesehatan bawah tanah

a) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan kebutuhan

pelayanan kesehatan bawah tanah bagi para pekerja

b) Mekanisme dan tatalaksana kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien sehingga operasionalisasinys berjalan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan

c) Tercapainya keterpaduan seluruh jajaran kerja yang terkait

d) Terselenggaranya koordinasi antara unit yang terkait

2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui :

a) Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu

b) Pemantauan hasil kegiatan secara rutin dan periodik

c) Pembinaan oleh unit tterpadu baik instalasi kesehatan maupun pengelola

usaha kegiatan bawah tanah

d) Pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani masalah kesehatan bawah

tanah.

h. Pemantauan dan evaluasi

36 | P a g e

Pemantauan dan evaluasi mulai tahap persiapan dan pelakasanaan kegiatan

selama dibawah tanah. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan oleh unit terkait

untuk perbaikan program baik kuantitas maupun kualitas pelaporan.

Evaluasi kesehatan bawah tanah dilakukan melalui kegiatan pengukuran udara,

kondisi ventilasi, kecepatan aliran udara, ukuran jalan udara, jumlah dan mutu

udara, lokasi pengukuran aliran udara, laporan pengukuran, pengukuran

konsentrasi debu, perubahan arah, atau penyebaran aliran udara. Pengukuran

temperatur udara dilakukan secara berkala pada tempat bekerja tertentu sesuai

ketentuan yang berlaku, yang pertama 50 meter dari masuknya udara dan tempoat

kerja yang terakhir 50 meter dari ujung keluarnya udara. Hasil pengukuran

temperatur udara dimaksud dipertahankan antara 18 – 24 derajat celcius dengan

kelembaban relatif maksimum 85%. Apabila temperatur efektif melebihi 24

derajat celcius maka tempat tersebut harus diperiksa setiap minggu. Kondisi

ventilasi harus diukur sekurang-kurangnya setiap 8 jam selama minimal 15 menit.

Pengukuran kondisi ventilasi untuk rata-rata 8 jam harus mengahasilkan

carbonmonoksida volumenya tidak loebih dari 0,0005%, methan (CH4) 0,025%,

hidrogen sulfida (H2S) 0,001%, dan oksida nitrat (NO2) 0,0003%. Pengukuran

kondisi ventilasi dalam tenggang waktu 15 menit harus menghasilkan

karbondioksida (CO) tidak boleh lebih dari 0,004% dan Oksida Nitrat (NO2) tidak

boleh lebih dari 0,0005%. Apabila hasil pengukuran kondisi ventilasi

menyimpang dari ketentuan yang dimaksud harus segera dilakukan perbaikan.

Kecepatan udara ventilasi yang dialirkan ketempat kerja harus sekurang-

kurangnya 0,5 m per detik dan 0,3 m perdetik ditempet lain.

Ukuran jalan harus mempunyai ukuran tertentu. Jalan dan mutu udara yang

mengalir pada masing-masing lokasi atau tempat kerja atau sistem ventilasi harus

ditentukan dengan tenggang waktu yang tidak melebihi satu bulan. Lokasi

penyaluran aliran udara meliputi setiap jalan masuk udara, tempat terbaginya

udara ditempat kerja dan lokasi udara keluar.

7. Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat

(KAMTIBMAS)

Adalah oprasi yang dilaksanakan untuk mengatasi keresahan masyarakat dan gangguan

kehidupan ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya.

37 | P a g e

Penyelenggaraan upaya kesehatan dalam penanggulangan gangguan Keamanan

Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dimaksudkan untuk mencegah timbulnya dampak

gangguan kamtibmas terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan ini

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan apabila kegiatan tersebut dikelola secara

baik dan terencana sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi.

a. Perencanaan

Agar kegiatan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan kamtibmas dapat

terselenggara dengan baik, perlu disusun perencanaan yang meliputi :

1) Pengumpulan dan Analisa Data / Informasi

Data yang perlu dikumpulkan antara lain mengenai :

a) Tempat/lokasi terjadinya gangguan kamtibmas.

b) Prakiraan jumlah orang terpajan.

c) Prakiraan lamanya gangguan kamtibmas akan berlangsung.

d) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab penanggulangan kamtibmas.

e) Gambaran tentang proses/jalannya peristiwa gangguan kamtibmas.

f) Pemetaan tentang daerah rawan gangguan kamtibmas.

g) Informasi sumber daya kesehatan yang ada disekitarnya.

h) Macam gangguan kamtibmas yang terjadi atau potensial akan terjadi.

Informasi diatas dapat diperoleh berdasarkan kejadian-kejadian serupa pada

waktu lalu atau pada lokasi lain atau didapat berdasarkan informasi yang sengaja

dikumpulkan oleh berbagai pihak dalam keanggotaan tim yang bersangkutan.

2) Penyusunan Rencana Pelayanan Kesehatan

a) Sarana pelayanan kesehatan menetap, sesuai dengan kebutuhannya dapat

berupa:

(1) Pos kesehatan sederhana

(2) Sarana pelayanan kesehatan dasar lapangan, yang dipertimbangkan sesuai

dengan kebutuhan maupun situasi gangguan kamtibmas.

(3) Sistem rujukan dan evakuasi yang terintegrasi dengan fasilitas rujukan

daerah setempat (RS Kab, RS POLRI, RS TNI, RS Swasta, dll).

38 | P a g e

Jenis, jumlah dan lokasi yang harus disediakan, disesuaikan dengan jenis

kejadian / peristiwa gangguan kamtibmas yang bersangkutan.

b) Sarana pelayanan kesehatan bergerak, dengan menggunakan kendaraan antara

lain :

(1) Puskesmas keliling

(2) Ambulans

(3) Klino mobile

(4) Mobil jenazah

(5) Ambulans huru hara

c) Sarana pendukung pelayanan dan rujukan :

Radio komunikasi, sarana pendukung evakuasi dan RS lapangan bila

diperlukan.

3) Perencanaan Perbekalan (Logistik)

Jenis logistik yang diperlukan antara lain berupa :

a) Obat dan bahan habis pakai

b) Perlengkapan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi :

(1) Alat kesehatan

(2) Peralatan non medis seperti ambulans, tandu, dll.

(3) Peralatan khusus yang digunakan untuk identifikasi dan penyelidikan antara

lain Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kit medis, Antropometer, Kit sidik jari,

disaster victim identification kit, sarana embalming dan lain-lain.

Jumlah dan jenis yang dibutuhkan, diperhitungkan menurut prakiraan jenis

kebutuhan pelayanan kesehatan serta volume dan lamanya acara berlangsung.

4) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Jenis tenaga :

1) Jenis tenaga yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan menurut kejadian

gangguan kamtibmas, adalah tenaga-tenaga kesehatan yang telah dilatih

khusus dalam kesehatan matra penanggulangan gangguan kamtibmas.

2) Minimal harus tersedia tenaga dokter, keperawatan, sanitarian, kesehatan

lapangan dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga pendukung pelayanan

termasuk pengemudi.

39 | P a g e

3) Pada sarana rujukan yang ditunjuk, perlu ditugaskan dokter spesialis sesuai

dengan kebutuhannya dan bertindak sebagai dokter konsulen dalam pelayanan

kesehatan di lapangan.

b) Jumlah tenaga yang diperlukan

Jenis tenaga diperhitungkan berdasarkan :

1) Bentuk gangguan kamtibmas

2) Onset kejadian, luas dan volume masalah yang terjadi serta lamanya gangguan

kamtibmas

3) Prakiraan banyaknya orang yang akan terpajan

4) Banyaknya lokasi sarana dengan kriteria kemampuannya

c) Pengaturan tanggung jawab dan jadwal tugas :

Agar setiap petugas yang memberikan pelayanan dapat melaksanakan tugas secara

optimal, diperlukan adanya pengaturan tanggung jawab dan jadwal serta masing-

masing petugas, yaitu :

1) Tanggung jawab petugas diatur berdasarkan kompetensinya

2) Jadwal tugas diatur menurut kebutuhan pelayanan atas dasar lokasi, jenis

sarana pelayanan kesehatan dan besarnya dampak gangguan kamtibmas.

b. Pembiayaan

1) Sumber dana dapat berasal dari :

a) Pemerintah

Instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota setempat dan pusat yang terkait

bertanggung jawab untuk menyediakan dana kegiatan penanggulangan

gangguan kamtibmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Penyelenggara jaminan asuransi yang terkait dengan macam kejadiaannya.

(1)Dalam gangguan kamtibmas yang berhubungan dengan perjalanan di darat,

laut ataupun udara pada keadaan-keadaan tertentu dijamin dengan asuransi.

(2)Dengan adanya jaminan tersebut, biaya-biaya penyelenggaraan pelayanan

kesehatan dapat direncakan bersama badan pengurus asuransi yang

bersangkutan.

c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) atau sejenisnya,

Apabila sudah ada atau sudah dikembangkan, maka potensi ini dapat

dimanfaatkan sebagai pendukung pembiayaan.

40 | P a g e

d) Dari sumber dana lain yang tidak mengikat

(1)Donatur

(2)LSM (bantuan dalam/luar negeri)

(3)Masyarakat, dan lain-lain.

2) Rencana anggaran kesehatan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas

diperhitungkan berdasarkan :

a) Jumlah sasaran manusia yang terpajan

b) Prakiraan jenis pelayanan yang dibutuhkan promotif, preventif, kuratif dan

rujukan dengan memperhatikan berat ringannya gangguan kamtibmas.

c) Prakiraan berat dan lama gangguan kamtibmas.

d) Kebutuhan operasional petugas pelayanan kesehatan.

c. Pengorganisasian

1) Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing jenjang administrasi.

a) Pusat :

(1)Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan umum.

(2)Menyusun standar.

(3)Melaksanakan kegiatan pelatihan TOT untuk petugas provinsi.

(4)Melakukan pembinaan.

(5)Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

b) Provinsi :

(1)Menyusun petunjuk pelaksanaan.

(2)Melakukan pembinaan.

(3)Melakukan kegiatan pelatihan untuk pelatih kabupaten/kota, pelaksana

provinsi.

c) Kabupaten/Kota :

(1)Menyusun perencanaan.

(2)Melaksanakan kegiatan pelatihan.

(3)Melakukan pembinaan dan pengawasan.

(4)Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

(5)Monitoring dan evaluasi.

2) Koordinasi penyelenggaraan

41 | P a g e

Agar penyelenggaraan kesehatan terselenggara secara baik, efisien dan efektif

perlu adanya koordinasi yang baik, antara pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten/kota dengan instansi penanggung jawab penanggulangan gangguan

kamtibmas tersebut.

3) Struktur organisasi

Merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk pemerintah, dengan satuan terkecil

adalah kabupaten/kota yang dapat ditingkatkan pada daerah provinsi ataupun pusat,

sesuai dengan luasnya gangguan kamtibmas yang terjadi dan dampak yang

ditimbulkan.

Organisasi yang dibentuk tersebut merupakan bagian dari organisasi

penanggulangan bencana tergantung dari kedudukan/keberadaan, apabila

berkedudukan di provinsi maka merupakan bagian dari organisasi Satuan

Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) atau bila

berkedudukan Kota/Kabupaten maka merupakan bagian dari organisasi Satuan

Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB).

d. Kegiatan operasional

1) Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan kesehatan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas meliputi

:

a) Pelatihan

b) Penyuluhan

c) Pengamatan penyakit

d) Penanganan gizi

e) Kesamaptaan jasmani

f) Tindakan medik dan perawatan

g) Evakuasi dan rujukan

h) Identifikasi korban dan penyelidikan

2) Pelaksanaan Kegiatan

a) Mengantisipasi Timbulnya Gangguan Kamtibmas

Upaya tersebut hanya dilakukan pada situasi yang dapat diperkirakan akan

menimbulkan gangguan kamtibmas. Setiap menghadapi kondisi demikian,

petugas kesehatan bersama pihak lain terkait sudah harus mempersiapkan diri

42 | P a g e

untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas yang akan

berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk hal tersebut, maka :

(1) Pengamatan yang cermat tentang situasi yang berlangsung.

(2) Pembinaan pelayanan kesehatan secara memadai termasuk upaya

pencegahan yang dapat diberikan selama berlangsungnya kegiatan.

(3) Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait khususnya penanggung

jawab keamanan setempat, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-

perubahan sehingga dapat bertindak secepatnya bilamana sewaktu-waktu

terjadi kondisi kedaruratan.

(4) Penyiapan protap penanggulangan masalah, yang cukup jelas sehingga

memudahkan untuk bertindak.

b) Memberikan Pelayanan

(1) Mengumpulkan dan analisa data/informasi

Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab,

mencari atau menerima informasi tentang gangguan kamtibmas yang

dihadapi atau potensial akan terjadi, yang perlu mendapatkan dukungan

pelayanan kesehatan serta kesiapan sumberdaya kesehatan yang tersedia.

(2) Menyiapkan dan menggerakkan sumberdaya pendukung pelayanan

Pada kegiatan penanggulangan gangguan kamtibmas yang sifatnya statis

pada satu tempat. Misalnya yang terjadi akibat kerusuhan massal baik

terencana ataupun spontan dan dampak lanjutnya dari suatu kegiatan dalam

situasi khusus tertentu, karena sifatnya ataupun karena telah berhasil

dikendalikan, maka kejadiannya dapat dilokalisir pada suatu tempat

terbatas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan dan sarana penunjangnya perlu dipantau kesiapannya.

c) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

(1) Sasaran Pelayanan.

(a)Masyarakat terpajan yaitu yang terkena akibat langsung atau masyarakat

lainnya yang terkena dampak.

(b)Petugas yang bertugas dalam penanggulangan gangguan kamtibmas.

(c)Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

(2) Pelaksana Pelayanan.

43 | P a g e

(a) Tim kesehatan yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan

pelayanan kesehatan.

(b) Anggota tim terdiri dari : dokter, tenaga keperawatan, sanitarian, tenaga

kesehatan lainnya, tenaga pendukung pelayanan dan pengemudi

kendaraan.

(c) Tim dibentuk secara terpadu terdiri atas berbagai komponen baik

pemerintah maupun non pemerintah yang diperbantukan oleh instansi

kesehatan setempat atas dasar permintaan, termasuk organisasi profesi

LSM.

(d) Dalam kegiatan pelayanan, secara operasional tim bertanggung jawab

kepada koordintaor, sedangkan secara teknis medis tim bertanggung

jawab kepada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota.

(3)Pelayanan Kesehatan.

Sasaran pelayanan kesehatan yang dipersiapkan tergantung dari macam

gangguan kamtibmas. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpajan,

antara lain berupa :

(a) Pendataan korban, baik korban cedera, korban mati maupun korban

lainnya akibat kerusuhan yang terjadi dengan dukungan peran serta

masyarakat.

(b) Pelayanan kuratif pada korban hidup mulai dari pelayanan dasar,

pelayanan kuratif lanjutan, pelayanan emergensi dan rujukan pada sarana

yang lebih lengkap, serta evakuasi korban pada kejadian berat, termasuk

dampak psikologis.

(c) Penanganan jenazah pada korban mati bekerjasama dengan LSM, PMI,

pemuka agama bersangkutan.

(d) Pengamatan sanitasi lingkungan dan pengamanannya, serta pengamatan

penyakit, dilaksanakan apabila terjadi kerusakan lingkungan.

(e) Pengamatan sanitasi makanan pada lokasi penampungan, baik makanan

yang disediakan oleh penanggung jawab ataupun makanan yang dijajakan

disekitar lokasi.

(f) Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif

antara lain melalui penyuluhan dan pengamatan penyakit.

44 | P a g e

(g) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan

dan bimbingan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang mungkin

membahayakan kesehatan.

(h) Pada kejadian gangguan kamtibmas tertentu dimana keamanan para

petugas penolong belum dapat dijamin, maka kerjasama dengan pihak lain

yang dianggap netral oleh kedua belah pihak dapat dilakukan. Masyarakat

sebagai sasaran dapat dilibatkan pada upaya pertolongan pertama untuk

mengatasi masalah/korban, maupun pada upaya-upaya preventif dalam

rangka menghindarkan dampak akibat gangguan kamtibmas.

(i) Apabila sampai terjadi KLB atau wabah, maka tindakan cepat, tepat dan

terkoordinasi harus dilakukan, sesuai dengan prosedur penanganan KLB.

(4)Pasca Kegiatan Berakhir

Setelah kegiatan berakhir, maka segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan

pada lingkungan khususnya keadaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap

kesehatan masyarakat perlu segera dikembalikan pada kondisi semula

secepatnya. Agar proses pemulihan kondisi lingkungan dapat dilakukan sebaik-

baiknya, perlu dilakukan pengamatan lingkungan oleh petugas sanitarian

setempat baik selama kejadian maupun segera sesudahnya, bekerjasama dengan

petugas lain terkait serta masyarakat dan pihak keamanan yang bertanggung

jawab dalam penanggulangan gangguan kamtibmas. Untuk hal itu diperlukan

adanya koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.

e. Pencatatan dan pelaporan

1) Pencatatan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dalam

penanggulangan gangguan kamtibmas, perlu dicatat oleh para pelaksana

pelayanan, sebagai hasil pengamatan untuk bahan pemantauan dan penyusunan

laporan.

2) Pelaporan

45 | P a g e

Penanggung jawab pelayanan kesehatan wajib membuat laporan kejadian, korban,

kegiatan pelayanan, hasil pemantauan dan pengamatan kesehatan, kejadian luar

biasa (KLB) atau wabah ditempat penampungan, sesuai dengan ketentuan dan

sistem pelaporan yang berlaku dan disampaikan.

f. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan, dilaksanakan oleh Kapolri, Panglima Tinggi Menteri Kesehatan dan

Kesos, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui :

a) Rapat evaluasi tim kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan

kemandirian teknis dan operasional bagi para pelaksana kesehatan.

b) Terpenuhinya kebutuhan dan meminimalkan kebutuhan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat para petugas yang memberikan pelayanan umum dan

kesehatan.

c) Mekanisme dan tata laksana kerja dapat terselenggara secara efektif dan

efisien, sehingga operasionalnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang

telah ditetapkan.

d) Tercapainya koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan seluruh

kegiatan pada jajaran kerja terkait.

e) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian teknis dan operasional bagi para

pelaksana kesehatan.

f) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan.

g. Pemantauan dan evaluasi

Terhadap kegiatan yang berlangsung, perlu diamati secara cermat oleh penyelenggara

dan petugas kesehatan yang diberi tanggung jawab. Pemantauan kejadian penyakit,

kondisi sanitasi dasar, sanitasi makanan yang dilakukan dengan baik dan cermat akan

dapat menghindarkan timbulnya kejadian atau akibat buruk dari pelaksanaan kegiatan,

termasuk KLB dan wabah. Hasil pemantauan perlu diumpan balikkan kepada

46 | P a g e

penyelenggara dan pihak lain terkait, bila perlu dibahas bersama untuk langkah-

langkah pemecahan dan tindak lanjut.

Hasil analisis data dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana

kesehatan kepada pihak penanggung jawab kegiatan, dan digunakan sebagai bahan

laporan penyelenggara kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sistem pemantauan

oleh Dinas Kabupaten/Kota mengikuti sistem pemantauan yang ditetapkan pejabat

yang berwenang.

8. Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat

Upaya kesehatan dalam mendukung tugas pokok satuan militer di darat dalam

kaitannya dengan kesehatan matra adalah merupakan upaya kesehatan yang dilakukan

untuk mengembangkan/ meningkatkan kondisi fisik dan mental prajurit di satuan

militer dan pemberian pertolongan medik kepada korban dalam kegiatan operasi/

latihan militer di darat.

a. Perencanaan

1) Analisa daerah operasi

a) Geografi

Keadaan permukaan bumi/keadaan geografi suatu daerah sangat

menentukan perkembangan dan penyebaran penyakit disuatu daerah

seperti :

(1)Daerah pegunungan / dataran tinggi

(2)Daerah dataran rendah

(3)Daerah rawa dan pantai

b) Demografi

kondisi demografi sangat erat sekali hubungannya dengan kondisi sosial

karena kondisi demografi berdampak sosial kepada penduduk baik secara

positif maupun negatif yang nantinya akan berkaitan dengan masalah

kesehatan.

Hal tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan disuatu

daerah, sehingga kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan

dalam memberikan dukungan kepada militer dan personil lainnya yang terlibat

dalam operasi militer dan latihan militer.

47 | P a g e

2) Kondisi kesehatan

a) Fasilitas kesehatan setempat

Dalam memberuikan dukungan dan pelayanan kesehatan baik kepada

personil militer maupun personil lainnya yang terlibat dalam operasi militer

dan latihan militer maupun kepada penduduk setempat yang terkena akibat

operasi militer dan latihan militer sangatlah komplit sekali, oleh karena itu

penggunaan potensi wialyah dibidang kesehatan sangat diperlukan yaitu

mulai dari fasilitas kesehatan TNI, POLRI, pemerintah dan swasta yang

berada disuatu wilayah atau daerah yang dijadikan sebagai daerah yang

dioprasi militer dan latihan militer dalam mendukung keberhasilan tugas

operasi militer dan latihan militer.

b) Kesehatan lingkungan

Untuk mencegah supaya tidak terjadi wabah penyakit tehadap personel

yang terlibat oprasi militer dan latihan militer maka perlu diadakan

penyuluhan tentang kesehatan kepada semua personel sebagai langkah awal

kebutuhan personel sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit yang

disebabkan oleh kelalaian.

c) Penyakit endemis

Untuk melindungi seluruh personel yang terlibat dalam operasi militer dan

latihan militer dari penyakit yang endemis disuatu daerah yang dijadikan

sebagai daerah oprasi militer maka perlu diberikan penyuluhan tentang

penyakit yang endemis tersebut serta melakukan profilaksis sebagai

tindakan pencegahan terhadap penyakit yang endemis misalnya seperti

penyakit malaria di Irian Barat.

3) Kondisi musuh

a) Kondisi kesehatan

Kondisi kesehatan musuh dalam operasi militer secara tidak langsung dapat

berpengaruh terhadap kesehatan personel sendiri hal ini dapat ditularkan

melalui penduduk, serangga dan air sungai bila ada serta udara

b) Persenjataan

48 | P a g e

Keterangan tentang jenis persenjataan musush perlu diketahui, melalui

satuan intelijen karena jenis senjata musuh ini sangat menentukan keadaan,

kondisi dan jenisn luka yang ditimbulkan akibat senjata musuh tersebut

sehingga dapat diantisipasi sebelumnya tentang kemungkinan korban atau

jenis luka yang diakibatkan oleh sentjata musuh.

c) Nuklir biokimia dan fisika

Keterangan tentang apakah musuh menggunakan senjata nuklir biokimia

dan fisika sangatlah penting sekali diketahui karena dapat melumpuhkan

pasukan. Senjata nuklir biokimia dan fisika dan menimbulkan korban

secara masal sehingga dapat menghancurkan dan melumpuhkan pasukan

sendiri. Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh senjata nulkir biokimia

dan fisika ini sangatlah berbahaya sekali maka perlu diperoleh

keterangannya melalui satuan intelijen sehingga dapat dilakukan antisipasi

untuk melindungi personel dari bahaya yang diakibatkan oleh senjata nuklir

biokimia dan fisika sendiri terutama senjata dibidang bilologi dan kimia

yang tidak begitu menyalahi penggunaannya tetapi menimbulkan akibat

yang sangat berbahaya bagi personel.

b. Rencana dukungan

1) Personel

a) Pengorganisasian

(1)Rencana pembentukan satuan kesehatan militer disesuaikan dengan

kebutuhan operasi dan latihan militer di darat sesuai dengan dengan

besarnya satuan militer yang didukung

(2)Rencana pembentukan satuan tugas dengan perkiraan jumlah korban dan

bentuk penyelenggaraan kesehatan.

b) Kuantitas dan kualitatif

Rencana pembekalan teknis medis danteknik kesehatan militer bagi personel

satuan tugas kesehatan lapangan militer dan satuan tugas kesehatan.

2) Logistik

a) Bekal kesehatan

Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat berlangsung,

dukungan bekal kesehatan harus tersedia. Dukungan bekal kesehatan

dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan

49 | P a g e

penggunaan logistik kesehatan yang terdiri dari alat kesehatan dan alat utama

kesehatan

b) Bekal umum

Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat berlangsung,

dukungan bekal umum harus tersedia. Dukungan bekal umum meliputi

perencaan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan bekal umum yang

terdiri dari kafalap amunisi senjata dan sebagainya.

3) Prosedur

a) Gelar satuan

(1) Rencana gelar satuan kesehatan lapangan militer mengikuti rencana gelar

satuan militer pada pola operasi perdamaian dan pola gelar dewan

keamanan PBB pada misi perdamaian dunia.

(2) Rencana gelar satuan tugas kesehatan disesuaikan dengan pola operasi

militer, pola operasi satuan kesehatan lapangan militer dan perkiraan

korban termaksud manyarakat sipil.

4) Sistem perawatan dan Rujukan

a) Hospitalisasi

Rencana untuk persiapan rumah sakit wilayah maupun rumah sakit pusat

baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit militer, rumah sakit swasta untuk

menerima rujukan.

b) Evakuasi

(1)Evakuasi korban militer

Korban militer dievakuasi ke instalasi kesehatan militer terdekat sesuai

dengan prosedur dan rantai evakuasi.

(2)Korban sipil

Korban sipil / masyarakan dievakuasi ke instalasi kesehatan terdekat, bail

instalasi militer maupaun sipil sesuai prosedur rantai evakuasi.

(3)Evakuasi korban khusus

Korban khusus (tawanan perang dan tokoh kunci) dapat dievakuasi ke

instalasi kesehatan baik ke instalasi militer maupun sipil yang ditunjuk

oleh yang berwenang, sedangkan tanggung jawab keamanannya

dilaksanakan oleh polisi militer.

50 | P a g e

c. Pengorganisasian

1) Struktur Organisasi Satuan Kesehatan Lapangan Militer

a) Peleton Kesehatan

Merupakan satuan kesehatab lapangan militer yang medukung satuan

ketingkat batalyon (satuan tempur dan bantuan tempur)

b) Batalyon Kesehatan

Merupakan satuan lapangan militer organik pada devisi infantri dan terdiri

dari:

(1)Kompi lapangan kesehatan

Satuan kesehatan lapangan yang medukung satuan keringat brigade

(2)Kompi kesehatan bantuan

Satuan kesehatan lapangan yang medukung batalyon kesehatan dibidang

bekal kesehatan dan preventif

(3)Kompi rumah sakit lapangan

Satuan kesehatan lapangan yang memebrikan pelayanan kesehatan

sesuai dengan rumah sakit tipe C dilapangan

(4)Kompi evakuasi

Satuan kesehatan lapangan yang menyelenggarakan semua kegiatan

evakuasi bagi korban / penderita dan tempat pengobatan brigade

kerumah sakit lapangan batalyon kesehatan.

c) Satuan Tugas Kesehatan

Satuan tugas kesehatan merupakan satuan kesehatan lapangan yang terdiri

dari unsur kesehatan militer, unsur kesehatan sipil baik pemerintah

maupun swasta yang berdiri sendiri atau gabungan dan unsur-unsur

kesehatan yang ada dikelola oleh pejabar kesehatan yang berwenang

didaerah tersebut.

2) Unsur Kesatuan Tugas Kesehatan

a) Sipil/pemerintah

b) Swasta

Masing-masing dapat berdiri sendiri atau merupakan satuan tugas gabungan

yang diperkuat oleh militer

3) Kegiatan operasional

51 | P a g e

a) Tahap Persiapan

(1) Pemeriksaan Kesehatan Petugas

(2) Latihan Pra Tugas

Latihan pratugas dilaksanakan sebelum tugas operasi dengan simulasi

daerah sesungguhnya / mirip dengan daerah dimana akan diadakan

tugas operasi dan latihan militer

(3) Penyuluhan Kesehatan

Persenel yang terpilih melaksanakan tugas dalam operasi dan latihan

militer didarat harus diberikan penyluhan. Penyuluhan dimaksud

antara lain penyuluhan tentang keadaan penyakit didaerah operasi,

pencegahan penyakit dan penggulangannya serta cara penggunaan

perangkat / peralatan kesehatan.

(4) Pencegahan penyakit

Pencegahan dalam operasi dan latihan militer di darat dilakukan

terhadap penyakit menular potensial yang ada di lokasi. Pencegahan

penyakit dimaksud meliputi pemberian imunisasi dan pemberian

profilaksis serta tindakan lain yang berhubungan dengan pencegahan

penyakit termaksud food security didaerah operasi dan latihan militer.

b) Tahap pelaksanaan

(1) Intelijen medis

Intelijen medis dilakukan sebelum dan selama operasi dan latihan

militer di dara. Intelijen dimaksud meliputi pengumpulan bahan

keterangan teknis maupun dalam bidang kesehatan dan kemampuan

lawan didaerah operasi dan latihan militer.

(2) Pengawasan higiene dan sanitasi

Pengawasan higiene dan sanitasi dalam operasi dan latihan militer

didarat dilakukan untuk pengamanan kemungkinan terjadinya

penularan penyakit bersumber dari kontaminasi makanan dan

minuman. Pengawasan higiene dan sanitasi dimaksud meliputi

pengamanan kuantitas sanitasi dasar berupa penyediaan dan

pengawasan air bersih, makanan dan minuman serta pengawasan

52 | P a g e

lingkungan, pengendalian bahan buangan/limbah, pengendalian

hama/vektor, bibit penyakit serta hama penganggu lainnya.

(3) Pengamatan penyakit

Pengamatan penyakit dalam operasi dan latihan militer didarat

diprioritaskan terhadap penyakit menular potensial kejadian luar biasa,

gangguan fisik, mental dan sosial. Pengamatan penyakit dimaksud

ditujukan kepada masyarakat selama operasi dan latihan militer

berlangsung serta terhadap setiap personel lainnya sejak berada

diwilayah operasi dan latihan militer sampai kembalin kepangkalan.

(4) Penganganan gizi

Dalam setiap operasi dan latihan militer didarat harus dilakukan

penanganan gizi agar setiap personel memperoleh jumlah kalori yang

dibutuhkan sesuai dengan porsi tugas operasi dan latihan militer yang

dibebankan sehingga personel tersebut dapat melaksanakan tugas

dengan optimal.

(5) Kesamaptaan jasmani

Pembinaan kesemaptaan jasmani harus dilakukan terhadap personel

yang terpilih dan dilakukan secara terus menerus guna

mempertahankan kesegaran jasmani dan kemampuan fisik, sehingga

tetap mampu melaksanakan setiap kegiatan operasi dan militer

(6) Dukungan logistik

Selama penyelenggaraan operasi dan latihan militer didarat

berlangsung, dukungan logistik harus tersedia. Dukungan logistik

dimaksud meliputi perencanaan pengadaan, pendistribusian, dan

penggunaan logsitik ksehatan yang terdiri dari alat seksi kesehatan, alat

utama kesehatan, serta bekal kesehatan.

(7) Penatalaksanaan pelayanan medis dan keperawatan

Kegiaatan ini dilakukan terhadap personel militer dan personel lainnya

yang menderita suatu penyakit temaksud korban operasi dan latihan

militer. Terhadap penderita dan korban dimaksud dilakukan evakuasi

dan rujukan. Evakuasi dan rujukan disini meruapakan rangkaian

pemindahan penderita atau koraban baik didala m pertempuran latihan

militer maupun dalam keadaan damai ketempat fasilitas pengobatan

53 | P a g e

atau perawatan yang lebih memadai. Pelasanaannya disesuaikan

dengan keadaan medan operasi dan latihan militer, keadaan penderita

serta sarana transportasi yang ada.

(8) Evakuasi kesehatan

Evakuasi kesehatan dilakukan untuk mengetahui dampak yang timbuk

terhadap kesehatan akibat operasi dan latihan militer didarat. Selain itu

juga dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan,

dampak operasi, dan latihan militer termaksud perhitungan korban,

macam penyakit akibat senjata musuh, senjata nuklir, biologi, kimia,

maupun akibat penyakit didaerah operasi dan latihan militer.

(9) Penanganan korban mati

Kegiatan penanganan terhadap korban mati akibat operaasi militer

meliputi identifikasi korban dan penentuan sebab kematian.

c) Tahap pengakhiran

(1) Rehabilitasi fisik dan mental

Setiap korban dalam kegiatan operasi dan latihan militer di darat harus

diberikan rehabilitasi fisik dan mental meliputi fisioterapi,pengobatan sesuai

kebutuhan, pemberian alat bantu sesuai dengan kecacadan dan konseling.

(2) Pemeriksaan purna tugas

Personel yang telah melaksanakan tugas dalam operasi miliiter dilakukan

pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dikarantina wilayah.

(3) Evaluasi kegiatan

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan yang telah dicapai hasilnya

untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya baik kualitas maupun kuantitas, baik

personel maupun material.

d) Penyelenggaraan kesehatan pada berbagai operasi dan latihan militer

(1) Operasi Intelijen

Melasanakan pengumpulan keterangan masalah kesehatan yang dapat berperan

dalam perencanaan pengolahan dan penyampaian untuk diguanakan oleh

komando atas. Hasil yang dapat dilaporkan dapat berupa laporan kedokteran,

statistik kesehatan, dan data kesehatan lainnya.

(2) Operasi Pertempuran

54 | P a g e

Segala tindakan kegiatan dan usaha secara fisik dengan menitik beratkan pada

penggunaan senjata teknologi untuk menghancurkan, melumpuhkan kekuatas

fisik lawan dengan tujuan mencegah meluasnya daerah ancaman atau

mementahkan serangan.

(3) Operasi Teritorial

Dilaksanan untuk merebut hati rakyat , dukungan kesehatan dilaksanakan

untuk membantu satuan tempur disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

(4) Operasi Gerilya

Dukungan kesehatan diberikan dengan mobilitas tinggi, kenyal dan

kerahasiaan terpelihara, pertolongan dalam waktu cepat dan selekas mungkin

distabilisasikan untuk untuk dievakuasi kedaerah pangkalan atau disamakan

untuk dirawat di rumah sakit umum atau rumah penduduk.

(5) Operasi lawan gerilya

Satuan operasi lawan gerilya yang disusun dalam kelompok-kelompok kecil

dengan mobilitas tinggi perlu didukung dengan pelaksanaan pertolongan

pertama di lapangan dan evakuasi yang cepat untuk memberikan pertolongan

yang lebih definitif di rumah sakit lapangan.

(6) Operasi tempur dalam kota

Pertempuran kota dilaksanakan dalam jarak dekat dengan penggunaan

pasukana-pasukan kecil yang merupakan pertempuran setempat pengendalian

sulit, maka dukungan kesehatan dilaksankan dengan mobilitas yang tinggi baik

evakuasi pertolongan pertama lapangan dan hospitalisasi.

(7) Operasi pertahanan

Pelaksanaan evakuasi dan hospitalisasi lebih sulit oleh karena daerah tugas

langsung dapat menjadi sasaran tembakan musuh. Penyamaran instalasi

kesehatan lapangan sebagai perlindungan terhadap peninjauan dan tembakan

musuh. Dukungan kesehatan diberikan adanya kepadatan evakusi dan

hospitalisasi oleh satuan kesehatan atasan baik evakuasi darat maupun udar.

(8) Operasi Serangan

Serangan merupakan pergeseran timbun korban / penderita kedepan, maka

pelasanaan evakuasi dari depan sangat menentukan. Dukungan kesehatan

dapat diberikan dengan penempatan peleton kesehatan pada lokasi yang tetap.

55 | P a g e

e) Jalur rujukan

Suatu proses didalam penanganan penderita dimana instalasi / fasilitas yang lebih

tinggi.

(1) Daerah tempur depan dilaksanakan oleh satuan kesehatan lapangan setingkat

peleton.

(2) Daerah tempur belakang / perbekalan dilaksanakan oleh satuan kesehatan

lapangan setingkat kompi.

(3) Daerah komunikasi dilaksankan oleh satuan kesehatan lapangan setingkat

rumah sakit lapangan.

(4) Daerah belakang dilaksanakan oleh rumah sakit wilayah atau rumah sakit

pusat.

d. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat yaitu mengenai

korban tempur dan non tempur (militer / sipil / masyarakat), angka kesakitan,

pelaksanaan rujukan, distribusi dan penggunaan bekal kesehatan, kodisi fasilitas

kesehatan akibat dari operasi dan latihan militer di darat secara administrasi.

Pelaporan kesehatan dilaksanakan sesuai laporan secara berjenjang dari tingkat

bawah sampai tingkat atas.

e. Pembinaaan dan pengawasan

1) Teknis medis

Pembinaan dan pengawasan kesehatan dalam operasi dan latihan militer di

darat dilaksanakan oleh Kepala Kesehatan Daerah Militer sebagai penanggung

jawab teknis medis di wilayah dalam rangka peningkatan kemampuan personal

kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya.

2) Taktis operasional

Pembinaan dan pengawasan dalam operasi / latihan militer didarat taktis

operasional dilaksanakan mulai dari komandan satuan/ latihan sampai kepada

pejabat yang ditunjuk dalam operasional / latihan militer tersebut.

56 | P a g e

f. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan penilaian dalam operasi / latihan militer di darat secara teknis

medis dilaksanakan oleh atasan pejabat kesehatan yang berwenang secara taktis

operasional dilaksanakan oleh penanggung jawab operasi / latihan untuk

dievakuasi bagaimana pelaksanaannya guna dilakukan perbaikan-perbaikan.

KEGIATAN DAN SASARAN KESEHATAN MATRA

No Jenis kesehatan

matra lapangan

Kegiatan Sasaran

1 Kesehatan haji a. Pemeriksaan kesehatan awal dan lanjutan.

b. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan

calon jamaah/ jamaah haji.

a. Calon jamaah haji

b. Petugas kesehatan

(medis, perawat,

57 | P a g e

c. Peningkatan kesempatan fisik dan mental.

d. Imunisasi.

e. Pengamatan penyakit.

f. Kegiatan hygiene sanitasi.

g. Pelayanan medik dan keperawatan

h. Pelayanan evakuasi dan rujukan

i. Pengadministrasian jemaah meninggal.

j. Identifikasi jenazah.

k. Pelayanan khusus safari wukuf.

l. Pulang dini dan pulang akhir.

m. Pencatatan dan pelaporan.

n. Perbekalan kesehatan

o. Dukungan ketenagaan kesehatan.

p. Penanggulangan KLB.

sanitarian, gizi dan

farmasi).

c. Petugas haji lain.

2 Kesehatan

transmigrasi

a. Pemerikasaan kesehatan

b. Penyuluhan kesehatan

c. Pembinaan

d. Pengamatan penyakit.

e. Higine dan sanitasi

f. Imunisasi

g. Tindakan medik dan keperawatan

h. Evakuasi dan rujukan

i. Pencatatan dan pelaporan

a. Calon transmigran

b. Petugas pendamping

transmigran

3 Kesehatan dalam

penanggulangan

korban bencana

a. Pelayanan medis korban bencana.

b. Pelayanan kesehatan dasar bagi pengungsi

c. Surveilans penyakit menular di tempat

pengusian.

d. Pengawasan kualitas air bersih bagi

pengungsi.

e. Pengawasan sanitasi lapangan dan dapur

umum.

f. Penyedian jamban darurat.

a. Masyarakat/

kelompok masyarakat

di daerah rawan

bencana atau daerah

yang mengalami

bencana.

b. Korban bencana.

c. Petugas kesehatan di

daerah rawan

58 | P a g e

g. Pengendalian vektor penyakit.

h. Pemberantasan penyait menular potensial

wabah.

i. Penyuluhan kesehatan.

j. Pengawasan kebersihan sampah dan

limbah.

k. Koordinasi dengan lintas program dan

lintas sektor.

l. Perbekalan kesehatan.

m. Dukungan ketenagaan kesehatan.

bencana.

d. Petugas lain yang

bertugas di daerah

bencana

4 Kesehatan di bumi

perkemahan

a. Pemeriksaan kesehatan.

b. Penyuluhan.

c. Higiene dan sanitasi

d. Pengamatan penyakit (surveilens)

e. Pencegahan penyakit menular.

f. Penatalaksanaan pelayanan medis dan

keperawatan.

g. Pencatatan dan pelaporan

a. Peserta perkemahan,

pendamping

b. Seluruh petugas yang

memberikan

pelayanan

perkemahan

5 Kesehatan dalam

situasi khusus

a. Penyuluhan kesehatan.

b. Imunisasi (khusus ditempat pengungsian)

c. Higiene dan sanitasi

d. Pengamatan penyakit

e. Penatalaksanaan pelayanan medis dan

keperawatan.

f. Evakuasi dan rujukan

g. Pencatatan dan pelaporan.

h.

a. Masyarakat terpajan

dalam situasi khusus

(upacara), festival,

pesta adat, agama,

perjalanan liburan

panjang.

b. Petugas kesehatan/

petugas lain di daerah

yang berada dalam

situasi khusus

6 Kesehatan dalam

penangulangan

gangguan kamtibmas

a. Pelatihan.

b. Penyuluhan kesehatan

c. Penanganan gizi

d. Kesempatan jasmani

a. Masyarakat terpanjan

yaitu yang terkna

akibat langsung

masyarakat lainnya

yang terkena dampak

59 | P a g e

e. Evakuasi dan rujukan

f. Penyiapan pembekalan logistik kesehatan

g. Identifikasi korban dan penyelidikan sebab

akibat

h. Pencatatan dan peloparan.

gangguan kamtibmas.

b. Petugas (aparat

pemerintah dan non

pemerintah) yang

bertugas dalam

penangulangan

gangguan kamtibmas

7 Kesehatan bawah

tanah

a. Pemeriksaan kesehatan

b. Penyuluhan

c. Pelatihan

d. Higiene dan sanitasi.

e. Penyiapan perbekalan logistik

f. Penyiapan stasiun dan peralatan

g. Tindakan medik dan keperawatan

h. Pemulihan kesehatan

i. Evakuasi dan rujukan

j. Pengamatan penyakit.

a. Tenaga kerja

ditambang bawah

tanah.

b. Petugas/ personil

pertambanag bawah

tanah.

c. Petugas kesehatan

yang memberikan

pelayanan kesehatan.

8 Kesehatan dalam

operasi/ latihan

militer di darat

a. Pemerikasaan kesehatan

b. Penyuluhan.

c. Pembinaan kesempatan jasmani

d. Higiene dan sanitasi.

e. Gizi

f. Penataan medis dan keperawatan

g. Pemulihan kesehatan

h. Evakuasi dan rujukan

i. Intelenjensi medik

j. Dukungan logistik kesehatan

k. Dukungan ketenagaan kesehatan

a. Personil militer

lapangan.

b. Personil kesehatan.

c. Masyarakat sekitar

daerah operasi

latihan.

9 Kesehatan lintas

alam

a. Pemeriksaan kesehatan

b. Penyuluhan kesehatan

c. Penatalaksanaan pelayanan medis dan

keperawatan

a. Peserta lintas alam

60 | P a g e

d. Evakuasi kegiatan lintas alam

BAB III

TINJAUAN KASUS

Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2015, terjadi bencana tanah longsor didesa suko asih

kecamatan Sukowati kabupaten Sukomana Bondowoso pada pukul 03.00 WIB. Gempa

menimpa 2 dusun yaitu dusun Lampu yang dengan jumlah penduduk 150 orang dan dusun

lampa dengan jumlah penduduk 134 orang. Kedua dusun tersebut terletak dikaki bukit yang

61 | P a g e

curam dan sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat. Pada saat kejadian mahasiswa UPN

VETERAN JAKARTA sedang melakukan praktek kerja lapangan didusun tetangga yaitu

dusun Ampu. Kejadian sangat cepat dan tiba-tiba dimana sebagian besar masyarakat masih

terlelap sehingga masyarakat tidak bisa mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri,

korban banyak yang tertimbun reruntuhan bangunan sementara korban yang selamat

melaporkan dan meminta tolong kedusun dimana mahasiswa berada, sehingga mahasiswa

yang berjumlah 20 orang dibantu dengan beberapa aparat setempat langsung membentuk

penanggulangan bencana yang akan diperbantukan kedaerah bencana. Mahasiswa bersama 5

orang aparat desa segera menghubungi Puskesmas terdekat, dengan ambulan siaga yang

tersedia di puskesmas dengan perlengkapan terbatas tim segera berangkat ke lokasi kejadian.

Pada saat pendataan ditemukan:

1. 25 korban luka berat

2. 30 korban luka ringan

3. 8 korban meninggal

4. 10 orang belum ditemukan.

Pembahasan bencana yang dilakukan:

Saat mendengar kejadian mahasisiwa yang mendapat laporan dari kepala dusun ampa,

atas seijin kepala dusun mahasisiwa upn melakukan komunikasi dan koordinasi dengan

aparat setempat termasuk puskesmas untuk mempersiapkan transportasi dan obat-obatan

diberikan ketempat kejadian bencana. Mahasiswa upn yang berjumlah 20 orang membuat

menjadi 2 tim yaitu: tim penanganan dan tim posko sambil koordinasi ke BPBD (badan

penanggulangan bencana daerah). Dari 20 orang mahasiswa dibagi menjadi : 2 orang triage,

6 orang TKP, 6 orang Tim posko, 6 orang evakuasi.

Tiba ditempat kejadian mahasisiwa upn mendirikan pos bencana (karna belum ada

tim bantuan lain yang datang). Petugas triase segera memasang bendera triase merah,

kuning, hijau dan hitam. Petugas segera memanggil korban dengan cara ”bapak ibu ada

masih bisa mendengar suara saya, bagi yang bisa mendengar suara saya harap menuju ke

saya. Korban yang masih bisa merespon dan berjalan kearah petugas dikatagorikan bendera

hijau.

Dari hasil triase didapatkan:

62 | P a g e

1. 35 korban luka berat: patah tulang terbuka dengan perdarahan berat, Trauma dada

terbuka, cidera kepala berat, cidera cervikal dan beberapa orang mengalami gangguan

cirkulasi ventilasi.(merah)

2. 25 korban luka sedang ; patah tulang tertutup dan terbuka tanpa perdarahan ,perdarahan

ringan (kuning)

3. 10 korban luka ringan ; Luka lecet,memar (hijau)

4. 8 korban meninggal (hitam)

Inisial assesment

Penolong memakai alat pelindung diri, mengecek respon pasien, mengecek kesadaran

dengan cara kualitatif (Alert, verbal. Paint, Unrespon), lakukan penilaian pasien terhadap

airway, breathing dan circulation untuk pasien-pasien yang mengalami henti napas dan henti

jantung dilakukan CPR dengan diawali kompresi 30:2 di daerah midsternum dengan

kedalaman 5cm dengan kecepatan 100x/menit dilakukan selama 5 siklus sekitar 2 menit,

setelah 5 siklus dievaluasi ulang apabila nadi karotis tidak ada napas tidak ada maka teknik

diulangi dimulai dengan kompresi, apabila nadi karotis ada napas tidak ada maka lanjutkan

ventilasi , 1 ventiasi selama 6 detik, dan apabila nadi karotis teraba napas ada posisikan

pasien dengan posisi mantap.Pada saat melakukan CPR kami mengalami hambatan dalam

memposisikan posisi korban di tempat yang datar dan memungkin kan untuk melakukan

CPR karena kondisi bencana yang banyak reruntuhan bangunan dan tanah longsor .Kami

juga menemukan seorang ibu yang mengalami cidera kepala dan cidera cervikal dengan

keterbatasan peralatan yang kami bawa kami berusaha menolong korban setelah menilai

ABC,kami berusaha mengamankan daerah cervikal dengan barang seadanya yang kami

dapatkan dilokasi, kami menggunakan sendal jepit yang kami temukan di sekitar reruntuhan

bangunan dan diikat dengan sehelai kain mitela,kiri kanan kepala kami letakan balok kecil

yang dibunggkus kain.

Untuk korban dengan luka perdarahan pembuluh darah besar lakukan balut tekan

dengan cara cek pulse, motorik, sensorik terlebih dahulu pada arteri bagian distal, letakan

kassa pada daerah perdaran balut tekan lalu tekannya benda keras diatas balutan, lalu balut

kembali dengan elastis verban, korban fraktur yang kami temukan sebanyak 8 0rang , 3orang

fraktur terbuka ,5 orang fraktur tertutup karena cukup banyaknya korban fraktur kami

63 | P a g e

membutuhkan bidai yang cukup banyak sedangkan kami hanya menbawa 5 buah bidai, kami

minta bantuan warga sekitar mecarikan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bidai tanpa

mengenyampingkan prinsif pembidaian dengan cara melewati 2 sendi atas dan bawah dari

garis fraktur. Untuk korban trauma dada terbuka dilakukan penutup dengan penutup kedap

udara dengan plester tiga sisi. Sambil menunggu evakuasi ke posko tim TKP melakukan

secondary evaluasi pada korban-korban yang berisiko terjadi perubahan yang cepat terutama

pada korban dengan triage merah, setelah korban dalam keadaan stabil lakukan evakusi

posko. Evakuasi dari TKP menggunakan fasilitas yang terbatas yaitu dengan menggunakan

tandu dan non tandu seperti dipapah dan dibantu untuk menuju keposko.Waktu penanganan

pasien di TKP bervariasi tergantung dari kondisi korban . Rata-rata untuk korban dengan

bendera merah petugas memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai dengan stabil dibawa ke

posko, korban dengan bendera kuning petugas memerlukan waktu 5 menit, untuk korban

dengan bendera hijau, korban bisa langsung menuju sendiri ke posko atau di bopong petugas,

sehingga penanganan dilakukan langsung diposko, korban meninggal dilakukan pendataan di

ruang post mortem di posko sampai dengan ada data ante mortem dari keluarga, sehingga

fase dari mulai .korban ditemukan sampai dengan fase debriefing memerlukan waktu yang

tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain.

Korban-korban yang meninggal dunia (bendera hitam) dibawa keposko untuk didata.

Data post mortem adalah data yang didapatkan dari korban setelah meninggal, diantaranya

adalah sidik jari, DNA, kontuksi gigi, dan properti yang dipakai korban saat kejadian. Data

tersebut dicocokan dengan antemortem yang didapatkan dari keluarga ataupun perusahaan

yang berhubungan dengan korban yang meliputi: foto, tanda lahir, cacat fisik, tato, bekas

luka, BB, TB.

Sementara tim yang berada diposko berkoordinasi dengan BPBD untuk menyiapkan

membangun posko pengungsian dan fasilitas sanitasi, dapur sehat. Setelah korban tiba

diposko dilakukan reevaluasi dengan prinsip penilaian meliputi airway, berathing, circulation,

disability, esprosure bila tindakan dilapangan yang masih perlu ditangani dilanjutkan

penangan diposko sampai pasien benar-benar stabil dan aman untuk dievakuasi, evakuasi

dilakukan dengan cara koordinasi dengan rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas

untuk melakukan penanganan tindakan lanjut seperti operasi dan perawatan intensif. dengan

teknik komunikasi sesuai prosedur yang meliputi situasi latar belakang analisa dan

64 | P a g e

rekomendasi. Cara mengevakuasi korban yang dilakukan menggunakan tandu dan ambulan

ke rumah sakit pemerintah terdekat di Bondowoso.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya kesehatan matra dimasa mendatang menjadi sangat peting karena dengan

perkembangan ilmu dan teknologi akan terjadi interaksi antara manusia dengan

lingkungan yang serba berubah (Matra) yang berdampak terhadap kesehatan. Keputusan

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini dan lampirannya merupakan pedoman

65 | P a g e

bagi seluruh pengelolaan kesehatan matra dan unit terkait agar terdapat keseragaman

pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan upaya kesehatan matra.

Dalam pelaksanaan dan pengembangan kesehatan Matra ke depan Keputusan

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini perlu segera ditindak lanjuti dengan

menyusun pedoman teknis, standar dan implementasi dalam penyiapan sumber daya

manusia, peebekalan kesehatan dengan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat

administrasi bidang masing-masing unit terkait.

B. Saran

Dalam mengetahui berbagai aspek kesehatan matra darat maka diharapkan dengan

mudah memahami problema bencana yang di hadapi oleh para tim medis, dan dapat

menagulangi bencana dengan upaya – upaya pencegahan dan pertolongan. Sehingga

dapat meminimalisirkan korban dalam suatu bencana.

66 | P a g e