BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek

pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat

bangsa yang bersangkutan guna diabdikan kepada bangsa itu untuk

merealisasikan cita-cita nasionalnya.

Pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan

menentukan teori dan pratek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas

landasan dan dijiwai oleh flisafat bangsa Indonesia yang diabdikan demi

kepentingan bangsa dan negara Indonesia guna memperlanar mencapai cita-

cita nasional Indonesia.

Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur

dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas

landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa "Pancasila" yang diabdikan

demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan

cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam

penulisan makalah. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus pembahasan,

maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa rasioalisme sebagai dasar pendidikan ?

2. Bagaimana memperkuat dasar bagi nilai-nilai pendidikan?

3. Mengapa filsafat negara sebagai dasar pendidikan?

C. Tujuan pembahasan

Pembahasan makalah ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui mengapa rasioalisme sebagai dasar pendidikan.

2. Untuk mengetahu bagaimana memperkuat dasar bagi nilai-nilai

pendidikan.

3. Untuk memgetahui mengapa filsafat negara sebagai dasar pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Rasioalisme sebagai dasar pendidikan

Secara etimologis Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris

rationalism. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti “akal”.

A.R. Lacey7 menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya Rasionalisme

adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber

bagi pengetahuan dan pembenaran.

Sementara itu, secara terminologis aliran ini dipandang sebagai aliran

yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam

penjelasan. Ia menekankan akal budi (rasio) sebagai sumber utama

pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas (terlepas) dari

pengamatan inderawi1.

Definisi lain tentang Rasionalisme adalah paham filsafat  yang

mengatakan bahwa akal (reason) adalah alat terpenting dalam memperoleh

pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa

pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka

rasionalisme mangajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir.

Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika.

Rasionalisme juga merupakan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa

sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio

(akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang memenuhi

syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang

dipakai untuk semua pengetahuan ilmiah2.

1 www. definisi rasionalisme.artikel, diakses tgl 7 Desember 20102 Surojiyo, Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal :

66.

Jika dikaji secara mendalam perjalanan rasionalisme mulai Plato sampai

Libniz akan terlihat bahwa rasionalisme jatuh kepada Dogmatisme rasional

serta serial imajinasi, dan semangat pengetahuannya belum praksis

emansipatoris. Para tokoh rasionalisme tidak hanya terjebak kepada pilihan

paradigmanya akan rasio murni tetapi lebih dari itu mereka bagaikan

segerombolan orang yang mengadakan gerakan ajaran kebenaran rasio

(dogmatisme rasional) dengan tidak membuka peluang kritik terhadap

pandangan lain misalnya rasio praksis (empirisme), tetapi sebaliknya mereka

mempertentangkannya.

Walaupun satu sisi rasionalisme membawa semangat kebebasan individu

yang kemudian diharapkan munculnya kreativitas tetapi disisi lain dari sinilah

munculnya paham sekularisme. Paham ini kemudian banyak memberikan

dampak terhadap kewacanaan dan penyelenggaran pendidikan yang

disandingkan dengan agama dan kepercayaan umat manusia termasuk kaum

muslim di Indonesia.

Rasionalisme menjadi landasan perfikir para penyelenggaran pendidikan

di negeri ini, semangatnya terlihat dari pelaksanaan pembelajaran yang

banyak menitikberatkan pada kemampuan logika semata dan sedikit banyak

mengenyampingkan potensi, talenta, motivasi, kemauan, kemampuan peserta

didik yang lainnya. Semangat pendidikan semacam itu merupakan turunan

dari cara berfikir berbasis rasionalisme3.

Misalnya, dalam hal ini adalah kebijakan tentang UN, apakah persoalan

hidup yang mereka hadapi hanya mampu dipecahkan dengan berbekal

kemahiran mereka dalam menjawab soal-soal normatif diatas kertas. Peserta

didik pada akhirnya miskin pengalaman atau belum banyak teruji di lapangan

dan cendrung normatif serta tidak kreatif menghadapi persoalan hidup dan

3 www. RASIONALISME DAN EMPIRISME DALAM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ISLAM, Ditulis oleh Mohammad Karim, diakses tgl 10 Desember

2010

menyelesaikannya. Peserta didik kemudian berkembang tidak dengan seluruh

potensi yang mereka miliki tetapi hanya berbekal logika tersebut, sebuah

perkembangan yang timpang dan tidak utuh, hal ini tentu saja dilarang agama

Islam yang melarang cara-cara seperti ini karena terlalu menyederhanakan

ciptaanNYA yang mulia dan penuh potensi yang bernama manusia.

B. Memperkuat dasar bagi nilai-nilai pendidikan

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara memiliki nilai-nilai:

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal,

material, spiritual, dan nilai positif dan juga nilai logis, estetika, etis, social

dan religius. Jadi, Pancasila mempunyai nilai-nilai tersendiri.

a. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa

Percaya kepada Allah merupakan hal yang paling utama dalam

ajaran Islam. Di setiap kita mengycapkan kalimah Allah, baik itu dalam

sholat,dikumandangkan dalam adzan, para da’i mula-mula mensyiarkan

Islam dengan menanamkan keimanan. Dari segi tempat ibadah, di mana-

mana kita jumpai tempat ibadah baik itu masjid, langgar, atau musholah.

Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari tingkat kanak-kanak sampai

perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dan hal ini merupakan

subsistem dari system pendidikan nasional.

b. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang dating ke masjid

untuk sholat berjama’ah berhak berdiri di depan dengan tidak

membedakan keturunan, ras, dan kedudukan; di hadapan Allah sama,

kecuali ketakwaan seseorang. Inilah sebagian kecil contoh dari nilai-

nilai pancasila yang ada dalam kehidupan umat beragama.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang

dicita-citakan. Mengajarkan untuk taat kepada pemimpin. Memang

Indonesia adalah Negara Pancasila, bukan Negara yang berdasarkan

pada satu agama. Meskipun demikian, warga Negara kita tidak lepas

dari pembinaan dan bimbingan kehidupan beragama untuk terwujudnya

kehidupan beragama yang rukun dan damai. Ketika masa perjuangan

Indonesia, para ulama’ menfatwakan persatuan berjuang melawan

penjajah adalah berjuang fisabilillah. Sedangkan di masa sekarang ini,

berjuang yang merupakan amal sholeh adalah apabila diniatkan karena

ibadah. Begitu juga dalam pendidikan, jika kita ingin berhasil, kita harus

berkorban demi mewujudkan tujuan yang didambakan. Yang jelas,

warga Negara mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan

mengisi kemerdekaan.

d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Jauh sebelum Islam dating ki Indonesia, di Indonesia sudah ada

sikap gotong royong dan musyawarah. Dengan datangnya Islam, sikap

ini lebih diperkuat lagi dengan keterangan Al-Qur’an. Di dalamnya juga

diterangkan bahwa dalam hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh

tanggung jaeab dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah

SWT.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi

pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama,

dimana ilmu agama adalah subsistem dari system pendidikan nasional.

Mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak morang

lain, suka memberi pertolongan, menghargai karya orang lain, dan

bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan keadian social.

Dengan berdasarkan butir-butir dari sila kelima ini, kita dapat

mengetahui nilai-nilai yang ada pada sila kelima ini telah ada sebelum

Islam datang. Nilai-nilai ini sudah menjadi darah daging dan telah

diamalkan di Indonesia4.

Adapun Wawasan kependidikan dalam Filsafat Pendidikan Pancasila adalah

sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah proses pembudayaan manusia, yakni usaha sadar untuk

mengembangkan kemampuan dan kepribadian manusia, yang dilakukan

baik dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat dan berlaku

seumur hidup. Pendidikan adalah proses regenerasi untuk melangsungkan

eksistensi manusia budaya yang lebih maju.

2. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan Manusia Indonesia Seutuhnya

(MIS). MIS yaitu manusia pembangunan yang berkembang secara

integral, selaras, serasi, seimbang antara cipta, rasa, karsa dan karya serta

jasmani-rohani yang sehat.

3. Kurikulum pendidikan , melaksanakan kurikulum yang komprehensif,

memadukan antara teori dan praktek. Wawasan kurikulum yang

dikembangkan adalah: (1) Wawasan budaya bangsa berdasar pada kondisi

sosio-budaya masyarakat dan negara Indonesia, (2) Wawasan ideologi dan

pandangan hidup Pancasila, (3) Wawasan kemajuan Ilmu dan Teknologi,

(4) Wawasan religius dan keimanan, (5) Wawasan Pembangunan

Nasional, (6) Wawasan ketahanan bangsa, (7) Proses belajar dan

mengajar, mengembangkan proses komunikasi diagonal (interaksi aktif).

Mengembangkan Cara Belajar Siswa Aktif.

4. Hakekat proses belajar dan mengajar , (1) dalam proses belajar mengajar

terjadi interaktif antara siswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh

4 Jalaludin dan Abdullah Idi, filsafat pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,

2009, hal : 179-181

guru, (2) proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan

media atau teknologi pendidikan yang tepat guna, (3) kegiatan belajar

mengajar direncanakan dan diimplementasikan menjadi suatu sistem, (4)

materi dan sistem penyajian bersifat dinamis selalu berkembang

5. Hakekat lembaga pendidikan , sekolah dan perguruan tinggi adalah (1)

lembaga pendidikan profesional yang melaksanakan pendidikan untuk

meningkatkan kualitas manusia, (2) menyelenggarakan program-program

pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik kuantitatif

dan kualitatif.

6. Hakekat anak didik adalah bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri

selaras dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat

7. Hakekat guru sebagai pendidik adalah agen perubahan, berfungsi sebagai

pemimpin dan pendukung serta pengembang nilai-nilai hidup di

masyarakat, sebagai fasilitator dan bertanggung jawab atas tujuan belajar.

8. Hakekat masyarakat adalah sebagai lingkungan pendidikan.

C. Filsafat negara sebagai dasar pendidikan

Perjalanan negara kita, yang merdeka pada 17 Agustus 1945, telah banyak

mengalami pasang surut, begitu juga keadaan pendidikan kita. Sistem

pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan

yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak

berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik,

ekonomi, dan kebudayaan.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memang mempunyai peranan

yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan

kehidupan bangsa bersangkutan. Karena itu, pendidikan diusahakan dan

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu system pengajaran nasional,

sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya

suatu Negara. Begitu juga dengan Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945, yaitu ingin menciptakan manusia Pancasila.

Pendidikan, selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial

budaya, juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada

generasi selanjutnya yang (hanya) dapat dilakukan melalui pendidikan.

Karena menurut Tajdab, suatu bangsa menjadi kuat, perkasa, dan berjaya serta

menguasai bangsa-bangsa lain dengan system pendidikannya yang kuat dan

baik kualitasnya. Dengan system pendidikan yang lamah, suatu bangsa akan

menjadi tidak berdaya. Untuk itu, sudah barang tentu perlu adanya tujuan

yang digariskan, baik itu tujuan institusional, kulikuler, maupun tujuan

nasional.

Bukan rahasia lagi jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis

mengikuti ideologi bangsa yang dianut. Karenanya, system pendidikan

nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan memcerminkan identitas Pancasila.

Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur bangsa

Indonesia, tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa

dan nilai Pancasila. Cita dan karsa ini dilembagakan dalam system pendidikan

nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, dan pandangan

hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila

merupakan tuntutan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah

subsistem dari system negara Pancasila. Dengan kata lain , system Negara

Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem

kehidupan bangsa dan masyarakat5.

5 Ibid, hal : 169-170

Dengan memerhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi

negara dan bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan

kepribadian bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat

bangsa dan negara, maka system pendidikan nasional dan filsafat pendidikan

Pancasila seyogyanya terbina mantap demi tegaknya martabat dan kepribadian

bangsa sekaligus pelestarian system Negara Pancasila berdasarkan UUD

1945. dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Pancasila

merupakan aspek ruhaniyah atau spiritual system pendidikan nasional.

Tegasnya, tiada system pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Dengan

demikian, jelaslah tidak mungkin system pendidikan nasional dijiwai dan

didasari oleh system filsafat pendidikan yang lain selain Pancasila.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU RI No.2 Tahun 1989

bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal

tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4

menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat indonesia,

kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar

negara Indonesia. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut jelaslah bahwa

pancasila adalah Landasan Filosofi Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional merupakan suatu sistem yang memuat teori

praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh

filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabdikan kepada bangsa itu untuk

merealisasikan cita-cita nasionalnya.

Sedangkan Pendidikan Nasional Indonesia adalah suatu sistem yang

mengatur dan menentukan teori dan pratek pelaksanaan pendidikan yang

berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh flisafat bangsa Indonesia yang

diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia guna memperlancar

mencapai cita-cita nasional Indonesia.

Sehingga Filsafat pendidikan nasional Indonesia dapat didefinisikan

sebagai suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek

pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat

hidup bangsa “Pancasila” yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan

negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara

Indonesia.

Pokok-pokok pikiran Pendidikan Nasional adalah:

1. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan disebut

sistem Pendidikan Pancasila

2. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi

budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat

kebangsaan agar dapat memperkuat kepribadian dan mempertebal

semangat kebangsaan

3. Fungsi pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan

warga negara Indonesia, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat,

mengembangkan bangsa Indonesia dan mengembangkan kebudayaan

Indonesia

4. Unsur-unsur pokok pendidikan nasional adalah pendidikan pancasila,

pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa,

pendidikan kesegaran jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu

pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan dan

pendidikan kesadaran bersejarah.

5. Asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia adalah asas semesta,

asas pendidikan seumur hidup, asas tanggung jawab bersama, asas

pendidikan, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional

dan wawasan nasional, asas Bhineka Tunggal Ika, Asas keselarasan,

keseimbangan dan keserasian, asas manfaat adil dan merata.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Rasionalisme merupakan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa

sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio

(akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang memenuhi

syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang

dipakai untuk semua pengetahuan ilmiah.

Rasionalisme menjadi landasan perfikir para penyelenggaran pendidikan

di negeri ini, semangatnya terlihat dari pelaksanaan pembelajaran yang

banyak menitikberatkan pada kemampuan logika semata dan sedikit banyak

mengenyampingkan potensi, talenta, motivasi, kemauan, kemampuan peserta

didik yang lainnya. Semangat pendidikan semacam itu merupakan turunan

dari cara berfikir berbasis rasionalisme.

Adapun Wawasan kependidikan dalam Filsafat Pendidikan Pancasila adalah

sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah proses pembudayaan manusia, yakni usaha sadar untuk

mengembangkan kemampuan dan kepribadian manusia, yang dilakukan

baik dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat dan berlaku

seumur hidup. Pendidikan adalah proses regenerasi untuk melangsungkan

eksistensi manusia budaya yang lebih maju.

2. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan Manusia Indonesia Seutuhnya

(MIS). MIS yaitu manusia pembangunan yang berkembang secara

integral, selaras, serasi, seimbang antara cipta, rasa, karsa dan karya serta

jasmani-rohani yang sehat.

3. Kurikulum pendidikan , melaksanakan kurikulum yang komprehensif,

memadukan antara teori dan praktek. Wawasan kurikulum yang

dikembangkan adalah: (1) Wawasan budaya bangsa berdasar pada kondisi

sosio-budaya masyarakat dan negara Indonesia, (2) Wawasan ideologi dan

pandangan hidup Pancasila, (3) Wawasan kemajuan Ilmu dan Teknologi,

(4) Wawasan religius dan keimanan, (5) Wawasan Pembangunan

Nasional, (6) Wawasan ketahanan bangsa, (7) Proses belajar dan

mengajar, mengembangkan proses komunikasi diagonal (interaksi aktif).

Mengembangkan Cara Belajar Siswa Aktif.

4. Hakekat proses belajar dan mengajar , (1) dalam proses belajar mengajar

terjadi interaktif antara siswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh

guru, (2) proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan

media atau teknologi pendidikan yang tepat guna, (3) kegiatan belajar

mengajar direncanakan dan diimplementasikan menjadi suatu sistem, (4)

materi dan sistem penyajian bersifat dinamis selalu berkembang

5. Hakekat lembaga pendidikan , sekolah dan perguruan tinggi adalah (1)

lembaga pendidikan profesional yang melaksanakan pendidikan untuk

meningkatkan kualitas manusia, (2) menyelenggarakan program-program

pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik kuantitatif

dan kualitatif.

6. Hakekat anak didik adalah bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri

selaras dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat

7. Hakekat guru sebagai pendidik adalah agen perubahan, berfungsi sebagai

pemimpin dan pendukung serta pengembang nilai-nilai hidup di

masyarakat, sebagai fasilitator dan bertanggung jawab atas tujuan belajar.

8. Hakekat masyarakat adalah sebagai lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jalaludin dan Abdullah Idi, filsafat pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2009

Surojiyo, Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2005)

www. definisi rasionalisme.artikel, diakses tgl 7 Desember 2010

www. RASIONALISME DAN EMPIRISME DALAM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM, Ditulis oleh Mohammad

Karim, diakses tgl 10 Desember 2010

MAKALAH

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Di susun oleh :

ZAINUL ICHWAN

AHMAD NUR HASAN

CHOIRUL ANWAR

MUHAJIR

NASIR AMRULLOH

Dosen Pembimbing :

FATHURRAHMAN, M.PdI.

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

AL URWATUL WUTSQO (STIT UW)

BULUREJO DIWEK JOMBANG

2010/2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas

mata kuliah “filsafat pendidikan Islam” yang diberikan oleh dosen pembimbing,

bapak Fathurrahman, M.PdI., dengan lancar tanpa hambatan. Makalah kami yang

berjudul “dasar-dasar pendidikan”.

Kami menyadari sepenuhnya tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, makalah

ini tidak akan terwujud, maka kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk Fathurrahman, M.PdI., selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat

pendidikan Islam.

2. Pihak-pihak yang membantu kami dalam menyeleasaikan makalah ini,

semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka.

Kami berharap makalah yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi yang membaca.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan

makalah ini masih banyak kesalahan.

Jombang, 11 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Fokus Permasalahan

C. Tujuan Pembahasan

BAB II : PEMBAHASAN

A. Rasioalisme sebagai dasar pendidikan.

B. Memperkuat dasar bagi nilai-nilai pendidikan.

C. Filsafat Negara sebagai dasar pendidikan.

BAB III : PENUTUP

A. kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA