makalah e kok ra
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
1/21
BAB 1
A. PENDAHULUAN
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi
rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang
dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai
Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan,
makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya
tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
ecara ringkas Kon!ensi "#$%&' tahun %'' memberi deinisi ekonomi kerakyatan adalah
ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan
kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. *kti!itas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub
sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya
kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua
kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya
hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidupmasyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan
masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
+agasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternati dari para ahli ekonomi
"ndonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk
"ndonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. enerapan teori pertumbuhan yang telah
membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa
ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. alah satu harapan
agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling
bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil
pembangunan yang diharapkan itu. -ahkan di kebanyakan negara negara yang sedang
berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya
dikembangkan berbagai alternati terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
2/21
pertumbuhan. ertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi
pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia
pelakunya.
embangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada
kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan
dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep
ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut
+uru -esar, E U+M ( alm ) ro. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan adalah system
ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan
sungguh / sungguhpada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan
juga sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung / hubungkan
sentra / sentra ino!asi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan
berbasis teknologi inormasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan
pelaku usaha masyarakat.
ebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era
globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi inormasi dan sistem manajemen yang paling
canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga 0 lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan
dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari
paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala 1aylorism. Dengan demikian
Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai
aktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. aktor skala ekonomi dan
eisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat,
yakni berbagai sentra2sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi
rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam
bentuk yang sering disebut dengan pembeli .
-erkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada
tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat
kepermukaan. ecara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera
diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari poitik ekonomi kerakyatan dan
menjadi titik masuk ( entry point) bagi terselenggarakannya system ekonomi kerakyatan dalam
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
3/21
jangka panjang 3
eningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi,
Kolusi dan 4epotisme (KK4) dalam segala bentuknya5 enghapusan monopoli melalui
penyelenggaraan mekanisme 5 persaingan yang berkeadilan ( air competition) 5 eningkatan
alokasi sumber2sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.5 enguasaan dan
redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap 5 embaharuan UU Koperasi dan
pendirian koperasi2koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.
6ang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak
didasarkan pada paradigma lokomati, melainkan pada paradigma ondasi. *rtinya, peningkatan
kesejahteraan tak lagi bertumpu pada
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan
pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera peran koperasi
sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai ondasi penguatan ekonomi rakyat. trategi
pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat
merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua
untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota2anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak
dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manaat
pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. "nilah pembangunan generasi
mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
6ang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat
komunitas yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap masyarakat.
1idak mungkin ekonomi kerakyatan di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di
tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat Distrik. Untuk itu mesti
tercipta iklim politik yang kondusi bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat kampung
dan Distrik bisadimulai dengan pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar2benar yang
inklusi dan partisiporis di tingkat Distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung
dan Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.
pada dasarnya sejalan dengan apa yang diperjuangkan para founding fathers bangsa ini
(-ung 7atta utamanya) berupa dirumuskannya ilar istem Ekonomi "ndonesia yang sejalan
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
4/21
dengan agenda reormasi sosial dan kemudian dituangkan dalam asal 88 UUD %'9:. ilar
dimaksud meliputi tiga aspek berikut.
%. erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
;.
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
5/21
harus berada di tangan rakyat. 7al ini bertolak belakang dengan sistem ekonomi pasar,
khususnya neoliberal, di mana kedaulatan ekonomi sepenenuhnya berada di tangan pemilik
modal. Kegiatan pembentukan produksi nasional boleh dilakukan oleh para pemodal asing,
namun kegiatan tersebut harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.
-erkaitan dengan deinisi ekonomi kerakyatan yang secara tegas dinyatakan memiliki
karakteristik yang ideal yakni berkeadilan sosial, Mubyarto (;==;) mengemukakan bahwa moral
pembangunan yang mendasari paradigm pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup &
aspek berikut.
%. eningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki2laki maupun perempuan dengan
otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab.
;. enyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan system dan kebijakan
ekonomi.
8. endekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.
9. encegahan kecenderungan disintegrasi sosial.
:. enghormatan hak2hak asasi manusia (7*M) dan masyarakat.
&. engkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu2ilmu ekonomi dan sosial di sekolah2sekolah
dan perguruan tinggi.
1ujuan yang diharapkan dari penerapan istem Ekonomi Kerakyatan
• Membangun "ndonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan
berkepribadian yang berkebudayaan
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
• Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
A Meningkatkan eisiensi perekonomian secara nasional
trategi emberdayaan Ekonomi Kerakyatan
%. demokrasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi atau konstruksi
bangunan ekonomi agar terwujudnya pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
6/21
;. kedaulatan ekonomi harus tetap dihormati agar harkat, martabat dan citra ekonomi rakyat
dapat disejajarkan dengan ekonomi usaha besar swasta dan badan usaha milik negara, tanpa
dijadikan objek balas jasa atau belas kasihan.
8. pilar ekonomi diarahkan untuk merancang komitmen yang kuat antar2stakeholder dalam
mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong sekaligus menampung partisipasi bagi
kepentingan rakyat banyak.
9. benteng ekonomi harus disusun melalui master plan ekonomi kerakyatan yang berbasis
sosial budaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, pemerataan dan
keseimbangan stabilitas perekonomian rakyat dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi
antara golongan kapitalis dan nonkapitalis (golongan ekonomi lemah).
:. kemandirian ekonomi diarahkan untuk bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya
internal yang dikelola dalam suatu sistem ekonomi.
B. TUJUAN
1. Mengetahui apa itu ekonomi kerakyatan secara mendalam atau detail
;. Mengidentiikasi ekonomi kerakyatan dan UMKM
C. RUMUSAN MASALAH
%. -agaimana peranan ekonomi kerakyatan sebagai landasan perekonomianB
;. -agimana agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana sajaB
8. -agaimana keadaan ekonomi kerakyatan di tengah arus kapitalisme globalB
9 -agaiman ciri2ciri sistem ekonomi kerakyatanB
BAB 2
PEMBAHASAN
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
7/21
Peranan Ekonomi Kerakyatan Sebaai Lan!a"an Perekonomian
Dalam asal 88 UUD %'9:, Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang
ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Kon!ensi "#$%&' tahun
%'' memberi deinisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis
kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Cadi, Ekonomi kerakyatan
adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat
sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan
(popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat
diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM)
terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan
terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan
kepentingan masyarakat lainnya. 1iga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut
(%) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas aas kekeluargaan5 (;) cabang2
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara5 dan (8) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar2besarnya kemakmuran rakyat. -erdasarkan
ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem
ekonomi kerakyatan. ebagaimana dilengkapi oleh asal ;F ayat ; dan asal 89, peran negara
dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut (%)
mengembangkan koperasi (;) mengembangkan -UM45 (8) memastikan pemanaatan bumi, air,
dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar2besarnya kemakmuran rakyat5
(9) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang
layak5 (:) memelihara akir miskin dan anak terlantar. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan
tanah mereka secara turun temurun. *kti!itas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi
sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan
lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.
Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat,
artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya
sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya,
sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
8/21
Dalam UUD %'9: pasal 88 ayat % yang berbunyi, 0erekonomian disusun atas usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di sini secara jelas nampak bahwa "ndonesia
menjadikan asas kekeluargaan sebagai ondasi dasar perekonomiannya. Kemudian dalam pasal
88 ayat ; yang berbunyi, 0
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
9/21
kegiatan ekonomi. etiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan
ekonomi. Dengan demikian, walau pun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan
oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan2kegiatan itu harus tetap berada di
bawah pimpinan dan pengawasan anggota2anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang
ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki
modal atau aktor2aktor produksi nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam
bentuk modal material (material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intelectual
capital) dan modal institusional (institusional capital). ebagai konsekuensi logis dari unsur
ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan
terjadinya peningkatkan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relati merata di tengah2
tengah masyarakat. 4egara wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai
upaya sebagai berikut
Demokratisasi modal material5 negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak
kepemilikan setiap anggota masyarakat. 4egara juga wajib memastikan bahwa semua anggota
masyarakat turut memiliki modal material. Cika ada di antara anggota masyarakat yang sama
sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi akir miskin atau
anak2anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.
Demokratisasi modal intelektual5 negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara
cuma2cuma. *rtinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. endidikan tidak boleh dikomersialkan. 4egara memang tidak
perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama
sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan
pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.
Demokratisasi modal institusional5 tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib
melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat. ecara khusus hal itu diatur dalam asal ; UUD %'9:, 0Kemerdekaan
bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya
ditetapkan dengan Undang2undang.? Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat,
berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat2serikat
sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat2serikat ekonomi. ebab itu, tidak ada sedikit pun
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
10/21
alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat2serikat
ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil2menengah, serikat
kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.
Kemudian dalam pasal ;F ayat dua yang berbunyi, 01iap2tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.? Makna kekeluargaan di sini lebih
jelas di bandingkan pasal 88 ayat ; dan 8. *da hak yang menjembatani antara negara dan warga
negara. 7ubungan ini tidak hanya sekedar apa yang harus di lakukan dan bagaimana
memperlakukan. 1etapi ada nilai moral khusus yang menjadikannya istimewa. Dan nilai moral
itu adalah nilai2nilai yang muncul karena rasa kekeluargaan. Dan hal ini pun tidak jauh beda
dengan yang ada dalam pembukaan UUD, di dalamnya asas kekeluargaan juga muncul secara
tersirat.
Mengacu pada pasal2pasal di atas, asas kekeluargaan dapat digambarkan sebagai sebuah
asas yang memiliki substansi sebagai berikut5 kebersamaan, idealis keadilan, persamaan hak,
gotong2royong, menyeluruh, dan nilai2nilai kemanusiaan.
Menilik dari substansi2substansi itu dapat diketahui bahwa sosialisme telah mengakar ke dalam
tubuh perekonomian "ndonesia. *da bagian2bagian aliran sosialisme yang menjadi bagian sistem
ekonomi kita. Dan yang perlu di garis bawahi, bagian2bagian aliran sosialisme yang diadopsi itu
bukanlah bagian secara keseluruhan, melainkan hanya bagian2bagian yang dianggap sesuai dan
baik untuk "ndonesia
1ujuan yang diharapkan dari penerapan istem Ekonomi Kerakyatan
• Membangun "ndonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan
berkepribadian yang berkebudayaan
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
• Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
• Meningkatkan eisiensi perekonomian secara nasional
#"M* 7*# $K$K 6*4+ 7*GU E+EG* D"EGCU*4+K*4 *+*G "1EM
EK$4$M" KEG*K6*1*4 1"D*K 7*46* ME4C*D" H*
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
11/21
%. eningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek
Korupsi, Kolusi dan 4epotisme (KK4) dalam segala bentuknya
;. enghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang
berkeadilan (air competition)
8. eningkatan alokasi sumber2sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah
9. enguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap
:. embaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi2koperasi 0 sejati? dalam berbagai
bidan usaha dan kegiatan. 6ang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam
konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomati, melainkan pada paradigma ondasi.
R#an Ekonomi Kerakyatan $n!one"ia
aat mendapat tugas untuk mebahas konsep ekonomi kerakyatan dalam kaitan dengan makalah
ro. Mubyarto tentang 0Ekonomi Kerakyatan dalam Era +lobalisasi dan $tonomi Daerah?,
saya mencoba untuk menangkap (baca memahami) makna kata IrakyatJ secara utuh. *khirnya
saya sampai pada pemahaman bahwa rakyat sendiri bukanlah sesuatu obyek yang bisa
IditangkapJ untuk diamati secara !isual, khususnya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi.
Kata rakyat merupakan suatu konsep yang abstrak dan tidak dapat diJtangkapJ untuk diamati
perubahan !isual ekonominya. Kata rakyat baru bermakna secara !isual jika yang diamati adalah
indi!idualitas dari rakyat (*syJarie, ;==%). "barat kata IbinatangJ, kita tidak bisa menangkap
binatang untuk mengatakan gemuk atau kurus, kecuali binatang itu adalah misalnya seekor tikus.
ersoalannya ada begitu banyak obyek yang masuk dalam barisan binatang (tikus, kucing, ular,
dll.), sehingga kita harus jelas mengatakan binatang yang mana yang bentuk !isualnya gemuk
atau kurus. ertanyaan yang sama harus dikenakan pada konsep ekonomi rakyat, yaitu ekonomi
rakyat yang mana, siapa, di mana dan berapa jumlahnya. Karena dalam dimensi ruang "ndonesia
semua orang ("ndonesia) berhak untuk menyandang predikat IrakyatJ. -uruh tani, konglomerat,
koruptor pun berhak menyandang predikat IrakyatJ. ama seperti jika seekor kucing
digabungkan dengan %== ekor tikus dalam satu ruang, maka semuanya disebut binatang.
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
12/21
Halaupun dalam perjalanannya seekor kucing dapat saja menelan %== ekor tikus atas nama
binatang.
"lustrasi di atas saya sampaikan untuk membuka ruang diskusi tetang ekonomi kerakyatan dalam
perspekti yang terarah dalam kerangka mengagas pikiran ro. Mubyarto. Kita harus jelas
mengatakan rakyat yang mana yang seharusnya kita tempatkan dalam ruang ekonomi kerakyatan
"ndonesia. elanjutnya, bagaimana kita memperlakukan rakyat dimaksud dan apakah perlakuan
terhadapnya selama ini sudah benar. *tau apakah upaya menggiring rakyat ke dalam ruang
ekonomi kerakyatan selama ini sudah berada dalam koridor yang benar.
Dalam konteks ilmu sosial, kata rakyat terdiri dari satuan indi!idu pada umumnya atau jenis
manusia kebanyakan. Kalau diterjemahkan dalam konteks ilmu ekonomi, maka rakyat adalah
kumpulan kebanyakan indi!idu dengan ragaan ekonomi yang relati sama. Dainy 1ara (;==%)
membuat perbedaan yang tegas antara Iekonomi rakyatJ dengan Iekonomi kerakyatanJ.
Menurutnya, ekonomi rakyat adalah satuan (usaha) yang mendominasi ragaan perekonomian
rakyat. edangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata siat, yakni upaya memberdayakan
(kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Dalam ruang
"ndonesia, maka kata rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai
kesatuan besar indi!idu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam
permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang belum
bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Karena kelompok usaha dengan
karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di "ndonesia.
Ekonomi Kerakyatan Di Tena% Ar#" Ka&ita'i"me ('oba'
Dalam berbagai e!ent politik, Ekonomi Kerakyatan (seperti koperasi dan UKM) sering
dibicarakan, diprogramkan dan setelah e!ent itu usai tidak diurus lagi. ehingga yang sebenarnya
terjadi adalah menjadikan issue Ekonomi Kerakyatan sekedar sebagai ?dagangan politik? untuk
menarik simpati. ecara umum, nasib Ekonomi Kerakyatan, khususnya Koperasi2UKM memang
hanya menarik untuk dijadikan komoditi politik ketimbang secara serius diperjuangkan sebagai
kebutuhan rakyat. -agi (sebagian besar) politisi, perjuangan untuk menerapkan ekonomi
kerakyatan secara riil di arena politik merupakan mimpi di siang bolong, karena kehidupan
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
13/21
politik yang disemangati nilai2nilai kapitalisme saat ini justru dianggap sebagai peluang yang
lebih menungutungkan ketimbang berjuang memberlakukan ekonomi kerakyatan.
ikap pesimis, ragu dan oportunis para politisi dan penyelenggara negara terhadap
Ekonomi Kerakyatan akhirnya melahirkan ambi!alensi dalam memproduksi kebijakan. Pertama,
secara substansial dan obyekti, mereka menerima kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang
harus diberlakukan di negeri ini. *lasan ?sesuai perkembangan jaman? merupakan pertimbangan
yang seringkali dirasionalisasi untuk melegitimasi aturan main yang seolah2olah merupakan
penjabaran dari Konstitusi Dasar Gepublik ini. Kedua, melakukan ormalisasi Ekonomi
Kerakyatan secara institusional, dan bukan pemberlakuan sistem ekonomi nasional secara
substansial. "nstitusionalisasi tersebut berbentuk lembaga2lembaga Koperasi dan UKM yang
ungsi dan perannya sengaja dimarginalkan dalam kebijakan2kebijakan ekonomi politik.
Keberadaan Departemen Koperasi dan UKM, dalam konteks ini, adalah salah satu bentuk
ormalisasi dimaksud, sekedar supaya emerintah dianggap menjalankan soko guru ekonomi
nasional.
1ulisan ini tidak membahas Koperasi secara khusus, melainkan akan membahas tata
Ekonomi Kerakyatan dalam perspekti politik nasional yang telah dirasuki semangat kapitalistik
seperti disebut di atas. $leh karena itu, secara berurutan nanti akan dibahas apa itu 4eo2
liberalisme atau Kapitalisme +lobal baru kemudian Ekonomi Kerakyatan dan terakhir akan
disinggung sedikit sejauh mana rele!ansi keberadaan Koperasi (sebagai bagian dari ekonomi
kerakyatan) di era +lobalisasi ini.
NE) L$BERAL$SME
ebelum kita uraikan beberapa persoalan riil yang terkait dengan Ekonomi Kerakyatan,
terlebih dahulu kita kupas apa itu ideologi 4eoliberal, bagaimana perkembangannya serta apa
dampak penerapannya. 4eoliberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang
berkembang sekitar abad % sampai %' di -arat. #iberalisme asal mulanya adalah bentuk
perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konser!ati atau eodal. ehingga boleh
disebut, liberalisme merupakan ideologi kaum borjuis kota. Dalam arti luas, 'ibera'i"me adalah
&a%am yan mem&erta%ankan otonomi in!i*i!# me'a+an inter*en"i kom#nita". Memang,
dalam konteks deinisi ada 0ci!ic liberalism? maupun liberalisme ekonomi. Dan, liberalisme
ekonomi inilah yang nantinya berkembang menjadi neoliberalisme.
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
14/21
ada intinya, paham ini memperjuangkan leissez faire (persaingan bebas), yakni paham
yang memperjuangkan hak2hak atas pemilikan dan kebebasan indi!idual. Mereka lebih percaya
pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah2masalah sosial ketimbang melalui regulasi
negara. Kata neo dalam neoliberalisme yang kita bahas ini merujuk pada bangkitnya kembali
bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang dulu dibangkitkan ekonom "nggris A!am
Smit% dalam karyanya ,T%e -ea't% o Nation"/ (%FF&), di mana dia dan kawan2kawannya
menggagas penghapusan inter!ensi pemerintah dalam ekonomi.
Dalam liberalisme, emerintah harus membebaskan mekanisme pasar bekerja, harus
melakukan deregulasi dengan mengurangi restriksi (hambatan) pada proses produksi, mencabut
semua rintangan birokratis perdagangan, ataupun menghilangkan tari bagi perdagangan demi
menjamin terwujudnya free trade. erdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi
ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi 0bebas
dari kontrol pemerintah?, atau kebebasan inidi!idu untuk menjalankan persaingan bebas,
termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar2besarnya. Ekonomi
model liberalisme inilah yang menjadi dasar bagi ekonomi *merika pada tahun %==2an sampai
awal %'==2an. 1api, konsep tersebut akhirnya runtuh saat bencana depresi (The Great
Depression) di tahun %'8=2an melanda dunia.
Ketika depresi ekonomi melanda dunia, muncul seorang ekonom "nggris yang bernama
Jo%n Maynar! Keyne"0 yang menantang paham liberal. Keynes mengembangkan gagasan
alternati bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan inter!ensi dalam perekonomian, dan
membangun sebuah model yang sama sekali baru. Ekonomi Keynessian yang sering disamakan
dengan Welfare State (4egara Kesejahteraan, yaitu pemilikan negara atas sebagian besar industri
dan pemerintahan yang inter!ensionis) itu mempengaruhi Pre"i!en Roo"*e't untuk melahirkan
kebijakan yang dikenal dengan program ,Ne+ Dea'/0 karena dianggap berhasil menyelamatkan
rakyat *merika waktu itu. ejak itu pula peran pemerintah atau negara dalam ekonomi makin
dapat diterima, makin menguat dan menenggelamkan paham liberalisme. Kebanyakan negara
berkembang juga menganut strategi pembangunan yang didominasi oleh negara (welfare state).
4amun, krisis kapitalisme di akhir %'F=2an menyebabkan semakin berkurangnya tingkat
keuntungan kaum kapitalis yang berakibat pada jatuhnya akumulasi kapital mereka, sehingga
meneguhkan mereka untuk kembali pada sistem liberalisme. Doktrin ekonomi Keyne""ian
dianggap sebagai penyebab kehancuran kapitalisme waktu itu. Dimotori oleh ekonom Mi'ton
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
15/21
rie!man dan rie!eri% Hayek , mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu memajukan
ekonomi dibandingkan negara dan usaha negara dalam mengatasi kegagalan ekonomi lebih
mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Mereka ingin negara kembali pada ungsi
dasarnya dengan cara melakukan deregulasi, pri!atisasi atau mengkontrakkan sejumlah ungsi
negara kepada swasta.
Melaui or&orate 'oba'i3ation mereka merebut kembali ekonomi dan berhasil
mengembalikan paham liberalisme, bahkan dalam skala global. aham liberalisme lama itu kini
dihidupkan kembali secara global, yang dikembangkan melalui sebuah 0konsensus? yang
dipaksakan. Konsensu %'=2an yang dikenal dengan The Washington Consensus itu, datang dari
para pembela ekonomi pasar bebas yang berasal dari wakil perusahaan2perusahaan besar
1ransnasional
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
16/21
khususnya para konglomerat. 7endaknya, perubahan paradigm tersebut dilaksanakan dengan
benar2benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program2program operasional
yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produkti di tingkat rakyat sekaligus
memupuk jiwa kewirausahaan.
1idak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya
political will , tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi2bagi uang
kepada rakyat kecil adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspekti ekonomi kerakyatan yang
benar. raktek membagi2bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak
manapun, termasuk rakyat kecil sendiri.
endekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan affirmative
action. *ksi membagi2bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil2menengah dan
koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi
sangat tergantung pada aksi dimaksud.
ebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative action adalah kesempatan untuk
berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan cash money/cash material . Cika
pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah
selama masa orde baru kembali akan terulang. 1idak terjadi proses pendewasaan (maturity)
dalam ragaan bisnis usaha kecil2menengah dan koperasi yang menjadi target affirmative action
policy.
-ahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersiat counter-productive, karena asumsi
awal yang dianut adalah usaha kecil2menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi
kerakyatan "ndonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di
sekelilingnya.
Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insenti artiisial apapun, atau dengan kata lain hanya
mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta
peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam
suatu mekanisme pasar yang sehat. -ukan sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan
ketergantungan model baru pada kebijakan keberpihakan dimaksud.
elanjutnya, pemerintah harus mempunyai tahapan yang pasti tentang kapan seharusnya
pemerintah mengurangi bentuk campur tangannya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan
berkembang secara sehat. $leh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat di
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
17/21
mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil2menengah dan
koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.Kalau tidak, maka sekali lagi kita akan
mengulangi kegagalan yang sama seperti apa yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru
Pe'ak# Utama !a'am Si"tem Perekonomian $n!one"ia
istem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD %'9: pasal 88 ayat (%), (;), dan
(8). -entuk usaha yang sesuai dengan ayat (%) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai
dengan ayat (;) dan (8) adalah perusahaan negara. *dapun dalam penjelasan pasal 88 UUD %'9:
yang berbunyi 0hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di
tangan seorang?. 7al itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem
perekonomian "ndonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan
sistem perekonomian di "ndonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta,
dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan2kegiatan ekonomi
dalam sistem ekonomi kerakyatan. ebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika
pelaku2pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya.
Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam
rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan !a&at men6a!i a'ternati*e
7ingga saat ini deinisi atau batasan usaha kecil dan menengah belum ada pembahasan yang
tuntas, sebab tinjauan dari segi kriteria, baik yang menyangkut modal dan jumlah tenaga kerja
berbeda2beda. 4amun ada beberapa pendekatan untuk membuat batasan usaha kecil, dimana
pada garis besarnya pendekatan itu dapat dilakukan secara kuantitati dan manajemen.
Dari sudut kuantitati biasanya jumlah tenaga kerja berkisar pada : / ;= orang, sedangkan dari
segi modal, maka modal bersih atau harta perusahaan bisa mencapai &== juta dan dari sisi omset
atau penerimaan penjualan biasanya sampai G := juta perbulan. ementara tingkat teknologi
yang digunakan oleh usaha kecil, menengah dan koperasi pada umumnya adalah teknologi
rendah sampai sedang.
Dari sudut manajemen berarti bahwa pengelolaan usaha kecil belum menunjukkan adanya
spesialisasi ungsi2ungsi manajemen secara terpisah (M5%''F).
Dalam Undang2undang 4o. ' tahun %'': tentang usaha kecil pasal % ayat % (satu) dikatakan,
bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
18/21
undang2undang ini. edangkan ayat ; (dua) memuat pengertian usaha menengah dan besar yakni
kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih
besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
asal : ayat % (a) dinyatakan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki usaha kecil paling banyak
adalah Gp ;== juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Gp % milyar.
Dari beberapa deinisi yang telah diungkapkan di atas, pada hemat penulis yang dimaksud
dengan usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi skala kecil yang mempunyai tenaga kerja
berkisar antara : sampai dengan ;= orang dengan omset tahunan sekitar Gp &== juta sampai
dengan Gp % milyar, dan modalnya rata2rata Gp ;== juta / Gp &== juta dengan tingkat teknologi
yang relati sederhana dan belum memungsikan pilar2pilar manajemen secara terspesialisasi.
edangkan usaha menengah menurut - (%''F) dalam Gingkasan Eksekuti "ndustri besar dan
sedang adalah kegiatan ekonomi yang jumlah tenaga kerjanya berkisar antara ;= sampai dengan
'' orang. Dan tentu saja menurut hemat penulis omset dan modalnya lebih besar dari usaha
kecil, tingkat teknologinya lebih baik dan mengarah pada terspesialisasinya ungsi2ungsi
manajemen (marketing, produksi, DM dan inance).
-iasanya usaha kecil seringkali diidentikkan dengan idiom ekonomi kerakyatan, namun
pengertian ekonomi kerakyatan masih rancu dan cenderung disamakan artinya dengan ekonomi
rakyat. adahal istilah ekonomi kerakyatan atau sering disebut sebagai demokrasi ekonomi
bukan merupakan sebutan yang baru di "ndonesia. "stilah ekonomi kerakyatan sendiri secara
resmi tertulis dalam satu paragra pasal 88 UUD %'9:. Dimana dalam pasal 88 tersebut
tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota2anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran orang seorang. ebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas aas kekeluargaan. -angun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Dari pengertian di atas, dapat diterjemahkan bahwa sebenarnya pelibatan semua elemen
masyarakat dalam akti!itas usaha menjadi suatu keharusan, yakni produksi yang notabene
selama ini banyak dikerjakan oleh beberapa kelompok saja. Dalam paragra tersebut jelas2jelas
dinyatakan yaitu diharuskan kepemilikannya pada anggota2anggota masyarakat. "ni juga berarti
bahwa pencerminan distribusi dan hasil2hasil proses produksi dari akti!itas usaha tersebut
bertujuan sebesar2besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
19/21
yang selama ini terjadi pada berbagai perusahaan baik swasta (besar dan konglomerat) maupun
negri (-UM4).
Dalam penggalan akhir paragra tersebut dinyatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai
adalah koperasi. -erarti sistem yang hendak dibangun dalam konteks ekonomi kerakyatan adalah
koperasi, sebab koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.
engamat Ekonomi Umar Cuoro (%''') mendeinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem
ekonomi yang mencakup konsep, kebijakan, dan strategi pengembangannya. "ni artinya bahwa
ekonomi kerakyatan bukan sekadar hal yang bersiat parsial dan karikati, namun lebih kepada
tatanan atau konstruksi menyeluruh antara satu dengan lainnya yang disebut oleh Umar juoro
sebagai sistem. "ni juga menandakan bahwa karena ekonomi kerakyatan merupakan sistem,
sehingga di dalamnya terkandung terminologi, gagasan atau ide2ide, kebijakan dan strategi yang
dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula.
MEN(EMBAN(KAN EK)N)M$ RAK7AT SEBA(A$ LANDASAN EK)N)M$
PANCAS$LA
Kemi"kinan Pen!#!#k Prib#mi !i Jaman Pen6a6a%an
ierre an der Eng,seorang sejarawan -elanda menulis tentang strata ekonomi penduduk di
jaman penjajahan. ada tahun %'8=, dua tahun setelah umpah emuda, :%,% juta penduduk
pribumi ("ndonesia) yang merupakan 'F,9L dari seluruh penduduk yang berjumlah &=,F juta
hanya menerima 8,& juta gulden (=,:9L) dari pendapatan 0nasional? 7india -elanda, penduduk
*sia lain yang berjumlah %,8 juta (;,;L) menerima =,9 juta gulden (=,=&L) sedangkan ;9%.===
orang Eropa (kebanyakan -elanda) menerima &&: juta gulden ('',9L). angat 0njomplangnya?
pembagian pendapatan nasional inilah yang sulit diterima para pejuang perintis kemerdekaan
"ndonesia yang bersumpah tahun %'; di Cakarta. Kemerdekaan, betapapun sangat 0mahal?
harganya, harus dicapai karena akan membuka jalan ke arah perbaikan nasib rakyat dan bangsa
"ndonesia.ierre an der Eng, "ndonesiaJs Economy and tandard o #i!ing in the ;=th
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
20/21
1erbukti bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi (FL pertahun selama 8 dekade, %'&&2%''&) 0tidak
diridhoi? *llah H1 dan krismon 0diturunkan? untuk mengingatkan bangsa "ndonesia.
Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang2orang
yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati *llah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan
dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami
hancurkan negeri itu sehancur2hancurnya. (N.. %F *l "sraaJ %&)
Kri"i" Moneter Menembankan Ke#anan Mikro
ejak terjadinya krisis moneter (krismon) yang berakibat langsung pada ditutupnya %& bank
swasta nasional tanggal % 4opember %''F, lembaga keuangan mikro berkembang pesat,
terutama di perdesaan. -G" yang merupakan lembaga keuangan mikro terbesar di "ndonesia yang
memiliki 8.;: unit2unit desa di seluruh "ndonesia berkembang luar biasa. Di ropinsi D"6
jumlah penabung bertambah rata2rata %&,;L per tahun selama %''F / ;==; dari 9:F.9'& menjadi
':=.'F orang. Dan dana tabungan meningkat ;&,8L per tahun dari Gp.;&8 milyar menjadi
Gp.F milyar (tabel ;), berarti setiap orang memiliki tabungan di -G" sebesar Gp. ;.8&,2.
enduduk ropinsi D"6 tahun ;==; adalah 8,% juta orang.
Demikian data2data mikro dari lapangan ini, yang tidak pernah dilihat dan dianalisis oleh para
ekonom makro, menunjukkan betapa keliru kesimpulan telah 0hancur leburnya? ekonomi
"ndonesia. Ekonomi rakyat "ndonesia tidak pernah mengalami krisis serius meskipun sempat
kaget, sehingga tidak memerlukan pemulihan. Kesan masih adanya 0krisis ekonomi? sekarang
ini sengaja ditiupkan dan dibesar2besarkan oleh eks2konglomerat dan para pembelanya termasuk
teknokrat. Konglomerat ingin melepaskan diri dari kewajiban membayar utang pada bank2bank
pemerintah (-#-" dan obligasi rekap). Masyarakat dan pers kita hendaknya waspada dalam hal
ini. ebaiknya kita tidak ikut2ikutan berbicara tentang pemulihan ekonomi (economic reco!ery)
jika yang akan kita pulihkan justru kondisi ekonomi sangat timpang 0pra2krisis? yang dikuasai
konglomerat dan menjepit ekonomi rakyat.
Keuangan Mikro bukan hal baru bagi "ndonesia. 6ang baru adalah kesadaran dan pengakuan
tentang peranan besar yang dimainkannya dalam perekonomian rakyat dan perekonomian
nasional. Kenyataan ini mempunyai implikasi besar terhadap teori tentang peranan modal
-
8/16/2019 Makalah e Kok Ra
21/21
nasional dan upaya2upaya penguatannya dalam pembangunan ekonomi bangsa. Cika ada pakar
ekonomi asing mengatakan 0the only way or "ndonesiaJs economic reco!ery is mass capital
inlow rom abroad?, maka jelas kami menolak atwa yang cenderung 0ngawur? tersebut.
akta tentang peranan besar keuangan mikro dalam perekonomian nasional hendaknya
menyadarkan pemerintah tentang perlunya mengkaji ulang teori ekonomi perbankan modern.
Kesediaan pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar Gp.&:= trilyun
untuk 0menyelamatkan perbankan modern?, yang bunganya sangat memberatkan *-4, jelas
merupakan kebijakan keliru yang tidak berpihak pada kebijakan pengembangan keuangan mikro
dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
BAB 8
PENUTUP
*. Kesimpulan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi
rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang
dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai
Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan,
makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya
tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.