laporan tahunan 2016 - patengan.bandungkab.go.id filelaporan evaluasi hasil rencana kerja laporan...
TRANSCRIPT
Laporan EvaluasiHasil Rencana KerjaLaporan Tahunan
DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN BANDUNGJl. Raya Soreang KM.17 Telp (022) 5892126 Soreang 40911
2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap akhir tahun, Dinas berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Evaluasi
Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun Anggaran 2016. Sehubungan dengan itu,
maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung menyusun
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) yang merupakan hasil pelaksanaan
program/kegiatan selama Tahun 2016.
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bandung
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat
Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
Kabupaten Bandung, juga berpedoman kepada RENSTRA Perubahan Dinas dan RPJMD
Kabupaten Bandung.
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) ini selanjutnya dapat dijadikan
bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan tahun mendatang atau sebagai bahan
pertimbangan dan kebijakan dalam rangka upaya pengembangan Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembangunan Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan bagian dari Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Fokus sasarannya diarahkan pada
tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan kepada:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standar dan
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara
Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan;
4
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib
Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~ Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang Mengangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010
tentang Pemutakhiran data Kapendudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan
Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi
dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 3);
5
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Juklak dan Juknis
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah Berdasakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung.
1.2. GAMBARAN UMUM
1.2.1 SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 tahun 2011,
pasal 12 yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
a. Seksi Identitas Penduduk.
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian
b. Seksi Kelahiran Dan Kematian
c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil
6
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
a. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data
b. Seksi Teknologi Informasi
c. Seksi Jaringan dan Komunikasi.
6. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan:
a. Seksi Perkembangan Kependudukan
b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan
c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
1.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebagai
berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No Uraian SLTA D III S 1 S 2 Jumlah
1. Kepala 1 1
2. Sekretariat 3 2 7 3 15
3. Bidang Pendaftaran
Penduduk
3 0 3 3 9
4. Bidang Pencatatan Sipil 6 2 2 3 13
5. Bidang Penelolaan Informasi
Adminduk
2 0 5 1 8
6. Bidang Pendayagunaan Data
dan Informasi
0 0 2 2 4
Jumlah 14 4 19 13 50
7
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No Uraian I II III IV Jumlah
1. Kepala 0 0 0 1 1
2. Sekretariat 0 8 5 2 15
3. Bidang Pendaftaran
Penduduk
0 4 2 3 9
4. Bidang Pencatatan Sipil 0 3 8 2 13
5. Bidang Penelolaan Informasi
Adminduk
2 4 2 8
6. Bidang Pendayagunaan Data
dan Informasi
1 3 4
Jumlah 0 17 20 13 50
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural / Fungsional
No Uraian
JFU
ESELON Jumlah
IV III II
1. Kepala 0 0 0 1 1
2. Sekretariat 12 2 1 0 15
3. Bidang Pendaftaran
Penduduk
5 3 1 0 9
4. Bidang Pencatatan Sipil 9 3 1 0 13
5. Bidang Penelolaan Informasi
Adminduk
4 3 1 0 8
6. Bidang Pendayagunaan Data
dan Informasi
0 3 1 0 4
Jumlah 30 14 5 1 50
8
Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Yang Ada
No Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat
1. Kepala Kepala Disdukcasip Drs. H. Salimin,M.Si
2. Sekretariat Sekretaris Indriani, S.Sos., M.Si
Kasubbag Penyusunan Program Dra. Josiana Aju Utari, M.M
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Ida Hafidah, S.Pd
Kasubbag Keuangan -
3. Bidang
Pendaftaran
Penduduk
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Aning Suciningsih, SH., M.M
Kasi. Identitas Penduduk Santi Rosmayanti, S.STP
Kasi. Pindah Datang Penduduk Dra. Rd. Roswiati, M.Si
Kasi. Pengawasan dan Penyidikan
Dokumen Pendaftaran Penduduk
Edi Mulyadi, S.Ip., M.Si
4. Bidang
Pencatatan
Sipil
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Iwan Ridwan, SH., M.Si
Kasi. Perkawinan dan Perceraian Drs. H. Bambang
Priohutomo, M.M.Pd
Kasi. Kelahiran dan Kematian Gamber Irmawan P, S.Sos.,
M.M
Kasi. Pengawasan dan Penyidikan
Dokumen Pencatatan Sipil
Hj. Hendawiati, BA
5. Bidang
Penelolaan
Informasi
Adminduk
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Adminduk
Hj. Sri Darliati, S.Sos., M.Si
Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Hj. Enas Suhaerah, SH, M.M
Kasi Teknologi Informasi Rohmatika, ST
Kasi Jaringan dan Komunikasi R. Dindin Sjaeffudin, S.Sos
6. Bidang
Pendayaguna
an Data dan
Informasi
Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan
Informasi
Drs. Gina Permana
Kasi Perkembangan Kependudukan H. Odang Mudrika, SH., M.Si
Kasi Penyerasian Kebijakan
Kependudukan
Eni Akpeni, SH
Kasi Perencanaan Kependudukan dan
Komunikasi Infofrmasi dan Edukasi
Imas Chitrawati Sunarya, SE.,
M.Si
9
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang sosial serta bidang kependudukan dan catatan sipil.
2. Sekretaris
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta
pengelolaan keuangan.
Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Dinas.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.
Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1) Seksi Identitas Penduduk;
2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
10
3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
3.1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan
dan pelayanan identitas penduduk.
3.2) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pindah Datang mempunyai tugas pokok Merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan
dan pelayanan pindah datang penduduk.
3.3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan
dokumen pendaftaran penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan
administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian,
kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil.
Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
4.1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Perkawainan dan Perceraian mempunyai Tugas Pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan,
pengesahan/pengakuan anak.
11
4.2) Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai Tugas Pokokmerencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan
dan pelayanan kelahiran dan kematian.
4.3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelidikan Dokumen Pencatatan Sipil
mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan
dokumen pencatatan sipil.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas–tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi,
pengelolaan jaringan dan komunikasi data.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
2) Seksi Teknologi Informasi;
3) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
5.1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai Tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan pengelolaan dan penyajian data.
5.2) Seksi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Teknologi Informasi mempunyai Tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.
12
5.3) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai Tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan dan pengembangan jaringan dan komunikasi data.
6. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi mempunyai Tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang
pendayagunaan data dan informasi yang meliputi perkembangan kependudukan,
penyerasian kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan dan komunikasi
informasi dan edukasi.
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :
1) Seksi Perkembangan Kependudukan;
2) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
3) Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
6.1) Seksi Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai Tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pembinaan dan pelayanan perkembangan kependudukan.
6.2) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.
Kepala Seksi Kebijakan Kependudukan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengembangan penyerasian kebijakan kependudukan.
6.3) Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi Perencanaan Kepndudukan dan Komunikasi Informasi dan
Edukasi mempunyai Tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan dan
pengelolaan perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan
edukasi.
13
7. Jabatan Fungsional
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut
setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
yaitu sebagai berikut :
1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.
2. Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk.
3. Koordinasi Penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, dalam sistem administrasi
kependudukan.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
6. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pendaftaran
penduduk.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
8. Penetapan Kebijakan pencatatan sipil.
9. Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pencatatan sipil.
10. Koordinasi peyelenggaraan pencatatan sipil.
11. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi
kependudukan.
12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan manusia pengelola
pencatatan sipil.
13. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pencatatan sipil.
14. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
15. Penetapan Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
16. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
17. Koordinasi peyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
18. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
14
19. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi
data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan
dokumen penduduk.
20. Pelaksanaan sistem informasi administarsi kependudukan.
21. Pembangunan replita data kependudukan.
22. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta
pemuktahiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi
kependudukan.
23. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
24. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk
serta pencatatan sipil.
25. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan.
26. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi
administarsi kependududukan.
27. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependududkan.
28. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
29. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan.
30. Penetapan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian
kuantitas, pengembangan kuantitas, pengarahan mobilitas, dan persebaran
penduduk serta perlindungan penduduk.
31. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kauntitas, pengembangan kualitas ,
pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk
dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
32. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan
mobilitas persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan
berwawasan kependudukan.
33. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
34. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.
35. Peyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib
administrasi kependudukan .
36. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak
kependudukan serta kebijakan kependudukan.
15
37. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk
dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan.
38. Pengawasan indikator kependudukan , proyeksi penduduk dan analisis dampak
kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah sevagai berikut:
1.3.1. MAKSUD
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini merupakan laporan realisasi
pertanggungjawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandung kepada Bupati Bandung maupun kepada pihak ekstern yang berkepentingan
yang di dalamnya memberikan gambaran pertanggungjawaban program dan kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2016.
1.3.2. TUJUAN
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini bertujuan untuk :
a. Memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan Visi dan Misi Organisasi. Berdasarkan rencana
strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu kepada tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan Dinas sebagai suatu prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya ;
b. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai
bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung ;
c. Melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan
kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2016.
16
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Gambaran Umum
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
1.2.2. Sumber Daya Manusia
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II PROGRAM KERJA
2.1. Visi dan Misi Bupati Bandung
2.1.1. Visi Bupati Bandung
2.1.2. Misi Bupati Bandung
2.1.3 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung
2016-2025
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
2.2.1. Tujuan
2.2.2. Sasaran
2.3. Program dan Kegiatan
BAB III ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
3.1. Anggaran
3.2. Realisasi Belanja
17
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.1.1. Urusan SKPD
4.2. Sumber Dana Di Luar APBD Kabupaten Bandung
LAMPIRAN
18
BAB II
PROGRAM KERJA
2.1. VISI DAN MISI BUPATI BANDUNG
2.1.1. VISI BUPATI BANDUNG
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.
2.1.2. MISI BUPATI BANDUNG
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
Arah kebijakan :
1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar
Pelayanan Minimal;
2. Optimalisasi daya tamping pada sarana pendidikan agar sesuai dengan
Standa Pelayanan Minimal;
3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan
kapasitas yang memadai;
4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vikasional
sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;
5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A;
7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola
oleh masyarakat dan dunia usaha;
8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah
19
dasar;
9. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah
menengah;
10. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat skeolah menengah
pertama/sederajat;
11. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah
menengah kejuruan berbasis vokasional;
12. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat
berkebutuhan khusus;
13. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan
kependidikan;
14. Penyelenggaraan pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda pada setiap
jenjang pendidikan (dasar dan menengah);
15. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;
16. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;
17. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olehraga bagi kelompok
disabilitas;
18. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;
19. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas
pendidikan di setiap kecamatan;
20. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap
kecamatan;
21. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang
pembangunan;
22. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek
huruf;
23. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;
24. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat
membaca.
Misi 2 : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Arah kebijakan :
1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas,
20
puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan;
2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;
3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana
kesehatan;
4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;
5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di
setiap kecamatan;
6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang
terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten;
7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak
menular secara periodik;
8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk kriteria
prasejahtera;
10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di
fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;
13. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;
14. Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang PHBS;
15. Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan;
16. Penginisiasian desa siaga aktif.
21
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah
dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Arah kebijakan :
A. Sektor Transportasi dan Perhubungan
1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;
3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu
kemacetan lalu lintas;
4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;
5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul
transportasi;
6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;
7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala
mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;
8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan
layanan transportasi publik;
9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);
10. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.
B. Sektor Sumber Daya Air
1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;
3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;
4. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.
C. Sektor Permukiman
1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat
Berpenghasilan Rendah
D. Sektor Telekomunikasi dan Informatika
1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan;
2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap
publik.
22
E. Sektor Listrik dan Energi
Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya
peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
F. Sektor Tata Ruang
1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;
3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang
dalam lingkup pemerintah;
4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang
mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian
pemanfaatan ruang;
5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak
bencana;
6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;
7. Pembangunan polder dan kolam retensi;
8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase
Misi 4 :
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Arah kebijakan :
1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah
Kesejahteraan Sosial;
3. Peningkatan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Misi 5 :
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
Arah kebijakan :
A. Sektor Perdagangan dan Jasa
1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor
perdagangan, hotel dan restoran;
2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;
3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong
23
perkembangan iklim usaha perdagangan;
4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;
5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas
pengelolaan pasar rakyat;
6. Penataan dan pemberdayaan PKL;
7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang
diperdagangkan;
8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau
barang penting;
9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk
pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
produsen dengan pedagang pasar;
10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;
11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;
12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;
13. Pengembangan E-Commerce;
14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;
15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri;
16. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran
dalam wadah Bussiness Development Center.
B. Sektor Usaha Agrobisnis
1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra
pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian, peternakan
dan perikanan; serta
4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.
C. Sektor Pariwisata
1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten
Bandung;
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui
pengembangan ekowisata;
24
3. Peningkatan promosi pariwisata;
4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan
objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai
menuju kawasan objek wisata.
D. Sektor Koperasi dan UMKM
1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan klaster
UMKM;
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;
3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;
4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;
5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;
6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;
7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian,
perdagangan dan usaha kecil menengah;
8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi
pengolahan limbah dalam sektor industri;
9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia
usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah
lingkungan;
10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan
yang mampu bersaing di pasar internasional; ;
11. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM /
IKM;
12. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi
UMKM dan IKM;
13. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;
14. Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM;
15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;
16. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam
mengembangkan ciri khas / keunikan produk;
17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang
pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat;
25
18. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri
olahan berbasis masyarakat.
E. Sektor Investasi/ Penanaman Modal
1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi
Misi 6 :
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Arah kebijakan :
1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh
masyarakat;
2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur
sanitasi lingkungan;
4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi
lingkungan;
5. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
hidup;
6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki
kompetensi di bidang kehutanan;
7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;
8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;
9. Peningkatan penanganan lahan kritis;
10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam secara
intensif antara pemerintah dan masyarakat;
12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan
bukan umum;
14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
hidup;
26
15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.
Misi 7 :
Meningkatkan Kemandirian Desa
Arah kebijakan :
1. Pengembangan desa mandiri percontohan;
2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.
Misi 8 :
Meningkatkan reformasi birokrasi
Arah kebijakan :
1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
pemerintah;
2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;
3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah;
4. Penataan Kelembagaan;
5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM
pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur
kearsipan;
7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media
diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kominfo ;
8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;
9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan
Pemkab Bandung;
11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK);
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan
retribusi;
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan
pendapatan daerah;
27
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Mengoptimalkan kesesuai program yang direncanakan dengan yang
dianggarkan
Misi 9 :
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Arah kebijakan :
1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
2. Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam masyarakat;
3. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan
wilayah;
4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/
deteksi dini;
5. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi tentang
wawasan kebangsaan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;
7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat;
8. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
2.1.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 – 2021
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 –
2021 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan ;
2. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan ;
3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS ;
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah ;
5. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan ;
6. Reformasi birokrasi ;
7. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ;
8. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan ;
9. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan ;
10. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan ;
11. Pengendalian pencemaran lingkungan.
28
2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISDUKCASIP
Untuk dapat mewujudkan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten
Bandung sesuai dengan misi ke 8 (delapan) yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi
dan untuk mencapai tujuan pembangunan Meningkatkan Kinerja Aparatur dan
Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik, serta sasaran Meningkatkan Efisiensi
Pelayanan Administrasi Publik dan sejalan dengan strategi dan arah kebijakan
Pembangunan Kabupaten Bandung, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
merumuskan tujuan dan sasaran yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi
perencanaan pembangunan.
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan melalui
penyelenggaraan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi
prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka melaksanakan misi
untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.2.1. TUJUAN
Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan melalui upaya tertib administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, ramah
dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat;
3. Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan
informasi berbasis teknologi informasi;
4. Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel
aktif.
2.2.2. SASARAN
Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandungadalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan;
29
3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi;
6. Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi Data Kependudukan.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung menyusun strategi yang
mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor
peluang dan tantangan pada lingkungan eksternal, sebagai mana dijelaskan sebagai
berikut :
Kekuatan (Strengths) :
Faktor kekuatan yang dimiliki pada lingkungan internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :
1. Kuantitas SDM yang memadai dengan jumlah PNS 50 orang, Sukwan 150 orang ;
2. Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tupoksi yang jelas sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Dinas Administrasi
Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;
4. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga
memudahkan komunikasi, pendataan penduduk;
5. Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekuen;
6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja Dinas dan pola komunikasi yang cukup lancar
antara atasan dan bawahan.
7. Tertib Administrasi Kependudukan dengan SIAK Versi 5.7
Kelemahan (Weakness) :
Faktor kelemahan yang dimiliki pada lingkungan internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
1. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi;
30
2. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif
dan inovasi staf ;
3. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki.
Peluang (Opportunities) :
Faktor Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :
1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi
pelaksanaan tugas;
2. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan potensi;
3. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit
kerja lain;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tantangan (Threats) :
Faktor tantangan yang perlu dihadapi pada lingkungan eksternal Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
2. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait;
4. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan
yang berlaku di bidang Kependudukan;
5. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara real
time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2016 merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan potensi yang ada
dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran
31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tahun 2016,
merencanakan 5 (Lima) Program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang akan dilaksanakan.
A. Belanja Program dan Kegiatan yang harus ada di setiap SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat ;
b. Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja ;
e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor ;
f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor ;
h. Kegiatan penyedian peralatan dan perlengkapan kantor ;
i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ;
j. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman ;
l. Kegiatan Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
m. Kegiatan Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi
perkantoran ;
n. Kegiatan Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;
o. Kegiatan penunjang perayaan hari – hari bersejarah.
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ;
b. Pengadaan pakaian KORPRI ;
c. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
32
B. Belanja Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 berdasarkan program adalah
sebagai berikut :
a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu ;
b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,
Updating dan Pemeliharaan) ;
c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan ;
d. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan ;
e. Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat ;
f. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Masyarakat) ;
g. Pengembangan data base kependudukan ;
h. Penyusunan Kebijakan Kependudukan ;
i. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan ;
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
k. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan
KTP, KK dan Pelaksanaan penerapan e-KTP).
33
BAB III
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
3.1. ANGGARAN
Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya pada tahun anggaran
2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan anggaran yang berasal
dari APBD-P dan APBN-P. Pagu anggaran tersedia yang berasal dari APBD-P Kabupaten
Bandung untuk Tahun 2016 adalah Rp. 19.214.959.250,- . Sedangkan Pagu anggaran
tersedia yang berasal dari APBN-P untuk Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 2.118.557.000,-
3.2. REALISASI BELANJA
Rencana dan Realisasi Belanja Aparatur dan Belanja Publik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada Tahun 2016, dapat di lihat pada Tabel 3.1
berikut ini :
3.2.1. REALISASI BELANJA APBD-P
Tabel 3.1
RENCANA DAN REALISASI BELANJA APARATUR DAN BELANJA PUBLIK
BERDASARKAN DPA PERUBAHAN
TAHUN 2016
Pagu Anggaran Realisasi % Pagu Anggaran Realisasi %
1 Belanja Pegawai 5,412,358,800 4,750,986,792 87.78 401,547,000 379,773,000 94.58
5,412,358,800 4,750,986,792 87.78 13,802,600,450 12,935,918,952 93.72 JUMLAH
93.95
Belanja Modal 1,552,831,000 1,424,380,050 91.73
Belanja Barang dan
Jasa 11,848,222,450
2
3
11,131,765,902
Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp)No URAIAN
URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 (%) REALISASI 2015
Belanja 19,214,959,250 17,686,905,744 92.05 15,793,260,301
Belanja Operasi 17,045,491,250 15,664,980,944 91.90 12,560,006,121
- Belanja Pegawai-LRA 5,582,200,800 4,908,164,792 87.93 4,283,920,827
- Belanja Barang dan Jasa-LRA 11,463,290,450 10,756,816,152 93.84 8,276,085,294
Belanja Modal 2,169,468,000 2,021,924,800 93.20 3,233,254,180
- Belanja Modal Tanah 0 0 0 150,435,880
- Belanja modal Peralatan dan mesin 2,091,348,000 1,947,414,800 93.12 2,809,953,900
- Belanja modal Gedung dan bangunan 60,000,000 59,510,000 99.18 231,964,400
- Belanja Modal Jala, irigasi dan jaringan 15,000,000 15,000,000 100.00 40,900,000
- Belanja modal aset tetap lainnya 3,120,000 - -
SURPLUS/(DEFISIT (19,214,959,250) (17,686,905,744) 92.05 (15,793,260,301)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (19,214,959,250) (17,686,905,744) 92.05 (15,793,260,301)
34
Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi keuangan untuk belanja tidak
langsung adalah 87,78 % dengan realisasi kinerja sebesar 100% . Sedangkan realisasi
keuangan untuk belanja langsung adalah 93,72% dengan relisasi kinerja sebesar
93,86%.
3.2.2. REALISASI BELANJA APBN-P
Tabel 3.2
KINERJA KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran
Strategis
Narasi Anggaran Realisasi %
Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kependudukan
(SAK) Terpadu
- Penyusunan Laporan
Pengelolaan Kegiatan
Pembantuan
- Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
- Pengurus / Penyimpan
BMN
- Koordinasi dan
Konsultansi ke Provinsi
- Koordinasi dan
Konsultansi ke Jakarta
- Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- Pelayanan Dokumen
Kependudukan
- Pelaksanaan
Penerbitan Dokumen
Kependudukan
- Pengadaan Blanko dan
Formulir Pendaftaran
Penduduk
- Pengadaan Blanko dan
Formulir Pencatatan
Sipil
- Pengadaan Barang dan
Jasa
- Pengelolaan Sistem
Informasi Adminduk
Jumlah
2.230.157.000
2.019.556.305
90,56
35
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Tabel 4.34
REALISASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
APBD P KABUPATEN BANDUNG
NO URAIAN
JUMLAH DALAM
DPA PERUBAHAN
REALISASI
PERSE
NTASI
(%)
A BELANJA PROGRAM DAN
KEGIATAN YANG HARUS ADA
DI SETIAP SKPD
13.802.600.450 12.935.918.952 93,72
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.464.156.000 2.206.368.437 89,54
2 Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
934.987.250 627.978.400 67,16
3 Program Peningkatan Disiplin
Apatur
233.750.000 230.628.500 98,66
4 Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
ikhtiar realisasi kinerja SKPD
152.920.000 137.868.000 90,16
B. BELANJA PROGRAM DAN
KEGIATAN BERDASARKAN
URUSAN
10.016.787.200 9.733.075.615
-
97,17
5 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
10.016.787.200 9.733.075.615 97,17
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
970.098.000 894.296.900 92,19
Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(membangun, updating, dan
pemeliharaan)
195.762.500 191.793.000 97,97
36
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
844.256.000 842.704.600 99,82
Pengolahan dalam
Penyusunan laporan
Informasi Kependudukan
44.685.000 42.104.900 94,23
Penyediaan Informasi Yang
Dapat Diakses Oleh
Masyarakat
294.680.000
274.670.000 93,21
Peningkatan Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan
1.316.437.100 1.301.564.240 98,87
Pengembangan Data Base
Kependudukan
2.315.904.850 2.229.776.750 96,28
Penyusunan Kebijakan
Kependudukan
96.800.000 96.469.950 99,66
Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan
918.520.000 878.628.000 95,66
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan
125.050.000 124.775.000 99,78
Peningkatan Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan
(Pelayanan KTP, KK, dan
Pelaksanaan Penerapan KTP
Elektronik)
2.894.593.750 2.856.291.375 98,68
4.2. SUMBER DANA DI LUAR APBD KABUPATEN BANDUNG
Selain dari APBD Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
juga menerima sumber dana yang berasal dari APBN P untuk melaksanakan Program /
Kegiatan dengan sasaran strategis pengembangan sistem adnministrasi kependudukan
(SAK) terpadu.
Tabel 4.35
KINERJA KEUANGAN APBN P
TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran
Strategis
Narasi Anggaran Realisasi %
Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kependudukan
(SAK) Terpadu
- Penyusunan Laporan
Pengelolaan Kegiatan
Pembantuan
- Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
- Pengurus / Penyimpan
BMN
86.240.000
2.200.000
3.600.000
81.800.000
2.200.000
3.600.000
94,85
100,00
100,00
37
- Koordinasi dan
Konsultansi ke Provinsi
- Koordinasi dan
Konsultansi ke Jakarta
- Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- Pelayanan Dokumen
Kependudukan
- Pelaksanaan
Penerbitan Dokumen
Kependudukan
- Pengadaan Blanko dan
Formulir Pendaftaran
Penduduk
- Pengadaan Blanko dan
Formulir Pencatatan
Sipil
- Pengadaan Barang dan
Jasa
- Pengelolaan Sistem
Informasi Adminduk
2.080.000
20.480.000
18.770.000
473.560.000
77.800.000
332.883.000
1.186.674.000
13.370.000
12.500.000
890.000
15.660.000
18.770.000
332.800.000
26.050.000
332.882.592
1.186.673.713
5.730.000
12.500.000
42,79
76,46
100,00
70,28
33,48
100,00
100,00
42,86
100,00
Jumlah
2.230.157.000
2.019.556.305
90,56