laporan tahunan 2015 - pengadilan negeri banda...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN 2015 i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-Nya
sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2015 ini
dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi
Muhammad SAW beserta sahabatnya.
Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan
kegiatan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2015.
Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 525-1/SEK/KU.01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan
Tahunan 2015, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan Umum
Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).
Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Bab III berisi tentang
Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup Sumber Daya Manusia, Keadaan Perkara,
Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi
Informasi. Bab IV berisi tentang Pengawasan Internal dan Evaluasi. Terakhir Bab V berisi
Kesimpulan dan Rekomendasi.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini
dimasa yang akan datang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu
untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2015 ini. Besar
harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran informasi
mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
KETUA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEH
H. SULTHONI. S.H, M.H.NIP. 19601124 1985003 1001
LAPORAN TAHUNAN 2015 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR . ................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1B. Visi dan Misi . .......................................................................... 3C. Rencana Strategis .................................................................... 5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 7A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................... 9B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)............................................... 42
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ......................................... 66A. Sumber Daya Manusia ............................................................ 66
1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 662. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ................................... 693. Mutasi................................................................................ 704. Promosi ............................................................................. 715. Pensiun .............................................................................. 71
B. Keadaan Perkara....................................................................... 721. Rekapitulasi Perkara ........................................................ 722. Rasio Perkara Terhadap Majelis ..................................... 723. Putusan Yang Diajukan Banding ...................................... 734. Putusan Yang Diajukan Kasasi ........................................ 745. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) .......... 74
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................... 741. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 752. Pengadaan ......................................................................... 763. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.................................. 764. Penghapusan...................................................................... 77
D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 771. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnnya................................................................ 772. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung RI........................................................................... 783. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ................... 78
E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 791. Perangkat Keras (Hardware) ............................................ 792. Perangkat Lunak (Software).............................................. 80
F. Regulasi Tahun 2015 ............................................................... 81
BAB IV PENGAWASAN............................................................................. 84A. Internal .................................................................................... 84B. Evaluasi .................................................................................... 85
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................... 86A. Kesimpulan .............................................................................. 86B. Rekomendasi ............................................................................ 86
LAPORAN TAHUNAN 20151
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami pergantian
yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi 4
(empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang terdiri dari Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ke-4 peradilan
tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi.
Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan
globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-
undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah
diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat
peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman di
bawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada asasnya Kekuasaan Kehakiman
adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun dan
mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .
Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat
dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka
(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur
penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan
menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai suatu
perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan kepada
LAPORAN TAHUNAN 20152
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui kebijakan
peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili oleh Hakim.
Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan
bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah sekedar
mulut atau corong undang-undang;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di
dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah
diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang pada
intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Realisasi dari ketentuan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum (rechtsvinding)
atau menciptakan hukum (rechtsschepping);
Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota
Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan peradilan
yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas
hukum umum terutama asas keadilan;
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu
diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama
rasa keadilan pencari keadilan;
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan norma
konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;
5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;
Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada
pokoknya menyangkut, yaitu:
LAPORAN TAHUNAN 20153
1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi
Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara
Pengadilan dengan pemohon kasasi.
Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan
ke Mahkamah Agung.
2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;
3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;
4. Perkara illegal logging;
5. Perkara PHI;
6. Mediasi dan Arbitrase;
7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;
8. Tentang Sita Jaminan;
9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.
Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :
a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan
Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut
Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah, berkas
perkara dikirim ke Mahkamah Agung;
b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan
Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP tidak
mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan pemeriksaan,
akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim ke Mahkamah
Agung.
Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan
Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada
para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan
dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan
kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda Aceh
maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.
B. Visi dan Misi
Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh
suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke depan
dalam jangka panjang.
LAPORAN TAHUNAN 20154
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex Factie)
tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam melaksanakan
fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah digariskan.
Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2005:4) Visi Mahkamah Agung
adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif,
efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan
hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu
menjawab panggilan pelayanan publik.
Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi-misi Mahkamah Agung sebagai
berikut:
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak
lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati ;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi dan
misi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh mencoba menyusun dan
mengetengahkan visi dan misi sebagai pedoman pelaksaan tugas dan wewenang.
1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Meningkatkan kredibilitas, citra, wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana
supremasi kekuasaan kehakiman yang bebas, netral, dan terpercaya berlandaskan asas dan
nilai-nilai hukum dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan
hak asasi manusia sebagai pelayan hukum dan pengayom yang baik bagi pencari keadilan
dan segenap masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan dengan menjatuhkan putusan
berlandaskan hukum sehingga tercipta rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum
dalam masyarakat ;
2. Menciptakan peradilan sebagai pemegang kekuasan yudikatif yang tangguh, dihormati
dan dipercaya sehingga menjadi tumpuan pencari keadilan ;
LAPORAN TAHUNAN 20155
3. Mengedepankan dan mewujudkan peradilan merupakan pilar pelaksaan kekuasaan
kehakiman yang bebas, netral dan terlepas dari campur tangan siapapun dalam bentuk
apapun ;
4. Reformasi dan globalisasi menandai era keterbukaan, maka peradilan harus
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ;
5. Memberikan pelayan yang ramah, cepat dan biaya murah terhadap pencari keadilan
atau siapapun yang memerlukan jasa atau bantuan dari pengadilan secara efektif,
efisien, bermartabat dan bermanfaat ;
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pengadilan sebagai
pelayan yang baik dan berkualitas dan fasilitas kantor yang memadai untuk
memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat sehingga pengadilan tidak
berkesan angker dan menakutkan, melainkan dibutuhkan dan dicintai ;
C. Rencana Strategis (Renstra)
Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik pengadilan
perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas, fungsi dan
kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya guna.
Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1. Penanganan Perkara
a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti
korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;
b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;
c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya penambahan
hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di wilayah Aceh pada
Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan mempertahankan 5 (lima) hari sidang
dalam seminggu;
2. Pelaksanaan Kerja
a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil tindakan
terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan
karena melakukan perbuatan tercela;
LAPORAN TAHUNAN 20156
b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur
pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;
c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan
administratif dan teknis dari personil pengadilan;
3. Administrasi
a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data perkara,
personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat dan diperoleh;
b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan mengikuti
kursus dan pelatihan;
4. Keuangan
Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA,
dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Gedung/Bangunan
Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan plafon dan
pengecatan gedung.
6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor
a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan pengunjung
selama menunggu proses sidang.
b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,
dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.
LAPORAN TAHUNAN 20157
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Sesuai Bagan Struktur Organisasi diatas, nama yang menduduki Jabatan tersebut adalah
sebagai berikut :
Ketua : H. Sulthoni, S.H.,M.H.
Wakil Ketua : Syamsul Qamar, S.H.,M.H
Panitera / Sekretaris : Reflizailius, S.H.
Wakil Panitera : Drs. Effendi, S.H.
Wakil Sekretaris : Zulkarnain, S.H.
Panitera Muda Perdata : Sanusi, S.H.
Panitera Muda Pidana : Amiruddin,S.H.
Panitera Muda Tipikor : Samuin, S.H.
Panitera Muda PHI : Kurnia, S.H.
Panitera Muda Hukum : Muharirsyah, S.H.
Ka.Sub.Bag. Umum : Amirillah, S.H.
Ka.Sub.Bag Kepegawaian : Fauzan, S.H.
Ka.Sub.Bag Keuangan : Ridwan, S.H,.M.H.
Tugas utama pada Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tugas Kepaniteraan dan
Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan merangkap sebagai Sekretaris. Adapun
tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kepaniteraan
Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA R.I No. KMA/004/SK/II/1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas
LAPORAN TAHUNAN 20158
pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara
dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaklu.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan di bagi dalam 5 (lima) kepaniteraan muda yaitu :
1. Kepaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan
dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kepaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI.
5. Kepaniteraan Muda Tipikor, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.
Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku
kepala Sub Kepaniteraan, yang bertanggungjawab kepada atasan para Panitera Muda
dalam hal ini adalah Wakil Panitera yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap
tugas-tugas para Panitera Muda, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat
pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas
yang ada.
2. Kesekretariatan
Tugas Pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur yang ada dilngkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam hal ini
fungsi kesekretariatan dibagi dalam 3 (tiga) Sub yaitu :
1. Sub. Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian.
2. Sub. Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan Keuangan kecuali
mengenai pengelolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga.
3. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
perlengkapan dan Rumah Tangga dan Perpustakan.
LAPORAN TAHUNAN 20159
Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah
koordinasi seorang Wakil Sekretaris yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap
tugas-tugas para Kasubag, untuk dikondisikan kepada Sekretaris sehingga terdapat
pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas
yang ada.
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
1. Ketua
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat penetapan susunan majelis hakim 1 hari
2. - Membaca/mempelajari berkas perkara Pidana Biasa- Apabila ternyata berkas perkara yang diterima menjadi
wewenang PN lain maka buat penetapan pengembalianberkas perkara ke JPU
- Menetapkan Majelis Hakim
65 Menit/Perkara
3. Mempelajari berkas perkara Pidana Singkat dan menetapkanmajelis hakim
35 menit/Perkara
4. Menandatangani penetapan hakim untuk menyidangkanperkara Pidana Cepat
15 menit/Perkara
5. Mempelajari berkas perkara Perkara Pra Peradilan danmenandatangani penetapan hakim
30 menit/Perkara
6. Membaca/mempelajari berkas permohonan PeninjauanKembali dan menetapkan Hakim/Majelis Hakim
60 menit/Perkara
7 Membaca dan mempelajari berkas Perkara Perdata Gugatandan menetapkan Hakim/Majelis Hakim
65 menit/Perkara
8. Membaca dan mempelajari berkas perkara PerdataPermohonan dan menetapkan Hakim
60 menit/Perkara
9. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara danMendisposisi bisa dilaksanakan atau tidak
4 hari/Perkara
10. Menandatanganani usul kenaikan pangkat 15 menit
11. Menanda tanganani usul jabatan 15 menit
12. Menanda tanganani usul pensiun15 menit
13. - Menanda tangani izin cuti hakim dan pegawai- Menanda tangani permohonan izin cuti ketua untuk
dikirim ke Pengadilan Tinggi20 menit
14. Menandatangani surat balasan tindak lanjut urusankepegawaian 20 menit
LAPORAN TAHUNAN 201510
15. Menanda tangani surat usul karpeg, taspen, karis/karsu15 menit
16. Menanda tangani surat usulan CPNS/ Cakim15 menit
17. Menanda tangani SK kenaikan gaji berkala hakim danpegawai 15 menit
18. Memberikan disposisi atas surat-surat masuk, membaca,mempelajari dan memberikan perintah untuk tindak lanjut /tidak
15 menit
19. Melakukan rapat kerja bulanan 2 jam/ Bulan
20. Menetapkan Hakim Pengawas Bidang 3 jam
21. Mengevaluasi laporan hasil Pengawasan 3 jam
22. Menandatangani perpanjangan penahanan 20 menit
23. Menandatangani laporan pidana dan perdata untuk bulanan,triwulan, semester, dan tahunan 20 menit
24. Menandatangani DP3 wakil ketua, Hakim, dan Pegawai 20 menit
25. Membuat perencanaan dan program kerja tahunan 5 hari
2. Wakil Ketua
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Melakukan pengawasan internal 1 hari
2. Membantu ketua membuat program kerja 3 hari
3. Mewakili ketua bila berhalangan hadir Setiap harikerja
4. Mengkoordinir hakum pengawasan bidang Setiap harikerja
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasankepada Ketua setiap 3 Bulan 3 hari
6. Membuat dan menandatangani rekapitulasi absen setiap bulan1 hari
7 Menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara Tilang 15 menit/Perkara
8. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara PidanaTipiring
15 menit/Perkara
9. Memberikan disposisi atas surat-surat masuk, membaca,mempelajari dan memberikan perintah untuk tindak lanjut /tidak
15 menit
LAPORAN TAHUNAN 201511
3. Panitera/Sekretaris
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. - Mengirim penetapan tentang pengembalian berkas perkara
Pidana Biasa ke JPU- Menunjuk Panitera Pengganti jika majelis sudah
ditetapkan
30 menit/Perkara
2. Menandatangani Penunjukan Panitera/PP perkara pidana cepat 15 menit/Perkara
3. Menandatangani Penunjukan Panitera/PP perkara praperadilan
10 menit/Perkara
4. - Memeriksa dan meneliti kelengkapan banding- Menanda tangani akta permintaan banding, atau akta
terlambat menyatakan banding atau surat keterangandalam hal terpidana tidak menghadap langsung besertaalasannya
- Menanda tangani surat pemberitahuan permintaan banding
30 menit/Perkara
5. Meneliti Bendel A dan Bendel B yang sudah dijahit rapi- Tanda tangan surat pengantar- Mengirimkan berkas banding ke PT lewat bagian umum
60 menit/Perkara
6. - Memeriksa dan meneliti kelengkapan kasasi- Menanda tangani akta permintaan kasasi yang diketahui
oleh KPN , atau surat keterangan dalam hal terdakwa tidakmenghadap langsung beserta alasannya
- Menandatangani surat pemberitahuan permintaan kasasi
30 menit/Perkara
7. - Memeriksa dan meneliti kelengkapan PK- Menanda tangani tanda terima permohonan PK, yang
diajukan secara tertulis termasuk surat-surat/berkas- Menanda tangani bersama Pemohon Akta Permohonan PK- Menanda tangani surat keterangan terhadap permohonan
PK yang diajukan oleh Terpidana yang ditahan diluarwilayah hukum PN ybs (tidak menghadap langsung)
- Menanda tangani catatan alasan permohonan PK bagiTerpidana yang buta huruf atau kurang memahami hokum
- Menanda tangani surat pemberitahuan permohonan PKkepada Kejaksaan (Jaksa)
2 jam/Perkara
8. Menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara perdata gugatan /perkara perdata permohonan
15 menit/Perkara
9. Melaksanakan tugas sebagai KPASetiap hari
10. Menandatangani atau Memberi paraf surat usul karpeg,taspen, karis/karsu
15 menit/Perkara
11. Menanda tangani atau memberi paraf laporan Rekapitulasiabsensi
15 menit/Perkara
LAPORAN TAHUNAN 201512
12. Menanda tangani atau memberi paraf surat usulan CPNS/Cakim beserta persyaratan
15 menit/Perkara
13. Memberikan penjabaran atas disposisi ketua/wakil ketuadengan memberikan arahan/petunjuk untuk proses suratselanjutnya
15 menit/Perkara
4. Wakil Panitera
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Memberi paraf tanda terima berkas perkara pidana biasa dan
menyerahkan berkas kepada kpn20 menit/Perkara
2. Meneliti kembali berkas perkara pra peradilan dan memberiparaf sebagai tanda berkas sudah lengkap dan menyerahkanberkas kepada KPN/ WKPN
30 menit/Perkara
3. Memeriksa dan meneliti kelengkapan Banding perkara pidana,serta memberi paraf sebagai tanda berkas sudah lengkap danmeneruskan ke Pansek
30 menit/Perkara
4. Memeriksa dan meneliti kelengkapan Kasasi perkara pidana,serta memberi paraf sebagai tanda berkas sudah lengkap danmeneruskan ke Pansek
30 menit/Perkara
5. Memeriksa dan meneliti kelengkapan PK perkara perdata,serta memberi paraf sebagai tanda berkas sudah lengkap danmeneruskan permohonan PK ke Pansek
30 menit/Perkara
6. Meneliti kembali kelengkapan/syarat permohonan grasi danmemberi paraf sebagai tanda berkas sudah lengkap danmenyerahkan berkas perkara kepada Pansek
30 menit/Perkara
7. Memeriksa kembali kelengkapan permohonan bandingperkara perdata dan memberi paraf, tanda berkas bandingsudah lengkap dan menyerahkan berkas tersebut kepadaPanitera/Sekretaris
30 menit/Perkara
5. Wakil Sekretaris
No No. KegiatanWaktu
Penyelesaian1 Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA10 hari
2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan danrencana anggaran tahun berjalan 10 hari
3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum,Keuanagan, dan Kepegawaian setiap hari. Setiap hari
LAPORAN TAHUNAN 201513
4. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yangdibuat oleh sub bagian umum, Keuangan, dan Kepegawaian 1 hari
5. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporanseluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melaluiPanitera/Sekretaris
3 hari
6. Panitera Muda Perdata
a. 1. Proses Penyelesaian Perkara Perdata
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Pendaftaran Gugatan dan Permohonan, diterima oleh meja
pertama dan dibayar langsung oleh Penggugat/Pemohon keBank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan slipsetoran yang telah ditulis nomor rekening Pengadilan negeriBanda Aceh.
1 hari kerja
2. Registrasi perkara perdata Gugatan/permohonan diselesaikanpada hari itu juga setelah diserahkan bukti setoran danselanjtnya dibuatkan SKUM (surat kuasa untuk membayar).
3. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan negeriBanda Aceh melalui Panitera untuk ditetapkan MajelisHakim/Hakim.
4. Ketua pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan majelisHakim/Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Setelah berkas diterima oleh Majelis Hakim/Hakim,ditetapkan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim.
6. Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu7 (tujuh) hari kerja, kecuali untuk pangggilan delegasidisesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yangakan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luarnegeri paling lama 3 (tiga) bulan/disesuaikan denganketentuan Departemen luar negeri.
7 – 14 harikerja
7. Sebelum putusan diucapkan atas permintaan PaniteraPengganti kasir wajib segera memberikan perincian biayaperkara kepada Panitera Pengganti dimaksud.
1 hari kerja8. Petugas Register mencatat perkembangan persidangan
tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itupada hari itu juga setelah menerima laporan dari Paniterapengganti.
9. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanMinutasi dan pemberkasan perkara paling lama 14 hari kejasetelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusanakhir) diucapkan.
14 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201514
a.2. Proses Banding
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14
hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusandiberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
14 hari kerja
2. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbandingsetelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu MemoriBanding.
2 hari kerja
3. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan olehPanitera pengganti kepada Panitera Muda Perdata setelahpermohonan banding diajukan. 14 hari kerja
4. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas(inzage).
5. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Acehsejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menungguMemori Banding/kecuali ada pemberitahuan delegasi yangbelum kembali).
30 hari kerja
6. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon danberkas tersebut telah dikirim dan belum diputus olehPengadilan Tinggi Banda Aceh, harus diberitahukan kepadaPengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga.
2 hari kerja
7. Apabila ada Memori Banding yang diterima oleh PengadilanNegeri Banda Aceh setelah berkas dikirim maka PengadilanNegeri Banda Aceh mengirimkan Memori Banding dan atauKontra Memori banding tersebut dengan disertai relaaspemberitahuannya dalam waktu 3 hari.
3 hari kerja
8. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai soft copy maka berkasdinyatakan tidak lengkap. 1 hari kerja
9. Dalam setiap putusan Banding yang diterima dari pengadilanTinggi Banda Aceh harus disertai soft copy.
10. Pemberitahuan putusan Banding dari Pengadilan TinggiBanda Aceh diberitahukan kepada para pihak dalam waktupaling lama 2 hari setelah putusan di terima.
2 hari kerja
a.3. Proses Kasasi
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Pernyataan Kasasi dapat diajukan setelah putusan Banding
diberitahukan kepada para pihak yang telah hadir.
14 hari kerja2. Pemohon kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan .
LAPORAN TAHUNAN 201515
3. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasisetelah pernyataan kasasi diterima.
2 hari kerja4. Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi,
setelah Memori Kasasi diterima.
5. Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasisetelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi.
14 hari kerja
6. Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahakamah Agungsetelah pernyataan Kasasi diterima (kecuali harus menunggurelaas pemberitahuan delegasi yang belum kembali).
30 hari kerja
7. Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai Soft Copy maka berkasdinyatakan tidak lengkap.
2 hari kerja8. Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari MahkamahAgung harus disertai Soft Copy.
9. Pemberitahuan putusan kasasi diberitahukan kepada parapihak setelah putusan diterima.
a.4. Proses Peninjauan Kembali
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register
Peninjauan Kembali 1 hari kerja
2. Menerima Pernyataan Peninjauan Kembali setelah putusankasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukanbukti baru (novum) dengan disumpah oleh Ketua PengadilanNegeri Banda Aceh atas ditemukannya bukti baru (novum)tersebut, disertai dengan alasan Peninjauan Kembali.
180 hari kerja
3. Pemberitahuan pernyataan Peninjauan kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali setelah permohonanPeninjauan Kembali diterima. 2 hari kerja
4. Menerima Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapatdiserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelahTermohon PK menerima alasan PK.
30 hari kerja
5. Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai Soft Copy maka berkasdinyatakan tidak lengkap.
2 hari kerja6. Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai Soft Copy maka berkasdinyatakan tidak lengkap.
7. Pemberitahuan putusan kasasi diberitahukan kepada parapihak setelah putusan diterima.
LAPORAN TAHUNAN 201516
a.5. Proses Sita Jaminan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinanPenetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim.
1 hari kerja2. Kepaniteraan Perdata mempersiapan penunjukan Jurusita padahari itu juga setelah Pemohon menyetor biayanya di Bankyang telah ditunjuk, selanjutnya mencatatnya ke dalam BukuRegister Penyitaan.
3. Jurusita melaksanakan Sita jaminan setelah menerima berkassita jaminan dari Panitera Muda Perdata. 3 hari kerja
4. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada PaniteraMuda Perdata setelah pelaksanaan sita jaminan. 1 hari kerja
a.6. Proses Delegasi
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menerima Permintaan bantuan Panggilan/pemberiitahuan ke
Pengadilan Negeri lain/Delegasi. 1 hari kerja
2. Menjalankan permintaan bantuan tersebut. 3 hari kerja
3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeripemohon tersebut, diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. 1 hari kerja
a.7. Proses Eksekusi Riil
No KegiatanWaktu
Penyeleaian1. Menerima Surat masuk permohonan Eksekusi Disposisi Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera / Sekretaris. 1 hari kerja
2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas danmenghitung biaya eksekusi, setelah biaya disetor ke Bankyang telah ditunjuk, dan dicatat dalam buku Register danJurnal.
1 hari kerja3. Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas Aanmaningkepada Ketua Pengadilan Negeri utk ditetapkan hari dantanggal dilakukan Aanmaning.
4. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilanAanmaning.
5. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon sebelumhari dan tanggal Aanmaning yang telah ditetapkan. 3 hari kerja
6. Setelah lewat jangka waktu yang diberikan pada waktudilakukan Aanmaning, Panmud Perdata mempersiapkan 1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201517
Penetapan Sita Eksekusi (apabila belum ada sita jaminan)untuk ditandatangani KPN.
7. Penunjukan jurusita utk melaksanakan pemberitahuan SitaEksekusi, dan Jurusita melaksanakan sita Eksekusi setelahmenerima berkas sita eksekusi dari Panmud Perdata. 3 hari kerja
8. Jurusita menyerahkan berkas sita Eksekusi kepada PanmudPerdata setelah pelaksanaan Sita Eksekusi.
3 hari kerja9. Setelah lewat tenggang waktu 14 hari sejak dilaksanakan sita
eksekusi Panmud mempersiapkan Penetapan eksekusi(Penyerahan / Pengosongan) untuk ditandatangani KPN.
10. Panitera menunjuk Jurusita untuk melaksanakanpemberitahuan Eksekusi (Penyerahan / Pengosongan).
11. Jurusita melaksanakan Eksekusi (penyerahan / pengosongan) 3 hari kerja
12 Jurusita menyerahkan berkas eksekusi (penyerahan /Pengosongan) setelah pelaksanaan eksekusi. 1 hari kerja
a.8. Eksekusi Lelang
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Panitera Muda Perdata membuat surat yang ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri, meminta taksiran harga kepadaKepala Dinas PU (untuk pelelangan tanah dan bangunan).
1 hari kerja
2. Setelah ada taksiran harga dari dinas PU kelengkapan berkasdikirim ke kantor Lelang.
2 hari kerja
b.1. Laporan-laporan
No KegiatanJadwal
WaktuPenyelesaian
1. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporanbulanan kepada Panitera Muda Hukum.
Dibuat setiapakhir bulan.
2 hari kerja
2. Laporan Bulanan kegiatan Hakim untukdisampaikan kepada Ketua Pengadilan
Dibuat setiaptiga bulan
3. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporanSemesteran kepada Panitera Muda Hukum.
Dibuat setiapenam bulan
4. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporanTahunan kepada Panitera Muda Hukum.
Dibuat setiaptahun
LAPORAN TAHUNAN 201518
b.2 Laporan Keuangan Perdata
No KegiatanJadwal Waktu
Penyeleaian1. Kasir Keuangan perkara perdata membuat
laporan tentang keadaan perkara perdata.
SetiapAkhir Bulan
1 hari kerja
2. Kasir Kuangan perkara perdata menyerahkankepada Panitera Muda Perdata dan wakilpanitera untuk diparaf kemudian ditandatanganioleh Panitera
3. Setelah itu laporan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri untuk diketahui danditandatangani.
4. Kasir Keuangan mengirim laporan tersebutmelalui SMS lewat handpone yang ditujukankepada Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI.
5. Kasir membuat surat pengantar laporan danselanjutnya diserahkan kepada Sub bagianumum untuk dikirim ke Dirjen BadilumMahkamah Agung RI.
7. Panitera Muda Pidana
a.1 Proses penyelesaian Perkara Pidana.
No KegiatanWaktu
Penyelesaian
Perkara Biasa, Singkat, dan Tilang
1.
2.
3.
4.
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara danbarang bukti beserta soft copy dakwaan dari JPU atau petugaskejaksaan yang bestatus PNS yang mendapat tugas resmiuntuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panmud Pidana apabilatidak lengkap maka pada hari itu juga di kembalikan kepadapetugas dari kejaksaan tersebut.
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti sertapemeriksaan kelengkapan berkas dan dicatat dalam BukuRegister Induk Perkara Pidana.
Kepaniteraan pidana membuat penetapan penunjukan MajelisHakim serta Panitera Pengganti dan kemudian diserahkankepada Panitera.
Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis yang menanganiperkara tersebut dan menyerahkan kembali pada Panitera
LAPORAN TAHUNAN 201519
5.
6.
7.
untuk menunjuk Panitera Penggantinya.
Setelah dicatat Kepaniteraan pidana selanjutnya menyerahkanberkas tersebut kepada Ketua Majelis Hakim yang menanganiperkara tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke CTS.
Ketua Majelis menerima perkara tersebut dan dicatat didalambuku agenda hakim dan setelah dibaca kemudian ditetapkanhari sidang (paling lama 7 hari kerja) dan selanjutnya perkaratersebut diserahkan kepada Panitera Penggantinya
Panitera Pengganti membuat penetapan hari sidang danpenetapan penahanan hakim (apabila ditahan) dan memintanomor register penahanan di Kepaniteraan Pidana sertamenyerahkan ke bagian umum untuk dikirim kepada JPU danLembaga Pemasyarakatan Banda Aceh
2 hari kerja
8. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,pemeriksaan saksi dan barang bukti, pemeriksaan terdakwa,tuntutan, pembelaan, replik dan putusan, kecuali dalamperkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh orang),sedangkan untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuansebagaimana diatur dalam undang – undang yangbersangkutan, termasuk praperadilan
90 hari kerja
9. Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggalpenundaan sidang dan alasannya 1 hari kerja
10. Majelis Hakim harus siap dengan putusan yang akandibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggaldan amar putusan yang telah ditandatangani majelis hakimkepada kepaniteraan pidana
1 hari kerja
11. Panmud pidana bertanggung jawab atas pencatatanperkembangan persidangan tersebut ke dalam buku registeryang diperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dariPanitera pengganti pada hari itu juga
1 hari kerja
12. Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkanpetikan dan putusan yang dimaksud kepada Panmud Pidanapada hari itu juga atau paling lama hari berikutnya
1 hari kerja
13. Panmud pidana menyampaikan petikan putusan kepadaTerdakwa, Kepala Rutan serta penyidik setelah petikanputusan tersebut diterima dari panitera pengganti paling lamakeesokan harinya, disertai dengan surat pengantar dan tandaterima
1 hari kerja
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikanminutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan
7 hari kerja
15. Putusan sela yang bukan putusan akhir diucapkan 14 hari kerja
16. Untuk putusan verstek perkara tilang uang denda besertabarang buktinya diserahkan kepada Kejaksaan
1 hari kerja
17. Terdakwa dalam perkara tilang, terdakwa dapat mengajukanperlawanan terhadap putusan verstek setelah menerimapemberitahuan kecuali penjatuhan hukuman perampasan
7 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201520
kemerdekaan
18. Panmud pidana menyediakan dan mengisi buku bantu perkaraverset/perlawanan dan buku bantu banding perkara tilang
1 hari kerja
19. Dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat, jika KetuaPengadilan menetapkan perkara yang bersangkutan tidaklayak disidangkan sebagai perkara singkat, makadikembalikan kepada Penuntut Umum
1 hari kerja
Penerimaan Banding1. Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
atau setelah putusan diberitahukan kepada tedakwa yang tidakhadir
7 hari kerja
2. Jika banding dicabut, maka laporan pemberitahuanpencabutan banding diberitahukan ke Pengadilan Tinggisetelah berakhirnya tenggang waktu menyatakan banding
1 hari kerja
3. Selama 7 hari masa pikir–pikir boleh dicabut dan dimasukkankembali
1 hari kerja
4. Laporan banding ke Pengadilan Tinggi harus disampaikansegera permintaan banding diajukan atau paling lama padahari kerja berikutnya melalui fax/email dan dikirim melaluipos
1 hari kerja
5. Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding setelahpernyataan banding diterima
2 hari kerja
6. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepadaPanmud Pidana setelah permohonan banding diajukan
7 hari kerja
7. Pemberitahuan memori dan kontra memori kepada PenuntutUmum atau terdakwa
2 hari kerja
8. Pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding 2 hari kerja
9. Pemberkasan untuk segera di kirim ke Pengadilan Tinggi 3 hari kerja
10. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memoribanding) terhadap perkara yang terdakwa ditahan maupunyang tidak ditahan.
14 hari kerja
11. Pengiriman berkas untuk yang terdakwa ditahan, dalam setiapputusan harus dilampirkan soft copy masing–masing putusan,apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap
14 hari kerja
12. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohonsebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi dan terbandingpengiriman pencabutan secara manual dan melalui fax setelahpernyataan pencabutan ditandatangani
1 hari kerja
13.Pemberitahuan putusan banding disampaikan setelah berkasditerima di Kepaniteraan Pidana
2 hari kerja
Penerimaan Kasasi1. Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atausetelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas/ lepasoleh Pengadilan Negeri
14 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201521
2.Laporan kasasi ke Mahkamah Agung harus disampaikan saatpermintaan kasasi diajukan, pengiriman secara manual palinglambat pada hari kerja berikutnya, (fax setelah pernyataankasasi ditandatangani), nomor fax disesuaikan menurut jenisperkara (umum/khusus)
1 hari kerja
3.Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasisejak dinyatakan kasasi
2 hari kerja
4.Minutasi perkara kasasi yang putus bebas di tingkatPengadilan Negeri dan penyerahannya salinan putusannyasetelah permohonan kasasi diterima
7 hari kerja
5.Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinyasetelah permohonan kasasi diajukan
14 hari kerja
6.Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasisetelah memori diterima
2 hari kerja
7.Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasisetelah termohon kasasi menerima memori kasasi
14 hari kerja
8.Pemberkasan berkas kasasi
7 hari kerja
9.Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejakpernyataan kasasi diterima, dan setiap putusan harusdilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka dinyatakanberkas tidak lengkap
30 hari kerja
10.Apabila pernyataan kasasi dan penyampaian memori kasasidiluar tenggang waktu yang ditentukan (Ps. 45a), maka KetuaPengadilan keesokan harinya membuat suratpernyataan/keterangan tentang pernyataan kasasi danpenyampaian memori kasasi disampaikan diluar waktu
1 hari kerja
11.Pemberitahuan kepada Mahkamah Agung dan para pihaktentang pernyataan kasasi atau penyampaian memori kasasi diluar tenggang waktu paling lama keesokan harinya
1 hari kerja
12.Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu 14 hari,tidak dapat diterima dengan dibuatkan Akta terlambatmengajukan permohonan kasasi, oleh Panitera dan diketahuioleh Ketua Pengadilan Negeri
1 hari kerja
13.Dalam hal permohonan kasasi tidak menyerahkan memorikasasi, Panitera harus membuat keterangan bahwa pemohonkasasi tidak mengajukan memori kasasi
1 hari kerja
14.Apabila permohon kasasi tidak menyerahkan dan atauterlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidakdikirim ke Mahkamah Agung. Untuk itu Ketua PengadilanNegeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikankepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No. 7
1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201522
tahun 2005)
Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembai (PK)1. Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali
(Pasal 264 ayat 3 KUHAP) dan permintaan PeninjaunKembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan olehterpidana sendiri atau ahli warisnya, permintaan PeninjauanKembali yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya terpidanatanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapatditerima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan keMahkamah Agung (Surat Edaran No. 01 tahun 2012), sertatidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaanputusan (Pasal 268 ayat 1 KUHAP)
Tidakdibatasi
jangka waktu
2.Panmud Pidana menyerahkan permohonan PK kepada KetuaPengadilan dan Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim
1 hari kerja
3.Panmud Pidana meneruskan permohonan PK kepada MajelisHakim yang ditunjuk pada hari kerja atau paling lama padahari kerja berikutnya
1 hari kerja
4.Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan PK memenuhipersyaratan
14 hari kerja
5.Berita Acara sidang sudah harus ditandatangani oleh semuapihak paling lama sebelum dibuka sidang berikutnya
1 hari kerja
6.Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan danberita acara pendapat kepada Panmud Pidana
2 hari kerja
7.Panmud Pidana sudah harus mengirimkan berkas tersebut keMahkamah Agung sejak diserahkan oleh Panitera Pengganti
1 hari kerja
8.Berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali dikirim keMahkamah Agung
30 hari
Catatan :
Secara Kasuistis dalam perkara-perkara tertentu tenggang waktu tersebut dapat
disimpangi karena tingkat kesulitannya akan tetapi tetap harus diputus dan
diselesaikan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 5 (lima) bulan sejak
perkara diterima di Pengadilan Negeri.
Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan majelis hakim memutus perkaranya 7
(tujuh) hari sebelum penahanan berakhir.
LAPORAN TAHUNAN 201523
b.1 Laporan-laporan
No KegiatanJadwal Waktu
Penyelesaian1. Laporan bulanan keadaan perkara Pidana
untuk diserahkan kepada Panitera MudaHukum
Dibuat setiap
akhir bulan 1 hari kerja
2. Laporan Bulanan kegiatan Hakim untuk
disampaikan kepada Ketua Pengadilan
Dibuat setiap
akhir bulan 1 hari kerja
8. Panitera Muda Hukum
a.1 Laporan Keadaan Perkara
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1.
2.
3.
4.
5.
Mengkoordinir tugas-tugas dibahagian Kepaniteraan bagianhukum.
Mengonsep laporan pidana dan perdata yang terdiri dariLaporan Bulanan, Laporan 4 Bulanan, Laporan 6 Bulanan.Laporan Tahunan, dan Statistik.
Membantu petugas informasi dalam melayani permohonaninformasi.
Penanggungjawab serta bertanggungjawab kepada PPID.
Panitera muda hukum apabila menemukan permasalahandengan laporan-laporan tersebut selanjutnya diserahkankepada Panitera/Wakil Panitera.
1 hari kerja
a.2. Laporan Keadaan Perkara Tingkat Banding
No Kegiatan JadwalWaktu
Penyelesaian1. Laporan bulanan keadaan perkara
perdata dan pidana bandingDilaporkan kepadaPanitera dan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
2. Laporan 4 bulanan perkara perdata danperkara pidana banding
Dilaporkan kepadaPanitera dan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
3. Laporan 6 bulanan perkara perdata danperkara pidana banding
Dilaporkan kepadaPanitera dan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201524
4. Laporan tahunan tentang kegiatanhakim dalam menganani perkaraperdata maupun perkara pidana banding
Dilaporkan kepadaPanitera dan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
5. Laporan statistis perkara perdatabanding maupun perkara pidanabanding setiap bulan
Disampaikankepada Paniteradan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
6. Laporan Keuangan Perkara Perdata Disampaikankepada Paniteradan KetuaPengadilan Negeri
1 hari kerja
a.3. Pengarsipan
No KegiatanWaktu
Penyeleaian1. Berkas perkara yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan
perdata maupun Kepaniteraan pidana yang diserahkan kepadaKepaniteraan Muda Hukum segera disimpan dibagiankearsipan
1 hari kerja
2. Menata berkas perkara pidana in-aktif berdasarkan jenistindak pidana yang dilakukan 1 hari kerja
3. Menata berkas perkara perdata in-aktif berdasarkan jenistindak pidana yang diperkarakan 1 hari kerja
4. Menyusun jenis perkara perdata maupun perkara pidanaberdasarkan tahun 1 hari kerja
a. 4. Proses Pengaduan
Proses penanganan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah tertuang
dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal
04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Dilingkungan
Lembaga Peradilan.
9. Sub Bagian Umum
a.1. Administrasi Tata Persuratan
1. Surat Masuk
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Penerimaan Surat
1 hari kerja2. Membuka surat ( kecuali surat rahasia )
LAPORAN TAHUNAN 201525
3. Mencatat surat di dalam agenda surat masuk dan melampirkanlembar disposisi
4. Mengajukan surat kepada Ketua untuk mendapatkan disposisi,selanjutnya didisposisi kepada Panitera/Sekretaris
5. Surat yang sudah didisposisi Panitera/Sekretarisdidistribusikan ke Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris
6. Surat yang sudah didisposisikan oleh Wakil Panitera danWakil Sekretaris dikembalikan ke bagian umumdidistribusikan disertai kartu kendali dan ekspedisi ke bagianmasing-masing
2. Surat Keluar
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Surat yang akan dikirim dibukukan ke dalam agenda surat
keluar untuk dibubuhkan nomor surat keluar
1 hari kerja2. Selanjutnya surat tersebut dicatat di dalam buku ekspedisi
surat keluar
3. Mengantar langsung surat ke alamat yang dituju (dalam kota)dan via kantor pos (luar kota)
a.2 Penatausahaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1. Barang Persediaan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mendata dan mengajukan nota permintaan belanja kepada
Wakil Sekretaris selanjutnya persetujuan kepadaPanitera/Sekretaris
1 hari kerja
2. Operator/petugas pengelola barang persediaan mencatat ATKkantor/barang habis pakai di dalam buku persediaan barangmasuk manual, selanjutnya menginput data ke aplikasipersediaan
1 hari kerja
3. Pengelola barang persediaan mendistrtibusikan kepadamasing-masing bagian sesuai kebutuhan selanjutnya dicatatdalam buku manual barang keluar serta keaplikasi persediaan
1 hari kerja
4. Melakukan opname fisik barang persediaan tiap semester dantahunan, selanjutnya pengiriman ke SIMAK BMN tingkatSatuan Kerja tiap semester berjalan dan tahunan
1 hari kerja
5. Membuat laporan barang persediaan tingkat Satuan Kerja tiapsemester dan tahunan 1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201526
2. Barang Inventaris
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menerima berita acara serah terima barang beserta
kelengkapannya 1 hari kerja
2. Menginput data SIMAK BMN tingkat Satuan Kerja untuksetiap semester dan tahunan 1 hari kerja
3. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPAtingkat Satuan Kerja tiap semester dan tahunan 1 hari kerja
4. Melakukan pengiriman kepada SIMAK BMN tingkatKORWIL
1 hari kerja
5. Operator SIMAK BMN tingkat KORWIL melakukanpenerimaan ADK BMN dari 17 Satuan Kerja, selanjutnyarekonsiliasi internal kepada operator SAKPA tingkatKORWIL setiap semesteran dan tahunan
1 hari kerja
6. Melakukan rekonsiliasi eksternal kepada DJKN setiapsemesteran dan tahunan 1 hari kerja
3. Penghapusan Barang Milik Negara
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengajukan usul panitia penghapusan barang kepada
Pimpinan untuk di SK kan1 hari kerja
2. Kemudian Panitia mengumpulkan dokumen barang yang akan
dihapus 1 hari kerja
3. Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang
yang akan dihapus1 hari kerja
4. Panitia mengirim berkas penghapusan kepada KPKNL untuk
mendapatkan rekomendasi usul Penghapusan Barang1 hari kerja
5. Panitia mengirim berkas penghapusan kepada Kepala Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI1 hari kerja
6. Setelah ada persetujuan penghapusan barang dari Kepala
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,
selanjutnya diteruskan kepada DJKN/KPKNL untuk disusun
jadwal penghapusan barang
1 hari kerja
7. Untuk berkas penghapusan kendaraan bermotor dilengkapi
rekomendasi dari DAN LAIN-LAINAJ1 hari kerja
8. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan
dengan risalah lelang1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201527
9. Menginput berita acara penghapusan pada aplikasi SIMAK
BMN, selanjutnya pengiriman data ke SIMAK BMN tingkat
KORWIL
1 hari kerja
a.3 Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Pedoman yang Berlaku
a.4 Keamanan Dan Kebersihan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat daftar pembagian tugas satpam setiap bulan 1 hari kerja
2. Mengontrol tugas keamanan kantor setiap hari 1 hari kerja
3. Membuat daftar pembagian tugas kebersihan untuk seluruh
tenaga honorer per triwulan1 hari kerja
4. Mengontrol kebersihan lingkungan kantor setiap hari 1 hari kerja
a.5. Laporan-Laporan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat Laporan Bulanan Persediaan Barang dari Aplikasi
Persedian Barang (akhir Bulan)1 hari kerja
2. Membuat Laporan Semester SIMAK BMN 1 hari kerja
10. Sub Bagian Keuangan
a.1 Perencanaan Anggaran
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat usulan anggaran Rencana Kerja Anggaran
Kementrian Lembaga (RKA-KL) 3 hari kerja
2. Penyusunan Rencana kerja anggaran Kementrian Negera
/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara3 hari kerja
3. Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana Anggaran Ke
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh1 hari kerja
4. Menyusun kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu
Definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan
rencana anggaran dan pendapatan belanja Negera (RAPBN)
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR
3 hari kerja
5. Penyusunan data pendukung RKA-KL 2 Bulan kerja
LAPORAN TAHUNAN 201528
6. Pengiriman dan pengecekkan data pendukung ke Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh3 hari kerja
7. Penandatanganan Dipa 1 hari kerja
8. Penerimaan DIPA 1 hari kerja
Catatan : dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir tahun
a.2 Perencanaan Anggaran
1. Gaji
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Daftar gaji dan data dukung lainnya dicetak dan
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris
2 hari kerja
2. Daftar gaji yang telah ditandatangani Panitera/Sekretaris
selanjutnya Wakil Sekretaris menerbitkan surat perintah
pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan
3. Ka Sub Bagian Keuangan memeriksa dan menguji SPP dari
Wakil Sekretaris guna diterbitkan surat membayar (SPM)
4. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan Staff operator
untuk memproses dan mencetak SPM
5. Ka Sub Bagian Keuangan memeriksa meneliti dan
menandatangani SPM
6. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan staff pengantar
SPM untuk diantarkan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negera (KPPN)
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)7 hari kerja
8. Bendahara pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP)
untuk kelengkapan transfer gaji ke rekening masing-masing
pegawai dan mengantarkannya ke Bank1 hari kerja
9. Keuangan menatausahakan bukti-bukti penerimaan gaji
Catatan : Dibuat setiap awal bulan
2. Uang Makan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Daftar uang makan dan data dukung lainnya dicetak dan
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris, sesuai daftar hadirpegawai yang ada
2 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201529
2. Daftar uang makan yang telah ditandatangani Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris menerbitkan SPP, dandisampaikan kepada Bagian Keuangan
3. Ka Sub Keuangan memeriksa dan menguji SPP dari WakilSekretaris guna diterbitkan SPM
4. Ka Sub Keuangan perintahkan staff Operator untukmemproses dan mencetak SPM
5. Ka Sub Keuangan memeriksa, meneliti dan menandatanganiSPM
6. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan staff pengantarSPM untuk mengantar SPM ke kantor PelayananPerbendaharaan Negera (KPPN)
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)7 hari kerja
8. Petugas staf menatausahakan bukti-bukti penerimaan UangMakan 1 hari kerja
Catatan : Dibuat setiap awal bulan
3. Uang Lembur
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Daftar uang lembur dan data dukung lainnya dicetak dan
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris, sesuai dengan daftarhadir lembur yang ada
2 hari kerja
2. Daftar uang lembur yang telah ditandatangani Panitera/Seketaris, Wakil Sekretaris menerbitkan SPP, dandisampaikan kepada Bagian Keuangan
3. Ka Sub Keuangan memeriksa dan menguji SPP dari WakilSekretaris guna diterbitkan SPM
4. Ka Sub Keuangan perintahkan staff Operator untukmemproses dan mencetak SPM
5. Ka Sub Keuangan memeriksa, meneliti dan menandatanganiSPM
6. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan staff pengantarSPM untuk mengantar SPM ke kantor PelayananPerbendaharaan Negera (KPPN)
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)2 hari kerja
8. Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana,membukukan Pengeluaran dan mempertanggung jawabkan
1 hari kerja9. Petugas staf menatausahakan bukti-bukti penerimaan Uang
Lembur
Catatan : Dibuat per 6 bulan sekali
LAPORAN TAHUNAN 201530
4. Permintaan Remunerasi Dan pertanggung Jawabannya
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat daftar permintaan Tunjangan Remunerasi yang
disesuaikan dengan daftar hadir Pegawai dan menyiapkan datapendukung lainnya
3 hari kerja
2. Daftar permintaan Remunerasi tersebut dicetak danditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan diketahui oleh Ketua
3. Daftar Permintaan Remunerasi tersebut ditandatangani olehPegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahanpertanggungjawaban di depan atas Tunjangan Remunerasi
4. Daftar Permintaan Remunerasi yang sudah ditandatanganioleh para Pegawai dikirim ke Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh beserta data pendukung lainnya
1 hari kerja
5. Setelah mendapatkan transfer dana Remunerasi dari BUA,Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk kelengkapantransfer dana Remunerasi ke rekening masing-masingPegawai
2 hari kerja6. Bendahara pengeluaran meminta rekening Koran dari Bank
sebagai bukti dana Remunerasi telah diterima Satuan Kerja7. Rekening Koran tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai tambahan dataPertanggung Jawaban yang telah dikirimkan sebelumnya
Catatan : Dibuat sesuai petunjuk/permintaan dari Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh
5. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Kasir Perkara Perdata menyetorkan uang Leges/PNPB ke
Bendehara Penerima
1 hari kerja2. Bendahara Penerima Membukukan (PNBP)
3. Bendahara Penerima Menyetorkan Uang Leges ke Kas Negeramelalui kantor Pos atau bank Persepsi
4. Menyusun laporan PNBP
2 hari kerja5. Mengirim laporan PNBP ke Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh
Catatan : Dibuat setiap awal bulan
6. Uang Persediaan (UP)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Bendahara Pengeluaran melengkapi data untuk pengajuan UP
dan berkas pengajuan UP tersebut ditandatangani olehPanitera/Sekretaris
2 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201531
2. Data pengajuan UP yang telah ditandatangani olehpanitera/sekretaris selanjutnya Wakil Sekretaris menerbitkanSPP dan disampaikan ke bagian keuangan
3. Ka Sub Keuangan memeriksa dan menguji SPP dari WakilSekretaris guna diterbitkan SPM
4. Ka Sub Keuangan perintahkan staff Operator untukmemproses dan mencetak SPM
5. Ka Sub Keuangan memeriksa, meneliti dan menandatanganiSPM
6. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan staff pengantarSPM untuk mengantarkan SPM ke kantor PelayananPerbendaharaan Negera (KPPN)
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D
2 hari kerja
8. Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana,membukukan Pengeluaran dan mempertanggung jawabkan
2 hari kerja9. Bendahara pengeluaran membukukan bukti-bukti belanja
uang Persediaan (UP)
Catatan : Dibuat dan diajukan setiap 1 bulan sekali
7. SPM LS (Langsung) Lainnya
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Data dukung pengajuan SPM LS dicetak dan ditandatangani
oleh Panitera/sekretaris atau Wakil Sekretaris
2 hari kerja
2. Data dukung tersebut, Wakil Sekretaris menerbitkan SPP, dandisampaikan kepada Bagian Keuangan
3. Ka Sub Keuangan memeriksa dan menguji SPP dari WakilSekretaris guna diterbitkan SPM
4. Ka Sub Keuangan perintahkan staff Operator untukmemproses dan mencetak SPM
5. Ka Sub Keuangan memeriksa, meneliti dan menandatanganiSPM
6. Ka Sub Bagian Keuangan memerintahkan staff pengantarSPM untuk mengantarkan SPM ke kantor PelayananPerbendaharaan Negera (KPPN)
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D
2 hari kerja
8. Ka Sub Bagian Keungan menatausahakan bukti-bukti SPMdimaksud
1 hari kerja9. Bendahara Pengeluaran membukukan Pengeluaran dan
mempertanggung jawabkan
Catatan : Dibuat setiap pertengahan bulan
LAPORAN TAHUNAN 201532
a.3 Administrasi Keuangan
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menerima dan menatausahakan surat masuk pada Sub Bagian
Keuangan
1 hari kerja
2. Ka Sub Bagian Keuangan membuat konsep surat apabila adasurat masuk yang harus dijawab baik dari pusat maupun daridaerah
3. Kasub Bagian Keuangan memerintahkanpengetikan/pencetakan surat selanjutnya diparaf olehPanitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
a.4 Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
1. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Operator UAKPA mengumpulkan dokumen-dokumen sumber
seperti SPM/SP2D, bukti setor, dan lain-lain untuk pembuatanlaporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran(SAKPA) dan laporan pendukung lainnya
2 hari kerja
2. Operator UAKPA memproses dokumen-dokumen sumber danjuga data SIMAK BMN tersebut dan menginput kedalamaplikasi SAKPA untuk menghasilkan laporan keuanganberupa laporan realisasi anggaran, neraca dan laporanPendapatan Negera dan hibah
3. Setelah penginputan selesai, dilanjutkan dengan pembuatanlaporan pendukung seperti laporan pertanggungjawabanbendahara (LPJ) baik penerimaan maupun pengeluaran,laporan posisi saldo rekening bank, disertai dengan print outneraca SIMAK BMN
4. Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA denganSIMAK BMN
5. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual
6. Melakukan Rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukunglainnya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN)
2 hari kerja7. Seandainya terjadi kesalahan atau hasil rekonsiliasi KPPNtidak sama, maka operator UAKPA akan menginput ulang keaplikasi SAKPA maksimal 1 hari
8. Setelah hasil rekosiliasi dari KPPN dinyatakan benar danditerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) maka dapatmencetak dan menjilid laporan
2 hari kerja9. UAKPA diharuskan melaporkan hasil rekonsiliasi tersebut keUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara Wilayah (UAKPA-W)
Catatan : Dibuat setiap awal bulan
LAPORAN TAHUNAN 201533
2. Data Keuangan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemeritahan (LAKIP)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat pengukuran Kinerja Tahun Anggaran yang telah
lalu2 hari kerja
2. Membuat pengukuran pencapaian sasaran Tahun Anggaranyang telah lalu
2 hari kerja
3. Membuat Penetapan Kinerja berdasarkan DIPA tahun berjalan 2 hari kerja
4. Membuat matriks Rencana Kinerja Tahun Anggaran yangakan datang
2 hari kerja
Catatan : Dibuat pada awal tahun
11. Sub Bagian Kepegawaian
a.1 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
1. Surat-surat yang menyangkut Kepegawaian
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat surat balasan untuk surat/berkas yang memerlukan
balasan atau mengarsipkan jika surat/berkas yang tidakmemerlukan balasan
1 hari kerja
2. Mengajukan surat balasan kepada Wakil Sekretaris danpanitia/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan surat/berkas kepada Ketua untuk ditandatangani
2. File Kepegawaian
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengarsipkan surat kedalam file kepegawaiaan berdasarkan
klasifikasi surat serta menyimpan file surat dalam bentukMicrosoft World atau Microsoft Excel ke hard disk komputeratau ke flash disk
1 hari
kerja
3. Bazzeting
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mempersiapkan arsip Bezzeting yang lama, Sk Kenaikan
pangkat hakim/pegawai yang baru naik pangkat dan datahakim/pegawai yang baru dan membuat Bezzeting besertasurat pengantarnya
2 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201534
2. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepadaWakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dandiberikan paraf
3. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepadaKetua untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan kemudianmencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaiaan
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ketujuan
6. Mengarsipakan ke file arsip kepegawaiaan
Catatan : Bezzeting dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali atau persemester dalam setiap
tahunnya yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember setiap tahunnya.
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Memepersiapkan/menyiapkan arsip Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) yang lama, SK kenaikan pangkat hakim/ pegawai yangbari naik pangkat dan data hakim/ pegawai yang barukemudian membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) besertasurat pengantarnya
2 hari kerja
2. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta suratpengantarnya kepada Waki Sekertaris dan Panitera sekretarisuntuk dipriksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta suratpengantarnya kepada Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar kepegawaiaan
5. Menyerahkan surat kepada bagian umum untuk dikirimketujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian
Catatan : Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun pada bulan Desember
5. Absensi
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat rekap absensi harian dan pada setiap akhir bulan
membuat rekap absensi beserta pengantarnya dan rekapRemunerasi
1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201535
2. Mengajukan rekap absensi beserta pengantarnya dan rekapRemunerasi kepada Wakli Sekretaris dan Panitera / Sekretarisuntuk diperiksa dan diberi paraf
3. Mengajukan rekap absensi beserta pengantarnya dan rekapRemunerasi kepada Ketua dan Wakil Ketua untukditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat di bagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan rekap absensi beserta pengantarnya ke bagianumum untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI sebagai laporandan menyerahkan ke bagian keuangan rekap absensi danrekap Remunerasi
6. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaiaan
6. Pembuatan Surat-Surat Keputusan Dan Surat-Surat Tugas
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas kemudian
mengajukan kepada Wakil Sekretaris untuk diperiksa dandiberi paraf
1 hari kerja
2. Mengajukan Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas kepadaPanitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf,selanjutnya mengajukan kepada Ketua untuk ditandatangani
3. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum, kemudianmencatat SK dan Surat Tugas ke dalam buku register suratkeluar kepegawaian
4. Menyerahkan SK dan Surat Tugas kepada yang bersangkutandan menyerahkan satu tembusan surat tugas ke bagiankepegawian
5. Menyerahkan SK dan Surat Tugas ke bagian umum untukdikirm ketujuan
6. Mengarsipkan SK dan Surat Tugas ke file arsipkepegawaiaan
a.2 Kenaikan Pangkat
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menerima dana memeriksa berkas kenaikan pangkat dan jika
terdapat kekurangan kelengkapan berkas kenaikan pangkatmaka segera meminta kepada yang bersangkutan untukdilengkapi
1 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201536
2. Melegalisir persyaratan Berkas Kenaikan Pangkat danmembuat surat usul kenaikan pangkat
3. Mengajukan surat usul kenaikan pangkat kepada WakilSekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dandiberikan paraf
4. Mengajukan surat usul kenaikan pangkat kepada Ketua untukditandatangani
5. Didaftar dan diberi nomor surat di bagian umum dan mencatatke dalam buku register surat keluar kepegawaian
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaiaan
Catatan : Periode kenaikan pangkat adalah periode 1 April dan periode 1 Oktober,
usul kenaikan pangkat ini dibuat paling lama enam bulan sebelum periode
kenaikan pangkat tersebut
a.3 Kenaikan Gaji Berkala
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menyiapkan blanko KGB, SK pangkat terakhir, SK
penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir dan membuat usulkenaikan gaji berkala
1 hari kerja
2. Mengajukan usul KGB kepada Wakil Sekretaris danPanitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf
3. Mengajukan usul KGB kepada Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat di bagiam umum danmencatat ke dalam buku register surat keluar kepegawaian
5. Menyerahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnyadan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke file yang bersangkutan dan file arsipkepegawaiaan
Catatan : Periode kenaikan gaji berkala (KGB) sesuai dengan tanggal pengajuan tugas
(TMT) SK CPNS, kenaikan gaji berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum
periode KGB masing-masing Hakim dan Pegawai
a.4 Mutasi Dan Promosi
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengusulkan usulan mutasi dan promosi, sesuai disposisi
Ketua untuk ditindaklanjuti oleh tim Baperjakat
1 hari kerja2. Tim Baperjakat meneliti berks usulan mutasi dan promosi
tersebut dan jika terdapat kekurangan kelengkapan berkasmaka segera meminta kepada yang bersangkutan untukdilengkapi
LAPORAN TAHUNAN 201537
3. Hasil Baperjakat, diajukan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti
4. Mengajukan usul/SK mutasi dan promosi kepada wakilSekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dandiberikan paraf
5. Mengajukan usul / SK mutasi dan promosi kepada Ketuauntuk ditandatangani
6. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar Kepegawaiaan
7. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ke tujuan
8. Mengarsipakan ke File arsip Kepegawaiaan
a.5 Pensiun/Purnabakti
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengusulkan usulan pensiun beserta berkas dan
kelengkapannya Ke Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehuntuk di teruskan ke Dirjen Badilum
1 hari kerja
2. Melegalisir berkas persyaratan usul pensiun kemudianmembuat surat pengantarnya
3. Mengajukan usul pensiun kepada Wakil Sekretaris danPanitera / Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
4. Mengajukan usul pensiun kepada Ketua untuk ditandatangani
5. Didaftar dan diberi nomor surat kebagian umum dan mencatatkedala buku register surat keluar kepegawaiaan
6. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ketujuan
7. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaiaan
a.6 Satya Lencana
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membuat usulan Satya Lencana dari Pengadilan Negeri Banda
Aceh Kepada Badan Peradilan Urusan AdministrasiMahkamah Agung
1 hari kerja
2. Mengajukan usulan Satya Lencana kepada Wakil Sekretarisdan Panitera / sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan usulan Satya Lencana kepada Ketua untukditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat kebagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar Kepegawaiaan
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ketujuan
6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaiaan
LAPORAN TAHUNAN 201538
a.7 Cuti
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menerima surat permohonan cuti yang diajukan oleh Hakim /
Pegawai yang telah mendapat persetujuan dari atasanlangsung untuk kemudian dibuatkan surat izin cuti
1 hari kerja
2. Mengajukan surat izin cuti kepada Wakil Sekretaris danPanitera / Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan Surat Izin cuti kepada Ketua untukditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar Kepegawaiaan
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipkan ke File yang bersangkutan dan file arsipKepegawaiaan
a.8 Daftar Penilaian Pekerjaan pegawai (DP3)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menyiapkan dan megajukan blangko DP3 kepada atasan
langsung masing-masing hakim dan pegawai untuk diberikanpenilaian
2 hari kerja
2. Menerima kembali blangko DP3 masing-masing Hakim danPegawai yang sudah diberi nilai oleh atasan langsungnyauntuk dibuatkan DP3
3. Mengajukan kepada atasan langsung masing-masing Hakimdan Pegawai untuk ditandatangani
4. Memberikan DP3 kepada masing-masing Hakim dan Pegawaiyang dinilai untuk ditandatangani dan jika ada keberatandengan penilaian yang telah diberikan oleh atasanlangsungnya maka Hakim dan Pegawi yang dinilai dapatmengajukan keberatan
5. Membawa DP3 masing-masing Pegawai untuk ditandatanganioleh atasan pejabat penilai sedangkan untuk DP3 Hakim danPanitera / Sekretaris dikirim kepada atasan pejabat penilai diMahkamah Agung RI
6. Menyerahkan DP3 Hakim dan Pegawai, mengarsipkan DP3masing-masing Pegawai ke file yang bersangkutan dan filearsip kepegawaiaan
Catatan : Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dibuat pada setiap akhir tahun
LAPORAN TAHUNAN 201539
a.9 Daftar Nominatif Rencana Kegiatan Naik Pangkat Periode April dan Oktober
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengusulkan dan megumpulkan data Hakim dan pegawai
Pengadilan Negeri yang akan naik pangkat kemudianmembuat daftar nominatif rencana kenaikan pangkat Hakimdan Pegawai besrta surat pengantarnya
1 hari kerja
2. Megajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat besertasurat pengantarnya kepada wakil Sekretaris dan Panitera /Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan daftar nominative encana kenaikan pangkatbeserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk ditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalan buku register surat keluar kepegawaiaan
5. Meyerahkan kebagian umum untuk dikirim ketujuan
6. Mengarsikan ke file arsip kepegawiaan
a.10 Usul Kartu Pegawai (karpeg), Kartu Istri (karis) / Kartu Suami (Karsu)
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengajukan Permohonan Karpeg, Karis/Karsu beserta
kelengkapan berkasnya, meneliti berkas usulan Karpeg,Karis/Karsu dan melegalisir persyaratan usulan kemudianmembuat usul Karpeg, Karis/Karsu
1 hari kerja
2. Megajukan usul Karpeg, karis / Karsu kepada WakilSekretaris dan Panitera Sekretaris untuk periksa dan diberikanparaf
3. Mengajukan usul Karpeg, karis/karsu kepada Ketua untukditandatangani
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar Kepegawaiaan
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ke tujuan
6. Mengarsipakan ke file arsip Kepegawaiaan
a.11 Diklat PIM, Ujian Dinas Tingkat I dan II dan Ujian Penyesuaian Ijazah
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Mengusulkan daftar nama Pegawai yang di mintak oleh
Pengadilan Tinggi yang akan megikuti Diklat Pim, UjianDinas Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaiaan Ijazah kePengadilan Tinggi untuk diteruskan kepada MahkamahAgung RI 1 hari kerja
2. Mengajukan usul Diklat Pim, Ujian Dinas Tingkat I dan II,Ujian Penyesuaiaan Ijazah kepada Wakil Sekretaris danPanitera / Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf
3. Mengajukan usul Diklat Pim, Ujian Dinas Tingkat I dan II,Ujian Penyesuaiaan Ijazah kepada Ketua untuk ditandatangani
LAPORAN TAHUNAN 201540
4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatatkedalam buku register surat keluar Kepegawaiaan
5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirim ke tujuan1 hari kerja
6. Mengarsipkan ke file arsip Kepegawaiaan
12. Panitera Pengganti
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan
pidana serta melaporkan kegiatan dari persidangan tersebutkepada Panitera Muda yang bersangkutan
1 hari kerja
2. Mengetik Penetapan Hari Sidang, Penetapan Tanahan Hakim,Penetapan tahanan Ketua Pengadilan Negeri dll atas perkarayang ditugaskan dimana yang bersangkutan sebagai PaniteraPengganti
2 hari kerja
3. Menyusun dan membuat serta menandatangani berita acarasidang, dimana pada sidang berikutnya berita acara sidangsebelumnya sudah siap diketik dengan rapih.
3 hari kerja
4. Menyerahkan berkas perkara baru kepada Hakim KetuaMajelis dan Hakim Anggota yang bersangkutan 1 hari kerja
5. Melaporkan pengunduran sidang kepada Panitera MudaPidana dan Panitera Muda Perdata 1 hari kerja
6. Menyerahkan diktum putusan setelah putusan tersebutditandatangani /di acc oleh Hakim Ketua Majelis kepadaPan.Mud Pidana/Pan.Mud Perdata untuk dicatat dalamregister perkara
1 hari kerja
7. Memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untukmemanggil kembali pihak-pihak yang berpakara bila merekatidak hadir dipersidangan dan memberitahukan keputusankepada pihak yang tidak hadir dipersidangan bahwa perkarayang diputus hanya dihadiri oleh salah satu pihak
1 hari kerja
8. Membantu Hakim Ketua Majelis dalam melaksanakanminutasi perkara, setelah perkara tersebut diputus harus telahdiminutasi dan menyerahkannya berkas perkara berikut Sofcopynya kepada Pan. Mud Pidana/Pan.Mud Pdt.
15 hari kerja
9. Mendampingi Ketua Majelis Hakim untuk mencatat prosespersidangan pemeriksaan setempat yang kemudian disusundalam bentuk berita acara
2 hari
kerja
LAPORAN TAHUNAN 201541
13. Juru sita
No KegiatanWaktu
Penyelesaian1. Menyampaikan surat panggilan aanmanning setelah
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 2 hari kerja
2. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan ataupenetapan kepada pihak pencari keadilan berdasarkan perintahHakim Ketua Majelis
2 hari kerja
3. Menyerahkan relaas panggilan, pemberitahuan / penyerahanmemori / Kontra memori, memeriksa berkas perkara dll,kepada Panitera Pengganti
1 hari kerja
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan 3 hari kerja
5. Memuat berita acara penyitaan, yang salinan resminyadiserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, palinglama 2 (dua) hari
2 hari kerja
6. Melaksanakan pekerjaan pendelegasian dari PengadilanNegeri lain dalam hal pemanggillan sidang, pemberitahuanbanding, penyerahan memori / kontra memori, memeriksaberkas perkara dll
2 hari kerja
7. Mengirimkan kembali pekerjaan yang telah didelegasikankepadanya dari Pengadilan Negeri lain 2 hari kerja
LAPORAN TAHUNAN 201542
B. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
LAPORAN TAHUNAN 201543
3. SKP Hakim Karir
LAPORAN TAHUNAN 201543
3. SKP Hakim Karir
LAPORAN TAHUNAN 201543
3. SKP Hakim Karir
LAPORAN TAHUNAN 201543
3. SKP Hakim Karir
LAPORAN TAHUNAN 201544
LAPORAN TAHUNAN 201545
LAPORAN TAHUNAN 201546
LAPORAN TAHUNAN 201547
4. SKP Eselon IIIa (Panitera/Sekretaris)
5. SKP Eselon IIIb (Wakil Panitera)
LAPORAN TAHUNAN 201548
6. SKP Eselon IIIb (Wakil Sekretaris)
7. SKP Eselon IVa (Panitera Muda)
LAPORAN TAHUNAN 201549
LAPORAN TAHUNAN 201550
8. SKP Eselon IVa (Kepala Sub Bagian)
LAPORAN TAHUNAN 201551
9. SKP Fungsional Teknis Peradilan (Panitera Pengganti)
LAPORAN TAHUNAN 201552
LAPORAN TAHUNAN 201553
LAPORAN TAHUNAN 201554
LAPORAN TAHUNAN 201555
LAPORAN TAHUNAN 201556
10. SKP Fungsional Teknis Peradilan (Jurusita/Jurusita Pengganti)
LAPORAN TAHUNAN 201557
LAPORAN TAHUNAN 201558
LAPORAN TAHUNAN 201559
LAPORAN TAHUNAN 201560
11. SKP Fungsional Tertentu (Pranata Komputer)
LAPORAN TAHUNAN 201561
12. SKP STAF Kepaniteraan Muda Perdata
13. SKP STAF Kepaniteraan Muda Pidana
LAPORAN TAHUNAN 201562
14. SKP STAF Kepaniteraan Muda Hukum
15. SKP STAF Sub Bagian Umum
LAPORAN TAHUNAN 201563
16. SKP STAF Sub Bagian Kepegawaian
LAPORAN TAHUNAN 201564
17. SKP STAF Sub Bagian Keuangan
LAPORAN TAHUNAN 201565
LAPORAN TAHUNAN 201566
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalamrangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai,Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan,Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karir Hakim, PolaPembinaan Karir Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan, Pemberhentian Pegawaidan lain-lain.
Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspekSumber Daya Manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapatdiimplementasikan secara baik. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengankepegawaian tampaknya masih terlalu kaku untuk memberikan dukungan yang diperlukanbagi organisasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan.
1. Profil Sumber Daya Manusiaa. Sumber Daya Teknis Yudisial
Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial Peradilan adalah salah satu komponendalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaianperkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak danefisien. Hasil akhir dari program Sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkanlayanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personel yang berkomponen, efisien,efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang dilayaninya.
Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Klas IA Banda Acehtahun 2015 dapat dilihat pada tebel berikut :
No. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah
1. Hakim 15 Orang2. Panitera Pengganti 15 Orang3. Juru Sita / Juru Sita Pengganti 9 Orang
Jumlah Total 39 Orang
Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Klas IABanda Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No. TENAGA TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN1. Ketua :
H. SULTHONI, S.H., M.H. Pembina Utama Madya (IV/d)
2. Wakil Ketua :SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H. Pembina Utama Madya (IV/d)
LAPORAN TAHUNAN 201567
3. Hakim :1. MAKARODA HAFAT, S.H,.
M.Hum.2. EDDY, S.H.3. TOTOK YANUARTO, S.H., M.H.4. NURMIATI, S.H.5. H. SUPRIADI, S.H., M.H.6. CAHYONO, S.H., M.H.7. MUZAKIR, S.H.8. ETI HASTUTI, S.H., M.H.9. ELIYURITA , S.H.,M.H.10.MUHAMMAD TAHIR, S.H.11.NGATEMIN, S.H.12.AKHMAD NAKHROWI
MUKHLIS, S.H13.FAISAL MAHDI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)Pembina Tk. I (IV/b)Pembina Tk. I (IV/b)Pembina Tk. I (IV/b)Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)Pembina (IV/a)Pembina (IV/a)Pembina (IV/a)Pembina (IV/a)
Penata Tk.I (III/d)Penata Tk.I (III/d)Penata Tk.I (III/d)
4. Panitera / Sekretaris :REFLIZAILIUS, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)
5. Wakil Panitera :Drs. EFENDI, S.H.
Pembina (IV/a)
6. Panitera Muda :A. Sub Kepaniteraan Pidana
AMIRUDDIN, S.H.Penata Tk. I (III/d)
B. Sub Kepaniteraan PerdataSANUSI, S.H. Penata Tk. I (III/d)
C. Sub Kepaniteraan HukumMUHARIRSYAH, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b)
7. Panitera Pengganti :1. SAMUIN, S.H.2. KURNIA, S.H.3. H.M. DEHAN, S.Pd4. YUSNITA, S.H.5. M.ILYAS. SH6. ZAINUDDIN, S.H.7. HARPERIYANI EFENDI.SH8. ZULKHAIRI, S.H.9. SRI HERLINAWATI. SH10. SAIFUL BAHRI11. YUSNIDAR, S.H.12. SURAIYA.SH13. ALIAN14. MURDANY, S.H.15. RUSNIAR, S.H.
Pembina (IV/a)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)Penata (III/c)Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)
LAPORAN TAHUNAN 201568
8. Juru Sita/Juru Sita Pengganti :1. BUDIWANSYAH, S.H.2. Dra. DEWI MUTIA3. M. AMIN4. M. ACEK5. H. SAIFULLAH6. BAIHAQI7. MUHAMMAD, B.A.8. MUHAMMAD DISAN9. SYARIFUDDIN
Penata Tk. I (III/d)Penata Tk. I (III/d)
Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda (III/a)Pengatur Muda Tk.I (II/b)
9. Staf Panitera1. SYAIFUL HAS’ARI, S.H.
Staf Kepaniteraan Pidana1. FURQAN, S.E.2. RAZIAH
Staf Kepaniteraan Perdata1. NURYANTI2. RISA MAHDALENA, A.Md.
Staf Kepaniteraan Hukum1. H. R O M I, S.E.
Staf Kepaniteraan Pidana KhususTipikor1. CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I
Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)Pengatur (II/c)
Penata (III/c)
Penata Muda (III/a)
b. Sumber Daya Non-Teknis YudisialSumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam
pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaianadministrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepadamasyarakat luas.
Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Klas IA BandaAceh tahun 2015 dapat dilihat pada tebel berikut :
No. Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial Jumlah1. Sekretaris 1 Orang2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan1 Orang
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana1 Orang
5. Staf 14 Orang6. CPNS -7. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) 1 Orang
Jumlah Total 19 Orang
LAPORAN TAHUNAN 201569
Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Klas IABanda Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO TENAGA NON-TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN1. Sekretaris :
RIDWAN, S.H., M.H. Pembina (IV/a)
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TeknologiInformasi dan Pelaporan
AMIRILLAH, S.H. Penata Tk. I (III/d)
3. Kepala Sub Bagian Umum dan KeuanganHj. ANSARI MUHAMMAD SYAMStaf :- RIMA MELATI- SURYATI- LINDA SYAH PUTRI, S.E.- ZAKIAH, S.E.- ARY MIRANDA
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)Penata Muda (III/a)Penata Muda (III/a)Penata Muda (III/a)
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Organisasi dan Tata LaksanaFAUZAN, S.H.Staf :
- AISYAH
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)
5. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer)MISBAH, S.T. Penata Muda Tk. I (III/b)
2. Kebutuhan Sumber Daya ManusiaBerdasarkan profil sumber daya manusia tahun 2015 pada Pengadilan Negeri
Klas IA Banda Aceh bisa terlihat bahwa jabatan struktural telah terisi. Namunkebutuhan tenaga staf pada beberapa sub bagian dan kepaniteraan masih sangatdibutuhkan mengingat meningkatnya volume pekerjaan yang dihadapi.
Kebutuhan sumber daya manusia yang diharapkan bisa terpenuhi pada tahunselanjutnya sehingga bisa meningktkan kinerja Pegadilan Negeri Klas IA Banda Aceh.Adapun Sub bagian dan Kepaniteraan yang masih membutuhkan penambahan personiladalah sebagai berikut :
No. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah
1. Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi danTata Laksana
1 Orang
2. Staf Sub Bagian Perencanaan, TeknologiInformasi dan Pelaporan
1 Orang
3. Staf Kepaniteraan Hukum 1 Orang
4. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang
Jumlah Total 4 Orang
LAPORAN TAHUNAN 201570
3. Mutasia. Mutasi Masuk
Dalam tahun 2015, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 16 orang yangdapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama JabatanSebelumnya
Mutasi
1. H. SULTHONI, S.H., M.H. Ketua PN Bengkulu Ketua PN Banda Aceh2. TOTOK YANUARTO,
S.H., M.H.Hakim non palu PT
PadangHakim PN Banda Aceh
3. ELIYURITA , S.H.,M.H. Hakim PN Sabang Hakim PN Banda Aceh4. M. ISA AZIZ, S.H. Panitera/ Sekretaris
PN BireuenPanitera Pengganti PN
Banda Aceh5. REFLIZAILIUS, S.H. Wakil Panitera PT
PadangPanitera Sekretaris PN
Banda Aceh6. ETI ASTUTI, S.H., M.H. Ketua PN Takengon Hakim PN Banda Aceh7. MUZAKIR, S.H. Hakim PN Bireuen Hakim PN Banda Aceh8. NURMIATI, S.H. Ketua PN Sigli Hakim PN Banda Aceh9. CAHYONO, S.H., M.H. Hakim PN Batam Hakim PN Banda Aceh
10. MUHAMMAD TAHIR,S.H.
Hakim PN Langsa Hakim PN Banda Aceh
11. ALIAN Panmud Perdata PNSinabang
Panitera Pengganti PNBanda Aceh
12. NGATEMIN, S.H. Hakim PN Langsa Hakim PN Banda Aceh13. M.ILYAS. SH Panitera Sekretaris
PN SigliPanitera Pengganti PN
Banda Aceh14. FURQAN, S.E. Staf PN Sabang Staf PN Banda Aceh15. FAISAL MAHDI, S.H.,
M.H.Hakim PN Jantho Hakim PN Banda Aceh
16. RUSNIAR, S.H. Panitera PenggantiPN Bireuen
Panitera Pengganti PNBanda Aceh
b. Mutasi KeluarDalam tahun 2015, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 12 orang yang
dapat dilihat pada tabel berikut :No. Nama Jabatan
SebelumnyaMutasi
1. H.YULMAN, S.H., M.H. Ketua PN BandaAceh
Hakim PT Pontianak
2. MUKHTAR AMIN, S.H.,M.H.
Hakim PN BandaAceh
Hakim PN Medan
3. KASMADDIN, S.H. Panitera PenggantiPN Banda Aceh
Panitera Pengganti PNBanda Aceh
4. ANWAR, S.H. Panitera SekretarisPN Banda Aceh
Panitera Pengganti PTBanda Aceh
5. ZULKARNAIN, S.H. Wasek PN BandaAceh
Sekretaris PN BandaAceh
6. FAUZI, S.H., M.H. Hakim PN BandaAceh
Wakil Ketua PNBireuen
7. SAID HUSEN, S.H. Hakim PN Banda Hakim PN Kuala
LAPORAN TAHUNAN 201571
Aceh Tungkal8. MUHIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim PN Banda
AcehWakil Ketua PN
Jantho9. SYAHRU RIZAL, S.H., M.H. Hakim PN Banda
AcehHakim PN Lubuk
Pakam10. EMMI SIMANGUNSONG,
S.E.Staf PN Banda Aceh Staf PN Banda Aceh
11. SAHRIAL, S.H. Calon PaniteraPengganti PN Banda
Aceh
Panitera Pengganti PNPadang Sidempuan
12. SYARIFAH ELLY, S.E. Staf Sub BagKeuangan PN Banda
Aceh
Kasubbag Umum danKeuangan PN Idi
4. PromosiPada akhir tahun 2015, Personil di Pengadilan Negeri Klas IA Banda Acehyang
mendapatkan promosi jabatan berjumlah 10 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama JabatanSebelumnya
Jabatan Promosi
1. ZULKARNAIN, S.H. Wasek PN BandaAceh
Sekretaris PN BandaAceh
2. RIDWAN, SH., MH. Kasubbag KeuanganPN Banda Aceh
Sekretaris PN BandaAceh
3. AMIRILLAH, S.H. Kasubbag UmumPN Banda Aceh
Kepala Sub BagianPerencanaan,
Teknologi Informasidan Pelaporan PN
Banda Aceh4. Hj. ANSARI MUHAMMAD
SYAMStaf KepaniteraanPidana PN Banda
Aceh
Kepala Sub BagianUmum dan Keuangan
PN Banda Aceh5. FAUZAN, S.H. Kasubbag
Kepegawaian PNBanda Aceh
Kepala Sub BagianKepegawaian,
Organisasi dan TataLaksana PN Banda
Aceh6. SYARIFAH ELLY, S.E. Staf Sub Bag
Keuangan PN BandaAceh
Kasubbag Umum danKeuangan PN Idi
5. PensiunPada akhir tahun 2015, Personil di Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh yang
pensiun berjumlah 1 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan TMT Pensiun
1. M. ISA AZIZ, SH. Panitera PenggantiPN Banda Aceh
17 April 2015
LAPORAN TAHUNAN 201572
B. Keadaan Perkara
1. Rekapitulasi Perkara Tahun 2015a. Perkara Pidana
Jenis PidanaSisa Tahun
LaluMasuk
Tahun IniPutus
Tahun IniSisa
Tahun Ini
Pidana Biasa/Khusus 99 398 416 81
Pidana Singkat - - - -
Pidana Cepat/Ringan - 24 24 -
Pidana Lalu Lintas - 5.030 5.030 -
Pidana Anak 1 10 8 3
Pidana KhususTIPIKOR
23 62 59 26
b. Perkara Perdata
Jenis Perdata Sisa TahunLalu
MasukTahun Ini
PutusTahun Ini
SisaTahun Ini
Perdata Gugatan 29 50 58 21
Perdata Permohonan 4 209 209 4
Perdata Khusus PHI 3 7 10 -
c. Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum
Jenis Pidana Banding KasasiPeninjauan
Kembali Grasi
Pidana Biasa/Khusus 33 13 - -
Pidana Anak 1 1 - -
Pidana KhususTIPIKOR
21 37 4 -
d. Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum
Jenis Pidana Banding KasasiPeninjauan
Kembali Grasi
Perdata Gugatan 35 62 1 -
Perdata Permohonan - - - -
Perdata Khusus PHI - 4 - -
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Tahun 2015
No Ketua Majelis Hakim
Perkara PidanaBiasa/Khusus
Perkara PerdataGugatan
PerkaraTIPIKOR Perkara PHI
Masuk Putus Masuk Putus Cabut Masuk Putus Masuk Putus
1.H. Sulthoni, S.H.,M.H.
18 11 2 1 - 8 2 - -
LAPORAN TAHUNAN 201573
2.Syamsul Qamar, S.H.,M.H
99 82 15 10 1 20 14 - -
3. Eddy, S.H. 109 89 18 7 2 - 3 3
4.Ahmad Nakhrowi M,S.H.
- - - - - - 4 4
5.Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum
104 104 10 8 2 - - -
6.H. Supriadi, S.H.,M.H.
32 14 2 - - - - -
7. Nurmiati, S.H. 34 17 2 - - - - -
8. Cahyono, S.H., M.H 2 - 1 - - - - -
9.Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.
- - - - - 26 14 - -
10. Yulman, S.H.,M.H. - - - - - 1 1 - -
11.Muhifuddin, S.H.,M.H.
- - - - - 7 7 - -
Total 398 317 50 26 5 62 38 7 7
No Ketua Majelis HakimPerkara Pidana Anak
Masuk Putus
1. Ahmad Nakhrowi M, S.H. 7 6
2. Nurmiati, S.H. 1 1
3. Cahyono, S.H., M.H 1 -
4. Eli Yurita, SH., M.H. 1 -
TOTAL 10 7
3. Putusan Yang Diajukan Banding Tahun 2015
Jenis Perkara Jumlah Dicabut
Jenis Putusan BandingSisa
TahunIniDikuatkan Dibatalkan
TidakDiteri
ma
PidanaBiasa/Khusus
33 - 17 8 - 8
Pidana Anak 1 - 1 - - -
Perdata Gugatan 35 1 15 3 - 16
Pidana KhususTIPIKOR
21 2 6 6 - 7
LAPORAN TAHUNAN 201574
4. Putusan Yang Diajukan Kasasi Tahun 2015
Jenis PerkaraJumlah
(diajukan2015)
Tingkat Kasasi (yg turun 2015)Dikembalikan
Dikuatkan Dibatalkan TidakDiterima
PerdataKhusus PHI
4 - - 1 -
5. Putusan yang Diajukan Peninjuan Kembali (PK) Tahun 2015Jenis Perkara
Jumlah
Putusan TingkatBanding Putusan Tingkat Kasasi Putusan PK
dikuatkan
dibatalkan
dikuatkan
Tidakditerima
dibatalkan
dikuatkan
Dibatalkan
PidanaBiasa/Khusus
- - - - - - - -
Pidana Anak - - - - - - -- -Gugatan 1 - - - - - - -TIPIKOR 4 - - - - - - -PHI - - - - - - - -
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana yang
digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para
pencari keadilan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimilki banyak yang sudah dalam
keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer.
Selama tahun 2015, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara
maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang
dianggarkan selama tahun 2015.
Jenis Perkara
Jumlah
(YangDijukan
tahun2015)
Tingkat Banding (yg turun tahun 2015)
Dikembalikan
Dikuatkan Dibatalkan
Tingkat Kasasi (yg turun2015)
Tingkat Kasasi(yg turun 2015)
Dikuat-kan
Dibatal-kan
TidakDiterima
Dikuat-kan
Dibatal-kan
PidanaBiasa/Khusus
13 - 8 1 - 4 2
Pidana Anak 1 - - - - - -
PerdataGugatan
62 - - 7 - 4 -
Pidana KhususTIPIKOR
37 1 1 - 2 1 -
LAPORAN TAHUNAN 201575
1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas
a. Tanah
No. Tanah Untuk Luas(m2)
Keterangan
1. Gedung Kantordan GedungTipikor
9798 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantormemiliki 2 lantai dan 2 pos jaga
2. Rumah Negara 4700 Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinasdimana tanah berlokasi dibeberapa alamat
b. Bangunan
No Bangunan Type Jumlah Lokasi Keterangan
1 Gedung Kantor 2 Lantai 1 unitJl.Cut Meutia No.23
Banda Aceh
2Gedung Kantor
Tipikor1 unit
Jln, prof.MajibIbrahin
2 Gedung Pos Jaga - 1 unitJl.Cut Meutia No.23
Banda Aceh
Gedung Pos Jaga - 1 unitJln, prof.Majib
Ibrahin
3 Rumah Dinas KPN Gol.I Tipe C 1 unit Jl. Hasan Dek Rusak
4 Rumah Dinas WKPN Gol.I Tipe C 1 unit Jl. Imum Lueng Bata Baik
5 Rumah Dinas Hakim Gol.I Tipe C 5 unit Perada Rusak
6 Rumah Dinas Hakim Gol.I Tipe C 1 unit Kp. Pinung Layak Pakai
7 Rumah Dinas Hakim Gol.I Tipe C 2 unit Lamteumen Baik
8 Rumah Dinas Hakim Gol.I Tipe C 6 unit Meunasah Manyang Baik
Baik
c. Alat Angkut / Kendaraan Dinas
No. Jenis Jumlah Keterangan1. Roda 4 7 Unit Keadaan Kendaraan Baik
2. Roda 2 5 Unit Keadaan Kendaraan Baik
Gedung Pengadilan Negeri Klas IA Pengadilan Negeri Banda Aceh dibangun
dengan tampak depan sesuai dengan prototype yang distandarkan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Gedung Kantor dan Gedung Tipikor terdiri dari 2 lantai dengan
rincian ruang sebagai berikut :
1 Ruang sidang Utama
1 Ruang Sidang II
1 Ruang Sidang PHI
2 Ruang Sidang Tipikor
1 Ruang Sidang Anak
2 Ruang Ketua
2 Ruang Wakil ketua
LAPORAN TAHUNAN 201576
8 Ruang Hakim
1 Ruang Panitera/Sekretaris
1 Ruang Wapan
1 Ruang Wakil Sekretaris
11 Ruang Pegawai
2 Ruang Jaksa
2 Ruang Penasehat Hukum
4 sel untuk tahanan Pria dan Wanita
2 Ruang Arsip
2 Ruang IT/Informasi
1 Ruang Mediasi
1 Ruang Perpustakaan
1 Ruang Tamu Ketua
29 Kamar Mandi
2 Pos Satpam
1 Musholla
2. Pengadaan
Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh mendapatkan anggaran
untuk pengadaan server CTS/SIPP dan Meubilair berupa :
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2015 telah dilakukan
sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut :
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1
Server PYRX1330M1/SFF/Hot PlogPSU/Red. Fans
1 unit
Diletakkan diruang
IT/Informasi
2 Lemari Arsip/lemari besi/metal 3 unit Baik3 Meja Mediasi 1 buah Baik4 Kursi Rapat 9 buah Baik
5Meja kerja Hakim/meja kerjakayu 3 buah Baik
6Kursi kerja hakim/kursi besi /metal 3 buah Baik
7Meja kerja Ketua/meja kerjakayu 1 buah Baik
8Kursi kerja ketua/kursibesi/metal 1 buah Baik
LAPORAN TAHUNAN 201577
No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan1. Pemeliharaan Gedung Kantor 4435 M2 Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisikdalam dan luar gedungkantor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
a. AC 65 unitb. Pompa Air 3 Unitc. Kendaraan Roda 4 7 Unitd. Kendaraan Roda 2 5 Unite. Komputer/Laptop 65 Unitf. Faksimili 1 Unitg. Printer 37 Unit
4. Penghapusan
Selama tahun 2015 belum ada kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik
Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh
D. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan
Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun
Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh.
1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Program/Kegiatan/OutputPAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 8.391.075.000 8.266.756.735
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 124.318.265
2. Belanja Barang Non Operasional :
a. Pembinaan dan Konsultasi 31.200.000 31.200.000
b. Operasional Pengadilan Ad HocTipikor
179.000.000 130.088.000
c. Penyelenggaraan Kearsipan 1.383.000 1.383.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 48.912.000
3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :
a. Operasional Perkantoran DanPimpinan
481.659.000 481.569.161
b. Perawatan Kendaraan Roda 4 140.000.000 139.999.440
c. Perawatan Kendaraan Roda 2 30.000.000 30.000.000
LAPORAN TAHUNAN 201578
d. Inventaris Kantor 40.550.000 40.550.000
e. Jasa Pos dan Giro 30.000.000 30.000.000
f. Langganan Daya Dan Jasa 260.376.000 253.580.452
g. Perawatan Gedung Kantor 95.500.000 95.500.000
h. Pengadaan Baju DinasSopir/Satpam/CleaningService/Pamubakti
8.700.000 8.700.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 6.972.947
2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
No. Program/Kegiatan/OutputPAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Penambahan Daya Listrik 100.000.000 99.275.000
2. Pengadaan CTS (Server) 40.000.000 40.000.000
3. Pengadaan Meubilair 200.000.000 197.850.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 2.875.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
No. Program/Kegiatan/OutputPAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 38.200.000 38.200.000
2. Penyelesaian Perkara PHI(dibawah150 Juta)
6.156.000 3.156.000
3. Penyelesaian Administrasi Perkara(yang sederhana dan tepat waktu) diTingkat Pertama dan Banding
16.000.000 14.721.500
4. Penyelesaian Perkara yang Kurangdari 5 (lima) Bulan
76.960.000 76.123.500
5. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi,PK, dan Grasi yang lengkap dantepat waktu
3.000.000 3.000.000
6. Perjalanan TIPIKOR 67.610.000 63.860.000
7. Koordinasi dan Konsultasi 58.000.000 58.000.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 8.865.000
LAPORAN TAHUNAN 201579
E. Dukungan Teknologi Informasi
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan penerapan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara pada setiap Pengadian sebagai bentuk reformasi peradilan, Pengadilan
Negeri Klas 1A Banda Aceh sudah menerapkan dan menjalankan program tersebut selama
tahun 2015 ini. Dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar informasi
perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.
Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh didukung
dengan peralatan berupa personal komputer/Laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet
dan ruangan server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri
Klas 1A Banda Aceh memiliki bagian IT/Informasi dalam membantu peningkatan
pelayanan terhadap teknologi dan informasi untuk internal Pengadilan Negeri Klas 1A
Banda Aceh dan para pencari keadilan. Berikut rincian penggunaan tekhnologi informasi
pada Bagian TI/Informasi di Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh :
1. Perangkat Keras
c. Perangkat Keras Yang Tersedia
No PERANGKAT SPESIFIKASI KONDISI
11.
1 Unit Stand Server
1 Unit Monitor
Merk/Type : IBM /HpHarddisk : 500 GB 2xProcessor : Intel XeonRAM : 2 GB
Merk/Type : Hp
Baik
Baik
22.
1 Unit Router Merk/Type : MikrotikJumlah Port : 10 Port
Baik
33.
5 Unit Acces Point Merk/Type : Mikrotik Baik
44.
1 Unit HardiskExternal
Merk / Type : Seagate Baik
55.
1 Unit Server
1 Monitor LCD20inch
Merk : Fujitsu (PYRX1330M1 /SFF/HotPlog PSU/Red. Fans
Merk : LG
Baik
Baik
LAPORAN TAHUNAN 201580
66.
3 Unit UPS 1200 VA Merk ICA CE 1200 Baik
77.
1 Personal Computer Merk : Acer Baik
78.
Camera Digital Merk : Fujifilm Baik
99.
1 Unit PC All In OneTouchscreen (MejaInformasi)
Merk : Acer Baik
110.
1 Personal Computer(Tampilan Sidang)
Merk : Acer Baik
111.
1 TV LCD 40 inch Merk : LG Baik
112.
1 unit AC (1/2 PK) Merk : Sharp Baik
113.
1 Unit InfocusProjector
Merk : Samsung Baik
114.
1 Unit Cam Recorder Merk : Canon Baik
d. Perangkat Keras Yang dibutuhkan
Perangkat keras yang dibutuhkan adalah Air Conditioner (AC) 2 PK sebanyak satu
Unit untuk ruang server.
2. Perangkat Lunak
Selama Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh telah
menggunakan Teknologi dan Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap
masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat
untuk membantu kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh dan bisa diakses oleh
masyarakat dalam pencarian informasi peradilan di Pengadilan Negeri Klas 1A Banda
Aceh.
Aplikasi atau sistem tersebut adalah sebagai berikut :
a. Website resmi Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh yaitu www.pn-
bandaaceh.go.id
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk
penggunaan lokal Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh yaitu
LAPORAN TAHUNAN 201581
http://www.ctspnbna.com/cts2_pn/index/index.php dan untuk pencari keadilan
pada http://sipp.pn-bandaaceh.go.id
c. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses
langsung putusan perkara di PN Klas 1A Banda Aceh pada
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh
d. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan PN Banda Aceh yang bisa
diakses pada http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/
e. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI bisa
diakses pada http://jdih.mahkamahagung.go.id/
f. Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Pemberitahuan Massal Berbasis SMS
Gateway.
F. Regulasi Tahun 2015
Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan program atau
kegiatan yang mengacu pada penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area
perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Perudang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2015 telah melaksanakan reformasi
birokrasi pada 8 area tersebut secara maksimal dengan tujuan peningkatan kinerja dan
pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun regulasi Pegadilan Negeri Klas 1A Banda
Aceh tahun 2015 yang disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan
peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan fungsional peradilan sesuai dengan SOP
yang ada
2. Menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2014
3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System
(SIPP/CTS) versi 3.0.1 pada lokal dan website
LAPORAN TAHUNAN 201582
4. Peningkatan pelayanan informasi pada pencari keadilan melalui sistem dan aplikasi
yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh,
yaitu :
a. Direktori Putusan Mahkamah Agung;
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
c. Sistem Informasi e-Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh;
d. JDIH Mahkamah Agung RI.
5. Pembuatan dan penggunaan sistem/aplikasi untuk membantu kinerja, yaitu aplikasi
SIPP dan pemberitahuan massal berbasis SMS Gateway Pengadilan Negeri Klas 1A
Banda Aceh
6. Penggunaan KOMDANAS, SAIBA, SIMPEG, SIKEP, SIMAK BMN, dan sistem
lainnya yang digunakan untuk membuat laporan dan pengiriman data yang membantu
dalam transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Klas 1A Banda Aceh.
7. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dari
Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa Pegawai dan Hakim pada PN Klas 1A
Banda Aceh selama tahun 2015, yaitu :
NO NAMA HAKIM/PEGAWAI JABATAN DIKLAT YANGDIIKUTI
1 AHKMAD NAKHROWI
MUKHLIS, S.H.
Hakim Karier Pembekalan Hukumdan KebijakanKetenagakerjaan
2. SUPRIADI, S.H., M.H. Hakim Karier Pembinaan HakimCrash Programdalam Implementasidan PenegakanHukum
3. ELIYURITA, S.H., M.H. Hakim Karier Diklat SertifikasiHakim TipikorAngkatan XVI
4. MUHIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim Karier Pelatihan danWorkshop JudgesDialogue on MoneyLaundering
5. HAMIDI DJAMIL, S.H. Hakim Ad hocTipikor
Pelatihan danWorkshop JudgesDialogue on MoneyLaundering
6. LINDA SYAHPUTRI, S.E. Staf SubbagKeuangan
Diklat AkuntansiPemerintahanberbasis Akrual dan
LAPORAN TAHUNAN 201583
8. Penguatan Pengawasan melalui pembentukan Hakim pengawas bidang di PN Klas
1A Banda Aceh.
9. Dilaksanakannya kegiatan Fit And Proper Test untuk calon pimpinan di Pengadilan
Negeri Klas 1A Banda Aceh.
Aplikasi SAIBA7. MUHIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim Karier Diklat HAM untuk
Hakim PengadilanNegeri
LAPORAN TAHUNAN 201584
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan Internal dapat dilakukan secara rutin/regular dengan melakukan
pemeriksaan secara Konfrehensip terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan yang
meliputi;
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Adminitrasi
Persidangan dan Adminitrasi Perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencangkup Adminitrasi
Kepegawaian, Keuangan , Inventaris dan Adminitrasi Umum lainnya.
Pengawasan Internal dilakukan di Pengadilan Negri banda Aceh dengan mencakup 2
(dua) jenis Pengawasan yaitu :
1. Pengawasan Melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah dpengawasan yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing;
Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan,
Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang
pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula
Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat pembagian tugas/job description pada
masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum)
serta staf kesekretariatan (umum, kepegawaian, keuangan).
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan
melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.
- Selain itu Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua
dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988.
- Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan
melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan
Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan
LAPORAN TAHUNAN 201585
pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu
pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan
memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)
B. Evaluasi
Sebagai tindaklanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang,
Ketua Pengadilan Negeri secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan
seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-
temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan
tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Materi Rapat dan
Evalusi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat.
Selanjutnya, temuan-temuan dan hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut,
para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau
para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,
sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat
serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak
muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
LAPORAN TAHUNAN 201586
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan
serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan
adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang
terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan saat ini masih
menggunakan gedung kantor sendiri yang telah rusak akibat gempa dan Tsunami tanggal 26
Desember 2004 dan sebagian telah direnovasi oleh BRR.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi
masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang
profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari
lembaga lainnya.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra,
wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman
yang bebas, netral dan terpercaya. Sehingga menyelengagarakan koordinasi dan pembinaan
teknis, administrasi dan finacial kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah
Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Inodesia.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2015 maka
diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan
Negeri Banda Aceh yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan
rasa keadialan. Pengadilan Negeri Banda Aceh memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam
laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam
peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana
anggaran dan rencana strategis.
B. Rekomendasi
1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat mengharapkan peningkatan sarana dan
prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun
Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.
2. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi
LAPORAN TAHUNAN 201587
dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir
mengoperasikan komputer.
3. Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non
teknis.
Banda Aceh, 29 Desember 2015
Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh,
H. SULTHONI, S.H., M.H.NIP. 19601124 198503 1 001
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING TAHUN 2015
NO SATUAN KERJA PIDANA PERDATA JUMLAHHAKIM KETERANGANMASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1. PT Banda Aceh -
2. PN Banda Aceh 398 325 73 50 29 21 16 -
3. PN Lhokseumawe -
4. PN Bireuen -
5. PN Langsa -
6. PN Sabang -
7. PN Calang -
8. PN Tapaktuan -
9. PN Singkil -
10. PN Meulaboh -
11. PN Sinabang -
12. PN Sigli -
13. PN Lhoksukon -
14. PN Idi -
15. PN Takengon -
16. PN Blangkejeren -
17. PN Kutacane -
18. PN Kuala Simpang -
19. PN Jantho -
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING TAHUN 2015
NO SATUAN KERJAPIDANA PERDATA JUMLAH
PANITERA KETMASUKMINUTASI
SELESAIMINUTASI SISA MASUK
MINUTASISELESAIMINUTASI SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1. PT Banda Aceh -
2. PN Banda Aceh 398 308 90 50 28 22 20 -
3. PN Lhokseumawe -
4. PN Bireuen -
5. PN Langsa -
6. PN Sabang -
7. PN Calang -
8. PN Tapaktuan -
9. PN Singkil -
10. PN Meulaboh -
11. PN Sinabang -
12. PN Sigli -
13. PN Lhoksukon -
14. PN Idi -
15. PN Takengon -
16. PN Blangkejeren -
17. PN Kutacane -
18. PN Kuala Simpang -
19. PN Jantho -
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI (00501011066) PADA
PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1. 2. 3. 4. 5.
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 8.391.075.000 8.266.756.735 124.438.366
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL (00501011066) PADA PENGADILAN
TK. PERTAMA & TK. BANDING
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1. 2. 3. 4. 5.
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 1.086.785.000 1.079.812.053 6.972.947
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (00501021072)
PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 211.583.000 162.671.000 48.912.000
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
REKAPITULASI BELANJA MODAL (00501021071) PADA
PENGADILAN TK. PERTAMA & TK BANDING
Mengetahui ; Banda Aceh, Januari 2015Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
KETUA PANITERA
H. CHAIDIR, SH. MH. H. SAID SALEM, SH. MHNIP : 19510806 197304 1 001 NIP: 19620616 198503 1 006
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 340.000.000 335.625.000 4.375.000
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
REKAPITULASI BELANJA BANTUAN HUKUM (00503071049)
PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 38.200.000 38.200.000 0
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
Mengetahui ; Banda Aceh, Januari 2015Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
KETUA PANITERA
H. CHAIDIR, SH. MH. H. SAID SALEM, SH. MHNIP : 19510806 197304 1 001 NIP: 19620616 198503 1 006
.
REKAPITULASI BELANJA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK BANDING
NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
1. PT Banda Aceh
2. PN Banda Aceh 265.926.000 257.061.000 8.865.000
3. PN Jantho
4. PN Sabang
5. PN Sigli
6. PN Bireueun
7. PN Takengon
8. PN Lhokseumawe
9. PN Lhoksukon
10. PN Idi
11. PN Langsa
12. PN Kuala Simpang
13. PN Blangkejeren
14. PN Kutacane
15. PN Singkil
16. PN Sinabang
17. PN Tapaktuan
18. PN Meulaboh
19. PN Calang
Data Pidana Biasa :
Pengadilan NegeriSisa
TahunLalu
Masuk Putus Sisa Banding Kasasi PK Grasi
PN Banda Aceh 74 398 399 73 27 9 0 0PN LhokseumawePN BireuenPN LangsaPN SabangPN CalangPN TapaktuanPN SingkilPN MeulabohPN SinabangPN SigliPN LhoksukonPN IdiPN TakengonPN BlangkejerenPN KutacanePN KualasimpangPN Jantho
Data Pidana Singkat
Pengadilan NegeriSisa
TahunLalu
Masuk Putus Sisa Banding Kasasi PK Grasi
PN Banda Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0PN LhokseumawePN BireuenPN LangsaPN SabangPN CalangPN TapaktuanPN SingkilPN MeulabohPN SinabangPN SigliPN LhoksukonPN IdiPN TakengonPN BlangkejerenPN KutacanePN KualasimpangPN Jantho
Data Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas
Pengadilan Negeri Sisa TahunLalu Masuk Putus Sisa
PN Banda Aceh 0 5030 5030 0PN LhokseumawePN BireuenPN LangsaPN SabangPN CalangPN TapaktuanPN SingkilPN MeulabohPN SinabangPN SigliPN LhoksukonPN IdiPN TakengonPN BlangkejerenPN KutacanePN KualasimpangPN Jantho
Data Perkara Perdata Gugatan
Pengadilan NegeriSisa
TahunLalu
Masuk Putus Sisa Banding Kasasi PK
PN Banda Aceh 29 50 58 21 35 61 0PN LhokseumawePN BireuenPN LangsaPN SabangPN CalangPN TapaktuanPN SingkilPN MeulabohPN SinabangPN SigliPN LhoksukonPN IdiPN TakengonPN BlangkejerenPN KutacanePN KualasimpangPN Jantho
Data Perkara Perdata Permohonan
Pengadilan NegeriSisa
TahunLalu
Masuk Putus Sisa Banding Kasasi PK
PN Banda Aceh 3 209 208 4 0 0 0PN LhokseumawePN BireuenPN LangsaPN SabangPN CalangPN TapaktuanPN SingkilPN MeulabohPN SinabangPN SigliPN LhoksukonPN IdiPN TakengonPN BlangkejerenPN KutacanePN KualasimpangPN Jantho