laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) · 2019. 9. 16. · 5. meningkatkan pembinaan,...

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADII SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHLN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2019

KATA PENGANTAR

Fuji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsl

Kalimantan Timur inl dapat kami susun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi amanat tersebut, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

tahun 2018 disusun dan disampaikan kepada Pemerinlah, sebagai bentuk

pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga berkenan dan dapal menjadi

bahan evaluasi serta diucapkan terima kasih.

Samarinda, 30 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu PintuTrbvinsi Kalimantan Timur

ilah Sani. SH.. M. Hum

ibina Utama Madya

NIP. 19640101 199003 1 028

LPPD DPMPTSP 20181 i

DAFTARISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BABIPENDAHULUAN

1.1 DasarHukum 1

1.2 Gambaran Hukum 2

1.2.1 Struktur Organisasi 2

1.2.2 Jumlah Pegawd, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Penjabat Struktural dan Fungsional 4

1.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Provinsi Kaltim 5

1.2.4 Visi dan Misi 8

1.2.5 Strategi 10

1.2.6 Arab Kebijakan 10

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP PROVINSI KALTIM

2.1 Program dan Kegiatan 12

2.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM didasarkan

atas pencapaian program dan kegiatan) 15

2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran 18

2.4 Perencanaan Pembangunan 18

2.5 Kondisi Sarana & Prasarana yang digunakan 21

2.6 Permasalahan dan Solusi 22

BAB III PELAKSANAAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan yang Diterima 25

a. Dasar Hukum 25

b. Program dan Kegiatan serta Realisasi Program dan Kegiatan 25

c. Sumber dan Jumlah Anggaran yang diberikan 25

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 26

e. Nilai Realisasi Penanaman Modal 26

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 26

LPPD DPMPTSP 20IH \ i

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Keijasama Antar Daerah 27

4.1.1 Daerah yang Diajak Keijasama 27

4.2 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 28

4.2.1 Forum Koordinasi 28

4.2.2 Materi Koordinasi 28

4.2.3 Jumlah dan Sumber Anggaran 30

4.2.4 Hasil dan Manfaat Koordinasi 31

4.2.5 Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 31

BAB V PENUTUP

1. Penutup 32

LAMPIRAN:

1. Lampiran 1.2: Format IKK untuk Provinsi

2. Lampiran 1.3: Format IKK untuk Provinsi

3. Rekapitulasi Perizinan Sektor Primer, Sekunder dan Penanaman Modal

Per Bulan Januari s/d Desember

4. Penghargaan Investment Award {Nominee)

5. Peijanjian Kegasama Tahun 2018

6. Standart Operational Procedure (SOP) Bidang Layanan Perizinan dan Non

Perizinan

LPPD DPMPTSP 2018 \ i

DAFTARTABEL

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai, Kualisfikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Stmktural 5

Tabel 2.1: Sarana dan Prasarana DPMPTSP Provinisi Kalimantan Timur 21

Tabel 4.1: Matriks Sumber Anggaran 30


DAFTARGAMBAR

Gambar 1.1: Bagan organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. 4


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Keputusan Gubemur

Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai tugas pokok "melaksanakan penyusman dan melaksanakan

kebijakan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal" dengan

memperhatikan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.

2. Peraturan Presiden RI nomor 27 tentang PTSP dibidang Penanaman

Modal.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RJ No. 24 tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan PTSP.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 20 tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Keija PTSP di daerah.

5. Surat edaran bersama Mendagri, Menpan & RB, Kepala BKPM

tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

tanggal 15 September 2010.

LPPD-DPMPTSP20I8 \ 1

6. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan

direvisi dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 17

tahim 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

7. Peraturan Gubemur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Keija DPMPTSP Provinsi

Kalimantan Timur.

1.2 Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Kalimantan Timur yang berlokasi Jalan Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang

Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125. Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

sebagai badan koordinasi, memiliki struktur organisasi dan tugas pokok sebagai

berikut:

1.2.1 Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomon 09

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Gubemur

Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas,

Fungsi dan Tata Kega DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan

Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahi;

LPPD-DPMPTSP 2018 | 2

- Kepala Sub Bagian Keuangan;

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program;

- Kepala Sub Bagian Umum;

3. Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim PM, membawahi;

- Kepala Seksi Perencanaan & Deregulasi PM;

- Kepala Seksi Pengembangan Potensi Daerah;

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi;

- Kepala Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha;

- Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal;

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan, membawahi;

- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

- Kepala Seksi Pemantauan dan Cvaluasi;

- Kepala Seksi Pengolahan Data;

6. Kepala Bidang Layanan Pengaduan & Informasi Perizinan,

membawahkan;

- Kepala Seksi Layanan Pengaduan;

- Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan;

7. Kepala Bidang Layanan Perizinan & Non Perizinan, membawahi;

- Kepala Seksi Perizinan & Non Perizinan Sektor Primer

- Kepala Seksi Perizinan & Non Perizinan Sektor Sekunder &

Tersier

- Kepala Seksi Perizinan & Non Perizinan Sektor Penanaman Modal

8. Kelompok Jabatan Fungsional;

LPPD-DPMPTSP2018 | 3

KABID

PERENCAHAAN&

PEN6EMBANGAN

KABID LAYANAN

PEN6ADUAN,

ADVOKASt

aiNFORMASI

KEPALASEKSI

LAYANAN

PENGADUAN

KASUBBAO

RENGRAM

KASUBBAG

KEUANGAN

KASUBBAG

UMUM

KEPALASEKSI

PEN60LAHAN

DATA

KELOMPOKJABATAN

PUNGSIONAL

KEPALASEKSI

PEMANTAUAN&

EVALUASI

KEPALASEKSI

PEMBINAAN&

PENGAWASAN

KEPALASEKSI

PEMBERDAYAAN

OUNIAUSAHA

KEPALASEKSI

PENGEMBANGAN

POTENSIDAERAH

KEPALASEKSI

PERENCANAANft

DEREGULASIPM

KABID LAYANAN

PERIZINAN&NON

PERGQNAN

SEKRETARIS

KABID

PENGENDALIAN&

PELAKSANAAN

KABID

PROMOSI

PENANAMAN MDDAL

KEPALASEKSI

LAYANAN

INFORMASI

PERIZINAN

KEPALASEKSI

PROMOSI

PENANAMAN

MODAL

KEPALA

KEPALASEKSI

LAYANAN

PERIZINAN & NON

PERIZINAN8EKT0

R PRIMER

KEPALASEKSI

LAYANAN

PERIZINAN & NON

PERIZINAN

PENANAMAN

MODAL

KEPALASEKSI

LAYANAN

PERIZINAN & NON

PERIZINAN

SEKTOR

SEKUNDER&

TERSIER

Gambar 1.1: Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim

1.2.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai akhir bulan Desember 2018 beijumlah

51 orang, terdiri dari l(satu) pejabat Eselon Il.a (Kepala), 5 orang Struktural

Eselon Ill.a, 12 Struktural Eselon IV.a dan 33 orang Non Struktural, secara rind

dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

LPPD-DPMPTSP 2018 \ 4

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, KualiUkasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

No. Gol. Jml Pendidikan Jml Penjenjansan Jml

1. IV 15 Pascasaijana (S2) 15 Lemhanas

2. III 31 Saijana 26 Pimpinan Tk. I -

3. II 3 Sarmud/D3 2 Pimpinan Tk. 11 2

4. I 2 SLTA 6 SPAMA/Pimp. Ill 7

SLTP - ADUM/Pimp. IV 14

SD 2

51 51 23

1.23 Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Prov. Kaltim

Berikut beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP

Provinsi Kaltim diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan atau Pelaksanaan Rutin

- Surat Masuk

- Surat Keluar

- Penyelenggaraan Rapat

- Persiapan Pelaksanaan Fasilitas / Sosialisasi / Bimtek

- Usulan Peijalanan Dinas

2. Sub Bagian Umum:

- Analisis Beban Keija

- Analisis Jabatan

- Cuti Tahunan

- Kenaikan Gaji Berkala

- Kenaikan Pangkat Pegawai

- Peminjaman Asset Milik Negara

LPPD-DPMPTSP20I8 | 5

- Pengadaan Barang / Jasa

- Perbaikan Sarana Kantor

3. Sub Bagian Keuangan:

- Pembayaran Gaji Pegawai

- Pembayaran Ganti Uang (GU)

- Pembayaran LS Barang dan Jas

- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

4. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

- Penyusunan Rencana Kegiatan

- Penyelenggaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

- Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

- Penyusunan LAKIP

- Penyusunan LPPD

- Penyusunan RENSTRA

- Penyusunan RENJA

- Penyusunan RKA-DPA

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(P2IPM)

- Kajian Potensi Sumber Daya Daerah

- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- Penyusunan Pra Study Kelayakan

- Tim Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah

6. Bidang Promosi dan Penanaman Modal (P2M)


- Koordinator Penyelenggara Pameran

- Mengikuti Pameran Dalam / Luar Daerah / Luar Negeri

- Penjajakan Keijasama Penanaman Modal

- Penandatanganan Peijanjian Kerjasama Penanaman Modal

- Rencana Tindaklanjut Keijasama Penanaman Modal

- Tindaklanjut Kerjasama PM

7. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N)

- Pelayanan Izin Prinsip PM

- Pelayanan Izin Prinsip Perluasan PM

- Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM / Merger

- Pelayanan Izin Usaha PM

- Pelayanan Izin Usaha Perluasan PM

- Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan PM

- Pelayanan Izin Prinsip Perubahan PM

- Pelayanan Izin Usaha Perubahan PM

- Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan

Tersier

- Pelayanan Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan

- Standart Operational Procedure (SOP) (terlampir soft ftle)

8. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan (DALAK)

- Inventaris Data LKPM


- Kompilasi dan Sinkronisasi Data Realisasi PM berdasarkan LKPM

- Verfikasi dan Evaluasi Data LKPM

- Penginputan / Entry Data LKPM secara Elektronik / Online

- Penginputan / Entry SIMPEDAL

9. Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan

(YANDU)

- Layanan Informasi Perizinan

- Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelangganan

12.4 Vis! dan Mis!

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Kalimantan Timur

akan dibawa dan target yang akan dicapai dalam Rencana Keija kiuim waktu 5

tahun mendatang.

Adapun Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Provinsi Kalimantan Timur adalah "Menjadi imtUusi yang handal dan

profesional untuk menarik dan memfasUUasi investor menuju masyarakat

Kaitim sejahatera **.

Visi ini ditetapkan berdasarkan beberapa kata kunci, sebagai berikut:

1. Institusi handal, yaitu DPMPTSP Kaitim mampu memberikan

pelayanan prima dalam hal perizinan dan penanaman modal.

2. Profesional, yaitu aparatur DPMPTSP Kaitim bisa menunjukan

kineqa sesuai dengan harapan masyarakat serta mampu melaksanakan

tugas pokok dan fimgsinya.


3. MemfasilUasi, yaitu DPMPTSP Kaltim melakukan koordinasi dengan

instansi lain agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di

Kaltim.

4. Investor, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

5. Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera, adalah suatu tatanan

kehidupan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan,

kecukupan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat Kalimantan Timur dapat memenuhi kebutuhan

yang layak bagi kemanusiaan.

Selanjutnya Visi tersebut ditindaklanjuti ke dalam Misi yang merupakan

jabaran yang hams dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan

berhasil dengan balk.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teipadu Satu pintu Provinsi

Kalimantan Timur adalah: Meningkatkan Perencanaan, Kebijakan, Promosi

dan Kerjasama, Pembinaan, Pengendalian pengawasan Pelaksanaan dan

Pelayanan berbasis teknologi informasi terkait penanaman Modal melalui

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang didukung oleh aparatur, sarana dan

prasarana serta pelaku usaha yang berkualitas dan MISI DPMPTSP dijabarkan

menjadi 8 point:

1. Meningkatkan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal.

2. Meningkatkan Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah.

3. Meningkatkan Promosi dan Kegasama Penanaman Modal.

LPPD-DPMPTSP2018 \ 9

4. Mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang

Perizinan dan Penanaman Modal.

5. Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal.

6. Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal berbasis Teknologi

Informasi.

7. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelaku Usaha.

8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang.

1.2.5 Strategi

DPMPTSP Prov. Kaltim dalam mencapai visi dan mlsi, merumuskan

strategi pencapaian dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada,

yaitu:

1. Kekuatan DPMPTSP Provinsi Kaltim:

Komitmen pimpinan;

Tersedianya sumber daya alam;

Adanya kelembagaan dan struktur organisasi;

Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai;

Sumber daya manusia yang kompeten;

2. Kelemahan:

- Belum ditetapkannya revisi RTRW Kaltim;

- Tumpang tindih perizinan dibidang penanaman modal;

- Koordinasi antar lembaga terkait penanaman modal belum optimal;

• Infrastruktur dan utilitas terbatas.

1.2.6 Arab Kebijakan

Arab kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPTSP

Prov. Kaltim dilakukan melalui pelaksanaan sepuluh sasaran strategis, yakni:

LPPD-DPMPTSP 20I8\ \Q

1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan

izin semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku;

2. Mendorong investasi di daerah meningkatkan nilai tambah komoditas

unggulan melalui penyediaan dan pengembangan pabrik pengolahan

agar komodita yang memiliki potensi menjadi produk unggulan yang

memiliki nilai tambah yang tinggi;

3. Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan keija guna

mengantisipasi pertumbuhan lapangan keija, sekaligus investasi yang

berorientasi pada produk pangan;

4. Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan;

5. Meningkatkan investasi yang bergerak dibidang pengembangan

kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi pasar bebas

tenaga keija AFTA;

6. Mevvujudkan aparatur yang berkualitas dan bebas KKN;

7. Meningkatkan dan mengembalikan kualitas lingkungan akibat

investasi di bidang pertambangan;

8. Mengarahkan investasi pada kawasan-kawasan terintegrasi dan dapat

menghasilkan multiflingsi produksi;

9. Mendorong investasi dalam pengembangan kawasan pariwisata yang

dapat menghasilkan pendapatan daerah; dan

10. Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN.

LPPD-DPMPTSP 2018 I 11

BAB 11

PROGRAM DAN KEGIATAN DFMPTSP PROVINSIKALTIM

2.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan sejumlah kegiatan yang memiliki atau

mengandung kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan

karakteristik program. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi dan Visi Organisasi. Kegiatan

berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan kegiatan merupakan aspek

operasional dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk

memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Penentuan rumusan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

dimana pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

pintu Provinsi Kalimantan Timur memiliki 9 Program dan 17 Kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 1

(satu) kegiatan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung

kelancaran administrasi kedinasan sesuai peruntukan dan kebutuhan

organisasi selama kurun waktu satu tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan


Gedung/Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,

Pengadaan Meubelair dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Kegiatan ini lebih pada mendukung operasional dan kenyamanan kerja

aparatur, semua dilaksanakan sesuai prioritas dan kebutuhan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah, di dalam kegiatan ini sebagian besar

untuk pendanaan atau pembiayaan peijalanan dinas dalam dan luar

daerah.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua)

kegiatan, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dan

Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan, di dalam kegiatan ini merupakan penganggaran dan

pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian perencanaan program dan anggaran

(Rengram).

5. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu pelayanan perizinan sektor primer,

sekunder-tersier dan pelayanan penanaman modal. Kegiatan yang

biasa dilakukan mengupgrade ISO, mengevaluasi Standart Operating

Procedure (SOP), peninjauan lapangan/ lokasi, dan pembuatan serta

pengembangan aplikasi OPO-Otomatisasi Perizinan Online berbasis

website.

LPPD-DPMPTSP20I8\ 13

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi, terdiri dari 3 (tiga)

kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan

dan pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang

dilaknkan antara lain: pelaksanaan ISO, pemantauan lapangan/

perusahaan, pengisian LKPM manual/ Online! Maintenace Software^

Press Realease Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan

membuat buku mengenai data investasi.

7. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal, terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan

perencanaan dan kebijakan penanaman modal; dan penyusunan kajian

pengembangan potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain;

pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi

Perda/Pergub, membuat kajian potensi unggulan daerah.

8. Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan, terdiri dari 2

(dua) kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan Informasi perizinan; dan

penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang dilakukan

antara lain; pengembangan media elektronik guna memberi informasi

yang cepat kepada masyarakat luas dan penguatan kelembagaan PTSP

yang berpredikat bintang.

9. Program Penyelen^araan Promosi dan Pemberdayaan Dunia

Usaha, dengan 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari kegiatan

penyelenggaraan promosi penanaman modal; dan peningkatan

kegasama penanaman modal. Kegiatan yang dilakukan antara lain;

LPPD-DPMPTSP 2018 \ lA

pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan

peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatangan

Memorandum of Understanding (MoU).

2.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM

didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)

Sebagai upaya mewaijudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang

sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance), terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan

secara maksimal, mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan melalui Surat

Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

192.A/188.A/DPMPTSP-PTSP/2012 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim serta Pergub

Kaltim No 48 tahun 2015 tentang PTSP :

2.2.1 Jenis Layanan Perizinan Sektor Penanaman Modal:

1. Pendafiaran Penanaman Modal;

2. Izin Prinsip Penanaman Modal;

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal {Merger)

5. Izin Usaha Penanaman Modal

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal {Merger)

8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.


9. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

10. Izin Pembukaan Kantor Cabang

2.2.2 Standar Pelayanan Sektor Penanaman Modal:

1. Pendaftaran Penanaman Modal.

- Mengisi formulirpennohonan/persyaratan

- Tidak dikenakan biaya pelayanan

- Waktu penyelesaian pelayanan Tiga Hari Keija sejak tanggal

diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

2. Izin Prinsip Penanaman Modal.

- Mengisi formulir permohonan/persyaratan


- Waktu penyelesaian pelayanan Tiga Hari Kerja sejak tanggal

diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.




diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar,

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal {Merger)




diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.


5. Izin Usaha Penanaman Modal





6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal





7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal {Merger)



- Waktu penyelesaian pelayanan Tiga Hari Kega sejak tanggal


8. Izin Prinsip Penibahan Penanaman Modal





9. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal



LPPD-DPMPTSP2018\ 17



10. Izin Pembukaan Kantor Cabang

- Mengisi formuUr permohonan/persyaratan




Adapun izin dan non izin yang diterbitkan oleh Oinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim sesuai

kewenangannya di tahun 2018 adalah:

1. Perizinan sektor primer sebanyak 1094 izin/ non izin

2. Perizinan sektor sekunder dan tersier sebanyak 1385 izin/ non izin

3. Perizinan penanaman modal sebanyak 48 izin/ non izin

2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran setelah

perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 14.745.611.000,- (80,53%) dengan perincian

yang terdiri dari Belanja Tidak langsung (BTL) Rp.9.751.876.000,- dengan

realisasi Rp.7.255.365.474- dan- Belanja langsung (BL) Rp.4.993.735.000,-

dengan realisasi Rp. 4.805.634.654-.

2.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur telah

dilaksanakan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai amanat

LPPD-DPMPTSP2018\ 18

UUD 1945. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025. Telah dibuat suatu dokumen perencanaan

untuk periode 20 tahun dengan mengacu kepada RPJP Nasional.

RPJP merupakan acuan bagi provinsi dan kabupaten/ kota dalam

menyelaraskan pembangunan di daerah baik perencanaan pembangunan 5 tahun

maupun perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaannya lebih

lanjut akan dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 tahunan sesuai dengan visi dan misi

Guberour terpilih untuk periode 2013- 2018.

Sedangkan RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan dokumen

perencanaan tahunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang

ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubemur, antara lain telah ditetapkan Pergub

Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 32 tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007, serta Peraturan Gubemur

Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2008 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008.

2.4.1 Kondisi Saat ini

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik, DPMPTSP Prov.

Kaltim sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan


di bidang koordinasi penanaman modal mener^kan OSS (Online Single

Submission).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, OSS (Online

Single Submission) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga

OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dimulai dengan pendailaran,

pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara

mengakses laman OSS. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha

dan izin komersial/operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan

memenuhi persyaratan dan komitmen.

Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk Dokumen

Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

informasi dan transaksi elektronik. Dokumen Elektronik tersebut disertai dengan

Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum

serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.4.2 Isu Strategis

Ada beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan dalam perencanaan

pembangunan, antara lain;

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal di daerah.

2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, dan belum

optimalnya pengembangan potensi daerah.

3. Belum optimalnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan

terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah.


4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah disebabkan oleh dinamika perubahan ekonomi, kurangnya

akurasi data, perkembangan iptek serta kompleknya permasalahan dan

knrang termanfaatkannya basil evaiuasi dan kajlan pembangunan.

5. Belum optimalnya keijasama di bidang penanaman modal.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) sesuai Peraturan Gubemur Kaltim No. 48 Tahim 2015.

2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang lengkap dan berfungsi dengan baik sangat menentukan

kualitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas guna mewujudkan tujuan organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Kalimantan Timur saat ini menempati lahan seluas 2.895 m^ berlokasi di Jalan

Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan

investor (Display Room).

Untuk mendukung mobilitas dan operasional kegiatan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan

Timur secara umum sampai saat ini memiliki sarana dan prasarana tahun 2018

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2018

NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH TOTAL KONDISI

1 Kendaraan Roda 2/Motor 20 Mencukupi

2 Kendaraan Roda 4/Mobil 13 Kurang

3 Personal Komputer 40 Kurang

4 Notebook/Laptop 4 Mencukupi


(Lanjutan) Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2018

5 Printer 66 Kurang

6 Kursi 152 Mencukupi

7 Meja 104 Mencukupi

8 Kamera 2 Mencukupi

9 Lemari 97 Mencukupi

10 UPS 14 Kurang

11 Telpon 16 Mencukupi

12 AC 30 Mencukupi

13 Mesin Tik 7 Mencukupi

14 Tabung Pemadam 1 Mencukupi

15 Filling Cabinet 21 Mencukupi

16 Scanner 1 Mencukupi

17 Barcode Barang 1 Mencukupi

18 CPU 17 Mencukupi

19 MIC 38 Mencukupi20 Amplifier 1 Mencukupi

21 Monitor 8 Mencukupi

22 Kybord 2 Mencukupi

23 Fotocopy 3 Kurang

24 Sound Sistem 3 Mencukupi25 Screen projector 1 Mencukupi

26 Meja Rapat 15 Mencukupi

27 Kiusi Rapat 77 Mencukupi

28 Sofa & meja tamu 9 Mencukupi29 Mesin Penghancur Kertas 2 Mencukupi

2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2018 ada beberapa

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur:

1. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman

Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai

Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan

direvisi dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 17


tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal

layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan

kineija Tim Teknis. Solusinya: perlu adanya penambahan tenaga PNS

yang menguasai bidangnya.

2. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih

ada Kabupaten/ Kota yang melakukan promosi secara sendiri,

sehlngga promosi alas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum

maksimal, untuk mengatasi masalah ini. Solusinya: DPMPTSP Prov.

Kaltim mengefektifkan kembali Surat Gubemur Kalimantan Timur

tentang Penunjukan DPMPTSP sebagai Koordinator Promosi Investasi

Penanaman Modal.

3. ProBl Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi

yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang

lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya. Solusinya: untuk yang

akan datang meningkatkan alokasi anggaran untuk penyusunan FS

serta kajian-kajian tentang peluang investasi di Kaltim yang

komperhensip dan rinci.

4. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka dibeberapa

kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi

di Kalimantan Timur. Solusinya: DPMPTSP Provinsi Kalimantan

Timur terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan


Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata

Ruang dan Peruntukan Lahan.

5. Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti

jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan Iain-

lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah

tertentu. Solusinya adalah dengan terns membangun koordinasi lintas

sektoral sehingga adanya satu komitmen untuk membangun fasilitas

pendukung investasi di Kaltim.


BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

Secara instansional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Timur bersifat koordinatif, sehingga secara tata

kelembagaan tidak memiliki garis hirarkis antara perangkat Pusat (BKPM) dengan

Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Kaltim dan pada tahun 2018 tugas

pembantuan hanya bantuan Program/Kegiatan dari Kementerian Keuangan yang

dilaksanakan di daerah.

1. DasarHukum

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Keuangan

melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal

2. Program dan kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

- Program peningkatan iklim investai dan realisasi investasi.

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wil. IV

3. Sumber dan Jumlah Anggaran yang diberikan Dana Dekonsentrasi

bersumber dari APBN (Kementerian Keuangan dengan difasilitasi oleh

BKPM) dan Jumlah Anggaran yang diberikan sebesar Rp.

549.456.000,00.


4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp.

446.043.646,- (81,18%)

5. Nilai realisasi Penanaman Modal yang terpantau di Wilayah IV : 105

Perusahaan.

6. Jumlah pegawai yang menjadi pengelola keuangan dalam kegiatan

Dekon 6 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1

orang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 orang, Pejabat

Penandatanganan SPM (PPSM) 1 orang, Bendahara 1 orang,

Koordinator Aplikasi 2 orang.


BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Antar Daerah

Keijasama merupakan langkah untuk membangun Networking di bidang

ekonomi baik antar Provinsi, Provinsi dengan Pusat, Provinsi dengan Luar Negeri

maupun Swasta dengan Pemerintah dan sebaliknya.

4.1.1 Daerah yang Diajak Kerjasama

1. Provinsi Jawa Timur

Nama Kegiatan:

- Peijanjian Keijasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan

DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Pemerintah dan Pihak Swasta antara

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur di Bidang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Kabupaten Kutai Barat

Nama Kegiatan:

- Peijanjian Kerjasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan

DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat.

3. Kabupaten Berau

Nama Kegiatan:

- Peijanjian Keijasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan

DPMPTSP Kabupaten Berau.


4. Kabupaten Paser

Nama Kegiatan:

Perjanjian Kerjasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan

DPMPTSP Kabupaten Paser.

5. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Kegiatan :

- Peijanjian Kerjasama antara DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

4.2 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

4.2.1 Forum Koordinasi

Forum Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah

adalah Rapat Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan DPMPTSP Provinsi,

Kabupaten/ Kota Se-Kaitim. Forum ini melibatkan BPJS Kesehalan dan BPJS

Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada 02 Agustus 2018 di Hotel Bumi Senyiur

Samarinda.

4.2.2 Materi Koordinasi

Dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan DPMPTSP

Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kaltim, BPJS Kesehatan menjelaskan Pengawasan

dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha Terintegrasi. Dalam penjelasannya, Ibu

Ropika sebagai Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan menjelaskan

Universal Health Coverage atau yang di dialihbahasakan oleh Kementerian

Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 menjadi "Jaminan Kesehatan

Semesta" telah diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan JKN-KIS


pada 1 Januari 2014 sampai tahun 2019. Data Per 1 Juli 2018, jumlah peserta

JKN-KIS: 199,133,927 jiwa (77,4 % dari Penduduk Indonesia) berarti dapat di

katakan +75% penduduk sudah tercakup dalam program JKN-KIS.

Dalam mencapai UHC pada Provinsl Kaltim, BPJS Kesehatan dan

Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan sinergi yang dapat meningkatkan UHC

tersebut. Sinergi itu ialah Sinergi Optimalisasi Kepersertaan Segmen PPU, yang

penjelasannya sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Gubemur turunan Instruksi Presiden Nomor 8

Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN

2. Sinergi bersama Kejati/Kejari -> penandatanganan MoU tentang

Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

3. Pengawasan dan pemeriksaan bersama Pengawas Ketenagakeijaan,

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas BPJS Kesehatan

4. Advokasi & koordinasi Pemerintah Daerah -> penetapan &

implementasi SOP/ Protap perizinan DPM-PTSP bagi setiap BU

baru/perpanj angan

Dalam sinergi diatas, setiap Badan Usaha harus mendaftarkan pekerjanya

di BPJS Kesehatan, walaupun hanya mempunyai 2 atau 3 pekeija di dalam Badan

Usaha tersebut. Begitu pula dengan upaya kerjasama yang telah dilaksanakan

BPJS Kesehatan dengan K/L terkait dalam rangka mendorong optimalisasi

program JKN. Salah satu upaya adalah dengan penerbitan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu

Pintu Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, BPJS adalah


salah satu syarat pendaftaran Badan Usaha dan juga syarat perpajangan izin

sebuah Badan Usaha.

Selain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakeijaan juga menjelaskan

keijasama antara DPMPTSP Prov. Kaltim dcngan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam

programnya, BPJS Ketenagakeijaan memberikan perlindungan atas resiko-resiko

keceiakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. termasuk kecelakaan yg lerjadi

dalam peijalanan dari rumah menuju tempat keija dan sebaliknya serta Perjalanan

Dinas. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan berkoordlnasi dengan DPMPTSP

Prov. Kaltim agar Badan Usaha memperhatikan kesejahteraan pekerja.

4.2.3 Jumlah dan Sumbcr Anggaran

Berdasarkan DPPA 2018 DPMPTSP Provinsi Kaltim pada Program

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Bvaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran

dengan nomor DPPA 212.01.01.10.01.5.2 untuk dana Rapat Koordinasi

Perencanaan Program/ Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kabupalen/ Kota Se-Kallim

bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel4.1 Malriks Sumber Anggaran

No Uraian (Rp)I Honor Kegiatan Rapal Koordinasi Perencanaan

Program / Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab/ KolaSe-Kaitim

Rp 12,500.000,00

2 Biaya Akomodasi Narasumber dari BKPM Rp 1.800.000,00

3 Biaya Transportasi Narasumber dari BKPM Rp 4.000.000,00

4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat KoordinasiPerencanaan Program / Kegiatan DPMPTSP Provinsi,Kab/ Kota Sc-Kaltim

Rp 20.000.000,00

5 Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasimengenai kegiatan Rapat Koordinasi PerencanaanProgram / Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab/ KotaSe-Kaltim

Rp 20.000.000,00

LPPD-DPMPTSP20IH \ 30

4.2.4 Hasil dan Manfaat Koordinasi

Dengan adanya koordinasi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakeijaan

dengan DPMPTSP Prov. Kalllm. DPMPTSP Prov. Kaltim berhak tidak

memberikan izin atau perpajangan izin ke Badan Usaha apabila tldak

mengikutsertakan pekeija atau belum membayar iuran pekeija ke BPJS Kesehatan

dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dcmikian. pekeija merasa leblh sejahtera dan

dan aman sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam tneningkalkan motivasi

maupun produktivltas keija.

4.2.5 Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tlndak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan

DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Kaltim yaitu terus meningkatkan

koordinasi yang sudah lerbentuk antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakeijaan

dengan Pemerintah, yaitu DPMPTSP Prov. Kaltim. Kemudian segera

menganggarkan dana tambahan sesuai regulasi Peraturan Presiden nomor 29 tahun

2017 yaitu dengan adanya keterikatan kerja dari Pemerintah Daerah yang ada di

dalam Surat Keputusan (SK), maka tenaga Non PNS berhak mempunyai 2

program yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini BPJS

Ketenagakerjaaniditanggung oleh pemberi keija yaitu Pemerintah.


BAB V

PENUTUP

Petaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tentu sejalan dengan Rencana

Strategis yang telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Rcncana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang lelah disusun sehingga laporan in!

merupakan operasionaiisasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian laporan kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai

bahan masukan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

ltd.

Kcpala Dinas


PROVING

KAMAPD 12

NAMAPD 13

lAMPIRANI^.: FORMAT IKX UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBUAKAN (9 ASPEK) ADMINIETRASI UMUMOALAM RANCKA EWPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KAUMANTAN TIMUft

DINAS reNANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINJ) KALIMANTAN TIMUR

UROSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ASPEK FOKUS NO IKX RUMUS JENIS DATA CAPAIAN

MNEIUA

KETERANCAN |1 KEBUAKAN TEKNIS

PENYEIENCCARAAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

Program Narional [yang rrvelekat

dl kamenlriatVLPNK) yang harutdllaktanakan oleh SKPD

I Jumlah Program Nailonal

yang dllakianakan oteh

SKPD

Jumlah program Narlonalyang dapal dllaktanakan olehPD dibagi Jumlah programNational x 100%

- Jumlah program National (RKPDJ.Kbanyak 1 program

- Jumlah program National yang

dllaktanakan OPD, labanyaktabanyak 1 program

(1: t X too % J

100.00 %

Serdaiarfcan program

rational RKPD Tahun 2018

dan Bardaiarkan Panyatualan

RPJMD 2013-2018 Prov.

Kalllm

Kaiesoalan dengan kabljakan(ri;nltyangdlt«(aplcan o!^pemerlntah a/q Icemariterlan/

IPNK

2 Kcberadaart Standar

^cradonat Proiadur

IJOP)

Ada arau tidak Ada 7

Pelayanan Tatpadu Satu Pintu (PTSPJ

Ada 137 SOP

Tardapai 137 Janit Izindl bidang LP3N (PelayananPerldnan dan Nen Parldnan)

2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PER

UNDANC-UNOANCAN

Jumlah PERDA yang harusdllabanakan SKPD manurut

Paraturan Manlerl (PERMEN)

3 Jumlah PERDA

palaluanaan yang adatarhadap PERDA yangharva dllaktanakan

rrwnurut PERMEN

Jumlah PERDA pelakianaan

PERMEN yang ada dibagiJumlah PERDA yang harul

dllaktanakan menurut

PERMEN >100%

- PERDA pelaktanaantabanyak

• PERDA yang teharutnys

tabanyak

( ; xIOO%)

PDIV/DI %

3 PENATAAN

KEIEMBACAAN DAERAH

Pangldan flr\4mir jabatan 4 Rado nruktur iabatan

dan aaalonaring yangtarlfJ

Jumlah Jabatan yang adafyartg diln) dibagi

Jumlah yang ada x

100%

- Jabatan yang adatabanyak 18

- Jabatan yang hanjt ada

tabanyak 32

(16:22x100%)

81.82 %

5 KAcradaan Jabaian

fungdonal dalam rtruklur

organltail PD

Ada atau tidaknya Jabatanlurtgdonal dalam ttruktur

ofganltati PD

Tdk ada Tdk ada Mtngaoi kortdlil PDtarakhIf/updatedTahun 2018

4 PENCELOLAAN

KEPEOAWAIAN DAERAH

Tlngkat kompaiersi SDM dalammanyalenggarakan tugas POyang râân dangan unisar^ Tarlcair

6 RarioPNS Provlnd Jumlah PNS PD terhadaptotal PNS ProvinsI

• PN5PD

tabanyak 51 panonll• Totan PNS ProvlntI

tabanyak panonll

(51: xt00%)

l/DIV/OI %

7 Pcjabar yang talah

memanuhl pertyaratanper^dJdikan peiallhan

kcpemlrrplnan

Jumlah pâbat yang memenuhiaertyaralan perxJIdikan pelatlhan

tepemlmplnan ̂ bagl jumlah

total pejabat PD yang ada x

100%

• Pejabal yang mamenuhi syaratUklat^ .tabanyak 23 Orang

- Pajabal yar:g ada

tabanyak 18 Orang(23:18x100%)

127.78 %

ASreK FOKU5 NO »K RUMUS JENISMTA CAPMAN »Ta«ANCAN

KINBUA

Pejabst vang mmenuhi

penyaratan kepangkataniumlah peiabat yang meman;.^!persyaralan kapangkalan

kaptmlmplnan dibag! jumlahtotal pcjabat PD yang ada x

100%

Pejebat yarg meirenuhl kcpangkatan(ebanyak 34 OrangJabatan yang adai^ityak 18 Ortng( 34 : 18 X100 % ]

188.89 %

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

Xclengkapan dokuman

perencanaan p«mbangur)an yang

dimltlkl otch PD

Kab«radaan dokianen

perencanaan

pembangunandl PD

Reiutra PD

Ranfa PD

RKAPD

Ada atau tidak ada dokumen

parencanaan PD baHkut

lumlahnya

Ada 4 dokuman:

1. Rennra PD

2. Rerja PD

3. RKA-HKAPPO

4. DPA-DPPA PD

Ada 4 dok

SInkronluil program REbUA PO

dangan Program RKPO10 Jumlah Program RKPD

yang dlakomodlr

dalem RENJA PD

Jumlah Program RKPD yang

dlakomodlr dalam RENJA

PD dibagi Jumlah program

dalam RENJA PD yangdlratapkan pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang dlakomodlr

dalam Ranja PD

labanyak 9 Program

Program Rarrja PO yang ditetapkan

dalam RPJMD

100 %

Kbanyak

(9 ; 9 * 100%)

9 Program

SInkronlsasI program RKA PO

dengan Program RENJA POJumlah Program RENJA

RKTC yang diakontodlr

dalam RKAPD

Jumlah Program Ranja RKPD

yang dlakomodlr dalam RKA

PO dIbagI jumlah program

dalam RKA PO < 100 %

Program Ranja RKPD yar^ dlakomodlr

dalam RKAPD

t^nyak 9 Program

Program RKAPD

labanyak 9 Program

(9: 9 X 100%)

100 %

Parancanaan palakianaan

program dan anggaran

Jumlah ̂ ogram RENJA

PD yang dlakomodlr

dalam DPA PD

Jumlah Program Ranja RKPD

yang dlakomodlr dalam DPA

PDdlbagI Jumlah program

dalam DPA PO xlOO%

Program Ranja PD yang dlakomodlr

dalam DPA PD

sabanyak 9 Program

Program dalam DPA PO

cabanyak 9 Program

(9 : 9 X 100%)

100 %

PENCELOLAAN

KEUANCAN DAERAH

Alokail anggaran Anggaran PD tarhadap

total belanja APBD

Alokail anggaran PD dibagi

total APBD X 100%

Total anggaran PD

Eebeiar

Total belanja APBD

(ebeiar

Realliasi anggaran PD

Sebesar

Reallad belanja AP8D

Sebeiar

Rp 1I.874.742J28

x100%)

Rp.

Rp-

Rp.

Rp.

14.745.611.000.00

11.874.742.526,00

Mengacu APBD Tahun 2018terakhir

#D1VA)I %

*DIV/Oi %

Beiaran betanja modal 14 B^n)a modal terhadap

total belari)a PD

Balanja modal dibagi

total batanja PD 1100%

Belanja Medal PD

Sebetar

Total belanja PD

5(beiar

Belanja Modal PD

Reeruasi Sebesar

Realliasi belanja PD

Sebeiar

Rp 345.600.000

xIOO%)

Rp.

Rp-

Rp.

Rp.

345.600.000.00

14.745.611.000.00

329.300.000.00

11.874.742.528.00

14.745.611.000.00

2J4 %

2.77 %

Besaran belanja pemeliharaan Total Belanja

pemeliharaan datl total

belanja barang dan jaia

Total belanja pemeliharaan

dari total belanja barang dan

jasa PO) X 100 %

Total belanja pemeliharaan PO

Sebeiar Rp.

Total b^nja barang dan jaiaPD

Sebeiar Rp.

as.ooo.ooo.oo

3.786235.000.00

224 %

ASreK FOKUS NO IKK AUMUS JENU DATA CAPMAN

KINEMA

KETERANCAN

• Realisasi belanja pemeliharaar PD

$fbeiar Rp. 84.729j00.00

• Realised belanja barang dan jasa PD

Sebesar Rp. 3.635.394.654.00

( Rp 84.729.500 : Rp3.63S.334.654.00

*100%)

2J3 %

16 Total Brianja

patnellharaan darl lota!

belanja PD

Total belanla petneilharaart

darl total belarr^ PD x

100%

• Total belanja pemellharaan PD

Sebesar Rp. 85.000.000.00

• Total belanja PD

Sebesar «p. 14.745.611.000.00

• Realisasi belanja pesneilharsan PD

Sebesar Rp. 84.729JO0.0O• Realisasi belanja PD

Sebesar Rp. 1I.874.742J28.00

( Rp 84.729J0C 11.874.742.528.00

x100%)

0J8 %

0.71 %

Uporan keuangsn SKPD 17 Keberadaart laporan

keuangan SKPO

(Naraca.LRA&CAlK)

Ada atau tidak ada laporankeuartgan 5KPD berikut

komponen yattg ada

(Neraca. LRAdan Calk}

Ada 3 Jenls laporan. sbb :

1. Neraca

2. LRA

3. Calk

Ada 3 dok Tellti apakah laporan

keuangan yang ada sudahlengkap

(Neraca. LRA. dan CALK)

7 PENCaOLAAN 8ARANC

MILIK DAESAH

Manajenen asei PD 18 Keb«radaan Irtveniarltaii

barang atau atet PD

Ada atau lidak ada mventarlsad

barangaiau aset PO

8uku InvenrartsasI barang Ada Inventarisasl dlJakukan

minimal s^ll dalam 5 tabun

Penggunaan aiel PO 19 Jjtnlah vang lidak

digunakan oleh PO

Jsenlah aset yartg tidak

digursakan PD dibagi total

aset yang dikuasal PD x

100%

■ Aset yarxg tidak digunakan

sebanyak Rp.

• Aset yang dtkuasal PD

sebanyak Rp.

( Rp • :x10C%)

#DIV/OI %

8 PEMBEKIAN EASILITASI

TIRHADAP PARTlSIPAfl

MASYARAKAT

Benluk-benljk faillltai /

praursna panislpail maiyarakat20 Jianlah fasllltai/

xasarana Informal:

1.Papan pengumuman

2.Poi Pangaduan

J.Leaflat

4.Mobi1 kelillng

5.Pangumuman dl

mass media

jumlali ratlUlas/prasarana

parttslpasl

Fasllltas& Prasarana

1. Papan pengumuman

2. Pospenpduan

3. leafleat

4. mobll keHIIng

5 Pengumtinian di nsass media cetak

6. Pcngumsinen di mass media eleictronik

7. Persgumuman dt mass rriedla onllrte (website)

Ads 7 Fas

Sebutksn Jenls fasllltas/

prasarana Informas) yang ada.tidsk tesbatas pads datiar

yang ada

Rnponih/ltai Krhadap partlilpail

matyarakat

21 Keberadaan survey

sepuasan masyarakat

Ada atau tidak adanya hadi

survey kapuasan masyarakat

tarhadap pelayanan publlk

Ada Ads Survey kepuasan masyarakat/

pelanggan yang dllakukan

oleh Pemda

dllaksanakan oleh OPO PTSP

Lwnpinn I. 3 ; FORMAT IKX UNTUK PROVING

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018PROVINSI KAUMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KAUMANTAN TIMUR

NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANOAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9 Penanaman

Modal

I Kanalkan / penurunan Nilal Realisail

PMON (milyar ruplah) 20.225.622.400.000.00 ■

RealliasI PMDN thn 2018 - RealisasI PMON 2011 10.980.216.400.000.00

100% 84.20% Kenaikan (PMDN)X

RealisasI PMDN 2017 10.980.216.400.000.00

Ket; RealisasI PMDN thr\ 2018 Tw. Ill

2 Kenaikan / penurunan Nilai RealisasI

PMA (milyar ruplah)

5.107.909.820.000.00 •

RealisasI PMA thn 2018 - RealisasI PMA 2017 17.221.883.680.000.00

100% •70.34% Penurunan (PMA)

RealisasI PMA 2017 17.221.883.680.000.00

Ket; RealisasI PMA thn 2018 Tw. til

Samarlnda, 30 Januari 2019

etahul,

Kepala Dinas Penanama^ alidan Pelayanan Terpadu Satu PintuP/ovin ijrfijntan TImij

SH. M.Hum

Pepbina Utama MadyaNIP.a9640iaU99003 1028

REKAPITULASI PERIZINAN SEKTOR PRIMER, SEKUNDER DAN PMDNPER BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

NO SEKTORBULAN

Januari Februarl Maret April Mel JunI Jull Agustus September Oktober November Desember Total/Sektor

1 PRIMER 99 93 89 88 94 34 126 97 78 105 129 60 1092

2 SEKUNDER 145 67 152 151 135 57 113 129 77 138 104 107 1385

3 PMDN 2 13 13 5 8 5 2 - - - -- 48

Jumlah/Bulan 246 173 264 244 237 96 241 226 155 243 233 167

Total 2525

200 -

Februarl Maret

Periode Tahun 2018

Total: 2527 Izin Dan Non Izin

UUI 0 ^ . .

Januari-aaJ

iSeriesl

IJunI

96

11 lI ItJull Ajusius September Oktober November Desember

241 226 1S5 243 233 167

Samartnds, 30 Januari 20X9

rfgdtahul,

Kepala OInas Penanamap^odaydan Pelayanan Terpadu Satu PintuP^insl KatftcaptanTlmur

am. SH. M, Hum

pmbina Utama Madya

NM 19640101 199003 1 028

PENGHARGAAN

''M

BAOAN KOOROINASIPENANAMAN MODAL

'AVJAWDNOMINASI (NOMINEE)

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi TerbaikTahun 2018

Diberikan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Timur

Jakarta, 12 Juli 2018

KEPALA^ADAN KOORDINASi PENANAMAN MODAL

TRIKASIH LEMB

PERJANJIAN KERJASAMA 2018

1. BALAl SERTIFIKASIELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDINEGARA

a. Bidang Kerjasama

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada sistem Elektronik di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

b. NamaK^iatan

Peijanjian Keijasama antara DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan Balai

Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

c. Jangka Waktu Kerjasama

3 Mei 2018 - 3 Mei 2022 (Jangka waktu 4 tahun)

d. Basil (Output) dart Kerjasama

Upaya pengaplikasian Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) untuk

penerbitan izin.

2. PROVINSI JAWA TIMUR

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Timur.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan

Timur.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi

Kalimantan Utara;

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Keijasama Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

9. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum

Penanaman Modal

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis

Tata Cara Keija Sama Daerah;

11. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan

Minimal bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman

Modal;

13. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Tahun 2014-2025

14. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur.

b. Bidang Kerjasama

Penanaman Modal dan Pelayanan Teipadu Satu Pintu

c. Nama K^iatan

- Petjanjian Keijasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan DPMPTSP

Provinsi Jawa Timur

- Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Pemerintah dan Pihak Swasta antara Provinsi

Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur di Bidang Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM).

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber: DPA DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

- Jumlah Anggaran : Rp. 15.750.000,-

e. Jangka Waktu Kerjasama

19 Juli 2018 -19 Juli 2023 (Jangka waktu 5 tahun)

f. Hasil (Output) dari Kerjasama

Penyelengga Pertemuan BIsnis Pemerintah dan Pihak Swasta antara Provinsi

Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah

umum (UMKM)

3. KABUPATEN KUTAIBARAT

a. DasarHukum



Timur.

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;





5. Undang-Undang Nomor 30 tentang Adminstrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cam Pelaksanaan

Kerjasama Daerah;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum

Penanaman Modal

10. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teioiis




14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036;

15. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 -2031;

16. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Bidang Kerjasama

Tata laksana Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

(Galian C ermasuk Pasir) pada areal diah atau sampai dengan 5 (lima) Hektar di

Kabupaten Kutai Barat.

c. Nama Kegiatan

Peijanjian Keijasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan DPMPTSP

Kabupaten Kutai Barat.

d. Jangka Waktu Kerjasama

16 Oktober 2018 - 16 Oktober 2020 (Jangka waktu 2 tahun)

4. KABUPATEN BERAU

a. DasarHukum



Timur.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Berau


4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaitnana





Keqasama Daerah;




9. Peraturan Presiden R1 Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum

Penanaman Modal


Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha;



13. Peraturan Kepala BKPM Rl Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan




15. Peraturan Daerah Berau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 -2036;



17. Peraturan Bupati Beraau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan


b. Bidang Kerjasama


(Galian C (Termasuk Pasir) pada area! dibawah atau sampai dengan 5 (lima) Hektar

di Kabupaten Berau.

c. Nama K^iatan

Perjanjian Kerjasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan DPMPTSP

Kabupaten Berau.

d. Jangka Waktu Kerjasama


5. KABUPATEN PASER

a. Dasar Hukum


Provtnsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan

Timur.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penentapan Undang-Undang

DaruratNo. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran -Negaia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang;




K^ua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



Keijasama Daerah;




9. Peraturan Presiden R1 Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum

Penanaman Modal


Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha;


Tata Cara Kerja Sama Daerah;





15. Peraturan Daerah Berau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser Tahun 2015 -2035;



17. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan


a. Bidang Kerjasama


(Galian C (Termasuk Pasir) pada areal dibawah atau sampai dengan 5 (lima) Hektar

di Kabupaten Berau.

b. NamaK^iatan

Peijanjian Keijasama DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur dengan DPMPTSP

Kabupaten Paser.

c. Jangka Waktu Kerjasama


laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) · 2019. 9. 16. · 5. meningkatkan pembinaan,...

Documents