tugas lppd

1

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan

dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya,

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan, meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

(2) Selain tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat juga melaksanakan

tugas yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

2

(3) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu

oleh perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.

c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

f. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

h. pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.

i. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

j. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta

kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Camat.

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.

3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :

3

a. Seksi Pemerintahan.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab

kepada Camat.

(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh

perangkat/aparatur kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai

fungsi :

a. penyiapan penyusunan program kerja.

b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

c. penyiapan kegiatan pembinaan ideoligi dan kesatuan bangsa.

d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.

g. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah.

h. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 8

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai

fungsi :

4

a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.

b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 9

(1) Seksi Ketentraman dam Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan

ketertiban umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.


Pasal 10

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan


(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.


5

Pasal 11

(1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan


(2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.


Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

.

6

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 158 TAHUN 2004. TANGGAL : 24 JUNI 2004.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 158 TAHUN 2004. TANGGAL : 24 JUNI 2004.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI

PEMERINTAHAN KETEN TR A M A N SEKSI SEKSI SEKSI DAN

KETER TIB A N

UMUM

DESA KELURAHAN Keterangan :

Garis Hubungan Operasional Garis Hubungan Koordinasi & Fantas

7

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut

Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

(3) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai

pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

(1) Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah

serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah mempunyai tugas :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Pemberdayaan masyarakat.

c. Pelayanan masyarakat.

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(3) Lurah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu

oleh perangkat kelurahan yang bertanggungjawab kepada Lurah.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk

lembaga lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Lurah mempunyai fungsi :

a. Penggerak partisipasi masyarakat.

b. Pelaku tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi

tanggungjawabnya.

c. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Pengkoordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 16

Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta

kelompok jabatan fungsional.

Pasal 17

Susunan Organisasi Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Lurah.

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan.

3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

9

Pasal 18

(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Lurah.

(2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh

perangkat/aparatur kelurahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai

fungsi :

a. penyiapan penyusunan program kerja.

b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.

c. penyiapan kegiatan pembinaan ideoligi dan kesatuan bangsa.

d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan kelurahan.

f. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah kelurahan.

g. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 19

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan


(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai

fungsi :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.


10

Pasal 20

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan

ketertiban umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.


Pasal 21

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan


(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.


11

Pasal 22

(1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan


(2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas :


b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.

c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.


12

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 159 TAHIN 2004 TANGGAL : 24 Juni 2004

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIS KELURAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

13

DESA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Kewenangan desa adalah:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Wewenang Kepala Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama BPD. 2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

5. Membina kehidupan masyarakat desa.

6. Membina perekonomian desa. 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa:

1. Memegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

http://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_tahun_2005

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota

14

7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan. 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

11. Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa. 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Hubungan kerjasama kepala desa dengan camat

Pasal 126 ayat (3) huruf (f) UU No. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa camat bertugas untuk

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diuraikan dalam berbagai dimensi.

Dalam dimensi-dimensi itu pula terbentuk hubungan kerja. Tidak menjadi masalah apakah bersifat

hirarkis atau heterarkis. Hampir dapat dipastikan terjalinnya hubungan kerja yang saling membutuhkan

keduannya.

Dalam penjelasan pasal 126 ayat (3), disebutkan:

“Yang dimaksud dengan ‘membina’ ini antara lain dalam bentuk fasilitasi pembuatan perdes,

terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik”.

Uraian di atas menyebutkan 2 (dua) dimensi hubungan kepala desa dengan camat. Pertama

tentang fasilitasi pembuatan peraturan desa dan kedua perwujudan administrasi tata pemerintahan desa

yang baik.

Sadu (2002: 87), menyatakan: “Hubungan kerja camat dengan pemerintah desa bersifat

koordinatif dan fasilitatif, tidak lagi bersifat hirarkis. Sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki

kewenangan mengatur dirinya (self governing society), secara organisatoris desa tidak memiliki

hubungan hirarkis dengan kabupaten/kota. Akan tretapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan

yang bersifat hirarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih

kecil untuk pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kepada masyarakat.

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

15

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.

3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.

Struktur Organisasi Desa

16

DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Jenis Desa

Pasal 6 1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. 2. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 7 a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

melakukan penataan Desa. b. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat

perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. c. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: mewujudkanefektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

17

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan;

b. penghapusan;

c. penggabungan;

d. perubahan status; dan penetapan Desa.

18

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

19

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67 (1) Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat

istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatan. (2) Desa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam

rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68 (1) Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

d. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab

tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;

2. perangkat Desa;

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban

di Desa.

20

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

tugas lppd

Government & Nonprofit