laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun …pendayagunaan aparatur negara dan reformasi...

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2018

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2018 ini, dapat diselesaikan dalam waktu yang

telah ditetapkan.

Laporan Kinerja dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

LKjIP ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan

tugas dan pencapaian indikatorkinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dan sebagai bahan

atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan

datang serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Kami menyadari terhadap upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2018 ini

masih ada keterbatasan, namun demikian harus diakui pula bahwa upaya-

upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian

sasaran dan tujuan SKPD dan kami bertekad akan berusaha optimal dalam

mendorong kinerja organisasi agar lebih baik lagi di Tahun 2019.


Tahun 2018

ii

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk

dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.


Tahun 2018

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Laporan yang

berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran

Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang

berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi

perhatian utama adalah dengan menitikberatkan sasaran dan tujuan

pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan

oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan

pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis,

efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, serta dilakukan dengan

mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas

program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin

keberlangsungannya secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan

kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan

penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas,

terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun

eksternal, serta dapat diimpelementasikan dengan mudah, cepat dan tepat

pada sasarannya.

Dalam rangka pelaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan dua tujuan dan

tiga sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2017. Tiga sasaran

strategis tersebut diukur ke dalam 6 (enam) indikator kinerja. Secara

keseluruhan dari 6 (enam) indicator kinerja sebanyak 5 (lima) indicator


Tahun 2018

iv

kinerja yang tercapai dengan predikat sangat baik dan 1 (satu) indicator

kinerja dengan predikat sangat rendah.

Adapun sasaran dan indikatorkinerja yang telah ditetapkan antara lain

:

a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

a) Penurunan jumlah pengangguran

b. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan

a) Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

b) Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

c) Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

d) Persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum

Provinsi (UMP)

c. Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi

a) Persentase warga transmigrasi mandiri

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 tidak terlepas dari

adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2018 Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember

2018 sebesar 84,42 persen dan realisasi fisik sebesar 97.06 persen.

Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar 87,35 persen dan fisiknya

92,18 persen sedangkan realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung 82,66

persen dan fisiknya 100 persen. Dari Total anggaran sebesar Rp

9.873.324.755 terealisasi sebesar Rp. 8.334.958.611 sehingga sisa

anggaran Rp 1.538.366.144. Realisasi keuangan dana APBN Tahun 2018

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara per 31

Desember 2018 sebesar 91,50 persen dan realisasi fisik sebesar 91,50


Tahun 2018

v

persen. Total dana APBN sebesar Rp 7.909.113.000 terealisasi Rp.

7.236.887.605 sehingga sisa anggaran Rp. 672.225.395.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari 3

(tiga) sasaran kinerja dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan

memperoleh capaian kinerja sangat baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2018 ini

permasalahan secara prinsip tidak ada, meskipun ada beberapa kegiatan

yang memerlukan revisi, namun berkat koordinasi dan kerja keras seluruh

pelaksana, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.


Tahun 2018

vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif......................................................................... iii Daftar Isi.......................................................................................... vi

I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1 1.1 Gambaran Umum ............................................................... 1

1.2 Tugas dan Fungsi................................................................. 4 1.3 Sumber Daya Organisasi...................................................... 30 1.4 Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi..................... 37 1.5 Sistematika Penyajian Laporan……..……………………………… 38

II. PERNCANAAN KINERJA………………………………....................... 40

2.1 Startegi dan Kebijakan…………………..…………………………… 40 2.2 Perjanjian Kinerja …………………………………………………….. 44

III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 45

3.1 Akuntabilitas Kinerja............................................................ 42

3.2 Capaian-capaian di Perjanjian Kinerja……............................ 47

3.2 Akuntabilitas Keuangan…………........................................... 74

IV PENUTUP ................................................................................. 90

4.1 Kesimpulan .......................................................................... 90

4.2 Saran ................................................................................... 92

Lampiran

1


Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November

2012. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk

mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali

(span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.

Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi,

permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol

dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga

dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian

warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan

negara-negara tetangga.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam kerangka itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan untuk

membuat suatu Rencana Strategik (Strategik Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja

(Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan

transparansi dan akuntabilitas organisasi.

2


Tahun 2018

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi

menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan

penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di

saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta

tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses

pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping

sumber daya lainnya, dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya.

Penduduk merupakan supply bagi pasar tenaga kerja di suatu negara,

namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan

tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam

proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus

mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak

agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang

rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja,

pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan

bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan sumber

daya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan di bidang ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata

yang terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,

3


Tahun 2018

ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan

melalui berbagai kebijakan.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan, dimulai dari peningkatan

keterampilan tenaga kerja kemudian penempatan tenaga kerja. Setelah

bekerja harus pula dilindungi haknya melalui pembinaan Hubungan

Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara secara

umum yang masih dihadapi pemerintah adalah masih tingginya angka

pengangguran dan masih adanya jumlah angkatan kerja sebagian

besarnya penduduk usia muda tamatan pendidikan SD,SLTP maupun

SLTA yang memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang

terbatas,rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terbatasnya

peluang kerja di sektor formal dan masih tingginya minat tenaga kerja

untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja indonesia tanpa adanya

dukungan kesiapan tenaga kerja itu sendiri, masalah PHK, perselisihan

hubungan industrial, masih terbatasnya tenaga fungsional pengawasan

serta masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan K3 bagi

tenaga kerjanya, dan perlindungan bagi tenaga kerja.

Dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah, selain melalui

pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, kawasan sentra

produksi dan kawasan klaster industri dan berbagai pembangunan

sektoral juga dilakukan melalui pengembangan kawasan transmigrasi

dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM)yang selanjutnya dibakukan

dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun

1997 tentang ketransmigrasian. Kawasan transmigrasi merupakan

kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat

usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah

Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman

Transmigrasi (LPT). WPT merupakan pengembangan permukiman

transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan

(SKP) yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan

4


Tahun 2018

pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru,

sedangkan LPT merupakan pengembangan permukiman transmigrasi

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau

yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2018, disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan

pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2018. Penetapan kinerja dimaksud telah

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD

maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021.

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan

urusan pemerintahan bidang transmigrasi menjadi kewenangan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan

Pemerintah Daerah;

5


Tahun 2018

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga Kerja;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi;

g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Pembangunan Kawasan

Transmigrasi;

h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan

Transmigrasi;

i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1

(satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

6


Tahun 2018

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas

b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja

c) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan

a) Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Hubungan

Industrial

b) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3

c) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

5. Kepala Bidang Transmigrasi

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

b) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

c) Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Transmigran

6. Unit Pelaksana Teknis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

7


Tahun 2018

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Disnakertrans Prov. Kaltara Sumber : Disnakertrans Prov. Kaltara.

1.2.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi berdasarkan rencana kerja dinas agar

dihasilkan dokumen kerja yang tepat dan aplikatif;

8


Tahun 2018

b. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Sekretariat,

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja,

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan, serta Bidang Transmigrasi sesuai

dengan rencana kerja dinas agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

c. Membina kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Pelatihan

Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan


dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar

proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan

lancar;

d. Mengarahkan kinerja Bidang Sekretariat, Bidang

Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang



dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar

proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan

lancar;

e. Melaksanakan Program Kerja Bidang Sekretariat,



Ketenagakerjaan, serta Bidang Transmigrasi

berdasarkan Rencana Kerja Dinas agar dihasilkan

kinerja yang maksimal;

f. Mengevaluasi program kerja Bidang Sekretariat,



Ketenagakerjaan, serta Bidang Transmigrasi;

9


Tahun 2018

g. Melaporkan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang

Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang


Ketenagakerjaan, serta Bidang Transmigrasi;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan bidang Sekretariat

sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b. Membagi tugas pada Subbag Perencanaan dan

Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai

dengan kewenangan masing-masing agar tugas

terlaksana dengan baik;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Subbag

Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-

masing agar tugas terlaksana dengan baik;

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan

Keuangan, kegiatan Umum dan Kepegawaian sesuai

dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

e. Melaksanakan Penyusunan Program dan Anggaran,

Penyusunan Rencana Srategis (RENSTRA),

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP), Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) baik

teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

10


Tahun 2018

f. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan

Urusan Rumah Tangga dan Pelayanan Kepegawaian

baik teknis maupun operasional sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

g. Mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan Keuangan,

kegiatan Umum dan Kepegawaian secara berkala agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang

sekretariatMelaksanakan tugas kedinasan lain yang


3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai


a. Merencanakan kegiatan Perencanaan dan Keuangan

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat

berjalan efektif dan efisien.

b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan.

d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

sasaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan kegiatan Pengolahan Data, Penyusunan

Program dan Anggaran, Penyusunan Rencana Srategis

(RENSTRA), Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), dan

Penyusunan Laporan Pernyelenggaraan Pembangunan

11


Tahun 2018

Daerah (LPPD) baik teknis dan operasional

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

f. Melaksanakan Verifikasi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM) baik teknis maupun operasional

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Melaksanakan Kegiatan Perbendaharaan dan

Penatausahaan Keuangan meliputi : Pembiayaan

Kegiatan, Pembayaran Gaji Pegawai, Pembukuan,

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan baik teknis

dan operasional sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Perencanaan

dan Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Perencanaan

dan Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai


a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar dapat berjalan efektif dan efisien




12


Tahun 2018



sasaran yang ditetapkan;


tugas dapat berjalan dengan baik;

e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi :

penatausahaan, pendistribusian surat masuk, naskah

sinas, arsip, dokumentasi, baik teknis maupun

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Melaksanakan kebutuhan pengadaan barang,

pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara

baik teknis dan operasional sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

g. Melaksanakan pelayanaan urusan rumah tangga

meliputi : pengelolaan kebersihan, ketertiban dan

keamanan kantor baik teknis dan operasional

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

h. Melaksanakan pelayananan kepegawaian meliputi :

penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, mutasi

pegawai, kenaikan gaji berkala (KGB), pensiun

pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), cuti pegawai,

dll baik teknis dan operasional sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Umum dan

Kepegawaian berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan.

j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Umum dan

Kepegawaian berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan.

13


Tahun 2018

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar


b. Membagi tugas kepada Seksi di Bidang Pelatihan Kerja

dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana

dengan baik.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Pelatihan Kerja

dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana

dengan baik.

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja dan

Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas

masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

e. Melaksanakan Bimbingan Standarisasi Kompetensi,

Pelatihan Kerja, Pengawasan Sertifikasi, Kompetensi

dan Akreiditasi Lembaga Pelatihan Kerja, serta

Perizinan Lembaga pelatihan Kerja baik teknis

maupun operasional sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

f. Melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri

dan Luar Negeri baik teknis maupun operasional


14


Tahun 2018

g. Melaksanakan Pengembangan Kerjasama

Produktivitas, Sumber Daya Manusia, dan

Pemberdayaan Lembaga Produktivitas baik teknis dan

operasional sesuai sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

h. Melaksanakan penerbitan (AKAD, RPTKA, IMTA,

LPTKS dan Lembaga Penyuluhan) baik teknis dan

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

i. Melaksanakan Pembinaan dan Penempatan Tenaga

Kerja Khusus (Tenaga Kerja Muda, Wanita,

Penyandang Cacat dan Lansia), Tenaga Kerja Dalam

dan Luar Negeri, serta Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) baik teknis dan operasional sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

j. Melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja serta

penyuluhan dan bimbingan jabatan baik teknis dan


k. Melaksanakan kegiatan pengembangan padat karya,

pengembangan teknologi tepat guna, pendampingan

dan kerjasama antar lembaga serta pemberdayaan

tenaga kerja mandiri baik teknis dan operasional


l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang

Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja secara

berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan


m. Membuat laporan kegiatan Bidang Pelatihan Kerja dan

Penempatan Tenaga Kerja.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang


15


Tahun 2018

6. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai


a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan dan

Produktivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara

efektif dan efisien.


pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang

ditetapkan.




e. Melaksanakan Bimbingan Standarisasi Kompetensi

dan Pelatihan Kerja kepada pencari kerja serta

masyarakat baik teknis dan operasional sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan.

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Sertifikasi,

Kompetensi, dan Akreiditasi Lembaga Pelatihan Kerja,

serta Perizinan Lembaga pelatihan Kerja, baik teknis

maupun operasional sesuai dengan rencana kerja

yang telah ditetapkan.

g. Melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri

dan Pemagangan Luar Negeri baik teknis dan

operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan.

h. Melaksanakan Pengembangan Kerjasama

Produktivitas, Sumber Daya Manusia, dan

16


Tahun 2018

Pemberdayaan Lembaga Produktivitas baik teknis dan


ditetapkan.

i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan

perencanaan yang telah ditetapkan.

j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan



atasan baik lisan maupun tulisan.

7. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga

Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan

efisien.










e. Melaksanakan Penerbitan Surat Persetujuan

Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD),

Penerbitan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (RPTKA), Penerbitan Rekomendasi Izin

17


Tahun 2018

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Penerbitan

Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Lembaga

Penempatan Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga

Penyuluhan baik teknis maupun operasional sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

f. Melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja Khusus (Tenaga Kerja Muda, Wanita,

Penyanang Cacat dan Lansia) baik teknis dan


ditetapkan.

g. Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja Dalam

Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, serta

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik teknis

maupun operasional sesuai dengan rencana kerja


h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan perencanaan


i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan perencanaan




8. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja


a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan

Perluasan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

18


Tahun 2018










e. Melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja serta

penyuluhan dan bimbingan jabatan baik teknis dan


ditetapkan.

f. Melaksanakan kegiatan pengembangan padat karya,

pengembangan teknologi tepat guna, pendampingan

dan kerjasama antar lembaga serta pemberdayaan

tenaga kerja mandiri baik teknis maupun operasional

sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pengembangan dan Perluasan Kerja berdasarkan


h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pengembangan dan Perluasan Kerja berdasarkan


i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


9. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut

:

19


Tahun 2018


bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan dinas agar


b. Membagi tugas kepada Seksi di Bidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai


terlaksana dengan baik.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Hubungan



terlaksana dengan efektif.

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Hubungan


dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

e. Melaksanakan Pembinaan Persyaratan Kerja pada

Perusahaan Swasta, BUMN, Pembuatan Perjanjian

Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) baik teknis dan operasional


f. Melaksanakan Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan baik, teknis dan operasional


g. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap

Pelaksanaan Norma Kerja, Norma Kerja Perempuan,

Norma Jamsostek, Norma Kerja Anak, Norma

Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) baik teknis dan


20


Tahun 2018

h. Melaksanakan Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan

Pengusaha, Pemberdayaan Kelembagaan melalui

Lembaga Tripartit dan Bipartit, serta Kerjasama dan

Pemasyarakatan Hubungan Industrial baik teknis dan


i. Melaksanakan Penelitian dan Survei Kebutuhan Hidup

Layak (KHL), serta Penetapan Upah Minimum Provinsi

(UMP) baik teknis dan operasional sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

j. Melaksanakan Pembinaan Jaminan Sosial dan

Hubungan Antar Lembaga serta Kepesertaan Jaminan

Sosial dalam dan luar hubungan kerja baik teknis dan


ditetapkan

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan secara

berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan


l. Membuat laporan kegiatan bidang Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


10. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian

Hubungan Industrial mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan

Penyelesaian Hubungan Industrial sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara

efektif dan efisien.

21


Tahun 2018










e. Melaksanakan Pembinaan Persyaratan Kerja pada

Perusahaan Swasta, BUMN, Pembuatan Perjanjian

Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) baik teknis dan operasional

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.

f. Melaksanakan Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan

Pengusaha, Pemberdayaan Kelembagaan melalui

Lembaga Tripartit dan Bipartit, Permberdayaan

Kerjasama dan Pemasyarakatan, baik teknis dan


g. Melaksanakan Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan baik teknis dan operasional


h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Persayaratan Kerja dan Penyelesaian Hubungan

Industrial berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan persayaratan

kerja dan penyelesaian hubungan industrial.

22


Tahun 2018



11. Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3


a. Merencanakan kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan

dan K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

dapat berjalan secara efektif dan efisien.








tugas dapat berjalan dengan baik dan sesusai dengan


e. Melaksanakan Pengawasan dan Pengujian terhadap

Pelaksanaan Norma Kerja, Norma Jamsostek, Norma

Kerja Perempuan dan Anak baik teknis dan


ditetapkan.

f. Melaksanakan pengawasan Norma Keselamatan &

Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan Pesawat

Uap, Bejana Tekan, Instalasi Pipa, Operator Uap, Juru

Las dan Perusahaan Jasa Tehnik, serta sarana dan

prasarana Kesehatan Kerja baik teknis dan


g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan norma

ketenagakerjaan dan K3 berdasarkan perencanaan

yang telah ditetapkan;

23


Tahun 2018

h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Norma

Ketenagakerjaan dan K3 berdasarkan perencanaan




12. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut

:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar berjalan secara efektif

dan efisien.










e. Melaksanakan Penelitian dan Survei Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) serta Penetapan Upah Minimum Provinsi

(UMP) baik teknis dan operasional sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

f. Melaksanakan Pembinaan Jaminan Sosial dan

Hubungan Antar Lembaga serta Kepesertaan Jaminan

Sosial dalam dan luar hubungan kerja baik teknis dan


ditetapkan.

24


Tahun 2018


Penegakan Hukum berdasarkan perencanaan yang

telah ditetapkan.


Penegakan Hukum berdasarkan perencanaan yang

telah ditetapkan.



13. Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai Uraian Tugas

sebagai berikut :


Bidang Transmigrasi sesuai dengan kebijakan Kepala

Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan

dengan baik.

b. Membagi tugas kepada Seksi dibidang transmigrasi

sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas

terlaksana dengan baik.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan

dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasim serta Kegiatan

Penempatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Transmigrasi dengan kewenangan masing-masing agar

tugas terlaksana dengan baik.

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Kegiatan

Penempatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Transmigrasi sesuai dengan tugas masing-masing agar

pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.

25


Tahun 2018

e. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Satuan

Permukiman. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Kawasan, Perencanaan Pengembangan Masyarakat,

Penyediaan Informasi Kawasan, Fasilitasi Penetapan

Kawasan, dan Kerjasama Antar Daerah baik teknis

dan operasional berdasarkan peraturan yang berlaku.

f. Melaksanakan kegiatan Penyiapan Lahan

Permukiman, Sarana Permukiman, Prasarana

Permukiman dan Kelayakan Permukiman baik teknis

dan operasional berdasarkan peraturan yang berlaku.

g. Melaksanakan kegiatan Penyiapan Perpindahan,

Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk

Setempat, Pelayanan Perpindahan, Penataan dan

Adaptasi baik teknis dan operasional berdasarkan

peraturan yang berlaku.

h. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha,

Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan

Pertanahan Transmigrasi baik teknis dan operasional

berdasarkan peraturan yang berlaku.

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang

transmigrasi secara berkala agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang

transmigrasi.



14. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

26


Tahun 2018

a. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan

dapat berjalan efektif dan efisien.


pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.


tugas dapat berjalan dengan baik.



e. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Satuan

Permukiman, Perencanaan Sarana dan Prasarana

Kawasan, serta Perencanaan Pengembangan

Masyarakat baik teknis dan operasional sesuai dengan

rencana kerja yang ditetapkan.

f. Melaksanakan Penyediaan Informasi Potensi Kawasan,

Advokasi Kawasan, Perencanaan Kawasan, Fasilitasi

Penetapan Kawasan, serta Kerjasama Antar Daerah

baik teknis dan operasional sesuai dengan rencana

kerja yang telah ditetapkan.


Perencanaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan.


Perencanaan dan Pengembangan Kawasan


ditetapkan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan kedinasan lain yang

diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

27


Tahun 2018

15. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi


a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan dan

Penempatan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan

berjalan efektif dan efisien.







e. Melaksanakan kegiatan Penyiapan Lahan

Permukiman, Sarana Permukiman, Prasarana

Permukiman dan Kelayakan Permukiman baik teknis

dan operasional sesuai dengan rencana kerja yang

telah ditetapkan.

f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pembangunan dan Penempatan Kawasan


ditetapkan.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Pembangunan dan Penempatan Kawasan


ditetapkan.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


16. Kepala Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Transmigrasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

28


Tahun 2018

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Transmigrasi sesuai dengan peraturan

yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan berjalan

secara efektif dan efisien.







e. Melaksanakan kegiatan Penyiapan Perpindahan,

Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk

Setempat, Pelayanan Perpindahan, Penataan dan

Adaptasi baik teknis dan operasional sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan.

f. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha,

Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan

Pertanahan Transmigrasi baik kerja teknis dan


ditetapkan.


Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi berdasarkan



Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi berdasarkan




29


Tahun 2018 1.3 Sumber Daya Organisasi

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur

yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Hingga sampai

dengan 29 Oktober 2018 jumlah sumber daya manusia yang

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 39 Orang

dan PTT sebanyak 10 orang.

A. Berdasarkan Usia

Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sebanyak 39 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Per Oktober 2018

Gender Usia Jumlah

18-29 30-39 40-49 50-55 >55

Pria 3 9 13 5 2 32

Wanita 3 3 0 0 1 7

Jumlah 6 12 13 5 39

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Prov.Kaltara.

B. Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara dengan latar belakang pendidikan

SLTA 7 Orang, D.I sebanyak 1 orang, D.III sebanyak 2 Orang,

D.IV sebanyak 1 orang, S.1 sebanyak 23 Orang, S2 sebanyak 5

Orang.

30


Tahun 2018

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan Per Oktober 2018.

Gender Pendidikan Jumlah

SLTA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2

Pria 6 1 1 1 18 5 32

Wanita 1 1 5 7

Jumlah 7 1 2 1 23 5 39

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Prov.Kaltara

C. Berdasarkan Eselon Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara yang menempati jabatan Eselon II a

sebanyak 1 Orang, Eselon III a sebanyak 4 orang, Eselon IV a

sebanyak 10 orang, dan Non Eselon sebanyak 23 orang.

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Oktober 2018

Gender Eselon

I II III IV Jumlah

Eselon

Non

Eselon

Jumlah

Pria 1 4 10 15 17 32

Wanita 1 1 6 7

Jumlah 1 4 11 16 23 39

Sumber: Data kepegawaian Disnakertrans Prov.Kaltara

D. Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 39 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang

31


Tahun 2018

menempati Golongan II sebanyak 9 orang, Golongan III

sebanyak 22 orang, Golongan IV sebanyak 8 orang.

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Oktober

2018.

Gender Golongan Jumlah

I II III IV

Pria 0 8 17 7 32

Wanita 0 1 5 1 7

Jumlah 0 9 22 8 39

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Prov.Kaltara

E. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Utara memiliki tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

Tabel 2.5. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Berdasarkan Pendidikan

Gender Pendidikan Jumlah

SLTA D.I D.II D.III D.IV S.1

Pria 6 2 8

Wanita 1 1 2

Jumlah 7 3 10

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Prov.Kaltara Per 29 Oktober 2018.

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

baik APBD maupun APBN serta Tugas Pembantuan cukup memadai,

adapun uraiannya sebagai berikut :

32


Tahun 2018

a. Kondisi kantor masih sewa dan terbatasnya daya listrik yang

terpasang.

b. Pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan fasilitas Komputer,

Alat Transportasi roda 2 dan roda 4.

c. Pengawas ketenagakerjaan telah difasilitasi kendaraan dinas roda

dua untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2018

No Nama Barang Pengadaan

Tahun Jumlah Rusak

1 Air Conditioning Unit 2013 3

2 Rak-rak Penyimpanan 2013 1

3 Mesin Ketik Manual Standar (14-

16) 2013 4

4 Brand Kas 2013 1

5 Lemari Es 2013 3

6 Televisi 2013 2

7 Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis 2013 8 3

8 Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis 2013 7 3

9 Faximile 2013 2

10 Printer 2013 4 1

11 Printer 2013 2 2

12 Printer 2013 2 2

13 Station Wagon 2014 1



16 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-

lain 2014 1

17 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-

lain 2014 1

18 Pick Up 2014 1

19 Sepeda Motor 2014 1



22 Global Positioning System 2014 1

33


Tahun 2018

23 Overhead Projector 2014 1

24 Kursi Putar 2014 15 5

25 Kursi Lipat 2014 30 2

26 Meja Biro 2014 4

27 Meja Biro 2014 15

28 Sofa 2014 1

29 Mesin Penghisap Debu 2014 2

30 Televisi 2014 1

31 Handy Cam 2014 2

32 P.C Unit 2014 3

33 Note Book 2014 7

34 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2014 1

35 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2014 5

36 Camera + Attachment 2014 1

37 Electric Generating Set Lain-lain 2015 1

38 Mesin Ketik Elektronik 2015 2

39 Alat Penghancur Kertas 2015 3

40 White Board 2015 6

41 Mesin Absensi 2015 1

42 Sofa 2015 1

43 AC Split 2015 2

44 Televisi 2015 2

45 Lap Top 2015 3

46 Lap Top 2015 8 1

47 Printer 2015 4

48 Scanner 2015 1

49 Viewer 2015 1

51 KursiKerja Pejabat Eselon II 2015 1

52 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 1

53 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2015 5



56 Rak Penyimpanan 2016 1

57 Filling Kabinet 2016 3

34


Tahun 2018

58 Brankas 2016 1

59 Meja Rapat Panjang 2016 1

60 Meja Rapat Oval 2016 1

61 Wireles 2016 1

62 Note Book 2016 7

63 Printer 2016 2

64 Printer Fuji 2016 4

65 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2016 30

66 Kursi Kerja Non Pegawai Struktural 2016 30

67 Lemari Arsip Dinamis 2016 6

68 Lemari Arsip 4 Pintu 2016 1

69 Microphone Durales Mic 2016 1

70 Video Kamera dan Recorder 2016 1

71 Personal Komputer 2016 4

72 Layar (Tripod) 2016 1

73 Telphon antar ruangan 2016 1

74 Kamera 2016 4

75 Projector 2016 1

76 Handy Cam 2016 1

77 Kipas Angin 2016 4

78 Buku Ilmu Sosial 2016 89

79 Mesin Ketik 2016 3

80 Dispenser 2016 2

81 Rak Piring 2016 1

82 Papan Nama Instansi (Plank SKPD) 2017 1

83 Papan Nama Instansi (Struktur Organisasi)

2017 1

84 Kendaraan Roda Dua 2017 7

85 Kendaraan Roda Dua 2017 5

86 Scanner 2017 1

87 P.C. Unit 2017 1

88 P.C. Unit (Hibah) 2017 1

89 Laptop 2017 1

90 Printer 2017 2

35


Tahun 2018

91 Printer (Hibah) 2017 1

92 Printer 2018 3

Sumber : Laporan Pengurus Barang per Oktober 2018.

36


Tahun 2018

1.4 Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Persebaran penduduk yang tidak merata.

2. Tidak adanya satu database “kependudukan” yang dapat dijadikan

acuan.

3. Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan Belum

optimalnya perluasan kesempatan kerja dan belum baiknya

kualitas tenaga kerja yang menyulitkan penyaluran tenaga kerja.

4. Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial

(Perselisihan Hak dan Kepentingan).

5. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu

produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan

ketenangan berusaha.

6. Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja yang masih

rendah.

7. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya

dalam Jamsostek/BPJS.

8. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3.

9. Masih sulitnya memberdayakan transmigran lokal.

10. Sulitnya mencari daerah lokasi transmigrasi yang memadai untuk

calon transmigran.

11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar di wilayah

transmigrasi.

12. Terbatasnya kualtas dan kuatitas aparatur teknis bidang tenaga

kerja dan transmigrasi.

37


Tahun 2018

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2018.

Capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan

Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,

sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut,

kendala–kendala yang dihadapi dan langkah–langkah yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permsalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

38


Tahun 2018

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/pen urunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan;

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

a. Matriks Renstra

b. Perjanjian Kinerja

c. Ringkasan Pengukuran Kinerja

39


Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

Mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Tahun Anggaran 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 1 Mening

katkan tenaga kerja

sejahtera

Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan

keterampilan kerja

Penciptaan dan

perluasan kesempatan kerja

Membangun database

ketenagakerjaan

Membangun

koordinasi yang baik antara pusat, daerah

dan lembaga swasta dalam meningkatkan keterampilan kerja

Memberikan sosialiasi dan edukasi

mengenai pentingnya pelatihan kerja

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pelatihan kerja

Memberikan pelatihan kerja sesuai

dengan kebutuhan tenaga kerja

Menyusun konsep

pelaksanaan pemagangan yang

lebih jelas dan memenuhi definisi

pemagangan yang

40


Tahun 2018

sesungguhnya, meningkatkan

monitoring pelaksanaan

pemagangan, mensosialisasikan program magang ke

perusahaan yang potensial.

Melakukan sinkronisasi pelatihan

yang dilaksanakan setiap OPD

Memperbaiki,

menyesuaikan sistem dan orientasi

penempatan dengan perkembangan global dan teknologi

Mengefektifkan fungsi informasi pasar kerja

dan bursa kerja

Meningkatnya

perlindungan ketenagakerjaan

Meningkatkan

hubungan industrial yang

harmonis

Mewujudkan

sistem pengupahan yang

adil

Meningkatkan

kepesertaan pekerja dalam program jaminan

sosial.

Meningkatkan

pemahaman pelaku usaha

terhadap peraturan perundang-

undangan mengenai hubungan

industrial.

Melakukan

bimbingan mengenai budaya

pekerja terhadap serikat pekerja/buruh.

Meningkatkan kompetensi SDM,

anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan

hubungan industrial.

41


Tahun 2018

Memberi pemahaman

kepada seluruh pihak terkait agar melakukan

penentuan upah sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bersama dengan pemerintah daerah

memberi pencerahan kepada perusahaan

mengenai unsur kesejahteraan pekerja, yang

tidak hanya didasarkan pada upah.

Meningkatkan koordinasi dengan

SKPD ketenagakerjaan

tentang kepesertaan jamsostek.

Meningkatkan

pembinaan dan pengawasan norma

ketenagakerjaan

Meningkatkan

keselamatan tenaga kerja

Meningkatkan

kualitas layanan dan penerapan

norma k3 serta kelembagaan

keahlian dan sistem keselamatan dan

kesehatan kerja.

Melakukan

pembinaan dan pengawasan

penerapan k3

Memberikan

sosialisasi dan edukasi penerapan

k3

Meningkatkan jumlah

dan spesialisasi Pengawas Ketenagakerjaan

untuk menjamin

42


Tahun 2018

pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

yang efektif.

Meningkatkan

kualitas dan kompetensi pengawas

ketengakerjaan.

2 2 Mening

katnya perubahan

status administrasi

satuan permu

kiman transmigrasi

Meningkatnya

kemandirian warga transmigrasi

Meningkatkan

kualitas SDM transmigran

Memberdayakan warga

transmigrasi

Meningkatkan

sarana dan prasarana dasar di wilayah

transmigrasi

Menyiapkan SDM

transmigran yang terlatih

Penyiapan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

Pengembangan

Kawasan Transmigrasi, meliputi pembangunan dan pengembangan

kawasan transmigrasi yang diarahkan pada

daerah tertinggal, dan perbatasan, serta strategis cepat tumbuh

dan pelatihan

43


Tahun 2018

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara

kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal

29 Januari 2018 menjadi kesepakatan bersama akan mewujudkan

target kinerja yang sesuai dalam dokumen perencanaan, perjanjian

tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD terkait dan Gubernur

selaku atasan langsung memberikan supervise yang diperlukan serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

tersebut, selanjutnya dengan target perjanjian sesuai dengan tabel

dibawah ini :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Meningkatnya penyerapan tenaga

kerja

Penurunan jumlah pengangguran

100 Orang

2 Meningkatkan Perlindungan

Ketenagakerjaan

persentase penurunan kasus

perselisihan hubungan industrial

50 %

persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

22 %

persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

47 %

persentase tenaga kerja yang

memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP)

22 %

3 Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi

persentase warga

transmigrasi mandiri

85 %

44


Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana

pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil

capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan

hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya

dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tidak terkecuali pengaruh

kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja

diakui tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak

semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan,

sumber dana), akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi

antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan

kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu

sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber

dana atau oleh satu pihak saja.

Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam

penyusunan LAKIP adalah :

45


Tahun 2018

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1 91 ≤ Sangat Baik

2 76 - 90 Tinggi

3 66 - 75 Sedang

4 51 - 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan

rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk

menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini , maka akan dapat

diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan

mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun- tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan

indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur

keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.

2. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :

a. input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output

(keluaran).

46


Tahun 2018

b. output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non

fisik.

c. outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

d. benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari suatu kegiatan.

e. impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif

maupun negative pada setiap tingkapan indikator yang

berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

3.2 Capaian-capaian Di Perjanjian Kinerja

1. Analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait

pencapaian yang sudah ada di perjanjian kinerja

Kinerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata

kelola dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal/Eksternal

2. Pimpinan

3. Sumber Daya Manusia

4. Keratifitas, Inovasi dan Motivasi

5. Imbalan/Pendapatan

6. Kebijakan

7. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya

kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Utara adalah sebagai berikut:

a. Adanya silva anggaran yang disebabkan oleh sisa/selisih dari hasil

negosiasi selisih antara biaya di DPA dengan hasil penawaran.

47


Tahun 2018

b. Keterbatasan pelaksana pengadaan barang dan jasa yang

bersertifikat. Misalnya Kuasa Pengguna Anggaran merangkap

menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), hal ini disebabkan

kurang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang bersertifikat.


hanya mempunyai 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

yang bersertifikat yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPKom) dana APBN Tahun 2018.

c. Keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan

kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan.

d. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta

pencairan anggaran kegiatan sehingga sering terjadi ketidak

singkronan.

e. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara

perencanaan, pelaksanaan serta pencairan dana kegiatan.

f. Adanya beberapa kegiatan dilakukan pergeseran anggaran

sehingga pelaksanaannya menunggu pengesahan APBDP Tahun

2018.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, adapun

rencana tindak lanjutnya antara lain:

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai

dalam pelatihan/sertifikasi barang dan jasa dan pelatihan lainnya.

b. Menyusun RKA tahun berikutnya untuk memaksimalkan

penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan

pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.

d. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan,

pelaksanaan serta pencairan anggaran pada tahun berikutnya.

48


Tahun 2018

e. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan

kegiatan baik dalam lingkup Disnakertrans maupun instansi

terkait lainnya.

f. Meningkatkan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan

kinerja Pegawai dan Staf.

g. Membuat Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan

dalam melaksanakan pekerjaan;

h. Mengadakan sistem pelayanan berbasis online untuk memudahkan

pelayanan kepada masyarakat.

i. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis di lingkungan Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;

j. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan instansi lain.

2. Pengungkapan renstra baru yang belum diukur di Tahun 2017

Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas

program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan

indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/

kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika

belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan

untuk mengatasi masalah tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 terdapat sebanyak 8

(Sembilan) program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan. Adapun

realisasi kinerja dan capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini.

49


Tahun 2018

Tabel 3.2 Tabel Target Kinerja Kepala SKPD

No

.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Realisasi Persen

Capaian Realisasi

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Penurunan jumlah pengangguran

100 Orang

518 orang

518 %

2

Meningkatkan

Perlindungan Ketenagakerjaan

persentase penurunan

kasus perselisihan

hubungan industrial

50 %

50 %

100 %

persentase

tenga kerja yang terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan

22 %

37,29 %

169,50 %

persentase

tenga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

47 %

50,26 %

106,94 %

persentase tenaga kerja

yang memiliki upah ≥ Upah Minimum

Provinsi (UMP)

22 %

37,29 %

169,50 %

3

Meningkatnya

kemandirian warga transmigrasi

persentase

warga transmigrasi mandiri

85 %

95,49 %

112,34 %

Keterangan:

= Sangat Baik

50


Tahun 2018

Perhitungan realisasi dari target kinerja diantaranya:

1. Penurunan jumlah pengangguran

= Jumlah Pengangguran Tahun 2017 – Jumlah Pengangguran Tahun 2018

= 18.315 – 17.797 = 518

(Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Timur).

2. persentase penurunan kasus perselisihan

hubungan industrial

= Nilai Penurunan/Nilai Sebelum Penurunan x 100 persen

= 4 Kasus/8 Kasus x 100 persen

= 50 %

(Sumber Data: Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Kaltara).

3. persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

= Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah Tenaga Kerja x 100 persen

= 120.592/323.400 x 100 persen

= 37,29 %

(Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Per November 2018)

4. persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS

Kesehatan

= Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Kesehatan/Jumlah Tenaga Kerja x 100

persen = 162.542/323.400 x 100 persen

= 50,26 %

(Sumber Data: BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan)

5. persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥

Upah Minimum Provinsi (UMP)

= Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP)/

Jumlah Tenaga Kerja x 100 persen

= 120.592/323.400 x 100 persen

= 37,29 %

(Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan

51


Tahun 2018

Kantor Cabang Tarakan Per November 2018)

6. persentase warga

transmigrasi mandiri

= Jumlah Warga Transmigrasi

Mandiri/Jumlah Warga Transmigrasi Binaan x 100

= 3555/3723 x 100

= 95,49 %

(Sumber Data: Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov. Kaltara)

Adapun analisis terhadap capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Startegis 1 (Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja) pada Indikator 1 (Penurunan jumlah

pengangguran)

Indikator penurunan jumlah pengangguran dapat tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target Tahun 2018

untuk penurunan angka pengangguran sebanyak 100 orang dan

tercapai sebanyak 518 orang sehingga capaiannya sebesar 518 persen.

Jumlah pengangur pada Tahun 2017 mencapai 18.315 orang dan

menurun pada Tahun 2018 menjadi 17.797 orang, dalam kurun

waktu tersebut terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 518

orang atau terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar

0.32 persen dari Tahun 2017 (5.54 persen) dan menurun pada tahun

2018 (5.22 persen) berdasarkan data BPS Kalimantan Timur. Capaian

kinerja indikator penurunan jumlah pengangguran pada tahun 2018

termasuk ke dalam katagori sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada grafik dibawah ini.

52


Tahun 2018

Grafik 3.1 Jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Tahun 2017 dan 2018 (BPS Provinsi KalimantanTimur).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator penurunan

jumlah pengangguran Tahun 2018 dengan Tahun 2017, terlihat

adanya kenaikan capaian kinerja sangat baik, dimana capaian kinerja

pada tahun 2017 mencapai 0 persen dan meningkat pada Tahun 2018

menjadi 518 persen. Capaian kinerja pada tahun 2017 yang mencapai

0 persen pada Tahun 2017 disebabkan karena tidak adanya

penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Jika dibandingkan realisasi kinerja pada Tahun 2018 dengan target

jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 sebanyak 206 orang,

maka target tersebut telah tercapai pada Tahun 2018 dengan

penurunan jumlah pengangguran sebanyak 518 orang dengan capaian

sebesar 251 persen. Pada perubahan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2016-2021, terdapat perubahan pada indikator

penurunan jumlah pengangguran yang hanya digunakan pada Tahun

1 2

Penganggur (orang) 18315 17797

TPT (%) 5.54 5.22

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

53


Tahun 2018

2017 dan 2018 dan diganti dengan indikator persentase penduduk

yang bekerja pada Tahun 2019-2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara tahun

2018 sebesar 5,22 persen lebih rendah dibandingkan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 5,34 persen seperti

yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional pada Agustus Tahun 2018.

(BPS Nasional dan BPS Provinsi KalimantanTimur).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka

pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

a. Terbukanya kesempatan kerja

Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara,

salah satunya disebabkan oleh semakin terbukanya lapangan

pekerjaan yang didorong semakin membaiknya keadaan

perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Diketahui sektor yang

banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara pada

Agustus 2018 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

5.22

5.34

5.16

5.18

5.2

5.22

5.24

5.26

5.28

5.3

5.32

5.34

5.36

Kalimantan Utara Nasional

54


Tahun 2018

sebesar 26,34 persen, kemudian disusul oleh sektor Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 16,92 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan

sebesar 12,09 persen seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kategori Provinsi Kalimantan Utara, Agustus 2018

(BPS Provinsi KalimantanTimur).

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

26%

Pertambangan dan

Penggalian 3%

Industri Pengolahan 9%

Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang, 1%

Konstruksi 5%

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi dan Perawatan Mobil

dan Sepeda Motor 17%

Transportasi dan Pergudangan

5%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5%

Informasi dan Komunikasi, Jasa

Keuangan dan Asuransi, Real

Estat, Jasa Perusahaan

5%

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

12%

Jasa Pendidikan

7%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

Jasa Lainnya 5%

55


Tahun 2018

Selain itu juga diketahui sektor-sektor yang mengalami

kenaikan dalam menyerap tenaga kerja dari agustus 2017 ke

agustus 2018 tertinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa

Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan sebesar 1,12

persen, kemudian Industri Pengolahan sebesar 0,54 persen,

administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 0,53 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar

0,48 persen serta Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,17

persen.

Kenaikan kelima sektor tersebut dipengaruhi oleh karena

Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran yang

mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut.

Selain itu juga, Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki sumber

daya alam yang melimpah terutama dalam sektor pertambangan

dan penggalian misalnya batu gamping yang terletak di Kabupaten

Malinau. Potensi sirtu, pasir kuarsa dan batu gamping di

Kabupaten Nunukan, serta potensi minyak dan gas yang tersebar

di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten

Nunukan. Serta meningkatnya sektor Pengadaan Listrik dan Gas,

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

dipengaruhi oleh pembangunan PLTA di Provinsi Kalimantan Utara

serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan

limbah dan sampah menjadi sumber pendapatan.

56


Tahun 2018

Grafik 3.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kategori

Provinsi Kalimantan Utara, Agustus 2017 dan 2018 (BPS Provinsi KalimantanTimur).

b. Keberhasilan program wajib belajar

Keberhasilan program wajib belajar yang diselenggarakan di

Provinsi Kalimantan Utara turut berperan dalam mengurangi angka

pengangguran. Menurunnya angka pengangguran di usia sekolah

dengan mengembalikan mereka ke bangku sekolah tentu sangat

mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Hal

ini terlihat dengan adanya penurunan pengangguran pada usia

sekolah dasar dan SMA serta Perguruan tinggi. Pengangguran

Pertanian,

Kehutanan dan

Perikanan

Pertambangan

danPenggali

an

IndustriPengola

han

Pengadaan Listrikdan Gas,Pengadaan Air,

Pengelolaan

Sampah,Limbah

dan DaurUlang,

Konstruksi

PerdaganganBesardan

Eceran;Reparasi

danPerawatan Mobil

danSepedaMotor

Transportasi danPerguda

ngan

Penyediaan

Akomodasi danMakanMinum

Informasi dan

Komunikasi, JasaKeuanga

n danAsuransi,

RealEstat,Jasa

Perusahaan

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan

JaminanSosialWajib

JasaPendidik

an

JasaKesehata

n danKegiatan

Sosial,Jasa

Lainnya

2017 26.7 2.84 7.97 0.66 5.85 17.51 5.28 5.16 3.75 11.56 7.33 5.4

2018 26.34 3.32 8.51 0.83 5.31 16.92 5.1 4.77 4.87 12.09 6.64 5.3

0

5

10

15

20

25

30

57


Tahun 2018

dengan tingkat pendidikan SD pada tahun 2018 turun sebesar 1,1

persen dan pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA dan

pendidikan tinggi turun sebesar 0,38 persen.

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan

Utara, Agustus 2017 - Agustus 2018 (BPS Provinsi KalimantanTimur).

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator

penurunan jumlah pengangguran adalah program peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi pencari Kerja dan program peningkatan kesempatan

kerja dengan kegiatan Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja,

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

0

1

2

3

4

5

6

7

SD ke Bawah Sekolah MenengahPertama

Sekolah MenengahAtas dan Pendidikan

Tinggi

2017

2018

58


Tahun 2018

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya

perlindungan tenaga kerja) pada Indikator 1 ( persentase

penurunan kasus perselisihan hubungan industrial)

Indikator persentase penurunan kasus perselisihan hubungan

industrial terealisasi sebesar 50 persen, dari sebanyak 8 kasus

hubungan industrial Tahun 2017 menurun sebanyak 4 kasus menjadi

4 Kasus pada Tahun 2018. Penanganan kasus hubungan industrial

pada Tahun 2018 diantaranya:

1) Fasilitasi Pembahasan Perjanjian Kerja Berjama (PKB) antara

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan PT. Intracawood

Manufakturing pada tanggal 1 s/d 3 Februari 2018 di Kota

Tarakan, dengan hasil kegiatan :

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat

Buruh dengan PT. Intracawood Mfg terdapat 52 item Pasal

yang dibahas yang belum ada kesepakatan dari 75 Pasal yang

telah di buat;

- Pertemuan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dari 52

item Pasal yang dibahas 24 item pasal menemui kesepakatan;

- Pertemuan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 dari sisa

item Pasal yang belum bahas akhirnya menemui kesepakatan

antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan PT. Intracawood

Mfg;

- Hasil dari meperantarai/memfasilitasi pembahasan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh

dengan PT. Intracawood Mfg akhirnya menemui kesepakatan

mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat;

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat

Buruh dengan PT. Intracawood Mfg berlaku mulai tanggal 1

Februari 2018 s.d 31 Januari 2021.

59


Tahun 2018

2) Fasilitasi Mediasi perselisihan antara pihak Perusahaan PT. Tunas

Mandiri Lumbis dengan karyawan yang berjumlah 86 orang pada

tanggal 7 s/d 9 Februari 2018 dan 14 s/d 16 Maret 2018 di

Kabupaten Nunukan. Perselisihan antara pihak Perusahaan PT.

Tunas Mandiri Lumbis dengan karyawan yang berjumlah 86 orang

ini berawal dari perselisihan antara pemegang saham. Hasilnya

dari mediasi ini berupa anjuran.

3) Fasilitasi Mediasi perselisihan antara pihak Perusahaan PT. Cipta

Kridatama dengan Sdr. Hendry Pagapong pada tanggal 21 Maret

2018 s/d 23 Maret 2018 di Kabupaten Malinau. Perselisihan

antara pihak Perusahaan PT. Cipta Kridatama dengan Sdr.

Hendry Pagapong adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang dimana Pekerja menuntut hak-hak yang harus

diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn yang

berlaku; sedangkan Perusahaan beranggapan PHK yang

dilakukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil mediasi masing-masing

pihak akhirnya ada titik temu antara PT. Cipta Kridatama dengan

Sdr. Hendry Pagapong dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama

(PB). Bahwa perselisihan hubungan industrial yang menghasilkan

Perjanjian Bersama (PB) wajib didaftarkan oleh para pihak yang

berselisih pada Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda

guna mendapatkan Akta Pencatatan.

4) Fasilitasi Mediasi perselisihan antara pihak Perusahaan PT.

Harmoni Panca Utama Site Sekayan dengan Sdr. Agustinus, S.Sos

(Kuasa Pekerja a.n Jumain) pada tanggal 23 Januari 2017 di

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Perselisihan Hubungan

Industrial terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a.n

Jumain. Hasilnya mediasi berupa anjuran.

60


Tahun 2018

Adapun capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik dibawah

ini.

Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan penurunan kasus perselisihan hubungan industrial Tahun 2017 dan 2018.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 50 persen dan

terealisasi 50 persen. Sehingga capaian kinerja indikator penurunan

kasus hubungan industrial sebesar 100 persen dan dalam katagori

sangat baik.

Capaian kinerja pada indikator persentase penurunan kasus

perselisihan hubungan industrial Tahun 2018, jika dibandingkan

dengan capaian kinerja Tahun 2017 pada indikator ini mengalami

penurunan sebesar 25 persen, dari tahun 2017 sebesar 125 persen

menjadi 100 persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada

tahun 2016 terdapat banyak kasus hubungan industrial, sehingga

dengan terbentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi

Kalimantan Utara dapat mengurangi jumlah kasus tersebut pada

Tahun 2017. Oleh karena itu jumlah kasus hubungan industrial pada

Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

2017 57.14 71.43 125

2018 50 50 100

0

20

40

60

80

100

120

140

61


Tahun 2018

tahun 2017 sudah rendah (8 kasus). Kemudian kasus tersebut

mengalami penurunan kembali pada Tahun 2018 menjadi 4 kasus.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase penurunan

kasus perselisihan hubungan industrial Tahun 2018 dengan target

jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 sebesar 50 persen

pada tahun tersebut dapat dikatagorikan berhasil karena dengan target

penurunan kasus sebesar 50 persen pada Tahun 2021, sudah tercapai

penurunan kasus sebesar 50 persen pada Tahun 2018 dari tahun

sebelumnya sehingga jika dibandingkan dengan target jangka

menengah (50 persen) maka capaiannya sebesar 100 persen atau

sangat baik.

Keberhasilan ini didukung dengan pembentukan struktur organisasi

yang baru sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan

Utara yang didalamnya terdapat Bidang Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenagakerjaan yang salah satunya bagiannya yaitu

Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial yang

berperan aktif dalam penanganan kasus hubungan industrial serta

melakukan upaya pencegahan terjadinya perselisihan hubungan

industrial serta didukung oleh peningkatan pengawasan norma

ketenagakerjaan diharapkan dapat mengurangi angka perselisihan

hubungan industrial di Provinsi Kalimantan Utara. Pelimpahan

kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke

Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menerima wewenang

pengawasan ketenagakerjaan mulai Tahun 2017 dengan diikuti adanya

peralihan tenaga pengawas ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke

Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya dalam

62


Tahun 2018

mengurangi angka perselisihan hubungan industrial di Provinsi

Kalimantan Utara, salah satunya dengan membentuk tim deteksi dini

dalam mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Pembentukan tim tersebut diharapkan mendeteksi daerah-daerah yang

rawan akan terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial dan

mencegahnya lebih dini. Tim ini terbentuk dari berbagai stakeholder

yang terkait.


persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial adalah

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dengan kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

kegiatan dan Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga

Ketenagakerjaan serta kegiatan Pembinaan, pengawasan dan

pemeriksaan norma ketenagakerjaan.


perlindungan tenaga kerja) pada Indikator 2 (Persentase tenaga

kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)

Indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan terealisasi sebesar 37,29 persen. Hal ini diketahui

dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 323.400 jiwa telah terdaftar

BPJS ketenagakerjaan sebanyak 120.592 jiwa. Target yang ditetapkan

pada Tahun 2018 sebesar 22 persen, sehingga pencapaian indikator ini

sebesar 169,50 persen dan termasuk ke dalam kriteria sangat baik

sebagaimana terlihat pada Grafik 3.6.

63


Tahun 2018

Grafik 3.6 Capaian Kinerja persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 dan 2018.

Capaian kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar

BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun

2017 mengalami kenaikan 51,67 persen. Hal ini disebabkan adanya

kenaikan kepesertaan tenaga kerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan,

pada tahun 2017 mencapai 63.404 orang dan 2018 mencapai 120.592

orang. Jumlah perusahaan yang aktif terhadap kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan pada Tahun 2018 mencapai 2.961 perusahaan.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase tenaga kerja

yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 dengan target jangka

menengah perangkat daerah Tahun 2021 sebesar 25 persen pada

tahun tersebut dapat dikatagorikan sangat baik dengan capaian

149,16 persen.

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja pengawasan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melalui tenaga

pengawas ketenagakerjaan yang bersinergi dengan BPJS

Ketenagakerjaan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

64


Tahun 2018

pembinaan kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan ke

perusahaan di Provinsi Kalimantan Utara.


persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah


dengan kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma

ketenagakerjaan.


perlindungan tenaga kerja) pada Indikator 3 (persentase tenaga

kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan)

Indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

terealisasi sebesar 50,26 persen. Hal ini diketahui dari total jumlah

tenaga kerja sebanyak 323.400 jiwa telah terdaftar BPJS kesehatan

sebanyak 162.542 jiwa. Target yang ditetapkan pada Tahun 2018

sebesar 47 persen, sehingga pencapaian indikator ini sebesar 106,94

persen dan termasuk ke dalam kriteria sangat baik.

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan Tahun 2017 dan 2018.

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

65


Tahun 2018

Capaian kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang terdaftar

BPJS Kesehatan Tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 2017

mengalami kenaikan 8,39 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan

kepesertaan tenaga kerja terhadap BPJS kesehatan, pada tahun 2017

mencapai 144.083 orang dan 2018 mencapai 162.542 orang sehingga

ada kenaikan sebanyak 18.459 orang.


yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 dengan target jangka

menengah perangkat daerah Tahun 2021 sebesar 48.50 persen pada

tahun tersebut dapat dikatagorikan sangat baik dengan capaian

103.63 persen.

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja pengawasan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melalui tenaga

pengawas ketenagakerjaan yang bersinergi dengan BPJS Kesehatan

dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepesertaan

tenaga kerja dalam BPJS Kesehatan ke perusahaan/badan usaha di

Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga, dengan aktifnya BPJS

Kesehatan dalam mensosialisasikan manfaat dan program BPJS

kesehatan kepada masyarakat serta dengan adanya perbaikan

pelayanan secara terus menerus telah meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk mengikuti program BPJS kesehatan.


persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan adalah Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan

kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma

ketenagakerjaan.

66


Tahun 2018


perlindungan tenaga kerja) pada Indikator 4 (persentase tenaga

kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP)

Indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah

Minimum Provinsi (UMP) terealisasi sebesar 37,29 persen. Hal ini

diketahui dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 323.400 jiwa telah

memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 120.592

jiwa.

Data jumlah tenaga kerja yang memiliki ≥ Upah Minimum Provinsi

(UMP) berdasarkan tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,

hal ini disebabkan karena tidak adanya data riil dari Kabupaten/Kota.

Besaran pemungutan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Upah

Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari

Target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 22 persen,

pencapaian indikator tersebut sebesar 169.50 persen dan termasuk ke

dalam kriteria sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja

pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara melalui tenaga pengawas dalam melakukan

pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan untuk membayar pekerja

sesuai UMP yang ditetapkan.

67


Tahun 2018

Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ UMP Tahun 2017 dan 2018.

Capaian kinerja pada indikator persentase tenaga kerja yang memiliki

upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 dibandingkan

dengan 2018 mengalami kenaikan 51,67 persen. Hal ini diketahui ada

kenaikan jumlah tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum

Provinsi (UMP) sebanyak 57.188 jiwa pada Tahun 2018.


yang memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018

dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 sebesar

25 persen pada tahun tersebut dapat dikatagorikan sangat baik

dengan capaian 149,16 persen.

Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

2017 17.22 20.29 117.83

2018 22 37.29 169.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

68


Tahun 2018

Grafik 3.9 Besaran UMP Kalimantan Utara Tahun 2016-2019.

Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2019 terus

mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017, UMP Kalimantan Utara

mengalami kenaikan sebesar 8,25 dari tahun sebelumnya, kemudian

pada tahun 2018 naik sebesar 8,71 persen serta pada tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kenaikan upah minimum diantaranya Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) yaitu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh

seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara

fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan, kemudian

Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu IHK adalah indeks yang

menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan

jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah

satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu

daerah.

Namun, jika dilihat dari realisasi tenaga kerja yang memiliki upah ≥

Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 37,29 persen pada tahun

2016 2017 2018 2019

UMP Kaltara (Rp) 2,175,340.00 2,354,800.00 2,559,903.00 2,765,463

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

69


Tahun 2018

2018, tentu angka ini masih tergolong rendah. Adapun salah satu

faktor yang menyebabkan rendahnya upah tenaga kerja adalah

rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja seperti terlihat pada Grafik

di bawah ini. Tenaga kerja tamatan SMA/SMK menduduki peringkat

paling tinggi 37,86 persen, diikuti oleh tamatan SD 31,65 persen,

perguruan tinggi 16,14 persen serta tamatan SMP sebesar 14,35

persen. Tingginya tingkat pendidikan menengah ke bawah disebabkan

karena sebagian besar kesempatan kerja yang tersedia tidak

membutuhkan tingkat pendidikan tinggi seperti pekerja perkebunan,

pertambakan serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

lainnya. Hal ini sejalan dengan data penduduk yang bekerja di Provinsi

Kalimantan Utara terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan sebesar 26,34 persen pada tahun 2018.

Grafik 3.10. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Pada Bulan Agustus Tahun 2018.

31.65

14.35

37.86

16.14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SD ke Bawah SMP SMA dan SMK Pendidikan Tinggi

2018

70


Tahun 2018

Adapun upaya untuk meningkatkan persentase tenaga kerja yang

memiliki upah diatas UMP diantaranya meningkatkan kualitas tenaga

kerja dengan meningkatkan taraf pendidikan dan keterampilan serta

sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja. Pada Tahun 2018 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara telah melatih

sebanyak 106 orang pencari kerja yang bersumber dari dana APBD.

Hal ini tentu belum memberikan dampak yang signifikan, mengingat

tingginya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis

pelatihan dilaksanakan yaitu pelatihan kelistrikan dan pengolahan

bahan makanan.

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian

indikator persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah

Minimum Provinsi (UMP) adalah Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Fungsi-

Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan dan Pembinaan,

pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan.


kemandirian warga transmigrasi) pada Indikator 1 (persentase

warga transmigrasi mandiri).

Indikator persentase warga transmigrasi mandiri terealisasi sebesar

95,49 persen. Penilaian mandiri dilihat dari pemberian jaminan hidup.

Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras diberikan

selama kurang lebih 1,5 Tahun dari Tahun penempatan. Penghentian

pemberian jaminan hidup bagi warga transmigrasi ini dianggap karena

warga transmigrasi telah mandiri. Dari data di lapangan diketahui

jumlah transmigrasi yang sudah tidak diberikan jaminan hidup beras

dan non beras sebanyak 3.555 Kepala Keluarga (KK) dari total jumlah

transmigrasi yang masih dalam binaan Provinsi sebesar 3.723 Kepala

71


Tahun 2018

Keluarga (KK). Target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 95,49

persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,34 persen atau masuk

ke dalam kriteria sangat baik seperti yang terlihat pada Grafik di

bawah ini.

Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja persentase Warga Transmigrasi Mandiri Tahun 2017 dan 2018.

Capaian kinerja pada indikator persentase warga transmigrasi mandiri

Tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar

16,31 persen. Hal ini disebabkan banyaknya warga transmigrasi yang

mandiri pada tahun 2018. Selain itu juga, pada Tahun 2018 terdapat

penambahan warga transmigrasi dari Yogyarkarta sebanyak 21 KK

atau 72 orang. Jika dilihat proporsi penempatan transmigrasi yang

masih menjadi binaan/belum definitif per kabupaten/kota, Kabupaten

Bulungan menempati urutan tertinggi sebesar 72 persen, kemudian

disusul oleh Kabupaten Tanah Tidung sebesar 22 persen dan

Kabupaten Nunukan sebesar 6 persen. Persebaran transmigrasi di

Kabupaten Bulungan terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan

Tanjung Selor, sedangkan Kabupaten Tanah Tidung persebarannya

terletak di kecamatan Tana Lia dan Sesyap Hilir serta di Kabupaten

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

72


Tahun 2018

Nunukan persebarannya terletak di kecamatan Sebuku. Besaran

penempatan warga transmigrasi di masing-masing Kabupaten/Kota

dipengaruhi oleh tersedianya lokasi transmigrasi yang memadai serta

kesiapan pemerintah daerah dalam menerima/melaksanakan program

transmigrasi.

Grafik 3.12 Persentase Penempatan Warga Transmigrasi Binaan Per Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase warga

transmigrasi mandiri Tahun 2018 dengan target jangka menengah

perangkat daerah Tahun 2021 sebesar 88 persen pada tahun tersebut

dapat dikatagorikan sangat baik dengan capaian 108.51 persen.

Adapun upaya yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan

kemandirian warga transmigrasi diantaranya dengan meningkatkan

kualitas transmigrasi melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan

pertanian bagi warga transmigrasi sebanyak 30 orang pada Tahun

2018, pembinaan dan monitoring serta peningkatan sarana dan

prasarana di lokasi transmigrasi Tahun 2018 dengan membangun

jembatan di SP 3 dan SP 4 Kabupaten Bulungan. Pembangunan

72%

6%

22%

Bulungan

Nunukan

Tanah Tidung

73


Tahun 2018

jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi

di wilayah tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator persentase

warga transmigrasi mandiri adalah Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi dengan kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana

Dan Sarana di Kawasan Transmigrasi, Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Ketransmigrasian dan kegiatan Penyuluhan dan pelatihan

warga transmigrasi dan Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

dengan kegiatan Sosialisasi dan mediasi program transmigrasi pola

nelayan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Total anggaran Belanja Langsung APBD pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebesar Rp

3.711.215.075 dengan belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

6.162.109.680 sehingga Total Dana APBD Disnakertrans Tahun 2018

sebesar Rp. 9.873.324.755. Adapun realisasi fisik dan keuangan dana

APBD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 yang tertera pada

Tabel di bawah ini.

74


Tahun 2018

Tabel 3.2 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Disnakertrans Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018

% TTB (%) Rp. % TTB (%)

5.1 6,162,109,680 62.41 100.00 62.41 5,093,356,791 82.66 51.59 1,068,752,889

5.1.1 6,162,109,680 62.41 100.00 62.41 5,093,356,791 82.66 51.59 1,068,752,889

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,701,109,680 27.36 100.00 27.36 2,385,155,927 88.30 24.16 315,953,753

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3,461,000,000 35.05 100.00 35.05 2,708,200,864 78.25 27.43 752,799,136

3,711,215,075 37.59 92.18 34.65 3,241,601,820 87.35 32.83 469,613,255

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 1,628,431,515 16.49 89.12 14.70 1,343,784,830 82.52 13.61 284,646,685

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,500,000 0.07 92.00 0.06 3,680,500 56.62 0.04 2,819,500

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63,000,000 0.64 91.00 0.58 33,801,085 53.65 0.34 29,198,915

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 201,600,000 2.04 94.19 1.92 168,634,672 83.65 1.71 32,965,328

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 663,600,000 6.72 84.42 5.67 544,752,160 82.09 5.52 118,847,840

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,000,000 0.05 40.00 0.02 950,600 19.01 0.01 4,049,400

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,000,000 0.10 65.00 0.07 4,730,000 47.30 0.05 5,270,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,000,000 0.48 100.00 0.48 45,748,000 97.34 0.46 1,252,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 59,000,000 0.60 66.00 0.39 22,508,500 38.15 0.23 36,491,500

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor 4,000,000 0.04 42.75 0.02 180,000 4.50 0.00 3,820,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,500,000 0.29 63.16 0.18 13,934,400 48.89 0.14 14,565,600

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,000,000 0.03 22.00 0.01 570,000 19.00 0.01 2,430,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 3,000,000 0.03 100.00 0.03 2,880,000 96.00 0.03 120,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 46,000,000 0.47 80.22 0.37 15,984,000 34.75 0.16 30,016,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah 237,048,000 2.40 100.00 2.40 237,043,513 100.00 2.40 4,487

2.01 . ..2.01.01.01 . 01 . 19 Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah 251,183,515 2.54 98.00 2.49 248,387,400 98.89 2.52 2,796,115

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)BOBOT

(%)

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)FISIK KEUANGAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75


Tahun 2018

2.01 . ..2.01.01.01 . 02 200,000,000 2.03 100.00 2.03 199,999,000 100.00 2.03 1,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 02 . 11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas 200,000,000 2.03 100.00 2.03 199,999,000 100.00 2.03 1,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 05 254,584,800 2.58 93.29 2.41 228,659,053 89.82 2.32 25,925,747

2.01 . ..2.01.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 29,040,000 0.29 75.66 0.22 24,030,000 82.75 0.24 5,010,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 05 . 04 Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- kalimantan utara225,544,800 2.28 95.56 2.18 204,629,053 90.73 2.07 20,915,747

2.01 . ..2.01.01.01 . 15 255,847,760 2.59 99.77 2.59 251,846,100 98.44 2.55 4,001,660

2.01 . ..2.01.01.01 . 15 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja 255,847,760 2.59 99.77 2.59 251,846,100 98.44 2.55 4,001,660

2.01 . ..2.01.01.01 . 16 334,543,000 3.39 86.23 2.92 259,554,900 77.58 2.63 74,988,100

2.01 . ..2.01.01.01 . 16 . 01 Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja 36,180,000 0.37 54.27 0.20 12,526,400 34.62 0.13 23,653,600

2.01 . ..2.01.01.01 . 16 . 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 71,068,000 0.72 59.50 0.43 29,326,000 41.26 0.30 41,742,000

2.01 . ..2.01.01.01 . 16 . 05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 227,295,000 2.30 99.67 2.29 217,702,500 95.78 2.20 9,592,500

2.01 . ..2.01.01.01 . 17 487,593,400 4.94 92.85 4.59 451,703,677 92.64 4.57 35,889,723

2.01 . ..2.01.01.01 . 17 . 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** 69,351,200 0.70 72.44 0.51 50,090,000 72.23 0.51 19,261,200

2.01 . ..2.01.01.01 . 17 . 09 Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan 206,622,000 2.09 92.38 1.93 193,841,277 93.81 1.96 12,780,723

2.01 . ..2.01.01.01 . 17 . 10 Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan 211,620,200 2.14 100.00 2.14 207,772,400 98.18 2.10 3,847,800

3.08 . ..2.01.01.01 . 15 479,040,600 4.85 97.49 4.73 444,389,860 92.77 4.50 34,650,740

3.08 . ..2.01.01.01 . 15 . 03 Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana di Kawasan Transmigrasi* 394,294,600 3.99 98.16 3.92 382,154,860 96.92 3.87 12,139,740

3.08 . ..2.01.01.01 . 15 . 06 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian 23,896,000 0.24 91.63 0.22 21,150,000 88.51 0.21 2,746,000

3.08 . ..2.01.01.01 . 15 . 22 Penyuluhan dan pelatihan warga transmigrasi* 60,850,000 0.62 95.48 0.59 41,085,000 67.52 0.42 19,765,000

3.08 . ..2.01.01.01 . 16 71,174,000 0.72 96.49 0.70 61,664,400 86.64 0.62 9,509,600

3.08 . ..2.01.01.01 . 16 . 02 Sosialisasi dan mediasi program transmigrasi pola nelayan 71,174,000 0.72 96.49 0.70 61,664,400 86.64 0.62 9,509,600

9,873,324,755 100.00 97.06 97.06 8,334,958,611 84.42 84.42 1,538,366,144

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

76


Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi

keuangan dana APBD Tahun 2018 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 sebesar 84,42 persen dan

realisasi fisik sebesar 97.06 persen. Realisasi keuangan Belanja Langsung

sebesar 87,35 persen dan fisiknya 92,18 persen sedangkan realisasi

keuangan Belanja Tidak Langsung 82,66 persen dan fisiknya 100 persen.

Dari Total anggaran sebesar Rp 9.873.324.755 terealisasi sebesar Rp.

8.334.958.611 sehingga sisa anggaran Rp 1.538.366.144. Perbandingan

persentase realisasi keuangan dan fisik program teknis Tahun 2016 – 2018

dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

77


Tahun 2018 Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Disnakertrans

Tahun 2016-2018.

Keterangan :

Program 1 : Program Pengambangan kawasan Transmigrasi

Program 2 : Program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program 3 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program 4 : Program Transmigrasi Lokal

Program 5 : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program 6 : Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dianalisis dalam setiap

program adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran mencapai realisasi

keuangan sebesar 82,52 persen dan realisasi fisiknya sebesar 89,12

persen. Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki pagu

anggaran sebesar Rp. 1.628.431.515 yang terealisasi sebesar Rp.

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6

Tahun 2016 (Realisasi Keuangan %) 75.61 73.05 0 0 68.38 0

Tahun 2016 (Realisasi Fisik %) 100 73.05 0 0 100 0

Tahun 2017 (Realisasi Keuangan%) 70.55 84.39 87.47 70.86 89.68 63.07

Tahun 2017 (Realisasi Fisik %) 100 100 100 100 100 63.07

Tahun 2018 (Realisasi Keuangan%) 92.77 98.44 77.58 0 92.64 86.64

Tahun 2018 (Realisasi Fisik %) 97.49 99.77 86.23 0 92.85 96.49

0

20

40

60

80

100

120

78


Tahun 2018

1.343.784.830 dan sisa dana sebesar Rp. 284.646.685. Pada program

ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menunjang opersaional

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai

realisasi keuangan sebesar 100 persen dan realisasi fisik sebesar 100

persen. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki

pagu anggaran Rp. 200.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.

199.999.000 sehingga sisa dana sebesar Rp. 1.000. Pada program ini

terdiri dari kegiatan sewa rumah/kantor.

3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur mencapai

realisasi keuangan 89,82 persen dan realisasi fisiknya 93,29 persen.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur memiliki pagu

anggaran sebesar Rp. 254.584.800 yang terealisasi sebesar Rp.

228.659.053 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 25.925.747. Pada

Program ini terdiri dari kegiatan Rapat Kerja Penyusunan program dan

kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- kalimantan utara dan

Pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan

program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- Kalimantan

Utara diselenggarakan selama 3 (tiga) hari pada Tanggal 28 Februari

s.d 2 Maret 2018 di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor. Peserta

kegiatan terdiri seluruh perwakilan stakeholder ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian berjumlah 43 orang. Capaian kegiatan Kegiatan

Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan

transmigrasi se- Kalimantan Utara sebesar 71,67 persen dari target

sebanyak 60 orang terealisasi 43 orang. Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan formal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2018 diselenggarakan selama Tahun 2018

yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan

79


Tahun 2018

ini ditargetkan sebanyak 10 orang dan terealisasi sebanyak 8 orang (80

persen).

4. Program pengembangan wilayah transmigrasi mencapai realisasi

keuangan 92,77 persen dan realisasi fisiknya 97,49 persen. Program

pengembangan wilayah transmigrasi memiliki pagu anggaran Rp.

479.593.400,- yang terealisasi Rp. 444.389.860 sehingga sisa dana

sebesar Rp. 34.650.740. Adapun rincian kegiatan pada program ini

adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana di Kawasan

Transmigrasi. Kegiatan ini terealisasi berupa pembangunan

jembatan di SP 3 dan SP 4 sehingga capaian kegiatan ini sebesar

100 persen dari target 2 unit jembatan terealisasi pembangunan

jembatan sebanyak 2 unit.

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan dalam

Tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dinas yang

menangani Ketransmigrasian di Wilayah Kalimantan Utara agar


dapat memperoleh informasi yang berkenaan dengan

Ketransmigrasian yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Kegiatan

ini telah dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan monev

ke beberapa wilayah transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Tana

Tidung dan Nunukan.

3) Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan warga transmigrasi telah

terealisasi sebanyak 30 orang sehingga capaiannya 100 persen.

Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu.

Adapun Peserta Kegiatan Peningkatan Teknis Kewirausahaan

direncanakan dari tiap UPT yang berada di kawasan Tanjung

Buka (SP.3, SP.4, SP.5A, SP.6, SP.9 dan UPT Sepunggur). Tiap

UPT sebanyak 5 orang terdiri dari 3 orang warga transmigran, 1

orang PKK, dan 1 orang Pendamping. Pelaksanaan Kegiatan

80


Tahun 2018

Penyuluhan Transmigrasi 2018 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 07 s/d 09

November 2018. Materi Peningkatan Teknis Kewirausahaan untuk

Para Transmigran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi

Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Transmigrasi Tahun

2018 meliputi :

1. Pelatihan Pembuatan Tepung Mokaf dari Singkong;

2. Pelatihan Pembuatan Sale Pisang;

3. Teknis Mengelola Tanaman Pasca Panen

4. Teknik Permodala dan Pemasaran.

Perbandingan realisasi fisik dan keuangan program ini tahun 2018

dengan tahun 2016 dan 2017 cenderung mengalami kenaikan baik

realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

5. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

mencapai realisasi keuangan sebesar 98,44 persen dan realisasi

fisiknya 99,77 persen. Program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja memiliki pagu anggaran Rp. 255.847.760 yang terealisasi

sebesar Rp. 251.846.100 sehingga sisa dana sebesar Rp. 4.001.660.

Pada program ini terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Bagi pencari Kerja. Capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi pencari Kerja sebesar 100 persen dari 16 orang

peserta yang ditargetkan terealisasi 16 orang. Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Kejuruan Teknik

Listrik Industri Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Latihan Kerja

Tarakan pada Tanggal 09 April s/d 08 Mei 2018 selama 1 bulan.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di

Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan direncanakan dari seluruh

Masyarakat produktif minimal lulusan SLTA usia 19-35 Tahun dari 5

Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

81


Tahun 2018




6. Program peningkatan kesempatan kerja mencapai realisasi keuangan

sebesar 77,58 persen dan realisasi fisiknya 86,23 persen. Program

peningkatan kesempatan kerja memiliki pagu anggaran

Rp.334.543.000 yang terealisasi sebesar Rp. 259.554.900 sehingga sisa

dana sebesar Rp. 74.988.100. Pada program ini terdiri dari kegiatan

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan, Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja dan

kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan terealisasi 100 persen dimana targetnya 90 orang

tercapai 90 orang. Adapun kegiatannya terbagi menjadi 3 lokasi.

a. Kota Tarakan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan

Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan “Pelatihan Menjahit

Tingkat II” di Kota Tarakan pada Dinas Tenaga Kerja dan


dilaksanakan selama 5 (Lima) hari pada Tanggal 02 s.d 06 April

2018 di Jl. Yos Sudarso RT. 12 No. 12 Kelurahan Karang Rejo

Tarakan. Peserta Kegiatan Pengembangan Kelembagaan

Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan Menjahit Tingkat II” terdiri

dari perwakilan usaha kecil/menengah dan Masyarakat yang

berada di wilayah Kota Tarakan. Jumlah Peserta sebanyak 30

(Tiga Puluh) Orang. Narasumber kegiatan terdiri dari Ir. Hj. Rita

Ratina Lambrie, MP Selaku Pengarah dari Ketua TP PKK Provinsi

Kalimantan Utara, H. Armin Mustapa, S.Pd., M.Si selaku

Pengarah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

82


Tahun 2018

Kalimantan Utara dan Erzanita Ramadhanti, S.Pd selaku

Instruktur dari LPKS Cendikia.

b. Kabupaten Nunukan


Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan Pengolahan makanan dari

Bahan Pisang dan Singkong (Keripik, Kue Kering, Kerupuk, Nasi

dan Mie)” di Kab. Nunukan pada Dinas Tenaga Kerja dan


dilaksanakan selama 5 (Lima) hari pada Tanggal 17 s.d 21

September 2018 di Jl. Ujang Dewa Rt 02 Kab. Nunukan. Peserta

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan

Pelatihan “Pelatihan Pengolahan makanan dari Bahan Pisang dan

Singkong (Keripik, Kue Kering, Kerupuk, Nasi dan Mie)” terdiri dari

perwakilan usaha kecil/menengah dan Masyarakat yang memiliki

kartu pencari kerja (Kartu Kuning) di wilayah Kabupaten

Nunukan Jumlah Peserta sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang.

Narasumber kegiatan terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Pemilik Usaha

Dagang di Kab. Nunukan Oleh Ibu Darmiah, SE.

c. Kabupaten Bulungan


Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan Tata Rias Pengantin” di Kab.

Bulungan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 5 (Lima) hari

pada Tanggal 12 Nopember sampai dengan 16 Nopember 2018 Jl.

Sengkawit, Pasar Induk, Lt. 2 Tanjung Selor Kab. Bulungan

Peserta Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan “Pelatihan Tata Rias Pengantin”

terdiri dari perwakilan usaha kecil/menengah dan Masyarakat yang

83


Tahun 2018

memiliki kartu pencari kerja (Kartu Kuning) di wilayah Kabupaten

Bulungan Jumlah Peserta sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang.

Narasumber dan materi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan

Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan Tata Rias Pengantin” pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Provinsi Kalimantan Utara

meliputi :

a. H. Armin Mustapa, S.Pd., M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmgrasi Provinsi Kalimantan Utara

menyampaikan Pengarahan Tentang Wirausaha;

b. Teti Aprilowati, S.Pd.I selaku Pemilik Intruktur PKBM. Endless

Bulungan.


dengan tahun 2016 dan 2017 cenderung mengalami penurunan baik


7. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

mencapai realisasi keuangan sebesar 92,64 persen dan realisasi

fisiknya 92,85 persen. Program perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenagakerjaan memiliki pagu anggaran Rp.487.593.400,-

yang terealisasi sebesar Rp. 451.703.677 sehingga sisa dana sebesar

Rp. 35.889.723. Pada program ini terdiri dari Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga

Ketenagakerjaan serta Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan

norma ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan norma

ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan telah melakukan

pembinaan terhadap 96 perusahaan, terdiri dari Pembina

ketenagakerjaan 16 perusahaan, pemeriksaan ketenagakerjaan 36

perusahaan, pengujian ketenagakerjaan 42 objek dan penyidik tindak

pidana ketenagakerjaan sebanyak 2 kasus.

Kegiatan Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga

84


Tahun 2018

Ketenagakerjaan terdiri dari Rapat Kerja Dewan Pengupahan Provinsi

Kalimantan Utara Periode 2018 – 2021 Tahun 2018 dan Rapat

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun

2019 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari pada Tanggal 22 Oktober s.d

24 Oktober 2018 di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor, sedangkan

kunjungan Studi Banding dan konsultasi Dewan Pengupahan Provinsi

Kalimantan Utara periode 2018 - 2019 ke Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 1

November 2018 s/d 2 November 2018. Penetapan UMP Tahun 2019

sebesar Rp. 2.765.463 dengan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 188.44/K.735/2018.

Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi

Penanganan kasus hubungan industrial pada Tahun 2018 sebanyak 4

kasus.


dengan tahun 2016 dan 2017 cenderung mengalami kenaikan.

8. Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus mencapai realisasi

keuangan sebesar 86,64 persen dan fisiknya 96,49 persen. Pagu

anggaran Rp 71.174.000 terealisasi Rp 61.664.400 sisa anggaran Rp

9.509.600. Pada program ini terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan

mediasi program transmigrasi pola nelayan. Sosialisasi dan mediasi

program transmigrasi pola nelayan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan

pada tanggal 26 November 2018 di Aula Gedung Gadis 1

Kab.Nunukan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan mediasi

program transmigrasi pola nelayan berjumlah 20 (Dua puluh) orang

terdiri dari :

Peserta dari Desa Binusan berjumlah 1 orang;

Peserta dari Desa Mamolo berjumlah 1 orang ;

Peserta dari Disnakertrans Kab.Nunukan berjumlah 6 orang ;

85


Tahun 2018 Peserta dari Kelurahan Tanjung Harapan berjumlah 1 orang ;

Peserta dari Kelurahan Nunukan Barat berjumlah 1 orang ;

Peserta dari Kelurahan Nunukan Selatan berjumlah 6 orang ;

Peserta dari Kelurahan Nunukan Utara berjumlah 3 orang ;

Peserta dari Mansupa berjumlah 1 orang ;




Grafik 3.14 Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan dana APBN Tahun 2017

dan 2018.

Grafik diatas menggambarkan perbandingan realisasi fisik dan

keuangan Tahun 2017 dan 2018. Realisasi fisik mengalami penurunan

sebesar 8,02 persen pada tahun 2018 dan realisasi keuangan mengalami

kenaikan 5,35 persen pada tahun 2018.

Selain dana APBD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara juga mendapatkan dana APBN Tahun 2018. Dana APBN

terbagi menjadi dua yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

Tahun 2017 Tahun 2018

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

86


Tahun 2018

Dana Dekonsentrasi terdapat pada Ditjen Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan K3 sebesar Rp. 547.446.000 dan Ditjen Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp. 887.624.000. Dana tugas

pembantuan sebesar Rp. 6.474.043.000 yang terbagi menjadi dua satker

yaitu Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi sebesar Rp. 2.532.782.000 dan Ditjen Pengembangan

Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 3.941.261.000.

Adapun Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Per 31 Desember

2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

87


Tahun 2018

Tabel 3.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Per 31 Desember 2018.

Keuangan

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,435,070,000.00 18.14 92.13 16.72 1,322,136,764.00 92.13 16.72 112,933,236.00

I 350024 DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 887,624,000.00 11.22 90.3210.14

801,683,400.00 90.32

10.14 85,940,600.00 Petrus F Rungga SKM

1 2217.056 Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakrediatasi 142,672,000 1.80 98.54 1.78 140,585,000 98.54 1.78 2,087,000.00

2 2220.053 Perusahaan yang dinilai tingkat kinerjanya 195,952,000 2.48 83.36 2.07 163,345,600 83.36 2.07 32,606,400.00

3 4057.009 Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri 549,000,000 6.94 90.67 6.29 497,752,800 90.67 6.29 51,247,200.00

I 417743 DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3 547,446,000.00 6.92 95.07 6.58 520,453,364.00 95.07 6.58 26,992,636.00 H. Asnawi S.Sos M.Si

1 2197.002 Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan 17,500,000 0.22 100.00 0.22 17,500,000 100.00 0.22 -

2 2197.004 Pembinaan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 35,820,000 0.45 94.75 0.43 33,938,000 94.75 0.43 1,882,000.00

3 2199.001Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Kelembagaan, Keahlian dan Sistem

Manajemen K337,700,000 0.48 99.34

0.4737,450,000

99.34 0.47

250,000.00

4 2200.001Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan

Pengupahan 84,702,000 1.07 93.94

1.0179,565,000

93.94 1.01

5,137,000.00

5 2200.003 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat 84,702,000 1.07 93.89

1.01

79,530,000

93.89

1.01

5,172,000.00

6 2200.004 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 84,702,000 1.07 94.601.01

80,125,000 94.60

1.01 4,577,000.00

7 2200.005 Pembinaan SJSN Program Ketenagakerjaan dan Kesehatan 37,700,000 0.48 98.170.47

37,010,000 98.17

0.47 690,000.00

8 2201.003 Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Ditjen Binwasnaker dan K3 61,400,000 0.78 94.960.74

58,302,764 94.96

0.74 3,097,236.00

9 2201.004 Peningkatan Teknik Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal 35,820,000 0.45 98.11 0.44 35,142,600 98.11 0.44 677,400.00

10 2201.994 Layanan Perkantoran 67,400,000 0.85 91.82 0.78 61,890,000 91.82 0.78 5,510,000.00

BIDANG TENAGA KERJA

Permasalahan SISA DANA (Rp) Nama Penanggungjawab Kegiatan BOBOT (%) Keuangan

(%)

Tertimbang (%)

Realiasi Fisik Realisasi Keuangan

Fisik

(%)

Tertimbang

(%)No

KODE

REKENINGPROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp)

88


Tahun 2018

6,474,043,000 81.86 91.36 74.78 5,914,750,841 91.36 74.78 559,292,159.00 Drs. Boedijo Soenarno SJ

I 359001 DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 2,532,782,000 32.02 86.94 27.84 2,202,062,029 86.94 27.84 330,719,971.00

1 5505.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 171,356,000 2.17 56.12 1.22 96,164,400 56.12 1.22 75,191,600.00

2 5505.994 Layanan Perkantoran 165,400,000 2.09 84.27 1.76 139,386,400 84.27 1.76 26,013,600.00

3 5506.001Persebaran Penduduk Yang Tertata Di Permukiman Transmigrasi Pada Kawasan

Transmigrasi 378,486,000 4.79 88.39

4.23334,554,530

88.39 4.23

43,931,470.00

4 5507.001 Permukiman Transmigrasi Yang Dibangun 1,618,330,000 20.46 88.54 18.12 1,432,856,699 88.54 18.12 185,473,301.00

5 5508.002 Luas Lahan yang Difasilitasi untuk Pencadangan Transmigrasi 199,210,000 2.52 99.94 2.52 199,100,000 99.94 2.52 110,000.00

II 417760 DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3,941,261,000 49.83 94.20 46.94 3,712,688,812 94.20 46.94 228,572,188.00

1 5511.001 Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 211,486,000 2.67 83.76 2.24 177,138,952 83.76 2.24 34,347,048.00

2 5513.001Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan

Agrobisnis dan Agroindustrinya 209,350,000 2.65 92.01

2.44192,626,290

92.01 2.44

16,723,710.00

3 5514.001 Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan Layanan Sosial Budayanya 3,132,785,000 39.61 97.7038.70

3,060,625,070 97.70 38.70 72,159,930.00

4 5515.001 Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Transmigran 387,640,000 4.90 72.82 3.57 282,298,500 72.82 3.57 105,341,500.00

7,909,113,000.00 100.00 91.50 91.50 7,236,887,605.00 91.50 91.50 672,225,395.00

TRANSMIGRASI

Jumlah

89


Tahun 2018

Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBN Tahun 2018 Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember

2018 sebesar 91,50 persen dan realisasi fisik sebesar 91,50 persen. Adapun

rinciannya sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan total dana APBN sebesar Rp 7.909.113.000

terealisasi Rp. 7.236.887.605 sehingga sisa anggaran Rp.

672.225.395.

2. Dana Dekonsentrasi terdapat pada Ditjen Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan K3 sebesar Rp. 547.446.000 terealisasi Rp.

520.453.364 sisa anggaran Rp 26.992.636.

3. Dana Dekonsentrasi terdapat pada Ditjen Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas sebesar Rp. 887.624.000 terealisasi Rp. 801.683.400

sisa anggaran Rp 85.940.600.

4. Dana tugas pembantuan pada bidang transmigrasi dibagi menjadi dua

Ditjen yaitu Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi Rp. 2.532.782.000 terealisasi Rp.

2.202.062.029 sehingga sisa anggaran Rp. 330.719.971 dan Ditjen

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp. 3.941.261.000 terealisasi

Rp. 3.712.688.812 sehingga sisa anggaran Rp. 228.572.188.

90


Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian

strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran.

2. Secara keseluruhan realisasi keuangan dana APBD Tahun 2018

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

per 31 Desember 2018 sebesar 84,42 persen dan realisasi fisik

sebesar 97.06 persen. Realisasi keuangan Belanja Langsung

sebesar 87,35 persen dan fisiknya 92,18 persen sedangkan

realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung 82,66 persen dan

fisiknya 100 persen. Dari Total anggaran sebesar Rp

9.873.324.755 terealisasi sebesar Rp. 8.334.958.611 sehingga sisa

anggaran Rp 1.538.366.144. Realisasi keuangan dana APBN

Tahun 2018 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 sebesar 91,50 persen

dan realisasi fisik sebesar 91,50 persen. Total dana APBN sebesar

Rp 7.909.113.000 terealisasi Rp. 7.236.887.605 sehingga sisa

anggaran Rp. 672.225.395.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum

dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, dari 3 (tiga) sasaran kinerja dan 6 (enam) indikator

91


Tahun 2018

kinerja yang ditetapkan memperoleh capaian kinerja sangat baik.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara memberikan

gambaran bahwa keberhasilan dalam pembangunan di

Kalimantan Utara ditentukan dari perencanaan yang berkualitas,

pelaksanaan yang sesuai dan pengawasan dalam melakukan

evaluasi. Selain itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan

oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap

komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan civil society

sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi

negara.

1.2 Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk

memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun

sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran

semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

(outcome), berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta

memberdayakan masyarakat.

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara

lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara secara

tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara

optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,

maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga

(Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan

92


Tahun 2018

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara) akan ditingkatkan untuk

melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome

kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-

benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah

secara nyata dan akuntabel.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2018 ini kami buat

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur

pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga

pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. Armin Mustapa, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. Irianto Lambrie

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 29 Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama Gubernur Kalimantan Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE H. ARMIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)


Penurunan jumlah pengangguran 100 Orang

2 Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

50%

Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

22%

Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

47%

Persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum Provinsi (UMP)

22%


Persentase warga transmigrasi mandiri 85%

No Program Anggaran Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan Kesempatan Kerja

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

JUMLAH

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

264.584.799,70

479.040.600,00

255.847.760,00

334.543.000,00

487.593.400,00

71.174.000,00

3.711.215.074,70

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Tanjung Selor, 29 Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama Gubernur Kalimantan Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE H. ARMIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Rumus Data/Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Jumlah Pencari Kerja Tahun Lalu- Jumlah Pencari Kerja Tahun

berjalan

Jumlah pencari kerja yang dilatih Tahun 2017

106 orang



57,14%

Nilai Penurunan/Nilai Sebelum Penurunan x

100

Data PHI Tahun 2016: Bulungan = 10 Kasus

KTT = Malinau = 18 Kasus

Data PHI Tahun 2017 diperkirakan = 12 Kasus

Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

17,22%

Jumlah TK Terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan/Jumlah TK x 100

Jumlah TK Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

per Tahun 2017 = 53.006 jiwa (BPJS

Naker Kantor Cabang Tarakan) Jumlah

Tenaga Kerja Februari 2017 = 307.812 jiwa

(BPS Kaltara)

Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

46,80%

Jumlah TK Terdaftar BPJS Kesehatan/Jumlah

TK x 100

Jumlah TK Terdaftar BPJS Kesehatan per

Tahun 2017 = 144.083 jiwa (BPJS Kesehatan

Kantor Cabang Tarakan) Jumlah


(BPS Kaltara)

Persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum

Provinsi (UMP)

17,22%

Jumlah TK Sesuai UMP/Jumlah TK x 100

Data diambil dari jumlah TK yang terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan karena sudah sesuai dengan

UMP.


Persentase warga transmigrasi mandiri

83,68%

Jumlah Warga Transmigrasi

Mandiri/Jumlah Warga Transmigrasi Binaan x

100

Mandiri = Warga transmigrasi yang telah lepas jadupnya/sudah tidak diberikan jadup.

Berdasarkan Data Penempatan Jumlah

warga transmigrasi yang akan dilepas pemberian Jadupnya Tahun 2017 = 2.975 KK dan Jumlah

KK transmigrasi binaaan = 3.555 KK

(Sumber Data: Bidang Transmigrasi).

Yang Hitungan Baru:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Rumus Data/Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Jumlah Pencari Kerja Tahun Lalu- Jumlah Pencari Kerja Tahun

berjalan

Jumlah pencari kerja yang dilatih Tahun 2017

106 orang



57,14%

Nilai Penurunan/Nilai Sebelum Penurunan x

100

Data PHI Tahun 2016: Bulungan = 10 Kasus

KTT = Malinau = 18 Kasus

Data PHI Tahun 2017 diperkirakan = 12 Kasus

Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

17,22%

Jumlah TK Terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan/Jumlah TK x 100

Jumlah TK Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

per Tahun 2017 = 53.006 jiwa (BPJS

Naker Kantor Cabang Tarakan) Jumlah


(BPS Kaltara)

Persentase tenga kerja yang terdaftar BPJS Kesehatan

46,80%

Jumlah TK Terdaftar BPJS Kesehatan/Jumlah

TK x 100

Jumlah TK Terdaftar BPJS Kesehatan per

Tahun 2017 = 144.083 jiwa (BPJS Kesehatan

Kantor Cabang Tarakan) Jumlah


(BPS Kaltara)

Persentase tenaga kerja yang memiliki upah ≥ Upah Minimum

Provinsi (UMP)

17,22%

Jumlah TK Sesuai UMP/Jumlah TK x 100

Data diambil dari jumlah TK yang terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan karena sudah sesuai dengan

UMP.


Persentase warga transmigrasi mandiri

83,68%

Jumlah Warga Transmigrasi

Mandiri/Jumlah Warga Transmigrasi Binaan x

100

Mandiri = Warga transmigrasi yang telah lepas jadupnya/sudah tidak diberikan jadup.

Berdasarkan Data Penempatan Jumlah

warga transmigrasi yang akan dilepas pemberian Jadupnya Tahun 2017 = 2.975 KK dan Jumlah

KK transmigrasi binaaan = 3.555 KK

(Sumber Data: Bidang Transmigrasi).

LAMPIRAN LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBD

Program : Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.01.18

No Uraian Kegiatan Dokumentasi Keterangan Gambar

1. Kegiatan ini terdiri dari konsultasi, oreintasi lapangan serta menghadiri

undangan lainnya.

Kementrian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia memberikan

penghargaan Integra 2018 kepada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kategori IPK

Terbaik Peringkat Kedua Berdasarkan

Urusan Ketenagakerjaan

Kategori Kecil


Menghadiri undangan

koordinasi teknis perencanaan

pembangunan regional di Hotel Lombok Raya,

Mataram

Menghadiri undangan

peserta rapat koordinasi pengawasan inspektorat

Kemnaker Tahun 2018 di Bali


- Menghadiri Undangan pembahasan KSAD

Sharing Anggaran Tahun 2019

Penandatangan Naskah Kesepakatan di Yogyakarta

- Pembahasan

Perjanjian kerja sama pelaksanaan

transmigrasi antar pemerintah daerah

dengan sharing APBD 2019 di Surabaya


Menghadiri undangan

sosialisasi pelaksanaan peraturan presiden

Nomor 87 Tahun 2016


Rapat Koordinasi Teknis

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dana

Dekonsentrasi Ditjen Binwasnaker dan K3

Tahun Anggaran 2019 di Bogor Valley Hotel

Kegiatan Fasilitasi

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di

Jakarta


Program : Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.01.19


2 Kegiatan ini terdiri dari koordinasi, pembinaan, pengawasan dan menghadiri undangan di dalam

wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pembekalan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) di Tarakan


Musrembang RKPD Th

2019 Provinsi Kalimantan Utara di

Tarakan

Bimbingan teknis SOP AP di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di

Tarakan


Forum Data dan

Bimbingan Teknis Jaringan Informasi

Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi

Kalimantan Utara di Tarakan

Rapat koordinasi kesejahteraan rakyat

se-Provinsi Kalimantan Utara Th 2018 perihal pelaksanaan hibah dan

bansos di Kabupaten Nunukan


Sebagai Panitia Bimtek

Pengelola Sistem Informasi

Ketenagakerjaan di Tarakan

Mengikuti Sosialisasi Permendagri NO. 38

Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA

2019 dan Koordinasi Data Ketenagakerjaan ke BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di

Tarakan


Menghadiri undangan

rapat kerja teknis pengelolaan keuangan

daerah se-Kalimantan Utara Th 2018 di

Tarakan.

Workshop Sistem

Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di

Tarakan


Evaluasi Sakip dan

Reformasi Birokrasi Tahun 2018 di Hotel

Swisbell Tarakan

Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan

LPPD di Hotel Swissbell Tarakan


Mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan

Kebijakan Satu Peta dan Data II Jaringan Geospasial Daerah

(JIGD) Prov. Kalimantan Utara di

Hotel Royal Tarakan


Rapat Koordinasi dan

evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai di

lingkungan Prov. Kalimantan Utara di

Tarakan

Bimbingan teknis

pengelola keuangan daerah di Tarakan


Menghadiri bimbingan

teknis pengelolaan barang milik daerah di

Tarakan

Workshop Percepatan

Reformasi Birokrasi di Hotel Swisbell Tarakan


Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.05.01


3 Pendidikan dan pelatihan formal berupa diklat, sosialisasi serta

rapat kerja yang diikuti oleh ASN.

Kegiatan Latsar CPNS tempat pelaksanaan di

Balai Diklat Kabupaten Malinau

Sosialisasi Aplikasi Untuk Penyusunan

Pembentukan Produk Hukum Daerah di Royal

Tarakan Hotel pada Tanggal 27 November 2018


Penutupan Workshop

Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2018 di Hotel Swissbel Kota Tarakan tanggal 16 s.d 17

Oktober 2018

Workshop Sistem Pengandalian Internal

Pemerintah (SPIP) di Kota Tarakan dibuka

oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara tanggal 15 Agustus 2018 di Hotel Duta

Tarakan


Penyampaian Materi

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan

LPPD 2018 Hotel Swissbel Kota Tarakan

tanggal 18 s.d 19 Oktober 2018

Sosialisasi

Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta

dan Data II Jaringan Geospasial Daerah

(JIGD) Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan


Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Rapat Kerja Penyusunan Program dan Kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Kalimantan Utara

Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.05.04


4 Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi se- Kalimantan Utara diselenggarakan selama 3 (tiga)

hari pada Tanggal 28 Februari s.d 2 Maret 2018 di Hotel Pangeran

Khar Tanjung Selor. Rapat Kerja Penyusunan Program dan

Kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Kalimantan Utara bertujuan untuk keterpaduan

program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan 2019.

Pembukaan Kegiatan

Peserta Kegiatan

LAMPIRAN LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Sekretaris Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Utara sebagai narasumber

Heriyanto, Ir, M.Si

(Direktur Promosi dan Kemitraan Ditjen

PKTrans) sebagai narasumber


Rini Nurhayati SE MT (Kasubbid Perencanaan

Ketenagakerjaan Daerah) sebagai

narasumber

Foto Bersama


Program : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan : Penyuluhan dan Pelatihan Warga Transmigrasi Kode Rekening : 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 2


5 Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Tresna

Werdha Marga Rahayu. Adapun Peserta Kegiatan Peningkatan Teknis Kewirausahaan direncanakan dari tiap

UPT yang berada di kawasan Tanjung Buka (SP.3, SP.4, SP.5A, SP.6, SP.9 dan

UPT Sepunggur). Tiap UPT sebanyak 5 orang terdiri dari 3 orang warga

transmigran, 1 orang PKK, dan 1 orang Pendamping. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi 2018 Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 07 s/d 09 November 2018.

Sambutan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi pada acara

pembukaan Penyuluhan dan

Pelatihan Warga Transmigrasi

Peserta Penyuluhan

dan Pelatihan Warga Transmigrasi


Program : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan : Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana di Kawasan Transmigrasi

Kode Rekening : 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03


6. Kegiatan ini terealisasi berupa pembangunan jembatan di SP 3 dan SP 4

sehingga capaian kegiatan ini sebesar 100 persen dari target 2 unit jembatan terealisasi pembangunan jembatan

sebanyak 2 unit.

Pembangunan Jembatan di SP 3

Pembangunan Jembatan di SP 4


Program : Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus Kegiatan : Sosialisasi dan Mediasi Program Transmigrasi Pola Nelayan

Kode Rekening : 3.08. 2.01.01.01.16.02


7 Sosialisasi dan mediasi program transmigrasi pola nelayan di Lingkungan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 26 November

2018 di Aula Gedung Gadis 1 Kab.Nunukan. Jumlah Peserta sebanyak 20 (Dua Puluh)

Orang. Narasumber sebanyak 3 (tiga) orang yakni Abdul Munir, ST Dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab.Nunukan, Wawan Gunawan Dari Kementerian Desa, PDT, Dan Transamigrasi RI, Usman Hasan,

S.Psi Dari Dinas Perikanan Kab.Nunukan.

Pembukaan Acara oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Utara

Peserta Kegiatan


Penyampaian Materi

oleh Narasumber

LAMPIRAN LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Foto Bersama


Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.16. 02


8 Kegiatan Job Fair di Tarakan

Pendaftaran pada pameran

bursa kerja


Job Fair 2018 di

Tarakan

Job Fair 2018 di Tarakan


Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan : Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.16. 05


9 1. Kota Tarakan

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan berupa

“Pelatihan Menjahit Tingkat II” pada Dinas Tenaga Kerja dan


dilaksanakan selama 5 (Lima) hari Tanggal 02 s.d 06 April 2018 di Jl. Yos Sudarso RT. 12 No. 12

Karang Rejo Tarakan Barat. Peserta Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

“Pelatihan Menjahit Tingkat II” terdiri dari perwakilan usaha kecil/menengah dan Masyarakat

yang berada di wilayah Kota Tarakan Jumlah Peserta

sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang Narasumber kegiatan terdiri dari

Ibu Gubernur Kalimantan Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan

Suasana kegiatan

Pelatihan Menjahit Tingkat II


Utara dan Instruktur Wirausaha

Foto bersama peserta pelatihan

dengan memakai baju hasil

pelatihan menjahit

LAMPIRAN LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 1. Kabupaten Nunukan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan

Pengolahan Makanan dari Bahan Pisang dan

Singkong (Keripik, Kue Kering, Krupuk, Nasi dan Mie)” pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2018 dilaksanakan selama 5 (Lima) hari pada

Tanggal 17 s.d 21 September 2018 di Jl. Ujang Dewa Rt 02 Kab.

Nunukan. Peserta Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan Pelatihan Pengolahan Makanan dari

Bahan Pisang dan Singkong (Keripik, Kue Kering, Krupuk, Nasi dan

Mie)” terdiri dari perwakilan usaha

kecil/menengah dan Masyarakat yang memiliki

kartu pencari kerja (Kartu

Suasana Pelatihan

di Kab. Nunukan


Kuning) di wilayah

Kabupaten Nunukan Jumlah Peserta sebanyak

30 (Tiga Puluh) Orang. Narasumber kegiatan

terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Pemilik Kerajinan di Kab.

Tana Tidung Oleh Ibu Darmiah, SE.

Pelatihan Aneka Makanan Bahan Dasar Rumput

Laut


Penutupan

Kegiatan Pelatihan di Kab. Nunukan

3. Kabupaten Bulungan Pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

“Pelatihan Tata Rias Pengantin” di Kab. Bulungan pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan

selama 5 (Lima) hari pada Tanggal 12 Nopember sampai

dengan 16 Nopember 2018 di Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Peserta Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan “Pelatihan Tata Rias Pengantin” terdiri

Peserta Pelatihan Tata Rias

Pengantin


dari perwakilan usaha

kecil/menengah dan Masyarakat yang memiliki

kartu pencari kerja (Kartu Kuning) di wilayah Kabupaten

Bulungan Jumlah Peserta sebanyak 30 (Tiga Puluh)

Orang. Narasumber dan materi

Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan “Pelatihan Tata Rias

Pengantin” pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Provinsi

Kalimantan Utara meliputi : a. Yuli Fitriani selaku Pemilik

Usaha Dagang di

Kab.Bulungan.

Foto bersama

peserta pelatihan tata rias pengantin

dengan model yang telah dirias


Program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan : Peningkatan Fungsi Fungsi Lembaga Lembaga Ketenagakerjaan Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.17.09


10 Kegiatan Peningkatan Fungsi-Fungsi

Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan terdiri dari Rapat Kerja Dewan

Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018 – 2021 Tahun 2018 dan

Rapat Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun 2019 diselenggarakan selama 3 (tiga)

hari pada Tanggal 22 Oktober s.d 24 Oktober 2018 di Hotel Pangeran Khar

Tanjung Selor, sedangkan kunjungan Studi Banding dan konsultasi Dewan

Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara periode 2018 - 2019 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 s/d 2

November 2018. Penetapan UMP Tahun 2019 sebesar Rp. 2.765.463 dengan

sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.735/2018.

Rapat Dewan

Pengupahan untuk Penentuan UMP Prov.

Kaltara Tahun 2019


Foto Bersama Dewan Pengupahan

Rapat Kerja Dewan Pengupahan

Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018 –

2021 Tahun 2018.


Program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial

Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.17.02


11 Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi

Penanganan kasus hubungan industrial pada Tahun 2018

sebanyak 4 kasus.

Fasilitasi Pembahasan

Perjanjian Kerja

Berjama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat

Buruh dengan PT. Intracawood

Manufakturing pada tanggal 1 s/d 3

Februari 2018 di Kota

Tarakan


Fasilitasi Mediasi perselisihan antara

pihak Perusahaan PT.

Tunas Mandiri Lumbis dengan karyawan di

Kab. Nunukan

Fasilitasi Mediasi perselisihan antara

pihak Perusahaan PT. Cipta Kridatama

dengan Sdr. Hendry Pagapong di

Kabupaten Malinau


Fasilitasi Mediasi

perselisihan antara

pihak Perusahaan PT.

Harmoni Panca Utama Site Sekayan dengan

Sdr. Agustinus, S.Sos


Program : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja Kode Rekening : 2.01.2.01.01.01.17.05


12 Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan norma

ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan

telah melakukan pembinaan terhadap 96

perusahaan, terdiri dari Pembina ketenagakerjaan 16 perusahaan,

pemeriksaan ketenagakerjaan 36

perusahaan, pengujian ketenagakerjaan 42 objek

dan penyidik tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 2 kasus.

Kegiatan Pembinaan,

pengawasan dan pemeriksaan

norma ketenagakerjaan di

PT Sago Nunukan


Kegiatan

Pembinaan, pengawasan dan

pemeriksaan norma

ketenagakerjaan di PT Sanggam Kahuripan

Indonesia (SKI)

Kegiatan Pembinaan,

pengawasan dan pemeriksaan

norma ketenagakerjaan di

PT Tunas Utama Mandiri (TUM)


Kegiatan Bantuan

Teknis Kelembagaan Dan

Sarana Prasarana Pengawasan

Ketenagakerjaan di Kantor BPJS

Ketenagakerjaan

Kota Tarakan

Kegiatan Rapat

BPJS di Balik Papan


Kegiatan

Binwasnaker di RS Pertamedika

Kegiatan Konsultasi ke

Kemnaker RI


Kegiatan

Binwasnaker di PT Bonanza

Kegiatan Binwasnaker di PT

Intracawood


PT MIP MKP Riung


SAT


Kegiatan

Binwasnaker di PT BNI

Kegiatan

Binwasnaker di PT BRI


Kegiatan

Binwasnaker di PT Lomindo Tarakan

Kegiatan Monev BPJS TK


Kegiatan

Binwasnaker di PT Adiquatro

Elektrikindo Perkasa


STMB


Kegiatan

Binwasnaker di PT Adikarya RS

Pertamina

Kegiatan

Binwasnaker di PT MMA


Kegiatan

Binwasnaker di PT Ramayana


Pipit


Kegiatan

Binwasnaker di RSUD

Training K3 di PT

NJL


Pengujian Lift Hotel

Pengujian di Hotel Swissbell


STMB

Kegiatan Binwasnaker di

BDMS Bengalun Malinau


Pelatihan Elevator

Kegiatan

Binwasnaker di PT Sempurna

Sejahtera


Kegiatan

Binwasnaker di PT Adhikarya


Lamindo


Kegiatan

Binwasnaker di PT Inhutani II Malinau

Kegiatan

Binwasnaker di PT PKN


Kegiatan

Binwasnaker di PT RMS Malinau

Kegiatan

Binwasnaker di PT Citra Kridatama


Kegiatan

Binwasnaker di PT Sukofindo Efisi

Kegiatan

Binwasnaker di PT Mitra Utama

Konsultan

DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBN

Kegiatan : Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri

Gambar: Narasumber Kegiatan

Gambar: Foto bersama peserta magang

Dokumentasi Pendistribusian Angkutan Beras T+2 dan T+3

diLokasi UPT. Sepunggur, SP. 3, SP. 4

Kabupaten Bulungan 2018

Bulan Maret 2018


diLokasi UPT. Sepunggur, SP. 3, SP. 4

Kabupaten Bulungan 2018

Bulan April 2018


diLokasi UPT. Sepunggur Kabupaten Bulungan 2018

Bulan Mei 2018



Bulan Juni s/d Juli 2018



Bulan Agustus 2018



Bulan September 2018

Kegiatan: Pemilihan Trans Teladan

Gambar: Pemilihan Trans Teladan di Jakarta

Gambar: Ka UPT SP 5A sebagai trans teladan dari Kaltara

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

PEMELIHARAAN FASILITAS UMUM

KEGIATAN KE MENTAL SPRITUAL

PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DI LAHAN USAHA 2

PENINGKATAN JALAN MENJADI SEMINISASI, DAN DERMAGA

PELAKSANAAN RANCANG KAPLING LAHAN USAHA 2

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun …pendayagunaan aparatur negara dan reformasi...

Documents