laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2017 · dinas pemberdayaan masyarakat desa...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan

Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected]

http://www.lamongankab.go.id/


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan

Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana

Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja

dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang

bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun

awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator

kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari

Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan

dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan,

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN,S.Si Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ..................................................... 3

1. Personil ........................................................................................... 5

2. Sarana dan Prasarana .................................................................... 6

3. Pembiayaan .................................................................................... 6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP....................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 9

A. RENCANA STRATEGIS ...................................................................... 9

1. Visi .................................................................................................. 9

2. Misi ................................................................................................. 11

3. Tujuan ............................................................................................. 11

4. Sasaran dan Indikator Sasaran ....................................................... 12

5. Program dan Kegiatan .................................................................... 14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ................................... 17

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ................................................. 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 22

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 ............................. 22

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................ 22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................ 32

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017

4. Penetapan Kinerja Tahun 2017


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan

yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2017. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan

yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

untuk Tahun 2017 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat

baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 94%.


Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan

yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi

dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,

sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan

dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu

perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana

dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat

jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan

global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan

aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan


serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban

yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini

berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain

kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur

penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang

memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta

dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain :

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,

maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak -

pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam

melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan


Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah untuk menilai dan mengevaluasi

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah

di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai :

1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi

sebagai berikut :


KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM

. DAN

kEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

BIDANG

Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa

SEKSI BIDANG

ADAT ISTIADAT DAN

BUDAYA

MASYARAKAT

SEKSI BIDANG

PEMBINAAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANG

PARTISIPASI DAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

BIDANG

Pemerintahan dan Kelembagaan

Masyarakat Desa

SEKSI BIDANG

PEMBINAAN

LEMBAGA KEMASY

DESA / KEL DAN SDM

SEKSI BIDANG

PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI BIDANG

EVALUASI

PERKEMBANGAN DESA

DAN LOMBA DESA

BIDANG

Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

SEKSI BIDANG

USAHA EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANG

PENANGGULANGAN DAN

PENGENTASAN KEMISKINAN

SEKSI BIDANG BANTUAN

PEMBANGUNAN DAN

PEMBINA LEMBAGA

EKONOMI

MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya

Desa

SEKSI BIDANG

SUMBER DAYA ALAM

DAN KAWASAN

TERPADU

SEKSI BIDANG

INFRASTRUKTUR DASAR

PEDESAAN DAN

PENATAAN PERUMAHAN

PEMUKIMAN

SEKSI BIDANG

PEMBINAAN

TEKNOLOGI TEPAT

GUNA


2.1. PERSONIL

Personil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat

dijelaskan sebagaimana berikut ;

1. Sumber Daya Manusia / Personil :

NO JABATAN JML PANGKAT/GOL/

RUANG JML

PENDIDIKAN

FORMAL JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I (IV/a) 1 S1 1

2 Sekretaris 1 Pembina (IV/a) 1 S1 1

3 Kabid 4 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1

Pembina (IV/a) 3 S2 3

Penata Tk.I (III/d) 1 S1 2

4 Kasubid 12 Penata Tk.I (III/d) 7 S1 7

Penata (III/c) 2 S1 2

2 S2 2

Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1

5 Kasubag 3 Penata Tk.I (III/b) 1 S1 1

Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1

Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1

6 Staf 6 Penata Muda Tk. I

(III/b)

2 S1

2

2 SLTA 2

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 SLTA 2

7 Honorer 26 15 S1 15

11 SLTA 11

Jumlah Total 53 53 53

Sumber Data dari Data Pegawai 2018.

2. Sarana dan Prasarana :

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang

penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :


NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1 Mobil Roda 4 7

2 Motor Roda 2 17

3 UPS 0

4 Mesin Ketik 4

5 Calculator 8

6 Mesin Stensil 1

7 Feling Kabinet 10

8 Rak Besi 1

9 Rak Kayu 1

10 Almari Besi 21

11 Brankas 2

12 Whiteboard 2

13 Almari Kayu 16

14 Kursi Kerja 106

15 Meja Kerja 64

16 Meja Kursi Tamu 34

17 Kipas angin 5

18 Kamera 2

19 Meja Rapat 15

20 Telepon 2

21 Computer 25

22 Tabung Pemadam Kebakaran 3

23 Intercom 2

24 Printer 31

25 Pompa air 1

26 Tempat sampah besar 1

27 Overhead 1

28 AC 23

29 Soundsystem 1

30 Handycam 1

31 Dispenser 0

32 LCD 3

33 Laptop 19

34 Kamera Digital 10

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian


pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

NO. U R A I A N JUMLAH KET.

I. Belanja Daerah Rp. 8.179.523.200,-

1.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Rp. 2.711.380.000,-

Rp. 2.711.380.000,-

2.

Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Rp. 5.468.143.200,-

Rp. 775.817.000,-

Rp. 4.550.376.000,-

Rp. 141.950.000,-

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APPBD Tahun 2017.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran : 1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 2017 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait

dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING ”

MISI 5 :

“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN

DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “

TUJUAN :

“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,

TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DAN

HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN

KEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “

SASARAN :

“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI”

INDIKATOR :

“ JUMLAH DESA MANDIRI “

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:


1. V i s i :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING ”

2. Misi :

“MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN

DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”

3. TUJUAN :

“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI”

4. SASARAN :

“ JUMLAH DESA MANDIRI “

5. INDIKATOR SASARAN

5.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

a. Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan

desa sesuai ketentuan yang berlaku

5.2. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,

indikator sasarannya

a. Prosentase LPM baik

b. Prosentase HIPPAM aktif

5.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Prosentase BUMDes yang terbentuk

b. Prosentase BUMDes yang Berkembang

c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang

5.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat

a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

b. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu

c. Jumlah Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa

.5.5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan desa

b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

.5.6. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan

a. Prosentase PKK aktif

b. Prosentase Posyandu aktif


Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang

terbina

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa


desa sesuai ketentuan yang berlaku

1.2. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,



b. Prosentase HIPPAM aktif

1.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Prosentase BUMDes yang terbentuk




a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

b. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu

c. Jumlah Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana)

Desa

.1.5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan

desa

b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

.1.6. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan

a. Prosentase PKK aktif

b. Prosentase Posyandu aktif

c. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

Yang terbina


1. Program

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Disiplin aparatur

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

8) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan

KPMD))., dengan indikator :

# Peningkatan Kinerja lembaga Desa dan memenatapkan

kelembagaan desa (LPM dan KPMD).

2) Kegiatan Fasilitasi Dana Desa Desa, dengan indicator:

# Terlaksananya Kegiatan Desa

3) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan

indicator:

# Terlaksananya Program Desa Mandiri Berbasis Bio Gas

4) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator :

# Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Bagi Hasil Pajak / Retrebusi 5) Kegiatan Penganugerahan bagi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat,

dengan indicator:

#Terlaksananya Penganugrahan Pelaku Pemberdayaan

6) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)

Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator :

#Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan

7) Kegiatan Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung Kegiatan

Program Rumah Sehat , dengan indicator :


#Terlaksananya Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung

Kegiatan Program Rumah Sehat

8) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih Teknologi

Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA diPerdesaan), dengan indikator :

# Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluraga Miskin.

9) Kegiatan Pengembangan BUMDES, dengan indikator :

# Kelancaran Aktivitas Administrasi dan Realisasi Kegiatan BUMDes

10) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa, dengan

indicator:

# Tercapainya Pembangunan Pasar Desa

11) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar Desa,

dengan indicator:

# Terlaksananya Program Pengembangan dan Pembangunan Pasar

Desa

12) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber

Daya Desa, dengan indiakator:

# Peningkatan Pemanfaatan dan Pengolahan suber Daya desa

secara optimal.

13) Kegiatan Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa, dengan indiakator:

# Terlaksananya Program Fasilitasi Alokasi Dana Desa

14) Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES),

dengan indiakator:

# Terlaksananya Program Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan

Desa (SISKEUDES)

15) Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa,dengan indikator:

# Terlaksananya Pendampingan Pembangunan sarana dan

Prasarana Pedesaan.

16) Kegiatan Lomba Potensi/tingkat perkembangan Desa,dengan

indicator:

# Meningkatnya Pertisipasi Masyarakat dalam Membangun desa

17) Kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa, dengan

indicator:

# Terlaksananya Program Kader Perencaan Teknis Desa

18) Kegiatan Pembinaan Lembaga Hippam, dengan indicator:


# Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa

19) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran

dengan indiakator:

#Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Lamongan

20) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan indikator :

# Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di

Desa/Kelurahan.

21) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan indikator :

# Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

22) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat, dengan

indikator :

# Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong

Masyarakat

23) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Pendataan Swadaya

masyarakat), dengan indikator :

# Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat

24) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya

Masyarakat, dengan indikator :

# Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan

Budaya Masyarakat

25) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna, dengan

indikator :

# Peningkatan Mutu Produk.

26) Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang

pembangunan kawasan perdesaan, dengan indikator :

# Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam

bidang pembangunan kawasan perdesaan.

27) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, dengan indikator :

# Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan


28) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM),

dengan indikator :

# Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun

(IDM),

29) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha

Ekonomi Produktif, dengan indikator :

# Tercapainya PKK Aktif melalui Kader PKK desa dalam

meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga.

30) Kegiatan Pembinaan Kader PKK , dengan indikator :

# Tercapainya PKK Aktif melalui kader PKK desa dalam

meningkatkan 10 program pokok PKK

31) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling

Pendamping PPT) , dengan indikator :

# Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT.

32) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di

Daerah, dengan indikator :

# Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu

pembedayaan perempuan (P2TP2).

33) Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat, dengan indikator :

# Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan

anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

34) Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan indikator :

# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif).

35) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu, dengan

indicator :

# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif)

36) Kegiatan Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk

Perempuan ( SPP ) Berbasis Sumber daya desa, dengan indiakator:

#Meningkatnya Kwalitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

37) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan

indikator :


# Meningkatnya Peran Perempuan dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga.

38) KegiatanPelatihan Pengurus UPKu Desa, dengan indicator:

#Terlaksananya Kegiatan UPKu Desa

3. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

KODE REKENING URAIAN Jumlah

Program Kegiatan

1 2 3 4

0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 660,693,200.00

0 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3,000,000.00

0 00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 133,550,000.00

0 00 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 5,000,000.00

0 00 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 6,000,000.00

0 00 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 50,000,000.00

0 00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 95,995,000.00

0 00 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,000,000.00

0 00 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Rp 13,000,000.00

0 00 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15,415,000.00

0 00 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rp 13,000,000.00

0 00 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 30,000,000.00

0 00 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 55,000,000.00

0 00 01 19 Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Rp 215,733,199.76

0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 342,950,000.00

0 00 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 106,950,000.00

0 00 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 85,000,000.00

0 00 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 35,000,000.00

0 00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 60,000,000.00

0 00 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 21,000,000.00

0 00 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 35,000,000.00

0 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 34,500,000.00

0 00 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 34,500,000.00

0 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 45,000,000.00

0 00 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 5,000,000.00

0 00 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp 5,000,000.00

0 00 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 5,000,000.00

0 00 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp 30,000,000.00



Program Kegiatan

1 2 3 4 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan Rp 845,000,000.00

1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)

Rp 80,000,000.00

1 22 15 03 Fasilitas Dana Desa Rp 220,000,000.00

1 22 15 04 Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Rp 60,000,000.00

1 22 15 21 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi Rp 60,000,000.00

1 22 15 23 Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

Rp 100,000,000.00

1 22 15 24 Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra ) Penanggulangan Kemiskinan

Rp 75,000,000.00

1 22 15 25 Fasilitasi Plesterisasi dalam rangka mendukung kegiatan program rumah sehat

Rp 250,000,000.00

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp 880,000,000.00

1 22 16 01 Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Rp 70,000,000.00

1 22 16 08 Pengembangan BUMDes Rp 400,000,000.00

1 22 16 09 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa Rp 160,000,000.00

1 22 16 10 Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar Desa Rp 110,000,000.00

1 22 15 13 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa

Rp 40,000,000.00

1 22 15 14 Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa Rp 50,000,000.00

1 22 15 15 Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes

Rp 50,000,000.00

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Rp 975,000,000.00

1 22 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp 100,000,000.00

1 22 17 04 Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat Perkembangan Desa

Rp 80,000,000.00

1 22 17 07 Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa Rp 100,000,000.00

1 22 17 08 Pembinaan Lembaga Hippam Rp 135,000,000.00

1 22 15 12 Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran Rp 50,000,000.00

1 22 17 13 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp 100,000,000.00

1 22 17 15 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Rp 200,000,000.00

1 22 17 16 Failitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Rp 100,000,000.00

1 22 17 17 Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Rp 30,000,000.00

1 22 17 18 Pengumpulan Updating dan Analisis data swadaya masyarakat

Rp 30,000,000.00

1 22 17 19 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna Rp 50,000,000.00



Program Kegiatan

1 2 3 4

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp 305,000,000.00

1 22 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rp 150,000,000.00

1 22 18 29 Penyusunan Profil Desa Rp 75,000,000.00

1 22 18 30 Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM) Rp 80,000,000.00

1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Rp 1.380,000,000.00

1 22 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Rp 45,000,000.00

1 22 19 02 Pembinaan Kader PKK Rp 750,000,000.00

1 22 19 03 Penigkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Rp 45,000,000.00

1 22 19 04 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Rp 45,000,000.00

1 22 19 05 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Rp 200,000,000.00

1 22 19 06 Revitalisasi Posyandu Rp 75,000,000.00

1 22 19 07 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 75,000,000.00

1 22 19 09 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K) Rp 100,000,000.00

1 22 19 10 Pelatihan Pengurus UPKu Desa Rp 45,000,000.00

Jumlah Rp 5,468,143,200..00


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang

telah dicanangkan pada awal tahun 2017 sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun

2016 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan tetap

mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan

anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit

organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala

Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang

diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas

Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun

sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan

penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang

dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan

dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi

yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian

kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian

kinerja sasaran strategis tahun 2017.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya

dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan


dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan

tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian

kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi

ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap

pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana

Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),

Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala

pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran

ordinal, yaitu :

85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - 85 : Baik / Berhasil

55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD

Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait

dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian

dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini


Target kinerja pada tahun 2017 sebesar 4 dapat direalisasikan sebesar

4atau sebanyak 4 desa Mandiri, hal ini menunjukan adanya kelebihan

target capain kinerja tahun 2017 dari yang ditargetkan / dicapai sebesar

sebanyak 4 desa cepat berkembang berdasarkan program dan indikator

sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 –

2021 Kabupaten Lamongan sebagaimana table dibawah ini :

b. I

N

D

I

K

4. INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI) PADA RENSTRA

Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten

Lamongan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa merumuskan kedalam rencana strategis organisasi

perangkat dengan table kinerja renstra 2016 - 2017 sebagai Indikator

Kinerja Induvidu (IKI) sebagaimana table dibawah ini:

Sasaran Indikator

TAHUN DASAR TARGET KINERJA PROSENTASE KENAIKAN

2016 s/d 2021 Jml

Satuan 2015 2016 2017

1 Terwujudnya

Desa Yang

Mandiri

Jumlah Desa Mandiri

0 desa 462 desa

0

1 4 3

Sasaran Indikator

TAHUN DASAR KINERJA TAHUN 2017 PROSENTASE KENAIKAN

2015 s/d 2017 Jml

Satuan 2016 Target Realisasi

1. Terwujudnya Desa Yang Mandiri

Jumlah Desa Mandiri

Desa 1

4 4 3


Sasaran Indikator

TAHUN DASAR KINERJA DPMD PROSENTASE

KENAIKAN

Jml Satuan

2016 Target 2017 Realisasi

2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat

1. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

4 6 2 -2

2. % Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu

2130 61647

3,46% 13,28% 1,00% -2,46%

3. % Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

68800 411429

16,72% 22,80% 59,91% 43,19%

2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Jumlah BUMDes yang terbentuk

231 462

50,00% 62,99% 100% 67,97%

2. % Prosentasi Perkembangan BUMDes

4 148

2,70% 4,05% 4,05% 2,70%

3. % Jumlah Pasar Desa yang berkembang

31 105

29,52% 39,05 39,05% 23,81%

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

54 81 81 54

2. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

4 6 6 2

3. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat

115.000.000 140.000.000 155.000.000 140.348.327

4. Jumlah HIPAM aktif 285 462

61,69% 62,77 62,77% 4,11%

4.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. % Jumlah Desa lebsite 3

462 0,65% 1,30% 1,30% 0,65%

2. % Jumlah LPM baik 6

474 1,27% 1,90% 1,90% 1,27%

3. % Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis

6 474

1,27% 1,90% 1,90% 0,63%

5.Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

1. Jumlah kelompok perempuan aktif

2308 3628

62,62% 67,42% 67,42% 4,80%

2. Jumlah PKK aktif

405 502

80,68% 86,06% 86,06% 10,76%

3. Jumlah Posyandu aktif

1364 1740

78,39% 80,34% 80,34% 3,57%

4. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)

539 1386

38,89% 44,44% 44,44% 5,55%


Penjelasan Sasaran Pengukuran kinerja pada RENSTRA diuraikan

sebagai berikut :

5. Sasaran dan Indikator Sasaran



desa sesuai ketentuan yang berlaku .

Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan

desa sesuai ketentuan yang berlaku, mengalami penurunan kinerja

dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 4

terealisasi sebesar 2, dan mengalami peningkatan sebesar -2 dari

tahun sebelumnya.

b. Prosentase Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu

Prosentase Target kinerja Keluarga Miskin Yang terbantu,

mengalami penurunan kinerja dari target yang direncanakan pada

tahun 2017 sebesar 13,28% terealisasi sebesar 1,00% dan

mengalami peningkatan sebesar -2,46% dari tahun sebelumnya

c. Prosentase Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap

Prosentase Target kinerja Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi

Mantap, mengalami Peningkatan kinerja dari target yang

direncanakan pada tahun 2017 sebesar 22,80% terealisasi sebesar

59,91% dan mengalami peningkatan sebesar 43,19% dari tahun

sebelumnya

6.2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Perdesaan, indikator sasarannya

a. Jumlah BUMDes yang terbentuk

Prosentase Target kinerja BUMDes yang terbentuk, mengalami

peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun

2017 sebesar 62,99%, terealisasi sebesar 100%, dan mengalami

peningkatan sebesar 67,97% dari tahun sebelumnya


Prosentase Target kinerja BUMDes yang Berkembang,

mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan

pada tahun 2017 sebesar 4,05% terealisasi sebesar 4,05% dan

mengalami peningkatan sebesar 2,70 % dari tahun sebelumnya



Prosentase Target kinerja Pasar Desa yang berkembang,


pada tahun 2017 sebesar 39.05% terealisasi sebesar 39.05%dan

mengalami peningkatan sebesar 23,81% dari tahun sebelumnya

6.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


a. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

Prosentase Target kinerja Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di

perdesaan, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang

direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 81 kegiatan, terealisasi

sebanyak 81 kegiatan dan mengalami peningkatan sebanyak 54

kegiatan dari tahun sebelumnya

b. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

Prosentase Target kinerja kelompok budaya dan adat di

perdesaan yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari

target yang direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 6 kelompok

terealisasi sebesar 6 dan mengalami peningkatan sebesar 2 dari

tahun sebelumnya

c. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan

desa

Prosentase Target kinerja Nilai Keswadayaan dalam

pembangunan desa, mengalami Penurunan kinerja dari target

yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 140.000.000.000

terealisasi sebesar 155.000.000 dan mengalami peningkatan

sebesar 40.000.000 dari tahun sebelumnya

d. Prosentase HIPPAM aktif

Prosentase Target kinerja HIPAM aktif, mengalami peningkatan

kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar

62.77% terealisasi sebesar 4,11%, dan mengalami peningkatan

sebesar 3,68% dari tahun sebelumnya

6.4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa indikator

sasarannya

a. Prosentase Jumlah Desa Lebsite


Prosentase Target kinerja Prosentase Jumlah Desa Lebsite,


pada tahun 2017 sebesar 1,30% terealisasi sebesar 1,30%, dan

mengalami peningkatan sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya


Prosentase Target kinerja LPM baik, mengalami peningkatan


1,90%, terealisasi sebesar 1,90%, dan mengalami peningkatan

sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya.

b. Prosentase Jumlah aparatur Desa yang di beri bimbingan teknis

Prosentase Target kinerja Jumlah aparatur Desa yang di beri

bimbingan teknis, mengalami peningkatan kinerja dari target yang

direncanakan pada tahun 2017 sebesar 1,90% terealisasi sebesar

1,90% dan mengalami peningkatan sebesar 0,63 % dari tahun

sebelumnya

6.5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

a. Jumlah Kelompok Perempuan AKtif

Prosentase Target kinerja Jumlah Kelompok Perempuan AKtif,


pada tahun 2017 sebesar 67,42% terealisasi sebesar 67,42% ,

dan mengalami peningkatan sebesar 4,80% dari tahun

sebelumnya

b. Jumlah PKK aktif

Prosentase Target kinerja PKK aktif, memenuhi peningkatan


86.06% terealisasi sebesar 86.06%dan mengalami peningkatan

sebesar 10,76% dari tahun sebelumnya

c. Jumlah Posyandu aktif

Prosentase Target kinerja Posyandu aktif, tidak memenuhi

peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun

2017 sebesar 80.34%, terealisasi sebesar 80.34%dan mengalami

peningkatan sebesar 3,57% dari tahun sebelumnya


d. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang

terbina

Prosentase Target kinerja kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Perempuan Yang terbina, mengalami peningkatan kinerja dari

target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 44,44%

terealisasi sebesar 44,44%, dan mengalami peningkatan sebesar

5,55% dari tahun sebelumnya

2. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan

melalui kegiatan:

a. Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan dengan target 27 LPM di Kabupaten Lamongan , terealisasi

sebanyak 27 LPM di Kabupaten Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

b. Fasilitasi Dana Desa dengan target 462 Desa, terealisasi sebanyak 462

Desa atau 100% (sangat baik).

c. Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa

di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 0 desa di

2 kecamatan di kabupaten Lamongan atau 0% (tidak berhasil)

d. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 462 Desa di

Kabupaten Lamongan dan terealisasi 462 Desa di Kabupaten Lamongan

atau 100% (sangat baik)

e. Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target

500 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPM dan KPMD di

Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 500 orang aatu 100%

(sangat baik)

f. Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra ) dengan target

500 orang di Kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 500 orang atau

100% (sangat baik)

g. Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program

Rumah Sehat dengan target 250 Rumah di Kabupaten

Lamongan,terealisasi sebanyak 250 Rumah atau 100% (sangat baik)


2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan melalui

kegiatan :

a. Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin dengan target 20

Peserta, terealisasi sebanyak 20 Peserta atau 100% (sangat baik).

b. Pengembangan BUMDes dengan target 10 BUMDesa di Kabupeten

Lamongan, terealisasi sebanyak 10 BUMDesa di Kabupeten Lamongan

atau 100% ( sangat baik ).

c. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 10 Pasar

desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 10 Pasar desa di

Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik).

d. Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar desa dengan target

10 Pasar desa di kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 10 Pasar

desa di kabuapten Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa

dengan target 60 Peserta, terealisasi sebanyak 60 Peserta atau 100%

(sangat baik)

f. Fasilitasi Monev alokasi Dana Desa dengan target 60 Peserta, terealisasi

sebanyak 60 Peserta atau 100% (sangat baik)

g. Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes

dengan target 502 Orang, terealisasi sebanyak 502 Orang atau 100%

(sangat baik)

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

dilakukan melaui kegiatan :

a. Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 110 Ruas di kabupaten

Lamongan,terealisasi sebanyak 110 Ruas i di kabupaten Lamongan atau

100% ( sangat baik ).

b. Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan

target 27 Desa dan terealisasi 27 Desa di Kabupaten Lamongan atau

100% (sangat baik).

c. Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang,

dan terealisasi 135 Orang atau 100% (sangat baik).


d. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan target 27 Kelompok dan

terealisasi 27 Kelompok, atau 100% (sangat baik).

e. Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi

sebanyak 1 kegiatan atau 100% (sangat baik)

f. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

dengan target 54 Desa / Kelurahan di Kabupaten Lamongan, terealisasi

sebanyak 54 Desa di Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

g. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) dengan target 1 Kegiatan di Kabupaten

Lamongan, terealisasi sebanyak 1 Kegiatan di Kab. Lamongan atau

100% ( sangat baik ).

h. Fasilitasi bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan target 27

Desa, terealisasi sebanyak 27 Desa atau 100% ( sangat baik )

i. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target

kinerja dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat

pada 474 Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan

atau 100% (sangat baik).

j. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna dengan target 50 Orang

Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 50 Orang atau 100% (sangat

baik).

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilakukan

melaui kegiatan :

a. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan

Kawasan Perdsaan dengan target 50 Orang Desa/Kelurahan dan

terealisasi sebanyak 50 Orang atau 100% (sangat baik).

b. Penyusunan Profil Daerah, dengan target sebanyak 462 Desa dan

terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100% (Sangat baik).

c. Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun, dengan target

sebanyak 462 Desa dan terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100%

(Sangat baik).

5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan dilakukan melaui

kegiatan :


a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif dengan target 50 Kader PKK, terealisasi sebanyak 50 kader

PKK atau 100% ( sangat baik).

b. Pembinaan Kader PKK dengan target 502 Lembaga, terealisasi

sebanyak 502 Lembaga atau 100% ( sangat baik ).

c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan dan A

d. nak dengan target 462 Desa, terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100%

( sangat baik ).

e. Pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah dengan

target 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamongan dan

terealisasi sebanyak 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten

Lamonganatau 100% (sangat baik);

f. PenyuluhanKesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat dengan target 642 Desa,dan terealisasi sebanyak 642

Desa. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

g. Revitalisasi Posyandu dengan target 120 Orang dan terealisasi

sebanyak 120 Orang atau 100% ( sangat baik)

h. Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan target 120

Orang dan terealisasi sebanyak 120 Orang atau 100% ( sangat baik)

i. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan target 120

Orang , terealisasi sebanyak 120 orang atau 100% (sangat baik).

j. Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten

lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan

atau 100% ( sangat baik ).

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka

di Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan alokasi anggaran

Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 5,468,143,200,- ( Lima

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh

Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5,257,717,340 (

Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas


Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah ) atau 96,15% adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebaigai berikut :

3. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2017

No. Jenis Pelayanan Dasar

Standart Pelayanan Minimal Realisasi Kinerja Indikator Nilai

NIHIL

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di masing-

masing kegiatan .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD

maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia

sebesar Rp. 5,468,143,200,- ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh

Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan

terealisasi sebesar Rp.5,257,717,340 ( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh

tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah )

atau 96,15%

7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja

sasaran yang ingin dicapai.


B. REALISASI ANGGARAN

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan

kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi

uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan

kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut

dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap

dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan

dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan

tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi

dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas

Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang

direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar

Rp. 5,468,143,200,- ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta

Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar

Rp.5,257,717,340 ( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus

Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah ) atau 96,15% adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :


PROGRAM URAIAN

KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)

RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor

Melaksanakan administrasi perkantoran

660.693.200

620.711.026

93.95 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melaksanakan pelatihan dibidang aparatur

342.950.000 315.811.661 92.09 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Melaksanakan Peningkatan Disiplin dibidang aparatur

34.500.000 34.500.000 100.00 %

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kinerja dan pelaporan di bidang keuangan

45.000.000 30.160.000 67.02 %

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

80.000.000 80.000.000 100 %

Fasilitasi Dana Desa 220.000.000 214.499.153 97.50%

Pembinaan desa Mandiri energi berbasis bio gas

60.000.000

0

0 %

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi

60.000.000 57.150.000 95.25%

Penganugrahan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat

100.000.000 97.075.000 97.08 %


PROGRAM URAIAN




REALISASI

1 2 3 4 5

Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Kemiskinan

75.000.000 73.800.000 98.40%

Fasilitasi Plesterisasi dalam rangka mendukung kegiatan program rumah sehat

250.000.000 233.963.750 93.59%

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin

70.000.000 70.000.000 100 %

Pengembangan BUMDes

400.000.000 400.000.000 100 %

Pemberdayaan lembaga pasar desa

160.000.000 160.000.000 100 %

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa

40.000.000 39.999.900 100 %

Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa

50.000.000 47.149.900 94.30 %

Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES) APBDes

50.000.000 47.150.000 94.30 %

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

100.000.000 100.000.000 100 %

Pembinaan dan lomba potensi/tingkat perkembangan desa

80.000.000 79.200.000 99,00 %

Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa

100.000.000 97.762.000 97.76%


PROGRAM URAIAN




REALISASI

1 2 3 4 5

Pembinaan Lembaga HIPPAM

135.000.000 131.860.000 97.67%

Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran

50.000.000 50.000.000 100.00%

Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

100.000.000 99.200.000 99,20 %

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD)

200.000.000 199.999.900 100 %

Failitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

100.000.000 100.000.000 100.00 %

Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

30.000.000

29.999.800

100 %

Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya Mayarakat

30.000.000

29.999.900

100 %

Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna

50.000.000

47.150.000

94.30 %


PROGRAM URAIAN




REALISASI

1 2 3 4 5

8. Program Pengembangan Data/Informasi

Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

150.000.000

146.550.000

97.70 %

Penyusunan Profil Desa

75.000.000 69.100.000 92.13 %

Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun ( IDM )

80.000.000 74.100.000 92.63%

9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

45.000.000 45.000.000 100 %

Pembinaan kader PKK

750.000.000 749.000.000 99.87 %

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Dan Anak

45.000.000

44.348.800

98.55 %

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

45.000.000 44.349.600 98.55%

Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompokkegiatan dimasyarakat

200.000.000 199.999.950 100%

Revitalisasi Posyandu

75.000.000 75.000.000 100 %

Pembinaan dan Pengembangan Karder Posyandu

75.000.000 69.300.000 100,00 %


PROGRAM URAIAN




REALISASI

1 2 3 4 5

Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)

100.000.000

100.000.000

100 %

Pelatihan Pengurus UPKu Desa

45.000.000 45.000.000 100 %


BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah merupakan

upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara

pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi

tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif

dan efesien.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017

Penetapan Kinerja Tahun 2017

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun 2017 · dinas pemberdayaan masyarakat desa...

Documents