laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH( LKjIP )
BADAN PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAHKABUPATEN SAMPANG
2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan
rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat disusun dan
diselesaikan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang sebagai salah satu Perangkat Daerah di
Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018
yang menginformasikan capaian kinerja perangkat daerah secara transparan dan
akuntabel.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang
memuat unsur – unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi serta Analisis
Pencapaian Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018.
Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu
kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih
payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan ini dapat
disusun dan diselesaikan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam menyajikan data dan informasi
yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.
j
Sampang, Februari 2019
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
Dra. SUHARTINI KAPTIATIPembina Utama Muda
NIP. 196410051992102001
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan misi yang diemban oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai salah satu unsur
perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan
teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang
Tahun 2018 menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang untuk melaksanakan
pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Sebagai perwujudan dan manifestasi aspek diatas, telah disusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang berisi
Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang memuat evaluasi komponen-
komponen penting yang meliputi analisa sasaran, program dan kegiatan
beserta komponen input-output, realisasi outcome dan akuntabilitas keuangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menuangkannya
dalam penetapan tujuan dan kinerja sasaran secara obyektif sekaligus
menginformasikan capaian-capaian yang telah diraih secara transparan dan
akuntabel.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2018 membawa banyak manfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan, terutama bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk peningkatan kinerja
yang lebih profesional di masa-masa yang akan datang.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
Dra. SUHARTINI KAPTIATIPembina Utama Muda
NIP. 196410051992102001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ...................................................................
1.2 LANDASAN HUKUM..................................................................
1.3 TUJUAN .....................................................................................
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI ............................................
1) Struktur Organisasi...................................................................
2) Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................
1.5 SARANA PRASARANA dan SUMBER DAYA MANUSIA.........
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2018.............................................................................
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018............................................
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 …………….
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018..
BAB IV : PENUTUP
4.1 KESIMPULAN ……………………………………………………….
4.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI ………………………………….
4.3 REKOMENDASI……………………………………………………..
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 – 2018 BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
2. MATRIK RENSTRA TAHUN 2013 – 2018 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
3. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
5. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi, serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.
Paradigma ini merupakan suatu langkah baru dimana Pemerintah
dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta
penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu
proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator
keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah
pada tercapainya benefit dan impact.
Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi
publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas
dasar tekad dan semangat untuk perwujudnya tata laksana kepemerintahan
yang baik (Good Governance), maka Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah
di Kabupaten Sampang dituntut untuk mewujudkan administrasi
pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang cepat, tepat, jelas, nyata dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Upaya tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR
RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan
asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka
disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang
didalamnya berisi keterkaitan perencanaan strategis dan implementasinya
serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan dan
diselaraskan dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang.
1.2. LANDASAN HUKUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang disusun berdasarkan:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 )
7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review SAKIP
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomer 29 Tahun 2010, tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemrintah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/XI/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Keuangan Tahun 2015 - 2019
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sampang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012
Nomor 1)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang
Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2012 Nomor 7)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang RPJMP Kabupaten
Sampang Tahun 2013 – 2018
25. Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang ;
1.3. TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada
semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari
siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maksud dan
tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai
sarana penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa
yang akan datang.
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1) Struktur Organisasi BPPKAD
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mengacu
kepada Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang.
Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Anggaran;
2. Sub Bidang Perbendaharaan;
3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
e. Bidang Pendapatan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
3. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
membawahi :
1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi;
2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 ( lima ) Bidang Yaitu :
1. Sekretaris
2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Bidang Pengelolaan Aset
Gambar 1 :Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
KEPALA BADANDRS. H.
SUB BAGIANUMUM
SUMAR,
SUB BAGIANKEUANGANSumiati
SUB BAGIANPROGRAM
S.SOS
BIDANG PENDAPATAN
BIDANG ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN
BIDANGPENGELOLAAN
ASET
BIDANGAKUNTANSI & PELAPORAN
Sub BidangANGGARAN
Sub BidangPERBENDAHARAAN
Sos
Sub BidangBELANJA PEGAWAISyaifullah, S.Sos
SEKRETARIATDra. Suhartini
Sub BidangPENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Sub BidangPENDAFTARAN,
PENDATAAN, PENAGIHANDAN KEBERATAN Laili Akmaliah, ST
Sub BidangPENETAPAN DAN
PEMBUKUAN
Sub BidangPERENCANAAN &PENGENDALIAN
Sub BidangPEMANFAATAN DAN
PEMINDAHTANGANANKhairudin, SE
Sub BidangINVENTARISASI
DAN PELAPORAN
Sub BidangAKUNTANSI
PENERIMAAN
Sub BidangAKUNTANSI
PENGELUARANSumardi, S.Sos
Sub BidangEVALUASI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
Drs. A.
JabatanFungsional
BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN
Sub BidangINTENSIFIKASI DAN
EKTENSIFIKASI
Sub BidangPENAGIHAN DAN
KEBERATAN
Sub BidangPENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI
2) Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan
masyarakat dan protocol.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
30
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
manusia;
k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance);
m.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:
1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,
perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non
yudisial);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;
h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance); dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
pegawai;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk
penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program;
b. melaksanakan pengolahan data;
c. melaksanakan perencanaan program;
d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan
evaluasinya;
e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
pelaporan;
h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
b. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan
Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan.
Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :
a. Sub Bidang Anggaran
b. Sub Bidang Perbendaharaan
c. Sub Bidang Belanja Pegawai
Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :
a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;
b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;
c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah;
d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;
e. menyiapkan Anggaran Kas; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk
ditetapkan dengan SK. Bupati;
c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah
Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang disampaikan
SKPD/PPKD;
e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;
f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;
g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah
Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;.
b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;
c. mencatat data kendali gaji perorangan;
d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga gaji
dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan Pajak
(SSBP); dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan
akuntansi keuangan daerah;
b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan
daerah;
c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;
d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;
e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :
a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :
a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat
Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;
b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;
d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;
e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi penerimaan
dan piutang perangkat daerah;
f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun laporan
keuangan daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat
daerah ; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :
a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah tentang
prosedur akuntansi pengeluaran;
b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran
perangkat daerah ;
e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;
f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan
daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat daerah ;
dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;
c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;
d. menyiapkan laporan keuangan daerah;
e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
APBD;
f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
d. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan,
pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak
daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah.
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi
daerah dan pendapatan lainnya;
b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada
perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka
peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan
pendapatan lainnya;
d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan kedalam
pengawasan pembayaran DHKP; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;
c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam
rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan
pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah
dan dana transfer untuk pengendalian operasional;
e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik pajak
dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah;
f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan daerah
dan pendapatan lainnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran,
Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan
Keberatan;
c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. mendata dan mendaftar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah
termasuk piutang daerah;
f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran
dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan surat
paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding
atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah
j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan
meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan
Pajak; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;
d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan
tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;
e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak
Daerah; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi kegiatan pendataan dan
pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian SPPT
PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis
Badan;
b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
c. pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;
e. pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
f. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis
penerimaan PBB-P2;
g. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
kegiatan bidang;
h. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi
b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi
Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru PBB sebagai objek
baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
b. melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah
perubahan atas objek dan subjek pajak PBS;
c. melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;
d. melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
e. melaksanaan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
f. melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
g. melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang
atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;
h. melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam
bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
i. melaksanakan Kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang
diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo
atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang akan
datang;
j. melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
k. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak
Bumi dan Bangunan.
Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :
a. melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk di Sub
Bidang penagihan dan Keberatan;
b. melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan
penagihan;
c. melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan
keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan
Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
pada Sub Bidang penagihan;
d. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka
penagihan pajak;
e. melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
f. melaksanakan penghapusan piutang pajak;
g. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
h. menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;
i. menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;
j. menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
k. melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak
Bumi dan Bangunan.
Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
b. melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan
perekaman data PBB-P2;
c. melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya
perubahan dan pengembangan data PBB-P2;
d. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
e. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan
basis data PBB (SISMIOP PBB);
f. melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti
SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
g. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan
pembayaran PBB-P2;
h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;
i. melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data
PBB-P2;
j. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah
strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak
Bumi dan Bangunan.
f. Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan
pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai
ketentuan yang berlaku.
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan
standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan
peralatan daerah;
b. penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD);
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
d. pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah,
pengkoordinasian pemanfaatan aset Daerah;
e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang
daerah;
f. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang
Daerah;
g. pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
a. menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu, standart
harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks biaya
operasional pemakaian barang daerah;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
(RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
(RKPBMD);
c. menyusun Daftar kebutuhan barang milik derah (DKBMD) dan daftar
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
d. melaksanakan Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
e. melaksanakan Penyelesaian Administrasi Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi
terhadap Barang Milik Daerah;
f. melaksanakan Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Barang Milik Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan (sewa,
pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun
serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar menukar,
hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan status hukum)
barang daerah;
b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan;
c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan, dan
pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;
d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang
meliputi perubahan status hukum; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik
Daerah;
b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;
c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;
d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;
e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik
Daerah;
f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
1.5 Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
1) Kondisi Personel
Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana merupakan
gambaran buzzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang, yaitu sebagai berikut:
TABEL 1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NO NAMA JABATAN
PERSONEL PNS
ESLN II ESLN IIIESLN
IV
NON
ESELON
Jabatan
FungsionalKet
1 Kepala Badan 12 Sekretaris 13 Kepala Bidang 54 Kepala Subag / Subid 185 Staf 46 1
Jumlah Total 1 6 18 46 1
Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebanyak 72
pegawai menduduki jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5
Kepala Bidang, 18 Kasubag/Kasubid, 1 Jabatan Fungsional dan 46 pegawai
yang tidak menduduki jabatan.
TABEL 2 DATA PEGAWAI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
( Berdasarkan Pendidikan )
NO TINGKAT PENDIDIKAN
PERSONEL
PNSSD SLTP SLTA
DiplomaS1 S2 S3
1 Eselon II b 12 Eselon III a 13 Eselon III b 1 44 Eselon Iva 8 95 Eselon IV b6 Staf 0 0 17 3 14 14
JUMLAH 0 0 17 3 25 27
Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan
pendidikannya terdiri dari 17 Orang Berpendidikan SLTA, Diploma 3 orang,
sebanyak 25 Orang berpendidikan Sarjana ( S1) dan sebanyak 27 pegawai
berpendidikan Terakhir Magister (S2).
TABEL 3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NoGolongan
Jumlah A B C D E
1 Golongan II 2 5 8 2 17
2 Golongan III 8 8 15 14 45
3 Golongan IV 8 1 1 10
Total 72
2) Sarana Prasarana
Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan
prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
TABEL 4
DATA ASET PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NoUrut
GoL.KodeBidangBarang
NAMA BIDANG BARANGJumlahBarang
Kondisi Barang Ket
1 2 3 4 5 B KB RB 131 01 01 Tanah 23 2 02 PERALATAN DAN MESIN
02 a. Alat-alat besar - 03 b. Alat-alat Angkutan 79
Roda 2 71 69 2
Roda 3 2 2
Roda 4 6 6
Roda 6 1 1
04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur 13 13
05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -
06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 2262
Lemari 98 98
Gerobak sampah 21 21
Komputer 68 67 1
Ups 32 26 6
Printer 79 77 2
Laptop 57 55 2
Komputer Mainframe 37 37
Komputer Jaringan 6 6
Kursi Kerja 1646 1551 95
Meja Kerja 139 139
AC 53 50 3
07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 26 25 1
3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 08 a. Bangunan Gedung 14 14 4 04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 09 a. Instalasi Listrik 4 4 10 b. Jaringan 4 4
5 05 ASET TETAP LAINNYA 11 a. Buku Perpustakaan 13 13 12 b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 1 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANGPATAN, ASET KABUPATEN SAMPANG
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang
Tahun 2013-2018, yaitu ”Terwujudnya Birokrasi Sehat Masyarakat Kuat dan
Lingkungan Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang
Bermartabat”, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan 5 (lima) misi
utama, salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
profesional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada
perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia
aparatur, sistem dan prosedur baik pada tingkat pemerintah Kabupaten Sampang
maupun Perangkat Daerah.
Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan salah satu misi pemerintah
Kabupaten Sampang, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
profesional, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki
tanggung jawab mengawal keberlangsungan misi tersebut dengan melakukan inovasi
kebijakan, strategi ,maupun program yang dapat dirasakan manfaatnya, khususnya
yang berkaitan dengan reformasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi,
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendayagunakan seluruh
instrumen, yaitu kekuatan (strength) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman
(threat) dan kelemahan (weakness), sekaligus memanfaatkan peluang (opportunity)
yang ada, guna menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang
berisikan Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam
mendukung Pembangunan di Kabupaten Sampang.
Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa
pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional, sehingga perlu melakukan pengkajian kembali
muatan dan substansi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 untuk
diharmonisasikan dengan program-program prioritas pembangunan nasional dalam
pencapaian Nawa Cita tujuan jangka menengah Nasional.
Kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan
kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Provinsi dan dari
Provinsi ke Pusat, maka diperlukan penyesuaian perangkat daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu
melakukan pengkajian kembali RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018. Hal ini
didasari pertimbangan terjadinya perubahan mendasar terhadap tatalaksana
pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang berdampak
pada keberadaan perangkat daerah.
Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang secara otomatis berdampak
kepada perubahan Rencana strategis ( Renstra ) Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sampang. Revisi yang dilakukan mengacu
kepada perubahan dari RPJMD Kabupaten Sampang yang mengalami beberapa
revisi dan penyempurnaan. Revisi dan penyempurnaan ini menyesuaikan dengan
kondisi dan perkembangan dari target yang telah ditentukan.
Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
berdampak juga pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan
Struktur Organisasi yang baru.
Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 ini
berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Keselarasan Perubahan Renstra Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dengan
Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 terkait dalam Misi – 1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional yang salah satu
sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614).
Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan akan ditetapkan kemudian dalam
dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan
dalam perubahan Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi
strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah juga
merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk
kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah. Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sa]mpang disusun dengan
mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sampang, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BPPKAD Kabupaten
Sampang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta
dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.
Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sampang
perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju
serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai
upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan
RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana
Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sampang menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sampang dan Rencana Strategis (Renstra)
BPPKAD Kabupaten Sampang ke dalam rencana, program dan penganggaran
tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit
dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mampu meningkatkan tuntutan dan harapan
masyarakat, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang secara terus menerus melakukan perubahan ke arah
perbaikan kinerja. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan, maka
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
berupaya untuk lebih dapat menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakannya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai
dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).
Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis seperti yang terdapat di dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2013- 2018. Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang yang terdapat di dalam perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang
Tahun 2013-2018 adalah termasuk dalam Pengelolaan Tata pemerintahan Yang
Baik. Dalam rangka mendukung tercapainya misi-1 Pemerintah
Kabupaten Sampang, BPPKAD Kabupaten Sampang perlu merumuskan tujuan
strategis (strategic goals). Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis
dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh
mana tercapainya tujuan strategisnya oleh karena itu diperlukan indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.
Table. 2. 1 : MATRIK HUBUNGAN ANTARA MISI 1 DAN TUJUAN STRATEGIS
BPPKAD KABUPATEN SAMPANG
MISI TUJUANMewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Profesional
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah yang Berkualitas
Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
(Tahun 2013-2018), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan BPPKAD
Kabupaten Sampang, yaitu :
Sasaran-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dengan indikator Sasarannya adalah :
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
4. Persentase BMD dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Legal
Sasaran-2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator
sasarannya adalah :
1. Persentase peningkatan PAD
Tabel 2.2.
MATRIK HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR
No TUJUAN SASARAN STRATEGISUraian Uraian Indikator
I Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas
I Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
2. Persentase serapan APBD sesuaianggaran kas
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
4. Persentase BMD dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Legal
II MeningkatnyaPendapatan Asli Daerah(PAD)
5. Persentase peningkatan PAD
Untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana diuraikan di atas, maka pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan ke
dalam pencapaian indikator-indikator melalui Program-Program dan
Kegiatan-kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dimaksud.
Beberapa Indikator yang dimaksud, antara lain :
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
4. Persentase BMD dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Legal
5. Persentase peningkatan PAD
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat
guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh)
Program yang dijabarkan dalam 55 ( lima puluh lima ) Kegiatan, dengan Program
prioritas/utamanya yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berikut adalah ke-7 ( tujuh ) program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
K E G I A T A N
Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam
merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi
untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakankebijakan
organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut.
Terdapat 24 ( dua puluh empat ) kegiatan-kegiatan prioritas/utama di dalam
program prioritas/utama; Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang pada
Tahun 2018 sebagai berikut yaitu :
1. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah
3. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban
Pelaksaan APBD
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung
Jawaban Pelaksaan APBD
9. Penyusunan Laporan LKD
10. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji
12.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
13.Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah
14.Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah
15. Intensifikasi dan Extensifikasi PBB
16.Pengelolaan Data dan Informasi PBB
17.Pemuktahiran Data Piutang PBB
18. Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah
19.Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah
20.Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah
21.Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
22.Penyusunan DKBMD dan BKPBMD
23.Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah
24.Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
PENETAPAN KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas,
dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 telah mengacu pada
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018. Oleh karena
itu Indikator-indikator Kinerja dan Target Tahunan yang digunakan dalam
Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan telah
diintegrasikan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Capaian
Kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun
2018 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Analisis atas
Capaian Kinerja terhadap rencana Target Kinerja ini akan digunakan sebagai
umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang secara berkelanjutan.
Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh
pencapaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan melaporkannya ke dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.
Tabel. 2.3
Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018
Sasaran Strategis 2018
No. Uraian Indikator Kinerja TargetProgram /Kegiatan
Anggaran (Rp)
1 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 /Okt-18
ProgramPeningkatan danPengembangan
PengelolaanKeuangan Daerah
1.473.789.950,00
2 Persentase serapan APBDsesuai anggaran kas
95%
3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75%
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanBarang MilikDaerah
779.430.000,00
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5Persentase peningkatan PAD
8,67%
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPendapatan Daerah
3.947.228.300,00
Untuk mencapai sasaran tersebut tersedia anggaran untuk melakukan
program dan kegiatan sebesar Rp. 6.200.448.250,00. Tabel Penetapan Kinerja
Tahun 2018 diatas merupakan gambaran umum sasara beserta indikatornya yang
telah diselaraskan dengan Kebijakan Anggaran Kabupaten Sampang untuk Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2018.
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tersebut.
Dari sasaran strategi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai, untuk
mengaktualisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada
Tahun 2018 dirumuskan sasaran sebagai berikut :
1. SASARAN
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang dalam hal ini telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018
yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel. 2.4
Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
1
Meningkatnyakualitas
PengelolaanKeuangan danAset Daerah
1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P Des-17 / Okt-18
2 Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas 95%
3 Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP 100%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75%
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD 8,67%
Berdasar pada tabel 2.4 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
mempunyai 2 ( dua ) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan
masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan
dan disusun pada Tahun 2018 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-
terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan
pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung
tercapainya tujuan dari kegiatan utama.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja tidak
terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran Kinerja digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari
suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan
mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran dan tujuan.
Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan,
pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja
merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem
pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan,
program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada
kelompok menurut masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits), dan dampak (impacts). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk
mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja ( performance gap ), yang selanjutnya
berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang
tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang ( performance
improvement ). Dalam memberikan penilaian pencapaian kinerja setiap sasaran
strategis dipergunakan skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori sebagai
berikut, terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yaitu :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai rmakna progres positif maka skala yang
digunakan sebagai berikut:
Tabel. 3. 1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 85 – 100 Sangat baik3 70 – 85 Baik2 55 - 70 Cukup1 < 55 Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif maka
skala yang digunakan sebagai berikut:
Tabel. 3. 2
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Negatif
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 85 – 100 Kurang 3 70 – 85 Cukup 2 55 - 70 Baik 1 < 55 Sangat baik
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 memuat informasi tentang Sasaran
Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2018, Indikator Kinerja, Target atau Rencana
Capaian Kinerja, Program serta Kegiatan.
Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (feed back) guna perbaikan
pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Secara umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi
dan Misi Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan Tahun 2013 – 2018. Yaitu
“Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat, dan lingkungan bersahabat,
demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat”. Berdasarkan Visi
dan Misi tersebut maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang merumuskan Sasaran Strategis yang akan dicapai
dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain :
1 . Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 . Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Prioritas dari program-program pembangunan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan terdapat
24 ( dua puluh empat ) kegiatan.
Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:
Tabel. 3.3
Pencapaian Kinerja
Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018Realisasi
2018
%Capaia
n (1) (2) (3) (4) (5)
1Meningkatnya kualitasPengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 /Okt-18
Des-17 /Okt-18 100%
2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
95% 92,02% 96,86%
3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100% 80% 80%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75% 100% 133,33%
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD)
5Persentase peningkatan PAD
8,67% -35,41% -
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja
2018 dalam rangka mencapai :
1. Sasaran Strategis Pertama, yaitu “ Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah “ dengan :
a. Indikator kinerja Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P dapat dikategorikan
sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 100% ).
b. Indikator kinerja Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas dapat
dikategorikan sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 96,86% ).
c. Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dapat
dikategorikan baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 80% ).
d. Indikator kinerja Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal dapat
dikategorikan sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 133,33% ).
2. Sasaran Strategis Kedua , yaitu “ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) “
dengan :
a. Indikator Kinerja Persentase peningkatan PAD dapat dikategorikan kurang
( dengan persentase Capaian Kinerja -35,41% ) atau penurunan PAD sebesar
35,41%.
Secara keseluruhan dari kedua Sasaran Strategis di Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang pada
Tahun 2018 sasaran strategis tergolong Baik. Hal ini dapat dil ihat dari
hasil pengukuran terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis terhadap target
yang diharapkan.
Tabel. 3.4Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2018
No. SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Meningkatnyakualitas
PengelolaanKeuangan danAset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 /Okt-18
Des-15 /Okt-16
Des-16 /Okt-17
Des-17 /Okt-18
2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
95% - 92,92% 92.,02%
3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100% - 75% 80%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75% - 60% 100%
2Meningkatnya Pendapatan AsliDaerah (PAD)
5Persentase peningkatan PAD
8,67% -4,80% 52,78% -35,41%
Tabel. 3.5Perbandingan Realiasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
Tahun 2018No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya kualitasPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 / Okt-18 Des-17 / Okt-18
2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
95% 92,02%
3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
100% 80%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75% 100%
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD 8,67% -35,41%
Tabel. 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % Anggaran
1
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
1.473.789.950,00 23,772Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
3Persentase Laporan KeuanganOPD sesuai SAP
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
779.430.000,00 12,57
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD 3.947.228.300,00 63,66
Tabel. 3.7Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja %Capaian
Anggaran (Rp) %Capaian
Target Realisasi Alokasi Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6)
1
Meningkatnyakualitas
PengelolaanKeuangan danAset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 / Okt-18 Des-17 / Okt-18 100%
1.473.789.950,00 1.015.648.560,00 68,91%2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
95% 92,02% 96,86%
3Persentase Laporan KeuanganOPD sesuai SAP
100% 80% 80%
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
75% 100% 133,33% 779.430.000,00 684.587.733,00 87,83%
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD 8,67% -35,41% - 3.947.228.300,00 3.123.165.989,00 79,12%
30
Tabel. 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2018
No.SasaranStrategis
Indikator Kinerja% Capaian
Kinerja
%Penyerapan Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1
Meningkatnyakualitas
PengelolaanKeuangan danAset Daerah
1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
92,29 68,91% 23,382Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
133,33% 87,83% 45,5%
2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5Persentase peningkatan PAD
- 79,12% -
Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dan kegiatan sekaligus menjelaskan
hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran.
Adapun evaluasi kinerja pencapaian Indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan APBD meliputi tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Tahap
penyusunan dan penetapan APBD merupakan tahap perencanaan APBD.
Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud adalah Pengesahan Perda
APBD dan P-APBD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ditetapkan
30
paling lambat Desember (n-1) dan Oktober (n). Pelaksanaan penyusunan
APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Peraturan Daerah No. 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018. PERDA tentang APBD
Tahun Anggaran 2018 dan PERBUP APBD Tahun 2018 ditetapkan pada
tanggal 29 Desember 2017. Sedangkan Perda tentang PAPBD
Tahun Anggaran 2018 dan Perbup PAPBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan
tanggal 15 Oktober Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan
APBD/P sudah disusun dan disahkan tepat waktu.
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah
penyerapan APBD diharapkan sesuai dengan anggaran kas yang sudah
ditetapkan oleh OPD dalam DPA masing-masing OPD sehingga terwujudlah
tertib administrasi keuangan. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah
dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA-OPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan
pengendalian. Penyerapan anggaran kas seluruh OPD di Kabupaten Sampang
sudah menunjukkan hasil (92,02%) namun harus terus dilakukan perbaikan
kualitas perencanaan anggaran (anggaran harus jelas sasarannya,
anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tim
pengawas).
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan
daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yaitu dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara
umum. Untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa
Pengecualian salah satunya adalah Laporan Keuangan Daerah (LKD) harus
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Daerah
(LKD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari
Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten Sampang. Dari 5 Laporan
Keuangan yang harus dipenuhi OPD ( LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK )
hanya CALK saja yang pengungkapannya masih sangat kurang informatif, Hal
tersebut disebabkan Petugas Akuntansi OPD tidak mendapatkan informasi
yang lengkap dari petugas lain yang menangani data ( kurang koordinasi dan
keterlibatan pejabat OPD ).
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka
pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib
administrasi sehingga terciptanya manajemen pemerintahan
yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah
perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset
daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari
tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.
Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi
mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan
aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi
yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai
bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang
berupaya terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib
dengan melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen
pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang
Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan
BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu
Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Persentase peningkatan PAD
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terdiri dari :
1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang Sah
Adapun Rincian Realisasinya seperti dalam tabel berikut :
Tabel 4.2TABEL REALISASI PAD TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017
No Uraian Sat. REALISASI 2017 ANGGARAN 2018 REALISASI 2018% Real
dan AngTh. 2018
% peningkatanPAD
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6=(4-2)/2*100%)
Pendapatan Asli Daerah Rp 209.545.224.677,58 138.417.402.149,26 135.349.867.961,19 97,78 -35,41
a. Pajak daerah Rp 20.557.363.424,63 23.945.000.000,00 21.997.977.280,13 91,87 7,01
b. Retribusi daerah Rp 10.917.030.412,00 15.133.660.550,00 12.420.511.362,00 82,07 13,77
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp 6.251.369.919,40 6.563.703.939,00 6.378.024.135,02 97,17 2,03
d.Lain-lain PAD yang sah
Rp 171.819.460.921,55 92.775.037.660,26 94.553.355.184,04 101,92 -44,97
30
Pada Tahun 2018 dari target PAD sebesar Rp.138.417.402.149,26
terealisasi sebesar Rp. 135.349.867.961,19 atau 97,78%. Tidak tercapainya
Target PAD Tahun 2018 ini dikarenakan ada tiga komponen pendukung yang
tidak mencapai target. Yaitu :
a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
PAJAK DAERAH
Target Pajak Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar
Rp.23.945.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.997.977.280,13 atau
91,87%. Semua pajak daerah di Kabupaten Sampang dikelola oleh
BPPKAD Kabupaten Sampang. Realisasi pajak daerah yang tidak
memenuhi target diantaranya :
a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Realisasi pajak ini sebesar 51,28% disebabkan beberapa objek pajak
Pertambangan belum memiliki izin pertambangan, sehingga tidak bisa
dikenakan pajak.
b) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PBB pedesaan dan perkotaan teralisasi 66,75%. Tidak tercapainya target
hasil pajak dari PBB ini disebabkan beberapa hal yaitu:
1. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan banyak yang tidak/belum
tersampaikan kepada wajib pajak karena banyak Kepala Desa yang
disibukkan dengan pelaksanaan Pilkada yag dilanjutkan dengan PSU.
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditanggung oleh kepala Desa
terkait dengan janji politik dari Kepala Desa terpilih tentang
pembebasan pajak PBB.
RETRIBUSI DAERAH
Target Retribusi Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar
Rp.15.133.660.550,00 terealisasi sebesar Rp.12.420.511.362,00 atau
82,07%. Sedangkan retribusi yang dikelola oleh BPPKAD adalah retribusi
Pemakaian Kekayaan daerah dan retribusi tempat
penginapan/pesanggrahan/Villa. Dari kedua retribusi yang di kelola tersebut,
hanya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang prosentase
pencapaiannya dibawah 100 %, yaitu sebesar 42,66%. Capaian retribusi
42,66% tersebut diperoleh dari hasil retribusi penyewaan tanah dan
bangunan.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan
sebesar Rp. 6.563.703.939,00 terealisasi sebesar Rp. 6.378.024.135,02
atau 97,17%. Target 100% tidak tercapai disebabkan ada 1 (satu) komponen
yang tidak terealisasi yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. GSM disebabkan
berdasarkan hasil RUPS Tahunan PT Sampang Sarana Shorebase (SSS)
Tahun Buku 2017 diputuskan tidak ada pembagian Deviden kepada
Pemegang Saham yang seharusnya disetor pada Tahun 2018.
Dengan tidak tercapainya 3 (tiga) komponen PAD tersebut
berpengaruh terhadap jumlah realisasi PAD seperti yang telah ditargetkan
yaitu dari target PAD sebesar Rp. 138.417.402.149,26 terealisasi sebesar
Rp. 135.349.867.961,19 atau 97,78%.
Untuk indikator prosentase peningkatan PAD pada Tahun 2018
realisasi PAD sebesar Rp. 135.349.867.961,19 jika dibandingan dengan
realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 209.448.445.816,75 terjadi penurunan
PAD sebesar -34,75% dari target yang ditetapkan sebesar 8,67%.
Hal ini disebabkan pada Tahun 2017 terdapat realisasi Dana BOS yang
menambah jumlah realisasi PAD Tahun 2017, sedangkan untuk Tahun 2018
Dana BOS tidak menjadi bagian komponen PAD di DPA Tahun 2018
sehingga realisasi Dana BOS tidak masuk ke PAD namun masuk ke rekening
Hibah.
IKHTISAR REALISASI TARGET KINERJA BELANJA LANGSUNG
Anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang telah
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang untuk Tahun 2018 anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 31.274.917.331,99. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar
Rp 19.684.499.931,99 dan terealisasi sebesar Rp.16.267.453.193,00 atau
82,64%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai. Sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) dari anggaran
sebesar Rp.11.590.417.400,00 dapat terealisasi sebesar Rp.9.716.070.952,00
atau 83,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 ( tujuh )
Program dan 55 kegiatan, dengan rincian Program dan kegiatan sebagai
berikut :
Table. 3.10
Program Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2018
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.684.499.931,99 16.267.453.193,00 82,64
5.2. BELANJA LANGSUNG 11.590.417.400,00 9.716.070.952,00 83,83
4.02.01.01Program pelayanan administrasi perkantoran
1.717.805.100 1.561.456.643 90,90
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.290.000 4.156.500 44,74
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
596.400.000
500.578.403 83,93
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
77.250.000
76.648.600 99,22
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
23.700.000
17.766.300 74,96
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispenda
202.181.000
199.422.800 98,64
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 121.994.100 118.856.050 97,43
11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
66.075.000
49.666.654 75,17
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
64.600.000
56.784.750
87,90
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.700.000 8.399.250 66,14
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
3.600.000 3.400.000 94,44
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
24.000.000 22.972.080 95,72
18 Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Derah
263.660.000
255.265.856
96,82
19 Penyed Jasa Pendukung Administrasi / Perkantoran
247.200.000
246.064.400
99,54
20 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
5.155.000
1.475.000
28,61
4.02.01.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.445.449.000 3.186.372.584 92,48
03 Pembangunan Gedung Kantor 2.145.825.0
00 2.036.915.35
0 94,92
10 Pengadaan Meubeulair 121.150.0
00 110.381.30
0 91,11
11 Pengadaan Komputer 78.600.0
00 70.727.92
5 89,98
12
Pengadaan Peralatan Kantor 246.950.0
00 245.459.05
0 99,40
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
183.100.000
182.409.230
99,62
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
92.000.000
59.866.500
65,07
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Dinas/Oprs
189.090.000
139.824.931
73,95
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler
5.185.000
4.956.200
95,59
30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.240.000
47.328.998
70,39
31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Milik Pemkab
51.450.000
23.812.500
46,28
38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
264.859.000
264.690.600
99,94
4.02.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
196.645.000
118.584.683
60,30
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
62.928.000
34.932.455
55,51
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
133.717.000
83.652.228
62,56
4.02.01.06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.070.050,00 26.254.760,00 87,31
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.570.000
7.890.000
74,65
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.226.400
2.845.900
88,21
04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.398.750
3.236.500
95,23
05 Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA - SKPD
12.874.900
12.282.360
95,40
4.02.01.15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.473.789.950 1.015.648.560 68,91
01
Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah
49.262.800
17.390.576
35,30
02 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah
69.230.000
24.838.950
35,88
03 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
330.020.100
267.258.687
80,98
04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
134.625.000
67.752.957 50,33
05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
144.315.600
108.972.840 75,51
06 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
92.843.050
72.430.545
78,01
07
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD
60.227.500
46.753.000
77,63
08
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
14.066.850
12.505.600
88,90
09 Penyusunan Laporan LKD 70.746.5
50 60.974.91
2 86,19
10 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
272.995.000
185.935.513 68,11
11 Fasilitasi Penatausahaan BelanjaNon Gaji
171.068.000
105.947.915 61,93
12
Fasilitasi Penatausahaan BelanjaGaji Pegawai
64.389.500
44.887.065 69,71
4.02.01.16Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.947.228.300 3.123.165.989 79,12
01 Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah
166.005.000
101.131.231
60,92
02 Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah
282.800.500
228.286.550
80,72
03 Intensifikasi dan Extensifikasi PBB
1.710.693.000
1.649.677.375
96,43
04 Pengelolaan Data dan Informasi PBB
1.017.033.500
607.064.473
59,69
05 Pemuktahiran Data Piutang PBB 131.221.5
00 76.312.91
9 58,16
07 Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah
453.472.800
384.410.241
84,77
08 Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah
186.002.000
76.283.200
41,01
4.02.01.17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
779.430.000 684.587.733 87,83
03 Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah
158.550.000
145.369.250 91,69
04 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
82.480.000
47.734.650 57,87
05 Penyusunan DKBMD dan BKPBMD
79.700.000
67.335.990 84,49
06 Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah
207.445.000
183.914.745
88,66
07 Fasilitasi penatausahaan BarangMilik Daerah
251.255.000
240.233.098 95,61
Untuk program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 6.200.448.250,00 ( enam milyar dua ratus juta empat ratus empat puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah ) realisasi penyerapannya sebesar
Rp. 4.823.402.282,00 ( empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat
ratus dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah ) atau persentase realisasi
penyerapan anggarannya sebesar 77,79%.
Dari persentase rasio penyerapan anggaran ke 7 ( tujuh ) program secara
keseluruhan : Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sIstem pelaporan
capaian kinerja & keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik, maka
rata-rata persentase realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar
79,72%. Dan dari alokasi anggaran belanja langsung Rp. 11.590.417.400,00 (
sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu
empat ratus rupiah) realisasi penyerapan akhir belanja langsung Tahun
Anggaran 2018 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang sebesar Rp. 9.716.070.952,00 ( sembilan milyar tujuh ratus enam
belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau persentase
realisasi penyerapan anggarannya sebesar 83,83%.
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
telah mampu mencapai Target Kinerja, baik yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018 maupun di dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud adalah Pengesahan Perda
APBD dan P-APBD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ditetapkan
paling lambat Desember (n-1) dan Oktober (n). Pelaksanaan penyusunan APBD
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah
No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2018. PERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan
PERBUP APBD Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.
Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2018 dan Perbup PAPBD
Tahun Anggaran 2018 ditetapkan tanggal 15 Oktober Tahun 2018. Hal ini
menunjukkan bahwa penyusunan APBD/P sudah disusun dan disahkan tepat
waktu.
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran,
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD.
Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran
penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Penyerapan anggaran kas
seluruh OPD di Kabupaten Sampang sudah menunjukkan hasil namun harus
terus dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran (anggaran harus
jelas sasarannya, anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan
adanya tim pengawas).
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan
daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yaitu dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara
umum. Untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa
Pengecualian salah satunya adalah Laporan Keuangan Daerah (LKD) harus
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Daerah
(LKD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari
Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten Sampang. Dari 5 Laporan
Keuangan yang harus dipenuhi OPD ( LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK )
hanya CALK saja yang pengungkapannya masih sangat kurang informatif, Hal
tersebut disebabkan Petugas Akuntansi OPD tidak mendapatkan informasi yang
lengkap dari petugas lain yang menangani data ( kurang koordinasi dan
keterlibatan pejabat OPD ).
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah
daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi
sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara
efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen
yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional,
transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan,
pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Jika aset daerah
dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan
daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah,
pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat
mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari
pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya
terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan
melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan
aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang Milik Daerah
sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD
sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris
BMD Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Persentase peningkatan PAD
Untuk indikator prosentase peningkatan PAD pada Tahun 2018 realisasi PAD
sebesar Rp. 135.349.867.961,19 jika dibandingan dengan realisasi PAD Tahun
2017 sebesar Rp. 209.448.445.816,75 terjadi penurunan PAD sebesar -34,75%
dari target yang ditetapkan sebesar 8,67%. Hal ini disebabkan pada Tahun
2017 terdapat realisasi Dana BOS yang menambah jumlah realisasi PAD Tahun
2017, sedangkan untuk Tahun 2018 Dana BOS tidak menjadi bagian komponen
PAD di DPA Tahun 2018 sehingga realisasi Dana BOS tidak masuk ke PAD
namun masuk ke rekening Hibah.
4.2. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Tahun 2018, sebagaimana sebagai berikut :
a. Permasalahan
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
serapan anggarannya sebesar Rp 1.015.646.560 atau 68,91%.
Capaian dari kegiatan-kegiatan di program ini adalah sebagai berikut :
a) Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah dari 3 Dokumen
yang direncanakan tidak dapat terealisasi. Kegiatan ini direncanakan
untuk mengantispasi perubahan regulasi UU. No. 23 tahun 2014
tentang pemerintahan Daerah, namun demikian sampai akhir tahun
belum ada revisi terhadap UU tersebut.b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung
Jawaban Pelaksaan APBD. Belanja cetak terealisasi sebesar 80 buku dari 90 buku yang
ditargetkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan.c) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDBelanja cetak Buku raperda dan Perda dari 45 yang direncanakan
realisasinya hanya 25 Buku. Hal ini karena disesuaikan dengan
kebutuhan dan jumlah lembar yang dicetak juga berkurang.d) Kegiatan Implementasi SIPKD
Kegiatan ini serapan anggarannya sebesar 68,11%. Serapan anggaran
hanya sekitar 68,11% karena pengembangan aplikasi hanya berkisar
40% yakni integrasi SP2D online dengan aplikasi Bank Jatim.
Pemeliharaan perangkat aplikasi juga hanya terealisir sekitar 11% dan
pelatihan aplikasi berkurang 2 hari dari target yang direncanakan,
sehingga terdapat penghematan belanja honor tenaga ahli
pengembangan aplikasi, belanja makan minum dan pemeliharaan
aplikasi.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Serapan anggaran program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan pendapatan daerah sebesar 79,12%. Capaian kinerja
kegiatan-kegiatan di program ini adalah :
a). Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi PBB
Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar 59,69% dari anggaran yang
ditargetkan. Kegiatan ini capaian kinerjanya tidak 100% dikarenakan :
i. Desa yang telah melunasi PBB dan yang menerima hadiah pelunasan
PBB atas desa Tahun 2018 sebanyaknya 63 desa dari 186
desa/keluarahan, dan hanya 1 kecamatan yang telah melunasi PBB
dan yang menerima hadiah pelunasan PBB atas kecamatan,
sehingga terdapat sisa dana yang belum terserap.
ii. Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (pengadaan
ploter) sudah dilaksanakan secara e-purchasing, namun sampai
batas akhir pelaksanaan pengadaan dan bahkan sampai bulan
Desember 2018 berakhir, penyedia On-Line tidak sanggup
menyediakan barang yang dipesan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), sehingga dana atas pesanan barang tersebut tidak bisa
terserap.
b) Kegiatan Pemuktahiran Data dan Piutang PBB
Serapan anggaran kegiatan ini 58,16% dari target sedangkan capaian
indikator kinerjanya hanya 30% dikarenakan dalam hal pelaksanaan
validasi dan verifikasi dapat terlaksana hanya 60% saja disebabkan
adanya penolakan dari kepala desa karena dianggap akan
menimbulkan konflik politik di desa. Kepala Desa berasumsi bahwa
piutang PBB yang lampau adalah tanggung jawab Kepala Desa yang
lama, dan dilain pihak Kepala Desa yang baru dianggap mengungkit
permasalahan Kepala Desa yang lama jika piutang dibebankan pada
Kepala Desa yang lama.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik
Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi
anggaran yang terserap di Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan BMD sebesar 87,83%. Penyerapan anggaran dan kinerja
masing-masing kegiatan, sebagai berikut :
a. Kegiatan Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah.
Tahun 2018 target indikator kinerja yang ditetapkan sebanyak 25
bidang tanah bersertifikat, namun realisasinya hanya 10 bidang tanah
yang bisa disertifikasi hal ini disebabkan karena terkendala dengan
kelengkapan administrasi dokumen pendukung untuk penerbitan
sertifikat di BPN.
b. Solusi
1. Melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan
yang Realisasi penyerapan anggaranya rendah namun kalau dilihat dari
target kinerja tercapai.
2. Melakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran
masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang
telah direncanakan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung
penyediaan dokumen yang menjadi persyaratan permohonan sertifikat
tanah agar sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Badan Pertahanan
Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.
4.3. Rekomendasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan
tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
2013-2018 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Dalam
upaya peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan maka diperlukan koordinasi,
integrasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Sampang. Namun demikian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Sampang harus selalu meningkatkan capaian kinerjanya seiring
dengan harapan masyarakat Kabupaten Sampang terhadap pelayanan yang selalu
berkembang. Sehingga diperlukan pengkajian informasi akuntabilitas yang dilakukan
secara terus menerus, inovasi-inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan
dievaluasi serta didukung oleh peningkatan sumber daya yang ada.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
FUNGSI :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
TUJUAN :Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas
INDIKATOR :Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
TUJUAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
KINERJAUTAMA
INDIKATORKINERJA UTAMA
PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASIPERHITUNGAN
Realisasi2017
Target2018
SUMBERDATA PENANGGUN
G JAWAB
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Desember (n-1) / Oktober (n) Des 2016 /Okt 2017
Des 2017 / Okt2018
RKA Perangkat Daerah
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
2. Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas
92,92% 95%Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3. Persentase Laporan Keuangan PD sesuai dengan SAP 75% 100%
Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Persentase Barang Milik Daerah dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
60% 75%Laporan Barang Milik Daerah
Kepala Bidang Pengelolaan Aset
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Persentase peningkatan PAD
52,78 8,67Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kepala Bidang PendapatanKepala Bidang PBB
MATRIK RENSTRA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
FUNGSI :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
TUJUAN :Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas
INDIKATOR :Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
TUJUAN
KINERJAUTAMA
INDIKATORKINERJAUTAMA
PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASIPERHITUNGAN
Realisasi2013
Realisasi2014
Realisasi2015
Realisasi2016
Realisasi2017
Realisasi2018 PROGRAM
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Desember (n-1) / Oktober (n) Feb 2013/ Okt 2013
Jan2014 / Okt
2014
Des 2014/ Okt 2015
Des 2015 /Okt 2016
Des 2016 /Okt 2017
Des 2017/ Okt 2018
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas
n/a n/a n/a n/a 92,92% 92,02%
3. Persentase Laporan Keuangan PD sesuai dengan SAP
n/a n/a n/a n/a 75% 80%
4. Persentase Barang Milik Daerah dilengkapidengan bukti kepemilikan legal
n/a n/a n/a n/a 60% 100%
2. Meningkatnya Pendapatan AsliDaerah (PAD)
5. Persentase peningkatan PAD
8,76 85,26 15,93 -4,8 52,78 -35,41
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PENETAPAN KINERJA (TAPKIN )BPPKAD TAHUN 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah
1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des-17 / Okt-18
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.473.789.950,002 Persentase serapan APBD sesuai
anggaran kas 95%
3 Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP 100%
4 Persentase BMD dilengkapi dengan buktikepemilikan legal 75% 779.430.000,00
2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD
8,67%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.947.228.300,00
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT )BPPKAD TAHUN 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 1 2 3
1 Meningkatnya kualitasPengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P Des-17 / Okt-18
2 Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas 95%
3 Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP 100%
4 Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal 75%
2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Persentase peningkatan PAD
8,67%