laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) tahun 2015pn-cibinong.go.id/download/lkjip 2015 pn...
TRANSCRIPT
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
i
PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) TAHUN 2015
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah
tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri
Cibinong tahun 2015, merupakan laporan yang memuat perkembangan dan
pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu
tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini
merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan
pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan
Negeri Cibinong tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama
keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-
masing.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2015 ini disusun dengan
tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun
sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program
kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat
bahwa Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat
untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa
output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya
Badan Peradilan yang Agung”.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
ii
Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun
2015 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek
kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun
kepaniteraan dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas
seperti peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan
sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis
pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Pengadilan Negeri
Cibinong.
Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam
pembahasan dan penyusunan LKjlP Tahun 2015, semoga dapat bermanfaat
dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di
Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya.
Cibinong, Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
J O N I, S. H., M.H. NIP. 19640616 198603 1 005
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 516/ SEK/ KU. 01/ 11/ 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Penyampaian LKjlP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Cibinong adalah menyelesaikan Perkara yang di terima pada tingkat pertama.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 5 sasaran Strategis yang capaian terhadap target berhasil dilaksanakan dengan baik, yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai, yaitu peningkatan aksepbilitas putusan hakim, Peningkatan ekfektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta meningkatnya kualitas pengawasan.
Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Cibinong berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Cibinong dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto : Siap Memberikan Pelayanan Hukum Sepenuh Hati, untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Negeri Cibinong yang telah ditetapkan.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................. ..... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................... 1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi................................... ... 2
C. Struktur Organisasi.............................................................. . 3
D. Sistematika Penyajian ........................................................... 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 7
A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................... 7
1. Visi dan Misi .................................................................... 8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................ 9
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................. 9
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 ..... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ....................................... 16
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .............................. 16
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 .................................... 17
C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................ 28
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 32
A. Kesimpulan ......................................................................... 32
B. Saran .................................................................................. 33
LAMPIRAN :
1. SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2015; 2. Penetapan Kinerja Tahun 2017; 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong; 4. Matrik Review Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019; 5. Indikator Kinerja Utama.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Cibinong merupakan salah satu unit organisasi peradilan
dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum
Kabupaten Bogor.
Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak dapat
terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas
mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai
kebijakan politik, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi
merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam
rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga para
birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong dapat mewujudkan kepemerintahan
yang baik (good governance).
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah
pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan
tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban
tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun
angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
2
Program Pengadilan Negeri Cibinong diprioritaskan pada program-Program yang
terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun
program-program Pengadilan Negeri Cibinong yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan
Negeri Cibinong adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong memuat langkah-langkah
yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2015 yang
memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam penerapan perencanaan dan
penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali
program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan
terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja
dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015
adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan yang telah
dilaksanakan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong
Pengadilan Negeri Cibinong sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam
Pasal 50 undang-undang tersebut menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan
berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan
perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1)
ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut
menyatakan : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila
diminta” dan ayat (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut
dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
3
2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,
dan umum/perlengakapan).
Fungsi Lainnya :
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai
pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.
C. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah
Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor
Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-
duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas
terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam
melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
4
mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan
juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan
untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan
mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan
(actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya
(controlling).
Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan
kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan.
Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur
Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim
memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri
di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong bertanggungjawab langsung
kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam Pelaksanaan
Tugasnya, Panitera/Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Orang Wakil, yakni Wakil panitera
dan Wakil sekretaris. Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera/Sekretaris
dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas
Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, sedangkan
Wakil Sekretaris berkewenangan membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan
tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas
Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian
Keuangan.
Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional
yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang
dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada
Panitera/Sekretaris.
Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Cibinong
sampai dengan 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
5
Gambar Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan 30 Desember 2015
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang,
tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan
mengenai rencana strategis 2015-2019 dan rencana kinerja Tahun 2014
serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja
(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis
akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
PANMUD PERDATA
ERWIN EFFENDI LOEIS, SE., SH., MH.
KASUBAG UMUM & KEUANGAN
UJANG ROSIDI
KETUA
JONI, SH., MH.
WAKIL KETUA
LINDAWATY SIMANIHURUK, SH., MH.,
PANITERA / SEKRETARIS
DRS. JUNAEDI, SH., MH.
HAKIM HAKIM
1. NUSI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
9. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.
3. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.
4. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.
2. ZAUFI AMRI, S.H.
5. Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,
S.H., M.H.
PANMUD PIDANA
HERMINA MASTARIDA, SH., MH.
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA
DAMERIA SILALAHI, SH.
PANMUD HUKUM
S.M. DEVINA S. SIMANJUNTAK, SE., SH., MH.
6. YULIANA, S.H.
7. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.
8. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.
10. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
11. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.
12. Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.
13. ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL,
S.H., M.H.
14. RIO DESTRADO, S.H.
15. RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.KASUBAG PERENCANAAN, IT &
PELAPORAN
LINDA CAHYATI
WAKIL SEKRETARIS
ENDRI NOVIAN, SE.
WAKIL PANITERA
RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH., MH.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
6
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan
dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong serta strategi pemecahan
masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan
kinerja di tahun mendatang.
Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan
Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran
2015.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk
menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa
hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga
mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi
tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang
mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara
eksternal kepada (para pencari keadilan).
Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya
tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas
pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari
sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan
tersebut yang sekarang ini masih terbatas.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam
menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan
terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
untuk mencapai efektivas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong dibuat untuk memberikan arah
dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan
Negeri Cibinong yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
8
2010 – 2014, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong merupakan
Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
Pengadilan Negeri Cibinong.
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran mendatang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum
(rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan
yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong akan dibawa dan
diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan
needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen.
Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan Misi Pengadilan
Negeri Cibinong sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan
Negeri Cibinong berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan
para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai
Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan,
Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta
Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
9
keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai
motto, yaitu :
“Kami Siap Memberikan Pelayanan Hukum dengan Sepenuh
Hati, untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.”
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis
Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.
Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan
Negeri Cibinong 2015-2019 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan
sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh
masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri
Cibinong sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri
Cibinong dapat ditingkatkan.
b. Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan
sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh
masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri
Cibinong sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri
Cibinong dapat ditingkatkan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
10
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cibinong dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan putusan
perkara;
6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo;
7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :
1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri
Cibinong.
2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa
yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA
4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :
a. Rehab Lanjutan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong;
b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Jaringan;
c. Pengadaan Fasilitas Perkantoran;
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
11
d. Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang.
e. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama
diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
tujuan. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong Nomor : W11.U20/1863A/UM.01.10/I/2015 Tanggal 15 Januari 2015
tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Sebagai Berikut:
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi
b. Persentase mediasi yang berhasil damai
(dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Pidana - Perdata
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana - Perdata
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana
- Perdata
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding
- Pidana - Perdata
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Persentase penyelesaian permohonan izin
penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
12
c. Persentase Jam layanan pos bakum yang
dilaksanakan
5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi
Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang dapat
dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori
Putusan
b. Persentase Perkara yang di input kedalam
Aplikasi SIPP yang lengkap
6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang
yang ditindaklanjuti
b. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
f. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015-2019,
Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 Sasaran strategis yang akan dicapai.
Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator
Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.
Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29
Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat.
Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015.
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONONG
TAHUN 2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang
dilakukan Mediasi
70%
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut
karena damai diluar Pengadilan)
10%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana
- Perdata
100%
95%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
85%
75%
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
- Pidana - Perdata
97% 75%
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding
- Pidana - Perdata
85% 85%
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
13
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
100%
d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang
dilaksanakan tepat waktu.
100%
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang
dilaksanakan.
100%
c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan
100%
5. Melanjutkan Cita-Cita
Modernisasi Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang dapat
dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori
Putusan
100%
b. Persentase Perkara yang di input kedalam
Aplikasi SIPP yang lengkap
95%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015.
Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinog Tahun 2015, merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja awal
tahun 2015, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Tahun
2015-2019.
Dengan selesainya hasil reviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Cibinong yang terakhir disusun pada tanggal 19 Januari 2015,
maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 diselaraskan dengan
sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan
Negeri Cibinong tahun 2015 :
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
14
TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi
70%
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)
10%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata
100% 95%
d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata
85% 75%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata
97% 75%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding
- Pidana
- Perdata
85%
85%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.
100%
c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan
100%
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
15
5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang
dapat dipublikasikan melalui
Aplikasi Direktori Putusan
100%
b. Persentase Perkara yang di input
kedalam Aplikasi SIPP yang
lengkap
95%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Jumlah Anggaran kegiatan :
- Dipa 01 Nomor : SP. DIPA-005.01.2.613519/2014 sebesar Rp. 11.919.482.000,-
- Dipa 03 Nomor : SP. DIPA-005.03.2.613520/2014 sebesar Rp. 307.475.000,-
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong
telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan
menggunakan 18 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran
Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan
Realisasi yang di dapat di tahun 2015 dengan target tahun 2016 yang telah
ditetapkan. Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri
Cibinong Tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi
70% 72,7% 102,8%
b. Persentase mediasi yang
berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut
karena damai diluar
Pengadilan)
10% 7% 70%
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan - Pidana
- Perdata
100%
95%
100%
94%
100%
94%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
85%
75%
83,6%
74,8%
98,4%
99,7%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
- Pidana
- Perdata
97%
75%
78,4%
95,8%
80,8%
99,8%
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
banding - Pidana
- Perdata
85%
85%
95,8%
75,5%
112,7%
88,8%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap - Pidana
- Perdata
100%
100%
100%
88%
100%
88%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
17
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak.
100% 100% 100%
d. Persentase penyelesaian
permohonan izin
penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat
waktu.
100% 100% 100%
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase Sidang Keliling
Terpadu yang dilaksanakan.
100% 100% 100%
c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan
100% 100% 100%
5. Melanjutkan Cita-
Cita Modernisasi Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara
yang dapat dipublikasikan
melalui Aplikasi Direktori
Putusan
100% 95% 95%
b. Persentase Perkara yang di
input kedalam Aplikasi SIPP
yang lengkap
95% 95% 95%
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Persentase laporan hakim
pengawas Bidang yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
c. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015
secara umum Pengadilan Negeri Cibinong dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar
target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2015.
Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja
sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.
Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja tahun 2015 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan
pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong
2015-2019 secara berkesinambungan.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Salah satu Isue strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga
dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya
tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Cibinong telah memiliki sistem yang dapat
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
18
mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan
penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara,
dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri
Cibinog telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi
tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :
- Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali
(Briefing Umum Bulanan) oleh unsur impinan Pengadilan Negeri Cibinong
dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan menanyakan
kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis
hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
- Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis
bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.
- Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SEMA Nomor 2
Tahun 2014.
- Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam
penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung
tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara
Banding, kasasi/peninjauan kembali.
- Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan
mengikutkan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan
yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
- Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Aplikasi Penelusuran
Perkara (Case Tracking System) sehingga Ketua serta Panitera/Sekretaris
dapat memonitor perkembangan suatu perkara.
Sudah jelas bahwa Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong
merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang
tercantum pada RenstraPengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 dengan hasil capaian
seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran
utama Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Penyelesaian Perkara”
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam penyelesaian
perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong
merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum
pada Renstra Pengadilan Negeri Cibinong 2015-2019 direalisasikan dengan
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
19
menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian
target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam
tabel sebagai berikut :
TABEL SASARAN 1 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
a Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan
Mediasi
70% 67,4% 96,2%
b Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan
Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai
diluar Pengadilan)
10% 3.6% 36%
c Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Pidana - Perdata
100% 95%
100 % 94 %
100 % 94 %
d Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana - Perdata
85% 75%
83,6 % 74,8 %
98,35% 99,73%
e Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana
- Perdata
97%
75%
78,4 %
95,8 %
80,8 %
127,7 %
Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-5 Indikator kinerja utama adalah sebagai
berikut :
Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan
Mediasi
70% 72,7% 102,8%
Penentapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan komitmen
Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara Perdata yang
ditanganinya. Ditahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan 70 % dari
semua Perkara Gugatan yang masuk dilakukan mediasi. Pada tahun 2015
pelaporan Mediasi yang tercatat dalam buku Register Mediasi berjumlah kepada
192 Perkara dari 264 Perkara gugatan yang masuk (72,7%).
Pada prinsipnya semua perkara yang masuk dilakukan mediasi, namun
ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan karena ketidak hadiran tergugat
sampai putusan dibuat (Putusan Verstek) sehingga memang tidak bisa dilakukan
mediasi.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
20
Sehingga Target yang ditetapkan 70% perkara gugatan dilakukan
mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil melakukan Mediasi sebanyak 72,7%
dari total perkara yang masuk. Hal ini berarti cakupan indikator ini adalah sebesar
102,8% dari Target yang telah ditetapkan.
Tabel Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan
Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai
diluar Pengadilan)
10% 3,6% 36%
Penetapan indikator ini untuk melihat keberhasilan mediasi yang telah
dilakukan oleh majelis hakim. Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh
banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing
pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan
kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor
yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan
mediasi masih terus harus dilakukan.
Ditahun 2015, dari 192 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil
damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 7 perkara. Dengan demikian, maka
keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong mencapai 36%.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cibinong ditahun
2015 ini telah menetapkan target mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar
10% dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi dengan realisasi yang berhasil
mediasi sebesar 3,6%, yang berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 36%
dari target yang telah ditetapkan.
Tabel Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
97%
75%
100%
95,7%
103%
127%
Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah
setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada
perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga
dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat
dicarikan solusi penyelesaiannya.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
21
Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan bahwa seluruh sisa perkara
yang masuk di tahun 2014 harus sudah selesai di akhir tahun 2015. Menurut data
yang ada sisa perkara tahun 2014 ada 139 Perkara untuk perkara perdata dan
153 perkara untuk perkara pidana. Untuk perkara pidana, seluruh perkara sisa
tahun 2014 yang berjumlah 153 perkara, telah berhasil diselesaikan ditahun 2015
(100%). Sedangkan dari 139 Perkara Perdata tahun 2014, telah berhasil
diselesaikan sebanyak 133 perkara (95,7%). Dengan demikian terdapat
6 Perkara tahun 2014 yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2014,
yakni:
1. Perkara Nomor : 112/Pdt.G/2014/PN.Cbi
2. Perkara Nomor : 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi
3. Perkara Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Cbi
4. Perkara Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi
5. Perkara Nomor : 223/ Pdt.G/2014/PN.Cbi
6. Perkara Nomor : 179/ Pdt.G/2014/PN.Cbi
Adapun kendala yang dihadapi sehingga terdapat 6 perkara yang masuk
ditahun 2014 yang masih belum diputus sampai dengan akhir tahun 2015 adalah
dikarenakan jumlah pihak yang cukup banyak dengan panggilan delegasi ke
beberapa Pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang
tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan pihak yang
sedikit dan tidak memerlukan delegasi.
Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana - Perdata
85% 75%
83,6 % 74,8 %
98,35% 99,73%
Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri
Cibinong menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama
dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara
yang berhasil diselesaikan di tahun 2015 dibagi dengan jumlah perkara yang
ditangani (sisa tahun 2014 ditambah perkara yang masuk di tahun 2015)
Pengadilan Negeri Cibinong menargetkan dapat menyeselaikan 85% dari
seluruh perkara yang ditangani ditahun 2015. Berdasarkan data yang ada, total
Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut :
- Sisa Perkara Perdata Gugatan tahun 2014 : 113 Perkara
- Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014 : 18 Perkara
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
22
- Perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2015 : 264 Perkara
- Perkara Perdata Permohonan tahun 2015 : 370 Perkara
- Perkara Perdata Gugatan yang dicabut : 46 Perkara
- Perkara Perdata Permohonan yang dicabut : 20 Perkara
Total Perkara Perdata yang ditangani : 699 Perkara
- Sisa Perkara Pidana tahun 2014 : 132 Perkara
- Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2015 : 761 Perkara
- Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2015 : 36 Perkara
- Perkara Pidana Cepat masuk tahun 2015 : 6 Perkara
Total Perkara Pidana yang ditangani : 935 Perkara
Berikut data Perkara yang diselesaikan ditahun 2015 :
- Perkara Perdata Gugatan : 192 Perkara
- Perkara Perdata Permohonan : 331 Perkara
Total Perkara Perdata yang diselesaikan : 523 Perkara
- Perkara Pidana Biasa : 740 Perkara
- Perkara Pidana Anak : 36 Perkara
- Perkara Pidana Cepat : 6 Perkara
Total Perkara Pidana yang diselesaikan : 782 Perkara
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 699 Perkara Perdata
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2015, 523 Perkara
diantaranya berhasil diselesaikan ditahun 2015 (74,8%). Hal ini berarti Pengadilan
Negeri Cibinong berhasil mencapai 74,8% dari target 75% yang telah ditetapkan.
Tidak tercapainya target dengan sempurna ini memang dipengaruhi oleh banyak
faktor, yang diantaranya banyaknya perkara yang komplek dengan jumlah saksi
yang banyak yang ditangani, banyak perkara yang memerlukan bantuan panggilan
delegasi dari Pengadilan Negeri Lain, serta memang banyak perkara yang baru
diterima di akhir tahun 2015.
Untuk Perkara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong menangani 935 Perkara
pidana. Dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 782 Perkara
(83,6%). Hal ini berarti Pengadilan Negeri Cibinong berhasil mencapai 83,6% dari
target 85% yang ditetapkan. Seperti halnya perkara perdata, Pengadilan Negeri
Cibinong tidak dapat mencapai target 85% dengan sempurna karena faktor-faktor
yang telah disebutkan diatas.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
23
Tabel Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Utama Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
- Pidana
- Perdata
97%
75%
99,3%
95,79 %
102,3 %
127,7%
Salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dan
kinerja Pengadilan Negeri Cibinong dalam memberikan pelayanan prima kepada
Masyarakat pencari keadilan adalah Seberapa besar persentase perkara yang bisa
diselesaikan kurang dari 5 Bulan. Idealnya semakin cepat perkara dapat
diselesaikan semakin baik layanan yang diberikan, sehingga para pencari keadilan
dapat segera menerima putusan hakim dengan cepat.
Pengadilan Negeri Cibinong telah menargetkan bahwa semua perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong dapat diselesaikan kurang dari 5
bulan, namun untuk tahun 2015, perkara pidana ditargetkan 97% dari keseluruhan
perkara yang masuk. Dan untuk perkara perdata 75%. Berdasarkan data yang
masuk, dari 523 Perkara Perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri
Cibinong, terdapat 22 Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. Dengan
demikian Realisasi Target indikator penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan
tercapai sebesar 95,79%. Hal ini berarti capaian target untuk perkara perdata
mencapai 95,79% dari 127,7% yang telah ditargetkan. Berikut data perkara yang
penyelesaiannya melebihi 5 bulan :
Data perkara Perdata Gugatan Yang penyelesaiannya lebih dari 5 Bulan
No Nomor Perkara No Nomor Perkara
1 161/Pdt.G/2015/PN.Cbi 12 99/Pdt.G/2015/PN.Cbi
2 158/Pdt.G/2015/PN.Cbi 13 39/Pdt.G/2015/PN.Cbi
3 155/Pdt.G/2015/PN.Cbi 14 22/Pdt.G/2015/PN.Cbi
4 150/Pdt.G/2015/PN.Cbi 15 20/Pdt.G/2013/PN.Cbn
5 147/Pdt.G/2015/PN.Cbi 16 218/Pdt.G/2015/PN.Cbi
6 137/Pdt.G/2015/PN.Cbi 17 211/Pdt.G/2015/PN.Cbi
7 129/Pdt.G/2015/PN.Cbi 18 179/Pdt.G/2015/PN.Cbi
8 125/Pdt.G/2015/PN.Cbi 19 178/Pdt.G/2015/PN.Cbi
9 120/Pdt.G/2015/PN.Cbi 20 81/Pdt.G/2015/PN.Cbi
10 108/Pdt.G/2015/PN.Cbi 21 46/Pdt.G/2015/PN.Cbi
11 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi 22 128/Pdt.G/2015/PN.Cbi
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
24
Berdasarkan data yang ada, Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2015
menangani 935 Perkara Pidana. Dari 935 perkara Pidana tersebut, terdapat 7
perkara yang ditangani lebih dari 5 bulan.
2. Peningkatan aksepilitas putusan Hakim
Sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dibuat untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Cibinong. Dengan Kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan maka
para pencari keadilan akan puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat
pertama dan tidak akan banyak para pihak yang melakukan upaya hukum
banding dan kasasi. Dengan sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim ini
dengan sendirinya akan mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk di
Pengadilan tingkat banding dan di Mahkamah Agung. Peningkatan Aksepbilitas
Putusan Hakim ini dinilai dengan indikator kinerja Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di
Pengadilan Negeri Cibinong. Berikut tabel Sasaran 2 “Peningkatan Aksepbilitas
Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan target persentase perkara
yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar 85%, dari total putusan
yang dihasilkan.
Tabel Sasaran 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding
85%
90,2 %
106 %
Seperti telah diketahui, jumlah produk hakim berupa putusan ditahun 2015 sebanyak
: 740 putusan perkara pidana, dan 192 putusan perkara Perdata Gugatan, 331
putusan perkara permohonan. Dari 1.263 Putusan tersebut terdapat 124 perkara
yang mengajukan Banding (Perdata : 50 perkara dan Pidana : 74 Perkara).
Dari data tersebut diatas, realisasi target untuk persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding tercapai sebesar : 90,2% dari total putusan
(1139 perkara yang tidak mengajukan banding dari 1.263 putusan). Hal ini berarti
capaiannya mencapai 106% dari 85% target yang sebelumnya telah ditetapkan.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
25
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatakan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator kinerja utama
yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat)
indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja
sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel Sasaran 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
a Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap
- Pidana
- Perdata
100%
100%
100%
88%
100%
88%
b Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100% 100% 100%
c Persentase penyelesaian permohonan izin
penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan
tepat waktu.
100% 100% 100 %
d Persentase pengiriman petikan putusan perkara
pidana tepat waktu
100% 100% 100 %
Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-3 Indikator kinerja utama adalah sebagai
berikut:
Tabel Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap
- Pidana
- Perdata
100%
100%
100%
88%
100%
88%
Berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK terdiri dari
beberapa bundel yang harus dilengkapi sebelum dikirim ke Mahkamah Agung
RI. Salah satu bukti atau ciri Pengelolaan perkara yang baik adalah selain
pengiriman berkas tepat waktu juga kelengkapan data dalam Bundel A dan B
tersebut yang harus dilampirkan harus lengkap. Pengukuran Indikator ini
dimaksudkan untuk menilai tingkat ketelitian dan kecermatan bagian Kasasi dan
Peninjauan Kembali baik di bagian Pidana dan Perdata dalam pengiriman berkas
perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
Jumlah Perkara Kasasi dan PK baik perkara pidana yang dikirimkan ke
Mahkamah Agung RI di tahun 2015 sebanyak 1 Perkara dan untuk perkara
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
26
perdata terdapat 22 berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Sehingga dapat disimpulkan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 88%. Hal ini berarti realisasi
indikator ini tercapai 88%. Adapun kekurangan berkas PK tersebut adalah tidak
adanya novum di dalam berkas yang dikirim.
Tabel Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 3
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100% 100% 100%
Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2015 telah melaksanakan
penyitaan sebanyak 1301 kali. Penyitaan yang baik adalah penyitaan yang
dilakukan tepat waktu dan tepat tempat. Dari 1301 penyitaan yang telah
dilakukan, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil melaksanakan keseluruhan
penyitaan tersebut dengan tepat waktu dan tepat tempat, sehingga terealisasi
100% dengan capaian terget sebesar 100%.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ini
maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi
serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator
kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini
meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian
target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam
tabel sebagai berikut :
Tabel Sasaran 4
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%
Pengadilan Negeri Cibinong ditahun 2015 telah menerima 124 perkara
perdata prodeo yang diajukan oleh masyarakat yang dilaksanakan dengan
sidang keliling terpadu “one day service” di kecamatan Cibinong. Dari 124
Perkara Prodeo yang diajukan, Pengadilan Pengadilan Negeri Cibinong
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
27
berhasil menyelesaikan perkara tersebut sehingga realisasinya menjadi 100%.
Dengan Realisasi sebesar 100% berarti capaian target untuk indikator kinerja
ini adalah sebesar 100%.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Produk hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong dapat berupa putusan
dan penetapan hakim. Putusan hakim tidaklah bermanfaat bagi masyarakat
pencari keadilan apabila tidak dapat dijalankan. Untuk itu Pengadilan Negeri
Cibinong membuat sasaran “meningkatnya Kepatuhan Terahadap Putusan
Pengadilan” yang diantaranya dapat diukur dengan indikator kinerja “Persentase
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada
tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel Sasaran 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
a Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
100%
100% 100%
Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong menerima 31
Permohonan Eksekusi yang diterima dibagian kepaniteraan Perdata Pengadilan
Negeri Cibinong. Dari 31 Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong
telah menindaklanjuti dan memproses semua Permohonan Eksekusi yang
masuk, dengan membuat surat aanmaning atau bentuk tindak lanjut lainnya.
Dengan demikian Realisasi ditahun 2015 untuk indikator ini adalah sebanyak
100% dari total permohonan yang masuk.
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang baik.
Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan
dan Standar Operational Prosedur yang berlaku. Sasaran ini dapat diukur
dengan 2 (dua) Indikator utama yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti. Berikut tabel capaian dari sasaran ini :
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
28
Tabel Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
No. Indikator Kinerja Utama Target
2015
Realisasi
2015
Capaian
2015
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 7 Pengaduan yang
masuk ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri Cibinong. Ke-7
Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada
terlapor yang kemudian memberikan balasan /penjelasan kepada para pelapor.
Dengan demikian realisasi dari persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti ditahun 2015 ini mencapai 100% yang berarti capaian terhadap
target mencapai 100%..
Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong tidak mendapatkan
pemeriksaan dari eksternal/Instansi lain diluar Mahkamah Agung RI.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Dalam pelaksanaan anggaran juga tidak kalah penting adalah
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan
dan laporan barang milik negara karena akuntansi dan pelaporan keuangan dan
barang milik negara merupakan elemen utama wujud pelaksanaan transparansi
dan akuntabilitas keuangan negara.
Selama kurun waktu tahun 2015, pelaksanaan kegiatan/program di
Pengadilan Negeri Cibinong dibiayai oleh 2 (Dua) Dipa, yakni : DIPA Badan Urusan
Administrasi (DIPA 01) Nomor : DIPA-005.01.2.613519/2014 dengan total
anggaran sebesar Rp. 11.919.482.000,- dan DIPA Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum (DIPA 03) Nomor : DIPA-005.03.2.613520/2014 dengan total
anggaran sebesar Rp. 307.475.000,-,-
Dipa Badan Urusan Administrasi terdiri dari 3 jenis belanja, yakni belanja
pegawai. Total Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong
TA. 2015 sebesar Rp. 8.333.641.000,- dan diakhir tahun 2015 realisasi anggaran
untuk belanja pegawai sebesar Rp. /.333.631.307 atau sebesar 99.99 % (sisa
anggaran Rp. 9.693,-). Berikut rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai tahun
2015
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
29
PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015
NO KODE
AKUN URAIAN PAGU
REALISASI SISA
Total %
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,644,867,000 3,644,867,000 100 0
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 83,000 76,702 92 6,298
3 511121
Belanja Tunj. suami/istri
PNS 311,686,000 311,685,160 100 840
4 511122 Belanja Tunj. anak PNS 87,427,000 87,426,448 100 552
5 511123 Belanja Tunj. struktural PNS 26,130,000 26,130,000 100 0
6 511124
Belanja tunjanga
fungsional PNS 2,993,435,000 2,993,435,000 100 0
7 511125 Belanja Tunj. pph PNS 433,352,000 433,351,517 100 483
8 511126 Belanja Tunj. beras PNS 225,775,000 225,774,480 100 520
9 511129 Belanja Tunj. uang makan 588,100,000 588,100,000 100 0
10 511147
Belanja Tunj. uang duka
PNS dalam dan luar negeri 1,000 0 0 1,000
11 511151 Belanja Tunj. umum PS 22,785,000 22,785,000 100 0
Pagu Anggaran untuk belanja Barang pada DIPA Badan Urusan Administrasi
(DIPA 01) DIPA-005.01.1.613519/2015 sebesar Rp. 936.841.000,-dan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 931.927.765,- atau
mencapai 99.47% dari Total Anggaran belanja barang yang disediakan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
30
PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015
NO KODE AKUN
URAIAN PAGU REALISASI
SISA Total %
1 521211 Belanja bahan 6,000,000 5,952,240 99 47,760
2 524111 Belanja Perjalanan Biasa 74,730,000 70,871,000 95 3,859,000
3 524113
elanja perjalanan Transport
Dalam Kota 6,068,000 6,040,000 100 28,000
4 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 374,005,000 374,004,875 100 125
5 521114 belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,728,000 7,335,025 95 392,975
6 521115
Belanja Honor Operasional
Satuan kerja 46,200,000 46,200,000 100 0
7 521119
Belanja barang Operasional
Lainnya 10,960,000 10,959,120 100 880
8 521811
Belanja Barang Persediaan
baranag Konsumsi 21,000,000 20,995,500 100 4,500
9 522111 Beban Langganan Listrik 192,000,000 191,939,421 100 60,579
10 522112 Beban Langganan Telpon 7,200,000 7,150,551 99 49,449
11 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 74,240,000 74,189,000 100 51,000
12 523121
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 80,600,000 80,326,033 100 273,967
13 523129
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
lainnya 36,110,000 35,965,000 100 145,000
Pagu Anggaran untuk belanja Modal pada DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA
01) DIPA-005.01.1.613519/2015 sebesar Rp. 2.643.584.749,- dan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 Realisasi belanja barang mencapai Rp. 5.415.251,- atau
mencapai 99.79 % dari Total Anggaran belanja modal yang disediakan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
31
NO KODE
AKUN URAIAN PAGU
REALISASI SISA
Total %
1 532111 Belanja Modal Pengadaan CTS Server 45,000,000 44,849,999 100 150,001
2 531211
Belanja Modal
Pengadaan Sarana Antrian Persidangan 110,000,000 109,441,750 99 558,250
3 531211 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 195,000,000 194,480,000 100 520,000
4 531211
Belanja Modal
Pembangunan Ruang Tunggu Sidang 299,000,000 294,900,000 99 4,100,000
5 531211 Belanja Modal Rehab Gedung Kantor 2,000,000,000 1,999,913,000 100 87,000
Untuk Dipa Badan Peradilan Umum (DIPA 03) dengan Nomor : DIPA : 005-
03.2.01.613520/2015 Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 307.475.000,- dimana per 31 Desember 2015 berhasil terealisasi sebesar
Rp. 303.360.800,- (Terserap 98,67 % dari total anggaran). Berikut tabel Pagu dan
realisasi belanja dipa badan peradilan umum :
PAGU DAN RELISASI BELANJA BARANG PADA DIPA BADAN PERDILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI CIBINONG TA. 2015
NO KODE AKUN
URAIAN PAGU REALISASI
SISA Total %
1 521211
Belanja Bahan Pos
layanan Hukum 39,115,000 39,113,000 100 2,000
2 521211
Belanja bahan Sidang
Keliling 14,700,000 14,135,000 96 565,000
3 521211
Belanja Bahan
Pembebasan
permohonan 20,570,000 19,093,000 93 1,477,000
4 521211 Belanja bahan ATK 13,500,000 13,250,000 98 250,000
5 521211
Belanja penyelesaian perkara kurang dari 5
bulan 218,590,000 216,912,000 99 1,678,000
6 521114
Pengiriman berkas
perkara 1,000,000 524,500 52 475,500
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
32
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) dari Pengadilan Negeri Cibinong
merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga
Pengadilan Negeri Cibinong, kerena pada (LKJlP) digambarkan capaian kinerja
(Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2015.
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu
dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator
sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu
program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga
sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan (LKJlP) maka dibandingkan
antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran
dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan
penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam
renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan
dengan pengalokasian keuangan.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015 maka
diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja
Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa,
mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong akan terlaksana
apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama
dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan
terencana dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) tahun 2015 ini diharapkan dapat
menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi:
Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana
Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-
masa mendatang.
LKJlP Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015
33
B. Saran
Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang
berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh
semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam
rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Cibinong. beberapa saran dengan
harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah
sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan
transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan
Negeri Cibinong sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan
keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara
yang diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) sebagai akhir dari SAKIP dapat
dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP)sebagai
alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit
kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Pengadilan Negeri Cibinong harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan Sistem
AKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran,
Penetapan Kinerja dan (LKJlP) itu sendiri,
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015-2019.
5. Capaian sasaran dalam LKJlP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses
pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong
dimasa yang akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data
kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan
kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan
sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan
akuntabel.