laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) 2015... · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip)...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
2015
Jalan Brigjen.H.Hasan Basri No.22 Rantau
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii - iii
IKHTISAR EKSEKUTIF 1 - 2
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 3 - 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......... 16 - 24
RPJMD KABUPATEN TAPIN 2013 – 2017 ................... 16 - 23
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................... 24 - 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 25 - 74
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................. 25 - 65
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ....... 65 - 74
BAB IV PENUTUP ...................................................................... 75 - 76
LAMPIRAN :
LAMPIRAN 1 : Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2015
LAMPIRAN 2 : Matrik pencapaian Sasaran Tahun 2015
LAMPIRAN 3 : Penetapan Kinerja Kabupaten Tapin Tahun 2015
LAMPIRAN 4 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2015
LAMPIRAN 5 : Matrik RPJMD Kabupaten Tapin 2013 - 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------- LKIP Kab. Tapin Tahun 2015
ii
B U P A T I T A P I N
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Bimbingan dan Hidayah-Nya jualah kita dapat menyusun dan
menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten
Tapin tahun 2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin ini adalah merupakan
media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang
dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan, yang di dalamnya berisi
informasi tentang uraian pertanggungjawaban kinerja mengenai keberhasilan
maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya guna mencapai visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang
dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu laporan ini
juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan
hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan
hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
LKIP tahun 2015 ini disusun sebagai laporan kinerja dari pelaksanaan
tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-
2017. Di dalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta targetnya serta
-------------------------------------------------------------------------------------------------- LKIP Kab. Tapin Tahun 2015
iii
Kebijakan dan Program yang dilaksanakan khususnya pada TA 2015 ini. Total
Capaian Kiinerja Pemerintah Kabupaten Tapin TA. 2015 belum dapat diukur, karena
belum adanya data dari beberapa sasaran
. Semua keberhasilan tersebut mencerminkan adanya upaya sungguh-
sungguh dari segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melaksanakan
Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari target Sasaran lima
tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hasil yang telah dicapai ini kiranya
patut disyukuri sebagai prestasi sekaligus sebagai tantangan dan tugas berat yang
harus diemban untuk dapat mewujudkan Visi Kabupaten Tapin yaitu :
“TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.
Disadari sepenuhnya bahwa LKIP Tahun 2015 ini masih memiliki banyak
kekurangan, karena itu Kami sangat mengharapkan adanya masukan baik berupa
saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa
mendatang. Terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat
dan membantu proses penyusunan LKIP Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini sehingga
bisa selesai tepat pada waktunya.
Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan
memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tapin selama 2015.
Terima Kasih,
Rantau, Juni 2016
BUPATI TAPIN,
Drs. H.M.ARIFIN ARPAN,MM
-------------------------------------------------------------------------------------------------- LKIP Kab. Tapin Tahun 2015
iv
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 – IKHTISAR EKSEKUTIF 1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,
merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKIP ) Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini disusun. LKIP ini
menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai hasil
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 yang merupakan
pelaksanaan mandat yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dan juga
sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yang mengharuskan
setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LKIP ini
juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja
dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin secara
menyeluruh.
LAKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program
dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja
Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pemerintah
Kabupaten Tapin memiliki 25 (dua puluh lima) sasaran strategis, dari 28 (dua
puluh delapan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
Sebanyak 4 (empat) sasaran berkategori Sangat Berhasil,
Sebanyak 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil,
Sebanyak 1 (satu) sasaran berkategori Cukup Berhasil,
Sebanyak 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil, dan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 – IKHTISAR EKSEKUTIF 2
Sebanyak 8 (delapan) sasaran belum ada data.
Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurang berhasilan
yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen.
Hal ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin
dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.
Rantau, Juni 2016
BUPATI TAPIN
Drs. H. M.Arifin Arpan,MM
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 3
BAB I
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk
menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal
ini Pemerintah Kabupaten Tapin melaksanakan rencana stratejik dan
memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kabupaten Tapin.
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kabupaten Tapin Tahun 2015 adalah adanya keinginan yang kuat dari
Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mewujudkan Good governance,
berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. .
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan
bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian
hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 4
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian akhir dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada
akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja
dikomunikasikan kepada para stakeholders (Kementerian PAN & RB, DPRD
dan Masyarakat).
LKIP Kabupaten Tapin memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,
LKIP merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang
berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran. Kedua, LKIP Kabupaten Tapin merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan
kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi,
distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Tapin.
C. ASPEK STRATEGIS
Sebagaimana visi yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013 - 2017, Pemerintah Kabupaten Tapin
ingin mewujudkan “TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang
Agamis”.pada akhir periode RPJMD tahun 2013 – 2017. Untuk
mewujudkan visi tersebut, terdapat aspek-aspek strategis yang dapat
dijadikan modal dasar Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 5
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2014 menurut data BPS
Kabupaten Tapin mencapai 179,166 jiwa yang terdiri dari 87.729 jiwa laki-
laki dan 86.427 jiwa perempuan hal ini merupakan potensi besar yang dapat
dijadikan modal dasar Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mewujudkan visi
Kabupaten Tapin, yaitu : posisi penduduk ( sumber daya manusia ) sebagai
subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek pembangunan, serta posisi
sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasikan oleh daerah Kabupaten
Tapin.
2. Sumber Daya Alam
Luas total Kabupaten Tapin yang meliputi daratan dan zona perairan umum
adalah seluas 2.174,95 Km2. Di dalam wilayah tersebut terkandung sumber
daya alam yang besar, baik yang sudah terwujudkan sebagai sumber
pendapatan daerah maupun yang masih berupa potensi. Kekayaan sumber
daya alam yang dimiliki Kabupaten Tapin, antara lain sebagai berikut :
- Pertambangan antara lain pertambangan barubara, selain potensi bahan
tambang yang lain seperti bijih besi, kaolin, marmer dll.
- Lahan Pertanian dan perkebunan yang subur, serta sumberdaya
peternakan dan perikanan. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten
Tapin hampir seluruhnya mempunyai kawasan pertanian baik kawasan
pertanian lahan basah maupun kawasan pertanian lahan kering.
Kawasan budidaya pertanian lahan basah. Kawasan ini merupakan
penyangga produksi pertanian lahan basah untuk wilayah Kabupaten
Tapin dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Candi Laras Utara,
Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan
Bakarangan, sebagian Kecamatan Tapin Utara, sebagian Kecamatan
Tapin Selatan, sebagian Kecamatan Binuang, dan sebagian Kecamatan
Lokpaikat.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 6
Kawasan budidaya pertanian lahan kering. Kawasan ini berada di
daerah perbukitan yang meliputi Kecamatan Piani, Kecamatan Salam
Babaris, Kecamatan Hatungun, sebagian Kecamatan Lokpaikat,
sebagian Kecamatan Tapin Selatan, dan sebagian Kecamatan Binuang.
Potensi perikanan sudah barang tentu menjadi pencaharian utama
penduduk lokal yang berdomisili di kawasan rawa.
Potensi perkebunan di lahan rawa juga sangat menjanjikan,terbukti telah
masuknya beberapa perusahaan besar yang telah berinvestasi
mengembangkan perkebunan Sawit di Kabupaten Tapin.
Kawasan Kabupaten Tapin diperbukitan menjadi primadona
Perkebunan Karet yang telah menjadi komoditi unggulan Kabupaten
Tapin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- Sungai Nagara yang melewati Kabupaten Tapin dan bermuara di Sungai
Barito juga menjadi berkah tersendiri bagi Kabupaten Tapin. Karena
dengan sendirinya Perusahaan Pertambangan khususnya Batubara
dapat mendirikan Pelabuhan-Pelabuhan Khusus Batubara sebagai
tempat bongkar muat atau pelaksanaan aktivitas ekspor hasil
tambangnya. Dan sejak tahun 2007 telah menyiapkan Jalan Khusus
Batubara untuk menuju pelabuhan-pelabuhan khusus batubara tersebut.
- Potensi Pariwisata.
Kabupaten Tapin mempunyai banyak objek wisata alam yang sangat
indah dan potensial, sebut saja objek wisata Gua Batu Hapu di
Kecamatan Hatungun, Gua Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat,
Gua Beramban di Kecamatan Piani, dll.
Obyek wisata relegius di Kabupaten Tapin sudah cukup dikenal
masyarakat secara luas, seperti Makam Datu Sanggul, Makam Datu
Suban, Makam Datu Nuraya, Makam Syech Salman Al Farisi, dll.,yang
merupakan makam para ulama terkemuka di zamannya.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 7
Objek wisata relegius lainnya yaitu Masjid Al Mukaramah di Desa Banua
Halat. Dimana setiap tanggal 12 Rabiul Awal dilaksanakan prosesi
Baayun Maulid yang diikuti oleh ribuan peserta dari Kalimantan Selatan
maupun dari luar provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
pulau Jawa bahkan dari Negara tetangga Malaysia.
Potensi tersebut juga ditambah dengan potensi agro wisata yang cukup
menjanjikan. Seperti tempat pemancingan Pampain, Desa Linuh
Kecamatan Bungur, Tanah Datar (wisata integrasi lima penjuru angin) di
Kecamatan Hatungun, serta Tempat Pemancingan Jembatan Sungai
Salak yang tepat berada di Kawasan Rantau Baru.
3. Sasaran Strategis
Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 telah
ditetapkan beberapa sasaran strategis yang dapat dijadikan sebagai arah
pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya
berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan serta
menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan
dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017, sehingga berujung pada perwujudan
visi di akhir periode RPJMD, yaitu :
“Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.
Sasaran strategis dalam pembangunan Kabupaten Tapin, antara lain
adalah sebagai berikut :
Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya yang berbasis agama dan
mendukung pariwisata.
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang responsif.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas.
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan.
Meningkatnya koordinasi di bidang keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata.
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kualitas kemandirian kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kualitas keluarga berencana.
Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga berikut sarana dan
prasarananya.
Meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan komposisi
struktur perekonomian daerah.
Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN.
Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dan
antar wilayah.
Menurunnya jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pelayanan
masyarakat miskin.
Meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 9
Meningkatkan perumahan yang layak dan terjangkau.
Meningkatkan peran komunikasi dan informasi dalam pembangunan
daerah.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.
Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi ke pusat pertumbuhan
ekonomi.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan.
Meningkatkan hasil pertanian khususnya dari sektor agribisnis.
iDD. KONDISI UMUM KABUPATEN TAPIN
1. Kondisi Geografis Kabupaten Tapin
Kabupaten Tapin secara geografis terletak di antara 20.32’43’’ -
30.00’43” Lintang Selatan dan 1140.46’13” – 1150.30’33” Bujur Timur dengan
batas wilayah :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hulu Sungai Selatan
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 10
Luas wilayah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95 Km2 atau 5,05 % dari
luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas tersebut sudah
termasuk zona perairan laut.
Ditinjau dari segi topografinya, Kabupaten Tapin sebagian besar
terletak pada ketinggian antara 0-7 m, yaitu 67,34% dari luas wilayah.
Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi
menjadi dua bagian wilayah, yaitu :
Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi
wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan
Binuang.
Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi
wilayah sebagian Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan,
Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat,
Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.
Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82%
dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan
kemiringan 0-2 %. Wilayah yang agak bergelombang dengan
kemiringan 15 – 40% meliputi 16% dari luas wilayah.
2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tapin
Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk kewedanaan yaitu
Kewedanaan Tapin. dengan 3 (tiga) wilayah kecamatan, yang berada di
bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan
Daerah, Daerah Provinsi menjadi Daerah Swatantra I dan Daerah
Kabupaten/Kotapraja menjadi Daerah Swatantra II, Kemudian dalam
perkembangannnya UU tersebut diganti dengan UU. No. 18 Tahun 1965
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Swatantra I
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 11
menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Swatantra II berubah menjadi
Daerah Kabupaten/Kotamadya. Di Kalimantan Selatan perubahan ini
serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan
dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanaan.
Kemudian terbit UU. No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756), dilakukanlah upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin
pada tanggal 30 Nopember 1965 di Lapangan Kabupatenan (Halaman
rumah Pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI. DR. Soemarmo
Sostroatmojo.
Dalam periode merintis (1964-1967). terdapat 3 (tiga) petinggi
pemerintahan yaitu Patih H. Naseri sebagai Kepala Kantor Persiapan
Kabupaten Tapin (1964-1965), M. Hanafiah sebagai Pejabat Bupati
Pertama (1965-1966) dan Drs. Fadhullah Thaib sebagai pejabat Bupati
yang kedua (1966-1967).
Pada tahun 1967 dilantik Bupati Tapin Pertama (1967-1972),
yakni H. Muhammad Noor – Kabupaten Tapin sangat bergantung pada
keberhasilan Bidang Pertanian. Karena itulah pembangunan lahan
pertanian menjadi perhatiansangat besar. Ini dibuktikan di tahun 1968
dilakukan pengerukan Alur Sungai Puting untuk membuka lahan yang
luas. Inilah titik awal insprisasi pembangunan proyek Rawa Muning
dengan program pemerintah yang berkelanjutan.
3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tapin
Pemerintah Kabupaten Tapin telah membentuk lembaga
perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang
meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 12
kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber
daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah
dan/atau dengan pihak ketiga.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun
2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama melalui
Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2010.
Dalam Perjalanannya, pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :
Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas
Perda Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Kabupaten Tapin.
Perda 01 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin.
Perda Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan organisasi
dan tata kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Tapin.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 13
Adapun nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Sekretariat,
Badan, Dinas dan Kantor ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
adalah sebagai berikut :
No Nama Satuan Kerja / Organisasi Nomor Perda
1 Sekretariat Daerah No. 5 Tahun 2008
2 Sekretariat DPRD No. 5 Tahun 2008
3 Inspektorat No. 5 Tahun 2008
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 5 Tahun 2008
5 Badan Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2008
6 Badan Kepegawaian Daerah No. 5 Tahun 2008
7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemth. Desa No. 5 Tahun 2008
8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB No. 5 Tahun 2008
9 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan No. 5 Tahun 2008
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah No.01 Tahun 2012
11 Dinas Pendidikan No. 5 Tahun 2008
12 Dinas Kesehatan No. 5 Tahun 2008
13 Dinas Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008
14 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2008
15 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No. 8 Tahun 2010
16 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 8 Tahun 2010
17 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
No. 5 Tahun 2008
18 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
No. 5 Tahun 2008
19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura No. 5 Tahun 2008
20 Dinas Peternakan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008
21 Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 5 Tahun 2008
22 Dinas Pertambangan dan Energi No. 5 Tahun 2008
23 Dinas Tata Kota dan Kebersihan No. 5 Tahun 2008
24 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2008
25 Dinas Pengelolaan Pasar No. 5 Tahun 2008
26 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 5 Tahun 2008
27 Kantor Kesatuan Bangsa Politik No. 5 Tahun 2008
28 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 5 Tahun 2008
29 RSUD Datu Sanggul Rantau No. 5 Tahun 2008
30 Satuan Polisi Pamong Praja No. 6 Tahun 2007
31 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI No. 02 Tahun 2013
32 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa No.05 Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 14
Wilayah kerja pemerintahan di Kabupaten Tapin terbagi dalam 12
(duabelas) kecamatan sebagai berikut :
1. Kecamatan Tapin Utara
2. Kecamatan Tapin Tapin Selatan
3. Kecamatan Tapin Tengah
4. Kecamatan Binuang
5. Kecamatan Candi Laras Utara
6. Kecamatan Candi Laras Selatan
7. Kecamatan Bakarangan
8. Kecamatan Lokpaikat
9. Kecamatan Bungur
10. Kecamatan Piani
11. Kecamatan Salam Babaris
12. Kecamatan Hatungun.
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015
ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam menata
kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 menjadi sasaran yang lengkap
dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2015 yang sudah
dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.
Adapun sistimatika penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Tapin
tahun 2015 adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
MAKSUD DAN TUJUAN
ASPEK STRATEGIS
KONDISI UMUM KABUPATEN TAPIN
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 15
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA
RPJMD KABUPATEN TAPIN 2013 – 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 16
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017
Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) pada hakikatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui
strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan
efisien.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional, Kabupaten Tapin menetapkan RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 sebagai dasar acuan dalam penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian
dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi,
misi serta tujuan strategis Kabupaten Tapin.
Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan
sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan
dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah
dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin melalui
penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin
Tahun 2013 – 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 17
Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut :
Visi
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kabupaten Tapin hendak
dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan
proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen
stake holder. Pernyataan Visi Kabupaten Tapin adalah :
“TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.
Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis, mengandung makna kemampuan riil
atau nyata Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakatnya dalam mengatur
dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri untuk
meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya
perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang
didukung oleh infrastrukutur fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang memadai.
Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya
pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak
hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan
berusaha berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada
dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar
kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.
Misi
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 18
pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten
Tapin sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah :
Sesuai dengan harapan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tapin
tahun 2013-2017 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten
Tapin sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:
1. Misi Pertama
Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan
partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan.
2. Misi Kedua
Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
3. Misi Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan
derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Misi Keempat
Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan
dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam
secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan
antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.
5. Misi Kelima
Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan
pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk
pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 19
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Tapin
menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Kabupaten
Tapin dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai
atau dihasilkan oleh instansi pemerintah secara periodik ( tahunan ) dalam
rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk
masing-masing misi , sebagai berikut :
1. 1. Misi pertama pada agenda pertama adalah meningkatkan pembinaan
keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang
sosial budaya keagamaan. Misi ini cukup penting dalam rangka
pencapaian visi karena diperlukan akhlakyang baik bagi masyarakat
agar pembangunan di Kabupaten Tapin didukung oleh kondisi sosial
dan budaya yang baik.
Untuk mencapai misi pertama tersebut, pemerintah kabupaten Tapin
memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan kehidupan ber Agama, dengan sasaran :
Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa;
b. Meningkatkan kehidupan sosial budaya, dengan sasaran :
Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya yang berbasis
agama dan mendukung pariwisata.
2. Misi kedua dengan agenda pertama adalah mengedepankan prinsip
good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 20
masyarakat. ini terkait dengan entitas pemerintah daerah sebagai
pelaku utama yang merespon seluruh sumber daya di Kabupaten
Tapin agar visi RPJMD dapat tercapai. Sebagai pelaku utama,
pemerintah daerah harus bekerja dengan benar sesuai dengan
prinsip-prinsip pelaksanan organisasi.
Agar misi ini dapat dicapai maka perlu ditentukan tujuan dan
sasaran sebagai berikut:
a. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang responsif;
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel
Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan
sasaran :
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
c. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan,dengan sasaran :
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundangan
Meningkatnya koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
3. Misi ketiga dengan agenda pertama adalah pengembangan
Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat
kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. Pada
misi ini, mulai menyentuh kepada ranah publik yang pokok,
khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan
maksud adanya investasi berupa sumber daya manusia yang
berkualitas dalam rangka melaksanakan pembangunan yang
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 21
berkelanjutan.
Agar dapat mencapai misi ketiga ini maka dibutuhkan tujuan
dan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dengan
sasaran:
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan
merata;
Meningkatnya kualitas lulusan;
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik;
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan
sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
Meningkatnya kualitas kemandirian kesehatan masyarakat;
Meningkatnya kualitas keluarga berencana;
c. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, dengan sasaran :
Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga berikut
sarana dan prasarananya;
Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial;
4. Misi keempat dengan agenda kedua adalah pemerataan dan
keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan
meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam
secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja. Pada
dasarnya misi ini mencakup pencapaian pembangunan ekonomi
makro Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang rasional untuk mengurangi kemiskinan dan
pemerataan pendapatan masyarakat.
Agar misi tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 22
tujuan dan sasaran sebagai berikut:
a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan
dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan
komposisi struktur perekonomian daerah;
Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik PMA dan
PMDN;
Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok
dan antar wilayah
b. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan
masyarakat miskin, dengan sasaran :
Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terselenggaranya
layanan masyarakat miskin;
c. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk
pembangunan daerah, dengan sasaran :
Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan hidup;
Meningkatnya produksi dan pelestarian tanaman hutan.
Meningkatnya perumahan yang layak dan terjangkau
d. Meningkatkan iklim kondusif pembangunan daerah, dengan
sasaran :
Meningkatnya peran komunikasi dan informasi dalam
pembangunan daerah;
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perindustrian.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan
5. Misi kelima dengan agenda adalah pengembangan
perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan
infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 23
penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pada
dasarnya misi ini mencakup pencapaian pembangunan ekonomi
mikro Kabupaten Tapin khususnya pada sektor pertanian dalam
arti luas yang didukung dengan peningkatan infrastruktur wilayah
yang baik.
Agar misi tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan tujuan dan
sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk perluasan
pembangunan daerah, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi kepusat
pertumbuhan ekonomi;
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
pengairan;
b. Meningkatkan hasil pertanian dalam arti luas, dengan
sasaran yaitu Meningkatnya hasil pertanian khususnya dari
sektor agribisnis
Kebijakan dan Program
Penetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud
operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan
memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk
mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan program yang ditetapkan dalam
upaya pencapaian sasaran stratedis adalah sebagaimana tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 24
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 Pemerintah
Kabupaten Tapin mempunyai 5 (lima) misi yang dijabarkan ke dalam 14
(Empat Belas) tujuan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sasaran. Setiap sasaran
mempunyai indikator kinerja. Tidak semua indikator kinerja sasaran ditetapkan
setiap tahun. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah
hal-hal yang dapat mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat
dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja sasaran akan diukur bila
dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian
sasaran tersebut. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target
kinerja atas indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Hasil pengukuran
indikator kinerja sasaran inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau
keberhasilan dalam pencapaian kinerja suatu instansi.
Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tapin membuat perjanjian kinerja
yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penetapan Kinerja
ini merupakan komitmen seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Tapin untuk
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya
memenuhi misi organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Tapin Tahun 2015 ini memuat 29 sasaran dan 258 indikator kinerja
sasaran.
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 tersaji dalam
Lampiran 3.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dalam penyusunannya berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LAKIP Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja Tahun Ketiga dari RPJMD
2013-2017. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap
target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai pembandingan
dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau
kegagalan pencapaian sasaran.
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah
Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan
capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut:
Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian
I Lebih dari 100 % Sangat Berhasil
II Diatas 90 % sampai dengan100 % Berhasil
III Diatas 80 % sampai dengan 90 % Cukup Berhasil
IV Sampai dengan 80 % Kurang Berhasil
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Tahun Anggaran 2015
adalah sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
1 Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik
Persen - -
Belum ada
data
2 Persentase konflik sosial yang dapat di atasi
Persen 75 80 106,67
3 LHE SAKIP Kabuapaten Tapin Nilai CC C 100
4. Opini pengawas eksternal (BPK RI) Opini WTP WTP 100
5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Persen 75,5 74,87 99,17
6 Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup
Persen 100 92,68 92,68
7 Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 100,00
8 Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun) 0 11,17
Belum ada
data
9 Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata (tahun) 0 7,17
Belum ada
data
10 Angka Harapan Hidup AHH 0 69,10
Belum ada
data
11 Persentase PUS yang aktif ber -KB Persen 87 87,64 100,74
12 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
Persen 70,46 70,46 100
13 Rasio Tenaga Perempuan di banding tenaga laki -laki
Persen 0,45 0,5 111,11
14 Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp) Nilai Investasi (Milyar Rp)
110 1,97 1,82
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
15 Indeks Gini Indeks 0 0,35
Belum ada
data
16 Angka Kemiskinan Persen 0 3,45
Belum ada
data
17 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 48,41 48,41 100
18 Tingkat kualitas air Indeks Cemar Ringan
Cemar
Ringan 100
19 Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi
Baik
Kondisi
Baik 100
20 Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang
Persen 100 98,3 98,3
21 Laju pertumbuhan ekonomi Hasil statistik 0 5,65
Belum ada
data
22 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
Persen 0 6,56
Belum ada
data
23 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Persen 0 5,25
Belum ada
data
24 Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Persen 0 19,65
Belum ada
data
25 Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Persen 65 50,65 77,92
26 Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai
Persen 30 39,11 48,89
27 Persentase KK yang dapat mengakses air bersih
Persen 30 25,75 32,19
28 Prosentase sawah yang terlayani jaringan irigasi
Persen 9,68 9,68 100,00
2 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini
menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui
tingkat keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Indikator kinerja yang
diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi
kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan
tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Terhadap
terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab
terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang
diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.
ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA
Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pemerintah
Kabupaten Tapin memiliki 25 (dua puluh lima) sasaran strategis, dari 28 (dua
puluh delapan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
Sebanyak 4 (empat) sasaran berkategori Sangat Berhasil,
Sebanyak 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil,
Sebanyak 1 (satu) sasaran berkategori Cukup Berhasil,
Sebanyak 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil, dan
Sebanyak 8 (delapan) sasaran belum ada data.
Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten
Tapin tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1.
Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran dengan kategorinya dapat
dilihat pada lampiran 2.
Analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 tersaji
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
1 Sasaran :
Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Masyarakat
Yang Beriman dan Bertaqwa” tersebut adalah Bagian Kesra. Capaian atas
Sasaran tersebut terumuskan dalam 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik
Persen - - -
Rata-rata capaian -
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum adanya data untuk rata-
rata capaian indikator kinerja sasaran “Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman
dan Bertaqwa”.
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas dilaksanakan dengan dukungan
Program:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penunjang Administrasi Kesekretariatan.
2. Program Pembinaan Kehidupan Beragama menuju Tapin Mandiri yang
Sejahtera dan Agamis, dengan kegiatan:
a. Pembinaan Kehidupan Beragama (tausyiah bulanan).
b. Safari Ramadhan.
c. Silaturrahmi Ulama, Umara dan Tokoh Masyarakat.
d. Semarak Idul Fitri.
e. Semarak Idul Adha.
f. Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran.
g. Pembinaan Organisasi.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
h. Safari Jum’at.
i. Silaturrahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut
Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-tokoh
Ulama.
j. Pembinaan Pembacaan Al Quran bagi PNS di lingkungan Pemda
Kab. Tapin.
k. Silaturrahmi Pemda dengan keluarga yang meninggal.
l. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2015.
m. Pembinaan Kafilah MTQ Kabupaten Tapin untuk mengikuti MTQ
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan .
n. Pengutusan kafilah yang dikirim untuk mengikuti lomba MTQ Tingkat
Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Agama dengan
kegiatan Bimbingan Massal Calon Jamaah Haji.
4. Program Hari Besar Islam. Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 1435 H.
b. Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. 1435 H.
c. Peringatan Nuzulul Quran Ramadhan 1435 H.
d. Isbath Nikah.
e. Tabligh Akbar.
Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Tapin sebanyak 131 buah mesjid, 494
buah langgar, 13 buah mushalla, 17 buah gereja dan 1 buah pura.
Untuk tahun 2015, tempat ibadah yang diberikan bantuan berupa hibah
sebanyak 52 buah tempat ibadah, dengan total hibah sebesar Rp
9.437.000.000,-.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015
adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik
Persen - - -
Hal ini disebabkan adanya perubahan total keseluruhan Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang ditetapkan, sehingga untuk data capaian tidak bisa ditampilkan
karena belum tersedianya data terkait IKU baru tersebut.
2 Sasaran :
Terwujudnya Stabilitas Kondisi Sosial Budaya
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Stabilitas
Kondisi Sosial Budaya ” tersebut adalah Kantor Kesbangpol. Capaian Sasaran
tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase konflik sosial yang dapat di atasi
Persen 75 80 106,67
Rata-rata capaian 106,67
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Terwujudnya Stabilitas Kondisi Sosial Budaya” adalah sebesar
106,67% yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.
Terhadap indikator tersebut di atas, sasaran strategis Renstra Kantor
Kesbangpol Kab. Tapin pada tahun 2015 menargetkan 75% Konflik Sosial yang
dapat diatasi. Ketiga forum yang ada di daerah yaitu Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Komunitas Intelijen
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
Daerah (Kominda) dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
Kabupaten Tapin dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan
konflik. Memperhatikan forum-forum yang ada tersebut diperoleh hasil yang
cukup menggembirakan. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal,
forum-forum yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi
dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian
berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial.
Secara berkala Kantor Kesbangpol Kab. Tapin mengadakan kegiatan
rapat koordinasi dengan forum-forum tersebut di atas untuk membahas
masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan perannya dalam
pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang
bernuansa agama dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa.
Dipercaya bahwa forum-forum yang ada cukup efektif baik secara
langsung maupun tidak menekan angka konflik pada tahun 2015 sehingga
berkurang dibanding tahun sebelumnya.
Dasar Pembentukan forum-forum:
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tapin
berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/265/KUM/2013
tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Tapin dan
Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/266/KUM/2014 tentang Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tapin Periode Tahun 2014 –
2016.
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tapin berdasarkan
Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/083/KUM/2012 tanggal 29 Mei
2012.
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tapin yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/267/KUM/2014
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran
Kebangsaan dan Nomor 188.45/268/KUM/2013 tentang Forum
Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tapin Periode tahun 2014 – 2016.
4. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Bupati
Tapin Nomor 188.45/101/KUM/2013.
5. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Tapin yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor
188.45/077/KUM/2013.
Daftar Potensi Konflik Sosial/Sara Di Kabupaten Tapin Tahun 2015
No.
Uraian Lokasi
1. Rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah
Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat
2. Adanya pendapat masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya
Desa Padang Sari Kecamatan Binuang
3. Berdirinya beberapa tempat ibadah yang belum memperoleh ijin dari pemerintah daerah
Kecamatan Piani
4. Penutupan jalan perusahaan oleh masyarakat
Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan
5. Konflik manajemen antar perusahaan yang melibatkan masyarakat
Desa Tandui dan Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan
Dari 5 (lima) Konflik Sosial yang terjadi, ada 4 (empat) konflik sosial yang
dapat diatasi yaitu :
1. Rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah.
2. Adanya pendapat masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak
memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya
Penutupan jalan perusahaan oleh masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
3. Konflik manajemen antar perusahaan yang melibatkan masyarakat.
Dari sisi target Perubahan Renstra, terkait dengan sasaran strategis
“Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat” jika dilihat
sebesar 80% dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 106,66%.
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015
adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2014 2015 Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase konflik sosial yang dapat di atasi Persen 0 80 Naik
3 Sasaran :
Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan yang
transparan dan akuntabel
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya tata kelola
dan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel” adalah
Inspektorat dan Bagian Organisasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun
2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Opini BPK RI Opini WTP WTP 100
2. LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai CC C 50
Rata-rata capaian 75
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan yang
transparan dan akuntabel” adalah sebesar 75% yang berarti masuk dalam
kategori capaian Kurang berhasil.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35
Pencapaian Kinerja Sasaran di atas tidak terlepas dari dukungan program dan
kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 yaitu:
Adanya pemeriksaan kas pertriwulan yang dilakukan oleh Inspektorat dan
bekerja sama dengan DPPKAD ke semua SKPD, Sekretariat Daerah serta
Pimpinan Daerah membentuk Tim Aset Kabupaten untuk
memantau/memperbaiki tata kelola aset di Kabupaten Tapin.
Adanya kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat
daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapin, sehingga pada tahun
2015, Kabupaten Tapin mendapatkan opini BPK terhadap LKPD dengan
kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang pada tahun sebelumnya
hanya memperoleh kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Adanya Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(LAKIP)
SKPD di Lingkungan Pemkab. Tapin.
b. Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Organisasi Setda Kab. Tapin.
c. Penguatan SAKIP Kabupaten Tapin.
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Opini BPK RI Opini WDP WTP Naik
2. LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai C C Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
4 Sasaran :
Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik” adalah BPMPTSP. Sasaran
tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan publik
Hasil
survei
75,50
74,87 99,17
Rata-rata capaian 99,17
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik” adalah sebesar 99,17% yang berarti masuk dalam kategori capaian
berhasil.
Berdasarkan hasil survey IKM pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa mutu dan kinerja pelayanan berada dalam
kategori baik, yaitu dengan nilai indeks 74.87.
Meskipun secara keseluruhan nilai indeks kepuasaan masyarakat berada pada
rentang Kinerja Baik, namun masih ada beberapa unsur pelayanan yang
mempunyai nilai kurang baik. Diantaranya :
1. Kedisiplinan petugas pelayanan. Ada responden menyatakan bahwa
petugas kurang disiplin. Hal ini dapat diatasi dengan pengawasan
internal yang baik, sehingga kedisiplinan petugas meningkat. Selain itu,
dapat dibuat program-program peningkatan kedisiplinan
2. Kecepatan pelayanan, ada responden menyatakan bahwa pelayanan
kurang cepat. Hal tersebut berpengaruh pada kepuasan masyarakat,
karena kecepatan pelayanan merupakan indikator utama dalam
pengukuran IKM. Maka dari itu, perlu ditelusuri alur prosedur
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37
pelayanan, sehingga dapat diketahui unit mana yang perlu
disederhanakan, atau pengaturan personil dengan memaksimalkan
kinerja staf sesuai beban kerja masing-masing unit
3. Kewajaran biaya pelayanan. Ada responden yang menyatakan bahwa
biaya pelayanan kurang wajar, hal tersebut perlu menjadi koreksi bagi
pihak KP2T Kab.Tapin. Adanya keterbukaan mengenai tarif pelayanan
dengan masyarakat akan membuat kedua lebih pihak saling
menghargai. Berikan informasi yang akurat tentang besaran tarif pada
setiap pelayanan perizinan, dan prosesnya.
4. Kesesuaian biaya pelayanan. Agar masyarakat dapat mengetahui
jumlah biaya yang dikeluarkan guna transparansi perlu penyediaan
papan pengumuman, tentang syarat-syarat dan besaran biaya, serta
peraturan yang menetapkan keputusan yang mendasari besaran biaya
yang harus dikeluarkan oleh pelanggan
5. Kenyamanan fasilitas fisik, dimana masih banyak responden yang
menyatakan kurang nyaman dengan fasilitas di KP2T kabupaten Tapin
saat ini. Fasilitas fisik merupakan unsur pelayanan yang kasat mata,
sehingga perlu dibenahi dan diatur sesuai dengan standar penataan
ruangan pada manajemen perkantoran.
Adapun Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksaaan survey Indeks
Kepuasaan masyarakat (IKM) tersebut adalah :
1. Adanya ketidakpahaman masyarakat akan pertanyaan kuesioner dan
terkadang tidak diisi lengkap, sehingga kuesioner yang ada tidak
dapat dipergunakan.
2. Responden kadang tidak bersedia mengisi kuesioner karena alasan
sibuk.
3. Adanya rasa sungkan dan kurangnya antusias dari responden untuk
mengisi jawaban
4. Kuesioner yang telah diberikan terkadang tidak dikembalikan.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Sasaran Sat 2014 2015 Kinerja
Naik/Turun
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan publik
Persen 74,39 74,87 Naik
5 Sasaran :
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan.
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.”
adalah Kantor Satpol PP. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup
Persen 100 92,68 92,68
Rata-rata capaian 92,68
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan” adalah sebesar 92,68% yang berarti masuk dalam
kategori capaian berhasil.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39
Pencapaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel berikut:
Pelanggaran PERDA 2013 2014 2015
A. Jumlah Pelanggaran (Kasus) 67 63 41
B. Penyelesaian Pelanggaran Perda
1. Sidang di tempat 2. Sidang di pengadilan negeri 3. Pelanggar mengurus ijin setelah
dibuatkan BAP Lapangan 4. Tutup 5. Pindah 6. Pembinaan
3 12 41
- - - - 17 44
- 17 21
Jumlah penyelesaian 56 61 38
Rasio : Rumus Perhitungan : Total penyelesaian/jumlah pelanggaran x 100
83,58 % 96,82% 92,68%
Dari tabel diatas, dapat dilihat, bahwa jumlah kasus pelanggaran Perda dari
tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan, ini menunjukkan peningkatan
kinerja yang cukup baik.
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup
Persen 96,82 92,68 Turun
6 Sasaran :
Meningkatnya Koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan
ketertiban Masyarakat
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
Koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat”
tersebut adalah Kantor Kesbangpol/Satpol PP. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2015 sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 100
Rata-rata capaian 100
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Koordinasi bidang keamanan, ketentraman
dan ketertiban Masyarakat” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam
kategori capaian berhasil.
Program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2015
diantaranya:
1. Pencegahan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4. Program Tanggap Darurat
5. Program Pasca Bencana
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7. Program Pengembangan Data/Informasi
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41
7 Sasaran :
Meningkatnya Pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan
pendidikan yang bermutu dan merata” tersebut adalah Dinas Pendidikan.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun)
0 11,17 Belum ada data
2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun)
0 7,17 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum
ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan pendidikan yang
bermutu dan merata”.
Program-program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Wajib Belajar 9 Tahun
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Pendidikan Perguruan Tinggi
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun)
- 11,17 Belum ada data
2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun)
- 7,17 Belum ada data
8 Sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ” Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat” tersebut adalah Dinas Kesehatan sasaran
dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Angka Harapan Hidup AHH 0 69,10 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum
ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya rata-rata capaian
indikator kinerja sasaran ” Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat”.
Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:
Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil (Yankes Dacil)
Pengobatan Massal
Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD)
Peningkatan Puskesmas Akreditasi
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 43
2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:
Optimalisasi Posyandu
Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif
Jasa Pelayanan & Operasional PKM dari Dana Kapitasi JKN
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:
Peningkatan Imunisasi
Kesehatan haji
Kesehatan Matra
Pengamatan Penyakit Menular ( Survailans )
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit ISPA
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit DBD
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit TB
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Diare
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria
P2 Penyakit Filariasis
Penagulangan Krisis Kesehatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
4) Program Bebas Berobat
Pengobatan Gratis
Pengobatan gratis Katarak
5) Program Perbaikan Gizi
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:
Pemantauan ASI Ekslusif
Penanggulangan GAKY
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 44
Penanggulangan Gizi Buruk
Pemantauan Pertumbuhan Bayi, Balita dan Bumil
Penanggulangan Kurang Vitamin A
Penanggulangan Anemia
Pemantauan Kecamatan Bebas Rawan Gizi
6) Program Kesehatan Keluarga
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:
Upaya akselerasi penurunan AKI / AKB
Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Angka Harapan Hidup
AHH - 69,10 Belum ada data
9 Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas
Keluarga Berencana “ tersebut adalah BPPKB. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase PUS yang aktif ber KB Persen 87 87,64 100,74
Rata-rata capaian 100,74
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana” adalah
sebesar 100,74% yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.
Program yang mendukung sasaran ini adalah:
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri.
a. Penilaian dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Berprestasi
b. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
c. Penilaian KB Lestari dan IUD Teladan
d. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
e. Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Persentase PUS yang aktif ber KB Persen 87,68 87,64 Turun
10 Sasaran :
Meningkatnya Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Tingkat
kesejahteraan sosial masyarakat” tersebut adalah Dinsosnaker. Sasaran
tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSasaran Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
Persen 70,46 70,46 100
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46
Rata-rata capaian 100
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat””
adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.
Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) Lainnya
- Pendampingan / Sharing BLM dana dekonsentrasi kementrian RI
- Pendampingan program keluarga harapan (PKH)
- Peningkatan Pemberdayan PMKS : Balita Terlantar, Anak Terlantar,
Lansia Terlantar, Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial
Ekonomi, Keluarga Rentan dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.
- Operasional Pendampingan jaminan sosial lanjut usia terlantar
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luarbiasa
- Bedah runah keluarga miskin
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Bimbingan sosial dan keterampilan penyandang cacat melalui LBK
- Praktek belajar kerja penyandang cacat
- Operasional penyandang cacat
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSasaran Satuan 2014 2015 Kinerja
Naik/Turun
1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
Persen 69,67 70,46 Naik
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47
11 Sasaran :
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan
kehidupan sosial
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
kesetaraan gender dalam pembangunan dan kehidupan sosial” tersebut
adalah BPPKB. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Rasio Tenaga perempuan di banding tenaga laki-laki Persen 0,45 0,50 111,11
Rata-rata capaian 111,11
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
dan kehidupan sosial” adalah sebesar 111,11% yang berarti masuk dalam
kategori capaian sangat berhasil.
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah:
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan:
a. Seminar Pengembangan Kepribadian dalam rangka Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan:
- Peningkatan Kreativitas Perempuan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 48
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan 2014 2015 Kinerja
Naik/Turun
1. Rasio tenaga perempuan di banding tenaga laki-laki Persen 0,64 0,50 Turun
12 Sasaran :
Meningkatnya Daya Saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Daya
Saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN“ adalah BPMPTSP. Sasaran
tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar Rp)
Milyar Rp 110
US$ 151.648 (Rp 1,97 M)
1,79
Rata-rata capaian 1,79
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing daerah dalam menarik PMA dan
PMDN” adalah sebesar 1,79% yang berarti masuk dalam kategori capaian
kurang berhasil.
Meningkatnya capaian kinerja tersebut karena sudah adanya data mengenai
Nilai Investasi dari Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tapin selama
tahun 2015.
Tahun Anggaran
Realisasi Capaian Kinerja
Naik /Turun dibandingkan Kinerja
Tahun sebelumnya % Kenaikan/Penurunan
2014 0 - -
2015 1,79%
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 49
Tabel diatas menunjukkan capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan
Nilai Investasi PMDN/PMA” pada tahun 2015 mengalami peningkatan.
Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kab. Tapin mengalami
perubahan Struktur Organisasi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 Tanggal 15 Juni 2015.Bagian
Penanaman Modal mengalami penggabungan dengan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, sedangkan pelaksanaan dari Struktur Organisasi yang
baru tersebut dilaksanakan mulai awal tahun 2016. Dengan adanya perubahan
/ Revisi Renstra tahun 2016 tersebut, sehingga sasaran “Meningkatnya daya
saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN“ tidak termasuk lagi dalam
Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, namun hanya sebagai laporan
/penjelasan karena pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan pada tahun
2015.
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar) MIlyar 0 1,97 Naik
13 Sasaran :
Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar
kelompok dan antar wilayah
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Menurunnya
ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dan antar wilayah”
adalah Disperindagkop & UKM dan Dinsosnaker. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2015 sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 50
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Indeks Gini Indeks 0 0,35 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Menurunnya ketimpangan distribusi
pendapatan antar kelompok dan antar wilayah”.
Program yang mendukung sasaran diatas diantaranya:
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
5. Program peningkatan kesempatan kerja
- Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- Pemberian Fasilitas dan mendorang system pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
- Padat karya infrastruktur
- Bursa kerja online
- Penyuluhan informasi masa kerja
- Pelatihan wiarausaha baru
- Pelatihan kewirausahaan
- Pelatihan teknologi tepat guna
6. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK Tapin
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 51
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Indeks Gini Indeks - 0,35 -
14
Sasaran :
Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terselenggaranya
layanan masyarakat miskin
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Menurunnya jumlah
penduduk miskin dan terselenggaranya layanan masyarakt miskin” adalah
BPMPD. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Angka Kemisikinan Persen 0 3,45 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum ada
data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data rata-rata capaian
indikator kinerja sasaran “Menurunnya jumlah penduduk miskin dan
terselenggaranya layanan masyarakat miskin”.
Program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2015
yaitu diantaranya :
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 dan
dikaitkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Rensta adalah
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 52
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Angka Kemiskinan Persen - 3,45 -
15
Sasaran :
Meningkatnya Kesempatan Kerja
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
Kesempatan Kerja” adalah Dinsosnaker. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun
2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Tingkat pengangguran terbuka Persen 48,41 48,41 100
Rata-rata capaian 100
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” adalah sebesar 100%
yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.
Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah
1. Program peningkatan kesempatan kerja
- Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- Pemberian Fasilitas dan mendorang system pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
- Padat karya infrastruktur
- Bursa kerja online
- Penyuluhan informasi masa kerja
- Pelatihan wiarausaha baru
- Pelatihan kewirausahaan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 53
- Pelatihan teknologi tepat guna
2. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK Tapin
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Tingkat pengangguran terbuka Persen 30,24 48,41 Naik
16
Sasaran :
Meningkatnya Kelestarian alam dan lingkungan hidup
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
Kelestarian alam dan lingkungan hidup” adalah BLH. Sasaran tersebut
terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Tingkat kualitas air Indeks Cemar
ringan
Cemar
ringan 100,00
2. Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi
baik
Kondisi
baik 100,00
Rata-rata capaian 100,00
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya Kelestarian alam dan lingkungan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
hidup”adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian
berhasil.
Kegiatan selama tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara dengan pelaksanaan
selama Tahun 2015 sebanyak 34 kali adalah sebagai berikut:
1. Pemantauan Kualitas Air Sungai Tapin pada 4 tahapan dengan lokasi
pemantauan pada:
a. Desa Batu Ampar, Kecamatan Piani
b. Desa Linuh, Kecamatan Bungur
c. Desa Bungur, Kecamatan Bungur
d. Desa Rantau, Kecamatan Tapin Utara
e. Desa Bundung, Kecamatan Bakarangan
f. Desa Masta, Kecamatan Bakarangan
2. Pemantauan Kualitas Udara sebanyak 2 tahap pada:
a. Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kecamatan Tapin Utara
b. Jalan Tasan Panyi, Kecamatan Tapin Utara
c. Jalan A. Yani, Kecamatan Binuang
3. Sumur Pantau TPA untuk 2 Tahapan pada Desa Hatiwin, Kecamatan
Tapin Utara.
4. Pemantauan Kualitas Danau sebanyak 2 tahap pada Desa Hatiwin,
Kecamatan Tapin Utara.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 55
2. Pengembangan Laboratorium (hasil analisa laboratorium)
Adapun perbandingan realisasi IKU pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Tapin tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/Turun
1. Tingkat kualitas air Indeks Cemar
Ringan
Cemar
Ringan Tetap
2. Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi
Baik
Kondisi
Baik Tetap
17 Sasaran :
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
pengendalian pemanfaatan ruang” adalah BAPPEDA. Sasaran tersebut
terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang
Persen 100 98,3 98,30
Rata-rata capaian 98,30
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang” adalah
sebesar 98,30% yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran di atas tidak terlepas dari
dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama
tahun 2015 yaitu diantaranya:
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 56
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang
Persen 91,37 98,30 Naik
18 Sasaran :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan
komposisi struktur perekonomian daerah
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan komposisi struktur
perekonomian daerah” adalah Bagian Ekonomi. Sasaran tersebut
terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik
0 5,60 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum
ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan komposisi struktur perekonomian daerah”.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 57
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran di atas tidak terlepas dari
dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama
tahun 2015 yaitu diantaranya:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik
- 5,6 -
19 Sasaran :
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas perindustrian
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Kuantitas
dan kualitas perindustrian” adalah Disperindagkop & UKM. Sasaran
tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
Persen 0 6,56 Belum
ada data
Rata-rata capaian Belum
ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kuantitas dan kualitas
perindustrian”.
Program yang mendukung sasaran tersebut adalah:
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 58
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
Persen - 6,56 -
20 Sasaran :
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kuantitas
dan kualitas perdagangan” tersebut adalah Disperindagkop dan UKM.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Persen 0 5,25 Belum ada data
Rata-rata capaian Belum ada
data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas
perdagangan”.
Program yang mendukung sasaran tersebut adalah:
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Promosi dan Informasi Daerah
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Persen - 5,25 -
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 59
21
Sasaran :
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian” adalah Dispertan dan TPH. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Target Realisasi % Capaian
1. Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - 19,65 Belum
ada data
Rata-rata capaian Belum
ada data
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data untuk rata-rata
capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas
pertanian”.
Program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan
a. Peningkatan Produksi dan produktivitas padi dan pengawalan
swasembada pangan berkelanjutan
b. Optimalisasi Pengelolaan UPB padi dan Palawija
c. Pengembangan Komoditi Jagung
d. Pengendalian OPT dan Antisipasi Fenomena Iklim
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 60
e. Pengembangan Palawija di lahan Sawah/Kering
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura
Berkelanjutan
a. Pengembangan Sentra Cabe Rawit Hiyung
b. Optimalisasi Pengelolaan UPB Hortikultura.
c. Pengembangan Aneka Sayuran dan Buah Buahan.
d. Pengembangan Kawasan Bawang Merah.
3. Progam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
b. Pembuatan Desain Perencanaan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Pertanian
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Bidang
Pertanian)
d. Pengembangan Infrastruktur Pertanian
e. Pengembangan Infrasruktur Kawasan Cabe Rawit Hiyung
f. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian
g. Pengembangan Kebun Pertanian Terpadu
h. Peningkatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
a. Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan
b. Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Hortikultura
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 61
c. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
d. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),
Pendampingan APBN
e. Pembuatan / Pembangunan Kebun Pertanian Terpadu f. Pemberdayaan Ekonomi Petani
g. Pendampingan dan Pengawalan Teknologi Pertanian
h. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan 2014 2015 Kinerja Naik/ Turun
1. Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - 19,65 -
22 Sasaran :
Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas
jalan Kabupaten” adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun
2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase ruas jalan Kabupaten dalam keadaan baik
Persen 65 50,65 77,92
Rata-rata capaian 77,92
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten” adalah sebesar
77,92% yang berarti masuk dalam kategori capaian kurang berhasil.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 62
Tidak tercapainya target sasaran bukan disebabkan adanya kegagalan proyek,
akan tetapi adanya perubahan panjang ruas pada akhir perhitungan realisasi
sehingga berpengaruh pada capaian realisasi, selain itu ada hal-hal yang
mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana yang diakibatkan oleh
waktu dan alokasi dana yang tidak mencukupi.
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase ruas jalan Kabupaten dalam keadaan baik
Persen 73,08 65 Turun
23 Sasaran :
Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas
sanitasi lingkungan adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun
2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai
Persen 30 39,11 130,37
Rata-rata capaian 130,37
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan” adalah sebesar
130,37 % yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.
Pada kegiatan peningkatan sanitasi, penerima jumlah sarana sanitasi di
masyarakat sebanyak 200 KK dari total keseluruhan 1790 KK penerima yang
direncanakan selama lima tahun.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 63
Program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:
1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai
Persen 30,17 39,11 Naik
24 Sasaran :
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih” adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun
2015 sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase KK yang dapat
mengakses air bersih Persen 30 25,75 85,83
Rata-rata capaian 85,83
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 64
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih” adalah
sebesar 85,83 % yang berarti masuk dalam kategori cukup berhasil.
Pada kegiatan penyediaan air bersih, penerima jumlah air bersih di masyarakat
sebanyak 363 KK dari total keseluruhan 8410 KK penerima yang direncanakan
selama lima tahun.
Program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:
1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase KK yang dapat mengakses air
bersih Persen 22,30 25,75 Naik
25 Sasaran :
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas
dan kuantitas infrastruktur pengairan” adalah Dinas Pekerjaan Umum.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
% Capaian
1. Persentase sawah yang terlayani
jaringan irigasi
Persen 9,68 9,68 100
Rata-rata capaian 100
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 65
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur
pengairan” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian
berhasil.
Pencapaian realisasi indikator tersebut dilaksanakan melalui :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya. Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pembuatan pintu air
b. Pelaksanaan rehabilitasi saluran sungai
c. Pengembalian fungsi saluran irigasi
d. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja
Sasaran Satuan 2014 2015
Kinerja Naik/ Turun
1. Persentase sawah yang terlayani jaringan
irigasi
Persen 26,58 9,68 Turun
Secara perbandingan realisasi, kinerja sasaran dari tahun ke tahun menurun,
karena targetnya mengalami penurunan, namun secara capaian kinerja, kinerja
sasaran meningkat sebesar 100%.
B AKUNTABILITAS ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 66
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin
disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL;)
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2015 sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana
diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun
2015 dalam rangka membiayai Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran
yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, APBD Pemerintah
Kabupaten Tapin tahun 2015 menganggarkan jumlah pendapatan sebesar
Rp1.215.189.673.131,75 dan anggaran belanja sebesar
Rp1,389,687,516,605.00 , sehingga dianggaran terjadi defisit anggaran
sebesar Rp 174.497.843.473,25. Defisit anggaran tersebut akan ditutupi
dengan penggunaan SILPA tahun 2015 sebesar Rp194.560.639.612,97 dan
penerimaan kembali piutang daerah tahun 2015 sebesar 2.600.000.000,00
serta penerimaan deviden/bagi hasil laba dari penyertaan modal pada BUMD
sebesar Rp1.000.000.000,00. SILPA tahun 2015, penerimaan piutang daerah
dan deviden/bagi laba hasil penyertaan modal pada BUMD tersebut selain
untuk menutupi defisit anggaran, juga akan dipergunakan untuk mendanai
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.896.025.375,89 yang terdiri dari
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 67
Rp15.000.000.000,00, pembayaran pokok pinjaman sebesar
Rp1.296.025.375,89 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp2.600.000.000,00.
Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tapin untuk tahun anggaran
2015 adalah tersaji sebagai berikut :
No Uraian Anggaran
2015 Realisasi
2015 %
I. PENDAPATAN-RLA 1,215,189,673,131.75 1,173,543,620,220.24 96.57
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-RLA 60,767,706,763.00 61,674,874,249.12 101.49
1) Pendapatan Pajak Daerah – RLA 12,383,400,000.00 13,614,263,374.00 109.94
2) Pendapatan Retribusi Daerah – RLA 3,266,432,984.00 3,082,012,953.00 94.35
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - RLA
6,319,470,012.00 6,319,470,012.00 100.00
4) Lain-Lain PAD yang sah – RLA 38,798,403,767.00 38,659,127,910.12 99.64
2. PENDAPATAN TRANSFER –RLA 1,115,413,908,368.75 1,059,730,639,695.00 95.01
1) Transfer Pemerintah Pusat - RLA 984,678,706,830.75 925,372,643,302.00 93.98
(1) Dana Bagi Hasil Pajak - RLA 41,541,661,800.00 38,888,667,718.00 93.61
(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sb.Dy. Alam)
382,416,668,030.75 325,762,938,584.00 85.19
(3) Dana Alokasi Umum – RLA 414,358,027,000.00 414,358,027,000.00 100.00
(4) Dana Alokasi Khusus - RLA 146,362,350,000.00 146,363,010,000.00 100.00
1) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - RLA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99
(1) Dana Penyesuaian – LRA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99
- 3) Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - RLA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79
(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – RLA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – RLA
39,008,058,000.00 52,138,106,276.12 133.66
1) Pendapatan Hibah - RLA 5,000,000,000.00 11,919,109,083.00 238.38
2) Pendapatan Lainnya - LRA 34,008,058,000.00 40,218,997,193.12 118.26
II. BELANJA 1,275,650,360,255.00 1,131,131,020,608.98 88.67
1. BELANJA OPERASI 763,392,388,010.00 691,743,126,978.98 90.61
1) Belanja Pegawai 432,850,946,525.00 402,351,109,354.00 92.95
2) Belanja Barang 313,032,861,485.00 272,875,557,624.98 87.17
3) Belanja Hibah 14,672,380,000.00 13,756,600,000.00 93.76
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 68
No Uraian Anggaran
2015 Realisasi
2015 %
4) Belanja Bantuan Sosial 2,836,200,000.00 2,759,860,000.00 97.31
2. BELANJA MODAL 511,257,972,245.00 438,975,168,113.00 85.86
1) Belanja Tanah 49,697,988,217.00 32,894,497,591.00 66.19
2) Belanja Peralatan dan Mesin 44,210,150,282.00 30,004,812,223.00 67.87
3) Belanja Bangunan dan Gedung 104,342,312,446.00 97,049,246,853.00 93.01
4) Belanja Jln, Irigasi dan Jaringan 312,454,016,300.00 278,575,771,100.00 89.16
5) Belanja Aset Tetap Lainnya 140,205,000.00 78,374,246.00 55.90
6) Belanja Aset Lainnya 413,300,000.00 372,466,100.00 90.12
3. BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27
1) Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27
3. BELANJA TRANSFER 114,037,156,350.00 113,096,024,833.00 99.17
1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1,060,000,000.00 1,019,368,499.00 96.17
(1) Bagi Hasil Pajak Daerah 770,000,000.00 770,000,000.00 100.00
(2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 290,000,000.00 249,368,499.00 85.99
1) Transper Bantuan Keuangan 112,977,156,350.00 112,076,656,334.00 99.20
(1) Bantuan Keuangan ke Desa 111,710,936,350.00 111,710,936,334.00 100.00
(2) Bantuan Keuangan Lainnya 1,266,220,000.00 365,720,000.00 28.88
III. SURPLUS / DEFISIT (174,497,843,473.25) (70,683,425,221.74) 40.51
IV. PEMBIAYAAN
1. PENERIMAAN DAERAH 198,560,639,612.97 1,735,765,391.00 0.87
1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
194,960,639,612.97 0.00 0.00
2) Penerimaan Kembali Piutang 2,600,000,000.00 1,027,392,280.00 39.52
3) Deviden/Bagian Laba dari Hasil Penyertaan Modal pada BUMD 9prosentase kepemilikan mayoritas)
1,000,000,000.00 708,373,111.00 70.84
2. PENGELUARAN EMBIAYAAN 18,896,025,375.89 7,688,025,375.89 40.69
1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15,000,000,000.00 5,000,000,000.00 33.33
2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 1,296,025,375.89 1,296,025,375.89 100.00
3) Pemberian Pinjaman Daerah 2,600,000,000.00 1,392,000,000.00 53.54
PEMBIAYAAN NETTO 179,664,614,237.08 (5,952,259,984.89) (3.31)
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 69
No Uraian Anggaran
2015 Realisasi
2015 %
SILPA 5,166,770,763.83 (76,635,685,206.63) (1,483.24)
Secara umum dari data realisasi APBD Kabupaten Tapin di atas tergambar
bahwa baik penganggaran maupun realisasi pada tahun 2015 terjadi defisit
masing-masing sebesar Rp174.479.843.473,25 dan Rp70.683.425.221,74.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 seperti yang disajikan
dalam tabel dapat diperoleh simpulan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapin TA 2015 adalah sebagai berikut:
1. Total Pendapatan
Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015
adalah sebesar Rp1.173.543.620.220,24 yang mana realisasi pendapatan
tersebut lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan
sebesar Rp1.215.189.673.131,75 atau 96,57% dari anggaran pendapatan
dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
PENDAPATAN 1.215.189.673.131,75 1.173.543.620.220,24 96,57
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.767.706.763,00 61.674.874.249,12 101,49
2. PENDAPATAN TRANSFER 1.115.413.908.368,75 1.059.730.639.695,00 95,01
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
39.008.058.000,00 52.138.106.276,12 133,66
Meskipun secara total target anggaran pendapatan tidak mencapai
realisasinya, karena masih terdapat komponen Pendapatan yang
realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan
Transfer sebesar Rp1.115.413.908.368,75 hanya terealisasi sebesar
Rp1.059.730.639.695,00 atau 95,01% dari anggaran yang ditetapkan.
2. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam TA 2015 adalah
sebesar Rp61.674.874.249,12 atau mencapai 101,49% dari anggaran yang
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 70
telah ditetapkan sebesar Rp60.767.706.763,00 dengan rincian sebagai
berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.767.706.763,00 61.674.874.249,12 101,49
1) Pendapatan Pajak Daerah 12,383,400,000.00 13,614,263,374.00 109.94
2) Pendapatan Retribusi Daerah 3,266,432,984.00 3,082,012,953.00 94.35
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6,319,470,012.00 6,319,470,012.00 100.00
4) Lain-Lain PAD yang sah 38,798,403,767.00 38,659,127,910.12 99.64
Berdasarkan tabel di atas, meskipun secara total target anggaran
Pendapatan Asli Daerah telah terlampaui realisasinya, namun terdapat
komponen Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya masih di bawah target
yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp3.266.432.984,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.082.012.953,00 atau
94,35% dari anggaran yang ditetapkan serta Lain-Lain PAD yang sah
sebesar Rp38.798.403.767,00 hanya terealisasi sebesar
Rp38.659.127.910,12 atau 99,64% dari anggaran yang ditetapkan.
3. Pendapatan Transfer
Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dalam TA 2015 sebesar Rp
1.059.730.639.695,00 atau mencapai 95,01 % dari anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD 2015 sebesar Rp1.115.413.908.368,75.
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
PENDAPATAN TRANSFER – LRA 1,115,413,908,368.75 1,059,730,639,695.00 95.01
1) Transfer Pemerintah Pusat - RLA 984,678,706,830.75 925,372,643,302.00 93.98
(1) Bagi Hasil Pajak - RLA 41,541,661,800.00 38,888,667,718.00 93.61
(2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sb.Dy. Alam) 382,416,668,030.75 325,762,938,584.00 85.19
(3) Dana Alokasi Umum 414,358,027,000.00 414,358,027,000.00 100.00
(4) Dana Alokasi Khusus 146,362,350,000.00 146,363,010,000.00 100.00
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA
69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99
(1) Dana Penyesuaian - LRA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 71
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79
(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79
Berdasarkan tabel di atas masih terdapat penerimaan pendapatan yang
tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu:
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – RLA dengan capaian 93,61 %
- Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dengan capaian 85,19%
4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dalam TA 2015 sebesar
Rp52.138.106.276,12 atau mencapai 133,66% dari anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD 2015 sebesar Rp39.008.058.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
39.008.058.000,00 52.138.106.276,12 133,66
1) Pendapatan Hibah - LRA 5.000.000.000,00 11.919.109.083,00 238,38
2) Pendapatan Lainnya - LRA 34.008.058.000.00 40.218.997.193,12 118,2600
Berdasarkan tabel di atas komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang
seluruhnya telah melampai target yang telah ditetapkan dalam APBD.
5. Total Belanja
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin secara total dalam TA 2015
adalah sebesar Rp1.244.227.045.441,98 atau mencapai 89,53% dari
anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.389.687.516.605,00
dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA
1,389,687,516,605.00
1,244,227,045,441.98
89.53
1. BELANJA OPERASI 763,392,388,010.00 691,743,126,978.98 90.61
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 72
1) Belanja Pegawai 432,850,946,525.00 402,351,109,354.00 92.95
2) Belanja Barang 313,032,861,485.00 272,875,557,624.98 87.17
3) Belanja Hibah 14,672,380,000.00 13,756,600,000.00 93.76
4) Belanja Bantuan Sosial 2,836,200,000.00 2,759,860,000.00 97.31
2. BELANJA MODAL 511,257,972,245.00 438,975,168,113.00 85.86
1) Belanja Tanah 49,697,988,217.00 32,894,497,591.00 66.19
2) Belanja Peralatan dan Mesin 44,210,150,282.00 30,004,812,223.00 67.87
3) Belanja Bangunan dan Gedung 104,342,312,446.00 97,049,246,853.00 93.01
4) Belanja Jln, Irigasi dan Jaringan 312,454,016,300.00 278,575,771,100.00 89.16
5) Belanja Aset Tetap Lainnya 140,205,000.00 78,374,246.00 55.90
6) Belanja Aset Lainnya 413,300,000.00 372,466,100.00 90.12
3. BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27
1) Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27
TRANSFER 114,037,156,350.00 113,096,024,833.00 99.17
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1,060,000,000.00 1,019,368,499.00 96.17
1) Bagi Hasil Pajak Daearh 770,000,000.00 770,000,000,00 100.00
2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
290,000,000.00 249,368,499.00 85.99
1. Transfer Bantuan Keuangan 112,977,156,350.00 112,076,656,334.00 99.20
1) Bantuan Keuangan ke Desa 111,710,936,350.00 111,710,936,334.00 100.00
2) Bantuan Keuangan Lainnya 1,266,220,000.00 365,720,000.00 28.88
Realisasi total belanja yang hanya mencapai 89,53% tersebut menunjukkan
adanya kendala dalam penyerapan anggaran yang antara lain disebabkan
oleh :
- Realisasi Belanja Barang hanya mencapai 87,17 %
- Realisasi Belanja Modal hanya mencapai 85,86%
- Realisasi Belanja Tidak Terduga hanya mencapai 41,27%
6. Total Pendapatan-Total Belanja
Dalam Tahun Anggaran 2015 Jumlah Total Pendapatan adalah sebesar
Rp1,173.543,620,220.24 sedangkan Total Belanja adalah sebesar
Rp1,244,227,045,441.98. Selisih antara total pendapatan dan total belanja
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 73
sebesar Rp(70,683,425,221.74) merupakan deficit tahun berjalan (APBD
Tapin Dalam TA 2015).
7. Pembiayaan Netto
Pembiayaan Netto diperoleh dari hasil pengurangan Penerimaan
Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam TA 2015 Saldo
Pembiayaan Netto dalam APBD Kabupaten Tapin adalah sebesar defisit
Rp5.952.259.984,89. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diperuntukkan
untuk penerimaan pembiayaan daerah lebih kecil daripada dana yang
diperuntukkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dengan perhitungan
sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 198,560,639,612,97 1,735,765,391,00 0.87
1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
194,960,639,612.00 0.00 0,00
2) Penerimaan Kembali Piutang 2,600,000,000.00 1,027,392,280.00 39,52
3) Deviden/Bagian Laba dr Penyertaan Modal pada BUMD
1,000,000,000.00 708,373,111.00
70.84
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18,896,025,375.89 7,688,025,375.00 40,69
1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
15,000,000,000.00 5,000,000,000.00
33.33
2) Pembayaran Pokok Hutang 1,296,025,375.89 1,296,025,375.89
100.00
3) Pemberian Pinjaman Daerah 2.600.000.000,00 1.392.000.000,00 53.54
PEMBIAYAAN NETTO 179.664.614.237,08 (5.952.259.984,89
) (3,31)
8. Komposisi Pendapatan
Dari segi komposisi realisasi pendapatan, dana perimbangan masih
merupakan komponen utama, yaitu sebesar Rp1.059.730.639.695 atau
90,30% dari realisasi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2015 yang
sebesar Rp1.173.543.620.220,24. Sedangkan realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 hanya memberikan
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 74
kontribusi sebesar Rp61.674.874.249,12 atau 5,26% dari jumlah total
realisasi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2015. Namun apabila
dibandingkan dengan tahun 2014, maka realisasi penerimaan PAD tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar Rp6.090.874.938,00
(Rp61.674.874.249,12-Rp55.583.999.310.83).
Meskipun terdapat kecenderungan ( trend ) peningkatan penerimaan PAD
dari tahun ke tahun, namun untuk dapat mewujudkan kemandirian
pembiayaan pembangunan, kontribusi penerimaan PAD tersebut masih
harus terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.
Kontribusi terbesar dari komponen realisasi penerimaan dana perimbangan
tahun 2015 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sebesar
Rp414.358.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran
2014, maka realisasi penerimaan DAU tahun 2015 mengalami penurunan
sebesar Rp2.206.060.000,00 (Rp414-358.027.000,00-
Rp416.564.087.000,00).
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2015, masih
diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pengendalian intern
dalam pengelolaan keuangan sesuai hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten
Tapin TA 2015 sehingga Pemerintah Kabupaten Tapin membutuhkan asistensi
atau pendampingan dalam perbaikan SPI khususnya yang berkaitan dengan
penyajian laporan keuangan secara wajar dan memadai.
Dari pelaksanaan selama tahun 2015 masih terdapat pengelola keuangan di
lingkungan Kabupaten Tapin yang menuntut adanya komitmen pimpinan,
kompetensi SDM dan perbaikan prosedur dalam pengelola keuangan daerah
secara berkesinambungan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan
cepat (tepat waktu) serta dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi
proses pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dan proses
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAKIP TAHUN 2015
LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 75
pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas
pelaksanaan pembangunan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB IV PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 75
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2015 ini
merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun
2013 - 2017. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program
dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tapin melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah 4 (empat) sasaran berkategori
Sangat Berhasil, 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil, 1 (satu) sasaran
berkategori Cukup Berhasil, 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil dan
8 (delapan) sasaran belum memiliki data. Dengan penilaian secara mandiri,
capaian kinerja total Pemerintah Kabupaten Tapin belum dapat diukur, karena
belum adanya data dari beberapa sasaran.
Dan kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih
terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun
mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi
peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan
masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang
lebih baik pada masa yang akan datang.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LKIP TAHUN 2015
LKIP TAHUN 2015 - BAB IV PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 76
B. SARAN - SARAN
Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil
maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat
berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis
capaian kinerja pada tahun 2015, dapat dirumuskan beberapa langkah penting
sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau
sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten
Tapin pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan upaya pengendalian dari Tim Anggaran agar pemilihan
program maupun kegiatan SKPD tetap fokus dan berorientasi kepada
pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen
Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten.
2. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya yang dapat
menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen
Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten, serta perlunya dilakukan review /
evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing SKPD.
3. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk
meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten.
Penjelasan
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1 Terwujudnya masyarakat yang
beriman dan bertaqwa
Persentase pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan tempat ibadah yang
berkondisi baik
Makna indikator: persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah.
Cara perhitungan indikator:
Bag.Kesra Setda
Kab.Tapin
Kemenag
2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial
budaya
Persentase Konflik Sosial Yang Dapat
Diatasi
Kesbangpol Kesbangpol
3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja
pemerintahan yang transparan dan
akuntabel
LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dari KemepanRB Bag.Organisasi
Setda Kab.Tapin
Laporan Hasil
Evaluasi Kemenpan
& RB
Opini pengawas eksternal (BPK RI) Makna Indikator : rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan
keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Rumus Perhitungan :
Inspektorat
Kab.Tapin
Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI
Survey tingkat kepuasan pelayanan
Permenpan Nomor 16 Tahun 2014
6 Meningkatnya koordinasi bidang
keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Angka Kriminalitas yang tertangani Satpol PP Satpol PP
Angka rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas
yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan
Menengah
Bidang Pendidikan
Dasar
Angka harapan lama sekolah Dinas Pendidikan
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 188.45/ /KUM/2016
TANGGAL : JULI 2016
Meningkatnya pelayanan pendidikan
yang bermutu dan merata
7
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
NoSasaran Strategis/Sasaran
Outcome/Kinerja UtamaIndikator Kinerja Utama
Penanggung
JawabSumber Data
Terwujudnya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan publik
4 BPMPTSP Hasil survey
5 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap peraturan
perundangan
Persentase penegakan atas
pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Satpol PP SPT & Absensi
Kegiatan Kasi Perda
Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Diatasi
Jumlah Konflik Sosial
x 100 %
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
⅀ Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan
⅀ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 Perda/Perkada yang dilaporkan x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐾 𝑅𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑃𝐾 𝑅𝐼 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ tindak k𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 x 10.000
8 Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan
pola mortalitas menurut umur
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan
sosial masyarakat
Persentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
mandiri
Dinsosnaker Data Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
12 Meningkatnya daya saing daerah
dalam menarik PMA dan PMDN
Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar
Rp)
Jumlah nilai investasi PMDN/PMA (Milyar Rp) BPMPTSP Laporan Berkala
dimana:
Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i
Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai
gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G <
0,3 = ketimpangan rendah
0,3 ≤ G ≥ 0,5 = ketimpangan sedang
G > 0,5 = ketimpangan tinggi
14 Menurunnya jumlah penduduk
miskin dan terselenggaranya layanan
masyarakat miskin
Persentase penduduk diatas garis
kemiskinan
(100-angka kemiskinan) BPMPD BPS
15 Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Dinsosnaker Data
ketenagakerjaan
dari BPS dan
Perusahaan
16 Meningkatnya kelestarian alam dan
lingkungan hidup
Tingkat kualitas air BLH Taulih dan APDL
Tingkat kualitas udara BLH Taulih dan APDL
Bappeda
BPS
Persentase PUS yang aktif ber -KB BPPKB, BPS, DinkesBPP & KB
Meningkatnya Kualitas Perempuan yang bekerja
Meningkatnya PUS yang aktif ber – KB Meningkatnya
pelayanan KB
Disperindagkop &
UKM dan
Dinsosnaker
Meningkatnya kualitas keluarga
berencana
9
11 Meningkatnya kesetaraan gender
dalam pembangunan dan kehidupan
sosial
Rasio Tenaga Perempuan di banding
tenaga laki -laki
BPP & KB BPPKB,BPS,Dinas
Sosial dan Tenaga
Kerja
Dokumen RTRW
Menurunnya ketimpangan distribusi
pendapatan antar kelompok dan
antar wilayah
13
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang
Persentase luas lahan yang
pemanfaatannya sesuai tata ruang
Indeks Gini
17
⅀ PUS yang aktif ber−KB
⅀ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑈𝑆 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑀𝐾𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑀𝐾𝑆 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%
⅀ Tenaga kerja perempuan
⅀ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑖 − 𝑙𝑎𝑘𝑖 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑇𝑎𝑝𝑖𝑛 x 100%
18 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan keseimbangan
komposisi struktur perekonomian
daerah
Laju pertumbuhan ekonomi Bag. Ekonomi
Setda Kab. Tapin
BPS
dimana:
n = tahun pengamatan PDRB n-1
= tahun pengamatan PDRB sebelumnya
BPS
BPS
22 Meningkatnya kualitas jalan
kabupaten
Persentase Ruas Jalan Kabupaten
dalam kondisi baik
Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap yaitu: Dinas PU Bid.Marga
23
24 Meningkatnya cakupan pelayanan
air bersih
Persentase KK yang dapat meakses
air bersih
Dinas PU Bid.Cipta Karya
Dinas PU Bid. Cipta Karya
Disperindagkop &
UKM
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas perindustrian
Persentase KK yang dapat mengakses
sarana sanitasi yang memadai
Meningkatnya kualitas sanitasi
lingkungan
Dinas PU Bid.Pengairan
Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Dispertan & TPH Hasil Binaan BPS,
hasil olah data
Disperta
20 Meningkatnya kuantitas dan
kualitas perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
Disperindagkop &
UKM
21
Kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas pertanian
25 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur pengairan
Prosentase sawah yang terlayani
Jaringan Irigasi
19𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 x 100%
⅀ Jalan Kabupaten kondisi baik
⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 x 100%
⅀KK yang terpenuhi sarana sanitasi + ⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢
⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%
⅀KK yang terpenuhi air bersih + ⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢
⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%
⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘
⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1) x 100%
% Capaian
Kinerja 2015Kategori Capaian
1 Terwujudnya masyarakat yang beriman dan
bertaqwa0,00 Kurang Berhasil
2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya 106,67 Sangat Berhasil
3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja
pemerintahan yang transparan dan akuntabel100,00 Berhasil
4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik99,17 Berhasil
5 Meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap peraturan perundangan92,68 Berhasil
6 Meningkatnya koordinasi bidang keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat100,00 Berhasil
7 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang
bermutu dan merata#VALUE! #VALUE!
8 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat#VALUE! #VALUE!
9 Meningkatnya kualitas keluarga berencana 100,74 Sangat Berhasil10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial
masyarakat100,00 Berhasil
11 Meningkatnya kesetaraan gender dalam
pembangunan dan kehidupan sosial111,11 Sangat Berhasil
12 Meningkatnya daya saing daerah dalam
menarik PMA dan PMDN1,79 Kurang Berhasil
13 Menurunnya ketimpangan distribusi
pendapatan antar kelompok dan antar wilayah#VALUE! #VALUE!
14 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan
terselenggaranya layanan masyarakat miskin#VALUE! #VALUE!
15 Tingkat Pengangguran Terbuka 100,00 Berhasil16 Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan
hidup100,00 Berhasil
17 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan
ruang98,30 Berhasil
18 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan komposisi struktur
perekonomian daerah
#VALUE! #VALUE!
19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
perindustrian #VALUE! #VALUE!
20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
perdagangan#VALUE! #VALUE!
21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian #VALUE! #VALUE!
22 Meningkatnya kualitas jalan kabupaten 77,92 Kurang Berhasil23 Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan 130,37 Sangat Berhasil24 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih 85,83 Cukup Berhasil
25 Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur pengairan100,00 Berhasil
LKIP KABUPATEN TAPIN
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
TAHUN 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Satuan Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 % Capaian 2015 Kategori Capaian Sumber Data
Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah
yang berkondisi baik
Persen 0 0 0 0,00 Kurang Berhasil Bagian Kesejahteraan Rakyat
0,00 Kurang Berhasil
2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya Persentase konflik sosial yang dapat diatasi Persen 0 75 80 106,67 Sangat Berhasil Kesbangpol
106,67 Sangat Berhasil
3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan
yang transparan dan akuntabel
LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai C B C 100,00 Berhasil Bagian Organisasi
Opini pengawas eksternal (BPK RI) Opini WDP WTP WTP 100,00 Berhasil Inspektorat
100,00 Berhasil
4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Persen 74,39 75,5 74,87 99,17 Berhasil KP2T
99,17 Berhasil
5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap
peraturan perundangan
Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Persen 96,82 100 92,68 92,68 Berhasil Satpol PP
92,68 Berhasil
6 Meningkatnya koordinasi bidang keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat
Angka Kriminalitas yang tertangani Persen - 100 100 100,00 Berhasil Satpol PP
100,00 Berhasil
7 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu
dan merata
Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun) - - 11,17 #VALUE! #VALUE! Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun) - - 7,17 #VALUE! #VALUE! Dinas Pendidikan
#VALUE! #VALUE!
8 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat
Angka Harapan Hidup AHH - - 69,1 #VALUE! #VALUE! Dinas Kesehatan
#VALUE! #VALUE!
9 Meningkatnya kualitas keluarga berencana Persentase PUS yang aktif ber-KB Persen 87,68 87 87,64 100,74 Sangat Berhasil BPP & KB
100,74 Sangat Berhasil
10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial
masyarakat
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
mandiri
Persen 69,67 70,46 70,46 100,00 Berhasil Dinsosnaker
100,00 Berhasil
Meningkatnya kesetaraan gender dalam
pembangunan dan kehidupan sosial
Rasio tenaga perempuan dibanding tenaga laki-laki Persen 0,64 0,45 0,5 111,11 Sangat Berhasil BPP & KB
111,11 Sangat Berhasil
12 Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik
PMA dan PMDN
Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp) Milyar Rp - 110 1,97 1,79 Kurang Berhasil Bagian Penanaman Modal
1,79 Kurang Berhasil
13 Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan
antar kelompok dan antar wilayah
Indeks Gini Indeks - - 0,35 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM dan
Dinsosnaker
#VALUE! #VALUE!
14 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan
terselenggaranya layanan masyarakat miskin
Angka Kemiskinan Persen - - 3,45 #VALUE! #VALUE! BPMPD
#VALUE! #VALUE!
15 Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 30,24 48,41 48,41 100,00 Berhasil Dinsosnaker
100,00 Berhasil
LKIP KABUPATEN TAPIN
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
11
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
SASARAN STRATEGIS
1 Terwujudnya masyarakat yang beriman dan
bertaqwa
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Satuan Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 % Capaian 2015 Kategori Capaian Sumber DataSASARAN STRATEGIS
16 Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan
hidup
Tingkat kualitas air Indeks Cemar ringan Cemar ringan Cemar ringan 100,00 Berhasil BLH
Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi Baik Kondisi baik Kondisi baik 100,00 Berhasil BLH
100,00 Berhasil
17 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang Persen 91,37 100 98,3 98,30 Berhasil Bappeda
98,30 Berhasil
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan komposisi struktur perekonomian
daerah
Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik - - 5,6 #VALUE! #VALUE! Bagian Ekonomi
#VALUE! #VALUE!
19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perindustrian Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Persen - - 6,46 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM
#VALUE! #VALUE!
20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persen - - 5,05 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM
#VALUE! #VALUE!
21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - - 19,45 #VALUE! #VALUE! Dispertan & TPH
#VALUE! #VALUE!
Meningkatnya kualitas jalan kabupaten Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persen 73,08 65 50,65 77,92 Kurang Berhasil Dinas Pekerjaan Umum
77,92 Kurang Berhasil
Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai Persen 30,17 30 39,11 130,37 Sangat Berhasil Dinas Pekerjaan Umum
130,37 Sangat Berhasil
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih Persentase KK yang dapat mengakses air bersih Persen 22,3 30 25,75 85,83 Cukup Berhasil Dinas Pekerjaan Umum
85,83 Cukup Berhasil
25 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
pengairan
Prosentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi Persen 26,58 9,68 9,68 100,00 Berhasil Dinas Pekerjaan Umum
100,00 Berhasil
18
22
23
24
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
CAPAIAN SASARAN
1 2 3 7
Pemberdayaan kelembagaan
agama
Program Peningkatan Kesejahteraan Para
Pengabdi Keagamaan
Program Pembinaan Kehidupan Beragama
untuk meningkatkan Imtaq menuju Tapin
Mandiri dan sejahtera yang Agamis
Program Hari Besar Islam
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Peningkatan Kesadaran Nilai Luhur
Perjuangan Bangsa
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pendidikan Kedinasan
Program Peningkatan Kapasitas SDM
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas infrastruktur pendukung
penataan sumber daya aparatur
Program peningkatan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah
3 Terwujudnya tata kelola dan
kinerja pemerintahan yang
transparan dan akuntabel
Penerapan Sistem manajemen
kepegawaian terpadu dan
komprehensif
Pengembangan kapasitas
kelembagaan yang
berkesinambungan
Program Penataan Organisasi Perangkat
Daerah
Mempertahankan kerukunan
umat beragama
Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
1 Terwujudnya masyarakat yang
beriman dan bertaqwa
Peningkatan kualitas hidup spiritual
masyarakat
Peningkatan keimanan dan
ketaqwaan pemuda
2 Terwujudnya stabilitas kondisi
sosial budaya
Peningkatan kualitas nilai-nilai
luhur sosial budaya
Pembinaan wawasan
kebangsaan dan cinta tanah air
Lampiran V
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Tapin
Sesuai Dokumen RPJMD 2013-2017
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah
Program Penunjang dan Pendukung Good
Governance
Program peningkatan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan pembangunan sosial
dan budayaProgram Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan Informasi Bidang
Pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Komunikasi dan Informatika
5 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap peraturan
perundangan
Pengembangan inovasi metode
sosialisasi dan penegakan
peraturan perundangan
Mensosialisasikan dengan cepat
produk hukum yang telah terbit
Program Peningkatan dan Pembinaan
Organisasi Kemasyarakatan
4 Terwujudnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
Implementasi pelayanan prima Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sumber daya aparatur
dan dukungan sarana prasarana
berbasis IT
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Penguatan sistem akuntabilitas
kinerja pemerintah
Menyempurnakan sistem
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan sebagai
alat perubahan manajemen
pemerintah yang lebih baik
Meningkatkan kualitas
perencanaan, pengendalian dan
evaluasi serta pengawasan
pembangunan
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Pencegahan Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Menengah
Meningkatkan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Menyelenggarakan manajemen
pendidikan berbasis sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan minat baca dan
pembinaan perpustakaan dan
jaringannya hingga ke desa
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana Puskesmas Keliling
Program Bebas Berobat
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan
prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
8 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
kesehatan
Meningkatkan penyediaan
sarana dan prasarana
pendidikan sesuai standar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sekolah
Program Wajib Belajar 9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan pendidikan yang
terjangkau masyarakat
Meningkatnya pelayanan
pendidikan yang bermutu dan
merata
7
Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana kesehatan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
6 Meningkatnya koordinasi
bidang keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
Peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan
Meningkatkan peran forum
koordinasi keamanan,
ketentraman dan ketertiban antar
stakeholder
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Penyelenggaraan BLUD RSUD Datu
Sanggul
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Perbaikan Gizi
Program Kesehatan Keluarga
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan upaya kesehatan
masyarakat secara mandiri
Program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Penyediaan Data dan Informasi
Kependudukan dan KB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan
PMKS lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pembinaan para Penyandang Cacat
dan Trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Mengoptimalkan pembinaan
PMKS dan kelembagan
penanganan PMKS
10 Meningkatkan tingkat
kesejahteraan sosial
masyarakat
Optimalisasi peran potensi dan
sumber kesejahteraan sosial
Program Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi
Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Program Pembangunan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
8 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
kesehatan
Meningkatkan kualitas
manajemen pelayanan
kesehatan terpadu
Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana kesehatan
9 Meningkatnya kualitas keluarga
berencana
Peningkatan kesadaran
masyarakat untuk menerapkan
Keluarga Berencana
Meningkatkan cakupan layanan
dan promosi Keluarga
Berencana dan Sejahtera
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Pemberdayaan Panti Asuhan/Panti
Jompo
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Program Peningkatan peran serta
kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda dan keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan
Penegakan hukum dan
kepastian berusaha
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Meningkatkan kerjasama,
koordinasi dan promosi
investasi/penanaman modal
Menciptakan iklim investasi dan
usaha yang kondusif dalam sektor
ekonomi unggulan
Meningkatnya daya saing
daerah dalam menarik PMA dan
PMDN
12
Mengoptimalkan pembinaan
PMKS dan kelembagan
penanganan PMKS
10 Meningkatkan tingkat
kesejahteraan sosial
masyarakat
Optimalisasi peran potensi dan
sumber kesejahteraan sosial
Meningkatkan peran aktif
pemuda dalam pembangunan
dan olahraga
Meningkatnya kesetaraan
gender dalam pembangunan
dan kehidupan sosial
Optimalisasi pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan peran perempuan
dalam aktivitas ekonomi, sosial,
budaya dan pemerintahan
11
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pemberdayaan Mayarakat
Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Peningkatan koordinasi dan
hubungan industrial
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Pengrusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Pembinaan dan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
pencari kerja
15 Meningkatnya kesempatan
kerja
Perluasan kesempatan kerja
Meningkatkan pemahaman
manajemen sumber daya alam
yang berwawasan lingkungan
Peningkatan pemahaman
masyarakat akan sadar lingkungan
13 Menurunnya ketimpangan
distribusi pendapatan antar
kelompok dan antar wilayah
Penguatan peran kelembagaan
UMKM, koperasi, dan BUMDes
Peningkatan pembinaan dan
sinergi program dalam
pengembangan Koperasi,
BUMDes dan UMKM
14 Menurunnya jumlah penduduk
miskin dan terselenggaranya
layanan masyarakat miskin
Pemberdayaan masyarakat
sebagai pelaku utama dalam
program penanggulangan
kemiskinan
Melakukan sinkronisasi program
penanggulangan kemiskinan
16 Meningkatkan kelestarian alam
dan lingkungan hidup
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengendalian
persampahan dan pencemaran
lingkungan
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor
Hasil Pertanian
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Pasar
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
18 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan keseimbangan
komposisi struktur
perekonomian daerah
Penciptaan kestabilan ekonomi Meningkatkan pendapatan asli
daerah
17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Mengembangkan potensi dan
dukungan sarana dan prasarana
jasa perdagangan dan pariwisata
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Kemitraan
19 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas perindustrian
Penerapan manajemen industri
yang terpadu dan berkelanjutan
Meningkatkan pembinaan,
pemberdayaan dan pengawasan
industri kecil dan menengah
yang memberi nilai tambah
produksi perindustrian dalam arti
luas
20 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas perdagangan
Peningkatan manajemen
pemasaran produk-produk
unggulan
Mengembangkan pasar sebagai
upaya merangsang
berkembangnya pemasaran
produksi pertanian, peternakan,
perikanan dan perkebunan serta
mengembangkan pengrajin
Meningkatnya pengendalian
pemanfaatan ruang
Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan kualitas
perencanaan ruang dan
pengawasan pemanfaatan ruang
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan
Pasar
Meningkatkan kapasitas dan
kerjasama kelembagaan petani
untuk melindungi petani dari
permainan harga
Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian
Program Pengembangan Sistem Pengolahan
Hasil Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan
Jembatan
22
Peningkatan manajemen pertanian
dalam arti luas
20 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas perdagangan
Peningkatan manajemen
pemasaran produk-produk
unggulan
Mengembangkan pasar sebagai
upaya merangsang
berkembangnya pemasaran
produksi pertanian, peternakan,
perikanan dan perkebunan serta
mengembangkan pengrajin
Meningkatnya kualitas
infrastruktur transportasi ke
pusat pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan kuallitas jalan dan
jembatan
Pengembangan cakupan
aksesibilitas transportasi ke pusat
pertumbuhan ekonomi
Mengembangkan diversifikasi
produk ketahanan pangan
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas pertanian khususnya
dari sektor agribisnis
21
Meningkatkan produksi pertanian
dan perikanan
Meningkatkan nilai tambah
pertanian dan peternakan
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
1 2 3 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasanana dan Fasilitas LLAJ
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Program peningkatan pelayanan angkutan
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas drainase
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas penanganan dan
pengolahan sampah
Program Pengembangan Kebijakan dan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan
Program Pemanfaatan Air Bawah Tanah
25 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur pengairan
Optimalisasi jaringan pengairan
untuk pertanian
Meningkatkan dan mendorong
pembangunan prasarana air,
irigasi, embung dan bendungan
ke arah tersedianya pelayanan
yang berbasis masyarakat
Program Pengembangan dan Pengelolaan
jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.
24 Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih
Peningkatan pengelolaan air bersih Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan air bersih sesuai
standar
23 Meningkatnya kualitas sanitasi
lingkungan
Peningkatan pengelolaan sanitasi
lingkungan
22 Meningkatnya kualitas
infrastruktur transportasi ke
pusat pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan kuallitas jalan dan
jembatan
Mengembangkan transportasi
umum yang menjangkau setiap
wilayah
Pengembangan cakupan
aksesibilitas transportasi ke pusat
pertumbuhan ekonomi
Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD Terkait
Cakupan kegiatan keagamaan Persen 100 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kajian Seni (%) Persen 20 Disporabudpar
Gelar Seni (%) Persen 20 Disporabudpar
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) Buah 25 Disporabudpar
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah) Buah 3 Disporabudpar
Jumlah sanggar seni budaya lokal terbina (kelompok) Kelompok 25 Disporabudpar
Kunjungan wisata (orang) Orang 230000 Disporabudpar
Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata
daerah, regional dan internasional (kali)
Kali 26 Disporabudpar
Jumlah objek wisata terpelihara (buah) Buah 6 Disporabudpar
Jumlah kemitraan kepariwisataan (kali) Kali 2 Disporabudpar
Jumlah expo budaya (kali) Kali 6 Disporabudpar
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Kali 12 Disporabudpar
Organisasi perangkat daerah tertata (%) Persen 100 Bagian PemerintahanCakupan penataan tata batas dan kerjasama antar daerah (%) Persen 100 Bagian PemerintahanPenunjang keprotokolan KDH/Wakil KDH (%) Persen 100 Bagian HumasCakupan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH (%) Persen 100 Bagian Umum
Jumlah koordinasi dengan APFP lainnya (%) Persen 87 Inspektorat
Jumlah tindak lanjut hasil audit (%) Persen 90 Inspektorat
Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat auditor ahli
dan terampil (%) Persen
90 Inspektorat
Informasi hasil pengawasan tersedia (%) Persen 100 Inspektorat
Cakupan penyelenggaraan diklat untuk mendukung peningkatan
kompetensi pegawai (%)Persen
93 BKD
Cakupan penataan pegawai dalam rangka mendukung upaya
perbaikan jumlah, distribusi dan komposisi pegawai disetiap instansi
(%) Persen
85 BKD
Cakupan data, mekanisme dan prosedur seleksi calon pejabat untuk
menduduki jabatan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) dan Baperjakat (%)
Persen
90 BKD
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa (%) Persen 100 BPMPD
Jumlah izin yang di terbitkan/ dikeluarkan (buah) Buah 18 KP2T
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 0,85 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran 0,59 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Rasio pasangan berakte nikah (%)
Persen
62 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Kepemilikan KTP (%)
Persen
87,58 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)
Persen
75,46 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Penerapan KTP Nasional (%)
Persen
Ya Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Cakupan pembinaan pemerintahan desa (%) Persen 100 Kec. Piani, Kec. Lokpaikat,
Kec. Taput, Kec. Cakupan perencanaan pembangunan kecamatan (%) Persen 100 0
Lama proses perijinan < 5 KP2T
Cakupan penataan produk hukum daerah (%) Persen 100 Bagian HukumJumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) Kali 7 KesbangpolJumlah demonstrasi (kali) Kali 0 KesbangpolJumlah pembinaan politik daerah (kali) Kali 8 Kesbangpol
Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk 0,45 Pol PPRasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 30 Pol PPRasio jumlah Siskamling per 10.000 penduduk 30 Pol PPPenegakan PERDA (buah) Buah 44 Pol PPTingkat Penyelesaian K3 (%) Persen 95 Pol PP
LAKIP KABUPATEN TAPIN
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015
7 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap peraturan
perundangan
8 Meningkatnya koordinasi
bidang keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
5 Terwujudnya aparatur
pemerintahan yang berkualitas
6 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
Target 2015
3 Terwujudnya kelembagaan
pemerintah yang responsif
4 Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel
SASARAN STRATEGIS
1 Terwujudnya masyarakat yang
beriman dan bertaqwa
2 Terwujudnya stabilitas kondisi
sosial budaya yang berbasis
agama dan mendukung
pariwisata
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS
Angka kriminalitas (%) Persen 0 Kesbangpol
APK PAUD (%) Persen 68,84 Dinas PendidikanJumlah PAUD (buah) Buah 150,00 Dinas PendidikanAPS SD/MI (%) Persen 103,46 Dinas PendidikanAPS SMP/MTs (%) Persen 84,50 Dinas PendidikanAPK SD/MI/Paket A (%) Persen 106,00 Dinas PendidikanAPK SMP/MTs/Paket B (%) Persen 96,01 Dinas PendidikanAPM SD/MI/Paket A (%) Persen 99,77 Dinas PendidikanAPM SMP/MTs/Paket B (%) Persen 93,03 Dinas PendidikanRasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia SD (%) Persen 97,60 Dinas PendidikanRasio ketersediaan sekolah SLTP/penduduk usia SLTP (%0 Persen 42,60 Dinas PendidikanRasio Guru/Murid SD/MI (%) Persen 71,81 Dinas PendidikanRasio Guru/Murid SLTP/MTs (%) Persen 97,74 Dinas PendidikanAPtS SD/MI (%) Persen 0,14 Dinas PendidikanAPtS SMP/MTs (%) Persen 0,34 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SD/MI (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMP/MTs (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) Persen 95,20 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SD/MI 7,75 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SMP/ MTs 7,75 Dinas PendidikanAPK SMA/MA/SMK/Paket C (%) Persen 52,88 Dinas PendidikanAPM SMA/MA/SMK/Paket C (%) Persen 51,03 Dinas PendidikanAPtS SMA/MA/ SMK (%) Persen 0,90 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMA/MA/ SMK (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SMP/ MTs ke SMA/MA/SMK(%) Persen 99,81 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SMA/ MA/SMK 7,50 Dinas Pendidikan
Jumlah pelatihan/workshop pendidik dan tenaga kependidikanKali
3 Dinas Pendidikan
Jumlah lomba-lomba uji kompetensi/penilaian bagi pendidik dan
tenaga kependidikanKali
3 Dinas Pendidikan
Cakupan alat medis dan non medis yang tersedia (%) Persen 70 RSUD DATU SANGGULCakupan alat medis dan non medis yang terpelihara (%) Persen 100 RSUD DATU SANGGULCakupan sarana prasarana rumah sakit (%) Persen 100 Dinas Pekerjaan UmumKetersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan produk obat dan makanan yang beredar memenuhi
persyaratan keamanan, mutu dan manfaat (%)Persen
90 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Desa Siaga Aktif (%) Persen 82 Dinas KesehatanCakupan Posyandu Purnama Mandiri (%) 4000% Dinas KesehatanJumlah bidan di setiap desa siaga (%) Persen 90 Dinas Kesehatan
Cakupan Penjaringan Siswa SD dan setingkatnya (%) Persen 83 Dinas Kesehatan
Cakupan informasi dan promosi kesehatan masyarakat (%) Persen100 RSUD Datu Sanggul
Rasio Posyandu per Satuan Balita 46,89 Dinas KesehatanCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
Persen100 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pasien masyarakat miskin (%)Persen
2 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus di berikan sarana
kesehatan (RS) di Kab/Kota Persen
100 Dinas Kesehatan
Rasio dokter dengan penduduk 0,094 Dinas KesehatanRasio bidan dengan penduduk 0,86 Dinas KesehatanRasio perawat dengan penduduk 0,96 Dinas KesehatanRasio apoteker dengan penduduk 0,049 Dinas KesehatanCakupan Pemberian MP-ASI anak Usia 6-12 bln keluarga miskin (%)
Persen100 Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat perawatan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Bumil yang Mendapat Fe (%) Persen 80 Dinas KesehatanMenurunnya Prevalensi Anemia Gizi Besi pada bumil dan bufas (%)
Persen< 20 Dinas Kesehatan
Cakupan Pemberian MP-ASI pada Bayi BGM dan GAKIN Persen 100 Dinas KesehatanCakupan ASI Eksklusif (%) Persen 81 Dinas KesehatanCakupan Balita yang mendapat Vitamin A (%) Persen 86 Dinas KesehatanTempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (%) Persen 80 Dinas KesehatanTempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan (%)
Persen65 Dinas Kesehatan
Jumlah Keluarga menggunakan Jamban yang memenuhi syarat
kesehatan (%)Persen
90 Dinas Kesehatan
13 Meningkatnya kualitas
kemandirian kesehatan
masyarakat
11 Meningkatnya kualitas tenaga
pendidik
12 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
9 Meningkatnya pelayanan
pendidikan yang bermutu dan
merata
10 Meningkatnya kualitas lulusan
8 Meningkatnya koordinasi
bidang keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS
Penemuan dan penanganan penderita penyakit : Persen 0 0 - cakupan TB Paru (%) 55 Dinas Kesehatan - cakupan ISPA (%) Persen 60 Dinas Kesehatan - cakupan Malaria (%) Persen 100 Dinas Kesehatan - cakupan HIV / AIDS (%) Persen 100 Dinas KesehatanPenderita DBD yang Ditangani (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)Persen
100 Dinas Kesehatan
Rumah Bebas Jentik Nyamuk (%) Persen 96 Dinas KesehatanCakupan Desa / Kelurahan UCI (%) Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) Persen 96 Dinas KesehatanCakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan (%)Persen
88 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Nifas Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani (%) Persen 80 Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Bayi (%) Persen 85 Dinas KesehatanCakupan Peserta KB Aktif (%) Persen 85 Dinas KesehatanCakupan Pelayanan Anak Balita (%) Persen 70 Dinas KesehatanAngka Kematian Ibu/100.000 Persen 236 Dinas KesehatanAngka Kematian Bayi/1000 11 Dinas KesehatanCakupan akreditasi RSUD 80 RSUD Datu SanggulPuskesmas yang memiliki tenaga dokter (%) Persen 100 Dinas KesehatanRasio Puskesmas/10.000 penduduk Persen 0,83 Dinas KesehatanRasio Polindes/1000 penduduk 0,44 Dinas KesehatanRasio Pustu/2.500 penduduk 0,56 Dinas KesehatanMeningkatnya Pendapatan RSUD dengan Pola BLUD 10,5 RSUD Datu Sanggul
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga (orang) Orang 2,38 BPPKBJumlah peserta KB Baru (orang) Orang 5140 BPPKBJumlah peserta KB Baru MKJP (orang) Orang 742 BPPKBJumlah peserta KB Baru Pria (orang) Orang 274 BPPKBAngka Kesertaan berkb (CPR) (%) Persen 81,32 BPPKBUnmet Need (%) Persen 12,2 BPPKBPersentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Persen 24 BPPKBRasio Penyuluh KB terhadap Desa 2,4 BPPKBRasio PPKBD setiap Desa/ Kelurahan 1,4 BPPKBJumlah klinik KB melayani KB berkualitas Buah 18 BPPKBRumah sakit yang melayani KB berkualitas Buah 1 BPPKBKeluarga yg memiliki remaja aktif BKR (orang) Orang 560 BPPKBKeluarga yg memiliki balita aktif BKB (orang) Orang 3640 BPPKBJumlah kelompok UPPKS data base online (kelompok) Kelompok 82 BPPKBPUS keluarga Pra S &KS I anggota UPPKS ber KB (pasang) Pasang 820 BPPKBCakupan data dan informasi kependudukan dan KB (%) Persen 100 BPPKB
Jumlah atlit daerah yang dikirim ke even olahraga tingkat propinsi
dan nsional (orang) Orang
570 Disporabudpar
Jumlah Lapangan olahraga yang terbangun pada tahun 2015(buah)
Buah
0 Disporabudpar
Jumlah organisasi Pemuda yang dibina (buah) Buah 12 Disporabudpar
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Persen 0,0018 BPPKBPartisipasi angkatan kerja perempuan (%) Persen 74,34 BPPKBMenurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 0,003 BPPKB
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan (%)Persen
100 BPPKB
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persen 2,47 BPPKBPartisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Persen 34,28 BPPKBPKK Aktif (%) Persen 100 BPMPDRata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (kelompok) Kelompok 126 BPMPDRasio penduduk yang bekerja
Persen76,04 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaPencari Kerja yang ditempatkan (orang)
Orang421 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaAngka sengketa pengusaha pekerja pertahun (kasus)
Kasus10 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah Pekerja /Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek
(orang)Orang
550 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
15 Meningkatnya pemasyarakatan
dan prestasi olahraga berikut
sarana dan prasarananya
16 Meningkatkan tingkat
kesejahteraan sosial
13 Meningkatnya kualitas
kemandirian kesehatan
masyarakat
14 Meningkatnya kualitas keluarga
berencana
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS
Tersedianya data dan informasi serta sosialisasi tentang ketenaga
kerjaan (%)Persen
100 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Cakupan sarana dan prasarana pelatihan kerja (%) Persen
100 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Peserta pelatihan kerja bagi pencari kerja (orang)Orang
32 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (milyar Rp)milyar Rp
110 Bagian Penanaman
Modal
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rp)
milyar Rp
50 Bagian Penanaman
Modal
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (buah)Buah
7 Bagian Penanaman
Modal
Koperasi Aktif (%) Persen 82,67 DisperindagkopJumlah wira usaha terlatih orang 300 Disperindagkop
PMKS yang memperoleh Bantuan sosial (%)Persen
377 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah Lansia Tidak Potensial yang mendapatkan Perlindungan
Sosial melalui Dana Asistensi (orang)Orang
118 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah anak terlantar yang mendapatkan pengembangan bakat dak
ketrampilanOrang
10 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan dan
pelayanan sisialOrang
32 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan melalui
PKHKK
1500 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah keluarga miskin berumah tidak layak huni yang mendapatkan
perbaikanbuah
68 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah penyandang cacat yang mendapatkan bimbingan dan
ketrampilan melalui LBK
orang 15 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Pembinaan (buah)Persen
8 Dinas Sosial dan Tenaga
KerjaJumlah Kelembagaan yang mendapat Pembinaan
Buah9 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Penanganan Sampah (%)Persen
33 Dinas Tata Kota dan
KebersihanTersedianya Sistem Penanganan dan Fasilitas Pengurangan Sampah
di Perkotaan (%) Persen
65 Dinas Tata Kota dan
KebersihanTerlaksananya peningkatan cakupan pelayanan persampahan 33 Dinas Tata Kota dan
KebersihanTerbentuknya Pokmas peduli Lingkungan (kelompok)
Kelompok3 Dinas Tata Kota dan
KebersihanTersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan : 00
- Kawasan Pertamanan 18 lokasi / 48 Ha Dinas Tata Kota dan
Kebersihan- Jalur Hijau 14 lokasi / 29 Ha Dinas Tata Kota dan
KebersihanTersedianya fasilitas pengolahan limbah domestik (%)
Persen40 Badan Lingkungan Hidup
Pemantauan kualitas lingkungan air dan udara (kali)Kali
50 Badan Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persen
100 Badan Lingkungan Hidup
Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)Persen
100 Badan Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Persen
100 Badan Lingkungan Hidup
Pelestarian dan perlindungan kawasan lahan basah bagi habitat
Bekantan (%)Persen
40 Badan Lingkungan Hidup
Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (%)Persen
100 Badan Lingkungan Hidup
Cakupan data Kualitas Lingkungan (%)Persen
100 Badan Lingkungan Hidup
Luas kawasan kumuh (%) Persen 30 Dinas Pekerjaan Umum
21 Meningkatkan kelestarian alam
dan lingkungan hidup
19 Menurunnya ketimpangan
distribusi pendapatan antar
kelompok dan antar wilayah
20 Menurunnya jumlah penduduk
miskin dengan meningkatkan
pelayanan masyarakat miskin
17 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan keseimbangan
komposisi struktur
perekonomian daerah 18 Meningkatnya daya saing
daerah dalam menarik PMA dan
PMDN
16 Meningkatkan tingkat
kesejahteraan sosial
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB (rumah)Rumah
375 Dinas Tata Kota dan
KebersihanJumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara
berkelanjutan (%)Persen
40 Disnakkan
Menurunnya kasus illegal fishing (%) Persen 2 DisnakkanPertambangan Tanpa Izin Persen - DistambenTersedianya sumber air bersih bagi daerah terpencil (buah) Buah 3 DistambenJumlah Perusahaan Yang Menerapkan Kaidah Good Mining Practice
(IUP)IUP
10 Distamben
Kerusakan kawasan hutan Persen 30,5 DishutbunRehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Ha 100 DishutbunLuas Areal Ha 5 Dishutbun
Cakupan pembinaan dan pengembangan komunikasi, informatika
dan media (%)Persen
100 bagia Humas
Kerjasama Informasi dengan media massa (%)
Persen
100 Dishubkominfo, Bagian
HUMAS dan Sekretariat
DPRDPersentase penggunaan teknologi sistem informasi milik Bappeda
(%)Persen
100 Bappeda
Pertumbuhan Industri (%) Persen 0,36 DisperindagkopJumlah penyerapan tenaga kerja Persen 0,25 Disperindagkop
Rekomendasi Penerbitan SIUP (buah) Buah 4496 DisperindagkopTersedianya fasilitas pasar yang representatif (%) Persen 60 Dislo PasarTerlaksananya pengelolaan limbah pedagang dilingkungan pasar (%)
Persen80 Dislo Pasar
Penertiban PKL (%) Persen 80 Dislo PasarPenertiban pedagang musiman/pasar tumpah (%) Persen 60 Dislo PasarPenyelenggaraan Expo Kali 1 Dislo PasarTemuan barang beredar kadaluarsa Buah 120 Disperindagkop
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik 70 Dinas Pekerjaan UmumTerpeliharanya lampu dan jaringan PJU (unit)
Unit2400 Dinas Tata Kota dan
Kebersihan
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)Persen
60 Dinas Pekerjaan Umum
Produktivitas Karet (ton) Ton 13098 DishutbunJumlah produksi benih padi berlabel sebagai salah satu sumber PAD BP 7 ton, Upkup
BR 15 ton,
berkembanganya
penangkaran 280
ha dgn produksi
980 ton BR
Bertambahnya jenis produk olahan peternakan dan
perikanan/Diversifikasi (Jenis)
Ton 7 Disnakkan
Meningkatnya volume hasil olahan (%/th) Ton 4 DisnakkanKontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%) Ha 3,77 DisnakkanMeningkatnya produksi hasil Perikanan Budidaya (Ton) Ton 2625 DisnakkanMeningkatnya produksi hasil Perikanan Tangkap (Ton) Jenis 4716 DisnakkanTerkendalinya tingkat kematian ternak (%) : Persen/ tahun 0 Disnakkan1. Ternak besar Persen 1,7 Disnakkan2. Ternak Kecil Ton 2 Disnakkan3. Ternak Unggas Ton 3,1 DisnakkanMeningkatnya produksi masing-masing 0,6% per tahun : Persen -Rp Disperta- jagung (ton) Persen 1306 Disperta- kedelai (ton) Persen 57,8 Disperta- kacang tanah (ton) Persen 2394,2 Disperta- kacang hijau (ton) 49,6 Disperta- ubi kayu (ton) Ton 1401,8 Disperta- ubi jalar (ton) Ton 261,2 DispertaMeningkatnya produksi padi 2,7 % per tahun Ton 290827 DispertaKonsumsi Daging (Kg/Kapita) Ton 3,7 DisnakkanPeningkatan Produksi Daging (Ton) Ton 3818 DisnakkanPeningkatan Produksi Telur (Ton) Ton 14574 DisnakkanPengembangan Kebun HMT (Ha) 9 DisnakkanPenyebaran Ternak Unggulan Sapi (Ekor) Ton 90 DisnakkanPeningkatan Populasi Sapi (Ekor) Ha 6279 DisnakkanPeningkatan Populasi Kerbau (Ekor) Ha 230 Disnakkan
28 Meningkatkan hasil pertanian
khususnya dari sektor agribisnis
26 Meningkatkan kualitas
infrastruktur transportasi ke
pusat pertumbuhan ekonomi
27 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur
pengairan
24 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas perindustrian
25 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas perdagangan
23 Meningkatkan peran
komunikasi dan informasi
dalam pembangunan daerah
21 Meningkatkan kelestarian alam
dan lingkungan hidup
22 Meningkatkan produksi dan
pelestarian tanaman hutan
INDIKATOR KINERJATarget SKPD
2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS
Peningkatan Ayam Ras Pedaging (Ekor) Ha 700000 DisnakkanPengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 80 BKP3Penanganan Daerah rawan pangan (%) Ton 80 BKP3Ketersediaan Pangan Utama Ton 80 BKP3Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang dibina :
Ha0 BKP3
-poktan Ekor 945 BKP3 -gapoktan Ekor 132 BKP3
28 Meningkatkan hasil pertanian
khususnya dari sektor agribisnis