instansi pemerintah (lkip) · 2019-09-10 · ii laporan kinerja instansi pemerintah (lkip)...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA
2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Dokumen LKIP 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban
lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu)
tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.
Dokumen LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun
selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung serta dapat lebih
mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPSDM dan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP 2018 ini
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, Februari 2019
Plt KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640603 198603 1 010
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang
memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja
masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap
tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Tahun
2018 :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor
259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah.
iii
Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPPD Kabupaten
Bandung menetapkan 8 (delapan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan
yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPSDM Kabupaten Bandung.
Pada tahun 2018 BKPSDM masih menggunakan nomeklatur lama yaitu
BKPPD telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya
telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan
pencapaian target. BKPSDM Kabupaten Bandung akan berusaha meningkatkan
kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja
BKPSDM dalam pelayanan pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil
Negara. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja
BKPSDM berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut
:
1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar
102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra
BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini pada
tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang mengikuti
diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat Daerah
Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan kompetensi
melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan adanya peneriaan
CPNS Pada Tahun 2018.
2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian kinerja
pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau Secara umum
untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian.
Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi target yang
ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah yang
diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional
yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan yang
dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas
internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip dan
Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan
merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan
iv
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut
menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapaun Capaian kinerja
Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada tahun 2018 adalah 104.11% hal
ini dikarenakan capaian target nilai AKIP BKPPD mencapai point 70,80
sementara target yang ditetapkan adalah 68 point. Sedangkan untuk
capaian kinerja indicator prosentase asset dalam kondisi baik pada tahun
2018 mencapai 100.72%.
4. Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPSDM pada
tahun 2018 adalah sebesar 108, 02 % dari target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat
pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak
Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar
lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat
belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan
sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua
puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .
v
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR …..………...………………………………………………….....i
IKHTISAR EKSEKUTIF…....………………………………………………................ii
DAFTAR ISI………………….………………………………………………………….v
BAB I PENDAHULUAN………………………………..……………………………..I-1
A. GAMBARAN UMUM …………………………………...…………………I-1
B. ISU STRATEGIS………..…………………………………………………I-5
C. DASAR HUKUM…… ……………………………………………………. I-5
D. SISTEMATIKA PENULISAN………..……………….….……………….I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………….….…….II-1
A. RENCANA STRATEGIS….……………………………………………II-1
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA………………...……………………..II-5
C. PERJANJIAN KINERJA……………………………….……………….II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..…………………….III-1
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017…………………………………...III-2
B. REALISASI ANGGARAN……………………………...…………….III-15
BAB IV PENUTUP……………………………………………….…………………IV-1
LAMPIRAN
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 1
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung sebagaimana diubah menjadi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 sebagai Lembaga Teknis Daerah
(Lamtekda) berbentuk badan yang merupakan unsur perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi-fungsi administrativ yang sekaligus menyusun konsep
dan gagasan serta terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan
pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan
sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak organisasi
pemerintahan di Kabupaten Bandung, dalam mewujudkan visi' “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Untuk mengoptimalkan Pengelolaan pegawai maka diperlukan
perencanaan dan evaluasi yang matang, sehingga sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung menyusun indikator-indikator yang mendukung visi, misi,
tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Rencana strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung.
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 2
memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai
maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk
menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada
masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di
atas, secara garis besar program-program kegiatan di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung diarahkan kepada:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Meningkatnya prestasi kinerja dan disiplin apartur sipil Negara;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan
perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam rangka pencapaian vis, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan,
fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis kedalam struktur
organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung, adapun struktur organisasi, strukturorganisasi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut
adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 3
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian,
mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta
melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :
• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, BKPSDM didukung
oleh pegawa sebanyak 58 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar I.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 4
Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 5
Gambar I. 5 Jumlah Komposisi Pegawai Bedasarkan Eselon
B. ISU STRATEGIS
Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
Bandung didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung di antaranya:
1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian;
4. Pembinaan Kepegawaian Secara Proposional dan Berkesinambungan.
C. DASAR HUKUM
Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir
tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 6
masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap
tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan
Pengembangan umber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung
Tahun 2018 :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tah1950 Tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2018,
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November
2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan daerah,
struktur organisasi.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 7
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
B. ISU STRATEGIS
C. DASAR HUKUM
D. SISTIMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
D. RENCANA STRATEGIS
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA
F. PERJANJIAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
D. REALISASI ANGGARAN
BAB IV PENUTUP
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 1
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pad a hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima)
tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen
Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun
2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (lima) tahunan.
Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi
pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,
Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya. Renstra BKPSDM Kabupaten Bandung merupakan
dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan
unit organisasi BKPSDM dalam pengelolaan/ manajemen kepegawaian.
Adapun Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yaitu
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, berlandasan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan”.
Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 5 Bupati Bandung
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 2
yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang tertuang
dalam RPJMD periode 2016-2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan
kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”.
Sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka
di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
Periode
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
Pada Akhir
Periode
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatkan
Kapabilitas
Internal Badan
Kepegawaian
dan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
Kapupaten
Bandung
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
Capaian Nilai
AKIP
Angka 65 67 68 69 70 71 71
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
Nilai Rata-rata
SKP Pegawai
BKPPD
Prosen
Angka
90 91
85
93
85.2
94
85.5
95
85.7
95
86
95
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang
dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan
Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan arah yang berkesinambungan dengan
cara mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang pembangunan
pada umumnya dan khususnya mengenai kepegawaian secara internal maupun
eksternal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 3
Mengindentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang khususnya
mengenai kepegawaian secara internal dan ekternal dengan cara menggunakan
Analisa SWOT (strength, weakness, oportunity, threats)
Berdasarkan hasil analisis SWOT, stategi yang dipilih adalah sebagai berlikut :
1. Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan yang berkualitas, dengan strateginya sebagai Berikut :
a. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabat
b. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan
c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi
d. Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar
2. Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat
Waktu, dengan strategi sebagai berikut :
a. Jumlah SK kenaikan pangkat sesuai periode
b. Jumlah SK Pensiun tepat waktu
3. Terwujudnya Meningkatnya sasaran prestasi kerja pegawai minimal, dengan
strategi sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai
tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan
potensi yang ada dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yaitu :
I. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
3. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
4. Penyelenggaraan Assesment ASN
II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2. Seleksi penerimaan calon PNS
3. Penempatan PNS
4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 4
7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
9. Formasi Pegawai
10. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
12. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
13. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
IV. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan mobil jabatan
3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
V. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
VI. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
1. Pemulangan pegawai yang pensiun
2. Pemindahan tugas PNS
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 5
VII. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
VIII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Untuk mengukur sejauh mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada
masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang
harus dicapai pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan
tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA
1 Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Persentase ASN yang
memenuhi Standar
kompetensi
• Jumlah PNS yang
lulus diklat
• Jumlah PNS Yang
difasilitasi Tugas
Belajar dan Izin
Belajar
• Jumlah Pembinaan
Pegawai
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 6
No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA
2 Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
• Jumlah SK Kenaikan
Pangkat tepat waktu
• Jumlah SK Pensiun
tepat waktu
3 Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPSDM
Capaian Nilai AKIP Hasil evaluasi dan penilaian
Inspektorat
Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik
Perbandingan Jumlah Aset
dalam kondisi baik terhadap
jumlah asset BKPSDM
1. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran
Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan
terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui
serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu
Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan
fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun.
Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan
satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian
tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 7
ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat
dicapai.
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
pemerintah
Sasaran Indikator
Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur
pemerintah
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan
Fungsi
Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin
Belajar
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
Seleksi Penerimaan CPNS
Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional
dan sumpah jabatan
Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan
Jumlah proses penanganan permasalahan
kepegawaian
Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani
dan rohani
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi
ASN
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Yang Tepat Waktu.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 8
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi
kepegawaian
Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
JumlahSK Kenaikan Pangkat sesuai Periode
Jumlah SK Pensiun tepat waktu
Jumlah Pemutahiran Data ASN
Jumlah Dokumen Formasi PNS
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi
penerimaan Calon Praja.
Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal
BKPSDM.
Tujuan ini bukan merupakan kinerja utama BKPSDM namun termasuk dalam
rencana strategis BKPSDM, adapun Penjabaran dari tujuan ini secara lebih
spesifik adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Indikator peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal
BKPSDM
Sasaran Indikator
Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPSDM
Capaian Nilai AKIP
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
C. PERJANJIAN KINERJA 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 9
kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Dari 8
(Delapan) Program kegiatan yang berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) dengan total
belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar
seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua
rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar
Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar lima ratus sembilan belas juta seratus
empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), serta Belanja
Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat belas milyar lima ratus delapan
puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh
rupiah). Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi
sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua puluh sembilan milyar empat puluh sembilan
juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar
90.48% .
Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja BKPSDM yang pada
tahun 2018 masih menggunakan nomeklatur BKPPD yang mengacu pada
Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas
diilustrasikan dalam matriks berikut :
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas kinerja
aparatur pemerintah
Persentase ASN yang
memenuhi Standar
kompetensi
10.31 %
2 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian
administarsi Kepegawaian
Tepat Waktu
100 %
3 Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai Akip 68 (B)
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 10
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik
93 %
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.844.828.168,00 APBD
2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
2.129.974.312,00
APBD
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
134.700.000,00
APBD
4. Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS
581.350.000,00
APBD
5. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
247.677.000,00
APBD
6. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
101.688.149,00 APBD
7. Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
4.430.164.000,00
APBD
8. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
5.115.307.128,00
APBD
TOTAL 14.585.688.757,00
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III - 1
Akuntanbilitas Kinerja
BAB III
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban
untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif
secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada
pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi
amanah. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran
srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKPD
Tahun 2018, Renstra BKPPD Tahun 22016-2021, Renja BKPPD Tahun 2018 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 2
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).
Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan
Pelatihan Daerah telah menetapkan 4 sasaran dalam indikator kinerja utama yang
akan dicapai, ke 4 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 8 indikator kinerja
utama yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan BKPSDM.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada
tahun 2018 masih bernama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati
Bandung Nomor : 051/Kep.182- BKPPD/2018 tentang Penetapan
Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 – 2021. Pengukuran capaian kinerja pada BKPSDM Tahun
2018 masih mengunakan data dari BKPPD dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing
indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 3
Tabel 3.1 Capaian Kinerja realisasi capaian masing-masing indikator kinerja
Pada Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
I Persentase ASN yang
memenuhi Standar
kompetensi
persen 10,31 10.61 102.95
II Prosentase penyelesaian
administarsi Kepegawaian
Tepat Waktu
Persen 100 118,70 118,70
III Capaian Nilai AKIP Point 68 70.20 103.32
IV Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik
Persen 93 93.7 100.72
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Penjelasan capaian IKU untuk
setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian
(expertise) yang lebih Dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga
merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan ,
tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta
berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang
tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi
antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk
menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang
menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat
diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu,
dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 4
Pelatihan Daerah menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),yang masing
masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang memenuhi Syarat
kompetensi jabatan Tahun 2018
No Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Prosentase PNS
yang memenuhi
Syarat kompetensi
jabatan
Persen 10.31 10.61 102.95
A. Kompetensi Manajerial
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Orang 149 148 99,32
B. Kompetensi Teknis
Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas
dasn fungsi bagi PNS
daerah
Orang 50 52 104
C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Prosentase Jumlah
PNS yang difasilitasi
untuk tugas belajar
dan Ijin Belajar
Persen 100 123,47 123,47
Jumlah PNS yang
difasilitasi untuk tugas
& belajar Ijin Belajar
(Telah Mengikuti
UD/UPKP)
Orang 115 142 123.47
D. Pembinaan Pegawai
Persentase ASN
yang memenuhi
sasaran penilaian
Kinerja minimal
Persen 20 17,004 85,02
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 5
No Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
Jumlah Laporan
Rencana Pembinaan
Karir
Dokumen 20 20 100,00
Seleksi Penerimaan
CPNS
Orang 10000 12853 128,53
Frekuensi Pelantikan
Pejabat Struktural,
fungsional dan
sumpah jabatan
Kali 11 11 100,00
Jumlah ASN Yang
Mendapatkan
Penghargaan
orang 418 6 1.44
Jumlah proses
penanganan
permasalahan
kepegawaian
Permasalahan 43 43 100,00
Frekuensi
pelaksanaan senam
kesegaran jasmani
dan rohani
Kali 56 56 100,00
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Kelembagaan Profesi
ASN
Kali 3 2 66,67
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya BKPSDM pada tahun
2018 dalam meningkatan kualitas SDM Aparatur dan melaksakan pembinaan
karier PNS. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan
meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten Bandung Melalui
Pendidikan dan Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal, Diklat Teknis dan
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 6
Tugas belajar baik yang diselenggarakan oleh BKPPD maupun oleh SKPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Adapun pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dan oleh
perangkat daerah lainnya pada tahun 2018, diantaranya kegiatan Diklat
Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis
lainnya, dengan perincian sebagai berikut :
1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Kepemimpin 98 orang realisasi
98 orang
Terdiri dari :
• Diklat PIM Tingkat III Target 30 Orang Realisasi 30 Orang
• Diklat PIM Tingkat IV Target 80 Orang Realisasi 79 Orang
2. Diklat Teknis dan Pungsi serta Teknis Lainnya :
• Bimtek dan ujian sertifikasi barang danjasa sebanyak 22 Orang
• Pelatihan Reform Leader Academi 1 Orang (Dibiayani APBN)
• Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang
(Dibiayai APBN)
• Pelatihan Membaca cepat dan Mind Map 3 Orang
• Diklat PKB lanjutan III 1 Orang
• Pelathan Jabatan Fungsional Epideniologi 3 Orang
• Seminar Nasional 2 Orang
• Seminar Nasional 3 Orang (Dibiayai APBN)
• TOT Diklatpim Mendagri 1 Orang
• Diklat Fungsional PPNS 3 Orang
• Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang
(Dibiayai APBN)
• Bimtek Manajemen Diklat Pemda 4 Orang
• Diklat TOC 3 Orang (Dibiayai APBD Prov)
3. Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar target 20 Orang
Realiasasi 22 Orang
4. Jumlah pegawai yang difasilatasi ujian dinas kenaikan pangkat target
90 Orang realisasi 125 Orang
Untuk menjamin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan serta
pembangunan yang berdayaguna dan berhasil, lalu untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Manajemen
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 7
pembinaan harus dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier
yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk memupuk
gairah dalam bekerja, kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil yang
dilaksanakan meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengangkatan, pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil, pemindahan
gaji, tunjangan kinerja, pemberhentian, hak dan kewajiban serta kedudukan
hukum.
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen
Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan,
pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian,
pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi
kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan untuk kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bimbingan teknis pada unit organisasi yang
menangani kepegawaian terhadap Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung.
Adapun gambaran pembinaan pegawai di kabupaten Bandung yang
tertuang dalam tabel 3.2 . menerangkan bahwa pada tahun 2018 BKPSDM
Kabupaten Bandung melaksakan:
1. Pembinaan Karier melalui sidang tim penilai kinerja (Baperjakat) pada
tahun 2018 menghasilkan 20 dokumen laporan.
2. Pada tahun 2018 BKPSDM kabupaten Bandung melaksakan seleksi CPNS
dengan Formasi 530 CPNS melalui sistem CAT dengan peserta 12835
dari target 10000. Peserta yang lulus sampai dengan akhir adalah 486
orang.
3. Pelantikan dan penempatan jabatan Administrator, pengawas dan jabatan
tinggi pratama serta jabatan fungsional dari hasil sidang tim penilai kinerja
selama tahun 2018 dilaksakan sebanyak 11 kali dari target 11 kali.
4. Pemberian penghargaan terhadap pegawai dilingkungan pemerintah
kabupaten Bandung pada tahun 2018 di berikan terhadap 6 orang dari
target 418 orang, hal ini dikarekan oleh tidak turunnya surat rekomendasi
dari sekretariat militer Republik Indonesia.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 8
5. Pembinaan melalui penyelesaian permasalahan kepegawaian
dilingkungan Kabupaten Bandung pada tahun 2018 menyelesaikan
sebanyak 43 permasalahan pegawai dari target 43 permasalahan.
6. Pembinaan jasmani dan rohani dilingkungan pemerintahan Kabupaten
Bandung dilaksakan sebanyak 56 kali dari target 56 kali, adapun
pembinaan jasmani yang dilaksakan adalah olahraga bersama (senam
sabilulungan) setiap hari jum’at sedangkan pembinaan rohani dilaksakan
acara siraman rohani yang dilaksakan setiap bulan sekali.
7. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN yang dilaksakan selama tahun
2018 adalah sebanyak 2 kali dari target 3 kali adapun kegiatannya berupa
sosialisasi.
Tabel 3.3 Capaian peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan (Akumulatif)
Indikator Target
2018
Realisasi
2018
%
capaian Realisasi 2017
prosentase PNS yang
memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
10.31 10.61 102.95 % 15.23
Perbandingan atau perkembangan capaian kinerja pada tahun 2018
terhadap target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang
memenuhi Syarat kompetensi jabatan Tahun 2018
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 9
Capaian kinerja pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan hal ini
disebabkan karena adanya PNS yang meningkatkan kompetensi melaui izin
belajar yang dibiayai mandiri oleh PNS dan adanya pengiriman diklat serta
bimbingan teknis yang dibiayai diluar APBD.
Capaian kinerja target Renstra Tahun 2016-2021 dengan indikator Grafik
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sampai dengan Tahun
2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Target Renstra 2016-2021 Prosentase
PNS yang memenuhi Syarat kompetensi jabatan Sampai Tahun 2018
Dari grafik di atas Capaian kinerja dengan indikator prosentase
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2018 telah mencapai
44,09 % dari taget yang tertuang dalam renstra 42,55%.
Sasaran II : Meningkatnya Pelayananan Administrasi Kepegawaian Tepat
Waktu
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan
peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKPSDM.
BKPSDM melayani administrasi kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 10
Pemerintah Kabupaten Bandung sejumlah 16.796 Pegawai (data per Desember
2018) diantaranya dalam pelayanan kenaikan pangkat, pensiun dengan mudah
cepat dan tepat.
Dalam tabel berikut dapat digambarkan realisasi atau capaian yang
dilaksanakan pada tahun 2018 :
Tabel 3.3
Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
Persen 100 118,70 118,70
• Jumlah SK pegawai
yang pensiun
SK 600 SK 764 SK 127,33
• Terbitnya sk
kenaikan pangkat
ASN
SK 1600 Sk 2360 SK 147,50
• Jumlah
Pemutahiran Data
ASN
Data 5000 Data 5000 Data 100
• Jumlah Dokumen
Formasi PNS
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Adapun target jumlah Sk Kenaikan Pangkat yang diterbitkan disesuaikan
prediksi sesuai dengan data base dan usulan adalah sebanyak 1600 SK, pada
kenyataan nya pegawai di Kabupaten Bandung yang memproses kenaikan
pangkat selama tahun 2018 adalah berjumlah 2360 atau sebesar 147,50 %. Pada
indikator jumlah Sk pensiun tepat waktu setiap tahun disesuaikan dengan prediksi
sesuai data base dan usulan yang masuk. Tahun 2018 dari target 600 Sk
terealisasi sebanyak 764 Sk. Hal ini disebabkan oleh mulai ada nya pegawai yang
pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 50 Tahun
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 11
2014,pemutakhiran data pada aplikasi simpeg yang dilaksakan BKPSDM dari
target 5000 data terselsaikan 5000 data atau 100%, pada tahun 2018 BKPSDM
telah menyelesaikan 1 dokumen formasi.
Secara akumulasi capaian kinerja berdasarkan penyelesaian administrasi
kepegawaian dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 3.4 Capaian peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2018 Realisasi
2017
Target Realisasi % %
Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian 100 118,70 118,70 136.05
Untuk capaian kinerja rata-rata dengan indikator Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian pada tahun 2018 BKPSDM mencapai angka realisasi
sebesar 118.70 % dari target yang telah direncanakan, sedangkan realisasi pada
tahun 2017 adalah 136,05% dan pada tahun 2016 sebesar 117,33%.
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penyelesaian
Administrasi dari Tahun 2016-2018
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 12
Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD
Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut
menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator
Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
SKPD
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja
SKPD
Persen 100 101.14 101.14
• Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31
• Prosentase Aset
Dalam Kondisi Baik
Persen 91 92.81 101.98
• Capaian Nilai Akip
Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai instansi
pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui
evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan
Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 13
Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk nilai
dengan Kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 70,20
(Tujuh puluh koma dua puluh point) kategori B dengan interpretasi Baik Perlu
adanya perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, nilai Evaluasi AKIP
pada tahun 2018 Mengalami peningkatan sebesar 2,99.
Tabel 3.6 Capaian Nilai Akip dan Perbandingan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017
Target Realisasi % Target Realisasi %
Capaian Nilai Akip 68 70.20 103.23 65 65.58 100.98
Gambar 3. 4 Capaian Nilai Sakip 5 Tahun Terakhir Dalam Point
• Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
Jumlah Total Aset BKPSDM sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah
1.723 dengan rincian sebagai berikut:
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 14
Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Aset Pada Tahun 2018
No Uraian Jumlah
1 Aset Dalam Kondisi Baik 1614
2 Aset Kurang Baik 29
3 Aset Rusak Berat 80
Jumlah Total 1723
Jika diuangkan jumlah total nilai aset BKPSDM pada akhir Desember 2018
berjumlah RP. 9.821.805.641,00,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8 Neraca Aset Tahun 2018
No Uraian Jumlah (Rp)
1 Tanah 3.826.972.150,00
2 Peralatan dan Mesin 6.541.515.302,00
3 Gedung dan Bangunan 2.994.869.539,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00
5 Aset Tetap Lainnya 201,278.921,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00
7 Akumulasi Penyusutan (3.742.830.2711,00)
Jumlah Total 9.821.805.641,00
Tabel 3.9 Capaian Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik dan Perbandingan
Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017
Target Realisasi % Target Realisasi %
Prosentase Aset
Dalam Kondisi Baik 93 93.67 100.72 91 92.81 101.98
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 15
B. REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat
pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak
Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar
lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat
belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan
sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua
puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% . Realisasasi anggaran
Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Pada Tahun 2018
No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi
%
(Rp) (Rp)
BELANJA DAERAH 32.104.835.532 29.049.739.801 90,48%
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%
1 BELANJA PEGAWAI 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%
a. Gaji dan Tunjangan 13.660.937.775 12.506.294.038 91,55%
b. Tambahan Penghasilan PNS 3.858.209.000 3.461.864.139 89,73%
II BELANJA LANGSUNG 14.585.688.757 13.081.581.624 89,69%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.844.828.168 1.679.797.333 91,05%
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.800.000 45.415.000 91,19%
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.254.000 10.118.500 89,91%
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.000.000 81.202.300 99,03%
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 16
No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi
%
(Rp) (Rp)
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 138.789.094 114.569.840 82,55%
e. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
82.761.237 78.604.850 94,98%
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 9.959.000 99,59%
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
966.022.000 921.403.300 95,38%
h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.085.000 18.310.000 91,16%
i. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.893.200 29.110.000 51,17%
j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
341.161.137 315.559.543 92,50%
k. rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
44.875.000 23.050.000 51,36%
l. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional
24.187.500 18.855.000 77,95%
m. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
17.000.000 13.640.000 80,24%
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
2.129.974.312 1.911.286.009 89,73%
a. Pembangunan Gedung Kantor 101.500.000 29.250.000 28,82%
b. Pengadaan Mobil Pejabat 550.000.000 498.295.577 90,60%
c. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
325.000.000 293.795.000 90,40%
d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
240.618.000 235.174.757 97,74%
e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
238.080.000 225.402.419 94,68%
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
56.903.000 51.385.000 90,30%
g. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung kantor
617.873.312 577.983.256 93,54%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
134.700.000 116.090.250 86,18%
a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
66.000.000 60.876.850 92,24%
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
68.700.000 55.213.400 80,37%
4 Program fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
581.350.000 540.374.300 92,95%
a. Pemulangan pegawai yang pensiun 497.900.000 475.662.700 95,53%
b. Pemindahan tugas PNS 83.450.000 64.711.600 77,55%
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
247.677.000 183.086.500 73,92%
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 17
No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi
%
(Rp) (Rp)
a. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
98.400.000 34.886.500 35,45%
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
149.277.000 148.200.000 99,28%
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan
101.688.149 84.107.500 82,71%
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
48.226.587 37.031.500 76,79%
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
40.000.000 35.059.000 87,65%
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
13.461.562 12.017.000 89,27%
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4.430.164.000 4.276.487.980 96,53%
a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
3.227.920.000 3.197.022.000 99,04%
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
302.010.000 243.946.265 80,77%
c. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
146.400.000 137.790.715 94,12%
d. Penyelenggaraan Assesment ASN 753.834.000 697.729.000 92,56%
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5.115.307.128 4.290.351.752 83,87%
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.286.293.628 1.025.766.666 79,75%
b. Seleksi penerimaan calon PNS 1.274.000.000 1.070.693.018 84,04%
c. Penempatan PNS 180.000.000 158.794.000 88,22%
d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
318.230.000 305.007.000 95,84%
e. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
207.665.000 195.077.500 93,94%
f. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
320.939.000 216.159.500 67,35%
g. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
534.970.000 516.219.500 96,50%
h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
427.734.000 370.435.568 86,60%
i. Formasi Pegawai 91.888.000 77.814.000 84,68%
j. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
357.269.000 303.902.400 85,06%
k. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
17.460.000 16.905.000 96,82%
l. Pembinaan kelembagaan profesi ASN 98.858.500 33.577.600 33,97%
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 18
B.1. Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan
cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di
bawah100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.11 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2018
B.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator
yang Dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input
No Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Anggaran
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Realisasi
% (Rp)
1 Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
102,95 8.910.228.128 7.927.036.232 89,47
2 Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat
Waktu
118,70 1.216.593.000 1.135.177.800 93,30
3 Meningkatkan
Akuntabilitas
dan Kapabilitas
internal BKPPD
102,41 4.588.676.290
3.974.367.592 86,61
Jumlah Dan Rata-
Rata Capaian 108,02 14.608.261.418 12.935.797.692 89,79
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 19
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai
keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,
semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka
efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat
bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari
pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian
kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi
anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada
realisasi capaian kinerjanya.
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator
Kinerja Utama
%
Capaian
Kinerja
(≥ 100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
102,95 89,47 13,48
2 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
118,70 93,30 25,40
3 Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
Capaian Nilai
AKIP
102,41 86,61 15.80
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 20
Bagian yang disajikan pada tabel diatas terkait dengan efisiensi terliat
bahwa mayoritas sasaran menunjukan pencapaian yang sama atau lebih dari
100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat dilihat pada indicator Prosentase
penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu yang mencapai 25.40%,
sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukan pada indicator Prosentase
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah yang hanya memiliki tingkat
efisiensi 13,48%.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi
atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran
public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang
salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 1
Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir
anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di SKPD.
Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari
LKIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan
tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.
Penyusunan LKIP oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan
pertanggungjawaban Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP berupaya
menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian
kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar
102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra
BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini
pada tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang
mengikuti diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat
Daerah Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan
kompetensi melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan
adanya peneriaan CPNS Pada Tahun 2018.
2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian
kinerja pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau
Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 2
kepegawaian. Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi
target yang ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat
masalah yang diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan
pangkat fungsional yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada
nya berkas usulan yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas
internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip
dan Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan
merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi
sasaran ini ikut menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.
Adapaun Capaian kinerja Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada
tahun 2018 adalah 104.11% hal ini dikarenakan capaian target nilai
AKIP BKPPD mencapai point 70,80 sementara target yang ditetapkan
adalah 68 point. Sedangkan untuk capaian kinerja indicator prosentase
asset dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 100.72%.
4. Total Capaian kinerja Rata-rata dari seluruh indicator sasaran pada
tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mencapai 108,02 %
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018
terdapat pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan
yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak
Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar
lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat
belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan
sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua
LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 3
puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan
ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .
Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya
kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta
fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang
memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan
kegiatan di masa yang akan datang.
Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya
program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber
daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan diajukan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya agar mendapat pertimbangan
lebih lanjut.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada tahun 2018 menggunakan
Nomeklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kabupaten Bandung.
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Aksi Tahun 2018
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja BKPSDM Tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing indikator
kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :
No Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Prosentase PNS
yang memenuhi
Syarat kompetensi
jabatan
Persen 10.31 10.61 102.95
A. Kompetensi Manajerial
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Orang 149 148 99,32
B. Kompetensi Teknis
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dasn fungsi
bagi PNS daerah
Orang 50 52 104
C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Prosentase Jumlah
PNS yang
difasilitasi untuk
tugas belajar dan
Ijin Belajar
Persen 100 123,47 123,47
Jumlah PNS yang
difasilitasi untuk
tugas & belajar Ijin
Belajar (Telah
Mengikuti UD/UPKP)
Orang 115 142 123.47
D. Pembinaan Pegawai
Persentase ASN
yang memenuhi
sasaran penilaian
Kinerja minimal
Persen 20 17,004 85,02
No Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
Jumlah Laporan
Rencana Pembinaan
Karir
Dokumen 20 20 100,00
Seleksi Penerimaan
CPNS
Orang 10000 12853 128,53
Frekuensi Pelantikan
Pejabat Struktural,
fungsional dan
sumpah jabatan
Kali 11 11 100,00
Jumlah ASN Yang
Mendapatkan
Penghargaan
orang 418 6 1.44
Jumlah proses
penanganan
permasalahan
kepegawaian
Permasalahan 43 43 100,00
Frekuensi
pelaksanaan senam
kesegaran jasmani
dan rohani
Kali 56 56 100,00
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Kelembagaan Profesi
ASN
Kali 3 2 66,67
II Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
Persen 100 118,70 118,70
• Jumlah SK
pegawai yang
pensiun
SK 600 SK 764 SK 127,33
No Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
• Terbitnya sk
kenaikan pangkat
ASN
SK 1600 Sk 2360 SK 147,50
• Jumlah
Pemutahiran
Data ASN
Data 5000
Data
5000
Data
100
• Jumlah Dokumen
Formasi PNS
Dokumen 1
Dokumen
1
Dokumen
100
III Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPSDM
Persen 100 101.14 101.14
• Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31
• Prosentase Aset
Dalam Kondisi Baik
Persen 91 92.81 101.98
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Sasaran:
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Tujuan Sasaran:Kegiatan :
Indikator :
Visi Misi Tujuan Bupati Sasar an Bupati Indikator Sasar an Bupati
Kegiatan :
1. Nilai SAKIP Kabupaten Indikator :
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Sasaran:Kegiatan :
Meningkatnya
sasaran penilaian
prestasi kerja PNS
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Tujuan : Sasaran:
Meningkatnya
kapasitas dan
kapabilitas
internal
BKPPD
Meningkatkan
efektifitas tata
kelola Perangkat
Daerah BKPPD
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
Kegiatan :
Indikator :
POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Peningkatan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi PNS Daerah
Jumlah CPNS y ang mengikuti diklat
prajabatan
Pendidikan dan pelatihan struktural
bagi PNS DaerahJumlah PNS y ang mengikuti diklat
kepemimpinan
Program Peningkatan
Sumberday a Aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Persentase ASN y ang
memenuhi Sy arat kompetensi
Jumlah PNS y ang mengikuti diklat
teknis tugas dan fungsi
Peny elenggaraan Assesment ASN
Jumlah ASN Yang Mengikuti
Assesment
Persentase PNS
y ang memenuhi
kompetensi jabatanMeningkatnya
kompetensi
pegawai dan
Pengembangan
Karir Pegawai
Perencanaan, Pengembangan dan
Ev aluasi Diklat
Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peny usunan rencana pembinaan
karir PNS
Pemberian penghargaan bagi PNS
y ang berprestasi
Jumlah PNS Yang Mendapatkan
Penghargaan
Proses penanganan kasus-kasus
Jumlah proses penanganan
permasalahan kepegaw aian
Pemberian bantuan tugas belajar dan
Jumlah PNS y ang difasilitasi untuk
Persentase ASN yang
memenuhi sasaran
penilaian Kinerja minimal
Jumlah Laporan Rencana
Pembinaan Karir
Seleksi penerimaan calon PNS
Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai
ASN
Penempatan PNS
Frekuensi Pelantikan Pejabat
Struktural, fungsional dan sumpah
jabatan
Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitny a sk kenaikan pangkat ASN
Persentase
peny elesaian
administarsi
Kepegaw aian Tepat
Waktu
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pembinaan Jasmani dan Rohani
bagi aparatur
Frekuensi pelaksanaan senam
kesegaran jasmani dan rohani
Pembinaan Kelembagaan Profesi
ASN
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Profesi ASN
Pemulangan Pegaw ai y ang Pensiun
Jumlah pegaw ai y ang pensiun
Meningkatkan
Kinerja
Aparatur
Meningkatnya
Pelayananan
Administrasi
Kepegawaian Tepat
Waktu
Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai
ASN
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegaw aian
daerah"Memantapkan
Kabupaten
Bandung Yang
Maju, mandiri,
dan Berdaya
Saing, melalui
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Sinergi
Pembangunan
Perdesaan,
Berlandaskan
Religius, Kultural,
dan Berwawasan
Lingkungan"
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih
Meningkatkan
Kinerja Aparatur dan
Kelembagaan
Penyelenggara
Pelayanan Publik
Meningkatnya
Kualitas Kinerja
Aparatur dan
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Persentase ASN yang
memenuhi sasaran
penilaian Kinerja minimal
Jumlah Laporan Rencana
Pembinaan Karir
Pemberian penghargaan bagi PNS
y ang berprestasi
Jumlah PNS Yang Mendapatkan
Penghargaan
Persentase Pegaw ai
y ang memenuhi
sasaran penilaian
prestasi kerja minimal
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Persentase ASN yang
memenuhi sasaran
penilaian Kinerja minimal
Jumlah proses penanganan
permasalahan kepegaw aian
Jumlah Pemutahiran Data ASN
Formasi Pegaw ai
Jumlah Dokumen Formasi ASN
Fasilitasi Peny elenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan
DinasJumlah peserta y ang mengikuti
seleksi penerimaan Calon Praja
Peny usunan rencana pembinaan
karir PNS
Peny usunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah dokumen laporan akhir
keuangan
Pembinaan Jasmani dan Rohani
bagi aparaturFrekuensi pelaksanaan senam
kesegaran jasmani dan rohani
Pembinaan Kelembagaan Profesi
ASNJumlah Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Profesi ASN
Peny usunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Ev aluasi
Peny ediaan jasa surat meny urat
Jumlah surat y ang tertata selama 1
tahun
Peny ediaan jasa komunikasi,
sumber day a air dan listrik
Jumlah peny ediaan tenaga
perbaikan listrik, peny ediaan listrik,
air minum/air bersih, telekomunikasi
dan internet
Peny ediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pelay anan kebersihan kantor
dan halaman
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Peny usunan laporan keuangan
semesteran
Persentase ketersediaan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Jumlah laporan keuangan
semesteran
Nilai Akuntabilitas
kinerja BKPPD
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peny ediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Persentase Pemenuhan
Operasional Administrasi
Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
Peny ediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan
Peny ediaan alat tulis kantor
Jumlah peny ediaan alat tulis kantor
Peny ediaan barang cetakan dan
Jumlah Peny ediaan barang cetak
dan penggandaan
Peny ediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
Jumlah pegaw ai memenuhi
undangan dan kunjungan kerja ke
w ilay ah Kabupaten Bandung
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar
Bersejarah
Jumlah peran serta BKPPD dalam
peringatan hari bersejarah
Penataan Peny elesaian Sistem
Administrasi Kepegaw aian
Jumlah dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Ev aluasi
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapanny a
Jumlah peny ediaan bahan bacaan
Peny ediaan makanan dan minuman
Jumlah peny ediaan makan minum
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah pegaw ai memenuhi
undangan dan kunjungan tingkat
prov insi, luar kabupaten dalam
prov insi dan ibu kota negara dan luar
prov insi Jaw a BaratRapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Tersediany a Kendaraan Dinas
Operasional
Pengadaan kendaraan Jabatan
Tersediany a Kendaraan Dinas
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan
halaman kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapanny a
Program peningkatan
disiplin aparatur
Persentase penunjang
kerja aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Terpenuhiny a pakaian olahraga,
batik dan korpri bagi aparatur BKPPD
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang
Dibangun
Persentase aset
dalam kondisi baik
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah pemeliharaan kendaraan
roda 4 dan roda 2
Persentasi pemenuhan
sarana dan prasarana
penunjang aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorJumlah pemeliharaan rutin bekala
perlengkapan gedung kantor
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG
Dr. H. ERICK JURIARA. E, M.SiPembina Utama Madya
Nip. 19640603 198603 1 010