konsep dan kebijakan tata ruang serta pengawasannya terkait perencanaan pembangunan daerah
DESCRIPTION
Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Sahid Hotel-Surabaya, 14 Februari 2011TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
3dadang-solihin.blogspot.com
MateriMateriMateriMateri
• Konsep dan Kebijakan Tata Ruang P j Vi i Mi i P P iti i• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasang g g• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
D hDaerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan IdealSistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
4dadang-solihin.blogspot.com
5dadang-solihin.blogspot.com
Konsep dan KebijakanKonsep dan Kebijakan1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan
4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan secara BERJENJANG danAMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan
BERKELANJUTAN.2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang
dilakukan dengan STRATEGI UMUM
secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang ti dih k d l
gseperti Penyiapan Kerangka Strategis Pengembangan Penataan Ruang Nasional dan STRATEGI KHUSUS berupa Penyiapan Peraturan Zonasi
tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.
5. Undang-undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembanganberupa Penyiapan Peraturan Zonasi,
Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan lain-lain.
3 Produk perencanaan tata ruang tidak
mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai 3. Produk perencanaan tata ruang tidak
hanya bersifat ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di kl ifik ik k d l RENCANA
(DAS), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, PENGENDALIAN PEMANFAATANklasifikasikan ke dalam RENCANA
UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, Penataan Ruang Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP.
dadang-solihin.blogspot.com 6
PermasalahanPermasalahan1. Semakin menurunnya kualitas
permukiman yang ditunjukkan a.l: Kemacetan, kawasan kumuh,
3. Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah
4. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis pencemaran (Air, Udara, Suara, Sampah), dan hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan
dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis
5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum h j di d lartikulasi sosial dan kesehatan
masyarakat terutama di perkotaan bencana alam gempa, banjir dan
longsor yang frekuensi-nya semakin
sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan o gso ya g e ue s ya se a
sering dan dampaknya semakin luas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
o s ste s pe a sa aa pe ba gu aterhadap RTR serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukumterhadap pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasiperkotaan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman/perkotaan
6. Euphoria Otonomi Daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan PAD yg bersifat jangka pendek (dibanding peningkatan PDRB dlm jangka panjang)menjadi lahan permukiman/perkotaan
secara signifikan.peningkatan PDRB dlm jangka panjang), serta keinginan mengembangkan infrastruktur regional secara sendiri-sendiri yang menjadi tidak efisien.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Visi RTRWVisi RTRW
11 22 33 44
Aman Nyaman Produktif Berkelanjutan
Masyarakat dapat Memberi Proses produksi dan Kualitas lingkunganMasyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya
Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk
Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu
Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
dengan terlindungi dari berbagai ancaman
mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai
memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus
tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akanancaman fungsinya sebagai
manusia dalam suasana yang tenang dan damai
masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
generasi yang akan datang.
dadang-solihin.blogspot.com 8
Strategi ImplementasiStrategi ImplementasiStrategi ImplementasiStrategi ImplementasiPenegakanPenegakan
Penerapan peraturan Penekanan Penegakan hukum
Penegakan Penegakan HukumHukumPengendalianPengendalianZonasiZonasi
Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan
Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara
Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tatamerupakan
kelengkapan dari rencana detail tata ruang.
dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan,
mewujudkan tertib tata ruang.
ruang. zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.p g
dadang-solihin.blogspot.com 9
dadang-solihin.blogspot.com 10
Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
BRANDBRANDBRANDBRAND
dadang-solihin.blogspot.com 11
PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalo
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Provinsi Jagung
POSITIONINGPOSITIONING
Agro Bisnis Jagung
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
g g Jagung
BRANDBRAND
Visi Provinsi GorontaloGorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 12
13dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongan
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Kabupaten dengan pemerintahan
POSITIONINGPOSITIONING
Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
entrepreneurship dan Pesantren
BRANDBRAND
Visi Kabupaten LamonganLamongan
dadang-solihin.blogspot.com 14
15dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahlunto
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Kota Pariwisata Budaya
POSITIONINGPOSITIONING
Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami
BRANDBRAND
Visi Kota SawahluntoSawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 16
17dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 18
Pengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengawasan bermakna • Proses pengukuran kinerja dan
pengambilan tindakanpengambilan tindakan • Untuk menjamin agar hasil (output and
outcomes) sesuai dengan yang diinginkan• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track)standar yang ditetapkan (on the right track).
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
Fungsi Pengawasan DPRDFungsi Pengawasan DPRDFungsi Pengawasan DPRDFungsi Pengawasan DPRDF i P d l h k d k l k k• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkanAdanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik d h DPRD dih k d d i k tdaerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih g p p , presponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 20
Pelaksanaan PengawasanPelaksanaan PengawasanPelaksanaan PengawasanPelaksanaan PengawasanInternal-
Pengawasan i t l
Internal-external
Dilakukan b l kti it
Memfokuskan d
FeedbackConcurrentFeedforward
Pengawasan ini dil k k internal
memberikan kesempatan untuk
sebelum aktivitas dimulai.
Untuk menjamin kejelasan
pada apa yang terjadi selama proses berjalan
Memonitor
dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. u tu
memperbaiki sendiri
Pengawasan
kejelasan sasaran;
Tersedianya arahan yang
Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin
d a sa a a Tujuan untuk
menyediakan informasi yang
eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi
arahan yang memadai;
Ketersediaan sumber daya yang
segala sesuatu sesuai rencana
Untuk i h il
berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan administrasi
formal. y y g
dibutuhkan. Memfokuskan
pada kualitas
mengurangi hasil yang yang tidak diinginkan.
depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.
21
sumber daya.www.dadang-solihin.blogspot.com
Tahapan PengawasanTahapan PengawasanTahapan PengawasanTahapan PengawasanPost ControlInterim ControlPreliminary Control
Merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat
Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai
Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuaianggota DPRD pada saat
pembahasan anggaran. Meneliti setiap usulan
anggaran khususnya dari penyedia layanan publik
publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam
publik berjalan sesuai harapan,
Diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakanpenyedia layanan publik,
baik dari sisi input, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan.
Melakukan pengawasan
pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau
yang direncanakan. Diharapkan akan
menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau Melakukan pengawasan
sejak tahap perencanaan, sebab apa yang akan dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang
layanan publik atau pelaksanaan sebuah peraturan.
memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.
diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif.
22www.dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup PengawasanRuang Lingkup PengawasanRuang Lingkup PengawasanRuang Lingkup Pengawasan
Pengawasan RepresifPengawasan Preventif
Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan
Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga layanan publikperencanaan suatu kegiatan.
Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan
lembaga layanan publik. Pengawasan bertujuan
menghentikan pelanggaran perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru
dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.p g
untuk berbaikan.p
23www.dadang-solihin.blogspot.com
Langkah PengawasanLangkah PengawasanLangkah PengawasanLangkah PengawasanTindakan Perbaikan
Hasil, Sasaran dan Standar
Mengukur Kinerja Aktual
Menentukan Sasaran dan Standar
Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan atau
DPRD lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau
DPRD memiliki informasi atas kinerja lembaga yang bersifat
Membandingkan hasil pengawasan dengan sasaran layanan atau
peningkatan standar layanan pada lembaga
akan dipantau. Termasuk pula
adanya dokumen atau informasi
yang bersifat faktual.
Informasi tersebut sebagai
dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan
atau pelayanan publik tertentu. Mengambil
tindakan
tentang standar kualitas layanan publik yang diberlakukan
masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi
Untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai tindakan
perbaikan yang dibutuhkan
diberlakukan selama ini.
rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan
berjalan sesuai yang diharapkan.
24
di masa depan. www.dadang-solihin.blogspot.com
Jenis PengawasanJenis Pengawasan1/1/44
Jenis PengawasanJenis Pengawasan1 P l h Pi i DPRD k i1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD. 2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang g gg , y p g y g
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD. 3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi danlingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
Jenis PengawasanJenis Pengawasan22//44
Jenis PengawasanJenis Pengawasan5 P l h K l k K j (P kj ) d5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.
6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atautangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
l l i l t k l k d d t i d k t i imelalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
Jenis PengawasanJenis Pengawasan 33//44Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal Menerima pengaduan Kunjungan langsung ke lapangane so a Menerima pengaduan melalui posko aspirasi, SMS, persuratan, atau informasi melalui media
Kunjungan langsung ke lapangan Menelpon langsung
penyelenggaran layanan yang diadukancetak dan merespon balik
melalui media
diadukan Melibatkan media
Komisi Menerima pengaduan, surat, Kunjungan langsung di lapangan, SMS atau informasi media cetak
Rapat Kerja, Hearing dengan pihak terkait serta
M lib tk di Melibatkan media Gabungan Komisi
Menerima pengaduan, surat, sms atau informasi media cetak
Kunjungan langsung di lapangan, Rapat Kerja,
cetak Hearing pihak terkait dll Melibatkan media
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
Jenis PengawasanJenis Pengawasan 44//44Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus Menerima pengaduan dari masyarakat
Kunjungan lapangan – Rapat Kerja dengan pihak terkaitmasyarakat
Mendapatkan informasi lewat media
Rapat Kerja dengan pihak terkait, Hearing dengan kelompok yang
peduli terhadap isu yang ditangani. Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapat Melibatkan media
Fraksi Menerima pengaduan dari masyarakat
Mendapatkan informasi
Melakukan kunjungan Mengundang pihak luar memberi
masukan atas hasil pengawasan diMendapatkan informasi lewat media
masukan atas hasil pengawasan di lapangan
Melibatkan media Pimpinan Menerima pengaduan Menindaklanjuti hasil/rekomendasiPimpinan Menerima pengaduan
masyarakat, sms, persuratan Mendapat informasi lewat
media
Menindaklanjuti hasil/rekomendasi hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dll Melibatkan media
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
media Melibatkan media
2929dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com
Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
30dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional) ( )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional(RPJM-Nasional)
(RPJM Daerah)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)
31
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com
Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T
1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;
2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;
4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p
5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
32dadang-solihin.blogspot.com
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y
33dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
k litpengawasan kualitas
34dadang-solihin.blogspot.com
35dadang-solihin.blogspot.com
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara terencana.
kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
36dadang-solihin.blogspot.com
How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).
37dadang-solihin.blogspot.com
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan Prasarana yang
d i d
• Mengurangi ketimpangan
memadai dan berkualitas
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan k i ki
Dunia usaha yg
kemiskinan.• Menambah lapangan
kerja.M j k l t i
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
• Menjaga kelestarian SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
berkualitas
stakeholders
Peningkatan kapasitas
38
Peningkatan kapasitasSDM
dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan
profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t
y , Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
tenteram, Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
39dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
lapangan kerja dan pendapatan.
sosial, ekonomi dan politik.
40dadang-solihin.blogspot.com
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara
iji k
pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.41dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d
Pasar
Good.42dadang-solihin.blogspot.com
Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance
Perusahaan Organisasi LSM
Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
TingkatTingkat Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
GOVERNANCEPerusahaan
NasionalOrmas/LSM
NasionalTingkatTingkat
NasionalNasional
Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
43dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders
Executived
organized into:C it b d i ti
STATE CITIZENS
JudiciaryLegislature
Public service
Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsMilitary
Police
Religious groupsWomen’s groups
Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational Corporations
BUSINESS
Multinational CorporationsFinancial institutions
Stock exchange
44dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
45dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
yy
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
46dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDAPEMDA
47dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders
PEMDA
48dadang-solihin.blogspot.com
49dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g
informasinya kurang
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap,
metodologinya belum dik idikuasai,
perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
50dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.
51dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
g gg g
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d iki Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
52dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
g gg g
P di i i tid k b ik
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
53dadang-solihin.blogspot.com
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
Si t
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
54dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
55dadang-solihin.blogspot.com
5656dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com