kata pengantar - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1634.pdf · telaan renstra...

DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini.

Telah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 menjadi pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dalam Perubahan RENSTRA ini dinyatakan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan menjadi fokus pencapaian pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berada di koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen dapat bermanfaat secara internal bagi Dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (stake holders).

Blitar, 5 Juli 2017 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN KOTA BLITAR

Ir. RODIYAH Pembina Utama Muda

NIP. 19630610 199203 2 008

DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i 1 BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang -------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum ---------------------------------------- 1 1.3. Maksud & Tujuan ---------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Penulisan ----------------------------------- 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH--------- 6 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ------------- 6 2.2. Sumber Daya Organisasi -------------------------------- 13 2.2.1. Sumber Daya Manusia -------------------------- 13 2.2.2. Sarana Prasarana -------------------------------- 17 2.3. Kinerja Pelayanan OPD --------------------------------- 18 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

OPD --------------------------------------------------------- 32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI -------------------------------------------------------------------

33 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD --------------------------------- 33

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ---------------------

34

3.3. Telaan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait -- 36 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ---------------------------- 49

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ---------------------------- 51 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN -------- 51 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ------ 52 4.3. Strategi dan Kebijakan ---------------------------------- 55 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF ---------------------- 58

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR ----------- 59

BAB VII PENUTUP ---------------------------------------------------------------- 63

Lampiran :

1. Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar Tahun 2016.



Kota Blitar Tahun 2017.



Kota Blitar Tahun 2018-2021.

4. Matriks Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Blitar Tahun 2018-2021.

RENSTRA 2016-2021

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1

BAB I. PENDUHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting untuk

mencapai tujuan utama pembangunan daerah yaitu mewujudkan

kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara

bertahap, berkelanjutan dan berkeadilan. Tugas dan fungsi

strategis ini hanya dapat terwujud jika proses pembangunan

dilakukan dengan perencanaan yang transparan, responsive,

terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas

dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang

terkait dan potensi yang dimiliki Kota Blitar. Perencanaan juga

disusun dengan memperhatikan keselarasan dan

kesinambungan antara rencana Dokumen perencanaan

pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana

Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD). Penyusunan

dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra PD

disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannnya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik

sesuai dengan visi misi organisasi. Sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Blitar Tahun 2011-2030 telah disahkan sebagai pedoman

utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk

menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis,

efektif dan terfokus maka dibutuhkan perencanaan jangka

menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana

RENSTRA 2016-2021


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

masing-masing OPD.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai salah satu

Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban

menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis

disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota

Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan

baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan tantangan (threats).

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan

strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi

pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus

berubah. Rencana strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2016 dan berpedoman kepada

RPJMD, serta bersifat indikatif. RENSTRA Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi

pedoman arah pembangunan bidang pangan, perikanan dan

pertanian serta merupakan gambaran wujud pelayanan yang

diberikan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di susun

dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu

sumber daya yang dimiliki, proyeksi kebutuhan dan tantangan

bidang pangan, perikanan dan pertanian selama lima tahun ke

depan. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan secara partisipatif

dengan memperhatikan masukan-masukan dari stake holders

bidang pertanian. Selain itu, dalam penyusunan Renstra Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian juga dilaksanakan review

terhadap RPJMD, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian

Pertanian dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan guna

keserasian keterpaduan,sinkronisasi dan integrasi pencapaian

sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Dinas

RENSTRA 2016-2021


Ketahanan Pangan dan Pertanian dijabarkan dalam Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang

merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hubungan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Blitar Tahun 2016 -2021 dengan dokumen

perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang

tertera dibawah ini :

Gambar.1.1.

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

RENJA

SKPD

RENSTRA

SKPD

RPJM

Daerah

RKP

Daerah

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Diacu

RKP

RPJP

Daerah

RPJM

Nasional

RPJP

Nasional.

Diacu

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan Diserasikan

mell .

Musrenbang

Pedoman

Pedoman

RENSTRA 2016-2021


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-

2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan

pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor

47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor

4287).

b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).rah

e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 Tentang Perangkat Daerah.

k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

RENSTRA 2016-2021


tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

tahun 2011-2031.

q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.

r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Blitar Tahun 2005 – 2025.

s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6. tahun 2017 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.

u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

v. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-

2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk

dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016-2021.

b. Tujuan

RENSTRA 2016-2021


Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini

adalah :

- Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan

bidang pangan, perikanan dan pertanian di Kota Blitar selama

periode Tahun 2016-2021.

- Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama Tahun

Anggaran 2016-2021.

- Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Blitar Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menjalankan tugas

pokok fungsinya disertai telaah visi misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih, RENSTRA Lembaga vertikal,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar serta Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu

strategis bidang pangan, perikanan dan pertanian.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENSTRA 2016-2021


Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kurun waktu

pembangunan pertanian 5 tahun ke depan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun

ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif per tahun.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tujuan

dan sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan

RENSTRA OPD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2016-2021


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian,

Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang

pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan

peraturan perundang-undangan

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang

pertanian serta bidang kelautan dan perikanan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahana

pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan

perikanan

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan,

bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan

e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang

ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan

dan perikanan

f. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

g. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang

pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat

kota

h. Koordinasi penyediaan infrasertuktur dan pendukung di

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan

i. Pengembangan sarana prasarana pertanian

j. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan

benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

k. Pembinaan produksi di bidang pertanian

RENSTRA 2016-2021


l. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman

dan penyakit hewan

m. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

n. Pelaksanaan penyuluhan pertanian

o. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di

bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran,

perlengkapan, kehumasan

p. Pelaksanaan pengembangan kemapuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan

dan sarana prasarana kerja

q. Penyenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan

bekerja di lingkungan kantor

r. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayana Publik (SPP)

dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan

u. Pengelolaan pengaduan masyarakat

v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian

secara berkala melalui sub domain website Pemerintah

Daerah

w. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas

Ketahanan Pangan dan pertanian

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya

Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

a. Penetapan visi, misis, tujuan dan sasaran perumusan

kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian,

pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan,

bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;

RENSTRA 2016-2021


b. Perencanaan operasional program ketahanan pangan, bidang

pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;

c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang

ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan

dan perikanan, di tingkat kota;

d. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang

kelautan dan perikanan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Umum. Keuangan dan Penatausahaan Barang.

c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, membawahi :

1) Seksi Budidaya Perikanan ;

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3) Seksi Ketahanan Pangan;

d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan, membawahi :

1) Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

3) Seksi Penyuluhan;

e. Bidang Peternakan, membawahi :

1) Seksi Produksi Peternakan ;

2) Seksi Kesehatan Hewan;

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang – undangan dan kebijakan kepala dinas

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan

RENSTRA 2016-2021


dan program kerja unit kerja secara terpadu;

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi bidang – bidang dilingkungan dinas;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan

program / kegiatan sekretariat;

e. Pengkooordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA),

Rencana Kerja (RENJA) dan penyusunan Kinerja Tahunan (RKT);

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

h. Fasilitasi penyusunan Penetapakn Kineja (PK);

i. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli

daerah (PAD);

j. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi dinas;

k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga

dan tata usaha Dinas;

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas,

tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;

m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

n. Fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

barang milik daerah di lingkungan dinas;

q. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana

dan produk hukum lainnya;

r. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penataausahaan

keuangan;

s. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

RENSTRA 2016-2021


keuangan;

t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

u. Fasilitasi dan kooordinasi penyusunan Standar Operasional

Proseur (SOP) masing – masing bidang dan Standar Pelayanan

Publik (SPP);

v. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

(SPIP);

w. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang berrtujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan;

x. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD);

y. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat

di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang

kelautan dan perikanan;

z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta

bidang kelautan dan perikanan secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

aa. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan

informasi dan publikasi;

bb. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporna kinerja Dinas;

cc. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalankan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan panagan dan

perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan

kebijakan kepala dinas;

b. Penyusunan proogram / kegiatan di bidang ketahanan pangandan

perikanan ;

RENSTRA 2016-2021


c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan,

distribusi pangan dan kerawanan pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan

panagn, distibusi pannagn dan kerawanan pangan;

e. Penyiapan koodinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok

atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga

pangan;

f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola

pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;

g. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,

promosi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

pengembangan pangan lokal;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan dan kerja sama dan nformasi keamanan

pangan;

i. Peremajaan data dalam sistem informasi bidang perikanan untuk

tingkat kota;

j. Perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya,

produksi, olahan dan pemasaran hasil perikanan;

k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan

pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian

hama dan penyakit ikan;

l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran haasil

perikanan;

m. Identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan

prasarana perikanan;

n. Pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan

kegiatan perikanan;

o. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang periakanan;

p. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang

ketahanan pangan dan perikanan;

q. Perencanaan, pengolahan, pendataan bidangan ketahanan pangan

dan perikanan;

r. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang ketahanan

pangan dan perikanan;

RENSTRA 2016-2021


s. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain dibidang ketahanan pangan dan perikanan;

t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan

menjalankan fungsi :

a. penyusunan program / kegiatan di bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura

b. perumusan bahan program dan kebijakan teknis di bidang

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan ;

c. penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan teknis

produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

kehutanan;

d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyediaan sarana dan

prasarana pertanian;

e. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan inovasi

penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;

g. pembinaan pemasaran hasil produksi dan produk olahan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;

h. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

i. perencanaan, pengolahan, pendataan Tanaman Pangan dan

Hortikultura ;

j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura;

k. pelaksanaan koordinasi kerjasamadengan lembaga dan instansi

lain dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

l. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Peternakan menjalankan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan berdasarkan

RENSTRA 2016-2021


peraturan perundang – undangan dan kebijakan kepala dinas;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang

peternakan;

c. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

bidang peternakan;

d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang

peternakan sesuai kewenangannya;

e. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan

ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

g. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

h. Pengawasan peredarandan penggunaa serta sertifikat benih/bibit

ternak, pakan, hijauan pakanternak dan obat hewan;

i. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk

hewan;

j. Pelaskanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat

veteriner dan kesejahteraan hewan;

k. Pemberian izin / rekomendasi di bidang peternaka, kesehatan

hewan kesehatan masyarakat veteriner;

l. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang peternakan;

m. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang

Peternakan;

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Organisasi

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh

dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung

dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang

memadai.

RENSTRA 2016-2021


2.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2016 Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung

keberadaan 52 orang PNS Daerah dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 2.1.

Data Pegawai Menurut Golongan

No. Golongan Jumlah Pegawai (orang)

1 IV 9

2 III 30

3 II 10

4 I 3

JUMLAH 52

Tabel 2.2.

Data Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai (orang)

1 Jabatan Struktural 20

2 Jabatan Fungsional

Umum (Staf)

15

3 Jabat Funsional Khusus 17

JUMLAH 52

RENSTRA 2016-2021


Tabel 2.3.

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Pegawai (orang)

1 Pasca Sarjana (S-2) 1

2 Kedokteran Hewan 3

3 Sarjana (S-1) 27

4 D-III 1

5 D-II -

6 D-I -

7 SLTA 16

8 SLTP 1

9 SD 3

JUMLAH 52

Tabel 2.4.

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Pegawai (orang)

1 Laki-laki 34

2 Perempuan 18

JUMLAH 52

Sedangkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :

RENSTRA 2016-2021


KLP. JABATAN FUNGSIONAL

RENSTRA 2016-2021


2.2.3.Sarana dan Prasarana

Selain kualitas dan kuantitas SDM yang memadai,

ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang

kinerja organisasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar memiliki beberapa aset tanah dan bangunan yang

didukung sarana penunjang agribisnis yang cukup memadai.

Jumlah aset tanah dan bangunan yang dikuasai sampai dengan

awal tahun 2016 disajikan Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.

Data Aset Tanah & Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No. Jenis Aset Jumlah

1 Tanah di Lokasi BBI Rembang & Kebun Produksi

Hortikultura

18.173m2

2 Tanah di Lokasi PIAIH 3.881m2

3 Tanah di Lokasi BPP Sananwetan 1.454m2

4 Bangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian 1 unit

5 Bangunan Gedung Kantor UPTD BBI & PIAIH 2 unit

6 Bangunan Gedung Kantor Kebun Bibit

Hortikultura

1 unit

7 Bangunan Gedung Kantor BPP 3 unit

8 Bangunan Gedung Aula BPP 1 unit

9 Bangunan Gedung RPH 1 unit

10 Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Ikan 1 unit

11 Bangunan Gedung Outlet produk ikan 1 unit

12 Bangunan Gedung Kios Ikan Hias 14 unit

13 Bangunan Gedung Mushola 1 unit

14 Bangunan Kolam Permanen 12 unit

15 Bangunan Kolam Semi Permanen 6 unit

16 Bangunan Kolam Filter 4 unit

17 Bangunan Greenhouse 2 unit

18 Bangunan Tempat Pengolahan Pupuk Organik 1 unit

19 Bangunan Gazebo 2 unit

RENSTRA 2016-2021


20 Bangunan Tempat Penimbangan Ternak 1 unit

21 Bangunan Kandang Karantina Ternak 1 unit

22 Bangunan Tempat Penyembelihan Darurat 1 unit

23 Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Cair

RPH

1 unit

24 Bangunan Rumah Pemotongan Hewan Unggas

(RPHU)

1 unit

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun

2011-2015 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2011-2015.

Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RENSTRA

Distankannak Tahun 2011-2015 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ketahanan Pangan tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator

ketersediaan energi dan protein per kapita, dari nilai target

Nasional 90%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015

sebesar 178.36%. Indikator penguatan cadangan pangan, dari

nilai target Nasional 60%, terealisasi capaian Kota Blitar

Tahun 2015 sebesar 100%. Indikator ketersediaan informasi

pasokan, harga dan akses pangan di Daerah, dari nilai target

Nasional 90%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015

sebesar 81,79%. Indikator stabilitas harga dan pasokan

pangan, nilai target Nasional 90%, terealisasi capaian Kota

Blitar Tahun 2015 sebesar 100%. Indikator skor pola pangan

harapan (PPH), dari nilai target Nasional 90%, realisasi

capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 80.48%. Indikator

pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dari nilai

target Nasional 80%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun

2015 sebesar 100%. Akan tetapi pada indikator penanganan

daerah rawan pangan, nilai target Nasional 60%, realisasi

capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 0%. Hasil

pemantauan kondisi pangan melalui Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Blitar pada Bulan Desember

RENSTRA 2016-2021


Tahun 2015, terdapat 2 kecamatan (Sukorejo dan Sananwetan)

yang masih berada pada skala warna MERAH atau BERESIKO

BERAT ditinjau dari segi penyediaan pangan hasil produksi

dalam wilayah. Hal ini terjadi karena pada Bulan Desember

luasan panen tanaman pangan dari lahan sawah di kedua

wilayah tersebut tidak terlalu banyak sehingga produksinya

tidak mampu memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk

konsumsi masyarakat. Guna mengatasi masalah tersebut, perlu

penambahan luasan tanam dengan cara peningkatan indeks

pertanaman, dari pola tanam padi-padi-palawija menjadi pola

tanam padi-padi-padi. Untuk meningkatkan indeks

pertanaman diperlukan dukungan infrastruktur jaringan irigasi

dan penyediaan sumur bor dan pompa air untuk menjamin

ketersediaan air irigasi pada sepanjang musim. Oleh karena itu,

pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan jaringan

irigasi dan penyediaan pompa air bagi petani melalui Dana

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

Kota Blitar memiliki ketersediaan energi dan protein

pangan berlebih yang siap dikonsumsi masyarakat, akan tetapi

belum diimbangi dengan pola konsumsi masyarakat yang sesuai

harapan. Diharapkan pola konsumsi masyarakat bisa terus

ditingkatkan, tidak hanya mengkonsumsi pangan dalam jumlah

banyak, tetapi lebih memperhatikan asupan gizi yang

menyumbang energi dan protein, sehingga mampu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Blitar. Harus

dilakukan diversifikasi pangan, yaitu memanfaatkan potensi

sumber-sumber karbohidrat alternatif selain beras, agar tidak

terjadi ketergantungan terhadap beras. Konsumsi ikan sebagai

sumber protein yang relatif lebih murah dibanding sumber

protein yang lain juga harus ditingkatkan. Untuk itu, telah

dilakukan upaya mendorong kesadaran masyarakat antara lain

melalui introduksi pengolahan makanan berbahan non beras,

lomba pangan olahan, lomba cipta menu non beras, lomba

memasak menu berbahan ikan serta berbagai

penyuluhan/sosialisasi tentang Gerakan Pangan 3BSA

(Beragam, Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman).

RENSTRA 2016-2021


Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam penyediaan

pangan dan gizi keluarga perlu ditingkatkan melalui

optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil

sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk

konsumsi keluarga. Guna mewujudkan hal tersebut sejak

Tahun 2012 telah dilaksanakan program Pengembangan

Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik yang berasal dari dana

APBD maupun non APBD. Sampai dengan Tahun 2015, telah

diluncurkan bantuan hibah optimalisasi lahan pekarangan

kepada 42 KWT. Perlu terus dilakukan pembinaan dan

pendampingan agar program tersebut dapat berjalan baik dan

lebih berkembang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah

tangga masing-masing anggota, akan tetapi dapat membawa

manfaat secara ekonomi guna menambah pendapatan

keluarga.

Target dalam indikator kinerja kunci (IKK) urusan

pertanian, perikanan dan ketahanan pangan berupa

keberadaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan

utama, produksi perikanan, konsumsi perikanan dan

produktivitas pertanian dapat tercapai dengan rasio capaian

berkisar antara 0,68 – 1,00. Produk regulasi ketahanan pangan

di Kota Blitar diwujudkan dengan adanya SK Dewan Ketahanan

Pangan (DKP) Kota Blitar yang diketuai oleh Walikota Blitar dan

beranggotakan Kepala-kepala OPD terkait. Target penyediaan

pangan Kota Blitar selama tahun 2011-2015 juga tercapai

dengan rasio 0,91, yaitu 0,29 ton/jiwa/th pada Tahun 2015.

Target produksi ikan sebesar 179 ton juga tercapai dengan rasio

capaian 1. Sementara itu, angka konsumsi ikan baru tercapai

67,6% dari target Daerah. Ini berarti masih perlu banyak

upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk

mengkonsumsi ikan.

Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA

Dinas Pertanian Tahun 2011-2015 juga tercapai. Peningkatan

produktivitas padi dari 6,92 ton/ha menjadi 8,02 ton/ha,

produktivitas jagung meningkat dari 5,51 ton/ha menjadi 6,11

RENSTRA 2016-2021


ton/ha dan produktivitas kacang-kacangan juga meningkat dari

1,54 ton/ha menjadi 1,88 ton/ha.

Target peningkatan ketersediaan air irigasi dicapai melalui

pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani (JITUT) sepanjang 7.835 meter di 38 titik lokasi serta

pembangunan 22 unit pintu air/dam parit selama Tahun 2015.

Selain itu, penyediaan irigasi air tanah terutama untuk

kebutuhan di musim kemarau juga telah diusahakan dengan

dibangunnya 20 titik sumur bor lengkap dengan pompa air

diesel, pompa air portabel beserta rumah pompa di lahan sawah

aset Pemerintah Kota Blitar. Sampai dengan akhir Tahun 2015

dari total lahan baku sawah seluas 1.097 hektar telah 100%

memakai irigasi teknis, tetapi baru 80% (877,6 ha) yang

terjangkau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

permanen dan lahan baku sawah yang terairi irigasi secara

penuh selama 3 Masa Tanam baru mencapai 19%, yaitu lahan

sawah di Kelurahan Ngadirejo dan Tanggung.

Produksi dan konsumsi perikanan Kota Blitar juga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun

2011-2015. Angka produksi ikan konsumsi Kota Blitar pada

tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 159,09 ton

menjadi 179,01 ton. Sedangkan produksi ikan hias meningkat

dari 3.941.760 ekor pada tahun 2011 menjadi 4.134.140 ekor

pada tahun 2015. Meskipun angka konsumsi ikan masih belum

sesuai target Daerah, tetapi telah mengalami peningkatan, dari

10,42 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 11,09

kg/kapita/tahun pada tahun 2015. Peningkatan produksi dan

konsumsi ikan di Kota Blitar didukung oleh peningkatan sarana

dan prasarana perikanan, pembinaan UPR Perikanan serta

sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai

sumber protein tinggi.

Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan produksi hasil

peternakan berupa daging, telur dan susu dari 16 jenis

komoditas (penghasil daging : sapi potong, sapi perah, kambing,

domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik,

RENSTRA 2016-2021


entok ; penghasil telur : ayam buras, ayam petelur, itik, entok

dan puyuh ; penghasil susu : sapi perah) dengan capaian 1,6%.

Peningkatan daya saing produk hasil pertanian, perikanan

dan peternakan diukur dengan jumlah produk yang dihasilkan

kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar yang memenuhi kriteria LAYAK DIPASARKAN, yaitu :

mutu produk baik & konsisten, bersih, menggunakan kemasan

sesuai standar keamanan pangan dan desain kemasan

menarik. Dari 12 produk yang ditargetkan, pada Tahun 2015

baru tercapai 7 produk yang LAYAK DIPASARKAN.

Peningkatan pemasaran produk hasil pertanian,

perikanan dan peternakan diukur dengan rata-rata omzet

penjualan produk yang dihasilkan kelompok tani binaan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar berdasarkan

quisioner yang dibagikan kepada kelompok binaan yang

difasilitasi untuk mengikuti berbagai event promosi di dalam

maupun luar Kota Blitar selama Tahun 2015. Rata-rata omzet

penjualan produk mereka adalah Rp. 425.000,- per bulan per

jenis produk, ini berarti telah mencapai 85% dari yang

ditargetkan, yaitu Rp. 500.000,- per bulan per jenis produk.

Pengawasan mutu dan keamanan Bahan Asal Hewan

(BAH) diukur dengan Prosentase produk Rumah Pemotongan

Hewan (RPH) yang mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat

Utuh, Halal). Daging yang diproduksi di RPH Kota Blitar selama

Tahun 2015 harus mendapat jaminan ASUH dengan kriteria :

1. Telah melalui pemeriksaan antemortem (pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dipotong).

2. Telah melalui pemeriksaan postmortem (pemerikasaan

kesehatan produk hewan setelah dipotong).

3. Telah mandapat Sertifikasi HALAL dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI).

Selama Tahun 2015 di RPH Kota Blitar terdapat

pemotongan sapi sebanyak 3.694 ekor dan seluruhnya (100%)

telah dijamin ASUH.

Kualitas SDM petani diukur dengan indikator prosentase

petani yang terlatih melalui pelatihan/sekolah

RENSTRA 2016-2021


lapangan/pembinaan/penyuluhan teknis pertanian yang

diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar. Selama Tahun 2015, telah dilakukan peningkatan

SDM dengan berbagai jenis pelatihan yang diikuti oleh 300

orang petani dan peternak Kota Blitar. Jumlah itu sama dengan

6,1% jika dibandingkan dengan total jumlah Rumah Tangga

Petani (RTP) di Kota Blitar sesuai hasil Sensus Pertanian Tahun

2013 (4.938 RTP).

Kondisi ketahanan pangan secara umum dapat

digambarkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri

Pertanian No. : 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010. Dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan,

terdapat empat jenis pelayanan dasar yang wajib

diselenggarakan dalam urusan Ketahanan Pangan dengan

tujuh indikator, dengan capaian rata-rata sebesar 92,52%.

RENSTRA 2016-2021


Tabel. 2.6.

Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2011-2015

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Satuan

Target SPM

(2015)

Target IKK

(2015)

Target IKU

(2015)

Target Renstra OPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Ketersediaan energi

protein per kapita

% 90 - - 50 60 70 80 90 129 126 133 265 178 2,6 2,1 1,9 3,3 2,0

2 Prosentase

penguatan cadangan

pangan

% 60 - - 20 30 40 50 60 -14 -14 -23 -25 100 -0,7 -0,5 -0,6 -0,5 1,7

3 Prosentase

ketersediaan

informasi pasokan,

harga dan akses

pangan

% 90 - - 50 60 70 80 90 184 184 74 81 81 3,7 3,1 1,1 1,0 0,9

4 Stabilitas harga dan

pasokan pangan

% 90 - - 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1

5 Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

konsumsi

- 90 - - 50 60 70 80 90 71 76 77 78 80 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9

RENSTRA 2016-2021



Fungsi OPD

Satuan

Target SPM

(2015)

Target IKK

(2015)

Target IKU

(2015)



6 Prosentase

pengawasan

keamanan pangan

% 80 - - 40 50 60 70 80 0 0 0 100 100 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3

7 Prosentase

penanganan

daerah rawan

pangan

% 60 - - 20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Ada SK Walikota

tentang Dewan

Ketahanan Pangan

Kota Blitar

- - Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

9 Penyediaan pangan

wilayah : Jumlah

penduduk

ton/

jiwa/

th

- 0,33 - 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,29 0,28 0,3 0,29 0,3 1 0,93 0,97 0,91 0,91

10 Angka produksi

ikan konsumsi :

target Kota Blitar X

100%

% - 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

RENSTRA 2016-2021



Fungsi OPD

Satuan

Target SPM

(2015)

Target IKK

(2015)

Target IKU

(2015)



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

11 Angka konsumsi

ikan : target Kota

Blitar X 100%

% - 100 - 100 100 100 100 100 63,5 64,6 61,2 67,5 67,6 0,64 0,65 0,61 0,68 0,68

12 Produktivitas padi

per hektar

ton/

ha

- 7,98 7,98 7,18 7,54 7,92 7,95 7,98 6,92 7,54 7,92 7,95 8,02 0,96 1 1 1 1,01

13 Produktivitas

jagung per hektar

ton/

ha

- - 6,70 5,79 6,07 6,38 6,45 6,70 5,51 6,07 6,38 6,41 6,11 0,95 1 1 0,99 0,91

14 Produktivitas

kacang tanah per

hektar

ton/

ha

- - 1,87 1,62 1,70 1,78 1,85 1,87 1,54 1,92 1,78 1,81 1,88 0,95 1,13 1 0,98 1,01

15 Prosentase luas

sawah yang

terjangkau

Jaringan Irigasi

Tingkat Usaha Tani

(JITUT) permanen

% - - 78 70 72 74 76 78 69,6 72,4 72,9 77,1 80 0,99 1,01 0,99 1,01 1,03

RENSTRA 2016-2021



Fungsi OPD

Satuan

Target SPM

(2015)

Target IKK

(2015)

Target IKU

(2015)



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

16 Jumlah produksi

ikan konsumsi

Kota Blitar

ton - - 177 165 168 171 174 177 159 161 168 179 179 0,96 0,96 0,98 1,03 1,01

17 Jumlah produksi

ikan hias Kota

Blitar

ekor - -

4.2

00.0

00

3.7

00.0

00

3.9

00.0

00

4.0

00.0

00

4.1

00.0

00

4.2

00.0

00

3.9

41.7

60

4.3

55.6

70

4.1

17.3

40

4.2

20.2

75

4.1

34.1

40

1,07 1,12 1,03 1,03 0,98

18 Jumlah produksi

ikan hias di Balai

Benih Ikan (BBI)

Kota Blitar

ekor - -

120.0

00

80.0

00

90.0

00

100.0

00

110.0

00

120.0

00

85.4

10

141.7

55

91.4

85

141.7

87

142.0

00

1,07 1,58 0,91 1,29 1,18

19 Prosentase rata-

rata peningkatan

produksi daging,

telur, susu

% - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

RENSTRA 2016-2021



Fungsi OPD

Satuan

Target SPM

(2015)

Target IKK

(2015)

Target IKU

(2015)



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

20 Jumlah produk

olahan kelompok

binaan Dinas yang

layak dipasarkan

prod

uk

- - 12 4 6 8 10 12 0 2 5 7 7 0 0,33 0,63 0,7 0,58

21 Rata-rata omzet

penjualan produk

hasil pertanian per

bulan per jenis

produk

Rp./

bula

n/

jenis

prod

uk

- -

500.0

00

100.0

00

200.0

00

300.0

00

400.0

00

500.0

00

10.0

00

150.0

00

150.0

00

200.0

00

425.0

00

0,1 0,75 0,5 0,5 0,85

22 Prosentase produk

Rumah

Pemotongan Hewan

(RPH) yang

mendapat jaminan

Aman, Sehat, Utuh

dan Halal (ASUH)

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

RENSTRA 2016-2021


23 Prosentase petani

terlatih

% - - 6 2 3 4 5 6 0 2 5 7 7 0 0,67 1,25 1,4 1,17

24 Prosentase rata-

rata capaian

indikator Standar

Pelayanan Minimal

(SPM) Ketahanan

Pangan

% - - 90 50 60 70 80 90 50 50 52 85 92 1 0,83 0,74 1,06 1,02

RENSTRA 2016-2021


Sedangkan kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tahun 2011-2015

Uraian Anggaran pada Tahun

ke-

Realisasi Anggaran

pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi

dan Anggaran Tahun

ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

Prog. Pengembangan dan pengelolaan

jarigan irigasi, rawa & sumber air

lainnya

4.9

63.3

25.5

00

5.0

12.1

26.5

13

1.2

29.7

68.4

63

1.1

81.8

85.0

00

4.3

15.7

45.0

00

4.9

38.8

24.4

87

4.8

91.5

48.0

50

1.2

19.1

43.9

50

1.1

68.2

50.5

00

4.1

14.1

66.3

50

1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 46,7 43,0

RENSTRA 2016-2021


Prog. Peningkatan produksi pertanian

/ perkebunan

800.0

00.0

00

172.6

72.8

00

1.1

41.8

18.7

75

324.7

51.4

50

245.8

12.4

00

781.9

93.7

22

151.9

85.6

00

1.0

98.5

69.1

09

323.7

11.4

50

139.0

62.7

11 0,9 0,8 1,0 1,0 0,6 96,7 103,7

Prog. Peningkatan penerapan

teknologi pertanian

31.5

32.4

00

99.2

42.4

00

234.9

10.9

00

101.0

59.3

00

238.2

99.5

00

30.8

26.2

00

24.1

71.4

00

233.3

92.6

00

97.0

05.7

55

2.2

97.5

63.7

18

0,9 0,2 1,0 1,0 9,6 107,6 763,5

Prog. Pembinaan lingkungan sosial

(pertanian)

0

0

0

2.4

45.8

56.4

25

641.2

70.0

00

0

0

0

2.4

11.6

25.1

85

732.2

63.9

81

0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0

RENSTRA 2016-2021


Prog. Peningkatan Kualitas Bahan

Baku

0

0

0

28.0

13.7

50

0

0

0

0

25.2

09.5

00

0

0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Prog. Peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian

110.4

59.4

00

181.3

96.0

00

241.5

04.4

00

3.3

22.7

13.6

00

1.2

22.7

92.9

00

110.4

28.4

62

171.4

35.8

14

223.9

93.0

00

3.2

09.2

39.4

06

1.2

98.4

47.9

11

1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 327,5 339,8

Prog. Pengembangan budidaya

perikanan

2.4

68.5

81.5

00

1.0

73.7

43.8

00

1.6

28.9

26.7

40

2.2

39.5

08.9

84

2.7

62.3

63.2

50

2.4

40.9

76.0

95

1.0

62.6

35.2

00

1.5

26.4

15.9

00

2.1

54.4

85.3

00

2.6

74.0

74.9

48

0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 14,0 13,1

RENSTRA 2016-2021



(perikanan)

0

0

0

0

533.5

80.0

00

0

0

0

0

463.5

25.6

25

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Prog. Peningkatan produksi hasil

peternakan

0

216.0

16.6

00

263.1

56.2

50

69.4

58.7

00

5.3

65.1

02.3

00

0

215.3

87.3

50

227.5

32.7

00

66.9

74.2

50

2.6

71.6

88.1

36

0,0 1,0 0,9 1,0 0,5 0,0 0,0

Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

26.6

40.5

00

2.0

61.4

43.1

00

180.9

13.6

00

22.9

99.4

63

0

26.6

24.2

00

1.8

80.6

90.6

00

174.6

82.0

00

22.0

00.0

00

0

1,0 0,9 1,0 1,0 0,0 1839,9 1671,4

RENSTRA 2016-2021



(peternakan)

0

0

0

0

430.6

00.0

00

0

0

0

0

404.3

63.2

50

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Prog. Pencegahan dan penanganan

penyakit ternak

22.9

10.0

00

29.9

92.9

50

44.5

67.5

00

40.9

24.6

00

95.2

83.6

00

22.6

49.7

50

29.7

37.0

50

42.7

59.9

50

38.4

70.6

50

101.3

72.5

52

0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 51,0 57,1

Prog. Peningkatan kesejahteraan

petani

33.3

15.9

99

48.8

94.2

99

174.5

44.5

50

36.5

02.7

00

56.5

62.0

00

16.5

68.0

00

28.3

80.9

50

160.3

03.0

50

31.7

30.9

00

47.6

28.5

00

0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 69,9 126,5

RENSTRA 2016-2021


Prog. Pemberdayaan Petugas

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

28.3

38.2

00

28.0

00.0

00

51.1

98.7

50

20.3

30.3

00

109.2

00.0

00

28.0

14.2

00

28.0

00.0

00

43.8

27.5

00

19.1

05.3

00

52.2

81.0

00

0,9 1,0 0,9 0,9 0,5 114,6 43,4

Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

38.7

12.0

00

46.8

93.3

00

173.0

80.3

50

675.0

44.8

30

582.9

56.9

50

38.4

22.0

00

66.0

82.8

00

173.0

39.7

50

648.7

05.0

60

464.6

93.6

09

0,9 1,4 1,0 1,0 0,8 141,7 120,1


(ketahanan pangan)

0

0

0

0

394.5

50.0

00

0

0

0

0

347.8

25.5

13

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Prog. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

204.0

56.3

50

214.8

82.8

00

225.1

14.7

50

236.4

93.1

75

248.9

25.7

00

202.3

99.5

51

285.3

74.4

96

201.0

72.3

46

573.4

47.4

63

517.3

15.6

44

0,9 1,3 0,9 2,4 2,1 5,1 46,7

RENSTRA 2016-2021


Prog. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

254.5

19.6

50

207.2

45.0

00

210.1

07.2

50

213.1

12.5

75

216.2

67.9

00

252.3

16.9

50

183.9

82.0

70

191.2

34.8

50

128.3

12.0

00

343.2

83.2

55

0,9 0,8 0,9 0,6 1,6 -3,6 27,9

Prog. Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

10.0

00.0

00

10.5

00.0

00

11.0

25.0

00

11.5

76.2

50

12.1

54.9

00

9.7

06.0

00

0

12.0

20.0

00

27.0

90.0

00

46.5

24.0

00

0,9 0,0 1,1 2,3 3,8 5,0 0,0

TOTAL

8.9

92.3

91.4

99

9.4

03.0

49.5

62

5.8

10.6

37.2

78

10.9

70.2

31.1

02

17.4

71.4

66.4

00

8.8

99.7

49.6

17

9.0

19.4

11.3

80

5.5

27.9

86.7

05

10.9

45.3

62.7

19

16.7

16.0

80.7

03

28,6 28,3

RENSTRA 2016-2021


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke depan

antara lain :

Penanganan penduduk rawan pangan di Kota Blitar belum

dapat dilakukan secara efektif.

Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan

tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.

Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan

adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.

Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi

tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman,

ternak dan ikan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian ke depan antara lain :

Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah memberi peluang adanya bentuk

kelembagaan yang lebih efektif untuk melaksanakan

penyelenggaraan urusan pangan, perikanan dan pertanian.

Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan instansi-instansi

vertikal terkait.

Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan mitra kerja (petani,

pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)

Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan

baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-

program Dinas.

Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan

lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk

pertanian.

RENSTRA 2016-2021


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian,

Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pangan, pertanian

dan perikanan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas,

fungsi dan kewenangan urusan Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan

Kewenagan Urusan OPD

No. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permasalahan

1 perumusan kebijakan di

bidang Pertanian,

Perikanan, Peternakan

dan Ketahanan Pangan

berdasarkan peraturan

perundang-undangan

Sistem penyediaan data base

belum tertata dan kurang terpadu

antar unit kerja, sehingga bahan

untuk perumusan kebijakan

kurang memadai.

2 pengkoordinasian

penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan

pelayanan umum di

bidang Pertanian,



Koordinasi dengan instansi

vertikal sudah cukup baik, tetapi

koordinasi internal di lingkup

OPD masih lemah, sehingga

menghambat penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan

pelayanan umum.

3 pembinaan dan

pengendalian

Manajemen internal di lingkup

OPD baik manajemen organisasi,

RENSTRA 2016-2021


pelaksanaan tugas di

bidang Pertanian,



SDM maupun pengelolaan asset

masih lemah, sehingga

menghambat pelaksanaan tugas.

4 Penyelenggaraan urusan

pangan

- Ketersediaan pangan belum

mencukupi kebutuhan

masyarakat sesuai Angka

Kecukupan Gizi (AKG).

- Cadangan pangan di tingkat

pemerintah dan di tingkat

rumah tangga belum

terpantau.

- Pemantauan dan penanganan

penduduk rawan pangan

belum maksimal.

- Pola konsumsi pangan

masyarakat belum memenuhi

target SPM.

- Pemantauan dan pengendalian

distribusi, harga dan pasokan

bahan pangan belum terpadu

dengan instansi terkait.

- Cakupan pengawasan

keamanan pangan masih perlu

ditingkatkan.

- Peran dan komitmen Dewan

Ketahanan Pangan belum

optimal.


pertanian

- Peningkatan produksi

komoditas pertanian dan

peternakan terkendala

penurunan luas lahan

pertanian.

- Produk hasil pertanian masih

kurang berdaya saing di era

RENSTRA 2016-2021


perdagangan bebas.

- Penjaminan kesehatan hewan

dan produk Bahan Asal Hewan

(BAH) mutlak dilakukan

sebagai kewajiban pemerintah

untuk melindungi masyarakat.


perikanan

- Peningkatan produksi

komoditas perikanan

terkendala keterbatasan luas

lahan budidaya perikanan.

- Produk hasil perikanan masih

kurang berdaya saing di era

perdagangan bebas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD

Pro Rakyat pada Tahun 2021

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam

kehidupan bermasyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing

tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada

industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing

dan berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis

sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun

agawe santoso.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih

dan professional.

RENSTRA 2016-2021


Faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang

dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap

Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

No. Misi

Walikota & Wakil

Walikota Terpilih

Permasalahan Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatkan

kemandirian

ekonomi yang

berorientasi

pada industri

pariwisata

dan ekonomi

kreatif yang

berdaya saing

dan

berwawasan

lingkungan.

Kemandirian

ekonomi di

sektor

pertanian

sangat

berkaitan

dengan

kondisi

ketahanan

pangan

masyarakat.

Penanganan urusan

pangan belum

optimal, sehingga

kondisi ketahanan

pangan belum

mantap.

Telah

diundangkannya

UU No. 23 Tahun

2014 tentang

Pemerintahan

Daerah memberi

peluang adanya

bentuk

kelembagaan yang

lebih efektif untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

urusan pangan,

perikanan dan

pertanian

Kegiatan

perekonomian

di sektor

pertanian,

perikanan dan

peternakan

sangat

dipengaruhi

Luas lahan

pertanian terus

menurun akibat

alih fungsi.

- Telah dirintisnya

regulasi tentang

Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan(LP2

B) untuk

mengendalikan

alih fungsi lahan

RENSTRA 2016-2021


oleh

ketersediaan

lahan.

pertanian.

- Penerapan

intensifikasi

pertanian dan

peningkatan

kapasitas SDM

pertanian dapat

meningkatkan

produktivitas

tanaman, ikan

maupun ternak

meskipun pada

lahan yang

terbatas.

Daya saing

produk hasil

pertanian

masih rendah.

Alih informasi dan

alih teknologi

pengolahan dan

pemasaran hasil

pertanian kurang

optimal.

Perkembangan

teknologi

pengolahan pangan

modern serta

teknologi informasi

memungkinkan

peningkatan daya

saing produk

pertanian.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait

1. Renstra Kementrian Pertanian RI Tahun 2014-2019

(PERMENTAN No. 19/Permentan/HK.140/4/2015) :

Agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu :

(1) Peningkatan Agroindustri

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita

(Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional).

Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :

RENSTRA 2016-2021


a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan

Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan

komoditas prospektif,

b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian

yang diekspor, dan

c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri

diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi,kelapa, mangga,

nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok

peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian

yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan

pada : (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian

komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi

impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan

terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi :

a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,

b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil

pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina

dan pengawasan keamanan hayati,

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,

d. Penguatan kemitraan antara petani dengan

pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,

e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-

sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar

f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan

serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda

7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik).

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk

mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu

didukung dengan :

(i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi

pangan dari produksi dalam negeri;

RENSTRA 2016-2021


(ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan

ditentukan oleh bangsa sendiri;

(iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama

pangan, terutama petani dan nelayan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN

2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju

kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan

pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan

pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang

meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha

pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan

tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan

kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas

padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang

merah.

b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas

Masyarakat terhadap Pangan.

c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan

terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak

perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan

penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan

pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian

Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama

Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan

Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

4. Penguatan kelembagaan petani

5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

RENSTRA 2016-2021


7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi

Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

2. Peningkatan dukungan perkarantinaan

3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

4. Pelayanan informasi publik

5. Pengelolaan regulasi

6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

7. Pengelolaan perencanaan

8. Penataan dan penguatan organisasi

9. Pengelolaan sistem pengawasan

Kebijakan Kementerian Pertanian

Kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019

dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis.

Kebijakan Umum

A. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan

kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula

B. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor,

substitusi impor serta bahan baku bioindustri

C. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan

perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan,

perkarantinaan dan ketahanan pangan

D. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian

E. Kebijakan fokus komoditas strategis

F. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan

agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan

bioindustri berkelanjutan

G. Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi

RENSTRA 2016-2021


Kebijakan Teknis Operasional

A. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,

penanganan pasca bencana alam serta perlindungan

tanaman

B. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian

C. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit

pembiayaan usaha pertanian

D. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung

pembangunan pertanian

E. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman

hayati

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian

periode 2015-2019 adalah:

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang

bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi

diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar

kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan

untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan

konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan

untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan

lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi

daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula

produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi

konsumsi gula rumah tangga.

b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas

pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi

pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung

peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka

memperkuat stabilitas harga.

c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan

sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar

92,5(2019).

d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi

600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.

RENSTRA 2016-2021


e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi

sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan

laju deteriorasi.

f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta

Ha.

g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa

untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan

menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian

lingkungan.

2. Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Tahun

2014-2019 (PERMEN-KP No. 25/PERMEN-KP/2015) :

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas

Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara

Maritim

a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan secara terpadu.

b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan

memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam

rencana penataan ruang nasional/regional.

c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi

Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan

dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk

kesejahteraan rakyat.

d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan,

dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya

kelautan.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pemanfaatan sumber daya kelautan.

f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta

kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan

perikanan.

RENSTRA 2016-2021


2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU

Fishing

a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran

tindak pidana perikanan.

b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.

d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan

Perikanan.


Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi

perikanan.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.

c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.

d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.


Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui

Peningkatan Produksi Perikanan

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk

mendukung ketahanan pangan dan gizi.

b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana

pendukung produksi.

c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan

Kelautan

a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan

masyarakat pesisir.

b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan

yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka

mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

RENSTRA 2016-2021


c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

sumber daya hayati laut.

d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang

berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya

bahari.

e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan

masyarakat pesisir.

Arah kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan disusun

menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan

perikanan sebagai berikut :

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang

kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya

kelautan dan perikanan.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya

kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya

saing, dan berkelanjutan.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam

menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Tabel. 3.3.1

Sasaran Pokok Nasional Kementrian Kelautan dan Perikanan

No. Sasaran pokok Indikator Kondisi 2015

Target 2019

1 Kedaulatan

Pangan

Produksi ikan

(juta ton)

12,4 18,8

2 Maritim dan

kelautan

- Pemberantasan

Tindakan

Perikanan Liar

Meningkatnya

ketaatan pelaku

usaha perikanan

52 87

- Pengembangan

Ekonomi

Maritim dan

Kelautan

Produksi hasil

perikanan

(termasuk

rumput laut)

(juta ton)

22.4 40-50

RENSTRA 2016-2021


Pengembangan

Pelabuhan

Perikanan (unit)

21 24

Peningkatan

luas kawasan

konservasi laut

(juta ha)

15.7 20

3. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 :

Strategi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2014-

2019 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan

strategi pro poor sebagai prioritas utama untuk mewujudkan

terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan,

pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi,

pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, serta usaha mikro

dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar

penduduk Jawa Timur menggantungkan nafkah hidup mereka

pada sektor tersebut. Pemerataan pendapatan, melalui

revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, pengembangan

infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan

lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentas

penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan

tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan

menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Berdasarkan isu

strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang,

maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun

kedepan, maka dapat ditetapkan strategi pembangunan

pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :

1. Mempertahankan swasembada Padi dan Jagung secara

berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan

Tanaman Pangan Utama Lainnya;

RENSTRA 2016-2021


2. Perluasan areal tanam padi serta optimalisasi pemanfaatan

lahan dan air melalui JITUT/JIDES;

3. Pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman

pangan dan hortikultura;

5. Peningkatan mutu produk tanaman pangan dan

hortikultura berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;

6. Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk

meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi,

teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jawa Timur Tahun 2014 – 2019

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura harus

merupakan holistic policy, baik secara vertikal maupun

horizontal. Untuk itu, dibutuhkan integrasi maupun

sinkronisasi program, baik antar tingkatan pemerintahan

maupun koordinasi antarlembaga / unit satuan kerja dan dunia

usaha beserta organisasi profesi lainnya. Secara umum,

Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk :

1. Pemanfaatan spesifikasi teknologi yang tepat guna

2. Penyediaan sarana produksi (benih / bibit dan pupuk)

memenuhi syarat 6 tepat dan pengembangan pupuk

organik;

3. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana

pertanian;

4. Perlindungan tanaman dari serangan OPT dan fenomena

iklim;

5. Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian;

6. Pengembangan agroindustri pedesaan berbasis tanaman

pangan dan hortikultura;

7. Pengembangan kawasan komoditas tanaman pangan dan

hortikultura unggulan dan kawasan agropolitan;

RENSTRA 2016-2021


8. Pengembangan SDM petugas melalui pembinaan teknis

PPHP dan Penerapan sistem jaminan mutu;

9. Pemberdayaan petani;

10. Penguatan Kelembagaan petani.

Sasaran Strategis Pembangunan Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama

dan Unggulan Sasaran produksi dan produktivitas diperoleh

dengan menentukan sasaran luas areal panen dan untuk

memperoleh sasaran luas panen harus ditentukan sasaran

luas areal tanam terutama pada tanaman padi.

Implementasi dari upaya peningkatan produksi :

• Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) selain untuk

meningkatkan luas areal tanam padi sekaligus untuk

mengendalikan perubahan jenis sawah sebagaimana

amanat Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan seluas 1.017.549,73 hektar (Lahan Irigasi

802.357,9 hektar, Lahan Kering 215.191,83 hektar).

• Pengendalian Serangan OPT dan DPI pada Areal Tanam

Tanaman Pangan dan Hortikultura

4. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 :

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

a. Menurunnya stok sumberdaya ikan.

b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan.

c. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.

d. Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan dan

kelautan.

e. Belum meratanya kualitas SDM pelaku usaha di bidang

perikanan dan kelautan.

RENSTRA 2016-2021


Kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

yang relevan dilaksanakan di Kota Blitar :

a. Pengembangan perikanan budidaya

b. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

5. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 :

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Timur sebagai berikut :

a. Adanya tuntutan perlakuan terhadap hewan ternak

hendaknya mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan hewan

(kesrawan). Pengabaian terhadap kesrawan berpotensi

menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan

internasional. Perlu untuk mempercepat penerapan

kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing

produk di pasar bebas.

b. Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman

membanjirnya produk impor yang dapat mengancam

kelangsungan usaha peternak lokal. Usaha peternakan Jawa

Timur masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan

merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem

pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai

lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah.

Diperlukan penumbuhan daya saing produk peternakan

lokal.

c. Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-

penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul

kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang

dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat

menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek

ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan.

Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang

lebih intensif.

RENSTRA 2016-2021


d. Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah

dan kerbau sebesar 24,1% berdasarkan hasil Sensus

Pertanian 2013. Penurunan populasi ini dapat berpengaruh

pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha

peningkatan populasi.

e. Belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi

lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya

pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas

unggulan disetiap Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam

mengalokasikan kegiatan yang tepat untuk masing-masing

wilayah/ tidak fokus serta menyebabkan input produksi

menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk,

sehingga perlunya pemetaan dan penetapan kawasan sesuai

dengan potensi wilayahnya.

f. Berdasarkan ketentuan UU No 18 Tahun 2009, pemotongan

hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah

Potong yang berstandar NKV guna menjamin terpenuhinya

standar aman, sehat, utuh dan halal. Namun masih banyak

pemotongan illegal diluar RPH serta masih sedikit RPH yang

ber-NKV.

g. Pertumbuhan sektor peternakan melambat, dari 3,92%

tahun 2009 menjadi 1,03% tahun 2013. Demikian pula

kontribusi terhadap PDRB menurun dari 3,07% tahun 2009

menjadi 2,25% tahun 2013. Dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode 2014-2019

sebesar 7-8%, kontribusi dari sub sektor peternakan

ditargetkan sebesar lebih dari 4 % per tahun.

STRATEGI

a. Intensifikasi kualitas peternakan meliputi komoditas,

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana

b. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan

pengolahan hasil peternakan

RENSTRA 2016-2021


c. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara

berkelanjutan dan terpadu

KEBIJAKAN

a. Peningkatan produksi dan produktivitas perternakan untuk

meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi

kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri

pengolahan (agroindustri)

b. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman

dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet,

kesrawan dan kesehatan hewan

c. Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan

kesehatan hewan

d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan

dan kesehatan hewan

e. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi

penambahan komoditas prioritas dari semula 12 menjadi 15,

side product, dan waste product

f. Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan

potensinya

g. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan

h. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak

untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi,

teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan

sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-

2030 meliputi :

a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di

bagian selatan kota;

b. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;

RENSTRA 2016-2021


c. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi

potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam

penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Rencana kawasan pertanian terdiri atas lahan sawah dan

lahan bukan sawah, dengan rincian :

1. Luas lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60

huruf a kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Ha

meliputi :

a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 247

(dua ratus empat puluh tujuh) Ha;

b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 244

(dua ratus empat puluh empat) Ha; dan

c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 186

(seratus delapan puluh enam) Ha.

Lahan sawah tersebut ditetapkan sebagai kawasan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Luas lahan bukan sawah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 60 huruf b kurang lebih 138 (seratus tiga puluh

delapan) Ha meliputi:

a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 56

(lima puluh enam) Ha;

b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 50

(lima puluh) Ha; dan

c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 32 (tiga

puluh dua) Ha.

Lahan bukan sawah ditetapkan sebagai lahan cadangan

pengembangan lahan terbangun.

Ketentuan tentang Zonasi Wilayah untuk Kawasan

Pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Lahan sawah diarahkan untuk budidaya tanaman pangan

dengan ketentuan umum kegiatan :

1. Pengijinan kegiatan pendukung pertanian.

3. Pengijinan pembangunan jaringan utilitas.

4. Pelarangan alih fungsi kawasan lahan pertanian beririgasi

RENSTRA 2016-2021


5. Pelarangan kegiatan budidaya yang mengurangi atau

merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

6. Pelarangan pendirian bangunan pada kawasan lahan

pertanian beririgasi.

Lahan bukan sawah diarahkan untuk budidaya tanaman

pangan dengan ketentuan umum kegiatan :

1. Pengijinan pembangunan jaringan utilitas.

2. Pengijinan kegiatan pendukung pertanian lahan kering.

3. Pelarangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau

merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota

Blitar Tahun 2016-2021 menempatkan Isu Penurunan Luas

Lahan Pertanian sebagai salah satu isu strategis pembangunan

berkelanjutan tahun 2016-2021. Data menunjukkan selama

kurun waktu tahun 2010-2015 telah terjadi pengurangan luas

lahan pertanian sebesar 75 hektar akibat alih fungsi lahan yang

tidak terkendali karena belum ada regulasi pengendalian alih

fungsi lahan pertanian serta tuntutan dinamika perkembangan

kota. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berpotensi

menurunkan produksi pertanian yang berimplikasi terhadap

penurunan kondisi ketahanan pangan daerah.

Tabel. 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang

Wilayah/Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis terkait Tugas

dan Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Strategi Pengembangan

Kawasan Pertanian

Perkotaan

Menurunnya luas

lahan pertanian

karena alih fungsi

lahan

Belum adanya

Perda tentang

Lahan

Pertanian

Pangan

Adanya zonasi

wilayah untuk

kawasan

pertanian dan

pembatasan

RENSTRA 2016-2021


Berkelanjutan

(LP2B)

alih fungsi

lahan

Masih tingginya

minat

masyarakat

dalam

penyediaan dan

pengelolaan

kawasan

pertanian

perkotaan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar ada

beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

a. Gambaran pelayanan OPD.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra

Kementrian/Lembaga terkait.

c. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, selanjutnya Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menentukan isu-

isu strategis dalam Renstra 2016-2021 dengan menggunakan

konsep dan prinsip manajemen analisis SWOT yang meliputi :

Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang

(Oportunities) serta Tantangan (Threats). Isu Strategis yang

akan ditangani dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Tahun 2016-2021 ditentukan sebagai berikut :

1. Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap,

karena produksi komoditas pertanian, peternakan dan

perikanan terkendala terbatasnya luas lahan pertanian dan

kurangnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.

2. Produk hasil pertanian dan perikanan kurang berdaya saing

dalam perdagangan bebas.

RENSTRA 2016-2021


BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam RENSTRA OPD ini terdapat 2 (dua) pernyatan

Tujuan. Tujuan Pertama dalam RENSTRA OPD ini mengacu

pada Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar, dan Tujuan Kedua

merupakan tujuan tambahan untuk menjawab isu strategis

yang dihadapi OPD. Indikator Tujuan RENSTRA sekaligus

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian selama Tahun 2016-2021.

Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau

implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi

Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021. Dalam

RENSTRA OPD ini terdapat 6 (enam) pernyataan Sasaran.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun

2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

RENSTRA 2016-2021


Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2016

No. Tujuan Indikator

Tujuan Rumus

Perhitungan Realisasi

2016 Sasaran Indikator

sasaran Rumus Perhitungan Realisasi

2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan ketahanan pangan daerah

1. Skor Pola

Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat

memenuhi kebutuhan energi

dan zat gizi lainnya. Skor

PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

80,4 1. Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

1. Jumlah ketersediaan pangan utama

Ketersediaan = Produksi + Impor -

Ekspor - Pakan - Bibit – Tercecer Pangan Utama = 8 kelompok pangan, yaitu : Padi-padian,

Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak,

Buah/biji berminyak, Gula, Sayuran/buah dan Lainnya

4376 ton

2.Skor Pola

Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

komposisi kelompok pangan utama yang bila

dikonsumsi dapat memenuhi

kebutuhan energi dan zat gizi

lainnya. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

81,32 2.Prosentas

e produk

pangan

yang aman

dikonsumsi

∑ Sample yg aman dikonsumsi x 100%

∑ Sample yang diuji

Keamanan Pangan adalah

kondisi dan upaya yang

diperlukan untuk mencegah

Pangan dari kemungkinan

cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan

membahayakan kesehatan

manusia serta tidak

bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya

100%

RENSTRA 2016-2021


masyarakat sehingga aman

untuk dikonsumsi.

(UU No. 18 Tahun 2012 Tentang

Pangan).

3.Prosentase

peningkatan

produksi padi

(Produksi padi

tahun ini -

Produksi padi

tahun lalu) :

Produksi padi

tahun lalu X

100%

-3,3% 2.Meningka

tnya luas

tanam

padi.

3. Indeks

Pertanaman

(IP) Padi

Luas tanam total padi selama 1 th

Luas total lahan baku sawah

1.77

3.Meningkatnya kapasitas SDM pertanian.

4.Prosentas

e penyuluh

pertanian

berkinerja

BAIK

Juml. Penyuluh berkinerja BAIK x 100 %

Juml. Penyuluh PNS

Penjelasan :

Kinerja BAIK berdasarkan hasil

evaluasi kinerja penyuluh

(Permentan

No.91/Permentan/OT.140/9/20

13)

33%

5. Prosentase peningkatan kelas kelompok tani

n – (n-1) x 100 % (n-1) Ket : n = Juml.klp tani yg naik

kelas tahun ini n-1 = Juml.klp tani yg naik

kelas tahun lalu (Penjelasan)

Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas

0%

RENSTRA 2016-2021


kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya

menjadi utama

6.

Prosentase

petani

terlatih

Juml. petani terlatih x 100 %

Juml. Rumah Tangga Petani (RTP)

Penjelasan :

Juml. RTP sesuai SP BPS 2013 =

4938

Petani terlatih adalah petani yang

mendapat pelatihan/sekolah

lapangan/FFD yang

diselenggarakan oleh Dinas.

8 %

4.Prosentase

rata-rata

peningkatan

produksi ikan

(ikan

konsumsi,

ikan hias dan

benih ikan)

Rata-rata

(prosentase

peningkatan

produksi ikan

konsumsi +

prosentase

peningkatan

produksi ikan

hias + prosentase

peningkatan

produksi benih

ikan)

9,80% 4.Meningka

tnya mutu

pembudida

yaan dan

pembeniha

n ikan.

7.Prosentase usaha budidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan/atau CPIB (%)

Jumlah usaha budidaya ikan

bersertifikat CBIB dan/atau CPIB

: Jumlah Total usaha budidaya

ikan x 100%

4%


5. Prosentase

rata-rata

peningkatan

produksi hasil

ternak

(daging, telur

& susu)

produksi daging

produksi susu +

RENSTRA 2016-2021

64

Rata-rata (prosentase peningkatan

produksi daging + prosentase peningkatan

produksi susu + prosentase

peningkatan produksi telur)

4,24% 5.Meningkatnya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

8. Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur. 9. Prosentase produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dijamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Prosentase

hewan yang ditangani

Juml. kejadian penyakit yg ditangani

sesuai prosedur x 100%

Juml. total kejadian penyakit

100%

Prosentase

Pemotonga

(RPH) yang

Sehat, Utuh dan Halal

Juml. hewan yg dipotong di RPH

yg lulus pemeriksaan

antemortem, postmortem &

tersertifikasi HALAL MUI

Juml. total hewan yang dipotong

di RPH

100%

RENSTRA 2016-2021


2 Meningkatkan daya saing produk hasil pertanian dan perikanan.

6. Prosentase rata-rata nilai tambah produk olahan hasil pertanian dan perikanan.

(nilai produk hasil pertanian dan perikanan

setelah di olah - nilai produk

hasil pertanian dan perikanan

sebelum di olah) : nilai produk

hasil pertanian dan perikanan sebelum di olah

x 100 %

30% 6.Meningka

tnya mutu

produk

hasil

pertanian

dan

perikanan.

10. Jumlah

produk

pertanian

yang

memenuhi

kriteria

layak

dipasarkan

(produk).

Kriteria layak dipasarkan :

• mutu baik,

• konsisten,

• bersih,

• kemasan sesuai standar

keamanan pangan,

• desain kemasan menarik,

• mempunyai legalitas usaha

minimal Keterangan

Domisili/SIUPP,

• mempunyai sertifikasi produk

minimal PIRT untuk produk

kering, minimal BPPOM untuk

produk basah, minimal

keterangan varietas untuk

bibit tanaman atau minimal

keterangan jenis untuk ikan

hias.

• kemasan disertai label tanggal

kadaluwarsa dan komposisi

bahan.

6 produk

11. Jumlah

produk

hasil

perikanan

yang

memenuhi

kriteria

Kriteria layak dipasarkan :

• mutu baik,

• konsisten,

• bersih,

• kemasan sesuai standar

keamanan pangan,

• desain kemasan menarik,

• mempunyai legalitas usaha

4 produk

RENSTRA 2016-2021


layak

dipasarkan

(produk).

minimal Keterangan

Domisili/SIUPP,

• mempunyai sertifikasi

produk minimal PIRT untuk

produk kering, minimal

BPPOM untuk produk basah,

minimal keterangan varietas

untuk bibit tanaman atau

minimal keterangan jenis

untuk ikan hias.

• kemasan disertai label

tanggal kadaluwarsa dan

komposisi bahan.

RENSTRA 2016-2021


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2017-2021

No. Tujuan Indikator Tujuan

Rumus Perhitungan

Target Tujuan (2021)

Sasaran Indikator sasaran

Rumus Perhitungan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatkan

ketahanan pangan daerah

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

85 1.Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

1. Jumlah ketersediaan pangan utama

Ketersediaan = Produksi + Impor - Ekspor - Pakan - Bibit – Tercecer

Pangan Utama = 8 kelompok pangan, yaitu : Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/biji berminyak, Gula, Sayuran/buah dan Lainnya

43.464 ton

43.914 ton

44.364 ton

44.814 ton

45.264 ton

RENSTRA 2016-2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi

komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

86 2.Meningkatnya Diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan

2. Tingkat konsumsi energi perkapita (%)

Jumlah konsumsi energi (kkal/kapita/hari) : Jumlah Angka Kecukupan Energi (Kkal/kapita/hari) x 100%

Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.200 Kkal/kapita/hari

81,45 81,77 82,23 82,68 83,14

RENSTRA 2016-2021


4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Dalam menentukan Strategi, dilakukan analisis SWOT

sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

Matriks SWOT untuk Penentuan Strategi

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (S)

- Tersedianya SDM

OPD yang

berkualitas sesuai

bidang teknisnya.

- Tersedianya

anggaran, sarana &

prasarana yang

memadai

- Adanya tugas pokok

dan fungsi yang

jelas dan resmi.

KELEMAHAN (W)

- Manajemen internal

OPD masih lemah.

- Koordinasi antar

personel OPD lemah.

- Sistem penyediaan

data belum tertata

dan kurang terpadu.

PELUANG (O)

- Terjalinnya hubungan

yang baik antara OPD

dengan instansi

vertikal maupun

stake holders

pertanian, perikanan

dan peternakan.

- Antusiasme petani

dan pelaku usaha

pertanian terhadap

perkembangan baru

di sektor pertanian.

Strategi S+O

- Mengoptimalkan

semua sumber

daya organisasi

yang ada serta

kondisi positif yang

terjalin secara

vertikal maupun

horizontal untuk

pengembangan

sektor pertanian,

perikanan dan

peternakan.

Strategi W+O

- Menjadikan kondisi

positif yang sudah

terjalin dengan

instansi vertikal

maupun horizontal

sebagai motivasi dan

contoh dalam

memperbaiki

manajemen

organisasi internal

OPD.

RENSTRA 2016-2021


TANTANGAN (T)

- Kondisi ketahanan

pangan daerah

(meliputi sub sistem :

ketersediaan pangan,

cadangan dan

distribusi pangan, pola

konsumsi pangan

serta keamanan

pangan) belum

mantap.

- Produksi komoditas


dan peternakan

terkendala penurunan

luas lahan pertanian.

- Produk hasil


dan peternakan

kurang berdaya saing

dalam pasar

perdagangan bebas.

Strategi S+T

- Memanfaatkan

semua sumber daya

organisasi yang ada

secara lebih efektif

untuk :

1. Meningkatkan

kondisi ketahanan

pangan daerah di

semua sub

sistemnya.

2. Menerapkan

intensifikasi

pertanian di lahan

terbatas untuk

peningkatan

produktivitas

pertanian.

3. Meningkatkan

kapasitas SDM

pertanian untuk alih

teknologi &

penguatan

kelembagaan petani.

4. Menerapkan

teknologi untuk

meningkatkan mutu

pembudidayaan

ikan.

5. Menjamin

kesehatan hewan

dan kesehatan

masyarakat

veteriner.

6. Meningkatkan alih

teknologi pengolahan

Strategi W+T

- Memperbaiki

manajemen

organisasi internal

OPD dalam

pelaksanaan tugas

menjawab berbagai

tantangan

penyelenggaraan

urusan pangan,

pertanian dan

perikanan.

RENSTRA 2016-2021


dan pemasaran hasil

pertanian &

perikanan untuk

meningkatkan daya

saing produk.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan

untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu

sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan

sasaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah OPD kemudian ditentukan

Strategi dan Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.

berikut :

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1.Meningkatkan

ketahanan

pangan daerah

1.Meningkatnya

ketersediaan dan

keamanan

pangan daerah.

Memanfaatkan

semua sumber

daya organisasi

yang ada

secara lebih

efektif untuk

menerapkan

intensifikasi

dan teknologi

peningkatan

produksi

pertanian,

perikanan dan

- Pengarahan

sumber daya

organisasi OPD

untuk Menjamin

penyediaan dan

pengawasan sarana

produksi

pertanian,

penyediaan air

irigasi,

pengendalian dan

penanggulangan

serangan

RENSTRA 2016-2021


peternakan

serta

meningkatkan

alih teknologi

pengolahan

dan pemasaran

hasil pertanian

& perikanan

untuk

meningkatkan

daya saing

produk.

Organisme

Pengganggu

Tanaman (OPT),

penerapan

teknologi

pertanian.

- Pemberdayaan

SDM penyuluh

pertanian untuk

alih teknologi bagi

peningkatan

kapasitas SDM

petani dan lembaga

petani.

- Pendampingan

intensif bagi

kelompok petani

ikan untuk

mencapai

sertifikasi mutu

budidaya

perikanan (CBIB &

CPIB).

Sertifikat CBIB =

Cara Budidaya

Ikan yang Baik

Sertifikat CPIB =

Cara Pembenihan

Ikan yang Baik

- Pelayanan

peningkatan

kesehatan hewan

untuk peningkatan

produksi hasil

ternak.

- Pengawasan

RENSTRA 2016-2021


keamanan Bahan

Asal Hewan untuk

menjamin

kesehatan

masyarakat

veteriner.

- Pemanfaatan

teknologi

pengolahan pangan

modern untuk

meningkatkan

mutu produk.

- Pemanfaatan

teknologi informasi

untuk

meningkatkan

pemasaran produk.

2. Meningkatnya

Diversifikasi dan

kualitas

konsumsi pangan

Memanfaatkan

semua sumber

daya organisasi

yang ada secara

lebih efektif

untuk

meningkatkan

kondisi

ketahanan

pangan daerah

di semua sub

sistemnya

Koordinasi efektif

semua stake holder

dalam pemantauan,

pengendalian dan

penanganan kondisi

ketahanan pangan di

semua sub

sistemnya.

RENSTRA 2016-2021


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Blitar menetapkan program –

program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana

Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel

5.1.,Tabel 5.2. dan Tabel 5.3 yang tercantum dalam Lampiran

dokumen Perubahan RENSTRA ini.

RENSTRA 2016-2021


BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR

Keterkaitan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-

2021 adalah pada :

Misi ketiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang

berorientasi pada industri pariwisata dan

ekonomi kreatif yang berdaya saing dan

berwawasan lingkungan.

Tujuan kesatu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran kelima : Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi

Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator

Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja OPD yang mengacu

pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

RENSTRA 2016-2021


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2016

No. Indikator Sasaran RPJMD Indikator Tujuan Renstra Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)

Th. 2015 Th. 2016

1 2 3 4 5

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

79,91 80,4

2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

80,48 81,3

3 Prosentase peningkatan produksi padi

Prosentase peningkatan produksi padi 15.640 ton -3,30%

4 Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

prod.ikan konsumsi 179,02 ton ; prod.

ikan hias 4.134.170 ekor ; prod. benih

ikan prod. benih ikan = 8.218.950 ekor.

9,80%

5 Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)

Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)

prod. daging 3.264,98 ton ; prod. telur

2.477,27 ton ; prod. susu 479.080 liter

4,24%

RENSTRA 2016-2021


Tabel 6.2

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2017-2021

No. Indikator Sasaran

RPJMD Indikator Tujuan

Renstra

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi kinerja pada akhir periode

RPJMD

Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019 Th. 2021 Th. 2021 Th. 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

80,4 81 82 83 85 85 85

2 Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

81,32 82 83 84 86 86 86

RENSTRA 2016-2021


Tabel 6.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2017-2021

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Formulasi Perhitungan Target Capaian Setiap Tahun

Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

Th. 2020

Th. 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya

Ketahanan Pangan

Daerah

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

komposisi kelompok pangan

utama yang bila tersedia dapat

memenuhi kebutuhan energi dan

zat gizi lainnya. Skor PPH Ideal =

100 (Permentan 65 Tahun 2010

tentang SPM)

81 82 83 84 85

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

komposisi kelompok pangan

utama yang bila dikonsumsi

dapat memenuhi kebutuhan

energi dan zat gizi lainnya. Skor

PPH Ideal = 100 (Permentan 65

Tahun 2010 tentang SPM)

82 83 84 85 86


Rencana Strategis

Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut Renstra

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 201

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis

Kota Blitar tahun 201

Walikota Blitar

pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu

Rencana Kerja (Renja)

Kota Blitar. Selain itu,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan.

dan Tata K

Rencana Strategis dengan berpedoman pada kewenangan

urusan sesuai peraturan perundang

RENSTRA


BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang




yang selanjutnya disebut Renstra OPD



kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 201

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

PJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan


Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Blitar. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar


lima tahunan. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan


urusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Blitar, 5 JuliKEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

DAN PERTANIAN

Ir. R O D I Y A HPembina Utama

NIP 19630610 199203 2 008

RENSTRA 2016-2021

79


Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang




OPD, adalah dokumen



kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang

OPD serta berpedoman

PJMD Daerah dan bersifat indikatif.


1 ditetapkan dengan Peraturan

trategis dimaksud merupakan



trategis juga merupakan dasar


Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi

erja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan


undangan yang berlaku.

5 Juli 2017 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

DAN PERTANIAN

Ir. R O D I Y A H Pembina Utama Muda

NIP 19630610 199203 2 008

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2380,4 81 82 83 84 85 47.726,13 43.464 43.914

ton

44.364

ton

44.814

ton

45.264

ton

3 1 3.3.01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN AGROBISNIS PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi ton 188 207 218 229 240 240

Produksi ikan hias ekor

4.2

37

.52

4

4.3

43

.46

2

4.4

52

.04

9

4.5

63

.35

0

4.6

77

.43

4

4.6

77

.43

4

Produksi benih ikan ekor

8.3

11

.69

0

8.4

77

.92

4

8.6

47

.48

2

8.8

20

.43

2

8.9

96

.84

1

8.9

96

.84

1

3 1 3.3.01 05 01 Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perikanan

paket - 5

52

5.1

87

.70

0 5

67

6.7

41

.40

0 5

69

0.1

33

.10

0 5

66

4.1

28

.00

0 20

####

####

###

3 1 3.3.01 05 02 Keg. Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Budidaya Perikanan

Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan

paket - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan

paket - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias

kali - 3 3 3 3 12

3 1 3.3.01 05 03 Keg. Pengolahan dan pengembangan usaha hasil Perikanan

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan

kali 1 1 1 1 4

3 1 3.3.01 05 04 Keg. Penyediaan benih ikan bermutu dan informasi pemasaran (UPTD BBI & PIAIH)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI

paket - 6 6 6 6 24 UPTD BBI & PIAIH

Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

item - 4 5 6 7 7

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH

ekor 172.880 179.864 183.462 187.131 190.873 190.873

4

1.9

01

.58

7.1

00

1.9

80

.81

3.3

00

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Kondisi pada Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

1.8

95

.18

7.2

00

1.9

44

.25

0.9

00

7.7

21

.83

8.5

00

Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.1

45

.64

7.7

00

1.0

07

.09

5.6

00

90

1.8

30

.20

0

98

8.3

25

.00

0

4.0

42

.89

8.5

00

25

.90

1.8

00

33

.37

6.3

00

34

.03

6.8

00

32

.75

4.2

00

12

6.0

69

.10

0

20

4.8

49

.90

0

26

3.6

00

.00

0

26

9.1

87

.10

0

25

9.0

43

.70

0

99

6.6

80

.70

0

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Indikator Tujuan RumusKondisi

Awal (2016

Target

Indikator sasaran

MATRIKRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2018-2021

Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

Ketersediaan pangan utama (ton)

Skor PPH ketersediaan Pangan

RumusKondisi

Awal (2016)

Target

Ketersediaan = Produksi + Impor - Ekspor - Pakan - Bibit – Tercecer

Pangan Utama = 8 kelompok pangan, yaitu : Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/biji berminyak, Gula, Sayuran/buah dan Lainnya

Tujuan


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)


Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



Satuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Awal (2016

Target

Indikator sasaran RumusKondisi

Awal (2016)

TargetTujuan

3 1 3.3.01 06 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.

% 50 90

71

.75

9.9

00

95

92

.46

7.8

00

95

94

.29

7.6

00

95

90

.74

4.3

00

95

25

4.9

72

.00

0

3 1 3.3.01 06 01 Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

kali - 3

71

.75

9.9

00

3

92

.46

7.8

00

3

94

.29

7.6

00

3

90

.74

4.3

00

12

25

4.9

72

.00

0

3 3 3.3.01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN AGROBISNIS PERTANIAN

Produktivitas padi (ton/ha) ton/ ha 8,05 8,12 8,16 8,2 8,24 8,24

Produktivitas jagung (ton/ha) ton/ ha 6,72 6,76 6,78 6,8 7 7

3 3 3.3.01 05 01 Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur, dam parit, pintu air)

unit - 15 15 15 15 60

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani

unit - 1500 1500 1500 1500 6.000

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi

meter - 400 400 400 400 1.600

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)

unit - 1 1 1 1 4

3 3 3.3.01 05 02 Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi ,Kebun Rumah Dinas Walikota

bulan 12 12 12 12 12 48

jumlah wisata edukasi pertanian di kebun bibit

- 1 0 0 0 1

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product)

kali - 1 1 1 - 3

Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud

kebun - - 1 1 1 3

3 3 3.3.01 05 03 Keg. Pengolahan dan pengembangan usaha hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian

org - 30 30 30 30 120

Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan

event 3 3 3 3 3 12

Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota

kali 1 1 1 1 1 4

Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov.

kali 1 1 1 1 1 4

3 3 3.3.01 05 04 Keg. Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian

Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun selama 1 tahun

dok 25 25 25 25 25 100

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh

dem plot - 3 3 3 3 12

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali - 4 4 4 4 16

Jumlah pembinaan lembaga petani

lembaga - 3 3 3 3 12

Keg. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

12

2.5

07

.80

0

12

9.0

02

.90

0

12

9.5

76

.80

0

12

8.4

62

.30

0


49

.92

4.1

00

64

.33

0.7

50

65

.60

3.7

50

63

.13

1.7

50

5.0

36

.87

7.3

00


50

9.5

49

.80

0

23

4.5

81

.00

0

30

2.2

74

.20

0

30

8.2

55

.90

0

29

6.6

40

.30

0

1.1

41

.75

1.4

00

49

.92

4.1

00

64

.33

0.7

50

65

.60

3.7

50

63

.13

1.7

50

24

2.9

90

.35

0

84

.20

9.1

00

10

8.5

09

.50

0

11

0.6

56

.70

0

10

6.4

87

.10

0

40

9.8

62

.40

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)


Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



Satuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Awal (2016

Target


Awal (2016)

TargetTujuan

3 3 3.3.01 05 05 Keg. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp - 21 21 21 21 21

Jumlah monev distribusi pupuk. kali - 4 4 4 4 16

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali - 4 4 4 4 16

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendataan lahan & irigasi

kali 1 1 0 0 0 1

Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

keg - 1 1 1 1 4

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani

unit - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah Pembangunan dan pemeliharaan JITUT

m 1400 1400 1400 1400 5600

3 3 3.3.01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN AGROBISNIS PETERNAKAN

Produksi daging ton 3289,8 3465 3534 3605 3677 3677

Produksi telur ton 2662,6 2727 2760 2793 2826 2826

Produksi susu ribu liter 500,6 519 529 539 549 549

3 3 3.3.01 06 01 Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

jumlah Penyediaan obat-obatan hewan

jenis 10 10 10 10 40

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan

paket - 4 4 4 4 16

Jumlah pelayanan terpadu kesehatan hewan

kali 1 1 1 1 4

Jumlah KIE kesehatan hewan ke masyarakat

kali - 2 2 2 2 8

3 3 3.3.01 06 02 Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan

Jumlah KIE penerapan kesejahteraan hewan

paket - 2 2 2 2 8

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)

sampel - 50 50 50 50 200

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah penyediaan bahan pemeriksaan laboratorium kesmavet

jenis 5 5 5 5 5

3 3 3.3.01 06 03 Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

paket 3

24

6.2

16

.15

0

3

31

7.2

66

.85

0

3

32

3.5

45

.15

0

3

31

1.3

53

.55

0

12

1.1

98

.38

1.7

00

3 3 3.3.01 06 04 Keg. Peningkatan Produksi Peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

jenis - 4 4 4 4 4

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan

bulan - 12 12 12 12 60

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

paket - 3 3 3 3 12

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

jenis - 2 2 2 2 2

56

1.4

57

.70

0

72

3.4

77

.75

0

73

7.7

94

.45

0

70

9.9

93

.45

0

2.7

32

.72

3.3

50

73

3.1

41

.67

5

94

4.7

04

.40

0

96

3.3

99

.07

5

92

7.0

96

.10

0

2.6

04

.94

2.1

75


71

.36

8.2

50

91

.96

3.0

50

93

.78

2.8

50

90

.24

9.0

00

36

5.1

65

.65

0

47

0.5

41

.65

0

47

9.8

53

.05

0

46

1.7

70

.65

0

1.7

77

.33

1.0

00

3

47

.36

3.1

50

35

.68

4.1

25

45

.98

1.2

50

46

.89

1.4

25

45

.12

4.5

00

17

3.6

81

.30

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)


Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



Satuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Awal (2016

Target


Awal (2016)

TargetTujuan

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur

kali - 4 4 4 4 16

3 3 3.3.01 06 05 Jumlah pembinaan rutin mitra RPH

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R

kali - - 1 - 1 2

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

kali - 1 - 1 - 2

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

ekor 2928 3.107 3.169 3.233 3297 3.297

3 3 3.3.01 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU (DBHCHT)

Persentase produksi tembakau yang berkuaitas

% - 50

15

0.0

00

.00

0 55

16

0.0

00

.00

0 60

17

0.0

00

.00

0 65

18

0.0

00

.00

0 65

66

0.0

00

.00

0

3 3 3.3.01 07 01 Keg. Stadarisasi kualitas bahan baku Jumlah standadrisasi kualitas bahan baku

keg - 1

15

0.0

00

.00

0 1

16

0.0

00

.00

0 1

17

0.0

00

.00

0 1

18

0.0

00

.00

0 1

66

0.0

00

.00

0

3 3 3.3.01 08 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)


% 60 90

18

3.6

26

.00

0 95

23

6.6

15

.10

0 95

24

1.2

97

.40

0 95

23

2.2

05

.00

0 95

89

3.7

43

.50

0

3 3 3.3.01 08 01 Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat bidang pertanian

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

jenis - 6

18

3.6

26

.00

0 6

23

6.6

15

.10

0 6

24

1.2

97

.40

0 6

23

2.2

05

.00

0 24

89

3.7

43

.50

0

3 3 3.3.01 09 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PETERNAKAN)


% - 15

71

.75

9.9

00

20

92

.46

7.8

00

25

94

.29

7.6

00

30

90

.74

4.3

00

35

34

9.2

69

.60

0

3 3 3.3.01 09 01 Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan

kali - 2

71

.75

9.9

00

2

92

.46

7.8

00

2

94

.29

7.6

00

2

90

.74

4.3

00

8

34

9.2

69

.60

0

Skor PPH Konsumsi

80,7 82 83 84 85 86 Tingkat konsumsi energi perkapita (%)

81,32 81,45 81,77 82,23 82,68 83,14 2 3 3.3.01 15 Angka komsumsi energi kkal/ kapita/

hari

1789 1799 1809 1819 1829 1829

Angka komsumsi protein gram/ kapita/

hari

60,39 60,7 60,9 61,1 61,3 61,3

Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.200 Kkal/kapita/hari

2 3 3.3.01 15 01 Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok - 1 1 1 1 4

1.7

77

.33

1.0

00

UPTD RPH




Keg. Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (UPTD RPH)

14

.70

7.5

00

18

.95

1.6

00

19

.32

6.6

00

18

.59

8.4

00

10

1.9

57

.90

0

13

1.3

79

.90

0

13

3.9

79

.80

0

12

8.9

31

.20

0

49

6.2

48

.80

0

PROGRAM PENINGAKATAN KETAHANAN PANGAN

13

1.1

34

.70

0

16

8.9

76

.20

0

17

2.3

20

.10

0

16

5.8

26

.80

0

1.4

27

.49

7.4

00


komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

Meningkatnya Diversifikasi dan

kualitas konsumsi pangan

Jumlah konsumsi energi (kkal/kapita/hari) : Jumlah Angka Kecukupan Energi (Kkal/kapita/hari) x 100%


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)


Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



Satuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Awal (2016

Target


Awal (2016)

TargetTujuan

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov.

kali - 1 1 1 1 4

2 3 3.3.01 15 02 Keg. Pengawasan keamanan pangan segar

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar

sampel - 50

29

.17

6.8

00

50

37

.59

6.3

00

50

38

.34

0.3

00

50

36

.89

5.6

00

200

14

2.0

09

.00

0

2 3 3.3.01 15 03 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

dok - 1 1 1 1 4

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan

minggu - 52 52 52 52 208

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL kali - 1 1 1 1 4

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun

dok - 0 1 0 1 2

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun

dok - 12 12 12 12 48

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan

kali - 6 6 6 6 24

1 0 3.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Persentase kecukupan pelayanan perkantoran

% 100 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

5.2

33

.43

8.4

00

1 0 3.3.01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayar jenis 8 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

95

0.8

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya

unit 41 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

84

.80

0.0

00

1 0 3.3.03 1 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan non PNS yang tersedia

orang 3 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

61

.40

0.0

00

1 0 3.3.01 1 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

jenid 39 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 156

23

4.0

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

jenis 7 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 28

23

2.0

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik & penerangan yang tersedia

jenis 5 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 20

50

.00

0.0

00

1 0 3.3.02 1 08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

jenis - 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 12

84

.00

0.0

00

1 0 3.3.01 1 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

jenis 15 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 60

11

4.2

40

.00

0

1 0 3.3.01 1 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia

jenis 2 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

38

.16

0.0

00

1 0 3.3.01 1 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan minuman tamu Dinas

dos 500 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 2.000

80

.00

0.0

00

Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian, UPTD BBI & PIAIH dan

UPTD RPH

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Penangganan Rawan Pangan

16

9.2

32

.70

0

21

8.0

68

.20

0

22

2.3

83

.40

0

17

9.5

55

.30

0

78

9.2

39

.60

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)


Renstra (2021)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



Satuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Awal (2016

Target


Awal (2016)

TargetTujuan

1 0 3.3.01 1 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi regional dan nasional yang dikuti

OH 80 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 328

76

1.8

58

.40

0

1 0 3.3.01 1 15 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah SPPT yang terbayar lokasi 6 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

41

.40

0.0

00

1 0 3.3.01 1 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor

jenis 4 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 16

10

4.5

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor

jenis 5 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 20

28

9.3

40

.00

0

1 0 3.3.01 1 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

unit 1 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

48

9.7

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

unit 4 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

78

0.4

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

unit 25 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

21

0.6

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

unit 35 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

12

8.1

60

.00

0

1 0 3.3.01 1 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat

unit 2 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

49

8.0

80

.00

0

1 0 3.3.01 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Tingkat partisipasi perangkat dalam agenda kota

% - 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

37

5.5

00

.00

0

1 0 3.3.01 2 04 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang diikuti event - 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 12

23

1.5

00

.00

0

1 0 3.3.01 2 12 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

keg - 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 32

14

4.0

00

.00

0

1 0 3.3.01 3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

% 100 100

15

.88

6.0

00 100

15

.88

6.0

00 100

15

.88

6.0

00 100

16

.84

6.0

00 100

16

.84

6.0

00

1 3.3.01 3 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

dok 8 8 8 8 8 8

Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

kali - 1 1 1 1 1

1 3.3.01 3 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

dok 6 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

32

.59

2.0

00

4.7

11

.05

3.9

75

5.1

58

.49

5.9

50

5.1

14

.52

3.3

25

5.1

13

.07

9.7

50

24

.57

4.9

24

.87

5

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

30

.95

2.0

00

TOTAL

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 23

2.03 1.09.01 17 00 5 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kebun percontohan penerapan

teknologi pertanian yang beroperasi

penuh selama 1 thn

2 lokasi 3 lokasi 72.400.000

2.03 1.09.01 17 03 5 Jangka waktu operasionalisasi kebun

produksi, kebun agrowisata

karangsari, kebun rumah dinas

walikota

12 bln 72.400.000

Jumlah kajian penumbuhan kebun

pertanian unggulan kecamatan

(konsep one village one product)

1 kajian

2.03 1.09.01 18 00 5 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Produktivitas padi tahun ini 8,04 ton/ha 8,08 ton/ha 2.517.232.000

2.03 1.09.01 18 11 5 Jumlah pendampingan penyusunan

rencana definitif kebutuhan

kelompok (RDKK)

19 kelompok 19 kelompok 60.308.000

Jumlah monev distribusi pupuk 4 kali 4 kali

Jumlah monev ketersediaan alat dan

mesin pertanian (alsintan), obat

tanaman dan benih pertanian

- 4 kali

Jumlah rakor Komisi Pemantau dan

Pengawas Pupuk (KP3)

2 kali 2 kali

Jumlah rakor unit pengelola jasa

alsintan (UPJA)

- 1 kali

Persentase luas lahan terairi irigasi

selama 3 masa tanam

15% 20%

2.03 1.09.01 18 12 5 Jumlah pendataan lahan dan irigasi 1 kali 1 kali 655.376.000

Jumlah rakor mutasi lahan pertanian 2 kali 2 kali

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

PertanianPemeliharaan Rutin / Berkala Sarana

dan Prasarana Teknologi Pertanian /

Perkebunan Tepat Guna

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana

Pertanian

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Meningkatkan

ketahanan

pangan daerah.

Meningkatnya

ketersediaan dan

keamanan pangan

daerah

Ketersediaan

pangan utama

(Ton)

4

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

Tabel 5.2.

REVIEW RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2017

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Jumlah penambahan jalan usaha tani - 1 paket

jumlah penambahan jaringan irigasi

tingkat usaha tani

- 2 paket

2.03 1.09.01 18 13 5 Jumlah penyediaan dan

pemeliharaan prasarana irigasi air

tanah (pompa air, selang outlet,

sumur bor, rumah pompa)

19 10 unit 1.678.000.000

Jumlah dam parit yang diperbaiki - 6 unit

Jumlah penyediaan pintu air - 27 unit

Persentase luas serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) yang

ditangani sesuai prosedur

- 75%

2.03 1.09.01 18 16 5 Pengendalian dan Penanggulangan

Serangan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan sekolah lapangan

pengendalian hama terpadu (SLPHT)

1 kali 1 kali 104.492.000

Persentase usaha bidang pertanian

yang memiliki ijin

- 2%

2.03 1.09.01 18 17 5 Pendataan dan Pembinaan Perizinan

Usaha Pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang

mendapat sosialisasi / pembinaan

perizinan pertanian

- 30 org 19.056.000

2.03 1.09.01 19 00 5 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Persentase penyuluh pertanian

berkinerja BAIK (sesuai kriterian

Permentan

No.91/Permentan/OT.140/9/2013)

3% 4% 103.110.000

2.03 1.09.01 19 04 5 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi

Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot)

percontohan pertanian yang dibina

oleh penyuluh

- 3 lokasi 53.110.000

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pertanian (DAK)

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

2.03 1.09.01 19 05 5 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah dokumen programma

penyuluh pertanian dan monografi

pertanian yang tersusun selama 1 th

25 dok 25 dok 50.000.000

2.03 1.09.01 25 00 5 Program Peningkatan Kapasitas SDM

Petani dan Lembaga Tani

Persentase peningkatan kelas

kelompok tani

- 5% 337.900.000

2.03 1.09.01 25 01 5 Jumlah pendampingan dan penilaian

kelas kelompok tani

- 1 kali 337.900.000

Jumlah monitoring pelaksanaan

pengembangan usaha agribisnis

perdesaan (PUAP)

-

3 kali

Jumlah pembinaan lembaga petani - 3 kali

2.03 1.09.01 27 00 5 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)

Persentase petani peserta pelatihan

bidang pertanian yang menjawab

post test dengan minimal 80%

jawaban benar

- 80% 333.685.000

2.03 1.09.01 27 01 5 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan

Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja

bidang pertanian

- 6 jenis 333.685.000

2.03 1.09.01 26 00 5 Program Penanganan Pasca Panen

dan Pemasaran Hasil Pertanian

Persentase Pelaku usaha pertanian

yang mampu menghasilkan produk

layak dipasarkan

- 2% 27.460.000

2.03 1.09.01 26 01 5 Pembinaan Penanganan Pasca Panen

dan Promosi Pemasaran Hasil

Pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca

panen dan pengolahan produk hasil

pertanian

- 1 kali 27.460.000

2.03 1.09.01 16 00 5 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

Rata - rata omzet penjualan

produksi hasil pertanian Kota Blitar

yang dipromosikan

Rp. 600.000

/produk/bulan

Rp. 700.000/

produk/bln

298.686.000

2.03 1.09.01 16 07 5 Jumlah kegiatan promosi produk

hasil pertanian unggulan (gemar

makan belimbing, gebyar

perbenihan, lombai bonsai, pameran

HKP provinsi)

3 event 4 event 298.686.000

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Petani

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian

/ Perkebunan Unggulan Daerah

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Jumlah kegiatan lompa pangan

olahan tk. Kota

1 kali 1 kali

jumlah partisipasi kegiatan lomba

pangan olahan tk. Provinsi

1 kali 1 kali

2.01 1.09.01 15 00 5 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Produksi Ikan Konsumsi 184 ton 197 ton 336.063.500

Produksi Benih Ikan 8.311.690 ekor 8.457.360 ekor

2.01 1.09.01 15 06 5 Jumlah Pelatihan peningkatan mutu

usaha budidaya perikanan

- 1 paket 59.644.000

jumlah pendampingan sertifikasi

mutu usaha budidaya perikanan

pembudidaya ikan

- 1 paket

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan

pembuatan pakan ikan

- 1 kali

2.01 1.09.01 15 8 5 Penyediaan benih ikan bermutu Jumlah jenis sarana operasional

UPTD BBI dan PIAIH

15 jenis 15 jenis 49.661.500 UPTD BBI &

PIAIH

2.01 1.09.01 15 05 5 Jumlah Pendataan perizinan usaha

pembudidaya ikan

-

1 kali 48.758.000

Jumlah Pembinaan perijinan usaha

pembudidaya ikan

- 1 kali

Produksi Ikan Hias 4.342.110 ekor 4.343.462 ekor

2.01 1.09.01 15 07 5 Jumlah pembinaan teknis

manajemen budidaya perikanan

- 1 kali 178.000.000

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran

ikan hias (Bursa ikan hias, Lomba

ikan Cupang, Blitar Koi Show, All

Indonesia Koi Show)

4 event 4 event

2.03 1.09.01 20 00 5 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Angka kejadian kasus penyakit

menular

0 kasus 2 kasus 170.607.000 Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pemberdayaan Usaha Kecil

Pembudidayaan Ikan

Pendataan dan Pembinaan Perizinan

Usaha Perikanan

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

2.03 1.09.01 20 08 5 Jumlah penyediaan sarana dan

prasarana laboratorium peternakan

- 3 paket 20.900.000

jumlah pelatihan teknis petugas

laboratorium peternakan

- 4 kali

2.03 1.09.01 20 06 5 Jumlah lokasi yang terjangkau

pelayanan terpadu kesehatan hewan

7 lokasi 7 lokasi 112.384.000

Jumlah pelayanan pemeriksaan

hewan qurban

1 kali 1 kali

Jumlah pengujian sampel keamanan

bahan asal hewan (BAH)

- 55 sampel

2.03 1.09.01 20 09 5 Penerapan dan Pengawasan

Persyaratan teknis Kesejahteraan

Masyarakat Veteriner dan

Kesejahteraan Hewan

Terlaksananya pembinaan dan

pemantauan penerapan persyaratan

teknis kesmavet dan kesejahteraan

hewan (sosialisasi kesrawan dan

daging ASUH 1 kali + lounchng RPHU

1 kali)

- 2 kali 16.900.000

2.03 1.09.01 20 10 5 Penyediaan produk daging Aman,

Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH 1 kali 2 kali 20.423.000 UPTD RPH

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL

MUI untuk produk RPH-R

- 1 kali

2.03 1.09.01 21 00 5 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

produksi susu 501.000 liter 498.000 liter 357.964.000

2.03 1.09.01 21 14 5 Pemberdayaan Kelompok Usaha

Peternakan

Jumlah pembinaan kelompok

peternak

- 2 kali 71.712.000

produksi telur 2.663 ton 2.577 ton

2.03 1.09.01 21 11 5 Jumlah pembinaan dan

pendampingan kelompok

peternakan

- 2 jenis 21.252.000

Pangan dan

PertanianPengelolaan Laboratorium

Peternakan dan Pelayanan Jasa Medik

Veteriner

Penjaminan Kesehatan Hewan dan

Produk Hewan

Pengawasan Mutu dan Peredaran

Sarana Peternakan

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Jumlah survey pendataan dan

pengawasan peredaran pakan

ternak,obat hewan dan produksi

- 4 kali

produksi daging 3.290 ton 3.397 ton

2.03 1.09.01 21 08 5 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pembinaan dan


peternakan

- 5 jenis 265.000.000

Tingkat Energi

Perkapita (%)

1.09 1.09.01 17 00 5 Program Pengawasan Keamanan

Pangan

Persentase keamanan Pangan segar

yang terpantau

50% 55% 49.000.000

1.09 1.09.01 17 01 5 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Jumlah pengujian keamanan sampel

pangan segar

50 sampel 50 sampel 49.000.000

1.09 1.09.01 16 00 5 Program Pembinaan Konsumis

Pangan

Persentase peserta pelatihan

introduksi pangan alternatif non

beras yang berminat menerapkan

diversifikasi pangan (%)

0 20% 198.322.000

1.09 1.09.01 16 01 5 Jumlah Penyuluhan pangan B2BSAH

(Beragam,Bergizi,Berimbang,Seimba

ng,Aman dan Halal) dan pelatihan

introduksi pangan alternatif

- 1 kali 198.322.000

Jumlah pelaksanaan lomba Cipta

Menu Tk. Kota

1 kali 1 kali

Jumlah PartisipasiLomba Cipta Menu

Tk. Provinsi

1 kali 1 kali

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi

Pangan yang tersusun

1 dok 1 dok

1.09 1.09.01 15 00 5 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan

Rata - rata Cadangan pangan di

tingkat rumah tangga

2 kh/kapita

/bulan

4 kg/kapita

/bln

257.039.000

1.09 1.09.01 15 33 5 Jumlah Pendataan cadangan pangan

pemerintah dan cadangan pangan

rumah tangga

- 1 kali 49.267.000

Jumlah Pembinaan kelompok

pelaksana Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)

1 kali 1 kali

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

PertanianPembinaan Penguatan Cadangan

Pangan

Pembinaan Konsumsi Pangan

Masyarakat

2. Meningkatnya

diversifikasi dan

kualitas konsumsi

pangan

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Persentase ketersediaan informasi

pasokan, harga da aksess pangan di

daerah (%)

82% 83%

1.09 1.09.01 15 32 5 Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan

Pangan

1kali 1 kali 63.324.000

Jumlah dokumen Neraca Bahan

Makanan (NBM) yang tersusun

1 dok 1 dok

Jumlah pemantauan harga dan

distribusi pangan

52 minggu 52 minggu

Persentase penduduk rawan pangan

yang sudah ditangani sesuao

prosedur (%)

40% 50%

1.09 1.09.01 15 01 5 Jumlah peta kerentanan dan

ketahanan pangan yang tersusun

- 1 dok 144.448.000

Jumlah dokumen Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) yang tersusun

12 dok 12 dok

Jumlah Penyuluhan dan pemberian

tambahan gizi penduduk rawan

pangan

6 kali 6 kali

2.01 1.09.01 26 00 5 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial (DBHCHT) Bidang Kelautan dan

Perikanan

Persentase Pelaku usaha perikanan

yang menghasilkan produk layak

dipasarkan

- 2% 61.313.000

2.01 1.09.01 26 01 5 Jumlah pendampingan manajemen

mutu produk olahan hasil ikan

- 1 kali 61.313.000

jumlah pelatihan pengolahan hasil

ikan

1 kali 1 kali

2.01 1.09.01 25 00 5 Program Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

Persentase Peningkatan konsumsi

ikan

- 2% 335.954.000

2.01 1.09.01 25 01 5 Jumlah penyelenggaraan Gerakan

Gemar Makan Ikan

1 kali 1 kali 324.750.000

Jumlah Lomba Masak Ikan Tk. Kota 1 kali 1 kali

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Pemantauan dan Pengendalian

Kondisi Ketahanan Pangan

Masyarakat

Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Pengolahan Hasil Ikan

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan

Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

Jumlah Lomba Masak Ikan Tk..

Provinsi

1 kali 1 kali

2.01 1.09.01 25 02 5 Penyediaan Informasi Pemasaran Ikan Prosentase ketersediaan informasi

pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

(%)

43% 43% 11.204.000 UPTD BBI dan

PIAIH

1.09 1.09.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Terpenuhinya

Kebutuhan Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran

80% 85% 614.566.100

1.09 1.09.01 01 15 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

yang tersedia dalam satu tahun

2 jenis 2 jenis 8.880.000

1.09 1.09.01 01 11 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Terpenuhi

8 jenis 8 jenis 58.017.250

1.09 1.09.01 01 19 5 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah SPPT PBB aset Dinas Yang

Terbayar

6 SPPT 6 SPPT 21.085.000

1.09 1.09.01 01 02 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Yang terbayarkan 8 Rekening 8 Rekening 208.584.000

1.09 1.09.01 01 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan non PNS

yang tersedia

6 orang 6 orang 2.400.000

1.09 1.09.01 01 12 5 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor Yang Terpenuhi

6 Jeni 6 Jeni 7.950.500

1.09 1.09.01 01 17 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Makanan dan

Minuman Yang Tersedia

250 Paket 250 Paket 20.435.000

1.09 1.09.01 01 10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang

terpenuhi

39 Jenis 39 Jenis 58.217.900

1.09 1.09.01 01 14 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah

tangga Kantor Yang tersedia

26 jenis 26 jenis 27.796.450

1.09 1.09.01 01 06 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang

terbayarkan pajaknya

41 unit 41 unit 21.200.000

1.09 1.09.01 01 18 5 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi Regional dan Nasional

Yang Diikuti

54 kali 54 kali 180.000.000

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian,

UPTD RPH dan

UPTD BBI-

PIAIH

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

1.09 1.09.01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana

Dalam Kondisi baik

100% 100% 495.861.400

1.09 1.09.01 02 22 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

2 unit 2 unit 38.613.500

1.09 1.09.01 02 24 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional Yang Terpelihara

4 Unit 4 Unit 204.449.800

1.09 1.09.01 02 26 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor Yang Terpelihara

8 Jenis 8 Jenis 54.240.000

1.09 1.09.01 02 28 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Gedung

Kantor Yang Terpelihara

3 jens 3 jens 24.908.100

1.09 1.09.01 02 09 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatann Gedung

Kantor Yang Terpenuhi

6 jenis 6 jenis 77.650.000

1.09 1.09.01 02 42 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor


terpelihara

1 gedung 1 gedung 96.000.000

1.09 1.09.01 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen Pelaporan

SKPD Yang Tersusun

100% 100% 20.000.000

1.09 1.09.01 06 01 5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Jenis Dokumen Laporan

Capaian Kinerja Yang Tersusun

(Monev Semesteran, LKjIP, SPM KP,

Bahan LKPJ, Bahan LPPD, Lap.

Keuangan Akhir Tahun, Buku Profil

SKPD)

8 dokumen 8 dokumen 10.000.000

Prosentase dokumen Perencanaan

dan Pelaporan SKPD Yang Tersusun

100% 100%

1.09 1.09.01 06 05 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang

Tersusun (RENJA, RKT, PK, IKU/IKI,

RKA, DPA, PRKA, DPPA)

8 dokumen 8 dokumen 10.000.000

1.09 1.09.01 07 00 5 Program Peningkatan Kapasitas

Satuan Kerja Perangkat daerah

Prosentase Keikutsertaan SDM

Aparatur Dalam Event daerah

100% 100% 60.000.000

1.09 1.09.01 07 12 5 Penyebarluasan Informasi Program/

Kegiatan SKPD

Jumlah Penyebarluasan Informasi

Program / Kegiatan SKPD

2 kali 2 kali 10.000.000

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian,

UPTD RPH dan

UPTD BBI-

PIAIH

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian,

UPTD RPH dan

UPTD BBI-

PIAIH

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian,

UPTD RPH dan

UPTD BBI-

PIAIH

Target Rp.

1 2 3 5 6 8 11 12 234

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

2017

1.09 1.09.01 07 11 5 Fasilitasi Keperansertaan pada even

Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah Event Daerah dan Hari Besar

Nasional yang Diikuti

3 event 3 event 50.000.000

6.647.163.000

PIAIH

TOTAL

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 233 1 3.3.01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN

AGROBISNIS PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi ton 188 207 218 229 240 240

Produksi ikan hias ekor

4.2

37

.52

4

4.3

43

.46

2

4.4

52

.04

9

4.5

63

.35

0

4.6

77

.43

4

4.6

77

.43

4

Produksi benih ikan ekor

8.3

11

.69

0

8.4

77

.92

4

8.6

47

.48

2

8.8

20

.43

2

8.9

96

.84

1

8.9

96

.84

1

3 1 3.3.01 05 01 Keg. Pembinaan dan pengembangan

perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana Perikanan

paket - 5

52

5.1

87

.70

0 5

67

6.7

41

.40

0 5

69

0.1

33

.10

0 5

66

4.1

28

.00

0 20

2.5

56

.19

0.2

00

3 1 3.3.01 05 02 Keg. Peningkatan Produksi dan

Pengelolaan Budidaya Perikanan

Jumlah pendataan perijinan

usaha pembudidaya ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan perijinan

usaha pembudidaya ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan peningkatan


paket - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan sertifikasi


paket - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan teknis

manajemen budidaya perikanan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan budidaya ikan

& pembuatan pakan ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah fasilitasi promosi

pemasaran ikan hias

kali - 3 3 3 3 12

3 1 3.3.01 05 03 Keg. Pengolahan dan

pengembangan usaha hasil

Perikanan

Jumlah fasilitasi promosi

pemasaran produk olahan hasil

ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah penyelenggaraan

Gerakan Gemar Makan Ikan

kali - 1 1 1 1 4

4

7.7

21

.83

8.5

00

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

1.9

01

.58

7.1

00

1.9

80

.81

3.3

00

1.8

95

.18

7.2

00

1.9

44

.25

0.9

00

Tabel 5.3.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2018-2021

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Sasaran

Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

Meningkatkan

ketahanan

pangan daerah

Meningkatnyak

etersediaan

pangan daerah

Ketersediaan pangan

utama (ton)

1.1

45

.64

7.7

00

1.0

07

.09

5.6

00

90

1.8

30

.20

0

98

8.3

25

.00

0

4.0

42

.89

8.5

00


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

Jumlah lomba masak ikan tk.

Kota

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah lomba masak ikan tk.

Provinsi

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan

manajemen mutu produk olahan

hasil ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelatihan pengolahan

hasil ikan

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendampingan

manajemen mutu produk olahan

hasil ikan

kali 1 1 1 1 4

3 1 3.3.01 05 04 Keg. Penyediaan benih ikan bermutu

dan informasi pemasaran (UPTD

BBI & PIAIH)

Jumlah penyediaan sarana

operasionalisasi BBI

paket - 6 6 6 6 24 UPTD BBI &

PIAIH

Jumlah ketersediaan informasi

pemasaran ikan di UPTD BBI &

PIAIH

item - 4 5 6 7 7

Produksi benih ikan di UPTD BBI

& PIAIH

ekor 172.880 179.864 183.462 187.131 190.873 190.873

3 1 3.3.01 06 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT

BIDANG KELAUTAN DAN

PERIKANAN)

Persentase petani peserta

pelatihan yang menjawab post

test dengan minimal jawaban

80% benar.

% 50 90

71

.75

9.9

00

95

92

.46

7.8

00

95

94

.29

7.6

00

95

90

.74

4.3

00

95

25

4.9

72

.00

0

3 1 3.3.01 06 01 Keg. Pembinaan & pelatihan

ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

& masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan

kerja bidang pertanian

kali - 3

71

.75

9.9

00

3

92

.46

7.8

00

3

94

.29

7.6

00

3

90

.74

4.3

00

12

25

4.9

72

.00

0

3 3 3.3.01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN

AGROBISNIS PERTANIAN

Produktivitas padi (ton/ha) ton/ ha 8,05 8,12 8,16 8,2 8,24 8,24

Produktivitas jagung (ton/ha) ton/ ha 6,72 6,76 6,78 6,8 7 7

3 3 3.3.01 05 01 Keg. Pengembangan prasarana

pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan &

pemeliharaan prasarana irigasi

air tanah (pompa air & sumur,

dam parit, pintu air)

unit - 15 15 15 15 60

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

20

4.8

49

.90

0

26

3.6

00

.00

0

26

9.1

87

.10

0

25

9.0

43

.70

0

49

.92

4.1

00

64

.33

0.7

50

65

.60

3.7

50

63

.13

1.7

50

25

.90

1.8

00

33

.37

6.3

00

34

.03

6.8

00

32

.75

4.2

00

12

6.0

69

.10

09

96

.68

0.7

00

5.0

36

.87

7.3

00


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

Jumlah penyediaan &

pemeliharaan Jalan Usaha Tani

unit - 1500 1500 1500 1500 6.000

Jumlah penyediaan &

pemeliharaan Jalan Produksi

meter - 400 400 400 400 1.600

Jumlah penyediaan &

pemeliharaan sarana &

prasarana Balai Penyuluhan

Kecamatan (BPK)

unit - 1 1 1 1 4

3 3 3.3.01 05 02 Jangka waktu operasionalisasi

Kebun Produksi ,Kebun Rumah

Dinas Walikota

bulan 12 12 12 12 12 48

jumlah wisata edukasi pertanian

di kebun bibit

- 1 0 0 0 1

Jumlah kajian penumbuhan

kebun pertanian unggulan

kecamatan (konsep One Village

One Product)

kali - 1 1 1 - 3

Jumlah kebun pertanian

unggulan per kelurahan (konsep

One Village One Product) yang

terwujud

kebun - - 1 1 1 3

3 3 3.3.01 05 03 Keg. Pengolahan dan

pengembangan usaha hasil

pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca

panen dan pengolahan produk

hasil pertanian

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pemilik usaha pertanian

yang mendapat sosialisasi /

pembinaan perizinan pertanian

org - 30 30 30 30 120

Jumlah keg. Promosi produk

hasil pertanian unggulan

event 3 3 3 3 3 12

Jumlah keg. Lomba pangan

olahan Tk. Kota

kali 1 1 1 1 1 4

Jumlah partisipasi keg. Lomba

pangan olahan Tk. Prov.

kali 1 1 1 1 1 4

Keg. Pengembangan sarana dan

prasarana teknologi pertanian

/perkebunan tepat guna

29

6.6

40

.30

0

50

9.5

49

.80

0

12

2.5

07

.80

0

12

9.0

02

.90

0

12

9.5

76

.80

0

12

8.4

62

.30

0

30

2.2

74

.20

0

23

4.5

81

.00

0

30

8.2

55

.90

0

1.1

41

.75

1.4

00

2

42

.99

0.3

50

63

.13

1.7

50

65

.60

3.7

50

64

.33

0.7

50

49

.92

4.1

00


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

3 3 3.3.01 05 04 Keg. Peningkatan Kemampuan SDM

Pertanian

Jumlah dokumen programma

penyuluhan pertanian dan

monografi pertanian yang

tersusun selama 1 tahun

dok 25 25 25 25 25 100

Jumlah demonstrasi plot

(demplot) percontohan

pertanian yang dibina oleh

penyuluh

dem plot - 3 3 3 3 12

Jumlah pendampingan dan

penilaian kelas kelompok tani

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah monitoring pelaksanaan

Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

kali - 4 4 4 4 16

Jumlah pembinaan lembaga

petani

lembaga - 3 3 3 3 12

3 3 3.3.01 05 05 Keg. Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Jumlah pendampingan

penyusunan Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp - 21 21 21 21 21

Jumlah monev distribusi pupuk. kali - 4 4 4 4 16

Jumlah monev ketersediaan alat

dan mesin pertanian (alsintan),

obat tanaman dan benih

pertanian.

kali - 4 4 4 4 16

Jumlah Rakor Komisi Pemantau

& Pengawas Pupuk (KP3)

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa

Alsintan (UPJA)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pendataan lahan & irigasi kali 1 1 0 0 0 1

Jumlah Rakor Mutasi Lahan

Pertanian

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah persiapan perwujudan

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

keg - 1 1 1 1 4

Jumlah penyediaan gubug

sarasehan petani

unit - 1 1 1 1 4

84

.20

9.1

00

10

8.5

09

.50

0

11

0.6

56

.70

0

10

6.4

87

.10

0

40

9.8

62

.40

0

56

1.4

57

.70

0

72

3.4

77

.75

0

73

7.7

94

.45

0

70

9.9

93

.45

0

2.7

32

.72

3.3

50


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

Jumlah pelatihan Sekolah

Lapangan Pengendalian Hama

Terpadu (SLPHT)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah Pembangunan dan

pemeliharaan JITUT

m 1400 1400 1400 1400 5600

3 3 3.3.01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN

AGROBISNIS PETERNAKAN

Produksi daging ton 3289,8 3465 3534 3605 3677 3677

Produksi telur ton 2662,6 2727 2760 2793 2826 2826

Produksi susu ribu liter 500,6 519 529 539 549 549

3 3 3.3.01 06 01 Kegiatan Pencegahan,

Pemberantasan dan Pengobatan

Penyakit Hewan

jumlah Penyediaan obat-obatan

hewan

jenis 10 10 10 10 40



prasarana laboratorium

kesehatan hewan

paket - 4 4 4 4 16

Jumlah pelayanan terpadu

kesehatan hewan

kali 1 1 1 1 4

Jumlah KIE kesehatan hewan ke

masyarakat

kali - 2 2 2 2 8

3 3 3.3.01 06 02 Keg. Penerapan dan pengawasan

persyaratan teknis kesehatan

masyarakat veteriner dan

Jumlah KIE penerapan

kesejahteraan hewan

paket - 2 2 2 2 8

Jumlah pengujian sampel

keamanan Bahan Asal Hewan

(BAH)

sampel - 50 50 50 50 200

Jumlah pelayanan pemeriksaan

hewan qurban

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah penyediaan bahan

pemeriksaan laboratorium

kesmavet

jenis 5 5 5 5 5

3 3 3.3.01 06 03 Keg. Pengembangan sarana dan

prasarana peternakan (DAK)



prasarana peternakan

paket 3

24

6.2

16

.15

0

3

31

7.2

66

.85

0

3

32

3.5

45

.15

0

3

31

1.3

53

.55

0

12

1.1

98

.38

1.7

00

2.6

04

.94

2.1

75

93

.78

2.8

50

90

.24

9.0

00

34

7.3

63

.15

0

73

3.1

41

.67

5

94

4.7

04

.40

0

96

3.3

99

.07

5

92

7.0

96

.10

0

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

71

.36

8.2

50

91

.96

3.0

50

35

.68

4.1

25

45

.98

1.2

50

46

.89

1.4

25

45

.12

4.5

00

17

3.6

81

.30

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

3 3 3.3.01 06 04 Keg. Peningkatan Produksi

Peternakan

Jumlah pembinaan dan


peternak

jenis - 4 4 4 4 4

Jumlah pendataan pemasukan

dan pengeluaran hewan

bulan - 12 12 12 12 60



prasarana peternakan

paket - 3 3 3 3 12

Jumlah pembinaan dan


peternak

jenis - 2 2 2 2 2

Jumlah survey pendataan dan

pengawasan peredaran pakan

ternak, obat hewan dan produksi

telur

kali - 4 4 4 4 16

3 3 3.3.01 06 05 Jumlah pembinaan rutin mitra

RPH

kali - 2 2 2 2 8

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk

produk RPH-R

kali - - 1 - 1 2

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk

produk RPH-U

kali - 1 - 1 - 2

Jumlah hewan yang dipotong di

RPH yang dijamin ASUH (Aman,

Sehat, Utuh & Halal)

ekor 2928 3.107 3.169 3.233 3297 3.297

3 3 3.3.01 07 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS BAHAN BAKU (DBHCHT)

Persentase produksi tembakau

yang berkuaitas

% - 50

15

0.0

00

.00

0 55

16

0.0

00

.00

0 60

17

0.0

00

.00

0 65

18

0.0

00

.00

0 65

66

0.0

00

.00

0

3 3 3.3.01 07 01 Keg. Stadarisasi kualitas bahan baku Jumlah standadrisasi kualitas

bahan baku

keg - 1

15

0.0

00

.00

0 1

16

0.0

00

.00

0 1

17

0.0

00

.00

0 1

18

0.0

00

.00

0 1

66

0.0

00

.00

0

18

.59

8.4

00

UPTD RPHKeg. Penyediaan produk daging

Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH)

(UPTD RPH)

14

.70

7.5

00

18

.95

1.6

00

19

.32

6.6

00

1.7

77

.33

1.0

00

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

36

5.1

65

.65

0

47

0.5

41

.65

0

47

9.8

53

.05

0

46

1.7

70

.65

0

1.7

77

.33

1.0

00


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021



BIDANG PERTANIAN)




80% benar.

% 60 90

18

3.6

26

.00

0 95

23

6.6

15

.10

0 95

24

1.2

97

.40

0 95

23

2.2

05

.00

0 95

89

3.7

43

.50

0



& masyarakat bidang pertanian


kerja bidang pertanian

jenis - 6

18

3.6

26

.00

0 6

23

6.6

15

.10

0 6

24

1.2

97

.40

0 6

23

2.2

05

.00

0 24

89

3.7

43

.50

0



BIDANG PETERNAKAN)




80% benar.

% - 15

71

.75

9.9

00

20

92

.46

7.8

00

25

94

.29

7.6

00

30

90

.74

4.3

00

35

34

9.2

69

.60

0



& masyarakat


kerja bidang peternakan

kali - 2

71

.75

9.9

00

2

92

.46

7.8

00

2

94

.29

7.6

00

2

90

.74

4.3

00

8

34

9.2

69

.60

0

Tingkat konsumsi

energi perkapita (%)

2 3 3.3.01 15 Angka komsumsi energi kkal/

kapita/

hari

1789 1799 1809 1819 1829 1829

Angka komsumsi protein gram/

kapita/

hari

60,39 60,7 60,9 61,1 61,3 61,3

2 3 3.3.01 15 01 Keg. Pembinaan konsumsi pangan

masyarakat

Jumlah penyuluhan pangan

B2SAH (Beragam, Bergizi,

Berimbang, Seimbang, Aman &

Halal) dan pelatihan introduksi

pangan alternatif

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah dokumen Analisis

Konsumsi Pangan yang tersusun

dok - 1 1 1 1 4

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta

Menu Tk.Kota

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah partisipasi Lomba Cipta

Menu Tk.Prov.

kali - 1 1 1 1 4

10

1.9

57

.90

0

13

1.3

79

.90

0

13

3.9

79

.80

0

12

8.9

31

.20

0

49

6.2

48

.80

0

Meningkatnya

Diversifikasi

dan kualitas

konsumsi

pangan

PROGRAM PENINGAKATAN

KETAHANAN PANGAN

13

1.1

34

.70

0

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

Dinas Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian

16

8.9

76

.20

0

17

2.3

20

.10

0

16

5.8

26

.80

0

1.4

27

.49

7.4

00

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

2 3 3.3.01 15 02 Keg. Pengawasan keamanan pangan

segar

Jumlah pengujian keamanan

pangan sampel pangan segar

sampel - 50

29

.17

6.8

00

50

37

.59

6.3

00

50

38

.34

0.3

00

50

36

.89

5.6

00

200

14

2.0

09

.00

0

2 3 3.3.01 15 03 Jumlah dokumen Neraca Bahan

Makanan (NBM) yang tersusun

dok - 1 1 1 1 4

Jumlah pemantauan harga &

distribusi pangan

minggu - 52 52 52 52 208

Jumlah pendataan cadangan

pangan pemerintah dan

cadangan pangan rumah tangga

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pembinaan kelompok

pelaksana Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

kali - 1 1 1 1 4

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL kali - 1 1 1 1 4

Jumlah peta kerentanan dan

ketahanan pangan yang tersusun

dok - 0 1 0 1 2

Jumlah dokumen Sistem

Kewaspadaan Pangan & Gizi

(SKPG) yang tersusun

dok - 12 12 12 12 48

Jumlah penyuluhan & pemberian

tambahan gizi penduduk rawan

pangan

kali - 6 6 6 6 24

1 0 3.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN

PERKANTORAN

Persentase kecukupan

pelayanan perkantoran

% 100 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

1.3

08

.35

9.6

00 100

5.2

33

.43

8.4

00

1 0 3.3.01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayar jenis 8 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

23

7.7

00

.00

0 8

95

0.8

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang

terbayar pajaknya

unit 41 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

21

.20

0.0

00 41

84

.80

0.0

00

1 0 3.3.03 1 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan non

PNS yang tersedia

orang 3 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

15

.35

0.0

00 3

61

.40

0.0

00

Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian, UPTD BBI & PIAIH dan

UPTD RPH

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan,

Distribusi dan Penangganan Rawan

Pangan

16

9.2

32

.70

0

21

8.0

68

.20

0

22

2.3

83

.40

0

17

9.5

55

.30

0

78

9.2

39

.60

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

1 0 3.3.01 1 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor

yang tersedia

jenid 39 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 39

58

.50

0.0

00 156

23

4.0

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

jenis 7 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 7

58

.00

0.0

00 28

23

2.0

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 07 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan komponen

instalasi listrik & penerangan

yang tersedia

jenis 5 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 5

12

.50

0.0

00 20

50

.00

0.0

00

1 0 3.3.02 1 08 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia

jenis - 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 3

21

.00

0.0

00 12

84

.00

0.0

00

1 0 3.3.01 1 09 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah

tangga yang tersedia

jenis 15 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 15

28

.56

0.0

00 60

11

4.2

40

.00

0

1 0 3.3.01 1 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

yang tersedia

jenis 2 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

9.5

40

.00

0 2

38

.16

0.0

00

1 0 3.3.01 1 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan minuman tamu

Dinas

dos 500 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 500

20

.00

0.0

00 2.000

80

.00

0.0

00

1 0 3.3.01 1 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi regional dan

nasional yang dikuti

OH 80 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 82

19

0.4

64

.60

0 328

76

1.8

58

.40

0

1 0 3.3.01 1 15 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah SPPT yang terbayar lokasi 6 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

10

.35

0.0

00 6

41

.40

0.0

00

1 0 3.3.01 1 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah penambaha

perlengkapan gedung kantor

jenis 4 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 4

26

.12

5.0

00 16

10

4.5

00

.00

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021

1 0 3.3.01 1 21 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah penambahan peralatan

gedung kantor

jenis 5 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 5

72

.33

5.0

00 20

28

9.3

40

.00

0

1 0 3.3.01 1 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


terpelihara

unit 1 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

12

2.4

25

.00

0 1

48

9.7

00

.00

0

1 0 3.3.01 1 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

unit 4 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

19

5.1

00

.00

0 4

78

0.4

00

.00

0


Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara (unit)

unit 25 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

52

.65

0.0

00 25

21

0.6

00

.00

0


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang terpelihara

unit 35 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

32

.04

0.0

00 35

12

8.1

60

.00

0

1 0 3.3.01 1 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor


mendapat rehabilitasi

sedang/berat

unit 2 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

12

4.5

20

.00

0 2

49

8.0

80

.00

0


KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Tingkat partisipasi perangkat

dalam agenda kota

% - 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

93

.87

5.0

00 100

37

5.5

00

.00

0

1 0 3.3.01 2 04 Fasilitasi Keperansertaan pada event

daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang diikuti event - 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 3

57

.87

5.0

00 12

23

1.5

00

.00

0

1 0 3.3.01 2 12 Penyebarluasan informasi program /

kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian

yang terpublikasi

keg - 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 8

36

.00

0.0

00 32

14

4.0

00

.00

0


1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 234



Kondisi pada

Akhir Periode

Renstra (2021)

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2018 2019Satuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n (2016)

2020 2021


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

SKPD yang tersusun tepat

waktu dan sesuai dengan

aturan

% 100 100

15

.88

6.0

00

100

15

.88

6.0

00 100

15

.88

6.0

00 100

16

.84

6.0

00 100

16

.84

6.0

00

1 3.3.01 3 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun

dok 8 8 8 8 8 8

Jumlah Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

kali - 1 1 1 1 1

1 3.3.01 3 03 Penyusunan perencanaan kegiatan

dan anggaran

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun

dok 6 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

8.1

48

.00

0 6

32

.59

2.0

00

4.7

11

.05

3.9

75

5.1

58

.49

5.9

50

5.1

14

.52

3.3

25

5.1

13

.07

9.7

50

24

.57

4.9

24

.87

5

TOTAL

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

7.7

38

.00

0

30

.95

2.0

00

kata pengantar - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1634.pdf · telaan renstra...

Documents