3.3 telaahan renstra bappeda provinsi jawa barat

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013

III- 1

Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan

dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support

berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penanaman modal dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan

duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;

5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan

sehingga sumber data masih bergam;

6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun

fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional

Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


III- 2

8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.

12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia.

Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur.

13. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandung

belum akurat dan tersedia secara optimal

14. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kota

Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu :

Visi : Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan

kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan

status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota

Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga

Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi:

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau dan berbunga;

2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;

3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi

warganya;


III- 3

4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan

kesadaran perikehidupan majemuk ;

5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ;

Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD

Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II

tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional,

dan Berdaya Saing;

2. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta

dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib,

Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat;

4. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan;

5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan

Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan;

6. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota

yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih

dan Berwibawa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD

2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka

menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Bandung harus

diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah

dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam

RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:


III- 4

A. Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,

Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasi dan

pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing yang telah

ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.

B. Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta

dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja : tersusunnya dokumen

perencanaan dalam rangka Pengembangan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing

dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta

Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota.

1) Indikator Kinerja Penanaman Modal

Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahun

diselenggarakan satu kali Promosi investasi.

Iklim Investasi

– Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumen potensi

dan peluang investasi, Grand design penanaman modal dan Data base

potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.

– Terbentuknya Forum Investasi.

2) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan

Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan.

Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

C. Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota

yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat,

dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib,

Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat.

Target yang akan dicapai adalah :

1) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat


III- 5

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di Kota Bandung

Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

D. Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan

Lingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kota yang

nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang. Target

yang akan dicapai adalah :

1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan;

2) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerja

tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundung dan

Sosialisasinya.

3) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnya

Peraturan Walikota Rencana Kawasan Braga.

4) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerja

Tersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030

5) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunya

Peraturan Walikota Strategi Sanitasi Kota beserta sosialisasi dan

Pengendaliannnya.

6) Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnya

Peraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung

7) Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja Penyusunan Perwal

Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung

beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.

E. Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel,

dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan,

dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:


III- 6

a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para

pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan

perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah

adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang

dengan target persentase kehadiran dan keterwakilan masyarakat (stakeholders)

Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulan perencanaan

pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ;

b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang akan

datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat statis).

Indikatornya adalah Dokumen Perencanaan dapat memproyeksikan permasalahan

pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan solusi terhadap permasalahan di masa

depan;

c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan

acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.

Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh

Bappeda.

d. Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai

berikut :

Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia

bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi hasil-

hasil perencanaan diunggah/upload dalam Website Bappeda Kota Bandung

Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-

nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang

benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja

1 (satu) Dokumen LAKIP Pertahun

Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai

dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target

kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja)


III- 7

dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan

1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun.

Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan

konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak

terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)

5 (lima)Tahun sekali

Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan

maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja

tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun

Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen

perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target

kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.

Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah

dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung Integrated Resources

Management System dan Aplikasinya

e. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan

Dokumen Perencanaan yang terdiri dari :

Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu)

Dokumen Pertahun

Penyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahun

Penyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun

Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen setiap 3 (tiga)

tahun

Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahun

f. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)

Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)


III- 8

F. Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan

Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan. Indikator kinerjanya adalah :

Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunan Non konvesional

dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

menetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Tercapainya Kualitas dan

Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”.

Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas;

2. Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan,

pengendalian dan evaluasi;

3. Mewujudkan siklus dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan

prinsip shewhart cycle dan SMART Planning;

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut,

maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke

depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan

merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu

lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;

2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah;


III- 9

3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda

2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda

3. Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan

4. Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat

Dengan melihat Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat, adanya penekanan

terhadap ketersediaan data Jawa Barat menempatakan penyediaan data di Bappeda Kota

Bandung pun menjadi prioritas, penyediaan data sebagai basis pegambilan kebijakan dan

dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi issu strategis di

Bappeda Kota Bandung, beragamnya sumber menyebabkan akurasi dan validitas data

menjadi permasalahan krusial yang dihadapi Bappeda Kota Bandung.

Kebijakan Bappeda Propinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan

pengaruh terhadap Bappeda Kota Bandung adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan

sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan

dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten/Kota lain terutama yang

secara geografis posisinya berbatasan dengan Kota Bandung. Penyelesaian masalah

penanggulangan sampah menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota

yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan

pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Jawa Barat menjadi faktor

pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.


III- 10

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,

efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan

industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan

dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci

tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah,

dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi struktur ruang;

c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang

perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri

kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan

Nasional;


III- 11

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi

berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota

yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung

industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat

dan Nasional meliputi:

a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala

pelayanannya; dan

e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan

kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana

transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam

menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan,

manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota

dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang

berbatasan; dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:


III- 12

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung

Utara;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang

berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan

tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau

sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi

ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah

ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud

arsitektural;

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang

sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi

dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota

yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi

perhatian penting.


III- 13

3. 5. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Bandung

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi

dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu

menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu,

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan

perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah

di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No. Tupoksi Isu Strategis

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal

1. Aplikasi dokumen perencanan pembangunan dan penanaman modal daerah

2. Peningkatan peran jabatan fungsional dalam perumusan kebijakan teknis

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal

4. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan


III- 14

No. Tupoksi Isu Strategis pelaksanaan pembangunan

5. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan.

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal

6. Ketersediaan dan validasi data/ informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penenaman modal

4. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal

7. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

8. Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan

5. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan

9. Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, serta Learning Organization

10. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya

3.3 telaahan renstra bappeda provinsi jawa barat

Documents