reviu rencana strategis -...

REVIU RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PONJONG

TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PONJONG

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PONJONG

Ponjong, Ponjong, Kec,Ponjong, Kab. Gunungkidul Telpon, (0274)3950002

KEPUTUSAN CAMAT PONJONG

NOMOR /KPTS/2017

TENTANG

KEPUTUSAN CAMAT PONJONG NOMOR 34 /KPTS/2016

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONJONG KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016-2021

CAMAT PONJONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

34/KPTS/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis

Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Camat tentang

Perubahan Atas Keputusan Camat Ponjong Nomor 34/KPTS/2016

tentang Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan dalam Daerah

Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 34/KPTS/2016 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Tepus Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ponjong tentang Perubahan Atas

Keputusan Camat Ponjong Nomor 34/KPTS/2016 tentang Rencana

Strategis Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021

sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini merupakan

pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ponjong.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponjong

pada tanggal, Desember 2017

CAMAT PONJONG,

Drs. SUKIS HERIYANTO, M.S.i Pembina TK.I-IV/b

NIP. 19670218 199303 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.

i

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………........... DAFTAR ISI …………………………………………………………….. DAFTAR TABEL ……………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………...... 1 1.1 Latar Belakang …………………………………........ 1 1.2 Landasan Hukum …………………………............... 6 1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………... 7 1.4 Sistematika Penulisan ............................................ 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organesasi .................. 10 2.2 Sumberdaya Kecamatan Ponjong ………………. 17 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong …………. 24 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan ……………………………………………

37 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH …………………………………………………… 38

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan ……………………………………..

38

3.2 Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.............................

39

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi …………

47

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................

48

3.5 Penentu Isu-isu Strategis ........................................ 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARANN…………………………….... 51 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Ponjong...............................................

51 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan

dan Sasaran RPJMD ..............................................

54 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIAJKAN 57 a. Strategi .................................................................. 57 b. Kebijakan .............................................................. 60 BAB VI RENCANA ,PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN .................................................................. 62

6.1 Program Kegiatan dan Anggaran PD .................... 62 a. Program dan Kegiatan.......................................... 62 b. Indikator Kinerja .................................................. 63 c. Sasaran............................................................... 64 d. Pendanaan Indikatif ........................................... 64 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.... 73 BAB VIII PENUTUP ........................................................................

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Sinkronisasi visi RPJMN,RPJMD DIY,RPJMD Kabupaten Gunungkidul ...........................................

6

Tabel 2.1 Bagan Struktur Kecamatan Ponjong ……………… 10

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ponjong ………......................................................…

18

Tabel 2.3 Jumlah Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ponjong .................................................

18

Tabel 2.1 Daftar Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2016 ……………….................................................

20

Tabel 2.2 Rekapitulasi Mutasi Barang Semester I tahun 2016...........................................................................

21

Tabel 2.3 Kondisi Eksisting Barang di kecamatan Ponjong tahun 2016…………………......................................

23

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong tahun 2010-2015........

26

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ponjong Tahun 2010-2015 …………...

33

Tabel 4.1 Tujuan ,Indikator dan Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2016-2021......................................................

53

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ponjong.................................................

55

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ponjong Tahun 2017-2021.................................................................

56

Tabel 5.1 Penentu Alternatif Strategi pencapaian Indikator sasaran .....................................................................

58

Tabel 5.2 Penentu Strategi Kecamatan Ponjong ..................... 59

Tabel 5.3 Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan................. 61

Tabel 6.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong tahun 2016 .................................................

65

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan ponjong Tahun 2016-2021........................................

69

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ponjong Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 ..........................................................................

73

1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATIGUNUNGKIDUL

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 -2021

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PONJONG

TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, setelah kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi,

misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima)

tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu

daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara

serentak pada tahun 2015 dan kepala daerah serta wakil kepala

daerah telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, saat ini

RPJMD telah disusun dan disahkan dengan Peraturan daerah

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun

dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Apabila melihat tahapan pembangunan jangka panjang

daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025, semestinya periode RPJMD

yang saat ini disusun masuk dalam tahapan Pembangunan

2

lima Tahun Ketiga Tahun 2015-2020. Namun sebagai implikasi

dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak

periode RPJMD menjadi tahun 2016-2021. Hal ini sesuai

dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016

tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang

antara lain mengatur hal- hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Periodisasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca

pemilukada Tahun 2015 adalah “Tahun 2016-2021” ;

3. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015,

penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta

memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah

terpilih;

4. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada

Tahun 2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD

Tahun 2016-2021, selain memuat perencanaan

pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2021, juga

harus memasukkan program rencana kerja pemerintah

daerah (RKPD) Tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2016-2021 telah disahkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016. Sebagai

dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut

selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka

menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan

periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus

mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program

pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi,

misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai

tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi

dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun

pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat

DaerahTahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun

2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra PD) pada dasarnya

dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

3

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan

Ponjong, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ponjong sebagai

satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan

oleh PD yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagai implementasinya, penyusunan

rencana strategis instansi harus dibuat dengan kaidah yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Kecamatan Ponjong memuat gambaran keadaan yang

ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan

dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan

dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah

bahwa RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya

memuat penjabaran teknis operasional berupa visi, misi,

kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka

waktu 5 tahunan;

2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA

PD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Perangkat Daerah ditinjau dari aspek

pembiayaan/pendanaan yang disusun setiap tahunnya;

3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan

Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kecamatan adalah bahwa Rencana Strategis

menjadi acuan atau panduan dalam evaluasi program,

pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan

tahunan Kecamatan;

4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa

dalam penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan

aspek penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi

konflik kepentingan diantara masing-masing bidang

pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

4

Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap

terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk

setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa

perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu

kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan

pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan

diatasnya. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya

penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran

Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat

dan Daerah.

Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja

pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan

sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional

dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJP DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA

SKPD

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 20

5 TAHUN

1 TAHUN

Pedoman

penyusunan

RAPBD

5

Sedangkan regulasi teknis terkait kebijakan kementrian

sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung

keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat dan dunia usaha;

2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan

berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia

yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan

pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan

kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan, penurunan

pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan

peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;

3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN

(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang

diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi

pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul

pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata

dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah

melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan

ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif;

4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan

perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola

secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah

tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama

tinggal wisatawan (length of stay) di Gunungkidul. Masih

banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di

Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk

dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah

melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk

kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama

pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta

dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah

tertinggal dan perbatasan;

6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang

Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan

bidang pertanian sebagai tulang punggung (back bone)

pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

6

Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD

Kabupaten Gunungkidul, RPJMD DIY dan RPJMN dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan

RPJMD Kabupaten Gunungkidul

RPJMN

Tahun 2015-2019

RPJMD DIY

Tahun 2012-2017

RPJMD

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021

Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-Royong

Daerah Istimewa Yogyakarta yang

Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan

Sejahtera Menyongsong

Peradaban Baru

Mewujudkan Gunungkidul sebagai

daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju

masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021

Kata Kunci :

Berdaulat, Mandiri, berkepribadian

Kata Kunci :

Berkarakter, Berbudaya, Maju,

Mandiri, Sejahtera

Kata Kunci :

Berbudaya, berdaya saing, maju, mandiri,

sejahtera

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana

Setrategis Kecamatan Ponjong adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewah Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

7

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025

( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Nomor 01 Seri E);


2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;


2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021;


2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organesasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat

Daerah adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis PD dimaksudkan, untuk

menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja

yang ada pada lingkungan Kecamatan Ponjong, untuk secara

konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan fungsi dan peran yang diemban. Rencana Strategis

PD juga dimaksudkan untuk memadukan dan

mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang ada di

wilayah Kecamatan Ponjong pada khususnya, sehingga hasil

akhirnya dapat berdayaguna dan berhasilguna dan hasilnya

dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Disamping

juga dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan

strategi perencanaan pembangunan di Kecamatan Ponjong

yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan program kerja

dan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat

terkoordinasi, terarah, terpadu, sinergis dan

berkesinambungan.

8

2. Tujuan :

a. Sebagai referensi bagi semua instansi untuk menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan dengan biaya dari

APBD, APBD Propinsi, dan APBN.

b. Sebagai acuan dalam forum perencanaan pembangunan

wilayah untuk menentukan pilihan program tahunan dan

memantapkan terselenggaranya kegiatan dengan

mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Ponjong

dalam upaya turut mendukung susksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

c. Sebagai suatu instrumen tolok ukur dalam rangka

evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ponjong.

d. Memberikan potret kondisi wilayah yang terkini untuk

dijadikan modal dasar dalam mencapai visi dan misi

pembangunan wilayah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Ponjong disusun

dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan g

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

PONJONG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ponjong

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH ( KECAMATAN PONJONG

)

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Ponjong

3.2 Telaahan Visi dan Misi Program

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

9

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Ponjong

4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran PD dengan

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

BAB VII

:

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONJONG

2.1. SRUKTUR ORGNESASI, TUGAS, FUNGSI, KECAMATAN

PONJONG

Kecamatan mempunyai struktur organisasi terdiri dari

Camat dibantu oleh 1 orang Sekretaris Kecamatan yang

membawahi 2 (dua) Kepala Sub. bagian (Kasubag) yaitu Kasubag

Umum dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan 5 orang

Kepala Seksi yakni Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman

dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Struktur Organisasi

Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan,

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Bagan Struktur

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah

menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah Daerah yang ada di

wilayah dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah kepada Camat.

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SIONAL

SEKRETARIS CAMAT

KASUBAG

UMUM

KASUBAG

PERENCANAAN

DAN KKEUANGAN

KASI TATA PEMERINTA

HAN

KASI KESEJAHTER

AAN SOSIAL

KASI PEMBERDA

YAAN MASYARA KAT

DESA

KASI KETENTRAM

AN DAN KETERTIBA

NUMUM

KASI PELAYANAN

UMUM

11

Sementara itu fungsi kecamatan adalah :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan

pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

5. Pengoordinasian pemeliharaaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;

7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di

kecamatan;

8. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

9. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Secara struktur organesasi kecamatan Ponjong terdiri dari

beberapa unsur yaitu :

a. Unsur Pimpinan : Camat

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

Subbagian –subbagian ;

c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian secara terinci, tugas dan fungsi

kecamatan dijabarkan dalam uraian tugas masing-masing

seksi dengan rincian sebagai berikut ;

Sekretariat Kecamatan ;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan

administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,

dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis

administrasi dan fungsional. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan

12

kebijakan teknis kecamatan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana

strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan,

dan anggaran kecamatan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di

lingkungan kecamatan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat;

f. Penyusunan penetapan kinerja kecamatan;

g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;

i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;

j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta

dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

k. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan;

m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan kecamatan;

n. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;

o. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,

dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;

p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat,

kearsipan, administrasi umum, perpustakaan,

kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan

masyarakat;

q. Pelayanan administrative dan fungsional; dan

r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bagian dengan

rincian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan

keuangan;

b. Merumuslkan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan

keuangan ;

c. Menyusun rencana kerja dan perjanjian kinerja bidang

perencanaan dan keuangan ;

d. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

e. Melaksanakan analisis dan penyajian data;

f. Mengelola sistem informasi,pelayanan data ,dan informasi

pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;

g. Menyusunrencana umum ,rencana strategis,rencana kerja

dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran

kecamatan;

h. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak

13

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

j. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;

k. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan;

l. Mengelola administrasi keuangan,verifikasi dan

perbendaharaan kecamatan;

m. Menyusun laporan keuangan kecamatan;

n. Mengelola administarsi pendapatan ;

o. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

p. Menyusun laporan pengendalian kecamatan;

q. Menyelenggarakan sistem pengendalian internal Subbagian

Perencanaan dan keuangan;

r. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman

dan petunjuk operasional di bidan perencanaan dan

keuangan; dan

s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Subbagian perencanaan dan keuangan.

2. Subbagian Umum :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum;

b. Merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;

c. Menyusun rencana kerja dan perjanjian kinerja

Subbagian Umum;

d. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan

perundang-undangan;

e. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;

f. Melaksanakan pengendalian internal kecamatan;

g. Menyusun rincian tugas kecamatan;

h. Mengelola urusan rumah tangga;

i. Mengelola barang milik daerah ;

j. Mengelola perpustakaan dinas;

k. Melaksanakan hubungan masyarakat;

l. Menyusun rencana kerja sama;

m. Melaksanakan koordinasi,monitoring, dan evaluasi

pelayanan publik kecamatan ;

n. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

o. Mengelola perjalanan kecamatan;

p. Menganalisis rencana kebutuhan,kualifikasi,dan

kompetensi pegawai;

q. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

r. Melaksanakan pengembangan pegawai;

s. Menyelenggarakan analisis jabatan;

t. Mengelola tatausaha kepegawaian;

u. Menganalisis beban kerja;

v. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan

pegawai;

w. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi

jabatan;

x. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

14

y. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian

Umum;

z. Menyusun dan menerapkan norma,standar,pedoman,

dan petunjuk operasional di bidang administrasi

umum; dan

å. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Subbagian Umum.

3. Seksi Tata Pemerintahan

a. Menyusun rencana kegiatan seksi tata pemerintahan;

b. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang Tata

Pemerintahan;

c. Menyusun rencana kinerja di bidang Tata pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata

pemerintahan;

e. Menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;

f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata

pemerintahan;

g. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

kebijakan pemanfaatan tata ruang;

h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di

wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi

kependudukan;

j. Menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang

pemerintahan;

k. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;

l. Melaksanankan pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa;

m. Melaksanakan pembinaan Kepala desa dan perangkat desa;

n. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala Desa

dan perangkat desa;

o. Melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;

p. Melaksanakan pembinaan dan pengendaliandan

pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;

q. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa;

r. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerjasama dan

penyelesaian perselisihan antar desa;

s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa;

t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala

desa dan perangkat desa;

u. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi Tata

Pemerintahan;

v. Menyusun dan menerapkan norma, standar,pedoman dan

petunjuk opersional dibidang tata pemerintahan; dan

w. Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi Tata Pemerintahan.

15

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan

masyarakat dan desa;

b. Merumuskan kebijakan tehnis dibidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kerja Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan desa;

d. Menyususun rencana operasional di bidang pemberdayaan

masayarakat dan desa;

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanian kinerja

pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan

penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan

perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta

pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan,

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta

lingkungan hidup;

j. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi

masyarakat;

k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan

pemanfaatan potensi desa;

l. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;

m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi

program pembangunan desa;

n. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi

pemberdayaan Masyarakat dan desa ;

o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman , dan

petunjuk operasional dibidang pemberdayaan masyarakat

dan desa; dan

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Menyusun rencana kegiatan seksi kesejahteraan sosial;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan

sosial;

c. Menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan

social;

d. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi

kesejahteraan sosial;

16

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang

kesejahteraan sosial;

f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan

kebudayaan;

g. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang

kesehatan;

h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

keluarga berencana;

i. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan

pengembangan kesejahteraan sosial;

j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;

k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian,

tenaga kerja dan transmigrasi;

l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian,

dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika,

psikotropika, dan zat aditif lainnya;

m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan

pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan

olah raga;

n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organesasi sosial

dan kemasyarakatan;

o. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di

wilayah kerjanya;

p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;

q. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;

r. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi

Kesejahteraan sosial;

s. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan

t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi kesejahteraan sosial;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan

ketertiban umum;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi

ketentraman dan ketertiban umum;

d. Menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

e. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang


f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan

dan pencegahan bencana;

g. Melaksanakan koordinasi dan penerapan dan pencegahan

peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi; negara dan kesatuan

bangsa;

17

i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman

ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat

daerah lainnya di wilayah kerjanya;

j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang


k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi

Ketentraman dan Ketertiban umum;

l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman ,dan

petunjuk operasional dibidang ketentraman dan ketertiban

umum;dan

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi ketentraman dan ketertiban umum.

7. Pelayanan Umum

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum ;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan Umum;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi

pelayanan umum;

d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;

e. Melaksanakan pelayanan umum;

f. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

g. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan

instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah

kerjanya;

h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi

pelayanan umum;

i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman,

dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi pelayanan umum

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PONJONG

Kecamatan Ponjong sebagai salah satu Perangkat Daerah

yang didukung sebanyak 22 orang dengan rincian : Jabatan

struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Ponjong sebanyak 8

jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1

jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 pejabat.

Sedangkan jumlah pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 13

orang daftar sebagai berikut :

18

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Ponjong

No.

Nama Instansi Jml

PNS

Golongan Ruang

II III IV

A b c d a b c d a b c D

1. Camat 1 - - - - - - - - - 1 - -

2. Sekretaris Camat 1 - - - - - - - - 1 - - -

3. Seksi Tata pemerintahan 2 - - 1 - - - - 1 - - - -

4. Seksi Trantibum 2 - 1 - - - - - 1 - - - -

5. Seksi Kesos 3 - - - - 2 - 1 - - - -

6. Seksi PMD 3 - 1 - - - - - 2 - - - -

7. Seksi Pelayanan Umum 2 - - - - - 1 - 1 - - - -

8. Subbag. Perenc. dan Keu 3 - - 1 - 1 - 1 - - - - -

8. Subbagian Umum 5 - - 1 - 1 1 1 - - - - -

Jumlah 22 - 3 3 - 2 4 2 6 1 1 - -

Data PNS Kecamatan Ponjong dirinci menurut tingkat pendidikannya

sampai dengan bulan September 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pendidikan Pegawai Kantor Kecamatan Ponjong

No.

Pendidikan

Jumlah (orang) Keterangan

1. Pascasarjana (S-2) 3

2. Sarjana (S-1) 8

3. SLTA/sederajat 10

4. SLTP 1

Jumlah 22

Disamping sumber daya manusia, Kecamatan Ponjong juga

mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak

maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan

potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi

bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa

diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang

peran dan fungsi Kecamatan Ponjong sebagai pemberi pelayanan

publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung

pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-

barang inventaris kantor yang perolehannya dari pemerintah,

hibah, maupun dari hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi

aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara

program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik.

Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untuk

menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari

proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban

pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan

keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari

keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan

pengelolaan aset.

19

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Ponjong

dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat

pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca

daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan

pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.

Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh

Kecamatan Ponjong, baik yang bergerak maupun tidak bergerak

secara rinci disajikan dalam tabel 2.1 Daftar Aset

Ekstrakomptabel, Tabel 2.2 Rekapituasi Mutasi Barang Semester

I tahun 2016 dan Tabel 2.3 Kondisi Eksiting barang tahun 2016

sebagai berikut :

24

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONJONG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan, kecamatan

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah

kecamatan mencakup bidang pemerintahan umum dan

pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban umum,

bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang

paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi

masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi yang

berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan

umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di Kecamatan.

Adapun jenis layanan sbb :

1. Pelayanan Kartu Tanda penduduk (KTP)

2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

3. Rekomendasi pelayanan surat Nikah

4. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang / Pergi Penduduk

5. Rekomendasi pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial

6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran, dan lain-lain.

7. Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil

8. Rekomendasi Pelayan surat keterangan Study Banding

9. Rekomendasi Surat Ijin mendirikan bangunan (IMB)

10. Rekomendasi Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu

11. Rekomendasi persetujuan dan legalitas permohonan

bantuan oleh masyarakat ( proposal ) dan surat lainnya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis 2016-

2021 dan meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Ponjong

dalam kurun waktu lima tahun telah melaksanakan program dan

kegiatan dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ponjong, yang besaran

anggaran dan kegiatannya bervariasi dari tahun ketahun dalam

pencapaian kinerja pelayanan kecamatan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Kecamatan Ponjong

mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi

pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana

telah digariskan dalam RPJM Daerah 2005-2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ponjong harus

mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang

kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kecamatan.

Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan

didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang

dibebankan kepada Kecamatan Ponjong dapat dilaksanakan

dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban

Kecamatan Ponjong dapat dilaksanakan, namun demikian masih

25

ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan

faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai

secara optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa

hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor penting

dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini

disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai

dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang

dimiliki. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum

memadai serta adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan

dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian tujuan.

Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas

disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kecamatan

Ponjong, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintas

sektoral (UPT, pemerintah desa, dan SKPD/Muspika), dan

terbangunnya jiwa kegotong royongan. Untuk mengetahui

persentase pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponjong

kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel

2.1 sebagai berikut :

32

Sedangkan untuk mengetahui secara rinci anggaran dan

realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan

anggaran serta rata-rata pertumbuhan tahun 2010-2015

kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam

data tabel 2.2 sebagai berikut :

36

2.4 TANTANGAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

KECAMATAN PONJONG

37

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan dengan mengacu pada dokumen

perencanaan Kecamatan Ponjong tahun 2016-2021, ternyata

belum seluruh yang direncanakan dapat terlaksana dan sesuai

target yang ditetapkan. Banyak faktor yang merupakan

tantangan (threat) dalam pelaksanaan tugas, namun disisi lain

banyak peluang (opportunity) untuk dapat dikembangkan guna

memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas menjadi

suatu tantangan tersendiri untuk mewujudkan tujuan yang

ingin dicapai. Sumber keuangan Kecamatan Ponjong

tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten. Sementara

penyerapan anggaran yang tidak optimal karena dipengaruhi

oleh faktor kebijakan. Hal ini dapat diketahui dari rasio antara

realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan dari tahun

pertama hingga tahun kelima. Dari sisi regulasi pelaksanaan,

belum semua peraturan bersifat operasional, sehingga dapat

berakibat munculnya ketidakpastian hukum.

Melalui adanya kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, kebijakan pemerintah (regulasi) untuk

mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan, serta

adanya tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan

pemberdayaan merupakan kesempatan/peluang (opportunity)

untuk pengembangan pelayanan.

Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral

(UPT, pemerintah desa, dan SKPD/Muspika), partisipasi swasta

dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan

publik turut serta menciptakan kesempatan dan peluang bagi

Kecamatan Ponjong untuk kedepan dapat mengembangkan

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Tantangan yang sedang dihadapi bagi Kecamatan

Ponjong ada beberapa hal menyangkut Sumber daya Manusia

dan pendanaan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan sumber daya yang ada di kecamatan Ponjong

secara kualitas maupun kuantitas masih perlu ditambah.

Jumlah yang edial dalam setiap bagian maupun seksi dari

beban dan tanggungjawab, yang seharusnya minimal setiap

bagian adalah 2 orang. Secara kualitas perlu adanya

Bintek/pelatihan secara tehnis khususnya terkait dengan

administrasi keuangan, pengelolaan aset serta terkait dengan

sistem informasi melalui media internet.

38

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Ponjong

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi saat ini dan

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ponjong,

berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial

budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

3.1.1 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Jumlah rumah tangga miskin yang masih perlu

mendapat perhatian.

2. Jumlah pengangguran masih perlu mendapat

perhatian

3. Informasi layanan kesehatan yag masih kurang jelas.

b. Permasalahan

1. Kurangnya Lapangan pekerjaan

2. Angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9

(sembilan) tahun yang maasih perlu mendapat

perhatian.

3. Tingginya biaya pendidikan

4. Perlu ditingkatkan minat anak untuk melanjutkan

pendidikan berbasis lapangan kerja.

5. Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal

3.1.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Dampak perubahan iklim terhadap penurunan hasil

pertanian

2. Kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan

sumberdaya alam yang tersedia perlu ditingkatkan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.

4. Hasil/produk pertanian belum mampu bersaing di

pasaran

5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing

dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun

dari kuantitasnya.

b. Permasalahan

1. Keterbatasan kemampuan sebagian masyarakat untuk

memanfaatkan air, baik untuk kebutuhan air bersih

maupun untuk pengembangan pembudidaya ikan dan

irigasi.

2. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan tataruang

wilayah.

3. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya

manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan

kelompok.

39

4. Terbatasnya akses petani terhadap sumber

permodalan untuk mendukung pengelolaan hasil

pertanian .

3.1.3 Bidang Fisik Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Tingkat pembebanan jalan yang semakin besar akibat

pertumbuhan kendaraan semakin tinggi sedang

kualitas jalan masih kurang memadai.

2. Masih ada beberapa jalan yang kondisinya kurang baik

dan belum diaspal.

3. Belum adanya saluran drainase yang memadahi

b. Permasalahan

1. Kondisi jalan mudah rusak sebagai akibat kualitas

perbaikan jalan yang rendah dan tingginya

pertumbuhan jumlah kendaraan

2. Belum tertatanya sistem saluran drainase yang baik.

3. Belum efektifnya manajemen pengelolaan

persampahan dimasyarakat

4. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang

kondisinya belum memadai

3.1.4 Bidang Pemerintahan

1. Kondisi

1. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke

Kecamatan dan desa

2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat

desa.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Belum optimal.

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam

masalah hukum

2. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum

merata.

3. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.

4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul didasarkan pada filosofi atau sesanti yang

adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dijiwai filosofi pembangunan

Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA”

yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi

pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah

40

pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul

tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta

yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul

DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat

Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan

yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah

yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu

Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan

tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan

berdasarkan nilai budaya.

Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga

dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning

Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai

kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang

diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan

bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh

masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup

bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti

bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi,

tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut

akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh

dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana,

Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta

Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh,

Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok

Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu

didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif,

serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata

kehidupan di Yogyakarta.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk

Rakyat dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip

dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep

Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green

belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra

Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota

Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang

menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini

masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian

penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh

Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang

telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam

membangun negara dan bangsanya.

41

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul

yang juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi

pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang

merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan

tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan,

semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat

dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan

pencapaian tujuan organisasi

Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi

sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau

artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang

realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta

memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Kedua Tahun 2016-2021,

pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri

kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang

unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan

menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing

menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh

masyarakat yang maju. Pada lima tahun kedua, masyarakat

yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Sedangkan

prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka

peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan

baku industri yang didukung dengan penyediaan prasarana

dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran.

2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata

alam, wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan

(ecotourism) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian

lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta

pencegahan pemanasan global (global warming).

3. Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada

pengembangan tidak hanya pariwisata (tourism), tetapi juga

perdagangan (trade) dan investasi (investment) sebagaimana

kecenderungan perekonomian dunia sekarang.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata

yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang

berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”

42

Penjelasan visi sebagai berikut:

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai

sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah

satu tujuan wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata

utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan

wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan

pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan

budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan

mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur

budaya (keistimewaan).Berbudaya juga dimaknai sebagai

kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan

menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan

identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi

masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan

kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan

keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi

dan dan politik.Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang

maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan

distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah

berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor

industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama

pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara

rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek

politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu

mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang

demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran

serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan

untuk mengelola dan memanfatkan potensi yang dimiliki

dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup

lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan,

sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan

yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling

menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-

nilai demokrasi dan keadilan. Pernyataan visi di atas dilandasi

filosofi gotong royong yang akan dijabarkan berikut ini untuk

membangun kesamaan persepsi, sikap, komitmen, perilaku,

etos kerja, dan partisipasi segenap pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan

selama 5 (lima tahun) ke depan. Gunungkidul lebih maju, lebih

makmur, dan lebih sejahtera merupakan keadaan masyarakat

Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, professional,

43

selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih

berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar

kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan

lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan

atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan “gender”,

menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan

perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi

kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas

hidupnya dari waktu ke waktu.

Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat

yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial,

kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi

masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya

yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari

pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.

Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar

sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-

sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya

alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta

berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian

yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek

sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas

sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi

tingkat pendidikan penduduknya.

Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju

adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi,

kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan

penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik,

masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu

mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang

demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan

adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam

segala aspek kehidupan

Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur

dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup

masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh

kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,

disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana

kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai

dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi dan keadilan. Adapun motto yang pembangunan

Tahun 2016-2021 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul

Makmur”.

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam

perencanaan pembangunan daerah, maka rumusan Visi Misi

disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dengan mengacu pada

substansi Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Lima

44

Tahun Kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi yang

lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja di tingkat lokal. Pengembangan ekonomi lokal

merupakan usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang

melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan

organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan

ekonomi pada suatu wilayah.

Pengembangan ekonomi lokal tersebut memfokuskan kepada:

1) Pemanfaatan potensi lokal;

2) Pelibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders)

secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;

3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;

4) Pembangunan yang berkelanjutan;

5) Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar

masyarakat lokal;

6) Pengembangan usaha kecil dan menengah;

7) Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;

8) Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber

daya manusia;

9) Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat,

antar sektor, dan antar daerah;

10) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi

terhadap lingkungan.

Secara umum Kabupaten Gunungkidul mempunyai

potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga dapat

dijadikan sebagai salah satu faktor utama dalam

pembangunan. Potensi ekonomi tersebut terutama terdapat

pada sektor-sektor: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan

perikanan/kelautan; (2) pertambangan; dan (3) Pariwisata.

Sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan nilai kontribusi

dalam perbandingan antar wilayah sehingga layak untuk terus

dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian lokal

wilayah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Upaya yang harus dilakukan yaitu: (1) pengembangan

industri yang menunjang aspek pertanian sebagai upaya

mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam (SDA) secara berkelanjutan dengan memanfaatkan

potensi yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul serta upaya

kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak

swasta/lainnya; (2) menemukan dan mempromosikan citra

komoditi dan produk unggulan daerah sehingga memberikan

nilai tambah berupa peningkatan PDRB dan PAD yang

bermanfaat bagi masyarakat; (3) menciptakan iklim usaha yang

kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan

memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis

produktif sektor ekonomi rakyat; dan (4) meningkatkan

45

pengelolaan potensi dan pengembangan daya dukung

pariwisata.

Adapun rumusan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing.

3) Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah.

5) Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif.

6) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya

alam secara berkelanjutan

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan

pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan visi misi pembangunan, rumusan tujuan dan

sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah

lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance)

Misi ini adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan tata Pemerintahan dengan berlandaskan

asas prinsip good govermance melalui sinergisme antar

stakeholgers pemerintah,masyarakat,dan dunia usaha

dalam rangka pengelolaan dan managemen daerah.

Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan

publik Sasaran : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah meningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk Membangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing di segala bidang melalui human investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah.

46

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang

berkualitas

Sasaran : 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

2. Jumlah Penduduk Miskin Turun

3. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai Fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

masyarakat,pegusa Ha, perguruan tinggi,Pemerintah yang didukung oleh SDM

yang Profesional yang merupakan persyaratan dalam membentuk ke

Pribadian yang baik. Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan daya saing

pariwisata

2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan

pemanfaatan kebudayaan

Sasaran : 1. Daya saing pariwisata Meningkat

2. Pelestarian budaya berbasis

pemberdayaan meningkat

4. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah

Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan,

percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran : Infrastruktur publik wilayah meningkat

5. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

Tujuan : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk

membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh

Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

2. Pendapatan Masyarakat meningkat

6. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya

tampungnya Sasaran : 1. Ketahanan Pangan Meningkat

2. Kualitas sumber daya alam dan

lingkungan hidup meningkat

3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi

47

bencana meningkat

Berdasarkan misi yang ada di dalam RPJMD maka

Kecamatan Ponjong akan menunjang pencapaian misi yaitu : a. Misi 1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance),

b. Misi 2, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang berdaya saing,

c. Misi 3, yaitu Memantapkan pengelolaan pariwisata yang

professional,

d. Misi 4, Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah dan

e. Misi 5, yaitu Mengembangkan sektor-sektor unggulan

daerah dan iklim investasi yang kondusif.

3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam RPJMD Provinsi adalah “Pemerintah daerah yang

katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis kekuatan

ekonomi lokal dan sumberdaya manusia yang profesional dan

beretika”

Visi ini dijabarkan dalam empat Misi yaitu :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang

sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam

mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.

2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan

struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang

didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan

menuju masyarakat yang sejahtera.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola

pemerintahan yang berbasis Good Governance.

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam

upaya meningkatkan pelayanan publik.

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Kecamatan Girisubo yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan kecamatan ditinjau dari visi dan

misi RPJM Provinsi DIY, maka dapat diuraikan sebagai

berikut :

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan,

kesehatan.

2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah

kecamatan dan desa;

3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

4. Meningkatnya prosentase jalan yang diperkeras/diaspal;

dan

5. Semakin meningkatnya dana-dana yang masuk ke desa-

desa ( ADD, Dana Desa, Bantuan Hibah, dll)

48

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif;

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum

merata;

3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga

kinerja PNS belum maksimal;

4. Masih adanya kekurang sesuaian jabatan dengan

kompetensi pegawai;

5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;

dan

7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak

(beraspal/cor-block) dengan peningkatan jumlah alat

transportasi.

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wialayah dan Kajian

Lingkungan hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Beberapa Isu Strategis di Kecamatan Ponjong Antara lain :

1) Isu kemiskinan

(1) Tingkat Kemiskninan di Kecamatan Ponjong samapi

dengan tahun 2016 sebesar……%

(2) Kesenjangan ekonomi Antara pelaku bisnis dan

masyarakat.

2) Isu Sumberdaya Air.

(1) Terdapat beberapa mata air dan embong di

Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Ponjong terkenal

sebagai kawasan potensial resapan.

(2) Meski sebagai kawasan resapan air, masih ada

beberapa desa yang harus dropping air untuk

memenuhi akan kebutuhan air bersih.

(3) Keberadaan kelestarian air behubungan erat dengan

kelestarian kawasan lindung.

(4) Proyek pengangkatan air sungai bawah seropan di

Kecamatan Ponjong bekerjasama dengan Universitas

Karisruhe Jerman.

3) Isu Keragaman Hayati.

(1) Sebagai kawasan yang berada pada kawasan

Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan

Pegunungan Sewu, Kecamatan Ponjong memiliki

ekosistem yang unik.

(2) Terdapat suwaka marga satwa kelelawar di Goa Lawa

Desa Umbul Rejo.

(3) Terdapat banyak Goa untuk Wisata Minat Khusus

pada kawasan-kawasan Karst, mempunyai potensi

yang besar untuk dikembangkan.

(4) Terdapat Lahan sawah pertanian Pangan

49

Berkelanjutan (LP2B) yang bisa berfungsi sebagai

bahan ketahanan pangan.

2. Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan

Peraturan Zonasi.

Rencana detail Tata Ruang Kecamatan Ponjong mencakup

lingkup wilayah perencanaan RDTR meliputi :

1) Wilayah Adminstrasi yaitu Kecamatan Ponjong.

2) Kawasan fungsional, seperti wilayah kota/sub wilayah

kota.

3) Bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki ciri

perkotaan dan atau

4) Bagian dari wilayah kabupaten yang berupa kawasan

perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan

perkotaan.

Yang menjadi ruang lingkup wilayah penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Ponjong

adalah Ponjong dengan BWP-nya berupa sub bagian wilayah

dari tiga desa yang memiliki kontinuitas ciri perkotaan. Tiga

Desa ini adalah Desa Ponjong, Desa Genjahan dan sebagian

kecil Desa Sumbergiri.

Masa berlaku RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan

Ponjong akandisusun direncanakan berlaku untuk jangka

waktu 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung

keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat dan dunia usaha;

2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata

dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan

akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian

dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan

kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan

pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan

rakyat lainnya;

3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN

(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang

diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan

produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten

Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan

pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan

50

perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing,

peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan

perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat

dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing

menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang

ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay) di

Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata

potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark

untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah

melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan

untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi

kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta

pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur

publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan;

6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

51

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ponjong

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan

membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang

menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan

biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb)

yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan

suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi

perhatian.

Sedangkan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ponjong

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas .

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi

satuan kerja yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis

dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai

dalam periode yang direncanakan.

1. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan

2. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan

desa.

3. Mempercepat keberhasilan pembangunan

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan

6. Memperlancar pelayanan publik

2. Sasaran : Indeks Kualitas penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan Kecamatan.

1. Terciptanya aparatur Kecamatan yang terampil dan

bermartabat.

2. Terciptanya aparatur desa yang terampil dan

bermantabat

3. Tercapainya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

4. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan

6. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat

52

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di

jabarkan sebagai tujuan dan sasran yang akan dicapai Kecamatan

Ponjong dalam lima tahun yang akan datang, sebagai tolok ukur

untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan yang dirumuskan

indikator dan target kinerja tujuan seperti dalam tabel, 4.1 :

53

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Ponjong

Tahun 2016-2021

No. Tujuan Indikator Tujuan Kondisi awal Renstra

2016

Kondisi akhir

Renstra 2021

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan yang berkualitas

Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah

Kecamatan

94,52 % 95,81 %

54

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan sasaran

RPJMD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai dan rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke

depan dengan perumusan sasaran dengan memperhatikan

indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah

atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang

terkait dengan indikator kinerja.

Dari sasaran tersebut dapat ditetatpkan dan dijabarkan

dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ponjong

pada Tahun 2017-2021 seperti tersaji dalam tabel 4.2. :

55

Tabel 4.2

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ponjong

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Terwujudnya Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan yang

berkualitas

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Presentase desa yang menetapkan

RKPDes dan APBDes tepat waktu

60 100 100 100 100

2. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah 78.07 78.20 78.30 79 79.05

3. Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan Perangkat Daerah

Presentase kesesuaian program dalam :

a) Renja PD terhadap RKPD

b) Renstra PD terhadap RPJMD

100 100 100 100 100

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah meningkat

Presentase Laporan Keuangan disusun

tepat waktu (Bulanan, Semesteran,

Tahunan)

100 100 100 100 100

56

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ponjong


No Tujuan Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Ke-

Unit Kerja

Penanggung

Jawab Keterangan/Rumus Formula

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Meningkat

Presentase desa yang

menetapkan RKPDes dan

APBDes tepat waktu

100

100

100

100

100

Kecamatan

∑ desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desa

X 100%

57

BAB V

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-

pemikiran yang analistis, realistis, rasional, dan terpadu tentang

berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian

tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis

Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan strategi

yang sinergis dan komprehensif. Strategi Kecamatan Ponjong yang

akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah ;

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan atau

petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehingga

pencaian sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja

pemerintah daerah ini dapat berejalan lancar dan terpadu.

Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan

dioperasionalkan melalui serangkaian program, yaitu kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran

tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah

ini secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain.

Kebijakan yang telah dirumuskan di atas, yang dihasikan dari

strategi dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian akan

dioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang dilakukan pada

Bab III, maka alternatif strategi dapat ditentukan dengan alat

bantu menggunakan matrik seperti pada tabel 5.1 berikut :

58

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPORTUNITIES) ANCAMAN (TREATHMENT)

1. Regulasi yang semakin jelas; 2. Perkembangan teknologi

informasi yang semakin cepat;

3. Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat desa cukup baik;

4. Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat;

5. Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman

terkendali.

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan;

2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan

pembangunan partisipatif; 3. Jumlah desa sedikit,

namun memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.

4. Kondisi sosial masyarakat dan desa yang cukup beragam;

KEKUATAN (STRENGTH) (S-O) (S-T)

1. Aparatur cukup loyal

melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Tersedianya dana

untuk pembangunan

desa;

3. Loyalitas aparatur

pemerintah desa yang cukup baik;

4. Lembaga desa sudah

terbentuk dan berjalan

cukup baik di masing-

masing desa.

Alternatif Strategi :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai

dengan regulasi yang

berlaku;

2. Pemanfaatan teknologi

informasi untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan;

3. Mengoptimalkan loyalitas

dan semangat gotong

royong dalam mendukung

kegiatan; 4. Mengoptimalkan

anggaran untuk

mendukung peningkatan

kinerja lembaga desa

5. Menjaga iklim kondusif di

desa


1. Memberikan pemahaman aparatur

agar beradapatasi

dengan tuntuntan yang

semakin beragam;

2. Mengoptimalkan

anggaran melalui proses perencanaan

pembangunan yang

lebih baik.

3. Mengoptimalkan

loyalitas aparat untuk mengoptimalkan

pelayanan.

4. Mengoptimalkan kinerja

lembaga desa

KELEMAHAN (WEAKNESS)

(W-O) (W-T)

1. Sumber daya manusia

aparatur kecamatan

dan desa terbatas baik

secara kualitas

maupun kuantitas; 2. Pemahaman terhadap

aturan baru yang

masih terbatas;

3. Penguasaan teknologi

masih rendah;

4. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur

kecamatan dan desa

belum optimal.


1. Mengoptimalkan SDM

yang ada dengan

pemahaman regulasi yang

berlaku; 2. Mengoptimalkan SDM

dalam penguasaan

teknologi untuk

mendukung pemahaman

atas aturan yang baru;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

untuk optimalisasi

penguasaan teknologi

yang mendukung kinerja.

4. Peningkatan kinerja dengan menjaga

semangat gotong royong

dan kerjasama

5. Mengoptimalkan perilaku

aparatur dalam menjaga

situasi kondusif di desa


1. Mengoptimalkan SDM

yang ada untuk

memenuhi tuntutan

masyarakat yang semakin beragam;

2. Meningkatkan

pemahaman terhadap

peraturan terkait

perencanaan

3. Mengoptimalkan teknologi untuk

mempercepat pelayanan

kepada masyarakat

4. Mengoptimalkan kinerja

untuk memenuhi tuntutan kondisi

masyarakat dan desa

yang beragam

59

Dari matriks penentuan strategi di atas, maka strategi dengan

kekuatan (strenght) dan peluang terbaik yang dapat dijadikan alternatif

terbaik, sehingga alternatif yang ditentukan, yaitu :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang

berlaku;

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan;

3. Mengoptimalkan loyalitas dan semangat gotong royong dalam

mendukung pembangunan;

4. Mengoptimalkan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja

lembaga desa

5. Menjaga iklim kondusif di desa

Dari strategi dan kebijakan yang ditentukan untuk mencapai sasaran

Perangkat Daerah, dapat digambarkan secara ringkas dalam tabel 5.2

sebagai berikut :

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

No.

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Target

Akhir

(RPJMD)

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya Penyelenggaraan

Pelayanan

Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

1. Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDes

dan APBDes tepat

waktu

100

2. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

79,05

3. Kesesuaian

program dalam

dokumen perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase kesesuaian

program dalam :

1. Renja PD terhadap

RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

100

100

4. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu (Bulanan, semesteran dan

Tahunan)

100

60

b. Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan

Bupati kepada Camat dan dengan mengacu pada tugas dan fungsi

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan, serta untuk merealisasi tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, maka perlu didukung kebijakan sebagai

landasan pelaksanaannya. Kebijakan untuk merealisasi tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintah

yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam

penguasaan dan pemanfaatan teknologi;

2. Meningkatkan kelengkapan sarana kerja

3. Mewujudkan keserasian hubungan kerja aparat pemerintah

dan jaringan kerja dengan pemerintah desa dan dinas/instansi

terkait.

4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan desa.

6. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan.

7. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana disertai

dengan optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan.

8. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui

fasilitasi dan pembinaan.

9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi dan

pembinaan.

10. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat di wilayah Kecamatan Ponjong.

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan disajikan dalam

tabel 5.3 sebagai berikut :

61

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance)

Tujuan. Sasaran Indikator Sasaran

Kebijakan

Terwujudnya

Penyelenggaraa

n Pelayanan

Pemerintahan

Kecamatan

yang

berkualitas

1. Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang

menetapkan

RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

1. Memfasilitasi bimtek pengelolaan keuangan desa 2. Memfasilitasi

bimtek perencanaan pembangunan desa

2. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

Perangkat

Daerah

meningkat

Nilai IKM

Perangkat

Daerah

1.Memfasilitasi

pelayanan

masyarakat dengan

optimal dan

berkualitas untuk

semua masyarakat

3. Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam :

1. Renja PD

terhadap

RKPD

2. Renstra PD

terhadap RPJMD

1. Menyusun Renja

dan Rentra dengan

cermat, efektif dan

efisien

4. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

Perangkat

Daerah

meningkat

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu (Bulanan,

semesteran dan

Tahunan)

1. Memfasilitasi peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

2. Meningkatkan

kinerja pengelolaan

keuangan yang

akuntabel

62

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Ponjong

a. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata,

sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan

dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk

setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi

signifikan pada pencapaian Tujuan Kecamatan Ponjong dalam

mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021. Untuk lima tahun ke depan program dan

kegiatan yang disusun Kecamatan Ponjong sebanyak 7 program,

dan 18 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran, dengan rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;

dan

b. Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran:

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

a. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran; dan

b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran.

3. Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

adalah Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD.

4. Program peningkatan Kualitas pelaporan keuangan Perangkat

Daerah: kegiatan yang akan dilakanakan adalah Penyusunan

laporan Keuangan Perangkat Daerah.

5. Program peningkatan kualitas perencanaan: kegiatan yang

akan dilaksanakan terdiri dari :

a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah; dan

b. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

6. Program peningkatan kualitas pelayanan Publik: kegiatan yang

akan dilaksanakan adalah

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

63

7. Program peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

kegiatannya adalah :

a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan;

c. Pembinaan Perempuan, budaya, Pemuda dan olah raga;

d. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan

bencana;

e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pasukan (PASKIBRA)

Kecamatan;

f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan

g. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa.

h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

b. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman

untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi

dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan

memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau

seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik,

sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimaksudkan

sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian

suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya

indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat ukur yang dapat

menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya

telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat

fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau

kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-

rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu

ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh

semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat

digunakan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan

dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui

permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ponjong

berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama.

64

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan

indikator hasil (outcome) dan kegiatan menggunakan indikator

keluaran (Output).

Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja

mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan

Ponjong disusun dibatasi dengan menggunakan indikator

keluaran.

c. Sasaran

Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ponjong

adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan

elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap

perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan

Tujuan Kecamatan Ponjong, salah satu point pentingnya adalah

optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka

peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan

prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra

Kecamatan 2016-2021.

d. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Ponjong bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul,

artinya tergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten.

Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian,

Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD

Kabupaten juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun dari

Instansi induknya.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Kecamatan Ponjong tahun 2016 disajikan

dalam tabel 6.1. dan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ponjong

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel

6.2 sebagai berikut :

65

Tabel 6.1

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponjong

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan,

Program, Kegiatan Anggaran

Keterang

an

1 2 3 4

1 URUSAN WAJIB 429.017.500

1 20 Semua Urusan

PROGRAM

1 20 13 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

77.700.000

KEGIATAN

1 20 13 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

18.180.000

1 20 13 01 04 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

3.500.000

1 20 13 01 07 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

9.500.000

1 20 13 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000

1 20 13 01 09 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

4.100.000

1 20 13 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2.500.000

1 20 13 01 11 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

15.000.000

1 20 13 01 12 Penyediaan peralatan

rumah tangga

2.500.000

1 20 13 01 13 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

840.000

1 20 13 01 15 Penyediaan makanan dan

minuman

4.000.000

1 20 13 01 16 rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

4.800.000

1 20 13 01 17 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknik

perkantoran

7.200.000

1 20 13 01 18 Pendataan dan pengelolaan

arsip SKPD

3.000.000

PROGRAM

1 20 13 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.325.000

KEGIATAN

1 20 13 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.500.000

1 20 13 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

2.825.000

1 20 13 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

20.000.000

1 20 13 02 14 Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair

2.000.000

PROGRAM

1 20 13 03 Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.000.000

KEGIATAN

1 20 13 03 02 Penatalaksanaan

Kepegawaian SKPD

3.000.000

66

PROGRAM

1 20 13 05 Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

21.800.000

KEGIATAN

1 20 13 04 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.500.000

1 20 13 04 02 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

600.000


keuangan akhir tahun

2.000.000


keuangan bulanan/SPJ

18.400.000

PROGRAM


Kualitas Perencanaan

10.500.000

KEGIATAN

1 20 13 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Strategis SKPD

3.500.000

1 20 13 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

4.000.000

1 20 13 07 04 Monitoring, evaluasi dan

pengendalian program

kegiatan SKPD

3.000.000

PROGRAM


Kualitas Pelayanan Publik

13.000.000

KEGIATAN

1 20 13 06 01 Pengelolaan data dan sistem

informasi SKPD

10.000.000

1 20 13 06 02 Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKPD

3.000.000

1 20 13 36 PROGRAM

Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

39.797.500

KEGIATAN

1 20 13 36 01 Pembinaan dan Koordinasi

Penyusunan Siklus

Tahunan Desa, Produk

Hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa

13.297.500


Pengisian Kepala Desa dan

Perangkat Desa serta

Penguatan Kapasitas Kepala

Desa, Perangkat Desa dan

Kelembagaan Desa

9.000.000

1 20 13 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan

Administrasi Pertanahan

dan Tanah Kas Desa

3.000.000

1 20 13 36 04 Koordinasi dan

pendampingan kerja sama

antar Desa

4.000.000

1 20 13 36 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan

monografi Desa dan

kecamatan

8.500.000

1 20 13 36 06 Koordinasi pemanfaatan

tata ruang wilayah

2.000.000

PROGRAM

67

1 20 13 18 Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

135.732.500

KEGIATAN

1 20 13 18 01 Koordinasi penanggulangan

kemiskinan dan pembinaan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial(PMKS)

8.205.000


pendampingan upaya kesehatan masyarakat,

perorangan dan keluarga

berencana

4.500.000

1 20 13 18 03 Penanganan dan

Penanggulangan Kekeringan

90.812.500

1 20 13 18 04 Koordinasi dan pembinaan

pengembangan dan pelestarian budaya lokal

14.575.000


kerukunan umat beragama

dan aliran kepercayaan

kepada TYME

5.640.000


organisasi perempuan

4.000.000

1 20 13 18 07 Koordinasi dan pembinaan olahraga, pemuda dan

karang taruna

6.000.000


pelaporan

2.000.000

PROGRAM

1 20 13 24 Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan

Kenyamanan Lingkungan

35.200.000

KEGIATAN


Keamanan Ketertiban

Masyarakat, dan Patroli

Terpadu Muspika

4.000.000

1 20 13 24 02 Pembinaan, Koordinasi dan

Monitoring Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

3.500.000

1 20 13 24 03 Koordinasi, Mitigasi,

Pencegahan Bencana dan

Penanganan Korban

Bencana Alam

4.500.000

1 20 13 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja

Paskibra Kecamatan

21.200.000


Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

2.000.000

PROGRAM

1 20 13 18 Peningkatan Partisipasi

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

65.962.500

KEGIATAN


Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa dan

Kecamatan

8.500.000

1 20 13 18 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pembangunan

Desa

9.112.500

68

1 20 13 18 03 Pembinaan dan koordinasi

pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset

program pemberdayaan

masyarakat Desa

5.000.000


pendampingan penyusunan

profil Desa dan profil Kecamatan

30.000.000

1 20 13 18 05 Koordinasi Pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro

Desa dan Kegiatan Ekonomi

Masyarakat Desa

3.500.000

1 20 13 18 06 Koordinasi pendampingan

Ekspose/Pameran

Kerajinan dan Industri Rumah tangga

3.500.000

1 20 13 18 07 Pembinaan, koordinasi dan

pendampingan kelompok

pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan

darat serta lingkungan hidup

4.000.000


pelaporan

2.350.000

JUMLAH 429.017.500

69

Tabel 6.2

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ponjong


73

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk

menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian

kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih

mudah pemecahan masalahnya.

Penyusunan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dilakukan

sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja

yang disusun Kecamatan Ponjong dengan mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah,

sebagai berikut :

1. Persentase Kesesuaian program dalam dalam dokumen perencanaan

PD terhadap program dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Persentase Laporan keuangan disusun tepat waktu.

3. Nilai IKM Perangkat Daerah.

4. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan desa meningkat.

Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Ponjong dan kinerja yang

akan dicapai sebagai bentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel

7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Ponjong Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD


N

o.

Indikator

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir Periode RPJMD

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

20 18

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1)

(2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Kualitas

penyelenggara

an

pelayananan

Pemerintah

Indeks 94,52 87,61 95,64 95,66 95,80 95,81 95,81

74

Kecamatan

2. Persentase

desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

Persen 100 60 100 100 100 100 100

Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021 merupakan

pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus

dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang

dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen

rencana strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas

kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan, dan

sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini

merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati

Gunungkidul untuk pembangunan daerah lima tahun kedepan dan lima

tahun (2016 - 2021).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Ponjong

mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan tujuan pembangunan

daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini disusun sebagai

pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan

rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan serta

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan

lima tahunan Kecamatan Ponjong.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi

seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) utamanya di

Kecamatan Ponjong dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi,

sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021 merupakan

pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus

dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang

dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen

rencana strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas

kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan, dan

sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini

merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati

Gunungkidul untuk pembangunan daerah lima tahun kedepan dan lima

tahun (2016 - 2021).

Sebagai salah satu PD, Kecamatan Ponjong mempunyai tugas

membantu dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana

telah digariskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah yang

lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka

menengah dan rencana kerja tahunan serta sebagai dasar evaluasi dan

laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan

Ponjong.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi

seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) utamanya di

Kecamatan Ponjong dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi,

sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

85.600.000 77.770.000 59.400.000 67.465.000 81.065.000 84.573.123 67.686.172 54.114.759 67.465.000 77.216.059 99 87 91 100 95 94 94

1 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 100 100 100 100 100 100 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

11.100.000 11.280.000 18.300.000 18.180.000 18.180.000 10.787.123 8.998.672 15.751.959 15.306.726 16.225.359 94 78 86 84 89 86 86

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

- 1.500.000 1.350.000 2.250.000 250.000 - 982.500 810.300 1.190.500 1.220.700 - 66 60 53 488 133 133

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.600.000 12.300.000 12.600.000 14.400.000 14.400.000 12.600.000 12.300.000 12.250.000 14.400.000 14.400.000 100 97 97 100 100 99 99

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000 - - - 1.500.000 - - 100 - - - - 20 20

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.950.000 3.500.000 3.500.000 3.975.000 7.300.000 3.950.000 3.500.000 3.500.000 3.975.000 7.300.000 100 100 100 100 100 100 100

7 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 100 100 100 100 100 100

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.140.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.140.000 3.500.000 100 100 100 100 100 100 100

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

9.770.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 9.770.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 100 100 100 100 100 100 100

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.800.000 12.000.000 5.100.000 8.500.000 12.665.000 11.686.000 11.100.000 4.500.000 8.500.000 12.050.000 88 93 88 100 95 93 93

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

/kebersihan

- 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 - 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 - 100 100 100 100 80 80

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

780.000 900.000 900.000 840.000 840.000 780.000 800.000 840.000 900.000 840.000 93 89 93 107 100 96 96

13 Penyediaan makanan dan minuman rapat 3.375.000 3.500.000 3.450.000 4.800.000 3.500.000 2.775.000 1.715.000 2.262.500 4.747.500 3.500.000 65 49 66 99 100 76 76

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

4.625.000 4.490.000 4.500.000 4.780.000 4.380.000 4.625.000 4.490.000 4.500.000 4.580.000 4.380.000 100 100 100 96 100 99 99

15 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran

19.500.000 19.500.000 900.000 - 7.200.000 19.500.000 15.000.000 900.000 - 7.200.000 - 77 100 - 100 55 55

42.320.000 23.939.000 37.400.000 29.500.000 23.100.000 42.294.000 21.283.166 34.975.519 28.386.866 23.099.960 100 89 94 96 100 96 96

1 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

3.550.000 3.150.000 10.000.000 - - 3.550.000 3.150.000 10.000.000 - - 100 100 100 - - 60 60

2 Pengadaan mebelair 4.500.000 - 1.000.000 - 1.800.000 4.500.000 - 1.000.000 - 1.800.000 100 - 100 - - 40 40

3 Pemeliharaan Rutin berkala rmah dinas 500.000 500.000 500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.500.000 5.189.000 2.500.000 9.500.000 - 16.500.000 5.189.000 2.500.000 9.500.000 - 100 - 100 - - 40 40

4 Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/

operasional

17.770.000 15.100.000 23.400.000 19.500.000 19.800.000 17.744.000 12.444.166 20.975.519 18.386.866 19.799.000 89 82 90 94 100 91 91

- 18.550.000 - - 27.125.000 - 18.550.000 - - 27.125.000 - 100 - - 100 40 40

1 Pengadaan mesin/kartu absensi - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Belanja pakaian batik tradisional - - - - - - - - - - - - - 1 0 0

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 18.550.000 - - 25.600.000 - 18.550.000 - - 25.600.000 - - - - 100 20 20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program dan Kegiatan

(1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Ponjong


Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- Rata-rata

pertumbuhan

33

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)

4 Penatalaksanaan kepegawaian - - - - 1.525.000 - - - - 1.525.000 - - - - 100 20 20

- - 2.555.000 - - - - 2.555.000 - - - - 100 - - 20 20

1 penyusunan analisis beban kerja - - 2.555.000 - - - - 2.555.000 - - 100 - 100 - - 40 40

3.500.000 500.000 6.060.000 8.820.000 4.295.000 3.300.000 470.000 6.060.000 8.820.000 4.295.000 94 94 100 100 100 98 98

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000 - 1.500.000 1.500.000 775.000 1.000.000 - 1.500.000 1.500.000 775.000 100 - 100 100 100 80 80

2 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ - - 2.500.000 4.820.000 1.820.000 - - 2.500.000 4.820.000 1.820.000 100 - 100 100 100 80 80

3 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 470.000 500.000 500.000 500.000 100 94 100 100 100 99 99

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000 - 1.560.000 2.000.000 1.200.000 1.800.000 - 1.560.000 2.000.000 1.200.000 100 - 100 100 100 80 80

1.600.000 1.970.000 3.800.000 16.815.000 13.814.875 1.235.000 1.750.000 3.800.000 16.590.000 13.814.875 77 89 100 - 100 73 73

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.600.000 1.500.000 2.300.000 4.000.000 3.594.875 1.235.000 1.300.000 2.300.000 4.000.000 3.594.875 100 87 100 - 100 77 77

2 Monitoring, evaluasi dan pengemdalian program

kegiatan SKPD

- 470.000 - 2.000.000 - 450.000 3.075.000 2.000.000 - 96 - - 100 39 39

3 Fasilitas Pelayanan Publik terpadu - - 1.500.000 8.455.000 6.620.000 - - 1.500.000 8.455.000 6.620.000 100 - - - 100 40 40

4 Pengendalian internal SKPD - - - 4.360.000 1.600.000 - - - 4.135.000 1.600.000 - - - - 100 20 20

- - 6.520.000 11.920.000 10.140.000 - - 6.520.000 11.920.000 10.140.000 - - 100 100 100 60 60

1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes

- - - - - - - - - - - - - - -

2 Fasilitas Penyusunan Siklus Tahunan Desa - - - 11.920.000 10.140.000 - - - 11.920.000 10.140.000 - - - - - - -

3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD - - - - - - - - - - - - - - -

4 Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa 6.520.000 - - 6.520.000 - - - 100 - - 20 20

18.370.000 12.500.000 12.040.000 16.042.500 12.385.000 18.370.000 12.500.000 12.040.000 16.042.500 12.385.000 100 100 100 100 100 100 100

1 Penyusunan Data Monografi Daerah dan

Administrasi perkotaan

- 1.500.000 - - 2.220.000 - 1.500.000 - 2.220.000 - - - - - - -

2 Pembinaan Administrasi Desa - - - - - - - - - - - - - - -

3 Monografi Daerah dan administrasi perkotaan - - - - - - - - - - - - - - -

4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa 18.370.000 11.000.000 12.040.000 16.042.500 10.165.000 18.370.000 11.000.000 12.040.000 16.042.500 10.165.000 100 100 100 100 100 100 100

34.125.000 43.421.000 6.500.000 3.000.000 - 34.125.000 43.421.000 6.500.000 3.000.000 100 100 100 100 - 80 80

1 Pembinaan pelayananan publik terpadu 34.125.000 43.421.000 3.500.000 - - 34.125.000 43.421.000 3.500.000 - - 100 100 100 - - 60 60

2 Pengukuran indek kepuasan masyarakat - 3.000.000 3.000.000 - - - 3.000.000 3.000.000 100 - 100 100 - 60 60

12.055.000 - - - - 12.055.000 - - - - - - - - -

1 Pendataan keluarga miskin dan pengangguran 12.055.000 - - - - 11.875.000 - - 97 - - - - 19 19

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

ProgramPengembangan otonomi daerah dan desa

Program Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Program Pengembngan data /Informasi

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

34

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)

- - 6.500.000 3.500.000 4.427.500 - - 6.500.000 3.500.000 4.427.500 - - 100 100 100 60 60

1 pembinaan organisasi perempuan - - 3.500.000 3.500.000 4.427.500 - - 3.500.000 3.500.000 4.427.500 100 - 100 100 100 80 80

2 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan

dalam mengelola usaha

- - 3.000.000 - - - - 3.000.000 - - 100 - 100 - - 40 40

2.200.000 2.135.000 1.550.000 4.970.000 3.630.000 2.200.000 2.135.000 1.540.000 4.970.000 3.630.000 - 100 99 100 - 60 60

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan(RASKIN) 2.200.000 2.135.000 1.550.000 4.970.000 3.630.000 2.200.000 2.135.000 1.540.000 4.970.000 3.630.000 99 100 99 100 - 80 80

- 1.850.000 4.000.000 14.860.000 13.740.000 - 1.850.000 4.000.000 14.860.000 13.740.000 - - 100 100 - 40 40

1 fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

1.850.000 4.000.000 14.860.000 13.740.000 - 1.850.000 4.000.000 14.860.000 13.740.000 100 - 100 100 100 80 80

- 980.000 - - - - 980.000 - - - - - - - - -

1 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah - 980.000 - - - - 980.000 - - - - - - - - -

5.925.000 14.600.000 8.925.000 13.550.000 15.427.500 5.925.000 12.600.000 8.925.000 13.550.000 15.427.500 100 86 100 100 100 97 97

1 Pembinaan organisasi kepemudaan - - - - - - - - - - - - - - -

2 Pembentukan Paskibra 5.925.000 14.600.000 8.925.000 13.550.000 15.427.500 5.925.000 12.600.000 8.925.000 13.550.000 5.925.000 100 86 100 100 38 85 85

- - - 5.000.000 - - - - 5.000.000 - - - - 100 - 20 20

1 pembinaan olah raga yang berkembang

dimasyarakat

- - - 5.000.000 - - - - 5.000.000 - - - - 100 - 20 20

- 2.770.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.770.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 100 100 100 - 60 60

1 pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba - 2.770.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.770.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100 100 100 100 - 80 80

- 6.800.000 12.700.000 13.260.000 14.375.000 - 6.800.000 9.700.000 13.260.000 14.375.000 - 100 76 100 100 75 75

1 Pengendalian keamanan lingkungan - 3.300.000 5.500.000 8.900.000 8.875.000 - 3.300.000 2.500.000 8.900.000 8.875.000 45 100 45 100 100 78 78

2 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

- 3.500.000 3.500.000 4.360.000 2.500.000 - 3.500.000 3.500.000 4.360.000 2.500.000 100 100 100 100 100 100 100

3 Monitoring dan evaluasi pelaporan 3.700.000 3.000.000 3.700.000

3.400.000 4.000.000 - - - 3.400.000 4.000.000 - - 100 100 - - - 40 40

1 peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamawakarsa

3.400.000 4.000.000 - - - 3.400.000 4.000.000 - - 100 100 - - - 40 40

1.640.000 1.415.000 5.100.000 5.200.000 5.200.000 1.640.000 1.415.000 4.860.000 5.200.000 5.200.000 100 100 95 100 100 99 99

1 peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

1.640.000 1.415.000 2.100.000 2.350.000 2.350.000 1.640.000 1.415.000 2.100.000 2.350.000 2.350.000 100 100 100 100 100 100 100

2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

- - 3.000.000 2.850.000 2.850.000 - - 2.760.000 2.850.000 2.850.000 - - 92 100 - 38 38

Peningkatan peran serta kepemudaan

Peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang

kondusif

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

Program pengelolaan kekayaan budaya

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

Pengembangan wawasan kebangsaan

Program pelayanan dan rehabilitasi kesjahteraan

sosial

pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

35

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)

Program Kemitraan Pengembangan wawasan

Kebangsaan

2.180.000 1.300.000 2.000.000 - - 2.180.000 1.300.000 2.000.000 - - - - - - - -

1 Pentas seni dan budaya ,festifal, lomba cipta

dalam upaya peningkatan waswasan

kebangsaan

2.180.000 1.300.000 2.000.000 - - 2.180.000 1.300.000 2.000.000 - - 100 - - - - -

Program Pecegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

65.180.000 59.015.000 93.000.000 104.427.500 101.520.000 44.201.500 48.010.000 50.849.500 92.797.000 98.549.500 147 81 153 88 - - -

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

1.980.000 2.000.000 2.000.000 - 1.980.000 - 2.000.000 2.000.000 - 100 - 100 100 - -

2 Penanggulangan kekeringan 63.200.000 59.015.000 91.000.000 102.427.500 101.520.000 42.221.500 48.010.000 48.849.500 90.797.000 101.520.000 47 81 53 88 - -

1.980.000 - 7.600.000 4.280.000 3.705.000 1.980.000 - 7.600.000 4.280.000 3.705.000 - - - 100 - 20 20

1 Fasilitasi kemitraan swata dan UMKM di

pedesaan

1.980.000 - 4.000.000 4.280.000 3.705.000 1.980.000 - 4.000.000 4.280.000 3.705.000 100 - - 100 - 40 40

2 Pendampingan pengelolaan pasar - - 3.600.000 - - - - 3.600.000 - - - - - - - -

13.585.000 29.070.000 16.835.000 26.040.000 73.532.500 13.585.000 26.340.000 16.835.000 26.040.000 72.832.500 100 91 100 100 99 98 98

1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.550.000 5.380.000 5.500.000 9.135.000 7.375.000 4.550.000 5.380.000 5.500.000 9.135.000 7.375.000 100 100 100 100 100 100 100

2 Koordinasi dan fasilitasi bulan bakti gotong

royong

- 1.310.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 - 1.310.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 100 100 100 100 100 100 100

3 Evaluasi pembangunan desa 4.735.000 16.715.000 5.000.000 6.900.000 4.900.000 4.735.000 14.435.000 5.000.000 6.900.000 4.900.000 100 86 100 100 100 97 97

4 Fasilatasi penyusunan profil desa 3.100.000 3.080.000 2.250.000 4.365.000 56.257.500 3.100.000 2.630.000 2.250.000 4.365.000 55.557.500 100 85 100 100 99 97 97

5 Monitoring dan evaluasi pelaporan 1.200.000 2.585.000 2.585.000 4.140.000 4.000.000 1.200.000 2.585.000 2.585.000 4.140.000 4.000.000 100 100 100 100 - 80 80

- - - 6.490.000 - - - - 6.490.000 - - - - 100 - 20 20

1 Pemberdayaan lembaga dan organesasi

\masyarakat perdesaan

- - - 6.490.000 - - - - 6.490.000 - - - - 100 - 20 20

- 4.000.000 23.805.000 17.550.000 19.500.000 - 4.000.000 23.805.000 17.550.000 19.500.000 - 100 100 100 100 80 80

1 Pendampingan Program pengembangan

Kecamatan (PPK)

- 4.000.000 - - - - 4.000.000 - - - - 100 - - - 20 20

3 Koordinasi dan evaluasi penanggulangan

kemiskinan

- - 23.805.000 17.550.000 19.500.000 - - 23.805.000 17.550.000 19.500.000 - - 100 100 100 60 60

- 5.585.000 14.042.500 11.622.500 21.315.000 11.875.000 5.560.000 14.042.500 11.622.500 21.315.000 - 100 100 100 100 80 80

1 Penyusunan dan penyusunan data statistik

Daerah

- - 2.500.000 - - 11.875.000 - 2.500.000 - - 99 - - - - 20 20

2 Pengolahan, Updating dan data statistik daerah - 5.585.000 11.542.500 11.622.500 21.315.000 - 5.560.000 11.542.500 11.622.500 21.315.000 - - 100 100 100 60 60

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

PogramPenanggulangan kemiskinan terpadu

Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

Pogram Peningkatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Program pengembangan Lembaga Ekonomi

perDesa

36

REKAPITULASI MUTASI BARANG SEMESTER I TAHUN 2016 Tabel : 2.2

NAMA SKPD : KECAMATAN PONJONG

Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A TANAH 1 5.500.000,00 - - 1 5.500.000,00 - - - - 1 5.500.000,00 -

1 Tanah 1 5.500.000,00 - - 1 5.500.000,00 1 5.500.000,00 -

- -

B PERALATAN & MESIN 254 574.699.184,00 - - 254 574.699.184,00 3 15.000.000,00 17 26.435.509,00 240 563.263.675,00 -

1 Alat-alat Berat/Besar - - - - - - -

2 Alat-alat Angkutan 10 353.708.800,00 - - 10 353.708.800,00 10 353.708.800,00 -

3 Alat-alat Bengkel - - - - - - - - -

4 Alat Pertanian dan Peternakan - - - - - - - - -

5 Alat-alat Kantor & Rumah Tangga 208 165.190.384,00 - 208 165.190.384,00 3 15.000.000,00 12 15.985.509,00 199 164.204.875,00 -

6 Alat Studio dan Komunikasi 36 55.800.000,00 - - 36 55.800.000,00 5 10.450.000,00 31 45.350.000,00 -

7 Alat Ukur - - - - - - - - -

8 Alat-alat Kedokteran - - - - - - - - -

9 Alat-alat Laboratorium - - - - - - - - -

10 Alat-alat Keamanan - - - - - - - - -

- - - -

C GEDUNG DAN BANGUNAN 3 671.729.247,28 - - 3 671.729.247,28 - - - - 3 671.729.247,28 -

1 Bangunan Gedung 3 671.729.247,28 - - 3 671.729.247,28 3 671.729.247,28 -

2 Bangunan Monumen - - - - - - - - -

- - - -

D JALAN, IRIGASI & JARINGAN 3 10.990.000,00 - - 3 10.990.000,00 - - - - 3 10.990.000,00 -

1 Jalan dan Jembatan - - - - - - - - -

2 Bangunan Air (Irigasi) - - - - - - - - -

3 Instalasi 3 10.990.000,00 - - 3 10.990.000,00 - 3 10.990.000,00 -

4 Jaringan - - - - - - - - -

- - - -

Saldo Akhir s/d 30 Juni 2015

KetTambah KurangUnit Rp

Tambah KurangNo Nama Bidang Barang

Saldo Awal per 1 Januari 2016

(Saldo Akhir 2015 Audited)

Mutasi Rekonsiliasi Tahun 2016

Saldo Setelah Rekonsiliasi 2016

Mutasi Semester I Tahun 2016

21

Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Saldo Akhir s/d 30 Juni 2015

KetTambah KurangUnit Rp

Tambah KurangNo Nama Bidang Barang

Saldo Awal per 1 Januari 2016

(Saldo Akhir 2015 Audited)

Mutasi Rekonsiliasi Tahun 2016

Saldo Setelah Rekonsiliasi 2016

Mutasi Semester I Tahun 2016

E ASET TETAP LAINNYA 21 1.750.000,00 - - 21 1.750.000,00 - - - - 21 1.750.000,00 -

1 Buku dan Perpustakaan 21 1.750.000,00 - - 21 1.750.000,00 21 1.750.000,00 -

2 Barang bercorak Kesenian/ Bud. - - - - - - - - -

3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan - - - - - - - - -

4 Sarana Olah Raga - - - - - - - - -

- - - -

F KONS. DLM PENGERJAAN - - - - - - - - -

1 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - -

JUMLAH 282 1.264.668.431,28 - - 282 1.264.668.431,28 3 15.000.000,00 17 26.435.509,00 268 1.253.232.922,28

Pengguna Barang

SUSILA MARWANTA, S.Sos

NIP : 19611029 198202 1 003

Ponjong, 30 Juni 2016

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus Barang

Drs. HIDAYAT SYARIF DADANG MURTONO

NIP : 19590718 198603 1 011 NIP : 19660101 200604 1 032

21

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 URUSAN WAJIB 533.375.000 606.126.000 633.520.000 615.554.000 615.554.000 3.004.129.000

1 20 Semua Urusan

PROGRAM

Terwujudnya

penyelenggaraa

n pelayanan

pemerintah

kecamatan yang

berkualitas

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD 7 01 7 01 07 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 100% 114.440.000 100% 130.506.000 100% 117.750.000 100% 104.940.000 100% 104.940.000 100% 572.576.000 Subbag

Umum

Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 01 01 Penyediaan jasa,

peralatan dan

perlengkapan

perkantoran

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet

yang dipergunakan

100% 100% 106.590.000 100% 122.256.000 100% 109.500.000 100% 96.690.000 100% 96.690.000 100% 531.726.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Pembayaran jasa kebersihan kantor

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Jumlah buku bacaan/referensi majalah, surat

kabar

Jumlah tenaga administrasi teknik perkantoran

yang terbiayai

7 01 7 01 07 01 02 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

untuk rapat dan tamu

100% 100% 7.850.000 100% 8.250.000 100% 8.250.000 100% 8.250.000 100% 8.250.000 100% 40.850.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

Jumlah perjalanan dinas untuk rapat dan

konsultasi ke luar dan dalam daerah

PROGRAM

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif PD Kecamatan Ponjong

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021

Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4

Data capaian

pada tahun

awal perenc

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada

akhir periode Rensta PD

69

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

7 01 7 01 07 02 Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

prasaran Perkantoran

100% 90% 27.325.000 100% 35.645.000 100% 75.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 237.970.000 Subbag

Umum

Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitas

i sarana dan prasarana

perkantoran

Jumlah pemenuhan pemeliharaan sarana

prasarana

90% 90% 27.325.000 95% 35.645.000 95% 75.000.000 95% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 237.970.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

PROGRAM

7 01 7 01 07 03 Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas

100% 99% 2.770.000 100% 2.740.000 100% 2.770.000 100% 2.770.000 100% 2.770.000 100% 13.820.000 Subbag

Umum

Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 03 01 Pengadaan pakaian

dinas

Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas 0% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0 Subbag Umum Kec.

Ponjong

7 01 7 01 07 03 02 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah ASN yang tertangani 100% 99% 2.770.000 100% 2.740.000 100% 2.770.000 100% 2.770.000 100% 2.770.000 100% 13.820.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

PROGRAM

Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

meningkat

Persentase

laporan keuangan

yang disusun

tepat waktu

7 01 7 01 07 04 Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu

100% 100% 30.830.000 100% 31.730.000 100% 32.000.000 100% 30.830.000 100% 30.830.000 100% 156.220.000 Subbag

Perencanaan

dan Keuangan

Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan 100% 100% 30.830.000 100% 31.730.000 100% 32.000.000 100% 30.830.000 100% 30.830.000 100% 156.220.000 Subbag

Perencanaan

dan Keuangan

Kec.

Ponjong

kesesuaian Program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam

perencanaan

meningkat

7 01 7 01 07 05 Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja

PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap

RPJMD

100% 100% 10.300.000 100% 10.300.000 100% 11.500.000 100% 10.300.000 100% 10.300.000 100% 52.700.000 Subbag

Perencanaan

dan Keuangan

Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 05 01 Perencanaan Kinerja PD Jumlah dokumen perencanaan Perubahan

Renstra, Renja, Perubahan Renja RKA, DPA,

Perubahan DPA

100% 100% 4.300.000 100% 8.300.000 100% 9.500.000 100% 8.300.000 100% 8.300.000 100% 38.700.000 Subbag

Perencanaan

dan Keuangan

Kec.

Ponjong

7 01 7 01 07 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Dokumen pengendalian SKPD 100% 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 10.000.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

7 01 7 01 07 05 04 Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

0% 0% 4.000.000 Subbag Umum Kec.

Ponjong

70

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah

meningkat

Nilai IKM

Perangkat Daerah

7 01 7 01 07 06 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah 78,07% 78,07% 5.000.000 78,20% 10.080.000 78,30% 5.000.000 79,00% 11.569.000 79,05% 11.569.000 79,05% 43.218.000 Kec. Ponjong Kec.

Ponjong

KEGIATAN


Pelayanan Publik

Jumlah survei dan dokumen IKM yang disusun 90% 78,07% 5.000.000 78,20% 10.080.000 78,30% 5.000.000 79,00% 11.569.000 79,05% 11.569.000 79,05% 43.218.000 Seksi Pelyn.

Umum

Kec.

Ponjong


Pelayanan Terpadu

Kecamatan

0% 0% 6.569.000 90% - - - - - - - - 6.569.000 Seksi Pelyn.

Umum

Kec.

Ponjong

PROGRAM

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

7 01 7 01 07 15 Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

90% 70% 342.710.000 100% 385.125.000 100% 389.500.000 100% 405.145.000 100% 405.145.000 100% 1.927.625.000 Kec. Ponjong Kec.

Ponjong

KEGIATAN

7 01 7 01 07 15 01 Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah dokumen siklus tahunan Desa yang benar

dan tepat waktu

90% 70% 39.790.000 90% 53.290.000 90% 53.290.000 90% 53.290.000 100% 53.290.000 100% 252.950.000 Seksi Tapem Kec.

Ponjong

Jumlah pengisian jabatan Perangkat Desa dan

kelembagaan Desa

Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi

pertanahan

Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar

Desa

Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan

monografi Desa

Jumlah kesepakatan koordinasi pemanfaatan tata

ruang

7 01 7 01 07 15 02 Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi

penanggulangan kemiskinan dan PMKS

90% 70% 191.745.000 90% 175.765.000 90% 175.765.000 90% 175.765.000 100% 175.765.000 100% 894.805.000 Seksi Kesos Kec.

Ponjong

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang

kesehatan dan KB

Jumlah kesepakatan forum kerukunan

beragama/safari ramadhan

Dokumen hasil pelaksanaan monev

71

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

7 01 7 01 07 15 03 Pembinaan perempuan,

budaya, pemuda dan olah

raga

Jumlah kesepakatan pertemuan Tim Penggerak

PKK

100% 70% 24.500.000 100% 24.500.000 100% 24.500.000 100% 24.500.000 100% 24.500.000 100% 122.500.000 Seksi Kesos Kec.

Ponjong

Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta

Upacara Hari Jadi

Jumlah dan jenis cabang olahraga Porkab

7 01 7 01 07 15 04 Pembinaan ketentraman,

ketertiban dan

pencegahan bencana

Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu 90% 70% 12.875.000 90% 28.725.000 90% 28.725.000 90% 28.725.000 100% 28.725.000 100% 127.775.000 Seksi Trantib Kec.

Ponjong

Jumlah linmas yang terbina

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi, mitigasi

dan pencegahan bencana

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi dan

pembinaan PEKAT

7 01 7 01 07 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

Jumlah anggota Tim Paskibra yang dibentuk dan

dilatih

100% 70% 21.621.000 100% 21.621.000 100% 21.621.000 100% 21.621.000 100% 21.621.000 100% 108.105.000 Seksi Trantib Kec.

Ponjong

7 01 7 01 07 15 06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Dokumen musrenbang 95% 70% 32.610.000 95% 46.110.000 100% 46.110.000 100% 46.110.000 100% 46.110.000 100% 217.050.000

Jumlah kesepakatan Desa yang dievaluasi

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian

aset program pemberdayaan masyarakat Desa

Jumlah dokumen profil Desa dan kecamatan

Jumlah kesepakatan peserta kelompok

pameran/kerajinan

7 01 7 01 07 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi dan

pendampingan kelompok

95% 70% 13.000.000 95% 16.625.000 95% 16.625.000 95% 16.625.000 100% 16.625.000 100% 79.500.000 Seksi PMD Kec.

Ponjong

7 01 7 01 07 15 08 Peyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

kecamatan

Terselenggaranya Paten 100% 90% 6.569.000 90% 18.489.000 90% 18.489.000 90% 18.489.000 90% 18.489.000 90% 18.489.000 Seksi Pelyn.

Umum

Kec.

Ponjong

72

reviu rencana strategis -...

Documents