pemerintah kabupaten minahasa tenggara · 2018-07-23 · (b appeda), telaahan visi, misi dan...

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

REVISI RENSTRA BAPPEDA KAB. MITRA TAHUN 2013-2018 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-SKPD

disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan teknis

operasional SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan,target indikator kinerja dan

pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai

penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam

perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan

yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala

Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013 – 2015.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik daerah, nasional

maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Minahasa

Tenggara semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi,

fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu

yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi

mendorong akselerasi proses demokratisasi yang melahirkan situasi paradoksal,

antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas




kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance)

sehingga akuntabilitas pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berbagai masalah yang timbul mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi. Hal ini menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas seluruh

Instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah, Peran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat strategis, karena

perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan

daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya dan melibatkan para pelaku

pembangunan di daerah. Untuk itu sangat diharapkan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menjadi

fasilitator dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD

1945, yaitu “Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

Upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan

penganggaran, yang ditunjukan dengan semakin mendekatnya antara sasaran

dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran terus dilakukan. Namun

demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

terbatasnya instrument pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih

terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan

pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai

lembaga perencanaan pembangunan perlu diperkuat agar dapat memastikan

berjalannya proses pembangunan daerah secara baik. Antara lain dengan

mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara

harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses

pembangunan agar berjalan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan hal

tersebut maka perlu ditetapkan secara sistimatis dalam bentuk Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2013-2018 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Visi dan

Misi Kabupaten Minahasa Tenggara.




1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan




Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4725

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor

28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK

07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;




1.3. Maksud Penyusunan Rencana Strategis

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-

2018 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang Rencana

Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terutama terkait

monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja

pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk

lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan

proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.




3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak

dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dan arah dalam

penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Rencana Strategis

(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 mempunyai hubungan yang sinergis dan

implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2018 dan Rencana Tata Ruang Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam menjalankan agenda rencana

pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan,

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dalam

penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Rencana

Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan

menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).




1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -

2018 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber

Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Tantangan dan peluang

Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA), Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan

Renstra Kabupaten Minahasa Tenggara Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS),

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Visi, Misi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA), Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Strategi dan

Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif




BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VII : PENUTUP




BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan

pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan

terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati dalam menyiapkan dan

menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan petunjuk Kepala Daerah.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati dalam menyiapkan dan menetapkan

program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan petunjuk Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi (Kepala) Bappeda

adalah sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan baik dalam

lingkungan badan maupun dengan unit kerja lain




b. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan dan penyiapan kebijakan

teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan adminstrasi,

ketatausahaan, meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, penyusunan program dan data pelaporan

d. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, pelaksanaan tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat disimpulkan menjadi 4 (empat)

peran yang saling terkait yaitu peran sebagai (1) planner; (2) koordinator; (3) think-

tank; dan (4) administrator seperti yang tampak pada tabel II.1 di bawah ini.

Tabel II.1Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara

NO PERAN PENJABARAN

1 Planner Perencanaan, penyusunan rencana pembangunan daerah jangkapanjang, menengah, pendek/tahunan

Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif)sebagai bahan penyusunan RAPBD (melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah).

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencanapembangunan di daerah

2 Think-tank

Koordinator

Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunandaerah,

Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. Koordinator dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan daerah. Koordinasi dan fasilitasi bersama SKPD terkait.

3 Think-tank Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunandaerah,

Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

4 Administrator Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. rencana dan

pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.




Selanjutnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara dijabarkan dalam tugas dan fungsinya seperti pada tabel II.2

berikut ini.

Tabel II.2Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang

pada Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

No Jabatan Tugas Fungsi1. Sekretaris

BadanMembantu Kepala Badan dalam :- Memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada semua unsurorganisasi badan meliputiKeuangan, umum pembinaankepegawaian, rumah tangga danperlengkapan;

- Menyusun rencana programkegiatan badan;

- Menyusun laporan dan evaluasirealisasi program kegiatan dankinerja badan;

- Menyusun, memutakhiran danmenyajikan data dandokumentasi;

- Melaksanakan tugas-tugaskedinasan lain yang diberikanoleh atasan.

- Penyusunanrencana danprogram kerjabadan;

- Pengumpulan,analisa danevaluasi data sertalaporan;

- Pengelolaan urusankeuangan;

- Pengelolaan urusanketatausahaan dankepegawaianbadan;

- Pengelolaan urusanperlengkapan danrumah tangga

2 BidangPenelitianPengembangandan Statistik

- Melakukan penelitian danpengembangan dalamperencanaan pembangunandaerah;

- Melakukan pengumpulan datadan penyusunan statistik daerah;

- Melakukan kegiatan analispemanfaatan lahan danpengembangan kawasan sesuaidengan Rencana Tata RuangWilayah;

- Melakukan koordinasi denganinstansi dan dinas badan terkaitdalam merumuskan kebijakanpengembangan kawasan;

- Melakukan evaluasi terhadaphasil pembangunan daerah;

- Merumuskan kebijakan

Penyusunan rencanaprogrampembangunan dalambidang penelitian,pengembangan danstatistik meliputi subbidang penelitian,statistik,pengembangankawasan, tatagunalahan serta tata ruangwilayah.




pembangunan jangka panjangdan jangka menengah.

- Mengkoordinasikan penyusunanprogram kegiatan dalam bidangPenelitian Pengembangan danStatistik untuk dimasukan dalamRencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);

- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yang diberikanoleh atasan

3. BidangPerencanaanPembangunanEkonomi

- Melakukan kegiatan perencanaanpembangunan di bidang ekonomidaerah dalam sub bidangpertanian, perkebunan,kuhutanan, perikanan, kelautan,sumber daya pesisir, industri,perdagangan, tenaga kerja,koperasi dan dunia usaha;

- Mengkoordinasikand danmemadukan rencanapembangunan dalam bidangekonomi daerah yang disusunoleh dinas badan daerah,kecamatan dan instansi laindalam daerah;

- Melakukan inventarisasi danmenganalisis permasalahanbidang ekonomi daerah sertamerumuskan langkah-langkahpemecahannya;

- Mengkoordinasikan penyusunanprogram kegiatan dalam bidangekonomi daerah untuk dimasukandalam Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);

- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yang diberikanoleh atasan

Penyusunan rencanaprogram dalam bidangperekonomian daerahmeliputi sub bidangpertanian,perkebunan,kehutanan, perikanan,kelautan, sumber dayapesisir, industri,perdagangan, tenagakerja, koperasi dandunia usaha.

4. BidangPerencanaanPembangunanAparatur SosialBudaya

- Melakukan kegiatan perencanaanpembangunan dibidang aparatursosial budaya meliputi sub bidangaparatur, pendidikan, kesehatan,sosial, kebudayaan, pariwisatadan kependudukan dankesejahteraan rakyat;

Penyusunan rencanaprogrampembangunan dalambidang aparatur sosialbudaya meliputi subbidang aparatur,




- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalam bidangaparatur sosial budaya di daerahyang disusun oleh dinas badandaerah, kecamatan dan instansilain dalam daerah;

- Melakukan inventarisasi danmenganalisis permasalahanbidang aparatur sosial budaya didaerah serta merumuskanlangkah-langkah pemecahannya;

- Mengkoordinasikan penyusunanprogram kegiatan dalam bidangaparatur sosial budaya untukdimasukan dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD);


pendidikan,kesehatan, sosial,kebudayaan,pariwisata dankependudukan dankesejahteraan rakyat.

5. BidangPerancanaanPembangunanSumber DayaAlam, SaranaPrasarana

- Melakukan kegiatan perencanaanpembangunan dibidang fisik danprasarana dalam halpemanfaatan dan pelestarian subbidang sumber daya alam,pertambangan, energi,lingkungan hidup, prasaranapemukiman dan perhubungan;

- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalam bidang fisikdan prasarana daerah yangdisusun oleh dinas badan daerah;

- Melakukan inventarisasi danmenganalisis permasalahanbidang dan prasarana daerahserta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;

- Mengkoordinasikan penyusunanprogram kegiatan dalam bidangfisik dan prasarana untukdimasukan dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD);


Penyusunan programpembangunan dalambidang fisik danprasarana dalam halpemanfaatan danpelestarian sub bidangsumber daya alam,pertambangan, energi,lingkungan hidup,prasarana pemukimandan perhubungan.




Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan dan KepalaBidang masing-masing dibantu oleh aparatur Sub Bagian dan Sub Bidang sepertipada Tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang

Pada Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

No Bidang/Sekretaris Sub bagian/Subbidang Tugas

1. Sekretariat Sub bagian Program,Keuangan danPelaporan

Melaksanakan urusanpengelolaan administrasi danpenatausahaan pengelolaankeuangan badan

Sub bagian Umum,Perlengkapan danKepegawaian

Melaksanakan urusan suratmenyurat, urusan kepegawaianbadan, perjalanan dinas,pengadaan, pendistribusian danpemeliharaan perlengkapankantor, urusan rumah tanggaserta hubungan masyarakat danprotokol

2. Bidang Penelitian danPengembangan danStatistik

Sub bidang Penelitiandan Statistik

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang penelitian danstatistik serta melaksanakantugas kedinasan lain yangdiberikan atasan

Sub bidangPengembanganKawasan, Tata GunaLahan dan Tata RuangWilayah

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang pengembangankawasan, tata guna lahan dantata ruang wilayah sertamelaksanakan tugas kedinasanlain yang diberikan atasan.

3. Bidang PerencanaanPembangunanEkonomi

Sub bidang Pertanian,Perkebunan,Kehutanan, Perikanan,Kelautan, dan SumberDaya Pesisir

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang pertanian, kelautandan Sumber Daya Pesisir sertamelaksanakan tugas kedinasanlain yang diberikan atasan




Sub bidang Industri,Perdagangan, TenagaKerja dan Koperasidan Dunia Usaha

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang industri,Perdagangan, Tenaga Kerjadan Koperasi dan Dunia Usahaserta melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan .

4. Bidang PerencanaanAparatur SosialBudaya

Sub bidangPendidikan,Kesehatan, SosialKebudayaan danPariwisata

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang Pendidikan,Kesehatan, Sosial Kebudayaandan Pariwisata sertamelaksanakan tugas kedinasanlain yang diberikan atasan .

Sub bidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyatdan Kependudukan

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyat danKependudukan

5. Bidang PerencanaanPembangunanSumber Daya Alam,Sarana danPrasarana

Sub bidang SumberDaya Alam,Pertambangan, Energidan Lingkungan Hidup

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunan dalamsub bidang Sumber Daya Alam,Pertambangan, Energi danLingkungan Hidup sertamelaksanakan tugas kedinasanlain yang diberikan atasan.




2.1.2. Struktur Organisasi

Gambar II.4Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KASUBAGUMUM

KASUBAGKEUANGAN

KABIDPERENCANAANPEMBAN

GUNAN EKONOMI

KABIDPERENCANAAN

PEMBANGUNAN SDA,SARANA & PRASARANA

KABIDPERENCANAAN

PEMBANGUNAN APARATUR& SOSIAL

KABIDPENELITIAN

PENGEMBANGAN &STATISTIK

SUB BIDANGPERTANIAN

KEHUTANANPERIKANAN,KELAUTAN &

SUMBERDAYAPESISIR

SUB BIDANGINDUSTRI,

PERDAGANGAN,KOPERASI,&

DUNIA USAHA

SUB BIDANGPRASARANA

PEMUKIMAN &PERHUBUNGAN

, ENERGI &LINGKUNGAN

SUB BIDANGPRASARANA

PEMUKIMAN &PERHUBUNGAN

SUB BIDANGPENDIDIKAN,KESEHATAN,

SOSBUD,PARIWISATA

SUB BIDANGAPARATU

KESEJAHRERAANRAKYAT &

KEPENDUDUKAN

SUB BIDANGPENELITIAN &

STATISTIK

SUB BIDANGPENGEMBANGAN KAWASAN,

TATA GUNALAHAN, &

TATA RUANG




2.2. Sumberdaya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai

fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan

efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumberdaya yang memadai.

Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya aparatur dengan

latar belakang pendidikan yang memadai.Tabel II. 4 memberikan gambaran

tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan

Tabel II. 4Profil Sumberdaya Manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraBerdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No Gol.Pendidikan

TotalS-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD

1 IV/e - - - - - - -2 IV/d - - - - - - -3 IV/c - - - - - - -4 IV/b - 1 - - - - -5 IV/a - - - - - - -

Total Gol. IV - 1 - - - - - 11 III/d 1 2 5 - - - -2 III/c - 1 3 - - - -3 III/b - 1 4 - - - -4 III/a - - 1 - - - -

Total Gol. III 1 4 13 - - - - 181 II/d - - - - - - -2 II/c - - - - - - -3 II/b - - - - 3 - -4 II/a - - - - - - -

Total Gol. II - - - - 3 - - 31 I/d - - - - - - - -2 I/c - - - - - - - -3 I/b - - - - - - - -4 I/a - - - - - - - -

Total Gol. I - - - - - - - -TOTAL 1 5 13 - 3 - - 22

Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara, Januari 2016




Jenjang pendidikan yang paling tinggi di Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah aparatur berpendidikan Sarjana Strata 3 sebanyak 1

(satu) orang. Dan berpendidikan Sarjana Strata 2 sebanyak 5 (Lima) orang

Aparatur yang berpendidikan sarjana strata 1 (S1) sebanyak 13 (tiga belas) Orang

dan Aparatur yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya, Tabel II.5 memberikan gambaran tentang keadaan potensi

sumberdaya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat

pendidikan.

Tabel II.5Profil Sumberdaya Manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraBerdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No. Jabatan Gol.Pendidikan

TotalS-3 S-2 S-1 D-III

A STRUKTURAL

1 Kepala Badan(Eselon IIb) IV/c - 1 - - 1

2 Sekretaris(Eselon IIIa) III/d 1 - - - 1

3 Kepala Bidang(Eselon IIIb)

IV/b - - - - -IV/a - - - - -III/d - 2 2 - 4

III/c - - - - -

4Kepala Sub Bagian danKepala Sub Bidang(Eselon IVa)

IV/a - - - - -III/d - - 3 - 2III/c - 1 3 - 5III/b - 1 2 - 3

B FUNGSIONAL - - - - -Total 1 5 10 - 16

Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

Sampai saat ini kelompok jabatan fungsional perencana dan peneliti belum terisi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang dalam

mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan

prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten




Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan maupun pembelian sejak

tahun 2008-2016 dapat dilihat pada tabel II.6.

Tabel II.6Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai tahun 2016)

No. Nama Barang Jumlah1. Kendaraan Roda Empat 1 Unit2. Kendaraan Roda Dua 1 Unit3. Filling Besi/Metal 1 Buah4. Brankas 1 Buah5. Lemari Kaca 3 Buah6. Lemari Kayu 3 Buah7. Mesin Absensi 2 Buah8. Genset 1 Unit9. Meja Rapat 35 Buah

10. Kursi Kerja 4 Buah11. Sofa 2 Set12. Kursi Kerja 5 Buah13. Gordyn 1 Set14. AC Split 10 Buah15. Cool Fan 2 Buah16. Dispenser 4 Buah17. Televisi 1 Buah18. Microphone Table Stand 28 Buah19. Camera Video 1 Buah20. Mimbar / Podium 1 Buah21. Komputer PC 7 Buah22. Laptop 7 Buah23. Printer 8 Buah24. Wirelles Access Point 1 Buah25. Meja Kerja Pejabat Ess II 1 Buah26. Meja Kerja Pejabat Ess IV 10 Buah27. Meja Kerja 9 Buah28. Kursi Kerja Pejabat Ess II 1 Buah29. Kursi Kerja Pejabat Ess III 4 Buah30. Kursi Kerja Pejabat Ess IV 12 Buah31. Lemari Buku Untuk Perpustakaan 1 Buah32. Proyektor + attachment 2 Buah33. Microphone Wireless Mic 2 Buah34 Sound System 1 Set35 Handy Talky 1 Buah36 Buku Laporan 4 Buah

Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara




2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kondisi Umum PelayananSesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan

Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencana

penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan

yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan

pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik

secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan

partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut,sistem mencakup 5 (lima) pendekatan

dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1) Politik;

2) Teknokratik;

3) Partisipatif;

4) Atas-bawah (top-down); dan

5) Bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah

secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala

Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah

pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda




selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai Penjabaran visi,

misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program

prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi

perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan

seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain.

Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap

pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan Rencana hasil proses atas- bawah

dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun

baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan

Musrenbang Daerah.

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang

pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan

pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke

bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci.

Rencana rinci yang berada “di bawah“adalah penjabaran rencana induk yang

berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di

berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian,

perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan

kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses

perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“,

begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus

memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi

kebutuhan riil masyarakat.




Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas

kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengelola pembangunan

secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang

diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata

dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang

politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan

dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan

pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good governance).

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1) Penyusunan rencana;

2) Penetapan rencana;

3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga

secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap

penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu

rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan

yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-

masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat

adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan




Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan

rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala

Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang

tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja

mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan

dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang

merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, kinerja

pelayanan yang dicapai selang 4 (empat) tahun terahir adalah sebagai berikut :

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah, dengan rincian sbb :

o Tahun 2014 : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Penyusunan Renja SKPD

Monitoring, Evaluasi Bidang Penelitian Pengembangan Data dan

Statistik

Monitoring dan Evaluasi Bidang Aparatur Sosial Budaya




Sosialisasi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018

Forum SKPD Tahun 2014

Penyusunan RKPD Tahun 2015

Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

KUA PPAS 2015

Koordinasi Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018

Koordinasi Pelaporan Penyerapan Anggaran (TP, UB, DAK dan DAU)

Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Workshop/Lokakarya Pengendalian dan Evaluasi RKPD serta

Pelaporan Evaluasi RKPD 2014

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2014

Penyusunan KUA-PPAS Perubahan 2014

Penyusunan KLHS dan Naskah Akademis RPJMD Kabupaten

Minahasa Tenggara 2013-2018

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2005-2025

Monitoring dan evaluasi bidang Ekonomi

Penyusunan ICOR Kabupaten Minahasa Tenggara

Penyusunan PDRB Tahun 2014

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Penyusunan RAD Kesetaraan Gender

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah dan MDGs

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan SDA,

Sarana dan Prasarana

Penyusunan Profil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014

Sosialisasi RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara

o Tahun 2015 : Penyusunan RKA-SKPD




Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan LAKIP-SKPD

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Laporan TP/UB, DAK, PPK, SIPD

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi

RKPD 2015

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Penyusunan RKPD Perubahan 2015

Penuusunan KUA PPAS Perubahan 2015

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016

Penyusunan KUA PPAS Tahun 2016

Forum BAPPEDA

Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Penyusunan Masterplan Komoditi Tanaman Perkebunan Kelapa

Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah

Kajian Program Pengembangan Ekonomi Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Penyusunan Laporan RAD MDG's 2015

Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2015

Kajian Tentang Penanggulangan Masalah Sosial

Kajian Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi Pelaksanaan PPSP

Koordinasi Pelaksanaan Perumahan

Koordinasi Pelaksanaan Perhubungan

Koordinasi Pelaksanaan Pertambangan

Koordinasi Pelaksanaan Lingkungan Hidup

Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam




Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan,


Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Revisi RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara

o Tahun 2016 : Penyusunan profile daerah

Penyusunan Laporan TP/UB, DAK

Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 untuk Penganugerahan

Pangripta Nusantara

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Koordinasi Laporan SIPD

Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Koordindasi dan Penyelenggaraan Musrembang

Desa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional


Penuusunan KUA PPAS Perubahan 2016




Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018


Sosialisasi Revisi RTRW Tahun 2013-2033 Kabupaten Minahasa

Tenggara

Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018


Focused Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan RKPD 2017

Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan RKPD 2017

Penyusunan Revisi Renstra

koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah

Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Hasil Pertanian,




Perkebunan dan Perikanan

Koordinasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya

Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs

Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat

Workshop Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kajian Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Penyusunan Dokumen Kajian Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara

Penguatan Sumber Daya Kelitbangan

Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah

o Tahun 2017 : Penyusunan RKA-SKPD



Penyusunan LAKIP-SKPD


penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi

Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara tahun 2017 (RKPD Tahun

2016)

Publikasi buku Minahasa Tenggara dalam Angka tahun 2017





penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya


penyusunan dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana

Sosialisasi buku Minahasa Tenggara dalam Angka

Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan SIPD

Bimtek Penyusunan RPJMD dan RKPD

Bimtek Penyusunan Rentra dan Renja SKPD

Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Kecamatan,



Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017

FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun

2018

Konsultasi Public Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Forum Lintas SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2018

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018




Penyusunan RPJMD Penyesuaian Tahun 2013-2018

Penyusunan PERDA RPJMD Penyesuaian Tahun 2013-2018

Koordinasi Perencanaan dan Usulan DAK/TP

Penyusunan RPIJM


Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

Penyusunan Indikator Ekonomi Makro

Penyusunan Dokumen Koefisien Gini

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017

Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat




Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Aksi PPK

Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM


Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

o Tahun 2018 : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan RKA-SKPD



Penyusunan LKIP-PD

Penyusunan Renstra-PD

Penyusunan LPPD-PD

Penyusunan profile daerah

Evaluasi dan Penyusunan Laporan TP/UB, DAK

Rapat Kerja Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah

Evaluasi RPJMD dan RKPD

Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Laporan SIPD

Penyusunan Laporan Akhir Pertanggung Jawaban Bupati/Wakil

Bupati Periode 2013-2018

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan

Daerah

Bimtek Penyusunan RPJMD

Bimtek Penyusunan RKPD

Bimtek E-Planning

Pelatihan/Bimtek Perencanaan

Pendampingan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2018





Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD tahun 2019

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019




Orientasi Panitia Penyusunan RKPD 2019

FGD Penyusunan RKPD 2019

Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2019

Musrembang Desa/Kelurahan, Kecamatan Penyusunan RKPD

2019

Penyusunan dan Pelaporan E-Planning RKP (E-Musrenbang

Bappenas) untuk RKP 2019

Penyusunan dan Pelaporan E-Planning DAK Bappenas untuk

Usulan DAK 2019

Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018-2023

FGD Penyusunan RPJMD 2018-2023

Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD 2018-2023

Musrembang Desa/Kelurahan, Kecamatan Penyusunan RPJMD

2018-2023

Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJMD tahun

2018-2023

Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah


Penyusunan Indikator Ekonomi Makro

Penyusunan RAD Bidang Perekonomian

Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga

Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Kesehatan dan Sosial

Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

Sosialisasi RAN HAM




Penguatan Forum dan Kelembagaan Kabupaten Sehat

Bimbingan Teknis Analisis Kemiskinan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan PPSP


Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring BKPRD

Penyusunan RAD Emisi Gas Rumah Kaca

Penyusunan RAD Adaptasi Perubahan Iklim

Koordinasi Pelaksanaan Infrastruktur Daerah

2.3.3. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Minahasa

Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan

rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

di tingkat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, memberikan

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian

informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan

terukur

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana




5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara

vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun

horizontal yakni antar SKPD.

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan

terkoordinasi.

7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi

pembangunan.

2.3.4. Kelompok SasaranBerdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi

target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal

memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan

2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi dan integrasi program.

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam

perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Tabel II. 7Jenis Pelayananan dan Kelompok Sasaran

No Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran

1 Koordinasi penyusunanperencanaan pembangunandaerah yang terpadu dan terukur

Unsur Pimpinan (Bupati,Wakil Bupati, Sekda)

2 Penyelenggaraan pengendaliandan evaluasi pembangunandaerah

SKPD

3 Penjaringan aspirasi danpartisipasi masyarakat dalamperencanaan pembangunandaerah

Pemangku kepentingan(masyarakat, LSM, Swasta,Perguruan Tinggi, OrganisasiProfesi, Pemerintah)

4. Peningkatan kompetensi SDMaparatur perencana

ASN BAPPEDA




5. Memfasilitasi keterpaduan dankeserasian perencanaanpembangunan secara vertikalyakni antara Pemerintah Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota,maupun horizontal yakni antarSKPD

SKPD

6. Meningkatkan mekanisme kerjaperencanaan secara sinergi,transparan dan terkoordinasi

SKPD

7. Memberikan informasi potensipembangunan dan data sertainformasi pembangunan

Pemangku kepentingan(masyarakat, LSM, Swasta,Perguruan Tinggi, OrganisasiProfesi, Pemerintah)




Tabel II.10Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Tenggara

Uraian

Anggaran Realisasi Anggaran

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja tidaklangsung

3.914.056.625.89 4.960.553.773.58 2,025,777,099.00 2.123.825.845.50 2.052.430.264 2.971.752.227 4.202.576.595 1,963,021,312.00 1.299.316.754

- Belanja pegawai 1.645.556.625.89 1.980.553.773.58 2,025,777,099.00 2.123.825.845.50 2.052.430.264 1.590.072.077 1,804,507,636.00 1,963,021,312.00 1.299.316.754

Belanja langsung 2.268.500.000 2,980,000,000.00 2,706,200,000.00 2.425.092.000 5514126 1.381.680.150 2,398,068,959.00 2,145,205,473.00 1.182.643.863

- Belanja pegawai 163.050.000 214,440,000.00 220,440,000.00 245.840.000 114.400.000 208,970,000.00 215,939,996.00 91.890.000

- Belanja barang danjasa 1.847.183.368 2,202,742,200.00 2,166,760,000.00 1.766.252.000 1.082.336.150 1,653,184,159.00 1,649,265,127.00 1.074.774.863

- Belanja modal 258.266.632 562,817,800.00 319,000,000.00 413.000.000 184.944.000 535,914,800.00 280,000,350.00 15.979.000




Tabel II.11Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Tenggara

UraianRasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

Belanja tidak langsung 96.63 % 91 % 97 % 61 % - 25 % 25 %

- Belanja pegawai 96.63 % 91 % 97 % 61 % - 25 % 25 %

Belanja langsung 61 % 80.47 % 79.27 % 48 % - 25 % 25 %

- Belanja pegawai 70.16 % 97.45 % 98 % 37.38 % - 25 % 25 %

- Belanja barang dan jasa 59 % 75.05 % 76.12 % 60.85 % - 25 % 25 %

- Belanja modal 72 % 95.22 % 87.77 % 3.87 % - 25 % 25 %




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan




BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan

yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,

proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah

kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah

perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalamanggaran pendapatan

dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang

tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam

mewujudkan good governance.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan




dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa

mampu menyesuaikan diri dengan Lingkungan internal maupun eksternal, dan

aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari

masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak

boleh diabaikan.

Tabel III.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten Minahasa

Tenggara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

Visi: Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian

No Misi dan ProgramKDH dan Wakil KDH terpilih

PermasalahanPelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi:Mewujudkan

kepemerintahan yangmenjunjung supremasi hukum,demokratis, profesional,melayani, rukun dan damai(Sukses Pemerintahan)

Masih belumbaik birokrasipemerintahan

yang ada

PenempatanAparatur

tidaksesuaidengan

keahliannya

Mempunyaimotivasi dankeinginan yangtinggiTersedianyaDokumenPerencanaanPembangunanyangjelas

Program Reformasi Birokrasi

2 Misi : Mewujudkan Pelayananpendidikan dan kesehatan yangsemakin berkwalitas, sertamemberdayakan masyarakat.

Program Pendidikan

3 Mewujudkan Perekonomian yanghandal berbasis potensi bahari,pertanian (kelapa) dan pariwisataserta iklim investasi dankesempatan berusaha yangsemakin kondusif.

Program




4 Mewujudkan infrastruktur publikyang berkwalitas, meningkatkanaksesibilitas transportasi,telekomunikasi, energi listrik, airbersih, serta pemerataanpembangunan hingga keperkampungan dan pesisir.

Program Program PerencanaanTata Ruang;

5 Mewujudkan Lingkungan hidupyang asri, lestari, serta aman dariberbagai resiko bencana.

Program Pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH).

Dari uraian pada bab II terdahulu dapat diidentifikasi permasalahan yang

dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 11 tahun 2009,

sebagaimana dirangkum dalam tabel III.1 dibawah ini.

Tabel III.2Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

ASPEKKAJIAN

CAPAIAN/KONDISISAAT INI

STANDAR YANGDIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHANPELAYANANINTERNAL EKSTERNAL

Peran sebagaiplanner

Belummemuaskan

Tingkatimplementasidokumenperencanaan

KemampuanSDM

Alokasisumberdaya

Belum adanyatenagafungsionalperencana &peneliti

Komitmen danketaatan SKPDterhadaprencana

Tingkatketidakpastiaanyang semakintinggi

Cukup signifikannyaketidaksesuaian(inconsistency) antararencanapembangunan danimplementasinyadapat menyebabkanterhambatnyapencapaian tujuanpembangunan

Peransebagai thinktank

Masih sangatterbatas

Jumlah kebijakandaerah yangdihasilkan

Budaya belajar Jaringankerjasama

Kurangnya produkkebijakan yangbersifat terobosandan inovatif yangmendukungpercepatanpembangunan

Peran sebagaikoordinator

Memadai Penyelenggaraankoordinasiperencanaan danevaluasi




Peran sebagaiadministrator

Belumsepenuhnyamemuaskan

Pengelolaan datadan informasi

Peraturanperundang-undanganpemerintahpusat seringtidakselaras

PerubahanNomenklatur

KurangnyaBimtek

KompetensiPegawai BelumOptimal

Isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari faktor-faktor eksternal

lainnya dapat di lihat pada tabel III.3

Tabel III.3Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang melegitimasikedudukan Bappeda sebagai institusi perencana seperti :- UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

- Peraturan Pemerinatah No. 41tentang Organisasi PerangkatDaerah

- Peraturan Pemerintah No. 8Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

- Peraturan DaerahNomor 21 Tahun 2008tentang Susunan danTata Kerja lembagaTeknis DaerahKabupaten MinahasaTenggara

- Peraturan menteri DalamNegeri No. 54 Tahun 2010tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 8Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

- Peraturan BupatiMinahasa Tenggara No.11 Tahun 2009 tentangPenjabaran TugasPokok dan FungsiBappeda KabupatenMinahasa Tenggara

2. - Bintek (Bimbingan Teknis)yang dilaksanakan di tingkatnasional daerah olehpemerintah dan swasta

- Bintek (BimbinganTeknis) yangdilaksanakan di daeraholeh pemerintah danswasta

3. Sistem otonomi daerah dalamperencanaan pembangunandaerah

Proses perumusankebijakan publik yangmelibatkan partisipasimasyarakat mulai dari desa/kelurahan.




4. Teknologi informasi yangsemakin mudah diaksesdengan adanya internet

Teknologi informasi yang semakinmudah diakses dengan adanyainternet

Teknologi informasi yangsemakin mudah diaksesdengan adanya internetuntuk updating skill,knowledge dan information

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah tersebut.

Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya

bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara

sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu “masyarakat adil dan makmur”.

Pembangunan di bidang ekonomi menunjukkan perkembangan yang berarti.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara diwarnai dengan adanya

transisi sektoral perekonomian. Ekonomi yang berbasis agraris serta ekonomi

kerakyatan melalui penggalakkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam

dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautanmenjadi andalan dan jauh

mendominasi dibandingkan sektor-sektor lain.Sektor tersebut bahkan menopang

lebih dari separuh perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara.

Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2008 sampai

sekarang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pembangunan Kabupaten

Minahasa Tenggara yang lebih baik akan berjalan optimal apabila didukung oleh

seluruh stakeholder pembangunan. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah

untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya

pembangunan. Potensi keamanan Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi

peluang yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan dan investasi di daerah.

Melalui peran pemerintah sebagai fasilitator terus berupaya agar kestabilan

keamanan tetap terjaga. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai

infrastruktur pendukung pencapaian tujuan pembangunan terus dibangun bahkan

menjadi prioritas.




Namun, dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Kabupaten Minahasa

Tenggara berbagai masalah timbul dan harus dihadapi. Hal ini menuntut

peningkatan peran dan kapasitas pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati

beserta segenap aparaturnya sebagai pelaksana dan penyelenggara

pembangunan. Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh aparatur pemerintah

yang berorientasi kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai

harapan masyarakat.

Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka Bupati

dan Wakil Bupati periode 2013 -2018 menetapkan visi dan misi yang akan menjadi

landasan bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013 -2018, yaitu :

3.2.1. Visi

”MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT,BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara

yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang

aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara

yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di

segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa

Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta

berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan

mampu ikut mewarnai proses globalisasi.




Tabel III.4Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis

PermasalahanPembangunan Daerah

Terbatasnyakuantitas dan

kualitassumberdaya

manusia yangtersedia

Penempatanpegawai yangtidak sesuai

dengankebutuhandan

bidang studinya

Hasil-hasilmonitoring danevaluasi belum

digunakan sebagaiacuan dalampenyusunanperencanaanpembangunan

Terbatasnyaanggaran

pembangunan

PPD 1 Perwujudan

Visi 1 Perwujudan

Visi 2 Perwujudan

Visi 3 Perwujudan

Visi 4

PPD 2

PPD 3

PPD 4

3.2.2. Misi

1. Meningkatkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,

professional dan melayani (Sukses Pemerintahan);2. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan

Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat);

3. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian,

perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan

berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian);4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas

transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan

pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan);5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko

bencana (Sukses Lingkungan Hidup).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab

untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan




sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah

hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan

(stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan

perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan

sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai

institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran

dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai

institusi perencana di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar

waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan

dengan kebijakan pembangunan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak mungkin tercapai tanpa

adanya perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan pijakan awal untuk

menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh

pelaku pembangunan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Bappeda

Kabupaten Minahasa Tenggara berbagai permasalahan timbul. Tabel III.3 berikut

ini memberikan gambaran mengenai permasalahan pelayanan Badan




Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Minahasa Tenggara beserta faktor

penghambat dan pendorong bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Tabel III. 5Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi terhadap Sasaran Renstra

Bappeda Minahasa Tenggara dan Renstra Bappenas

No Indikator KinerjaCapaian SasaranRenstra Bappeda

Provinsi

Sasaran pada RenstraBappeda Kabupaten

Sasaran pada RenstraBappenas

(1) (2) (3) (4) (5)1 - Tingkat perwujudan

perencanaanpembangunan yangsesuai denganaspirasi masyarakat

- Keselarasan programdalam RKPD denganprogram dalamRPJMD

- Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatanyang direncanakan

Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien

Terkendali danTerlaporkannyakinerja pembangunandaerah

2 Tingkat Ketersediaansistem informasi dandata-data mutakhir danmudah diakses

Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhir danmudah diakses

3 Persentase hasilkoordinasi, pengkajiandan penelitian yangdijadikan bahanmasukan dalampelaksanaanpembangunan

Meningkatnyakualitas perencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapai kualitaspembangunan yangefektif dan efisien

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis

RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Minahasa Tenggara




Tahun 2007-2027 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Minahassa

Tenggara, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak

menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu

yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas

manusia. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di

bawah ini :

Tabel III.6Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Rencana Tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi Bappeda

PermasalahanPelayanan Bappeda

Faktor

Penghambat Pendorong1 Sosialisasi RTRW Belum dilaksanakan Peraturan

kepala daerahbelum disahkan

Undang-UndangNo 26Tahun2007TentangPenataan Ruang

2 Pelayanan data daninformasi peta

Belum optimal hasilpenelitian untukbahan perencanaan

Anggaran danSDM

Undang-UndangNo 14 Tahun2008 TentangKeterbukaanInformasi Publik

3 PengendalianPenataan ruang

BKPRD (BadanKoordinasi PenataanRuang Daerah)belumoptimal dilaksanakan

Peraturankepala daerahbelum disahkan

Undang-UndangNo 26Tahun2007TentangPenataan Ruang

4. Evaluasipemanfaatan ruang

Belum dilaksanakansecara optimal

Anggaran Undang-UndangNo 26Tahun2007TentangPenataan Ruang

3.4.1. Kebijakan Umum Penataan RuangKebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan

yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah

kabupaten;

2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;

3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW

kabupaten;




4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;

2) Karakteristik wilayah kabupaten;

3) Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan

ruangnya; dan

4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan

penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten

bersangkutan;

2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan

pada wilayah kabupaten bersangkutan;

3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan

4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa TenggaraBerdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan

kebijakan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah sebagai berikut :

1) Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa

Tenggara;

2) Pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas

unggulan wilayah;

3) Pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor

unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini;

4) Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan

pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara.




3.4.3. Rencana Struktur Ruang WilayahRencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang

wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang

berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana

wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial,

budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang

terdiri atas:

a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;

b. PKWp yang berada di wilayah kabupaten;

c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;

d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan

e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya

ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

dan

2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang

memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di

sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya

serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah

kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.




Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka

mendukung kegiatan sosial ekonomi;

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang

wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah

kabupaten/kota yang berbatasan;

b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan

pada wilayah kabupaten bersangkutan;

c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan

(PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di

wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah

Pusat dan pemerintah provinsi;

2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan

lingkungan (PPL); dan

3) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta

saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.

d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan

sebagai PKL (dengan notasi PKLp);

2) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan

kawasan (PPK); dan

3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan

sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program

pembangunannya di dalam arahan pemanfataan ruangnya, agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.




e. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi

sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem

jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang

berlaku.

3.4.4. Pola Ruang WilayahRencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan

rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi

rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang

untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara berfungsi:

a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;

b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan untuk dua puluh tahun; dan

d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah

kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dirumuskan

berdasarkan:


b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan

lingkungan; dan

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembentukan pola pemanfaatan ruang tersebut adalah :

Sea Front CityKonsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Minahasa

Tenggara lebih dipusatkan pada kegiatan yang menghadap ke laut (kota di tepi




laut). Seperti Kecamatan Ratatotok, Belang dan Posumaen yang secara geografis

distriknya terletak di pinggir laut.

River Front CityKonsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang dipusatkan pada kegiatan yang

mengahadap sungai (kota di tepi sungai). Sesuai dengan kondisi geografis di

Kabupaten Minahasa Tenggara yang banyak terdapat sungai.

Lake Front CityKonsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang yang dipusatkan pada kegiatan

yang menghadap danau (kota di tepi danau). Sesuai dengan kondisi geografis di

Kabupaten Minahasa Tenggara yang di dalamnya terdapat danau besar, yaitu

Danau Bulilin. Prioritas utama dari pengembangan wilayah di Kabupaten Minahasa

Tenggara adalah menggunakan pendekatan pengembangan Growth Pole (Kutub

Pertum-buhan), yaitu pengembangan pusat kegiatan dan perkembangan yang ada

di wilayah inti yang dikembangkan lebih dulu dari wilayah lainnya untuk tujuan

apabila telah berkembang dapat mempengaruhi perkem-bangan kegiatan wilayah

lebih lanjut (hinterland-nya), sehingga de-ngan adanya pendekatan dari growth

pole diharapkan terjadi penye-baran wilayah yang dilakukan dengan

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan jika sudah

berkembang dapat memberi-kan efek penetasan ke bawah (trickling down effect)

pada wilayah sekitarnya (wilayah hinterland-nya). Pusat pertumbuhan (Growth

Pole) ini biasanya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Kecamatan Belang

sebagai pusat kegiatan inti di Kabupaten Minahasa Tenggara dikembangkan lebih

dari distrik lainnya yang ditujukan untuk perencanaan wilayah yang pada akhirnya

akan menyebarkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah sekitarnya.

Setelah pusat pertumbuhan cukup berkembang dan mampu memberikan

efek penetasan ke wilayah lainnya (trickling down effect). Melalui pendekatan

desentralisasi perkembangan wilayah yang perlu ditingkatkan terutama pada

pengembangan pusat-pusat kegiatan kedua agar pusat kegiatan utama tidak

menjadi terlalu “primat” karena ada pusat-pusat perkembangan lain dalam skala

yang lebih rendah yang mengimbangi daya tarik terhadap pusat-pusat pertama.

Pusat kedua ini dapat disebut sebagai counter magnet bagi trend privatisasi pusat

pertama. Pada pelaksanaannya pendekatan growth pole ini dapat mengakibatkan




backwash effect bagi wilayah sekitar. Untuk memperjelas dapat dilihat pada di

bawah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dirumuskan dengan

kriteria:

a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana

rincinya;

b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi

Utara beserta rencana rincinya;

c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang

berada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;

d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

e. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas

kawasan lindung dan kawasan budi daya daya sebagai berikut:

1) Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas:

a) kawasan hutan lindung;

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya, meliputi kawasan resapan air;

c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai,

sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air;

d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:

kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan;

e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor,

kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;

f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi,

kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap air tanah; dan

2) Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri

atas:

a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang meliputi kawasan

peruntukan: hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;




b) kawasan hutan rakyat;c) kawasan peruntukan pertanian, yang meliputi kawasan peruntukan:

pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;

d) kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis

komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;

e) kawasan peruntukan peternakan, yang dirinci berdasarkan jenis ternak

yang ada di wilayah kabupaten;

f) kawasan peruntukan perikanan, yang meliputi kawasan peruntukan:

perikanan tangkap, dan budi daya perikanan;

g) kawasan peruntukan pertambangan, yang meliputi kawasan

peruntukan mineral dan batubara;

h) kawasan peruntukan industri, yang meliputi kawasan industri sedang

dan industri rumah tangga;

i) kawasan peruntukan pariwisata, yang meliputi kawasan peruntukan

pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;

j) kawasan peruntukan permukiman, yang meliputi kawasan

peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman

perdesaan; dan

k) kawasan peruntukan lainnya.

3.4.5. Kawasan Strategis WilayahKawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten

yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau

lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif.

Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam

rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam

mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;




b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai

mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten

bersangkutan;

c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di

dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW

kabupaten; dan

e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:


b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;

c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan

terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan

pada kawasan yang akan ditetapkan;

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang

memiliki kekhususan;

b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah

provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi,

namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerahprovinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

d. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu

merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :




1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;

2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

3) Potensi ekspor;

4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan;

7) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam

rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

8) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di

dalam wilayah kabupaten;

e. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan :

1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

4) tempat perlindungan peninggalan budaya;

5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

atau

6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya

alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain :

1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan

teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

2) sumber daya alam strategis;

3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi

kedirgantaraan;

4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau

5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup seperti :




1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora

dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang

harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang

setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim

makro;

5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan

hidup;

6) kawasan rawan bencana alam; atau

7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

h. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan

kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;

i. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam

rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan

j. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut :

1) Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang

menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;

2) Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi

kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah

kabupaten bersangkutan;

3) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat

perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan

4) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti

peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Sebaran kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada dalam

wilayah kabupaten, serta kawasan strategis kabupaten perlu digambarkan dalam

peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Penentuan batasan

fisik kawasan strategis kabupaten pada RTRW kabupaten lebih bersifat indikatif.




Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah

sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan

strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis

nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada

kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

3.4.6. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS

adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana

dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS

sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untukpembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara sudah

mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk

mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan

kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari

penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup

merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup

merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium




Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang

Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan, dan saat ini Bappeda Kabupaten

Minahasa Tenggara sedang mempersiapkan penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu,terarah dan

berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada

lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

perencanaan pembangunan daerah,memiliki peran yang sangat penting didalam

merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu

strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan

pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis

yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;

2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan

pembangunan daerah;

3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan

dan tingkatan belum optimal;

4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan

kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam

merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun

kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan




inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan

teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta

koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan

harapan di atas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai

berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan

pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.

2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan

pembangunan daerah.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah.

5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran.

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat

meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.

3.5.1. Analisis Lingkungan StrategisUntuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai,dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang




menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis

lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan

pembahasan,maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal

dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta

penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT

sebagai berikut :

3.5.1.1 Analisis Lingkungan InternalTabel III.7

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Minahasa Tenggara

No Kekuatan No Kelemahan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Suasana kerja yangdemokratis dan dinamis

Sarana dan prasarana kerja memadai

Tingkat pendidikan SDM yang cukupmemadai

Peran instansi dalam perumusan kebijakancukup strategis

Akses terhadap informasi pembangunantinggi

Kemampuan menggalang partisipasipemangku kepentingan dalam prosesperencanaan pembangunan cukupmemadai

1.

2.

3.

4.

5.

Kompetensi pegawai belumoptimal

Disiplin kerja aparat kurang optimal

Tatalaksana organisasi belum tersedia

Sistem monitoring dan evaluasi belumoptimal

Kualitas data dan sistem informasi belumoptimal

3.5.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel III.9Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Minahasa Tenggara

No Peluang No Tantangan

1.

2.

3.

4.

Partisipasi masyarakatdalam perencanaan, dan pengendalianpembangunan cukup tinggi

Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi

Terbukanya peluang kerjasama denganpihak lain

Meningkatnya perkembangan teknologi danilmu pengetahuan

1.

2.

3.

4.

Tuntutan dan aspirasi masyarakatsemakin meningkat dan beragam

Pemanfaatan produk-produk perencanaanbelum optimal

Kebijakan penataan pegawai yang sesuaidengan kompetensi belum optimal

Peraturan perundang-undangan pemerintahpusat sering tidak selaras




3.5.1.3. Analisis Strategi dan PilihanStrategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh,

meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini

disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan

dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan

Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh

berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai

Organisasi Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara.

a. Kekuatan-Peluang (S-O)1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan .

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi

dalam perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peranBappeda

yang cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam

memanfaatkan produk-produk perencanaan.

3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi

kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.

4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan

perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi

pegawai.




2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu

pengetahuan, dan informasi.

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi

4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan

aspirasi masyarakat.

2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan

aspirasi masyarakat .

3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-

produk perencanaan.

4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan

penataan pegawai.




Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang :

1. Partisipasi masyarakat dalamperencanaan, dan pengendalianpembangunan cukup tinggi

2. Koordinasi antar instansi terkaitcukup tinggi

3. Terbukanya peluangkerjasama dengan pihak lain

4. Meningkatnya perkembanganteknologi dan ilmu pengetahuan

Tantangan:

1. Tuntutan dan aspirasi Masyarakat semakin meningkat danberagam

2. Pemanfaatan produk-produk perencanaan belumoptimal

3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengankompetensi belum optimal

4. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat seringtidak selaras

Kekuatan :

1. Partisipasi masyarakat dalamperencanaan, dan pengendalianpembangunan cukup tinggi

2. Koordinasi antar instansi terkait cukuptinggi

3. Terbukanya peluang kerjasamadengan pihak lain

4. Meningkatnya perkembangan teknologidan ilmu pengetahuan

Alternatif Strategi :

1. Meningkatkan partisipasimasyarakat dalam perencanaan danpengendalian pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkankualitas perencanaanpembangunan

3. Meningkatkan pemanfaatanteknologi, ilmu pengetahuan, daninformasi dalam perencanaanpembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusankebijakan daerah dengan peranBappeda yang cukup strategis


1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhituntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansidalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.

3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamisuntuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belumoptimal.

4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalammenyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.




Kelemahan :

1. Kompetensi pegawai belum optimal2. Disiplin kerja aparat kurang optimal3. Tatalaksana organisasi belum tersedia4. Sistem monitoring dan evaluasi belum

optimal5. Kualitas data dan sistem informasi belum

optimal


1. Meningkatkan kerjasama denganpihak lain untuk meningkatkankompetensi pegawai.

2. Meningkatkan kualitas data melaluipemanfaatan teknologi, ilmupengetahuan, dan informasi.

3. Meningkatkan kualitas monitoringdan evaluasi melalui koordinasi antarinstansi.

4. Meningkatkan kelengkapan tatalaksana organisasi dengankerjasama dan pemanfaatan ilmupengetahuan dan teknologi


1. Mendayagunakan kemampuan pegawai untukmengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .

2. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangidampak kebijakan penataan pegawai

3. Menyediakan tata laksana organisasi untukmengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

4. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untukpemanfaatan produk- produk perencanaan.




3.5.2. Analisis Faktor Penentu KeberhasilanFaktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan

strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat

dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan

yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling

mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor

yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan misi

Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode

profesional judgement maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis

Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi

dalam perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda

yang cukup strategis.

5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

6. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam

memanfaatkan produk-produk perencanaan.

7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk

mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.

8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan

perundangan yang tidak selaras.

9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi

pegawai.

10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaataan teknologi informasi.




11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar

instansi.

12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan


14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan

aspirasi masyarakat .

15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-

produk perencanaan.

16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan

penataan pegawai.

3.5.3. Faktor-faktor Penentu KeberhasilanDari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal

maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor

Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I : Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan


FPK II : Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan

teknologi, ilmu pengetahuan, korrdinasi dan kerjasama.

FPK III : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

FPK IV : Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan





BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

ke depan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan

pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas

terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan

dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program serta kegiatan proiritas dan

kegiatan pendukung. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten

Minahasa Tenggara harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara

yang tertuang dalam RPJMD 2013 -2018.

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA

4.1.1. Visi

Untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memiliki tugas pokok

dan fungsi dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagai Badan yang

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan Kabupaten, maka Visi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan

pengendali dari pencapaian visi Kabupaten, sehingga dalam perumusan visinya

harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten. Untuk

menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi

perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis




yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif

pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta

lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang

akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi

Bappeda adalah sebagai berikut :

Pencapaian 5 Sukses Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang terdiri

dari (1) Sukses Pemerintahan; (2) Sukses Pendidikan, Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat; (3) Sukses Perekonomian; (4) Sukses

Pembangunan, (5) Sukses Lingkungan Hidup, menjadi poin penting yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan mengedepankan asas

pelayanan prima yang dilandasi dengan penerapan good governance sebagai

tahapan dari reformasi birokrasi;

Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan

pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi

turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya

menjadi lokomotif dan think tank-nya pembangunan daerah;

Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi

dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan,

hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan

Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan

dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

Tingginya Kapasitas warga Kabupaten Minahasa Tenggara belum dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan,

keterlibatan warga dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga

yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah




Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda

pada masa mendatang adalah ” EXCELLENT PLANNING FORBETTER/EXCELLENT DEVELOPMENT”.

“Excellent Planning For Better/Excellent Development”Tabel IV.1 Penyusunan Penjelasan Visi

Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana,

harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

(1) Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku

kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan

pembangunan menjadi suatu keniscayaan.

(2) Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi

kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan

yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak

bersifat statis).

(3) Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai

bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan

lainnya.

(4) Akuntabel artinya setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari tahapan

perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan peraturan.

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Excellent Planning

For Excellent Development

Excellent PlanningMewujudkan perencanaanyang kredibel, akuntabeldan inovatif

Excellent Development

Menghasilkanpembangunan yang baik,merata, dan berwawasanlingkungan.




4.1.2. Misi

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang

harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan

misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya

secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan

kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan

tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan

langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga

yang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaan

kebijakan dan program pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan

Pembangunan yang Memadai;

3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kabijakan

pembangunan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut di

atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam

jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerahsebagai lembaga yang kredibel, akuntabel dan inovatifdalam merumuskan perencanaan kebijakan dan programpembangunan daerah

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan

keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders




Sasaran : - Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif

dan efisien

- Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunandaerah

Program : 1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI-2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem LayananPerencanaan Pembangunan yang Memadai

Tujuan : Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan

dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi

melalui elektronik government

Sasaran : Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan

mudah diakses

Program : 1. Program Pengembangan data/informasi

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya

alam

MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitiansebagai bahan kebijakan pembangunan

Tujuan : Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan

Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang,

menengah dan pendek, secara teknokratik, partisipatif,

demokratis, politis dan konsultatif

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui

koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai

kualitas pembangunan yang efektif dan efisien




Program : 1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pemanfaatan Ruang

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

6. Program Kerjasama pembangunan

7. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

8. Program perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

9. Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

10.Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana

11.Program Pengembangan Kerjasama dengan dunia

usaha/swasta dan akademisi/universitas serta

lembaga pemerintah/swasta

12.Program Inovasi Daerah

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk

setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai

berikut :




Tabel.IV.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

KondisiKinerja

pada awalperiodeRenstra

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNKE-

KondisiKinerjapadaakhir

periodeRenstra

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaanpembangunan daerah yang berkualitasdan akuntabel sehingga dapatmeningkatkan keselarasanperencanaan pembangunan seluruhstakeholders

Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien

Tingkat perwujudanperencanaan pembangunanyang sesuai denganaspirasi masyarakat

Keselarasan program dalamRKPD dengan programdalam RPJMD

≥30%

70%

≥30%

80%

≥30%

85%

≥30%

90%

≥30%

95%

≥30%

95%

Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah

Persentase konsistensipelaksanaanprogram/kegiatan yangdirencanakan

80% 90% 95% 100% 100% 100%

2. Tersedianya data dan informasi yangakurat dalam penyusunan dokumenperencanaan yang didukung olehsistem informasi melalui elektronikgovernment

Ketersediaan sistem informasidan data-data mutakhir danmudah diakses

Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses

4 dok 1sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok 1sistem

4 dok1

sistem




NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

KondisiKinerja

pada awalperiodeRenstra

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNKE-

KondisiKinerjapadaakhir

periodeRenstra

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3. Terselenggaranya manajemenperencanaan pembangunan KabupatenMinahasa Tenggara baik jangkapanjang, menengah dan pendek, secarateknokratik, partisipatif, demokratis,politis dan konsultatif

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanmelalui koordinasi, pengkajiandan penelitian sehingga dapatdicapai kualitas pembangunanyang efektif dan efisien

Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitianyang dijadikan bahanmasukan dalampelaksanaan pembangunan

10% 15% 15% 20% 20% 20%




Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun

eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths,

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun

strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun

ke depan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan

informasi

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif

3. Peningkatan kesejahteraan aparatur

4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan

6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya

7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan

8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam

konsistensi perencanaan dan penganggaran

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan

10. Peningkatan partisipatif masyarakat

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan

perencanaan pembangunan

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam

rangka meningkatkan kinerjanya

13. Peningkatan kualitas data dan informasi

14. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan /

peruntukannya.

15. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

16. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

17. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi


18. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran

didalam perumusan perencanaan pembangunan

19. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

20. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah

21. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan

22. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

23. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang

akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis

tapisan yang berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan




strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c)

Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan

baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan,

penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik

bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam

melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya;

(h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan

rumusan 10 (sepuluh) strategi utama dari 23 alternatif rencana strategi Bappeda

tahun 2013-2018 yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan

2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan informasi

3. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

4. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan partisipatif

6. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi


7. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan

penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan

8. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

9. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan

10.Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Minahasa

Tenggara pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan

informasi yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi

lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah yaitu

adanya Websiter Bappeda dan tersediannya Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) /e-planning dan tersedianya koneksi internet dengan

kecepatan 3 Mbps.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang

dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan

capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan

berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekatan

pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).




Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta

penerapan system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Perubahan atas perda

Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 9 tahun 2014 tentang RPJMD

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut,

maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Secara Formal dan Non-

Formal skala nasional dan Internasional .

2. Mengembangan dan memanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan

informasi

3. Meningkatkan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perkantoran secara

memadai dan mutakhir.

4. Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.

5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan partisipatif.

6. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan

penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan

7. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.

8. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang

antar instansi dan stakeholder (masyarakat).

9. Meningkatkan penerapan hasil – hasil penelitian dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan.

10.Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi





Visi : Excellent Planning For Excellent Development

MISI I : Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembagayang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaankebijakan dan program pembangunan daerah

Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerpenuhinyakebutuhan perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas danakuntabel sehinggadapat meningkatkankeselarasanperencanaanpembangunan seluruhstakeholders

Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien

- Peningkatan kualitasdan profesionalismeSDM melaluipendidikan danpelatihan

- Peningkatankepatuhan parapelaksana kebijakanterhadap regulasiperencanaanpembangunan.

- Peningkatan peralatankerja dan perlengkapanperkantoran

- Peningkatanpemenuhanoperasionalperkantoran

- Meningkatkanpendidikan danpelatihan bagi SDMSecara Formal danNon-Formal skalanasional danInternasional

- Meningkatkansinergitasperencanaanpemanfaatan danpengendalian ruangantar instansi danstakeholder(masyarakat).

- Meningkatkanpenyediaan peralatanKerja danperlengkapanperkantoran secaramemadai dan mutakhir

- Meningkatkanpenyediaanoperasionalperkantoran secaraefektif dan efisien

Terkendali danTerlaporkannyakinerjapembangunandaerah.

- Menyamakanpemahaman tentangkonsistensiperencanaan danpenganggarandidalam perumusanperencanaanpembangunan

- Peningkatanpelaksanaanpengendalian, evaluasidan pelaporanpembangunan

- Meningkatkankonsistensiperumusanperencanaan danperumusanpenganggaran dalamprogram/kegiatanpembangunan

- Meningkatkanpelaksanaanpengendalian, evaluasi,dan pelaporanpembangunan

MISI II : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan PerencanaanPembangunan yang Memadai.

Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTersedianya data daninformasi yang akuratdalam penyusunandokumen perencanaanyang didukung olehsistem informasimelalui elektronikgovernment

Ketersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses

- Pengembangan danpemanfaatanteknologi dalampeningkatan data daninformasi

- Mengembangan danmemanfaatanteknologi dalampeningkatan data daninformasi




MISI III : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahankebijakan pembangunan.

Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerselenggaranyamanajemenperencanaanpembangunanKabupaten MinahasaTenggara baik jangkapanjang, menengah danpendek, secarateknokratik, partisipatif,demokratis, politis dankonsultatif

Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapaikualitaspembangunan yangefektif dan efisien.

- Peningkatan kualitasdan kuantitas datastatistik daerah

- Peningkatan kualitaspengolahan hasil –hasil penelitian danpengembangan

- Peningkatan kepatuhanterhadap regulasipenyusunan dokumenperencanaanpembangunanpartisipatif

- Meningkatkankuantitas dankualitas datastatistik daerahbagi perencanaanpembangunan

- Meningkatkanpenerapan hasil –hasil penelitian danpengembangandalam perencanaanpembangunan

- Meningkatkankepatuhan terhadapregulasi penyusunandokumenperencanaanpembangunanpartisipatif

4.3 Strategi dan Kebijakan4.3.1 Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, ditetapkan arah

kebijakan dan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang

tercantum dalam RPJMD 2013 -2018.

Adapun yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam periode

2013 -2018 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3

Tujuan Strategi

Misi KesatuTerpenuhinya kebutuhan perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas danakuntabel sehingga dapat meningkatkankeselarasan perencanaan pembangunanseluruh stakeholders.

- Peningkatan kualitas dan profesionalismeSDM melalui pendidikan dan pelatihan

- Peningkatan kepatuhan para pelaksanakebijakan terhadap regulasi perencanaanpembangunan.

- Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapanperkantoran

- Peningkatan pemenuhan operasionalperkantoran

- Menyamakan pemahaman tentangkonsistensi perencanaan dan penganggarandidalam perumusan perencanaanpembangunan

- Peningkatan pelaksanaan pengendalian,evaluasi dan pelaporan pembangunan




Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup strategi eksternal dan

internal, yaitu :

1. Eksternal :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran lintas SKPD serta

keterkaitan, integrasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dan investasi.

3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

dan investasi.

4) Meningkatkan kualitas kajian, hasil penelitian dan pengembangan dan atau

evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan investasi.

5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan dan

investasi.

2. Internal :

1) Membangun manajemen kinerja unit kerja hingga kinerja individu/pegawai.

2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan

untuk mendorong peningkatan kinerja unit kerja dan pegawai.

3) Meningkatkan kompetensi SDM di Badan Perencanaan Pembangunan

DaerahKabupaten Minahasa Tenggara termasuk perencana dan peneliti

secara lebih proporsional dan akuntabel.

4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam

rangka mendukung peningkatan kinerja unit kerja dan pegawai.

Misi KeduaTersedianya data dan informasi yang akuratdalam penyusunan dokumen perencanaanyang didukung oleh sistem informasimelalui elektronik government .

Pengembangan dan pemanfaatan teknologidalam peningkatan data dan informasi

Misi KetigaTerselenggaranya manajemen perencanaanpembangunan Kabupaten Minahasa Tenggarabaik jangka panjang, menengah dan pendek,secara teknokratik, partisipatif, demokratis,politis dan konsultatif

- Peningkatan kualitas dan kuantitas datastatistik daerah

- Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasilpenelitian dan pengembangan

- Peningkatan kepatuhan terhadap regulasipenyusunan dokumen perencanaanpembangunan partisipatif




4.2.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan

sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan; penguatan penelitian dan pengembangan, sistem dan kualitas data

serta statistik dan informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

b. Penguatan kapasitas penanaman modal melalui penataan sistem koordinasi

penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pengembangan kerjasama,

promosi dan peningkatan pelayanan investasi.

c. Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis

kinerja.

d. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

perencanaan pembangunan daerah dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan.

e. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dan investasi

daerah.

f. Peningkatan kinerja instansi dan pegawai yang berkelanjutan




Tabel IV.4

Strategi Kebijakan

Misi Kesatu- Peningkatan kualitas dan profesionalisme

SDM melalui pendidikan dan pelatihan- Peningkatan kepatuhan para pelaksana

kebijakan terhadap regulasiperencanaan pembangunan.

- Peningkatan peralatan kerja danperlengkapan perkantoran

- Peningkatan pemenuhan operasionalperkantoran

- Menyamakan pemahaman tentangkonsistensi perencanaan danpenganggaran didalam perumusanperencanaan pembangunan

- Peningkatan pelaksanaan pengendalian,evaluasi dan pelaporan pembangunan

- Meningkatkan pendidikan dan pelatihanbagi SDM Secara Formal dan Non-Formalskala nasional dan Internasional

- Meningkatkan sinergitas perencanaanpemanfaatan dan pengendalian ruangantar instansi dan stakeholder(masyarakat).

- Meningkatkan penyediaan peralatan Kerjadan perlengkapan perkantoran secaramemadai dan mutakhir

- Meningkatkan penyediaan operasionalperkantoran secara efektif dan efisien

- Meningkatkan konsistensi perumusanperencanaan dan perumusanpenganggaran dalam program/kegiatanpembangunan

- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian,evaluasi, dan pelaporan pembangunan

Misi KeduaPengembangan dan pemanfaatan teknologidalam peningkatan data dan informasi.

Mengembangan dan memanfaatan teknologidalam peningkatan data dan informasi

Misi Ketiga- Peningkatan kualitas dan kuantitas data

statistik daerah- Peningkatan kualitas pengolahan hasil –

hasil penelitian dan pengembangan- Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

penyusunan dokumen perencanaanpembangunan partisipatif

- Meningkatkan kuantitas dan kualitasdata statistik daerah bagi perencanaanpembangunan

- Meningkatkan penerapan hasil – hasilpenelitian dan pengembangan dalamperencanaan pembangunan

- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasipenyusunan dokumen perencanaanpembangunan partisipatif

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan

pembangunan daerah, periode tahun 2013 -2018 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan program sesuai RPJMD periode

2013 -2018 yaitu program prioritas dan program pendukung.

Program prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses perencanaan,

pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Sedangkan

program pendukung dilaksanakan oleh semua SKPD yang ada di pemerintahan

Kabupaten Minahasa Tenggara. Program ini tidak dapat mencerminkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Bappeda sebagai instansi

perencanaan pembangunan daerah.

Program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2013 -2018 sesuai dengan RPJMD 2013 -2018 sebagai

berikut :




1) Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

utama Bappeda dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan

koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari :

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

- Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Pengembangan Data/informasi

- Program Kerjasama Pembangunan

- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- Program perencanaan Tata Ruang

- Program Pemanfaatan Ruang

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2) Program Pendukung, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan disiplin Aparatur

- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan prioritas :

1) Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

2) Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang

4) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

5) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

7) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

8) Penyusunan Kebijakan Pengendalaian Pemanfaatan Ruang

9) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10)Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian

Pemanfaatan Ruang

11)Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan




12)Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

13)Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Kawasan Rawan Bencana

14)Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air minum

15)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16)Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan

17)Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

18)Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

19)Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

20)Penyusunan Profile Daerah

21)Laporan TP/UB, DAK, PPK, SIPD

22)Evaluasi dan Penilaian RKPD untuk Penganugerahan Pangripta Nusantara

23)Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan

24)Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

25)Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa,Kecamatan,Kabupaten,

Provinsi, Regional dan Nasional

26)Penyusunan RKPD Perubahan

27)Penyusunan KUA PPAS Perubahan

28)Penyusunan Rancangan RKPD

29)Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

30)Penyusunan KUA PPAS

31)Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten

Minahasa Tenggara

32)Sosialisasi Revisi RTRW Tahun 2013-2033 Kabupaten Minahasa Tenggara

33)Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten

Minahasa Tenggara

34)Focused Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan RKPD

35)Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan RKPD

36)koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

37)Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah

38)Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Hasil Pertanian,


39)Koordinasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

40)Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Sosial dan

Budaya

41)Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs

42)Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

43)Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat




44)Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45)Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

46)Penguatan Sumber Daya Kelitbangan

47)Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah

48)Fasilitasi Kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga

49)Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

50)Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

51)Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

52)Penyusunan Rancangan RPJPD

53)Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

54)Penetapan RPJPD

55)Penyusunan Rancangan RPJMD

56)Penyelenggaaraan Musrenbang RPJMD

57)Review RPJMD

58)Penetapan RPJMD

59)Penyusunan Rancangan RKPD

60)Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

61)Penetapan RKPD

62)Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

63)Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Bupati

64)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

65)Penyusunan Minahasa Tenggara Dalam Angka

66)Penyusunan PDRB

67)Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan


69)Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


b. Kegiatan-kegiatan Pendukung :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7) Penyediaan Alat Tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan




9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10)Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11)Penyediaan makanan minuman

12)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

13)Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

15)Pengadaan Meubelair

16)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18)Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

19)Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20)Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

21)Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

22)Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

23)Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

24)Penataan Kearsipan

25)Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

26)Pengadaan perlengkapan gedung kantor

27)Pengadaan peralatan gedung kantor

28)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

29)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

30)Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

31)Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

32)Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

33)Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BAB VRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,




KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Sesuai dengan RPJMD 2013 -2018, rencana program Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

utama Bappeda dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan

koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari :

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

- Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Pengembangan Data/informasi

- Program Kerjasama Pembangunan

- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- Program perencanaan Tata Ruang

- Program Pemanfaatan Ruang

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Program Pendukung, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Program Peningkatan disiplin Aparatur

- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah :

a. Kegiatan-kegiatan prioritas :

1). Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

2). Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

3). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang

4) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

5) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

7) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

8) Penyusunan Kebijakan Pengendalaian Pemanfaatan Ruang




9) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian

Pemanfaatan Ruang

11) Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan

12) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

13) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Kawasan Rawan Bencana

14) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air minum

15) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16) Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan

17) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

18) Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

19) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

20) Penyusunan Profile Daerah

21) Laporan TP/UB, DAK, PPK, SIPD

22) Evaluasi dan Penilaian RKPD untuk Penganugerahan Pangripta Nusantara

23) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan

24) Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

25) Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa,Kecamatan,Kabupaten,

Provinsi, Regional dan Nasional

26) Penyusunan RKPD Perubahan

27) Penyusunan KUA PPAS Perubahan

28) Penyusunan Rancangan RKPD

29) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

30) Penyusunan KUA PPAS

31) Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten

Minahasa Tenggara

32) Sosialisasi Revisi RTRW Tahun 2013-2033 Kabupaten Minahasa

Tenggara

33) Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018


34) Focused Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan RKPD

35) Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan RKPD

36) koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

37) Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah

38) Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Hasil Pertanian,





39) Koordinasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

40) Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Sosial dan

Budaya

41) Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs

42) Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

43) Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat

44) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

45) Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

46) Penguatan Sumber Daya Kelitbangan

47) Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah

48) Fasilitasi Kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga

49) Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

50) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

51) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

52) Penyusunan Rancangan RPJPD

53) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

54) Penetapan RPJPD

55) Penyusunan Rancangan RPJMD

56) Penyelenggaaraan Musrenbang RPJMD

57) Review RPJMD

58) Penetapan RPJMD

59) Penyusunan Rancangan RKPD

60) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

61) Penetapan RKPD

62) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

63) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Bupati

64) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

65) Penyusunan Minahasa Tenggara Dalam Angka

66) Penyusunan PDRB

67) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan


69) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


Kegiatan-kegiatan Pendukung :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat




2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7) Penyediaan Alat Tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11) Penyediaan makanan minuman

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

13) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

15) Pengadaan Meubelair

16) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18) Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

19) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

21) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

22) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

23) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

24) Penataan Kearsipan

25) Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

26) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

27) Pengadaan peralatan gedung kantor

28) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

29) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

30) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

31) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

32) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

33) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BAB VIINDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA




TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-

bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam

bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar

pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau

kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap

perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan

selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja

yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang

sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan

utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik

yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Tabel 6.1Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD





NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH

KondisiKinerjapadaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Kinerja Setiap TahunKondisiKinerjapadaakhir

periodeRPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

1. Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat

Keselarasan program dalamRKPD dengan program dalamRPJMD

≥30%

70%

≥30%

80%

≥30%

85%

≥30%

90%

≥30%

95%

≥30%

95%

Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan

80% 90% 95% 100% 100% 100%

2. Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok 1sistem

3. Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan

10% 15% 15% 20% 20% 20%




BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013–2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra 2013 - 2018 sangat

ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta

komitmen pimpinan dan staf Bapppeda Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, untuk

menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2013–2018, setiap tahun akan dilakukan

evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda

2013–2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda 2013–2018 yang mengacu

pada RPJMD 2013–2018.

Renstra Bappeda 2013–2018 harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dapat

melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja

(better performance) Bappeda dan kinerja pegawai.

Kepala BAPPEDAKabupaten Minahasa Tenggara

Drs. Bonifasius Mokorimban, MMPembina Utama Muda

NIP. 19590605 198503 1 030

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 05 Urusan Wajib Penataan Ruang

3,436,217,728 3,779,839,501 4,157,823,450.88 4,573,605,796 5,030,966,376

1 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA 3,498,717,728 8,274,271,235 8,516,098,358.37 7,498,688,194 7,566,557,014

Belanja Tidak Langsung 1,421,217,728 1,542,021,235 1,696,223,358.37 1,865,845,694 2,052,430,264

Belanja Pegawai 1,421,217,728 1,542,021,235 1,696,223,358.37 1,865,845,694 2,052,430,264

Belanja Langsung 2,077,500,000 6,732,250,000 6,819,875,000.00 5,632,842,500 5,514,126,750

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

publik ; Jumlah pengaduan

masyarakat terhadap kinerja Dinas.

0 aduan 368,331,500 0 aduan 405,164,650 0 aduan 445,681,115.00 0 aduan 490,249,227 0 aduan 539,274,149

02Program peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

publik ; Jumlah pengaduan

masyarakat terhadap kinerja Dinas

0 aduan 70,000,000 0 aduan 827,000,000 0 aduan 384,700,000.00 0 aduan 423,170,000 0 aduan 465,487,000

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Prosentase PNS yang tidak pernah

mendapat teguran dari total PNS.0 aduan 30,300,000 0 aduan 33,330,000 0 aduan 36,663,000.00 0 aduan 40,329,300 0 aduan 44,362,230

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pengaduan masyarakat

terhadap kinerja Dinas.0 aduan 100,000,000 0 aduan 110,000,000.00 0 aduan 121,000,000 0 aduan 133,100,000

06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Cakupan pelaporan capaian kinerja

dan keuangan; Laporan/tahun sesuai

peraturan perundangan

100% 34,500,000 100% 37,950,000 100% 41,745,000.00 100% 45,919,500 100% 50,511,450

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang;

Ketersedaan dokumen rencana tata

ruang pada kawasan strategis

kabupaten

1 kegiatan 100,000,000 2 dokumen 1,200,000,000 2 dokumen 1,200,000,000.00 2 dokumen 1,200,000,000 2 dokumen 1,200,000,000

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Peta digital seluruh kabupaten3

kecamatan500,000,000

4

kecamatan500,000,000

1 05 17Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Prosentase pengendalian tata

ruang pada kawasan strategis100,000,000 100,000,000.00 100,000,000 100,000,000

1 06 15Program Pengembangan

data/informasi

Meningkatnya tingkat penggunaan

data/informasi untuk dokumen

perencanaan pembangunan dan

pelaporan

50% 60% 90,000,000 70% 91,000,000 80 88,200,000.00 85 100,000,000 90 101,000,000

06 16 Program Kerjasama pembangunanMeningkatkan Integritas

Pembangunan antar sektor1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 60,000,000.00 1 kegiatan 65,000,000 1 kegiatan 70,000,000

1 06 17Program Pengembangan Wilayah

Perbatasanjumlah dokumen master plan 1 dok 300,000,000.00

1 06 18

Program perencanaan

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

jumlah dokumen master plan1 dokumen

KSCT1,000,000,000

2 dokumen

bisnis &

action plan

1,750,000,000.00

19

Program perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Meningkatnya kenyamanan

masyarakat perkotaan

Koordinasi

Sanitasi100,000,000

Koordinasi

sanitasi, air

minum

200,000,000

Koordinasi

sanitasi, air

minum,

drainase

250,000,000.00

Koordinasi

sanitasi, air

minum,

drainase

300,000,000

Koordinasi

sanitasi, air

minum,

drainase

350,000,000

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan/

SKPD Penanggungjawab/

Program Prioritas

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD (2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan/

SKPD Penanggungjawab/

Program Prioritas

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD (2013)


Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

20

Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

jumlah orang yang mengikuti

diklat, bimtek & sosialisasi115 orang 150,000,000 115 orang 160,000,000.00 115 orang 165,000,000 115 orang 170,000,000

1 06 21Program perencanaan

pembangunan daerah

Cakupan pelaporan capaian kinerja

dan keuangan; Laporan/tahun

sesuai peraturan perundangan

7 dokumen 7 dokumen 1,072,918,468 6 dokumen 1,180,210,315 6 dokumen 1,298,231,346.28 6 dokumen 1,428,054,481 6 dokumen 1,570,859,929

1 06 22Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Terkoordinasinya pembangunan

ekonomi30% 50% 98,250,032 70% 108,075,035 70% 118,882,538.72 70% 130,770,793 70% 143,847,872

1 06 23Program perencanaan sosial

budaya


sosial budaya30% 50% 103,200,000 70% 113,520,000 70% 124,872,000.00 70% 137,359,200 70% 151,095,120

1 06 24Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumberdaya alam


prasarana wilayah dan sumberdaya

alam

30% 50% 10,000,000 70% 319,000,000 70% 350,900,000.00 70% 385,990,000 70% 424,589,000

1 06 25

Program perencanaan

pembangunan daerah rawan

bencana

Jumlah dokumen masterplan

pembangunan daerah rawan

bencana

1 dokumen 317,000,000

1 06 26

Program Pengembangan Kerjasama

dengan dunia usaha/swasta dan

akademisi/universitas serta

lembaga pemerintah/swasta

Meningkatnya kerjasama dengan

dunia usaha/swasta dan

akademisi/universitas

1 75,000,000 1 100,000,000 1 150,000,000.00 1 200,000,000 1 250,000,000

1 06 27 Program Inovasi Daerah Tersedianya sistem inovasi daerah 1 300,000,000 1 350,000,000 1 500,000,000

target Rp.

35,354,332,529

0 aduan 2,248,700,641

0 aduan 2,170,357,000

0 aduan 184,984,530

0 aduan 464,100,000

100% 210,625,955

10

dokumen 4,900,000,000

1,000,000,000

400,000,000

90% 470,200,000

4 kegiatan 245,000,000

300,000,000

2,750,000,000

Koordinasi

sanitasi,

air

minum,

drainase

1,200,000,000


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

target Rp.


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

460 orang 645,000,000

25

dokumen 6,550,274,539

70% 599,826,270

70% 630,046,320

70% 1,490,479,000

317,000,000

5 775,000,000

3 1,150,000,000

pemerintah kabupaten minahasa tenggara · 2018-07-23 · (b appeda), telaahan visi, misi dan...

Documents