renstra bappeda rencana strategis badan …

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN M US I RAWAS UTA RATAHUN 2016 - 2021

RENSTRA BAPPEDA

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr WbPuji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun 2016 – 2021 ini telah dapat diselesaikan secara baik dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima)

tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara yakni dari tahun

2016 hingga 2021, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis ini menyajikan rencana program dan kegiatan

Bappeda selama 5 (lima) tahun yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi

dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit

dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam renstra Bappeda

ini juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 yang mencakup target yang ingin

dicapai oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu

meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Muara Rupit, 2018Kepala BappedaKabupaten Musi Rawas Utara

dtt.

Erwin Syarif, ST,. MTPembina Tk.I / IV.bNIP. 19750419 200003 1 003


RENSTRA BAPPEDA

iv

DAFTAR ISIHalaman

SURAT KEPUTUSAN TENTANG RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA ………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ivDAFTAR TABEL .................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................I│11.1. Latar Belakang ............................................ .................................. I│11.2. Landasan Hukum .......................................... ................................ I│21.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... I│41.4. Sistematika Penulisan .................................................................. I│5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA .................................................II│72.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Musi

Rawas Utara ………………………………........................................II│72.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara..................II│182.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara .....….II│202.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Kabupaten Musi Rawas Utara .....……………………………………II│25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA................III│263.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda .....................................................................III│263.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .............................................................III│273.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi......III│373.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ............................................................................III│413.5. Isu-Isu Strategis..........................................................................III│41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN………………………………...…………….IV│44BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAM............................................... V│47


RENSTRA BAPPEDA

v

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....IV│50BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....................VII│57BAB VII PENUTUP........................................................................................VII│59LAMPIRAN


RENSTRA BAPPEDA

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.Sumber Daya Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan………….. II│18

Tabel 2.2. Sumber Daya Bappeda Berdasarkan Status dan Golongan……………… II│18

Tabel 2.3. Peralatan Kantor Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara………… II│19Tabel 2.4. Daftar Dokumen-dokumen Perencanaan dan Buku-buku Lainnya.. II│20Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Musi Rawas Utara Tahun

2013-2015………………………………………………………………… II│23Tabel 2.6 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Musi Rawas

Musi Rawas Utara Tahun 2013-2015…………………………………. II│24Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendukung pelayanan Bappeda terhadap

Perencanaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah………………………………………………………….. .III│37

Tabel 3.2 Isu-isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah diKabupaten Musi Rawas Utara…………………………………………. III│42

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kab.Musi Rawas Utara………………………………………………………. IV│45

Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab.Musi Rawas Utara………………………………………………………. IV│46

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda………………………………… V│48Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kab. Musi

Rawas Utara………………………………………………………………VI│51Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………VII│58

RENSTRA BAPPEDA RENCANASTRATEGISBADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 - 2021

I | 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGOtonomi Daerah telah memberikan semangat dan kekuatan bagi

daerah untuk terus menggali, mengembangkan dan menggunakan segenap

potensi yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki daerah secara tegas

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang

menjadikan daerah sebagai subjek utama pembangunan, dimana domain

daerah jauh lebih luas dibandingkan sebelum era otonomi daerah.

Kewenangan dan keleluasaan yang diberikan kepada daerah

termasuk dalam penataan perangkat dan kelembagaan daerah melalui

reformasi birokrasi guna mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih

dan berwibawa dengan menjadikan prakarsa dan aspirasi masyarakat

sebagai gagasan utama sekaligus kekuatan bagi Pemerintah Daerah untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur

daerah dengan tuntutan peningkatan akselerasi pembangunan dan mutu

pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perumusan visi dan misi

organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat sejumlah strategi dan

kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas

berdasarkan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan instrumen utama

yang memiliki tugas dan fungsi menyukseskan visi dan misi pembangunan

Kabupaten Musi Rawas Utara secara lebih rinci berdasarkan tugas pokok


I | 2

dan fungsinya. Untuk itu dirumuskanlah suatu Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi

Rawas Utara yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Bappeda dalam periode 5 (lima) tahun, berdasarkan periodesasi RPJMD

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021. Renstra Bappeda disusun

sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan

kegiatan Bappeda dengan memuat pendanaan indikatif setiap tahunnya

sampai berakhir periode rencana yakni pada tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


I | 3

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);


Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);


Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan

RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja


I | 4

Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Musi Rawas Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 - 2021 disusun dengan

maksud :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD

Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2016 - 2021.

2. Menyiapkan suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan

setiap satuan kerja perangkat daerah.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah

dan terukur.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan

dalam rentang waktu lima tahunan.


I | 5

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021 adalah memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggngjawaban

dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, startegi, kebijakan, program dan

kegiatan sebagimana selaras dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara

2016 – 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 - 2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUANBerisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan

Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDABerisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya

Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDABerisi tentang Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis


I | 6

BAB IV TUJUAN DAN SASARANBerisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Bappeda

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANASTRATEGISBADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 - 2021

RENSTRA BAPPEDA

II | - 7 -

BABIIGAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten MusiRawas Utara

A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Musi Rawas Utara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Musi Rawas Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

Lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mempunyai tugas

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

tentang susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Musi

Rawas Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penjabaran tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni melaksanakan

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah / atau Pemerintah Kabupaten

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

tahun 2018 berada pada tipe C sehingga Bappeda terdiri dari Eselon II satu

orang, Eselon III tiga orang dan Eselon IV Sembilan orang dan staf Dua

Belas orang staf.

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat

Daerah Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dalam

menyelenggarakan tugas Bappeda mempunyai fungsi :

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

b.melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 8 -

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di

daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi,

informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran serta penelitian dan pengembangan

lingkup pemerintahan kabupaten;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, hasil rencana

pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, pelaporan atas

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;

h.melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pelaksanaan

pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k.melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai

bahan dokumentasi;

l. pelaksanaan, penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

n. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

o. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, pengawasan intern; dan

p. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan

pengembangan sesuai dengan petunjuk Bupati.


RENSTRA BAPPEDA

II | - 9 -

B. Susunan Organisasi BappedaSusunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Program, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub Bidang Program dan Perencanaan Anggaran;

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;

3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

d. Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;

2. Sub Bidang Ekonomi;

3. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Data, Informasi dan Teknologi;

2. Sub Bidang Penelitian;

3. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi;

f. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara

vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tugas pokok Bappeda

adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan

pembangunan daerah.


RENSTRA BAPPEDA

II | - 10 -

a. Kepala BadanKepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. mengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

b. mengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan

dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan;

c. mengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. mengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelirtian dan pengembangan;

dan

e. mengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan,

umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

b.SekretariatSekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan urusan

kesekretariatan yang meliputi manajemen sumberdaya aparatur,

kehumasan, keprotokolan, manajemen kinerja, pengendalian intern

berupa perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta

urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan

program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan,

rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 11 -

e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan

program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub

Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan serta Kepala Sub Bagian

Keuangan.

c. Bidang Program, Sarana dan PrasaranaKepala Bidang Program, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijkan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan bidang Program, Sarana dan Prasarana serta

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Program, Sarana dan

Prasarana mempunyai fungsi :

a. melakukan analisasi dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di

daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi pembangunan daerah;

f. mengkoordinasi dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil

rencana pembangunan daerah;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 12 -

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak

lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan

data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

l. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah;

n. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

o. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

p. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);

q. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

r. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

s. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah provinsi;

t. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;

u. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;

v. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah;

w. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 13 -

x. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;

y. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

z. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Program, Sarana dan

Prasarana dibantu oleh Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan

Anggaran, Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana serta Kepala Sub

Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

d. Bidang Sosial, Budaya dan EkonomiKepala Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menganalisa,

merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang

sosial, budaya dan ekonomi serta melaksanakan sebagian tugas pokok

Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan bidang pertanian, industri,

perdagangan, koperasi dan dunia usaha serta penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sosial Budaya dan

ekonomi mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD);

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 14 -

f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah provinsi;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;

h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Sosial, Budaya dan

Ekonomi dibantu oleh Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala

Sub Bidang Ekonomi serta Kepala Sub Sumber Daya Alam.

e. Bidang Penelitian dan PengembanganKepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana

bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan

pemerintahan kabupaten;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan

pengembangan pemerintahan kabupaten;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan

kabupaten;

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan

daerah kabupaten;


RENSTRA BAPPEDA

II | - 15 -

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di kabupaten;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan

pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;

h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah

kabupaten; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

j. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan

data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

m. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi,

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

teknis yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengelolaan

data pembangunan dan statistik dasar perencanaan pembangunan

daerah;

n. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan

penelitian, pengembangan, pengelolaan data pembangunan daerah

dan statistik dasar perencanaan pembangunan daerah;

o. menyelenggarakan kerjasama dan jejaring dalam rangka penelitian

dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

p. memberikan fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

q. menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan

sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan

buletin penelitian;

r. melakukan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan

pengembangan;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugas.


RENSTRA BAPPEDA

II | - 16 -

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan

Teknologi, Kepala Sub Bidang Penelitian serta Kepala Sub Bidang

Pengembangan dan Inovasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang

Kepala UPTB mempunyai tugas dan melaksanakan perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah provinsi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala UPTB mempunyai

fungsi :

1. mempersiapkan rumusan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi

termasuk kebijakan dan strategis;

2. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi

penataan ruang;

3. mempersiapkan norma, standar, pedoman dan manual bidang

penataan ruang untuk kabupaten;

4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penataan ruang;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu

sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis

sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing

dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dibidang jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok

sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala.


RENSTRA BAPPEDA

II | - 17 -

STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum, Kepegawaiandan Perencanaan

Kabid Penelitian danPengembangan

Kasubbid Penelitian

Kasubbid Pengembangan danInovasi

Kasubbid Data, Informasi &Teknologi

Kasubbid Sumber Daya Manusia

Kasubbid Ekonomi

Kasubbid Sumber Daya Alam

Kasubbid Proram &Perencanaan Anggaran

Kasubbid Monitoring, Evaluasi &Pengendalian

Kasubbid Sarana & Prasarana

Kabid Sosial, Budaya dan EkonomiKabid Program, Sarana danPrasarana

UPTB PenataanRuang


II | 18

2.2. Sumber Daya Bappeda1. Kepegawaian

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan

dalam pelaksanaan tugas serta penilaian kinerja organisasi Perangkat

Daerah (OPD), jumlah pegawai Bappeda sebanyak 57 Orang dengan

rincian 25 Pegawai Negeri Sipil dan 32 Tenaga Honorer. Sumber Daya

Manusia Bappeda Musi Rawas Utara Tahun 2017 berdasarkan Tingkat

Pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2,1 :

Tabel 2.1.Sumber Daya Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

1 Strata 2 (S2) 5

2 Strata 1 (S1) 27

3 Diploma III (D3) 7

4 SMA 18

Jumlah 57

Sumber Daya Manusia Bappeda berdasarkan status dan golongan, dapat

dilihat pada tabel 2,2 :

Tabel 2.2.Sumber Daya Bappeda Berdasarkan Status dan Golongan

No. Uraian Pegawai Jumlah (orang)

A Pegawai Negeri Sipil 25

1 Golongan II 4

2 Golongan III 18

3 Golongan IV 3

B Tenaga Honorer 32

Jumlah 57

2. Sarana dan Prasarana Kerjaa. Sarana dan Prasarana Kerja berupa perlengkapan yang dimiliki oleh

Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat dilihat pada Tabel 2.3.


II | 19

Tabel 2.3.Peralatan Kantor Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

No. Nama Barang JumlahBarang

KondisiBaik Kurang

Baik Rusak1 Mobil 2 buah 2 - -2 Sepeda Motor 2 buah 2 - -3 Komputer PC 8 buah 2 4 24 Laptop 22 buah 22 1 -5 Televisi 4 buah 4 - -6 Printer 26 buah 20 6 -7 AC 8 buah 8 - -8 Ploter 1 buah 1 - -9 Kulkas 1 buah 1 - -

10 Kamera 1 buah 1 - -11 Handycam 1 buah 1 - -12 LCD Projector 1 buah 1 - -13 GPS 3 buah 3 - -14 Mesin Ketik Manual Portable 1 buah 1 - -15 Lemari Sorok 1 buah 1 - -16 Lemari Kayu 8 buah 6 2 -17 Alat Penghancur Kertas 2 buah 2 - -18 Genset 1 buah 1 - -19 Meja Rapat 1 set 1 - -20 Kursi Rapat 100 buah 100 - -21 Kursi Kerja 25 buah 25 - -22 Lemari Es 1 buah 1 - -23 Microphone 1 set 1 - -24 Microphone Tbale Stand 8 buah 8 - -25 Mesin Absen (Time

Recorder)1 buah 1 - -

26 UPS 2 buah 2 - -27 Stabilizer/Stavolt 2 buah 2 - -28 Meja Kerja 39 buah 37 1 129 Faksmile 1 buah 1 - -30 Filling Besi/metal 14 buah 14 - -31 Kursi Kerja 25 buah 25 - -32 Harddisk Eksternal 21 buah 21 - -33 CCTV 1 set 1 - -34 Brand Kas 1 buah 1 - -35 Kipas Angin 13 buah 13 - -

b. Dokumen-dokumen perencanaan dan buku-buku yang dimiliki oleh

Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan pada Tabel 2.4.


II | 20

Tabel 2.4.Daftar Dokumen-dokumen Perencanaan dan Buku-buku Lainnya

No. NAMA BUKU/DOKUMENPERENCANAAN

Penyusundan

KerjasamaPembuatDokumen

Tahun Pembuatan

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

1 Profil Kabupaten Musi Rawas Utara BPS X X2 Musi Rawas Utara Dalam Angka BPS X X

3 Suseda Kabupaten Musi RawasUtara BPS X

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPS X

5 Potensi Desa BPS X

6 PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara BPS X X

7 Selayang Pandang BPS X

8

Studi Kelayakan Pra DED KawasanPusat Pemerintahan Pemukiman,Fasem, Fasos, Perdagangan danJasa

PPSPR-UGM X

9 Masterplan Hilirisasi Produk Lokaldari Sumber Daya Alam PPSPR-UGM X

10 Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah PPSPR-UGM X

11 Studi Identifikasi Lahan Pertanian PPSPR-UGM X

12 RPJPD Kabupaten Musi RawasUtara Tahun 2005-2025 PPSPR-UGM X

13 RPJMD Kabupaten Musi RawasUtara Tahun 2016-2021 PPSPR-UGM

`14 KLHS RPJPD Kabupaten MusiRawas Utara Tahun 2005-2025 PPSPR-UGM

15 KLHS RPJMD Kabupaten MusiRawas Utara Tahun 2016-2021 PPSPR-UGM

16 KLHS RTRW Kabupaten MusiRawas Utara PPSPR-UGM X

17 RKPD Bappeda X X

18 KUA dan PPAS Bappeda X19 LKPJ Bappeda X21 Buku Putih Sanitasi Bappeda X

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan

daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan

datang diharapkan lebih berperan sebagai perumus, fasilitator, mediator dan


II | 21

inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih

mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara

umum pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda adalah :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

4. Menyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

(RENSTRA)

5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Musi Rawas

Utara

6. Menyusun KUA dan PPAS sebagai acuan untuk penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah, dengan koordinasi

Sekretaris Daerah

7. Menyusun beberapa Dokumen sebagai bahan Perencanaan (Kabupaten

Dalam Angka (KDA), Kecamatan dalam Angka, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), IKM, Profil Daerah, Laporan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

8. Menyusun dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten), Buku Putih

Sanitasi dan RAD AMPL sebagai upaya dalam percepatan pembangunan

sanitasi pemukiman

9. Mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di

Daerah dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian

10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah baik

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN), Tugas Pembantuan, Urusan

Bersama, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CSR.

11. Melaksanakan Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD

12. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

13. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan

14. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi

lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal,


II | 22

Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah

kabupaten yang bersangkutan

15. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan

petunjuk Bupati.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja bidang perencanaan daerah dan

analisa pencapaian kinerja, baik berupa evaluasi kinerja program maupun

evaluasi kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan ini merupakan cerminan adanya

sinergi setiap unsur dalam subsistem Bappeda dalam menjalankan fungsinya

masing-masing dengan saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik. Ada

komitmen dan rasa tanggung jawab setiap elemen dalam Bappeda mulai dari

unsur pimpinan sampai dengan unsur staf dalam melaksanakan tugas yang

diberikan sehingga segala tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan

baik.

Target perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan

asumsi dan dukungan dana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara yang dialokasikan pada

Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara setiap tahunnya sesuai prioritas rencana

strategis Bappeda.

Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait

dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio

realisasi kurang dari 100%. Program pengembangan data dan informasi memiliki

rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 92,5% -

98%, yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 95,36%. Program yang

memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan

program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan. Program yang kesemuanya berorientasi internal tersebut memiliki

kisaran rata-rata rasio antara 67% - 77%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio

secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan

program adalah 100%, termasuk pada ketiga program internal yang memiliki rasio

serapan terendah tersebut.


II | 23

TABEL 2.5.Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Musi Rawas Utara Tahun 2013-2015

No. Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi OPDTarget OPD Tahun Ke-

Realisasi CapaianTahun Ke

Rata-Rata Pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dgn PERDA - - - - - - - - -

2 Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA - - - - - - - - -

3 Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA - 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%

4 Dokumen LKPJ - - 100% - - 100% - - 100%

5 Dokumen PDRB Kabupaten - - 100% - - 100% - - 100%

6 Dokumen Kabupaten Dalam Angka - 100% 100% - 100% - 100% 100% 100%

7 Dokumen Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) - - 100% - - 100% - - 100%

8 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - - 100% - - 100% - - 100%

9 Dokumen Studi Identifikasi Lahan Pertanian - - 100% - - 100% - - 100%

10Dokumen Studi Kelayakan Pra DED Kawasan Pusat Pemerintahan

Pemukiman, Fasem, Fasos, Perdagangan dan Jasa- - 100% - - 100% - - 100%

11 Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah - - 100% - - 100% - - 100%

12 Dokumen KUA PPAS - - 100% - - 100% - - 100%

13 Dokumen KUA PPAS-Perubahan - - 100% - - 100% - - 100%


II | 24

TABEL 2.6.Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Musi Rawas Utara Tahun 2013-2015

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun Ke-

1 2 3 1 2 3 1 2 3

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Program

Program

Program

Program

Program

Program

Program


II | 25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BappedaKabupaten Musi Rawas Utara

Dinamika perubahan sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap

orientasi kebutuhan publik yang semakin komplek dan beragam. Dalam konteks

pembangunan daerah ada semacam tuntutan masyarakat agar pemerintah

daerah memberikan pelayanan yang lebih maksimal sebagai imbalan atas

meningkatnya kontribusi masyarakat terhadap sumber daya daerah seperti

pembayaran pajak dan sejenisnya. Oleh karena itu pemerintah dalam konteks

kekinian diharapkan lebih peka dan agresif untuk memahami tuntutan kebutuhan

sosial dan ekonomi.

Berdasarkan analisa faktor eksternal Bappeda Musi Rawas Utara didapat

identifikasi tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

Peluang Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara :

1. peran perencanaan semakin strategis

2. adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

3. kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder terhadap hasil-

hasil perencanaan pembangunan

4. terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

pemerintah

5. perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan kualitas perencanaan

Tantangan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara :

1. masih lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga

memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan

2. ketidakstabilan politik dan ekonomi serta masih lemahnya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah merupakan ancaman serius bagi optimalisasi

perencanaan pembangunan

3. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan

4. seringnnya berubah peraturan-peraturan perundang-undangan

5. peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.


RENSTRA BAPPEDA

III | 26

BABIII

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISBAPPEDA

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan

Bappeda Kabupaten Musi Rawas UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Musi Rawas Utara melaksanakan fungsi koordinasi lintas sektoral di semua

bidang terutama dalam aspek perencanaan mulai tahapan proses

penyusunan, pengendalian sampai evaluasi perencanaan pembangunan

daerah. Dalam konteks ini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan

Sumber Daya Aparatur Perencana dari yang paling dasar, yakni memahami

semua tugas dan fungsi Bappeda sampai pada persoalan teknis pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah koordinasi

bidang-bidang di Bappeda.

Pemahaman ini perlu mengingat sering dan akan selalu ada

argumentasi dari semua OPD terkait usulan program dan kegiatan yang

mereka sampaikan yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari

aspek perencanaan umum dan kaitannya dengan sasaran prioritas daerah

seperti Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara dan arahan-arahan lain

baik dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai kesatuan sub sistem perencanaan, Bappeda dalam

melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan mengalami beberapa permasalahan

yang akan menjadi fokus untuk segera diselesaikan secara bertahap dalam

periodesasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 ini. Beberapa

permasalahan yang telah diidentifikasi serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah;


RENSTRA BAPPEDA

III | 27

2. Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan data pembangunan

yang akurat, teknologi informasi dan komuikasi serta pengendalian

perencanaan pembangunan;

3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen

perencanaan;

4. Ketidakseimbangan antara kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan

beban kerja;

5. Struktur organisasi kerja Bappeda membutuhkan penguatan dari

beberapa sisi guna lebih fokusnya penyelesaian tugas-tugas rutin dan

pelaksanaan fungsi Bappeda secara lebih efisien;

6. Kedisiplinan aparatur yang masih perlu terus ditingkatkan;

7. Kualitas dan kuantitas SDM (pendidikan formal dan teknis) yang belum

seimbang dengan keluaran yang diharapkan;

8. Hasil kajian/penelitian yang belum dimanfaatkan secara maksimal;

9. Fasilitas kantor yang tidak lagi refresentatif untuk melakukan aktifitas

pekerjaan secara lebih baik;

10. Fasilitas tranportasi yang belum maksimal untuk menunjang mobilitas

pekerjaan dengan cakupan wilayah geografis Kabupaten Musi Rawas

Utara yang masih cukup sulit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpiliha.Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2016-2021 didasarkan pada

prioritas isu strategis daerah. Selain itu, rumusan visi dan misi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021

memperhatikan visi dan misi yang dicanangkan oleh kepala daerah terpilih

yang diselaraskan dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang


RENSTRA BAPPEDA

III | 28

Daerah sesuai acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Rumusan visi dan misi mengacu serta menyelaraskan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun 2005-2025.

1. VISIVisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan

ketiga Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara adalah : “Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yangMakmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat”

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara merupakan kondisi yang ingin dicapai pada jangka

waktu tahun 2016-2021. Visi ini diharapkan mampu memotivasi semua

elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga pencapaian

yang diharapkan akan terwujud sebagai capaian bersama.

Pernyataan visi Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut memiliki

pemahaman sebagai berikut:

Pokok-pokok visi : Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat.

1. MakmurSebagai situasi kondisi yang dapat diwujudkan dalam masa

jangka panjang, maka untuk waktu 5 tahun kedepan, visi ini dapat

diterjemahkan dalam: Menuju Makmur. Tahapan proses mewujudkan

makmur dalam periode ketiga RPJMNas 2005-2025 dapat diamantkan

tema: “Masyarakat dan wilayah sudah berusaha produksi dengan

penanganan kemitraan”, mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam

upaya “menuju makmur” dengan demikian SDM pembangun

diupayakan untuk bisa bekerja ekonomis untuk keluarga, untuk

masyarakat, untuk wilayah, dan didukung dengan peningkatan

infrastruktur wilayah yang menjadikan dinamika kehidupan Musi rawas

Utara berada dalam tingkatan “menuju makmur”. Diperlukan berbagai


RENSTRA BAPPEDA

III | 29

kegiatan perekonomian wilayah secara komprehensif

dan keterpaduan menuju bangsa yang merdeka dan bertekad menuju

tidak memiliki kemiskinan lagi.

2. AmanSituasi kondisi aman merupakan dambaan setiap penduduk Musi

Rawas Utara, yang sebagai syarat untuk bisa melakukan upaya

pembangunan diri, pembangunan masyarakat, dan pembangunan

daerahnya untuk bisa mencapai cita-cita kehidupan yang maju dan

mandiri. Upaya pembangunan secara berswadaya dan diupayakan

bersama-sama dengan warga masyarakat guna bisa mempertahankan

kestabilan sosial budaya, ekonomi, dan politik untuk mewujudkan tata

kehidupan daerah yang aman, nyaman, dan produktif. Disini sangat

diperlukan kehadiran negara dalam mewujudkan masyarakat dan

daerah yang damai, tentram, dan berperadapan berkembang baik.

3. CerdasSebagai kondisi untuk menjadi SDM pembangun yang baik,

dipersyaratkan Citra yang Cerdas, yang berarti SDM masyarakat

bersangkutan sebagai pembangun masa depan perlu memiliki

kepandaian, kecerdasan yang positif yang selalu berinovasi, berpikir

kreatif untuk selalu berbuat “lebih baik”, “lebih maju”, untuk menjadi

masyarakat Musi Rawas Utara yang berkembang meningkat, proaktif

menghasilkan kerajinan, dan berpeluang menuju peradaban yang baik.

Dengan demikian perlu diupayakan menjadikan “masyarakat

pembelajaran” yang secara sadar untuk selalu beraktivitas kehidupan

yang berkembang baik secara bertahap menuju unggul.

4. BermartabatSebagai syarat utama Citra Sumberdaya Manusia Pembangun

adalah Bermartabat, memiliki arti sebagai perwujudan keadaaan

masyarakat yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkualitas,

maju, dan mandiri. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat


RENSTRA BAPPEDA

III | 30

memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama yang

berkeadilan sosial, dengan sumberdaya manusia yang unggul. Citra

SDM yang bermartabat ini disebut sebagai visi Jangka Panjang 20

tahun, sehingga untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan diasumsikan

sebagai visi yang: Menuju Bermartabat.

Dalam masa 5 tahun kedepan, diinginkan masyarakat Musi Rawas

Utara diupayakan bernuansa ‘menuju bermartabat’ dengan memiliki

kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai

dengan potensi sosial, budaya, adat istiadat, dan agama agar berada

dalam tataran menuju bermartabat.

Dalam mewujudkan kemandirian kehidupan yang menuju

bermartabat tersebut selanjutnya berdasarkan pada nilai-nilai

ketuhanan, keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan derajat), bebas

narkoba, bebas suap, bebas gratifikasi, konsekuen penegak hukum,

jaminan kesejahteraan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan

terhadap kaum minoritas yang diharpakn menjadi Sumberdaya Manusia

pembangun yang bermoral tinggi.

2. MISIMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan

dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan

jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

maka dirumuskan 8 (delapan) misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi (1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murahSebagai upaya mencapai pokok visi cerdas, maka syarat upaya

pendidikan yang berkualitas perlu digalakkan. Untuk menjadikan

masyarakat Musi Rawas Utara yang berpendidikan berkualitas sangat


RENSTRA BAPPEDA

III | 31

perlu dilakukan kegiatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk

bisa menyediakan warga masyarakat yang mampu berpikir kreatif,

berinovasi, sebagai pembangun yang selalu proaktif mengantisipasi

kesulitas kehidupannya menjadi gerak kehidupan selalu lebih baik hari ini

dari pada hari kemarin, lebih baik hari esok dari pada hari ini dalam

berbagai cara peningkatan kualitas diri dan kualitas bersama. Pendidikan

yang murah adalah hal yang kontroversial, hendaknya dapat dipahami

sebagai pendidikan yang terjangkau oleh semua tingkat kehidupan

masyarakat, tentunya dengan ada program bantuan bagi masyarakat yang

memang tidak bisa menjangkau. Untuk itu perlu diupayakan ada

pembentukan lembaga masyarakat yang sadar/peduli membantu

pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa bekerja

nantinya usai selesai sekolah bekerja di daerah sendiri. Bappeda

khususnya bidang yang menangani persoalan-persoalan perencanaan

pembangunan social, untuk memastikan tercapainya misi ini, perlu

berkoordinasi secara intensif dengan OPD-OPD relevan yang disebutkan

diatas, sehingga realisasi program/ kegiatan OPD tersebut benar-benar

ada isinya dan relevan untuk pencapaian misi tersebut

Misi (2) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahantidur

Sebagai upaya mencapai pokok visi makmur maka, syarat

pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur yang sementara ini stagnan,

sangat diperlukan upaya optimalisasinya. Sebagai sarana produksi

pangan dan produksi bahan mencukupi kebutuhan hidup lainnya, upaya

pemanfaatan lahan terlantar/lahan tertidur perlu digalakkan, melalui

kepedulian individu pemilik disamping kepedulian bersama-sama untuk

pengorganisasian pengoptimalan pemanfaatan lahan tersebut untuk

mempersiapkan gerak ekonomi menuju makmur di masa depan. Selain

adanya kerawanan penyediaan kebutuhan hidup akibat masih banyaknya

semangat ego-sektoral untuk berkarya sendiri, sangat diperlukan

pembinaan semangat kerja kemitraan - gotong-royong –

usaha bersama. Untuk mendorong pemanfaatan lahan terlantar/lahan


RENSTRA BAPPEDA

III | 32

tidur, menuju pemanfaatan penuh atas guna lahan yang terencanakan

baik melalui RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan kegiatan

ekonomi wilayah dapat digalakkan tanggung jawab lintas pemangku

kepentingan membina menuju makmur bersama-sama. Berkaitan dengan

adanya kebijakan lahan pertanian berkelanjutan sangat perlu diperhatikan

tentang persyaratan daya dukung daya tampung lingkungan. Guna

mengajak perwujudan lingkungan hidup yang hijau berkelanjutan secara

bersama pula, tidak melakukan upaya pembangunan yang merusak

lingkungan hidup.

Misi (3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merataSebagai upaya mencapai pokok visi Makmur, maka syarat

ketersediaan insfrastruktur dasar merupakan hal yang harus dilakukan

pembangunan untuk bisa mendorong keterbukaan wilayah, kegiatan

ekonomi wilayah dan perkembangan terbangunnya kelompok-kelompok

guna lahan bermanfaat bagi upaya menuju terwujudnya masyarakat dan

wilayah yang makmur. Prasyarat kualitas infrastruktur dasar merupakan

kondisi untuk bisa memanfaatkan infrastruktur wilayah dalam jangka

panjang, yang meminta upaya pembangunan konstruksi infrastruktur yang

memenuhi standar teknis bahan dan standar kualitas bangunan.

Pembangunan infrastruktur wilayah didambakan oleh semua

penduduk yang hidup tersebar di wilayah secara terkonsentrasi pada

kawasan fungsional-mengharapkan dapat terlayani secara merata wilayah

dan secara tingkat sosial ekonomi untuk menjadikan warga masyarakat

yang dapat membangun secara partisipatif. Namun, realitanya

pembangunan infrastruktur wilayah yang melayani kehidupan warga

penduduk tidak bisa dibangun secara menata ruang wilayah tetapi

melayani dalam skala ekonomi jangkauan layanan yang nyatanya

melayani dalam konsentrasi penduduk pada kelompok-kelompok tertentu

yang terjangkau pelayanan jaringan prasarana. Untuk itu, ada persyaratan

pelayanan jaringan prasarana secara berkelompok atau komunal untuk

ekonomisnya pelayanan. Sebagai cakupan konteks layanan lingkungan

hidup, penyediaan infrastruktur wilayah hendaknya mempertimbangkan


RENSTRA BAPPEDA

III | 33

syarat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk bisa

memiliki wilayah layanan yang terwujud memenuhi syarat berkelanjutan

untuk generasi masa kini dan menjangkau generasi mendatang agar

terwujud lingkungan hidup yang hijau.

Misi (4) Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulanUpaya hilirisasi komoditi dalam rangka diversifikasi produk-untuk

pembentuk ketahan pangan dari multi-produk kerjasama pertanian-

perkebunan-peternakan-kehutanan-perlu menjadi perhatian kerja lintas

laku-lintas sektor-lintas kawasan/daerah, dan lintas waktu. Dinamika

hilirasasi komoditi menjadi tumpuan upaya penyediaan bahan pangan

terdiversifikasikan memerlukan gerak langkah terkoordinasikan untuk

mengatur proses menuju makmur tersebut dapat terselenggara

berencana-bertahap-mantap.

Berkaitan bukti unggulan menuntut pemilihan betul-betul alami,

objektif, atau hasil produksi yang unggul, tentu sudah melalui upaya

peningkatan kuantitas-kualitas secara terpadu-memenuhi kesepakatan

semua pihak. Menjadikan ada tumpuan hasil komoditi unggul pada desa,

pada kecamatan yang membentuk hasil komoditi unggul tingkat

Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka pembinakembangan komoditi

unggulan yang dipercaya sebagai tumpuan menuju makmur tersebut

hendaknya juga memenuhi perwujudan hasil produk yang berkelanjutan-

berkembang-bertahap-terkoordinasi menjadikan Kabupaten Musi Rawas

Utara sebagai bagian pusat produksi agribis-agroindustri wilayah Provinsi

Sumatera Selatan bagian barat.

Misi (5) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitassebagai upaya mencapai pokok visi cerdas, maka syarat sehat fisik

dan fisik masyarakat harus dalam derajat yang baik. SDM pembangun

yang sehat utuh baru bisa mendapatkan rangsangan untuk mau mengikuti

proses mencerdaskan diri. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan

pelayanan kesehatan berkualitas selayaknya dijalankan secara sadar dan

peduli pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa

menjadi semua masyarakat pembangun yang tanggap, tangguh, dan


RENSTRA BAPPEDA

III | 34

berkelanjutan. Upaya pembentukan derajat kesehatan masyarakat

berkualitas tadi, perlu dilaksanakan dalam upaya preventif, upaya kuratif

dan upaya rehabilitatif menyangkut diri manusianya, lingkungan

kehidupannya, disamping kegiatan wilayahnya untuk berkontribusi

mewujudkan INDONESIA SEHAT.

Misi (6) Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas narkobaSebagai upaya mencapai pokok visi aman, maka syarat bebas

narkoba menjadi syarat utama, baik bagi pelaku pada komunitas

masyarakat pada umumnya, pada komunitas usahawan, maupun pada

komunitas SDM aparatur pemerintahan. Apabila semua kelompok

masyarakat terkena konsumsi narkoba, jelas akibatnya menjadi gangguan

keamanan segala bidang di masyarakat yang mempengaruhi buruknya

kinerja pembangunan daerah, Untuk menjadi aman, diperlukan upaya

pemberantasan peredaran narkoba dan minuman keras terutama pada

kelompok masyarakat miskin diperkotaan dan diperdesaan sebagai

medan penanggulangan utama. Selain itu, yang terkait penanggulangan

pada kelompok lembaga pemasyarakatan, juga merupakan medan

penanggulangan utama dan hal ini menyangkut pemutusan keterlibatan

oknum-oknum institusi resmi. Untuk itu, diperlukan kerjasama

TNI/POLRI/SatPol PP/Linmas untuk proaktif selalu mengadakan

pemantauan lapangan di kehidupan komunitas masyarakat perkotaan dan

perdesaan, menyangkut upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif, untuk

mewujudkan masyarakat siap melakukan kegiatan kehidupan yang

membangun. Disamping itu, untuk mewujudkan visi aman, perlu dilakukan

pemantauan, penjagaan seluruh penjuru wilayah, terhadap adanya

gangguan keamanan, keselamatan dan gangguan kerusakan lingkungan

seperti pencopetan, perampokan dan kegiatan penambangan ilegal,

penggunaan hutan ilegal, selain gangguan penyakit masyarakat akibat

dari kemiskinan. Upayan pengamanan harus selalu ditegakkan

kegiatannya.


RENSTRA BAPPEDA

III | 35

Misi (7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikSebagai upaya mencapai pokok visi bermartabat, maka syarat

adanya SDM aparatur pemerintahan dan lembaga aparatur pemerintahan

yang handal-profesional dan berkualitas sangat didambakan.Penerapan

prinsip-prinsip “Good Government” sangat ditekankan untuk bisa memiliki

lembaga pemerintahan dan personel aparatnya yang betul-betul

memegang/menegakkan prinsip kejujuran, konsekuen menegakkan

hukum, transparan, akuntabel, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa bisa mandiri selalu mengupayakan kelakuan, kerajinan,

kemandirian dan menjalankan tata kelola pelayanan pemerintahan yang

adil, bertanggung jawab dan dipercaya. Disamping itu, para personel

pemerintahan ini sewajarnya harus berperilaku anti narkoba, anti miras,

anti penyakit masyarakat, anti merokok, anti suap, anti gratifikasi begitu

pula anti kolusi, anti korupsi dan anti nepotisme untuk bisa betul-betul

mewujudkan tata kelola pelayanan publik pemerintah yang baik dan

bermutu.

Untuk itu pula, diadakan satu semboyan pembentukan jiwa korsa

aparat pemerintah pelayanan publik yang dapat menempa diri menjadi

personel aparat pemerintah yang bermoral tinggi. Disamping itu pula,

perlu disediakan petunjuk pelayanan dan petunjuk teknis seperti apa “tata

kelola pemerintahan yang baik”. Tugas Bappeda, selain secara langsung

ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah dalam

bidang perencanaan, adalah dengan turut mengkoordinasikan OPD terkait

yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya

misi tersebut.

Misi (8) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, santun danmandiri

Sebagai upaya mencapai pokok visi bermartabat, maka syarat

masyarakat yang berakhlak mulia, santun dan mandri menjadi sangat

penting dan mendesak diwujudkan dengan berbagai upaya meningkatkan

derajat moral dan harkat hidup masyarakat. Upaya peningkatan psikologis

dan biologis masyarakat untuk bisa sebagai SDM pembangunan yang


RENSTRA BAPPEDA

III | 36

bermoral tinggi, memerlukan pembentukan SDM yang berakhlak mulia

dengan menekankan berbudi luhur bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berkualitas menjadi SDM pembangun yang berkejujuran dan

konsekuen menegakkan hukum, handal, dan dipercaya. Perilaku SDM

pembangun demikian perlu rendah hati, melayani dengan hati, berdiri

tegak secara santun dan siap menjadi pelayan masyarakat pada

umumnya yang baik. Syarat mandiri diperlukan dengan kemampuan

berswadaya dapat membangun Musi Rawas Utara menghadapi masa

depan secara sadar, siap tangguh, dan bertumpu pada kearifan lokal adat

istiadat dan agama masing-masing. Untuk itu, sebagai program

peningkatan modal sosial dalam berbagai segi kehidupan perlu

dikembangkan mantap mempersiapkan SDM pembangun Kabupaten Musi

Rawas Utara yang didambakan.

Dikaitkan dengn visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta sebagai

unsur penunjang urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian

dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka tugas dan

fungsi Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-7, yaitu

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapiaan

visi, misi dan program Kepala Daeeah dan Wakil Kepala Daerah adalah

sebagai berikut :


RENSTRA BAPPEDA

III | 37

Tabel 3.1Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Bappeda

Terhadap Pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, danBermartabat

No.Misi dan Program KepalaDaerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

PermasalahanPelayanan Bappeda

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1.Misi ke-7 :Mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik

1.Kurangnya SDMperencana

2.Kurangnya akurasiperencanaan dandata kinerja

3.Belum optimalnyapencapaian programdan kegiatanpembangunan

Belumoptimalnyaperencanaanyangberprinsippadatransformasibirokrasi

1.PenggunaanIT yang telahterintegrtasi

2.Motivasi kerjayang kuatdengan polakerja yangsisteik danterjadwal

a. Program PerencanaanPembangunan Daerah

b. Program PerencanaanPrasarana Wilayah dan SDA

c. Program Perencanaan TataRuang

d. Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

e. Program PerencanaanPembangunan Sosial danBudaya

f. Program Penelitian danPengembangan

g. Program PengembanganData dan Informasi

3.3 Telaahan Renstra BAPPENAS dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) selaku

Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan

pembangunan nasional dituntut untuk mampu berperan dalam mendukung

pencapaian, target, sasaran. Proses perencanaan pembangunan nasional

harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara

akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan di ebrbagai bidang. Untuk itu Bappenas menetapkan

keterkaitan sasaran tahun 2015–2019, adalah sebagai berikut :


RENSTRA BAPPEDA

III | 38

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan

kredibel;

2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang

baik dan bersih.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi,

kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan

yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa

dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana

arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk

mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan

tingkat nasional, diantaranya adalah :

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar

negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan

internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan

wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga

berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro

ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif.

2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi,

pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur

Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan

daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan,

perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan,

keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara

pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industri; kawasan

ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi,

stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan

nasional di bidang terkait.


RENSTRA BAPPEDA

III | 39

Selanjutnya dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan

Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk :

1. membangun hubungan yang efektif;

2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pengendalian;

3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah;

4. sinkronisasi sistem data dan informasi antar wilayah;

5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah;

6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan,

pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah;

7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau

instrument pemantauan dan evaluasi daerah; dan

8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi

daerah.

Arah kebijakan ini juga menjadi peluang bagi Bappeda Kabupaten

Musi Rawas Utara untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa sasaran Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Meningkatkan perencana pembangunan yang tepat waktu

2. Meningkatnya sinkronikas perencanaan pembangunan

3. Meningkatknya kinerja OPD

4. Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat,

Provinsi maupun di daerah. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan

dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi

program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh

Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.


RENSTRA BAPPEDA

III | 40

Berdasarkan telaahan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi

pencapaian visi dan misi daerah, yakni faktor kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan adalah melakukan analisis terhadap keunggulan komperatif dan

keunggulan kompetitif yang ada pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas

Utara untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan kelemahan adalah melakukan analisis dan

mengidentifikasi faktor yang akan mengurangi ataupun melemahkan

kemampuan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai visi

dan menjalankan misi yang telah ditatapkan, sehingga perlu upaya untuk

memberikan perhatian yang lebih guna mengatasi kelemahan tersebut.

1. Faktor penghambat (tantangan dan kelemahan)

Terdapat beberapa tantangan dan kelemahan yang dimiliki

Bappeda saat ini yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi

daerah, antara lain:

a. Terbatasnya Sumber Daya yang kompeten dalam meningkatkan

kualitas rencana pembangunan;

b. Beban kerja yang cukup besar;

c. Adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah dan

kemampuan aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya;

d. Distribusi pegawai yang tidak merata sesuai kemampuan dasar dan

kemampuan teknisnya;

e. Pemberian reward and punishment yang belum maksimal;

f. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.

g. Kualitas sarana kantor yang belum memadai.

2. Faktor pendorong (peluang dan kekuatan)

Beberapa peluang dan kekuatan yang dapat mendorong Bappeda

dalam pencapaian visi dan misi daerah, antara lain :

a. Ketersediaan sumber pendanaan untuk melaksanakan program dan

kegiatan;


RENSTRA BAPPEDA

III | 41

b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan program

dan kegiatan setiap tahunnya menjadi gambaran telah sesuainya

antara rencana dan pelaksanaan kegiatan;

c. Rencana pengembangan sumber daya aparatur perencana yang

disusun secara baik sesuai dengan kebutuhan terutama untuk

pendidikan khusus perencanaan pembangunan daerah;

d. Tingkat koehesifitas atau kekompakkan seluruh pegawai Bappeda

dalam melaksanakan tugas menjadi kekuatan yang sangat besar;

e. Tingginya animo aparatur Bappeda untuk terus meningkatkan

kemampuan tekhnis di bidang perencanaan;

f.Aparatur Bappeda memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang

besar terhadap pekerjaan;

g. Landasan hukum dan kelembagaan yang cukup jelas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara No.

188.45/61/MRU/201 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara dimana Kepala

Bappeda juga sebagai Sekretaris. Demikian juga keterkaitan dengan KLHS

Kepala Bappeda Musi Rawas Utara sebagai Ketua tim Koordinasi dan Tim

teknis Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sedangkan tugas dan fungsi Bappeda Musi Rawas Utara bersifat

admintrasi dan koordinasi seperti perencanaan, kerjasama pembangunan dan

pengembangan wilayah, penyediaan data statistik serta pelaksanaan

monitoring dan pengendalian pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-

isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan

kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena


RENSTRA BAPPEDA

III | 42

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu-isu strategis Bappeda terkait dengan analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pengembangan dan pembangunan maupun analisis

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi

Bappeda dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis

terhadap isu strategis dalam perenanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Musi Rawas Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.2Isu-isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

di Kabupaten Musi Rawas Utara

No. Aspek Isu-isu Stategis

1.Koordinasi dan KualitasPerencanaan

1. Belum optimalnya koordinasi dan aplikasidokumen perencanaan maupun hasil kajianyang disusun baik oeh internal Bappedamaupun oleh OPD teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusiperencana dengan pemegang otoritaspenganggaran, dalam untuk menjagakonsistensi perencanaan dan penganggaran,sehingga program dan kegiatan yang telahdirencanakan tidak dilaksanakan di dalamproses penganggaran;

2. Sistem perencanaan/sistempengelolaan data

3. Belum optimalnya pengelolaan danpemanfaatan data pembangunan yangtersusun secara sistematis dan akurat,teknologi informasi dan komunikasi, sertapengendalian perencanaan pembangunan;

4. Belum terkelolanya sumber data daninformasi yang mendukung prosesperencanaan sehingga sumber data masihberagam;

3. Sumber Daya Manusia

5. Masih kurangnya SDM yang memiliki skilldan kompetensi sesuai dengan tugas dankewajiban utamanya;

6. Belum tersusunnya standar kinerja yangterukur bagis setiap jabatan struktural


RENSTRA BAPPEDA

III | 43

maupun fungsional serta pelaksana dilingkungan Bappeda;

7. Kebijakan Pemerintah yang belummendukung terbentuknya jabatan fungsionaldan peneliti di lingkungan Pemerintah Kab.Muratara.


RENSTRA BAPPEDA

IV | 44

BABIVTUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran startegis yang

menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

rencana kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun

tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang ada pada misi ke-7 di dalam

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara

yang Baik”.

Tujuan tersebut berkaitan denagn tugas pokok dan fungsi Bappeda

sebagamana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana

Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara diharpkan menjadi koordinator

yang mampu menghasilkan perencanaan pembngunan yang baik, selaras

dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan

dengan pelaksanaanya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan

berkesinambungan, demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas Utara. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Daerah

Pelayanan Bappeda yang selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa

sasarannya beserta indikator sasarannya masing-masing sebagaimana

pada tabel berikut :


RENSTRA BAPPEDA

IV | 45

Tabel 4.1.Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kab.Musi Rawas Utara

No. Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal(Tahun 2015)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.Meningkatkan

Pemerintahan yang

Demokratis,

Transparan dalam

Penyusunan

Kebijakan,

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Indeks PersepsiReformasi Birokrasi <40 <40 <40 <40 <45 <45 <45


RENSTRA BAPPEDA

IV | 46

Tabel 4.2.Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab.Musi Rawas Utara

No. Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal(Tahun 2015)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatnya kualitassistem perencanaandan pelaksanaanpembangunan daerah

Posisi Penilaian Dokumen

Perencanaan Daerah Se-

Sumatera Selatan12 11 11 10 9 5 5


RENSTRA BAPPEDA

V | 47

BAB VSTRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara

Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja

hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari

Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar

perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi

tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan

sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi

dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan yang baik tidak saja hanya

merencanakan kegiatan pembangunan, tetapi juga segala program yang

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang telah direncanakan

tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki

kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta didukung dengan adanya

pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan

kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalammencapai

tujuan dan sasaran Organisasi Bappeda, maka strategi di atas harus dijabarkan

lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Keselarasan antara tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan Bappeda 5 (lima) tahun ke depan dijelaskan pada tabel

berikut ini.


RENSTRA BAPPEDA

V | 48

Tabel 5.1Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Visi : Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Baik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program

Meningkatkan

Pemerintahan yang

Demokratis,

Transparan dalam

Penyusunan

Kebijakan,

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Meningkatnyakualitas sistemperencanaan danpelaksanaanpembangunandaerah

Meningkatkan

perencanaan yang

partisipatif dan akuntabel

melalui peningkatan

kualitas proses

penyusunan dokumen

perencanaan daerah

Peningkatan kualitas proses

penyusunan dokumen

dengan meningkatkan

ketersediaan dokumen

perencanaan teknis,

peningkatan kualitas proses

komunikasi publik

perencanaan, peningkatan

ketersediaan data dan

optimalisasi pengendalian

dan evaluasi

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Penjabaran

Konsistensi Program RPJMD

ke dalam RKPD

Program pengembangan

data/informasiKumulatif Jumlah Dokumen

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Ketersediaan dokumen yang

ditetapkan dengan PERDA

Program perencanaan sosial

dan budaya

Penjabaran konsistensi

program RKPD dengan APBD


RENSTRA BAPPEDA

V | 49

bidang sosial dan budaya

Program perancanaan

prasarana wilayah dan sumber

daya alam



Program Perencanaan Tata

Ruang

Keseuaian dokumen yang


Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh



Program penelian dan

Pengembangan

Persentase hasil kelitbangan

yang menjadi masukan

perumusan kebijakan.


RENSTRA BAPPEDA

VI | 50

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang

secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat

menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan

pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact

yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program

dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

2016 –2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut.


RENSTRA BAPPEDA

VII | 57

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap

tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi

bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 5 (lima) tahun

mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Musi

Rawas Utara 2016–2021 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Musi Rawas Utara yang Baik”.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkaitan langsung

dengan pencapaian Indikator Kinerja Bappeda sebagaimana tabel 7.1 berikut :


RENSTRA BAPPEDA

VII | 58

Tabel 7.1.Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi ke-7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Baik

Tujuan Sasaran Indikator SasaranTahun

Transisi(Tahun2016)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KondisiKinerja TahunAkhir RPJMD2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan

Pemerintahan yang

Demokratis,

Transparan dalam

Penyusunan Kebijakan,

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Meningkatnya kualitassistem perencanaandan pelaksanaanpembangunan daerah

Posisi Penilaian

Dokumen

Perencanaan

Daerah Se-

Sumatera Selatan

11 11 11 10 9 5 5


RENSTRA BAPPEDA

VII | 59

BAB VIIIPENUTUP


merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda.

Restra Bappeda Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan

akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Musi

Rawas Utara Tahun 2016-2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021. Rencana

strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan

Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan

kegiatan selama tahun 2016-2021

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun

2016-2021, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya

penyelarasan serta berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan

evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana

kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun

Renstra Tahun 2016-2021.


RENSTRA BAPPEDA

VII | 60

renstra bappeda rencana strategis badan …

Documents