KETENTUAN UMUMDan

TATA CARA PERPAJAKAN(Hari ke 3)

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF IIJakarta, Maret 2009

PENETAPAN DAN KETETAPAN

• Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

• Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

SKPKB

Surat Ketetapan Pajak(skp)

SKPKBT SKPLB SKPN

Dalam Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak,

SKPKB dapat Diterbitkan apabila

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayarDikenakan sanksi administrasi berupa

Bunga sebesar 2% sebln (max 24 bln).

•SPT tidak disampaikan dan telah disampaikan teguran secara tertulis• Berdasarkan hasil pemeriksaan atau atau keterangan lain mengenai PPN

atau PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan

• apabila WP tidak melaksanakan pembukuan dan/atau pencatatanDikenakan sanksi administrasi kenaikan: 50% dr PPh yg tdk/krg dibayar.100% dr PPh Potput & PPN/PPn BM yg tdk/krg dibayar/disetorkan.

S

K

P

K

B

S K P K B T

Dalam jangkaWaktu 5 tahun

Setelah LewatWaktu 5 tahun

Sanksi Administrasi KenaikanSebesar 100% dari Pajak

yang Kurang dibayar

Dipidana karena melakukanTindak Pidana di Bidang

Perpajakan

Sanksi Administrasi BungaSebesar 48% dari Pajak

yang Kurang dibayar

Ditemukan data baru,termasuk data yang Semula belum terungkap

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Lebih Besar Daripada Jumlah Pajak yang terutang,

atau Telah Dilakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Pemeriksaan

S K P LB

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang,

atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajakatau Tidak Ada Pembayaran Pajak

Pemeriksaan

S K P N

Alpa Menyampaikan SPT

Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar

Wajib Pajak

MENIMBULKAN KERUGIANPADA KEUANGAN NEGARA

Tidak dikenakan sanksi Pidana

apabila hal tersebut baru pertama kali dilakukan oleh WP dan WP bersedia melunasi Kekurangan Pembayaran pajak yg terutang berikut sanksi

administrasi kenaikan sebesar 200%,DITETAPKAN MELALUI SKP KB.

(Pasal 13 A UU KUP)

PPh dalam tahun berjalantidak atau kurang dibayar

Berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak

akibat salah tulis dan/atau salah hitung

S

T

P

Sanksi Administrasi

Berupa Bunga

Sebesar 2% Sebulan

Untuk Paling Lama

24 Bulan

Pengusaha yang dikenakanPajak berdasarkan UU PPN 1984

dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya

Untuk dikukuhkan sebagai PKP

Wajib Pajak dikenakan sanksiadministrasi berupa denda dan/atau

bunga

S

T

P

Sanksi Administrasi

Berupa denda

Sebesar 2% dari

Dasar Pengenaan

PajakPengusaha yang tidak dikukuhkan

Sebagai PKP tetapi membuat Faktur

Pajak

Pengusaha yang telah dikukuhkanSebagai PKP tidak membuat FakturPajak atau membuat Faktur Pajaktetapi tidak tepat waktu atau tidak

mengisi selengkapnya Faktur Pajak

PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPTPAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT

DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU

5 TAHUN5 TAHUNTIDAK DITERBITKAN SKPTIDAK DITERBITKAN SKP

MENJADI PASTI

S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun

dalam hal :

S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun

dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %

ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %

SPTLB (17B)dengan permohonan dalam SPT

(Selain WP sebagaimana dalam Pasal 17C dan Pasal 17D)

SPTLB (17B)dengan permohonan dalam SPT

(Selain WP sebagaimana dalam Pasal 17C dan Pasal 17D)

DIPERIKSADIPERIKSA

SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPNditerbitkan dalam jangka waktu 12 bulan

Sejak permohonan diterima secara lengkap

KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

SPT LBdengan permohonan dalam SPT

(Pasal 17 B)

SPT LBdengan permohonan dalam SPT

(Pasal 17 B)

SKPLB = SPT SKPLB = SPT

DITAMBAH

IMBALAN BUNGA

2 % SEBULAN

SAMPAI SAAT DITERBITKAN

SKPLB

LEBIH DARI 12 BULANLEBIH DARI 12 BULANTIDAK ADA KEPUTUSANTIDAK ADA KEPUTUSAN

DITERBITKAN DALAM DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBATWAKTU PALING LAMBAT

1 BULAN1 BULAN

DITERBITKAN LEWAT DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULANJANGKA WAKTU 1 BULAN

KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN SKPLB

Pemeriksaan Bukti PermulaanPemeriksaan Bukti Permulaan(Pasal 17 B)(Pasal 17 B)

Tidak dilanjutkan Tidak dilanjutkan dengan Penyidikandengan Penyidikan

dilanjutkan dengan penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidanadan penuntutan tindak pidanadi bidang perpajakan, tetapidi bidang perpajakan, tetapi

diputus bebas/ lepas dari segaladiputus bebas/ lepas dari segalatuntutan hukum berdasarkantuntutan hukum berdasarkanputusan pengadilan yang telahputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatanmempunyai kekuatanhukum tetaphukum tetap

dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak penyidikan, tetapi tidak

dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana penuntutan tindak pidana

di bidang perpajakandi bidang perpajakan

IMBALAN BUNGA 2% PERBULAN, PALING LAMA 24 BLN

DITAMBAH

Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)

Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)

Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT

PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu

1 bulan1 bulan

WP DENGAN KRITERIA WP DENGAN KRITERIA TERTENTU (17C)TERTENTU (17C)

PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu

3 bulan3 bulan

Diterbitkan SKPPKP

Tidak Tidak menghendaki menghendaki

SKPPKPSKPPKP

Diproses sesuai Diproses sesuai dengan Pasal 17 Bdengan Pasal 17 B

Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP

Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP

WP YANG :1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN

UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR )3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT

WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT )

WP YANG :1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN

UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR )3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT

WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT )

PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER

WP DENGAN KRITERIA TERTENTU WP DENGAN KRITERIA TERTENTU

DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN

DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN

SKPKBSKPKB

DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %

SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)

Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)

Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT

PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu

1 bulan1 bulan

WP DGN PERSYARATANWP DGN PERSYARATANTERTENTU (17D)TERTENTU (17D)

PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu

3 bulan3 bulan

Diterbitkan SKPPKP

SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP

SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP

WP:1. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU

PEKERJAAN BEBAS.2. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN

BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.

3. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.

4. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU

WP:1. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU

PEKERJAAN BEBAS.2. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN

BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.

3. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.

4. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU

WP DENGAN SYARAT TERTENTU WP DENGAN SYARAT TERTENTU

DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN

DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN

SKPKBSKPKB

DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %

SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGSEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

(Pasal 17 ayat (2))(Pasal 17 ayat (2))

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGSEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

(Pasal 17 ayat (2))(Pasal 17 ayat (2))

meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak

meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak

DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK

MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN

TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGPAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMUNGUTAN

(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)

• PAJAK YANG DIPOTONG/ PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTDIPUNGUT

• PAJAK PAJAK YANG DIPOTONG YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUTDIPUNGUT

DILAKUKAN DILAKUKAN TERHADAP PPN TERHADAP PPN

DAN/ATAU PPnBMDAN/ATAU PPnBM

KESALAHAN KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMOTONGAN ATAU

PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN DILAKUKAN DILAKUKAN

TERHADAP PPhTERHADAP PPh

WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU

PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT

MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT

DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG

DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT

PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN

DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM

DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

• PAJAK YANG DIPOTONG/ PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTDIPUNGUT

• PAJAK PAJAK YANG DIPOTONG YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUTDIPUNGUT

S K P L BS K P L B

TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAKTERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK

YANG SEHARUSNYA TIDAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGTERUTANG

3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP

PENELITIANPENELITIAN

PermohonanATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG

SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)

TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK

TERUTANGTERUTANG

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

DIBERITAHUKAN SECARADIBERITAHUKAN SECARA

TERTULISTERTULIS

DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYARTELAH DIBAYAR

TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEANTIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN

MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN

BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI(Psl 17E)

ORANG PRIBADI(Psl 17E)

Direktur Jenderal Pajak berwenang

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan

yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal

sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya

Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan

pajak yang tidak benar

Karena jabatan atau atas permohonan WP

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK (Pasal 36)

SYARAT : SECARA TERTULIS DLM BHS. INDONESIA PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN WP TELAH MELUNASI PAJAK YANG TERUTANG SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH wp

PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 2 KALI

- MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG

- SECARA TERTULIS- 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN

Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar

Membatalkan hasil pemeriksaan Pajak

atau skp yang dilaksanakan tanpa:

1. Penyampaian SPHP

2. Pembahasan akhir

dengan WP

HANYA DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 1 KALI

PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN

Syarat:1. Tidak diajukan keberatan2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan

GUGATAN Pasal 23 (2) UU KUP

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang

Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

Keputusan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26

Penerbitan surat ketetapan pajak atau SK Keberatan yang tidak sesuai prosedur

terhadap

Keberatan

*) Kecuali atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal

13A UU KUP (PP 80/2007)

Diajukan atas suatu

Persyaratan Pengajuan Keberatan (Pasal 25)

1. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak;2. Tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani oleh WP

atau Kuasa;3. Mengemukakan:

– jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau dipungut; atau– Jumlah rugi menurut Wajib Pajak disertai alasan yang

menjadi dasar penghitungan;4. Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim skp atau sejak

tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali force mayeur;

5. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

6. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) skp, 1 (satu) pemotongan, atau 1 (satu) pemungutan.

Hak WP dalam Pengajuan Keberatan (Pasal 25)

1. Atas permintaan, WP diberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh s.d. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan bukan utang pajak.

3. Bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 50% dari jml pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar, termasuk jika Keputusan Keberatan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4. Bila ajukan banding, denda 50% tidak dikenakan.

CONTOH KEBERATANContoh 1:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00

Contoh 2:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00

Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00

Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00Sanksi Denda (50% X Rp50.000.000) = Rp 25.000.000,00Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = Rp 75.000.000,00

Penyelesaian Keberatan(Pasal 26 dan 26 A)

• Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima DJP harus beri keputusan.

• Bila jangka waktu tersebut lewat, keberatan dianggap dikabulkan.

• WP dapat beri alasan atau penjelasan tambahan sebelum SK Keberatan diterbitkan.

• Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jml pajak yang masih harus dibayar.

• Pembukuan, catatan, data, informasi,atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam keberatan kecuali data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh dari pihak ketiga.

• Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima SPUH oleh Wajib Pajak. tidak dapat ajukan Pasal 36 UU KUP

Permohonan Banding(Pasal 27)

Diajukan:1.hanya kepada badan peradilan pajak.2.terhadap SK Keberatan.3.secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(dengan alasan yang jelas)4.3 bulan sejak SK Keberatan diterima.5.dilampiri salinan SK Keberatan.

Hak & Kewajiban WPdalam Pengajuan Permohonan Banding

(Pasal 27)1. Pengajuan banding menunda jatuh tempo

pelunasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding.

2. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa.

3. Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi.

4. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

CONTOH BANDING

Contoh:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp30.000.000,00Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00

Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a)

Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00

Peninjauan Kembali

• Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

• Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung.

• Permohonan PK:- hanya dapat diajukan 1 kali.

- tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

- Dapat dicabut sebelum diputus tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan PKHanya dapat diajukan berdasarkan alasan:a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau

tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Permohonan PKDiajukan:• Paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya

kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. (untuk huruf a di atas)

• Paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (untuk huruf b di atas)

• Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. (untuk huruf d dan huruf e di atas)

Putusan PK

• 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara biasa.

• 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara cepat.