kerangka acuan - kementerian ppn/bappenas · web viewrkp mempunyai fungsi pokok sebagai (1) acuan...

Kerangka AcuanMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT NASIONAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2006

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD) sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antarinstansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Penyelenggaran Musrenbang tahun 2005 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 diatur sesuai dengan jadwal sebagai berikut: (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten/Kota, (2) Musrenbang Kabupatan/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2005, (3) Musrenbang Tingkat Pusat dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2005, (4) Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada awal April 2005, dan (5) Musrenbang Tingkat Nasional dilaksanakan pada pertengahan April 2005.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2006 yang memuat prioritas pembangunan tahun 2006; rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan; indikasi program kementerian/lembaga, program lintas kementerian/lembaga dan program lintas wilayah; serta kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah 2006 merupakan pedoman bagi penyusunan APBN 2006 yang akan ditetapkan secara bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. RKP mempunyai fungsi pokok sebagai (1) acuan bagi seluruh komponen bangsa karena memuat seluruh kebijakan publik, (2) pedoman dalam penyusunan APBN karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun, dan (3) jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Prioritas pembangunan tahun 2006 adalah (1) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, (2) peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, (3) revitalisasi pertanian dan perdesaan, (4) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, (5) penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, (6) pemantapan keamanan dan ketertiban, dan penyelesaian konflik, dan (7) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias-Sumatera Utara. Prioritas pembangunan tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa program dan kegiatan pokok yang

1

disusun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersifat realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

Saat ini rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2006 telah dapat diselesaikan dan telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat sehingga menghasilkan rancangan II RKP 2006. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 UU 25 Nomor Tahun 2004 tentang SPPN, rancangan II RKP 2006 tersebut perlu ditindaklanjuti oleh semua Kementrian/Lembaga sebagai rujukan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL). Rancangan awal RKP 2006 juga disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah 2006.

Sebagai bagian dari penyelenggaran sistem perencanan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) dengan menggunakan rancangan II RKP 2006 sebagai bahan pokok.

2. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional adalah mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan:

(1) Menyempurnakan rancangan II Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006 menjadi rancangan akhir RKP 2006 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

(2) Melakukan sinergi dan sinkronisasi (mainstreaming) rancangan rencana kerja yang disusun oleh kementerian/lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya tentang program utama dan kegiatan pokok yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat) beserta lokasi kegiatan dan pagu indikatif.

3. MASUKAN

Masukan yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbangnas RKP 2006 antara lain adalah:

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

(2) Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.1096/M.PPN/03/2005 dan SE-46/MK/03/2005 tgl. 9 Maret 2005.

(3) Rancangan II Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 yang disiapkan oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan memperhatikan hasil Musrenbang Tingkat Pusat.

2

(4) Rancangan II Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2006 yang disusun dengan memperhatikan hasil Musrenbang Tingkat Pusat dan rancangan II RKP 2006.

(5) Usulan tentang rencana kegiatan dan prioritas program pembangunan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga, dan dana perimbangan untuk tahun 2006 sesuai dengan hasil kesepakatan pada forum Musrenbang Provinsi dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan II RKP 2006.

4. MEKANISME PENYELENGGARAN

Kegiatan Musrenbangnas RKP 2006 meliputi Sidang Pleno, Sesi Khusus, dan Sesi Konsultasi Teknis dalam 5 (lima) bidang untuk tiap provinsi.

Sidang Pleno dilakukan pada saat:

(1) Pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara

(2) Pengarahan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang agenda dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 dan dituangkan dalam rancangan II RKP 2006.

(3) Pengarahan Menteri Keuangan tentang perkembangan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2006.

(4) Pengarahan Menteri Dalam Negeri tentang koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sesi Khusus merupakan dialog antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Sekjen Seluruh Departemen/Lembaga dengan para Gubernur Seluruh Indonesia khususnya mengenai isu-isu pembangunan kawasan, regional dan isu-isu lintas provinsi.

Sesi Konsultasi Teknis dalam upaya pencapaian tujuan prioritas melalui kegiatan-kegiatan pokok dalam berbagai bidang bagi tiap provinsi dilakukan untuk membahas:

(1) Usulan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2006.

(2) Pembahasan akhir kesesuaian usulan prioritas rencana kegiatan Pemerintah Daerah dengan rancangan II Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2006 dan rancangan II RKP 2006.

(3) Pembahasan isu strategis pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang sangat penting, mendesak dan berpengaruh terhadap pencapaian prioritas 7 (tujuh) pembangunan nasional Tahun 2006.

Konsultasi teknis akan dibagi dalam 5 (lima) bidang yaitu:

(1) Bidang Sumber Daya Manusia

(2) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(3) Bidang Sarana dan Prasarana

3

(4) Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan

(5) Bidang Ekonomi dan Otonomi Daerah

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrenbangnas RKP 2006 adalah:

(1) Masukan dari Pemerintah Provinsi untuk perbaikan rancangan II RKP 2006 menjadi rancangan akhir RKP 2006 agar sesuai dengan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

(2) Masukan dari Pemerintah Provinsi untuk perbaikan rancangan II Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) 2006 menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) 2006.

(3) Sinergi dan konsistensi tentang prioritas dan kegiatan pokok antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam RKP 2006.

6. PESERTA

Peserta Musrenbangnas RKP 2006 adalah

(1) Seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama Karo Perencanaan dari seluruh Departemen/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.

(2) Seluruh Gubernur.

(3) Seluruh Kepala Bappeda Provinsi.

7. PEMBIAYAAN

Kegiatan Musrenbangnas RKP 2006 ini akan diselenggarakan oleh Kantor Meneg. PPN/Bappenas dengan sumber dana dari APBN 2005.

8. WAKTU DAN TEMPAT

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional RKP 2006 dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 13, 14 dan 15 April 2005 di Gedung Bappenas, Ruang SG 1-5, dan Ruang SS 1-4, Jl. Taman Suropati 2-4 Jakarta Pusat-10310.

9. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional RKP 2006 adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pelaksana adalah Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas.

4

10. INFORMASI BAGI PESERTA MUSRENBANG TINGKAT NASIONAL 2005

Berbagai informasi mengenai materi dan pelaksanaan acara Musrenbang Tingkat Nasional RKP 2006 dapat diperoleh melalui:

Nama Telephone Email1. Ir. Kuswiyanto, M.Si 0811-146-802 [email protected]. Supriyadi, S.Si, MTP 0812-8692-499 [email protected]. Dr. Sumedi Andono Mulyo, MA 0815-8627-0311 [email protected]. Ir. Yudianto 0812-935-3198 [email protected]. Nasir 0856-813-1223 [email protected]. Agus Sutarman 0816-113-81437. Ellen Wenas (Sekretariat) 0811-192-295 [email protected]

KONSUMSI DAN AKOMODASIKomsumsi yang disediakan oleh panitia adalah konsumsi selama pelaksanaan acara yang meliputi makan siang dan makanan kecil. Biaya transportasi dan akomodasi hotel ditanggung oleh masing-masing peserta.

SEKRETARIAT PANITIASekretariat Panitia Musrenbangnas RKP 2006 terletak di Ruang Staf Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, BAPPENAS, Jl. Taman Suropati No. 2-4, Jakarta-10310, Gedung Madiun Lantai 4, Telp./Facsimile: 021-3193-4195.

PETUGAS PENGHUBUNG PROVINSIUntuk membantu peserta provinsi demi kelancaran pelaksanaan Musrenbangnas RKP 2006, Panitia telah menunjuk staf dari kedeputian Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebagai petugas penghubung provinsi.

5

mailto:[email protected]






PETUGAS PENGHUBUNG PROVINSIMUSRENBANGNAS RKP 2006

No Provinsi Petugas Penghubung Direktorat Telp/ HP

1. NAD Hermani Wahab Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0816 902221

2. Sumatera Utara Antonius Tarigan Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0811 901973

3. Sumatera Barat Abdul Haris Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0852 16256229

4. Riau Uke Muhammad Husen

Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0813 19066688

5. Jambi Robin As’ad Pengembangan Wilayah & Transmigrasi 021-3905643 0812 9822942

6. Sumatera Selatan Zulfakar Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0812 9751969

7. Bengkulu Asep Saefudin Pengembangan Otonomi Daerah 021-31935289 0815 11494478

8. Lampung Pung Parmadi Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0811 962268

9. Bangka Belitung Gunsairi Pengembangan Wilayah & Transmigrasi 021-3905643 0811 942523

10. Kepulauan Riau Septaliana Dewi Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0818 260213

11. DKI Jakarta Okto Rialdi Pengembangan Wilayah & Transmigrasi 021-3905643 0855 1001920

12. Jawa Barat Dadang Solihin Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0812 9322202

13. Jawa Tengah Kuswiyanto Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0811 146802

14. DI Yogyakarta Rohmad Supriyadi Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0811 146586

15. Jawa Timur Supriyadi Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0812 8692499

16. Banten Taufiq H.Putra Pengembangan Otonomi Daerah 021-31935289 0812 8007728

17. Bali Putu Riasa Pengembangan Otonomi Daerah 021-31935289 0811 840508

18. NTB Mas Wedar Haryagung

Pengembangan Wilayah & Transmigrasi 021-3905643 0812 8205301

19. NTT Ester Fitrinika Perkotaan dan Perdesaan 021-3101921021-3921314 0817 4878445

20. Sulawesi Utara Hayu Parasati Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal

021-3101984021-3907912 0815 86445679

21. Sulawesi Tengah Suprayoga Hadi Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal

021-3101984021-3907912 0816 4803870

22. Sulawesi Selatan Mia Amalia Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0811 805415

23. Sulawesi Tenggara Togu Pardede Pengembangan Kawasan

Khusus dan Tertinggal021-3101984021-3907912 0852 18190561

24. Sulawesi Barat Daryll Ichwan Pengembangan Otonomi 021-31935289 0812 9382408

6

No Provinsi Petugas Penghubung Direktorat Telp/ HP

Daerah

25. Gorontalo Endang Indriati Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0856 7838048

26. Kalimantan Barat Haryo Raharjo Perkotaan dan Perdesaan 021-3101921021-3921314 0816 1911739

27. Kalimantan Tengah

Sumedi Andono Mulyo

Kerjasama Pembangunan Sektoral & Daerah 021-31934195 0815 86270311

28. Kalimantan Selatan Roudo Pengembangan Otonomi

Daerah 021-31935289 0815 9283329

29. Kalimantan Timur Yudianto Kerjasama Pembangunan

Sektoral & Daerah 021-31934195 0812 9353198

30. Maluku Rudi Alfian Pengembangan Wilayah & Transmigrasi 021-3905643 0811 848535

31. Maluku Utara Rinela Tambunan Perkotaan dan Perdesaan 021-3101921021-3921314 0811 877732

32. Irian Jaya Barat Hindun Barokah Perkotaan dan Perdesaan 021-3101921021-3921314 0812 8141370

33. Papua Nana Apriyana Tata Ruang dan Pertanahan

021-3927412021-3926601 0817 137232

7

JADWAL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT NASIONAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2006BAPPENAS, 13-15 APRIL 2005

Hari Pertama: Rabu, 13 April 2005WAKTU ACARA

08.00-09.00 Registrasi di Istana Negara*)Sesi 1:

09.00–10.00 Pembukaan di Istana Negara- Laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas- Sambutan dan Pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia- Ramah Tamah

10.00-11.00 Peserta Musrenbangnas menuju Gedung Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta Pusat

Sesi 2:11.00-12.30

Tempat: SG 1-5

Sambutan dan Pengarahan- Menteri Keuangan- Menteri Dalam Negeri- Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

Rehat:12.30-14.00

ISHOMA Menteri, Gubernur dan Sekjen “Working Lunch” di SS 1-3 Peserta lainnya makan siang di Lobby SG 1-5

Sesi Khusus14.00-17.00

Tempat SS 1-3

Dialog Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Sesmen, Sesmenko, Sestama, Dirjen Bangda, Dirjen Perbendaharaan (Depkeu), Dirjen Bina Administrasi Keuangan dan Sekjen seluruh Departemen/Lembaga dengan Gubernur seluruh Indonesia

Sesi 3:14.30–17.00

Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Papua- Irian Jaya Barat- Maluku- Maluku Utara- Nusa Tenggara Timur- Nusa Tenggara Barat - Bali

*) Undangan Acara Pembukaan di Istana Negara dapat diambil di Kantor Bappenas pada Hari Selasa, 12 April 2005 jam 14.00 WIB

8

HARI KEDUA: KAMIS, 14 APRIL 2005WAKTU ACARA

08.00–09.00 RegistrasiSesi 4:

09.00-11.30Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Sulawesi Utara- Sulawesi Tengah- Sulawesi Tenggara- Sulawesi Selatan- Sulawesi Barat- Gorontalo

Rehat:11.30-12.30

ISHOMA

Sesi 5:12.30 – 15.00

Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Nangroe Aceh Darussalam- Sumatera Utara- Riau- Kepulauan Riau- Jambi

Rehat:15.00-15.30

ISHOMA

Sesi 6:15.30 – 18.00

Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Sumatera Barat- Sumatera Selatan - Bengkulu - Lampung - Bangka Belitung

9

Hari Ketiga: Jumat, 15 April 2005WAKTU ACARA

08.00–09.00 RegistrasiSesi 7:

09.00-11.30Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Kalimantan Barat- Kalimantan Tengah- Kalimantan Selatan- Kalimantan Timur- DKI Jakarta

Rehat:11.30-14.30

ISHOMA (Sholat Jum’at)

Sesi 8:14.30 – 17.00

Tempat: SG 1-5

Konsultasi Teknis Per Bidang untuk Provinsi:- Jawa Barat- Jawa Tengah- DI Yogyakarta- Jawa Timur- Banten

Semua kesepakatan dalam masing-masing bidang untuk tiap provinsi akan ditampilkan di Website Bappenas

Tidak ada acara penutupan

10

JADWAL KONSULTASI TEKNIS MUSRENBANGNAS RKP 2006

Hari I : Rabu, 13 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya ManusiaTempat : Ruang Rapat SG - 1

WAKTU PEMBICARA MODERATOR/ NARA SUMBER NOTULENSI

14.30 – 15.00 Bappeda Papua

Bappeda Irian Jaya Barat

Moderator:Deputi Bidang SDM *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Kesra dan Kesos2. Dir. Agama dan Pendidikan3. Dir. Kesehatan & Gizi

Masyarakat4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan Otonomi

Daerah

1. Taufik Hanafi (Koordinator)

2. Suharti

3. Subandi

4. Lenny Rosalin

5. Benni Azwir

6. Dadang Rizki

15.00 – 15.30 Bappeda Maluku

Bappeda Maluku Utara

15.30 – 16.00 Bappeda NTB

16.00 – 16.30 Bappeda NTT

16.30 – 17.00 Bappeda Bali

11

SESI 3

Departemen Keuangan Ditjen Anggaran dan Perimbangan

Keuangan

Departemen Dalam Negeri1. Ditjen Bina Bangda2. Ditjen Bina Administrasi Keuangan

Daerah3. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan Umum

Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg Kebudayaan & Pariwisata 3. Menneg Pemberdayaan Perempuan4. Menneg Pemuda dan Olahraga5. Menneg Riset dan Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional

7. Tatang Mutaqin

8. Sanjoyo

*) Apabila Deputi berhalangan, moderator digantikan oleh Staf Ahli atau Direktur yang ditunjuk.

12


Hari I : Rabu, 13 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupTempat : Ruang Rapat SG – 2


14.30 – 15.00 Bappeda Bali Moderator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Maritim dan Tata

Ruang2. Dir. Pangan dan Pertanian 3. Dir. Kehutanan dan Konservasi Sumber

Daya Air4. Dir. Kelautan dan Perikanan5. Dir. Sumber Daya Mineral dan

Pertambangan6. Dir. Pengendalian Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup7. Dir. Perkotaan dan Perdesaan

Departemen Keuangan Ditjen Anggaran dan

Perimbangan Keuangan

Departemen Dalam Negeri1. Ditjen Bina Bangda2. Ditjen Bina Administrasi Keuangan

Daerah3. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan Umum Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Lingkungan Hidup3. Dep. Energi dan SD Mineral4. Dep. Kehutanan5. Dep. Kelautan dan Perikanan6. Dep. Pertanian7. BULOG8. BPN

1. Arif Haryana (Koordinator)

2. Sri Yanti3. Nita Kartika4. Tommy

Hermawan5. Antonaria6. Rizal

Priambudi7. Indra

Darmawan8. Medril Zam

15.00 – 15.30

Barat15.30 – 16.00 Bappeda Maluku

Bappeda Maluku Utara

16.00 – 16.30 Bappeda NTB16.30 – 17.00 Bappeda NTT


13

SESI 3


Hari I : Rabu, 13 April 2005Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sarana dan PrasaranaTempat : Ruang Rapat SG – 3



Moderator:Deputi Bidang Sarana dan Prasarana *)

Nara Sumber:BAPPENAS1. Sahli Bidang Pembangunan

KTI dan Kawasan Tertinggal 2. Dir. Pengairan dan Irigasi3. Dir. Transportasi 4. Dir. Permukiman dan

Perumahan5. Dir. Energi, Telekomunikasi

dan Informatika6. Direktur Pengembangan

Kelembagaan Prasarana Publik7. Direktur Pengembangan

Kawasan Khusus Tertinggal


Keuangan

Departemen Dalam Negeri1. Ditjen Bina Bangda2. Ditjen Bina Administrasi

Keuangan Daerah3. Ditjen Pemberdayaan

Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan Umum

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Perumahan Rakyat3. Dep. Perhubungan 4. Dep. Pekerjaan Umum5. Dep. Komunikasi dan Informatika6. Badan Meteorologi dan Geofisika

1. Petrus Sumarsono (Koordinator)

2. Aryawan Soetiarso

3. Indra Ni Tua4. Salusra

Widya5. Montty

Girianna6. Eddy Satria7. Yudo

Dwinanda8. Nur Syarifah

15.00 – 15.30 Bappeda Bali15.30 – 16.00 Bappeda

Papua Bappeda

Irian Jaya Barat16.00 – 16.30 Bappeda

Maluku Bappeda

Maluku Utara16.30 – 17.00 Bappeda

NTB


14

SESI 3


Hari I : Rabu, 13 April 2005 Acara : Konsultasi teknis Bidang Politik, Pertahanan dan KeamananTempat : Ruang Rapat SG – 4

WAKTU PEMBICARA MODERATOR/ NARA SUMBER NOTULENSI14.30 – 15.00 Bappeda

NTBModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)

Nara Sumber:BAPPENAS1. Sahli Bidang Reformasi Hukum

dan HAM2. Dir. Hukum dan HAM3. Dir. Pertahanan dan Keamanan4. Dir. Permukiman dan

Perumahan

1. Otho Hernowo (Koordinator)

2. Mardiharto3. Budiman4. Bogat W5. Wisnu

Utomo6. Siliwanti7. Sanjaya

Sarwohadi8. Bustang


15.30 – 16.00 Bappeda Bali16.00 – 16.30 Bappeda

Papua Bappeda

Irian Jaya Barat16.30 – 17.00 Bappeda

Maluku Bappeda

Maluku Utara

15

SESI 3

5. Dir. Politik, Komunikasi dan Informasi

6. Direktur Aparatur Negara


Keuangan



Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan Umum6. Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg PAN4. Dep. Hukum dan HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan Umum17. Komisi Penyiaran Indonesia18. Badan Narkotika Nasional19. Dewan Ketahanan Nasional


16


Hari I : Rabu, 13 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Otonomi DaerahTempat : Ruang Rapat SG – 5


14.30 – 15.00 Bappeda Maluku Bappeda Maluku

Utara

Moderator:Deputi Bidang Ekonomi *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Ekonomi

Perusahaan2. Dir. Ketenagakerjaan dan

Analisa Ekonomi

1. Mesdin Simarmata (Koordinator)

2. Suharmen

3. Arif Rahman Hakim

4. Leonard Tampubolon

15.00 – 15.30 15.30 – 16.00 Bappeda NTT16.00 – 16.30 Bappeda Bali16.30 – 17.00 Bappeda Papua

Bappeda Irian Jaya Barat

17

SESI 3

3. Dir. Industri, Perdagangan dan Pariwisata

4. Dir. Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

5. Dir. Perencanaan Makro6. Dir. Keuangan Negara dan

Analisa Moneter7. Dir. Pengembangan Wilayah

dan Transmigrasi8. Dir. Tata Ruang dan

Pertanahan


Keuangan




Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Koperasi dan UKM3. Menneg Pembangunan

Daerah Tertinggal4. Dep. Perindustrian5. Dep. Perdagangan6. Dep. Tenaga Kerja dan

Transmigrasi7. BPKP8. BPN9. BPS

5. Noor Arifin

6. Himawan Hariyoga



Hari II : Kamis, 14 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya ManusiaTempat : Ruang Rapat SG - 1


Sulawesi UtaraModerator:Deputi Bidang SDM *)

Nara Sumber


2. Suharti 3. Subandi

09.30 – 10.00 Bappeda Sulawesi Tengah

18

SESI 4

BAPPENAS1. Sahli Bidang Kesra dan

Kesos2. Dir. Agama dan Pendidikan3. Dir. Kesehatan & Gizi

Masyarakat4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan Otonomi

Daerah


Keuangan




Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg Kebudayaan & Pariwisata 3. Menneg Pemberdayaan Perempuan4. Menneg Pemuda dan Olahraga5. Menneg Riset dan Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional

4. Lenny Rosalin5. Benni Azwir6. Dadang Rizki7. Tatang Mutaqin8. Sanjoyo

10.00 – 10.30 Bappeda Sulawesi Tenggara

10.30 – 11.00 Bappeda Sulawesi Selatan

Bappeda Sulawesi Barat

11.00 – 11.30 Bappeda Gorontalo



Hari II : Kamis, 14 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupTempat : Ruang Rapat SG – 2

19

SESI 4


GorontaloModerator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Maritim dan

Tata Ruang2. Dir. Pangan dan Pertanian 3. Dir. Kehutanan dan

Konservasi Sumber Daya Air4. Dir. Kelautan dan Perikanan5. Dir. Sumber Daya Mineral

dan Pertambangan6. Dir. Pengendalian Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup7. Dir. Perkotaan dan Perdesaan


Keuangan




Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Lingkungan Hidup3. Dep. Energi dan SD Mineral4. Dep. Kehutanan5. Dep. Kelautan dan Perikanan6. Dep. Pertanian7. BULOG8. BPN



Hermawan5. Antonaria6. Rizal

Priambudi7. Indra

Darmawan8. Medril Zam

09.30 – 10.00 Utara






20


Hari II : Kamis, 14 April 2005Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sarana dan PrasaranaTempat : Ruang Rapat SG – 3






Perumahan5. Dir. Energi, Telekomunikasi

dan Informatika6. Direktur Pengembangan




Keuangan







3. Indra Ni Tua4. Salusra Widya5. Montty

Girianna6. Eddy Satria7. Yudo

Dwinanda8. Nur Syarifah




10.30 – 11.00 Bappeda Sulawesi Utara



21

SESI 4


Hari II : Kamis, 14 April 2005 Acara : Konsultasi teknis Bidang Politik, Pertahanan dan KeamananTempat : Ruang Rapat SG – 4


Sulawesi TengahModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)

Nara Sumber:BAPPENAS

1. Sahli Bidang Reformasi Hukum dan HAM

2. Dir. Hukum dan HAM3. Dir. Pertahanan dan

Keamanan


2. Mardiharto 3. Budiman4. Bogat W5. Wisnu Utomo6. Siliwanti7. Sanjaya

Sarwohadi8. Bustang






22

SESI 4

4. Dir. Permukiman dan Perumahan




Keuangan



Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan Umum 6. Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg PAN4. Dep. Hukum dan HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan Umum17. Komisi Penyiaran Indonesia18. Badan Narkotika Nasional19. Dewan Ketahanan Nasional


23


Hari II : Kamis, 14 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Otonomi DaerahTempat : Ruang Rapat SG – 5





Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Ekonomi Perusahaan2. Dir. Ketenagakerjaan dan Analisa

Ekonomi3. Dir. Industri, Perdagangan dan

Pariwisata 4. Dir. Pemberdayaan Usaha Kecil,

Menengah dan Koperasi


2. Suharmen



5. Noor Arifin





24

SESI 4

5. Dir. Perencanaan Makro 6. Dir. Keuangan Negara dan dan

Analisa Moneter7. Dir. Pengembangan Wilayah dan

Transmigrasi8. Dir. Tata Ruang dan Pertanahan


Keuangan



Masyarakat Desa4. Ditjen Otonomi Daerah5. Ditjen Pemerintahan

Umum

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Koperasi dan

UKM3. Menneg Pembangunan

Daerah Tertinggal4. Dep. Perindustrian5. Dep. Perdagangan6. Dep. Tenaga Kerja dan 7. Transmigrasi8. BPKP9. BPN10. BPS

6. Himawan Hariyoga


25




NADModerator:Deputi Bidang SDM *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Kesra dan


Masyarakat


2. Suharti 3. Subandi4. Lenny

Rosalin5. Benni

Azwir

13.00 – 13.30 Bappeda Sumatera Utara

13.30 – 14.00 Bappeda Riau

14.00 – 14.30 Bappeda Kepulauan Riau

14.30 – 15.00 Bappeda Jambi

26

SESI 5

4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan

Otonomi Daerah


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg Kebudayaan &

Pariwisata 3. Menneg Pemberdayaan

Perempuan4. Menneg Pemuda dan

Olahraga5. Menneg Riset dan

Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional

6. Dadang Rizki

7. Tatang Mutaqin

8. Sanjoyo


27





Moderator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)



Konservasi Sumber Daya Air4. Dir. Kelautan dan

Perikanan5. Dir. Sumber Daya Mineral


Daya Alam dan Lingkungan Hidup7. Dir. Perkotaan dan

Perdesaan


Keuangan




Umum




Hermawan5. Antonaria6. Rizal Priambudi7. Indra Darmawan8. Medril Zam

13.00 – 13.30 13.30 – 14.00 Bappeda

Kepulauan Riau14.00 – 14.30 Bappeda Jambi14.30 – 15.00 Bappeda NAD

28

SESI 5


29








Perumahan5. Dir. Energi,

Telekomunikasi dan Informatika6. Direktur Pengembangan




Keuangan




Umum




3. Indra Ni Tua4. Salusra Widya5. Montty Girianna6. Eddy Satria7. Yudo Dwinanda8. Nur Syarifah



14.00 – 14.30 Bappeda NAD



30

SESI 5




Kepulauan RiauModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)

Nara Sumber:BAPPENAS1. Sahli Bidang Reformasi

Hukum dan HAM2. Dir. Hukum dan HAM


2. Mardiharto

3. Budiman

4. Bogat W





31

SESI 5

3. Dir. Pertahanan dan Keamanan





Keuangan




Politik

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg. PAN4. Dep. Hukum dan HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan Umum17. Komisi Penyiaran Indonesia 18. Badan Narkotika Nasional19. Dewan Ketahanan Nasional

5. Wisnu Utomo

6. Siliwanti

7. Sanjaya Sarwohadi

8. Bustang


32




JambiModerator:Deputi Bidang Ekonomi *)



Analisa Ekonomi


2. Suharmen







33

SESI 5




Analisa Moneter7. Dir. Pengembangan Wilayah dan

Transmigrasi8. Dir. Tata Ruang dan Pertanahan


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Koperasi dan

UKM3. Menneg Pembangunan

Daerah Tertinggal4. Dep. Perindustrian5. Dep. Perdagangan6. Dep. Tenaga Kerja dan 7. Transmigrasi8. BPKP9. BPN10. BPS

5. Noor Arifin

6. Himawan Hariyoga


34




Sumatera BaratModerator:Deputi Bidang SDM *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli Bidang Kesra dan


Masyarakat


2. Suharti 3. Subandi4. Lenny Rosalin5. Benni Azwir6. Dadang Rizki7. Tatang Mutaqin8. Sanjoyo

16.00 – 16.30 Bappeda Sumatera Selatan

16.30 – 17.00 Bappeda Bengkulu

17.00 – 17.30 Bappeda Lampung

17.30 – 18.00 Bappeda Bangka Belitung

35

SESI 6

4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan

Otonomi Daerah


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg Kebudayaan & Pariwisata 3. Menneg Pemberdayaan

Perempuan4. Menneg Pemuda dan Olahraga5. Menneg Riset dan Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional


36




Sumatera SelatanModerator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)



Konservasi Sumber Daya Air4. Dir. Kelautan dan

Perikanan5. Dir. Sumber Daya Mineral


Daya Alam dan Lingkungan Hidup7. Dir. Perkotaan dan

Perdesaan


Keuangan




Umum








17.30 – 18.00 Bappeda Sumatera Barat


37

SESI 6








Perumahan5. Dir. Energi,

Telekomunikasi dan Informatika6. Direktur Pengembangan




Keuangan




Umum




3. Indra Ni Tua

4. Salusra Widya

5. Montty Girianna

6. Eddy Satria

7. Yudo Dwinanda

8. Nur Syarifah






38

SESI 6




LampungModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)

Nara Sumber:BAPPENAS1. Sahli Bidang Reformasi Hukum dan

HAM2. Dir. Hukum dan HAM3. Dir. Pertahanan dan Keamanan


2. Mardiharto

3. Budiman

4. Bogat W





39

SESI 6

4. Dir. Permukiman dan Perumahan5. Dir. Politik, Komunikasi dan

Informasi 6. Direktur Aparatur Negara


Keuangan




Politik

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg. PAN4. Dep. Hukum dan HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan Umum17. Komisi Penyiaran Indonesia 18. Badan Narkotika Nasional19. Dewan Ketahanan Nasional

5. Wisnu Utomo

6. Siliwanti

7. Sanjaya sarwohadi

8. Bustang


40








Analisa Ekonomi


2. Suharmen







41

SESI 6




Analisa Moneter7. Dir. Pengembangan

Wilayah dan Transmigrasi8. Dir. Tata Ruang dan

Pertanahan


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menko Perekonomian2. Menneg Koperasi dan UKM3. Menneg Pembangunan Daerah

Tertinggal4. Dep. Perindustrian5. Dep. Perdagangan6. Dep. Tenaga Kerja dan 7. Transmigrasi8. BPKP9. BPN10. BPS

5. Noor Arifin

6. Himawan Hariyoga



Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya ManusiaTempat : Ruang Rapat SG - 1


Kalimantan BaratModerator:Deputi Bidang SDM *)

Nara SumberBAPPENAS


2. Suharti 3. Subandi4. Lenny Rosalin

09.30 – 10.00 Bappeda Kalimantan Tengah

42

SESI 7

1. Sahli Bidang Kesra dan Kesos

2. Dir. Agama dan Pendidikan3. Dir. Kesehatan & Gizi

Masyarakat4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan

Otonomi Daerah


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg.

Kebudayaan & Pariwisata 3. Menneg

Pemberdayaan Perempuan4. Menneg Pemuda

dan Olahraga5. Menneg Riset

dan Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional

5. Benni Azwir6. Dadang Rizki7. Tatang Mutaqin8. Sanjoyo

10.00 – 10.30 Bappeda Kalimantan Selatan

10.30 – 11.00 Bappeda Kalimantan Timur

11.00 – 11.30 Bappeda DKI Jakarta


43


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupTempat : Ruang Rapat SG – 2


Kalimantan Tengah

Moderator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)

Nara SumberBAPPENAS1. Sahli

Bidang Maritim dan Tata Ruang2. Dir.

Pangan dan Pertanian







11.00 – 11.30 Bappeda Kalimantan Barat

44

SESI 7

3. Dir. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

4. Dir. Kelautan dan Perikanan

5. Dir. Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

6. Dir. Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Dir. Perkotaan dan Perdesaan


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menko

Perekonomian2. Menneg

Lingkungan Hidup3. Dep. Energi dan

SD Mineral4. Dep. Kehutanan5. Dep. Kelautan

dan Perikanan6. Dep. Pertanian7. BULOG8. BPN


45


Hari III : Jum’at, 15 April 2005Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sarana dan PrasaranaTempat : Ruang Rapat SG – 3






Perumahan


2. Aryawan Soetiarso3. Indra Ni Tua4. Salusra Widya5. Montty Girianna6. Eddy Satria7. Yudo Dwinanda8. Nur Syarifah





46

SESI 7

5. Dir. Energi, Telekomunikasi dan Informatika

6. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik

7. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus Tertinggal


Keuangan




Umum



Perumahan Rakyat3. Dep.

Perhubungan 4. Dep. Pekerjaan

Umum5. Dep. Komunikasi

dan Informatika6. Badan

Meteorologi dan Geofisika


47


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi teknis Bidang Politik, Pertahanan dan KeamananTempat : Ruang Rapat SG – 4


Kalimantan TimurModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)


Hukum dan HAM2. Dir. Hukum dan HAM3. Dir. Pertahanan dan

Keamanan


2. Mardiharto3. Budiman4. Bogat W5. Wisnu Utomo6. Siliwanti7. Sanjaya

sarwohadi8. Bustang





48

SESI 7





Keuangan




Politik


Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg. PAN4. Dep. Hukum dan

HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan

Umum17. Komisi Penyiaran

Indonesia 18. Badan Narkotika

Nasional19. Dewan Ketahanan

Nasional*) Apabila Deputi berhalangan, moderator digantikan oleh Staf Ahli atau Direktur yang ditunjuk.

49


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Otonomi DaerahTempat : Ruang Rapat SG – 5






Analisa Ekonomi3. Dir. Industri, Perdagangan

dan Pariwisata


2. Suharmen3. Arif Rahman

Hakim4. Leonard

Tampubolon5. Noor Arifin6. Himawan

Hariyoga





50

SESI 7





Pertanahan


Keuangan




Umum





Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya ManusiaTempat : Ruang Rapat SG - 1


Jawa BaratModerator:Deputi Bidang SDM *)

Nara SumberBAPPENAS


2. Suharti 3. Subandi4. Lenny Rosalin5. Benni Azwir

15.00 – 15.30 Bappeda Jawa Tengah

15.30 – 16.00 Bappeda DI Yogyakarta

51

SESI 8

1. Sahli Bidang Kesra dan Kesos

2. Dir. Agama dan Pendidikan3. Dir. Kesehatan & Gizi

Masyarakat4. Dir. Kebudayaan dan Iptek 5. Dir. KKSP6. Dir. Pengembangan

Otonomi Daerah


Keuangan




Umum

Departemen/Lembaga1. Menkokesra2. Menneg.

Kebudayaan & Pariwisata 3. Menneg

Pemberdayaan Perempuan4. Menneg Pemuda

dan Olahraga5. Menneg Riset

dan Teknologi6. Depdiknas7. Depkes8. Dep Agama9. Depsos10. BKKBN11. Bakosurtanal12. BPOM13. BAPETEN14. BPPT15. BATAN16. LIPI17. LAPAN18. PERPUSNAS19. Arsip Nasional

6. Dadang Rizki7. Tatang Mutaqin8. Sanjoyo

16.00 – 16.30 Bappeda Jawa Timur

16.30 – 17.00 Bappeda Banten


52


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupTempat : Ruang Rapat SG – 2


Jawa TengahModerator:Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup *)


Tata Ruang2. Dir. Pangan dan Pertanian



Hermawan5. Antonaria6. Rizal Priambudi7. Indra

Darmawan




16.30 – 17.00 Bappeda Jawa Barat

53

SESI 8

3. Dir. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

4. Dir. Kelautan dan Perikanan

5. Dir. Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

6. Dir. Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Dir. Perkotaan dan Perdesaan


Keuangan




Umum



Lingkungan Hidup3. Dep. Energi dan

SD Mineral4. Dep. Kehutanan5. Dep. Kelautan

dan Perikanan6. Dep. Pertanian7. BULOG8. BPN

8. Medril Zam


54


Hari III : Jum’at, 15 April 2005Acara : Konsultasi Teknis Bidang Sarana dan PrasaranaTempat : Ruang Rapat SG – 3

WAKTU PEMBICARA MODERATOR/ NARA SUMBER NOTULENSI14.30 – 15.00 Bappeda DI

YogyakartaModerator:Deputi Bidang Sarana dan Prasarana *)


KTI dan Kawasan Tertinggal 2. Dir. Pengairan dan Irigasi3. Dir. Transportasi



3. Indra Ni Tua4. Salusra Widya5. Montty

Girianna6. Eddy Satria





55

SESI 8


5. Dir. Energi, Telekomunikasi dan Informatika

6. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik

7. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus Tertinggal


Keuangan




Umum


Perekonomian2. Menneg.

Perumahan Rakyat3. Dep.

Perhubungan 4. Dep. Pekerjaan

Umum5. Dep. Komunikasi

dan Informatika6. Badan

Meteorologi dan Geofisika

7. Yudo Dwinanda

8. Nur Syarifah


56


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi teknis Bidang Politik, Pertahanan dan KeamananTempat : Ruang Rapat SG – 4


Jawa TimurModerator:Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan *)


Hukum dan HAM2. Dir. Hukum dan HAM


2. Mardiharto 3. Budiman4. Bogat W5. Wisnu

Utomo6. Siliwanti





57

SESI 8

3. Dir. Pertahanan dan Keamanan





Keuangan




Politik


Perekonomian2. Menko Polhukkam3. Menneg. PAN4. Dep. Hukum dan

HAM5. Dep. Kominfo6. Dep. Luar Negeri7. Dep. Pertahanan8. Kejaksaan Agung9. Kepolisian RI10. TNI11. BIN12. BKN13. LEMHANNAS14. LEMSANEG15. LAN16. Komisi Pemilihan

Umum17. Komisi Penyiaran

Indonesia 18. Badan Narkotika

Nasional19. Dewan Ketahanan

Nasional

7. Sanjaya sarwohadi

8. Bustang


58


Hari III : Jum’at, 15 April 2005 Acara : Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Otonomi DaerahTempat : Ruang Rapat SG – 5


BantenModerator:Deputi Bidang Ekonomi *)



Analisa Ekonomi


2. Suharmen3. Arif Rahman

Hakim4. Leonard

Tampubolon5. Noor Arifin





59

SESI 8






Pertanahan


Keuangan




Umum



6. Himawan Hariyoga


60

INFO SINGKAT MUSRENBANG NASIONAL RKP 2006

Bappenas, 13-15 April 2005

Waktu Pelaksanaan Hari, Tanggal : Rabu – Jum’at, 13-15 April 2005 Tempat : 1. Istana Negara (Pembukaan)

2. Bappenas (Acara Persidangan)

Peserta Instansi Pusat : 1. Para Menteri / Kepala LPND

2. Para Sekjen/Sesmen/Sestama3. Para Kepala Biro Perencanaan

Daerah : 1. Para Gubernur2. Para Kepala Bappeda Provinsi

Pakaian Hari I, untuk pembukaan, menggunakan PSL (Pakaian Sipil Lengkap) Hari II dan III, selama persidangan menggunakan PDH (Pakaian Dinas Harian)

Bahan Dari Provinsi Tanggapan dari Provinsi atas draft RKP 2006 Kegiatan prioritas provinsi yang akan dikonfirmasikan dengan Departemen/LPND Kegiatan prioritas lintas-provinsi yang akan dibahas dalam forum Gubernur dengan

para Menteri

Akomodasi/Penginapan Biaya penginapan dan transportasi ditanggung oleh instansi masing-masing Diharapkan peserta dari daerah dapat meng-arrange sendiri penginapannya Bappenas hanya menyediakan fasilitas makan siang dan snack selama kegiatan

berlangsung.

61

kerangka acuan - kementerian ppn/bappenas · web viewrkp mempunyai fungsi pokok sebagai (1) acuan...

Documents