daftar isi · web viewpedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjadi...
TRANSCRIPT
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
Disusun Oleh:TIM LPM
LEMBAGA PENELITIAN PADA MASYARAKAT (LPM)
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Ridlo-Nya sehingga usaha penyempurnaan buku Pedoman Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat diselesaikan dengan baik.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika Institut Pendidikan Indonesia (IPI) secara institusional dan prosedural. Selain hal- hal yang bersifat teknis, beberapa prinsip dasar perlu diindahkan, sehingga pelaksanaannya membutuhkan suatu pedoman yang bisa dipakai sebagai acuan bersama.
Dengan tersusunnya buku Pedoman Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika IPI menjadi lebih tertata, produktif, dan berkualitas serta menjadi panduan di lingkungan IPI. Seraya memanfaatkan sebagai panduan, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut.
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) selaku pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat butuh masukan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan IPI untuk perbaikannya kedepannya agar bisa lebih baik.
Kepada semua pihak yang terkait, terimakasih atas kerjasamanya Tim LPM yang telah dapat menyelesaikan pembuatan Pedoman ini sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.
Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
( Dr. Hudiana Hernawan, MS )
i
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) dan KEMENRISTEK DIKTI
1
PENDAHULUAN 1
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA ( IPI )
3
A. Latar Belakang PKM IPI 3
B. Tujuan Pelaksanaan PKM IPI 4
1. Tujuan Umum 4
2. Tujuan Khusus 4
C. Dasar Hukum 5
D. Skema Pelaksanaan PKM IPI 5E. Luaran Program PKM IPI 6
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI)
7
A. Makna PKM IPI 7
B. Persyaratan dan Ketentuan Program PKM IPI 7
1. Persyaratan Bagi Pengusul 7
2. Persyaratan Reviewer 8
C. Bentuk PKM IPI 8
1. Pendidikan 8
2. Pelatihan 9
3. Penyuluhan 94. Pendampingan dan Pemberdayaan 9
ii
D. Tahapan Program PKM IPI 9
E. Mekanisme Pengusulan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaporan PKM IPI 10
1. Mekanisme Pengusulan 10
2. Pelaksanaan 11
3. Pelaporan 11
F. Sumber Dana PKM IPI 11
G. Jadwal Kegiatan Program PKM IPI 12
H.Kewajiban Dosen dalam Melakukan PKM IPI 12I. Kontrak PKM IPI 13
KEWENANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI)
14
A. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IPI 14
B. Tim Reviewer 14C. Dosen Pengusul 15
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) KEMENRISTEK DIKTI
16
A. Latar Belakang Kemenristek Dikti 16
B. Pengelolaan PKM Kemenristek Dikti 25
C. Program Pendanaan PKM Kemenristek Dikti 26
D. Ketentuan Umum PKM Kemenristek Dikti 27
E. Tahapan Kegiatan PKM Kemenristek Dikti 29
F. Pelaksanaan PKM Kemenristek Dikti 30G. Pembiayaan PKM Kemenristek Dikti 30
PENUTUP 31LAMPIRAN PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT (PKM) MELALUI SIMLITABMAS KEMENRISTEK DIK TI
32
iii
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) INSTITUT
PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) dan KEMENRISTEK DIKTI
iv
PENGELOLAAN PELAYANANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ( PKM )INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) dan KEMENRISTEK DIKTI
PENDAHULUAN
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban akademik seorang
dosen dalam mewujudkan kinerja sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang
mempunyai tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus
diatur agar memenuhi standar sebagaimana ditentukan dalam Permenristek-DIKTI No. 44
tahun 2015 tentang SNPT.
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan
dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa
pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam
mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai
misi, yaitu 1). meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk
menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi
untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab
permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 20152019 dalam
segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan
pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar
perguruan tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic
development, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat
memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Perguruan tinggi Indonesia
telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi
masyarakat.
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI)
A. Latar Belakang PKM IPI
Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut merupakan salah satu perguruan tinggi
yang berkomitmen untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh dosen. Sehingga IPI Garut harus mampu menggerakkan sumberdaya
manusianya yang andal dalam pengelolaan, menyediakan dana untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk
menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertangungjawabkan.
Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
alokasi dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan selalu ditingkatkan
dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan keuangan institusi.
Upaya untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan
Institut Pendidikan Indonesia, serta untuk membantu para dosen dalam memenuhi
Beban Kerja Dosen (BKD) dalam setiap semester, maka institusi memfasilitasi penyediaan
anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan institusi. Selain itu
institusi mengambil kebijakan mewajibkan kepada semua dosen tetap ber-NIDN, agar
mengajukan dana hibah melalui SIMLITABMAS sesuai dengan jadwal yang ditentukan
DRPM DIKTI. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian visi institusi menjadi
perguruan tinggi yang unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pengaturan tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk
implementasi rencana strategis Institut Pendidikan Indonesia tahun 2018-2022 yang harus
dijabarkan secara rinci melalui program kerja, khususnya bidang pengabdian kepada
masyarakat. Pada sisi lain, dikeluarkannya pedoman pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat ini merupakan upaya institusi untuk melakukan standarisasi proses dan
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di
Institut Pendidikan Indonesia.
Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjadi
acuan bagi seluruh dosen dalam mempersiapkan proposal sampai dengan diseminasi
hasil, agar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memenuhi kualitas
sebagaimana yang diharapkan dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara
internal maupun eksternal.
B. Tujuan Pelaksanaan PKM IPI
1. Tujuan Umum
Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa serta membantu suksesnya pembangunan masyarakat dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Tujuan Khusus
Tujuan dikeluarkannya pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
sebagai berikut:
a. Meningkatkan minat, partisipasi dan kemampuan, dosen Institut Pendidikan
Indonesia dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
b. Mengimplementasikan kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dalam upaya
memenuhi tanggungjawab sosial dan tanggung jawab akademik di Institut
Pendidikan Indonesia Garut.
c. Meningkatkan kualitas proses pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja akademik dosen, prodi dan
institusi
d. Melakukan standarisasi proses dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen Institut Pendidikan Indonesia.
C. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
dosen dan disusunnya buku pedoman ini adalah sebagai berikut:
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Institut Pendidikan Indonesia tahun 2017
6. Rencana strategis Institut Pendidikan Indonesia tahun 2018-2022.
7. Pedoman akademik Institut Pendidikan Indonesia tahun 2018.
D. Skema Pelaksanaan PKM IPI
Program pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya merupakan implementasi
dari kompetensi dan keahlian akademik dosen, khususnya dari kompetensi pengetahuan
dan keterampilan. Sehingga program pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan
oleh dosen dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan
pemberdayaan kepada kelompok masyarakat.
E. Luaran Program PKM IPI
Luaran dari program pengabdian kepada masyarakat adalah dalam bentuk laporan
dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional. Produk dalam bentuk laporan
disampaikan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) secara online dan
offline, sedangkan produk dalam bentuk artikel jurnal disampaikan ke Lembaga
Pengabdian Kepada Masyarakat disertai bukti/tanda terima submission artikel.
Outcome program pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan memberikan
kontribusi kepada diri dosen maupun institusi adalah dalam bentuk:
1. Mewujudkan beban kerja dosen dibidang pengabdian kepada masyarakat, khususnya
bagi dosen yang telah tersertifikasi.
2. Mendorong meningkatnya jabatan fungsional akademik dosen.
3. Meningkatnya kinerja perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendorong meningkatnya status akreditasi Prodi maupun institusi.
5. Mendorong meningkatnya pemeringkatan Institut Pendidikan Indonesia secara bertahap.
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI)
A. Makna PKM IPI
Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen
dalam melaksanakan bidang akademik, yang dalam pelaksanaanya lebih mengutamakan
hasil penelitian dosen. Program pengabdian kepada masyarakat Institut Pendidikan
Indonesia adalah program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk semua
bidang ilmu yang ada di seluruh program studi.
Secara ringkas pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika
yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. pengabdian kepada masyarakat ini
sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dosen Institut Pendidikan
Indonesia.
B. Persyaratan dan Ketentuan Program PKM IPI
1. Persyaratan Bagi Pengusul
Program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dosen
Institut Pendidikan Indonesia yang harus dilaksanakan satu kali dalam satu tahun
akademik, dengan persyaratan umum bagi dosen adalah:
a. Wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan
bidang keahlian, meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
b. Menguasai jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pendidikan,
pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat).
c. Mampu memahami dan mengidentifikasi kelompok sasaran kegiatan.
d. Dosen tetap ber-NIDN.
e. Minimal telah mendapatkan gelar akademik magister.
f. Tidak sedang menempuh tugas belajar.
g. Setiap dosen wajib mengusulkan dan melaporkan satu skema pengabdian
kepada masyarakat dalam satun tahun akademik.
h. Bagi dosen yang sedang mendapat tugas tambahan menjadi pejabat struktural
sebagai pimpinan dan Kaprodi, dapat mengajukan program pengabdian
kepada masyarakat.
2. Persyaratan Reviewer
Reviewer akan direkrut oleh Kepala LPM bersama Wakil Rektor I Bidang
Akademik dan Kerjasama untuk ditetapkan oleh Rektor Institut Pendidikan Indonesia,
dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
a. Memahami dan menguasai program pengabdian kepada masyarakat.
b. Minimal memiliki jabatan fungsional lektor.
c. Diutamakan mempunyai pengalaman sebagai evaluator proposal di bidang
pengabdian kepada masyarakat.
d. Memiliki integritas, memenuhi standar kode etik sebagai reviewer.
C. Bentuk PKM IPI
Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen
dapat berupa beberapa bentuk kegiatan berikut:
1. Pendidikan
Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman
atau pengetahuan suatu bidang tertentu kepada kelompok sasaran.
2. Pelatihan
Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada penguasaan
keterampilan suatu bidang keahlian tertentu kepada kelompok sasaran.
3. Penyuluhan
Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman
atau pengetahuan suatu kebijakan/program pemerintah, dengan tujuan untuk
menumbuhkan partisipasi kelompok sasaran terhadap
kebijakan/program tersebut.
4. Pendampingan dan Pemberdayaan
Adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada
menumbuhkan inisiatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memulai
proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, keluarga,
maupun lingkungannya.
D. Tahapan Program PKM IPI
Alur dan tahapan program pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan melalui
gambar berikut:
Gambar 2.1. Tahapan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
E. Mekanisme Pengusulan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaporan PKM IPI
1. Mekanisme Pengusulan
Seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus
mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a. Pengusul/dosen mengajukan proposal kepada LPM secara online melalui
b. Format proposal mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
c. Proposal yang telah masuk, dilakukan penilaian kelayakan oleh tim reviewer.
d. Proposal yang belum memenuhi kelayakan akan dikembalikan untuk dilakukan
revisi oleh pengusul, maksimal satu kali revisi.
e. Proposal yang telah direvisi wajib dikumpulkan kembali kepada LPM maksimal 1
minggu.
f. Proposal yang telah memenuhi kelayakan disampaikan kepada pengusul untuk
dilaksanakan kontrak dan tindak lanjut pelaksanaan, disertai penyerahan 50 % dari
dana yang disetujui.
a. Rektor Institut Pendidikan Indonesia menerbitkan surat tugas untuk pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat, melalui kepala LPM.
2. Pelaksanaan
Pengusul melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis
kegiatan dan jadwal yang diusulkan.
3. Pelaporan
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang didokumentasikan dengan mengikuti pedoman pengabdian kepada
masyarakat yang diterbitkan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPM).
Pelaporan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara offline berupa
hardcopy sebanyak 3 eksemplar disertai artikel jurnal untuk bahan publikasi, dan
secara online melalui alamat.
F. Sumber Dana PKM IPI
Pada dasarnya sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal
atau bersumber dari internal dan eksternal. Sesuai dengan tanggung jawab akademik
bidang pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh dosen, institusi
memberikan dana subsidi sesuai dengan kemampuan institusi yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Rektor Institut Pendidikan Indonesia. Sedangkan dana eksternal yang dimaksud
adalah dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari sumber di luar
IPI Garut antara lain hibah DRPM RISTEKDIKTI, Pemerintah Daerah, dan sumber dana
luar lainnya yang bersifat tidak mengikat.
G. Jadwal Kegiatan Program PKM IPI
NoUraian
KegiatanBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des1 Publikasi dan
sosialisasi √2 Pengajuan
proposal √ √3 Penilaian
kelayakan √4 Revisi √ √5 Pengumuman
proposal yanglolos
√
6 Kontrak/penu gasan √
7 Pelaksanaan √ √ √8 Pelaporan dan
publikasi √Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
H. Kewajiban Dosen dalam Melakukan PKM IPI
Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka setiap
dosen berkewajiban:
1. Melaksanakan seluruh kegiatannya sesuai dengan metode dan target yang tercantum
dalam proposal.
2. Setiap dosen berkewajiban membuat laporan dan publikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Selama melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti jadwal kegiatan
yang ditentukan oleh LPM.
I. Kontrak PKM IPI
Sebagai jaminan keterlaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang
dijukan dosen, dilakukan kontrak pengabdian kepada masyarakat antara LPM dengan
dosen pengusul yang telah disetujui/direkomendasi tim reviewer. Perihal yang harus
dilakukan oleh kepala LPM dalam melakukan kontrak adalah sebagai berikut:
1. Kepala LPM membuat dan menanda tangani kontrak bermaterai dengan ketua
pengabdian kepada masyarakat, yang berisi ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan
kegiatan, nilai kontrak, tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, luaran
yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat.
2. Kepala LPM membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang akan ditanda tangani bersama dengan ketua kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
KEWENANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI)
A. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IPI
Sesuai dengan tupoksi, LPM IPI mempunyai kewajiban melaksanakan administrasi
dan melakukan tata kelola tentang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
dosen di lingkungan IPI Garut. Sehubungan dengan perihal tersebut, LPM melaksanakan
kegiatan berikut:
1. Melakukan sosialisasi/publikasi jadwal pelaksanaan program pengabdian
kepada masyarakat.
2. Melakukan seleksi administrasi proposal.
3. Menyediakan administrasi yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengadministrasikan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
B. Tim Reviewer
Tim reviewer mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menilai kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh
pengusul/dosen.
2. Menyerahkan hasil penilaian proposal kepada LPM dengan memberikan catatan
dan masukan terhadap proposal yang belum memenuhi kelayakan.
C. Dosen Pengusul
1. Mengajukan proposal ke LPM secara online.
2. Melakukan revisi proposal berdasarkan saran/catatan yang diberikan oleh reviewer.
3. Melakukan kontrak program pengabdian kepada masyarakat dengan Kepala LPM.
4. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
proposal yang diajukan.
5. Mengumpulkan laporan dan artikel publikasi hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat kepada LPM.
PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
KEMENRISTEK DIKTI
A. Latar Belakang PKM Kemenristek Dikti
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan
dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa
pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam
mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut
juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai
misi, yaitu 1). meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk
menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi
untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab
permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 20152019 dalam
segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan
pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan
masyarakat agar perguruan tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic
development, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat
memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Perguruan tinggi Indonesia
telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi
masyarakat.
Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk
dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yangbermanfaat langsung pada masyarakat.
Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 , sasaran
program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan
kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti;
3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4)
meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya
kapasitas inovasi
Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab sosial
komunitas akademik institusi pendidikan tinggi untuk membantu masyarakat dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi ataupun dalam mengembangkan
potensi-potensi yang dimiliki. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, civitas
akademika berkesempatan untuk memaksimalkan perannya dalam menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai secara kontekstual.
Pada saat yang sama, mereka dapat menumbuhkembangkan kepekaan dan kepedulian
sosial kepada sesama manusia yang membu- tuhkan bantuan.
Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi.
2. Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian.
3. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau
persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential
option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secaraekonomi,
politik, sosial, dan budaya.
5. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan
martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.
Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat
mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan
penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi:
a. Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan,
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang
dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan,
pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang:
a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian
atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan
masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang:
a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kegiatan.
b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat,
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyaraka.
c. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu,
menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan
d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai
salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah,
terukur, dan terprogram.
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal
penilaian terhadap:
a. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif,
akuntabel, dan transparan.
c. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada
masyarakat.
d. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat
dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
e. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian
kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang
meliputi:
a. kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
b. Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang
keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada
masyarakat.
c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan
kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam
pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria
minimal tentang:
a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada
di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait
dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi
dan area sasaran kegiatan.
b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan
tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal
tentang:
a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam
bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk
lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
b. Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada
masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan,
panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
c. kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan,
diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
d. kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
e. Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan
tinggi.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan
kriteria minimal:
a. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja
sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari
masyarakat.
b. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur
yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat.
c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yag harus
diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
d. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan
kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e)perguruan tinggi tidak
dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan
tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan ( Ditjen
Penguatan Risbang), cq. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)
mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi,
daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada DRPM Ditjen Risbang.
Selanjutnya agar penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di
perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional secara nyata,
tema-tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Panduan ini berbasis
kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang merupakan arah kebijakan riset pada
tingkat nasional dan menjadi prioritas dalam program pemerintah.
Di sisi lain, setiap penelitian yang dilaksanakan diukur kematangan hasilnya melalui
indikatorindikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016 tentang
Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Pengukuran dan Penetapan
TKT tersebut bertujuan untuk mengetahui status kesiapterapan teknologi, membantu
pemetaan kesiapterapan teknologi, mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan
penelitian dan pengembangan, mengurangi resiko kegagalan dalam pemanfaatan
teknologi, dan meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian, penyelenggaraan
penelitian dilaksanakan dengan menerapkan paradigma baru dalam pembiayaan penelitian.
Apabila pada tahun-tahun sebelumnya pembiayaan penelitian dilaksanakan dengan
menggunakan Standar Biaya masukan, mulai tahun 2017 pembiayaan penelitian
dilaksanakan dengan mengunakan Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini dapat
dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106
/PMK.02/2016 yang di dalamnya mencakup Standar Biaya Keluaran Umum untuk Sub
Output (Sub Keluaran) Penelitian.
Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DRPM juga senantiasa membangun kerja sama
dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat
nasional, kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-
kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan.
Saat ini juga DRPM juga terus mengembangkan kerjasama perguruan tinggi
Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan
di berbagai negara. Di samping program hibah penelitian yang bersifat tahun tunggal,
sejak tahun 1992 DRPM telah meluncurkan berbagai program hibah penelitian jangka
panjang (tahun jamak) yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang benarbenar
bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Mulai tahun 2011, sebagian kegiatan penelitian telah dilimpahkan kewenangan
pengelolaannya ke perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan
budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok
peneliti andal secara merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi juga
diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan
kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan
pembangunan lokal, nasional maupun internasional.
Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis,
Ditjen Penguatan Risbang melalui DRPM terus mengembangkan program Penelitian
Kompetitif Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh DRPM. Sebagai strategi dalam
usahanya untuk menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan penelitian dan
pengabdian, Ditjen Penguatan Risbang secara kontinu telah melaksanakan berbagai
program bantuan dalam bentuk kegiatan atau reward berdasarkan kinerja dan apa yang
telah dicapai oleh peneliti/dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
B. Pengelolaan PKM Kemenristek Dikti
Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Ditjen
Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) berupaya terus mengawal penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk:
1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
perguruan tinggi
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
perguruan tinggi.
5. memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.
C. Program Pendanaan PKM Kemenristek Dikti
Program penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset
dan Pengembangan (c.q Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - DRPM) untuk
dosen/peneliti di perguruan tinggi meliputi kategori dan skema penelitian.
Berbeda dengan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikelola
dengan mekanisme kompetitif nasional. Skema-skema program pengabdian kepada
masyarakat yang diselenggarakan DRPM meliputi:
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
3. Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPPE)
4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)5. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
7. Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR;
8. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
9. Program Hi-Link
10. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
(KKNPPM).
D. Ketentuan Umum PKM Kemenristek Dikti
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu
pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan
tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut,
DRPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.
1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor
Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau
bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
3. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
( LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan
lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya
dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui Simlitabmas.
(http://simlitabmas.ristekdikti.go.id).4. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua
dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema
yang berbeda) dan dua proposal pengabdian kepada masyarakat ( satu proposal
sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota
pada skema yang berbeda). Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki HIndex lebih
besar atau sama dengan 2 (=2) yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional
bereputasi, dapat mengajukan proposal penelitian hingga tidak lebih dari empat
proposal (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga
sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
5. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat
kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian
atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian kepada
masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut
tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh
DRPM selama 2 tahun berturut-turut dandiwajibkan mengembalikan dana yang telah
diterima ke kas negara.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga
Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakatatau sebutan lain yang sejenis
diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan
penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada system penjaminan mutu yang
berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
7. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat Catatan
Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan
Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada
masyarakat.
Catatan Harian diunggah ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen
pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi
catatan detiltentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting.
Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang
dapat dijadikan bukti dalam pengajuan HKI. Peneliti atau pelaksana pengabdian
kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema
dapat dikenai sanksi.
8. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada SBK tahun anggaran yang
berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan
acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat – Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan –
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) pada
setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang
dipresentasikan, maupun poster.
E. Tahapan Kegiatan PKM Kemenristek Dikti
Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan,
penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian
keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DRPM melalui laman
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id dan/atau melalui media lain.
F. Pelaksanaan PKM Kemenristek Dikti
Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Secara umum sebagaimana
pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat. Namun, kegiatan pengabdian kepada masyarakat
seluruhnya dikelola langsung oleh DRPM Ditjen Risbang, termasuk proses seleksi dan
penilaian proposal.
Direncanakan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti
pola pendanaan penelitian, yaitu dengan mengelompokkan perguruan tinggi didasarkan
pada kinerja pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi.
G. Pembiayaan PKM Kemenristek Dikti
Pembiayaan pengabdian dan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk
SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan
penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran
yangdihasilkan.
Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu Standar
Biaya Riset dan Standar Biaya Tambahan. SBK riset untuk skema penelitian melalui
pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK
Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan sebagaimana Justifikasi anggaran
penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori,
skema, dan bidang fokus penelitian.
SBK riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui. Rincian anggaran
yang dibuat oleh pengusul dalam proposalnya harus memuat SBK penelitian dan tambahan
biaya luaran yang akan dicapai. Biaya SBK yang diusulkan sudah mencakup biaya
mencapai luaran wajib yang ditargetkan sedangkan tambahan biaya luaran hanya
diperuntukkan bagi luaran tambahan
PENUTUP
Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan LPM ini
merupakan petunjuk yang harus dikuti dan dilaksanakan oleh dosen dalam melakukan
pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh institusi. Sehubungan dengan
diterbitkannya pedoman ini, ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dipahami oleh
semua pihak di lingkungan IPI Garut. Pihak-pihak yang dimaksud adalah dosen, tim
reviewer, dan LPM, dijelaskan seperti berikut ini.
1. Peraturan, pedoman, dan atau panduan tentang pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat yang diterbitkan sebelumnya oleh LPM yang bertentangan dengan
pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan, atau peraturan lainnya tentang pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat yang belum termuat dalam pedoman ini akan diatur kemudian berdasarkan
Surat Keputusan Rektor IPI Garut.
3. Pedoman ini dijadikan sebagai sumber aturan dan panduan pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat di lingkungan IPI Garut. Semoga buku pedoman pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat dan memberikan petunjuk kepada
dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Disadari bahwa, buku
pedoman ini sangat mungkin tidak sempurna, karenanya saran dan masukan dari
berbagai pihak sangat diharapkan, demi kesempurnaan pedoman pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat.
LAMPIRAN
LIHAT PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KEMRISTEKDIKTI 2017 EDISI XI
