keputusan menteri perhubungan republik indonesia rencana …

28
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 67 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pasal 457 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur rencana induk bandar udara pada bandar udara yang beroperasi harus disesuaikan; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Upload: others

Post on 03-Oct-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM. 67 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE

DI KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 457 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan telah mengatur rencana induk bandar

udara pada bandar udara yang beroperasi harus

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi

Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn

Saudale di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa

Tenggara Timur, telah memenuhi persyaratan

administratif dan teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia tentang Rencana Induk Bandar

Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote

Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Page 2: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001

tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012

tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan

Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor

5295);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69

Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1046);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20

Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur

Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64

Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur

Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842);

Page 3: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-3-

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55

Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 695);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87

Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Prosedur

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara

Dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1031);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83

Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety

Regulations Part 139) tentang Bandar Udara

(Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1295);

Page 4: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

- 4 -

Memperhatikan 1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:

EK.552/227/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang

Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara D.C.

Saudale-Rote Ndao;

2. Surat Bupati Rote Ndao Nomor:

550/8F/II/Kab.RN/2015 tentang Rekomendasi

Rencana Induk Bandar Udara D.C. Saudale;

3. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah XIV Kupang Nomor S.451/BPKH.XIV-

3/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Perihal Revisi

Surat Telaahan Kawasan untuk Bandar Udara D.C.

Saudale Rote;

4. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah XIV Kupang Nomor: S.99/BPKH.XIV-

3/2015 tanggal 8 April 2015 hal Konfirmasi Lokasi

Bandara DC. Saudale Rote;

5. Surat Kepala Balai Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:

BLHD.660/Bid.I/09/IV/2015 tanggal 9 April 2015

hal Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian

Dokumen Lingkungan Hidup;

6. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Udara D.C. Saudale Nomor: 227/UM.002/IV/TR-

2015 tanggal 16 April 2015 perihal Permohonan

Penetapan Rencana Induk Bandar Udara D.C.

Saudale Di Kab. Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

7. Surat Pelaksana Harian Kepala Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kelas III D.C. Saudale

Nomor: 1027/UM.002/XI/TR-2018 tanggal 5

November 2018 perihal Pernyataan Kesesuaian

Rencana Pengembangan Bandar Udara D.C. Saudale

di Kab. Rote Ndao dengan RTRW dan Tatrawil

Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten Kota;

Page 5: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-5-

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA DAVID

CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

: Bandar Udara David Constantijn Saudale yang terletak di

Kota Ba’a di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa

Tenggara Timur, dengan referensi pada titik ujung landas

pacu TH. 03 terletak pada koordinat geografis 10° 46’

17,265” Lintang Selatan (LS) dan 123° 04’ 16,073” Bujur

Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara X = 20.000

meter dan Y = 20.000 meter, dimana sumbu X berhimpit

dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth

40° 51’ 08,53” dan sumbu Y melalui ujung landas pacu

TH. 03 tegak lurus sumbu X.

: Lokasi dan titik-titik ujung landas pacu bandar udara

sebagaimana pada Diktum PERTAMA sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Titik referensi bandar udara /Aerodrome Reference Point

(ARP] Bandar Udara David Constantijn Saudale di

Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Udara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

: Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten

Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan Bandar

Udara dengan Hierarki Pengumpan (spoke) dan

diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Page 6: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-6-

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan dan

pengembangan Bandar Udara David Constantijn Saudale

di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA seluas

kurang lebih 64,43 Hektar (Ha) terdiri atas:

a. lahan yang telah ada (eksisting) seluas kurang lebih

51,35 Hektar (Ha);

b. lahan pengembangan seluas kurang lebih 13,08

Hektar (Ha).

: Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale

di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

terdiri dari :

a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan

penumpang dan kargo;

b. kebutuhan fasilitas;

c. tata letak fasilitas;

d. tahapan pelaksanaan pembangunan; dan

e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan.

: Penyelenggara Bandar Udara David Constantijn Saudale

di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur,

wajib memenuhi aspek keselamatan dan keamanan

penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

: Penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) tahun wajib melengkapi dokumen yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran

II Keputusan ini, antara lain:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;

b. batas kawasan kebisingan;

c. daerah lingkungan kerja; dan

d. daerah lingkungan kepentingan.

Page 7: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-7-

KESEMBILAN : Penyelenggara bandar udara berkewajiban untuk:

a. menyusun teknik terinci fasilitas pokok bandar

udara; dan

b. menyusun analisa dampak lingkungan terhadap

pembangunan dan pengoperasian bandar udara.

KESEPULUH : Pembiayaan yang timbul atas Rencana Induk Bandar

Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote

Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale

di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan

Diktum KEDELAPAN berlaku untuk jangka waktu 20

(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5

(lima) tahun.

KEDUABELAS : Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak

sesuai dan belum diatur di dalam rencana induk

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan

Diktum KEDELAPAN wajib memperoleh persetujuan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara. -

KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Page 8: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-8-

KEEMPATBELAS Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;3. Menteri Sekretaris Negara;4. Menteri Keuangan;5. Menteri Dalam Negeri;6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para

Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;12. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;13. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;14. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao;15. Bupati Rote Ndao;16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

Page 9: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

SEMAK

SEMAK

.Jalan Setapak

KEBUN

KEBUN LONTAR

DRAINASEDRAINASEDRAINASEDRAINASE"

Y=20.000

DRAINASE

1650.0RUNWAY 1650:(VW STRIP

KEBUN .ONTAR

KEBUN

KEBUN

SAWAH

Y -20 .400

Y -19 .600

Nodotku

PBandar Udara D.C Saudale

1:1 ° f

n, L K ) rKEBUN

60.0 90.0RAN STRIP RESA

<£B

50m 100m 150m 200m

SAWAH

Y -20 .400

Y -20 .000

Y -19 .600

KETERANGAN:1 LAHAN PARKIR2 TERMINAL3 APRON4 MENARA AIR5 RUMAH GENSET LAMA6 GARASI7 ANTENA NDB8 RUMAH DINAS BMG9 RUMAH DINAS KEPALA BANDARA10 KANTOR BMKG

DATA KOORDINAT THRESHOLD

LEGENDA

11 KANTOR OPERASI 21 AIRPORT MAINTENANCE BUILDING = Sungai = Titik 8encft Mark

13 WINDSOCK = Bangunan / Rumah14 NDB LAMA15 RUMAH DINAS

. ..

16 TOWER ATC I = Jalan = Kontur

18 P KP -PK19 POWER HOUSE20 KANTOR ADMINISTRASI

= Pagar = Jalur Poligon

C3 = Jalan Setapak

d -S = Landrse

NO TITIK

SISTEM K BANDAR UC

OORDINAT )ARA (ACS) SISTEM KOOF DINAT UTM SISTEM KOORDINJ T GEOGRAFIS WGS-84

X(meter)

Y(meter)

X(meter)

Y(meter)

Lintang Seloton Bujur Timur

• • ’ • •

1 TH.21 21.650,000 20.000,000 508.855,888 8810537,0401 10 45 36,621 123 04 51,602

2 TH.03 20.000,000 20.000,000 507.776,602 8.809.288984 10 46 17265 123 04 16,073

i dengan aslinya HUKUM

ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN : 1KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ; KM 67 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Marel 2019

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE

DI KABUPATEN ROTE N DAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR

LAYOUT EKSISTING

NOMOR LEMBAR

Page 10: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

NgotobiuViale

SEMAK

Jl. Lekunrk

KEBLIN LONTAR

nadeoen

APRON

—T — .

'l R/W STRIP

Kfrt>'JN LONTAF

RAV STRIPIdNWAY 1350*30KEBUN

Jalan Desa Retotosi

KEBUN

DATA KOORDINAT THRESHOLD

SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS-84SISTEM KOORDINAT UTMBANDAR UDARA (ACS)

(meter)

20.000.00020.000,000

(meter)

506.855,888

507.776,602SAWAH

Y(meter)

Untong Selatan Bujur Timur

- • • • "

8.810.537,0401 10 45 36,621 123 04 51,602

8.809.288,984 10 4« 17,265 123 04 16,073

fX

(H

X

KETERANGAN;1. TERMINAL PENUMPANG2. PARKIR PUBLIK RODA 43. PARKIR PUBLIK ROOA 24. PARKIR TAKSI DAN BUS5. BANGUNAN ISTIRAHAT SUPIR6. APRON SERVICE BUILDING7. BANGUNAN BMKG8. TAMAN METEO9. BANGUNAN OPERASIONAL10. BANGUNAN ADMINISTRASI11. BANGUNAN SUMBER AIR BERSIH12. BANGUNAN KEAMANAN13. BANGUNAN NDB14. MENARA PENGAWAS (ATC) & KANTOR AIRNAV15. BANGUNAN PKP-PK

16. AIRPORT MAINTENANCE BUILDING17. GSE MAINTENANCE BUILDING18. KANTIN KARYAWAN19. AREAL PEMERINTAHAN20. BANGUNAN POUKUNIK21. BANGUNAN POWER HOUSE22. GARDU PLN23. GARDU TELKOM24. BANGUNAN PENGOLAHAN LIMBAH25. BANGUNAN PENUMPUKAN SAMPAH26. RUMAH DINAS BMKG27. AREAL RUMAH DINAS28. POS JAGA29. FASILITAS PERIBADATAN30. AREAL FASILITAS KARGO

31. AREAL FASILITAS JASABOGA32. AREAL FASIUTAS OPPU33. CADANSAN LAHAN PENGEMBANGAN34. GERBANG MASUK BANDARA35. PAPI36. WINDSOCK37. VOR-DME

EKSISTING

PHASE I

PHASE II

SUNGAI/DANAU

PEMUKIMANfonVn I CADANGAN LAHAN

BANG. RELOKASI

KONTUR

DRAINASE

RENCANA PAGAR BANDARA

RENCANATURAP

LAMPIRAN : II.A

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 67 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE

DI KABUPATEN ROTE N DAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR NOMOR LEMBAR

LAYOUT MASTERPLAN 02 04

Page 11: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

Y—20.400

Y=20.20C

Y=20.000

Y -20 .400

Y -20 .200

Y=20.000

KETERANGAN:1. TERMINAL PENUMPANG2. PARKIR PUBLIK RODA 4

16. AIRPORT MAINTENANCE BULDIM317. GSE MAINTENANCE BUILDING

31. AREAL FASILITAS JASABOGA32. AREAL FASIUTAS DPPU

LEGENDA:

EKSIST1NG

4. PARKIR TAKSI DAN BUS5. BANGUNAN ISTIRAHAT SUPIR

19. AREAL PEMERINTAHAN20. BANGUNAN POUKUMK

34. GERBANG MASUK BANDARA35. PAPI PHASE 1

21. BANGUNAN POWER HOUSE 36. WINOSOCK7. BANGUNAN BMKG8. TAMAN METEO9. BANGUNAN OPERASIONAL10. BANGUNAN ADMIMSTRASI11. BANGUNAN SUM8ER AIR BERSIH

22 GARDU PLN 37. VOfVDMEm ,

PHASE II

24. BANGUNAN PENGOLAHAN UMBAH25. BANGUNAN PENUMPUKAN SAMPAH 26 RUMAH DINAS BMKG K r> SUNGAI/DANAU

12. BANGUNAN KEAMANAN13. BANGUNAN N0614. MENARA PENGAWAS (ATC) & KANTOR AIRNAV15. BANGUNAN PKP-PK

27. AREAL RUMAH DINAS28. POS JAGA29. FASILITAS PERIBADATAN30. AREAL FASILITAS KARGO

| 0 D o PEMUKIMAN

i a CADANGAN LAHAN

| H [3 o IBANG relokasi

| | KONTUR

DRAINASE

RENCANA PAGAR BANOARA

RENCANA TURAP

ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN : II.B

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 67 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE

DI KABUPATEN ROTE N DAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR

FASLITAS SISI DARAT

NOMOR

03

LEMBAR

04

Page 12: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

Modcmok

KEBUN LONTAR

NauhaJeoenKEBUN

KEBUN

1650.0RUNWAY 1650 x.

60.0 —fVW STRIP

KEBUN

fVW STRIPKEBUN

KEBUN

KEBUN

SAWAH

SAWAH

I i )\ I NgoiotMu

* /% / / \/ □ V>* \%SEMAK % J N . \\

\A D \

B25

Y -20 .400

Y -20 .000

Y - 19.600

DATA KOORDINAT THRESHOLD

SISTEM KOORDINATNO TITIK &ANDAR UDARA (ACS)

X Y(meter) (meter)

1 TH.21 21.650.000 20.000.000

2 TH.03 20.000,000 20.000.000

Y(meter)

SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS-84

Lintang Selatan Bujur Timur

’ • • *

10 45 36,621 123 04 51,602

10 4« 17,265 123 04 16,073

LAHAN EKSISTING =51.35 ha

TAMBAHAN LAHAN =13.08 ha

LUAS BANDAR UDARA = & A .

dengan aslinya HUKUM

B 0^*2 0 ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN : II.CKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 67 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE

DI KABUPATEN ROTE N DAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR NOMOR LEMBAR

KEBUTUHAN LAHAN

Page 13: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

- 9 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 67 TAHUN 2019

RENCANA INDUK BANDAR UDARA DAVID

CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN

ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR

RENCANA INDUK

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk

memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara

dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara

sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Tabel I

PRAKIRAAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN ROTE

NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO URAIANEKSISTING

Tahun 2017TAHAP 1 TAHAP 2

I PENUMPANG (Per Tahun)

Domestik 5.098 23.614 40.149

II KARGO (Ton / Tahun)

Dom estik - 31 60

III PERGERAKAN PESAW AT( Per Tahun)

Dom estik 185 1.835 3.335

IV PENUMPANG (Jam Sibuk)

Domestik 19 82 139

Page 14: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

- l o ­

V PERGERAKAN PESAW AT (Jam Sibuk)

Dom estik 3 3 . ' 4

VI PENUM PANG (Harian)

Dom estik 33 193 336

VII PERGERAKAN PESAW AT (Harian)

Domestik 4 8 10

ll. Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan

dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel II.

2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), wajib didahului dengan

Kajian Lingkungan serta telah diterbitkannya Izin Pembangunan

Bandar Udara oleh Menteri Perhubungan.dan

3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan

dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan

pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Page 15: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-11-

Tabel II

RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO URAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

I FASILITAS SISI UDARA

- Aerodome Reference Code 3 C 3 C 3 C

- Klasifikasi Landas Pacu Ins. Non Presisi Ins. Non Presisi Ins. Non Presisi

- Pesawat Terbesar ATR - 72 ATR - 72 ATR - 72 Pesawat

- Landas Pacu ( Runway ) 1.650 x 30 1.650 x 30 1.650x30 m2

f ORA (Take Off Run Available) TH 04 1.650 1.650 1.650 m

TH 22 1.650 1.650 1.650 m..... _ .......... ................................. _ ........

Page 16: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-12-

NO URAIAN

k

EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET i

TODA (Take Off Distance Available) TH 04 1.710 1.800 1.800 m

TH 22 1.710 1.800 1.800 m

LDA (landing Distance Available) TH 04 1.650 1.650 1.650 m

TH 22 1.650 1.650 1.650 m

ASDA (Accelerate Stop DistanceTH 04

Available)1.650 1.650 1.650

m

TH 22 1.650 1.650 1.650 m

- Strip Landas Pacu ( Runwaystrip ) 1.770 x 150 1.770 x 150 1.770 x 150 m2

- RESA (Runway End And Safety

Area) TH 04 - 90x60 90x60 m2

TH 22 90 x 60 90 x 60 90 x 60 m2

- Landas Hubung (Taxiway)

.

Exit Taxi way A 75 x 18 75 x 18 75 x 18 m2. .

Page 17: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-13-

NO URAIAN

f

EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

- Landas Parkir Pesawat ( Apron )

Landas Parkir

(Apron)120 x 85 120 x 85 183 x 85 m2

- Kapasitas Parkir Pesawat

A. Komersial

Large Jet “ - - pesawat

Medium Jet “ “ pesawat

Small Jet - - “ pesawat

Propeler 2 2 3 pesawat

Total 2 2 3 pesawat

II FASILITAS SISI DARAT

Page 18: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-14-

NO URAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

...... - Terminal Penumpang 1.170 3.000 3.000 m2

- Areal Parkir Publik 1.200 4.450 4.450 m2

- Bangunan Istirahat Supir “ 100 100 m2

- Fasilitas Ibadah - 400 m2

- Kantor Operasi 100 100 300 m2

- Kantor Administrasi 300 300 400 m2

- Menara Pengawas/Tower Control 115 115 115 m2

- Kantor Airnav - 148 148 m2

- PKP-PK 204 204 204 m2

- Power House 48 120 120 m2

- Apron Services Building " 200 200 m2

- GSE Maintenance Building - 300 300 m2

Page 19: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-15-

i NO URAIAN

f

EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

- Airport Maintenance Building 100 510 510 m2

- Kantor BMG 300 300 300 m2

- Kantor Keamanan - 200 200 m2

- Poliklinik - 240 m2

- Bangunan Sumber Air 40 160 160 m2

- Bangunan NDB 48 48 48 m2

- Bangunan VOR/DME - 50 50 m2

- Terminal Kargo 2.000 2.000 (Lahan) m2

- DPPU “ 5.000 5.000 (Lahan) m2

- Jasa Boga/Katering 2.000 2.000 (Lahan) m2

- Bangunan Penumpukan Sampah 100 100 (Lahan) m2

- Bangunan STP - 600 600 (Lahan) m2

Page 20: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-16-

NO URAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

III FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

NDB VOR/DME VOR/DME

NDB NDB

IV ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL

PAPI PAPI PAPI

Windsock Windsock Windsock

Runway Lights Runway Lights Runway Lights

Marka Marka Marka

V FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN

Page 21: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-17-

NO URAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

SSB SSB SSB

VHF VHF VHF

PABX PABX PABX

Tower Set Tower Set

VI PELAYANAN LALU LINTAS UDARA

AFIS AFIS AFIS

VII FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN

X-Ray Cabin X-Ray Cabin X-Ray Cabin

X-Ray Baggage X-Ray Baggage X-Ray Baggage

Walk Trough

Metal Detector

Walk Trough

Metal Detector

Walk Trough

Metal Detector

Page 22: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-18-

NO URAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

Hand Metal

Detector

Hand Metal

Detector

Hand Metal

Detector

Pagar Keliling dan

Pembatas

Pagar Keliling dan

Pembatas

Pagar Keliling dan

Pembatas

CCTV

Explosive

Detector

Explosive

Detector

X-Ray Kargo X-Ray Kargo

CCTV CCTV

Kendaraan Patroli Kendaraan Patroli

Avsec Radio

Comunication

Avsec Radio

Comunication

VIII PKP-PK

Page 23: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-19-

II NOURAIAN EKSISTING TAHAP I TAHAP II KET

- Tipe PKP-PK Tipe C Tipe C Tipe C

- Kategori PKP-PK Kategori 5 Kategori 5 Kategori 5

IX FASILITAS UTILITAS

- Kapasitas Daya Listrik 25 523 774 Kva

- Kebutuhan Air Bersih 86 119 M3/hari

- Kebutuhan Sambungan Telepon (dengan PABX) 1 2 2 Sambungan

Page 24: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-20-

III. Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan

peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan

serta pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana

tercantum pada Lampiran II.A dan II.B.

IV. Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan,

pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara

sesuai rencana induk, luas lahan untuk kebutuhan pembangunan

dan pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dengan

rincian sebagai berikut:

a. luas lahan yang telah ada (eksisting) =51,35 Ha

b. luas lahan pengembangan = 13,08 Ha

Total Kebutuhan Lahan Bandar Udara = 64,43 Ha

2. Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada butir IV

angka 1 (satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara

yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat

bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak

pada koordinat geografis 10° 46’ 17,265” Lintang Selatan dan 123°

04’ 16,073 ” Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara X =

20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit

dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth 40° 51’ 08,53”

geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu 04 tegak lurus

sumbu X, sebagaimana tercantum pada Tabel III.

3. Kebutuhan luas lahan sebagaimana yang dimaksud pada butir IV

angka 2 (dua) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.C.

Page 25: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-21-

Tabel III

DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN

BANDAR UDARA D.C. SAUDALE ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Batas Lahan Bandar Udara Eksisting

NoNo.

Titik

Koordinat ACS Koordinat UTM Koordinat Geografis

X Y X Y Lintang Selatan Bujur Timur

(meter) (meter) (meter) (meter) O 9 II 0 9 II

1 A l 20,812.376 20,191.578 508,162.875 8,810,028.868 10 45 53.172 123 4 28.787

2 A2 20,871.664 20,190.989 508,202.087 8,810,073.341 10 45 51.724 123 4 30.078

3 A3 21,010.144 20,189.443 508,293.802 8,810,177.107 10 45 48.344 123 4 33.097

4 A4 21,045.647 20,188.078 508,318.049 8,810,203.078 10 45 47.499 123 4 33.895

5 A5 21,106.999 20,187.427 508,358.657 8,810,249.073 10 45 46.001 123 4 35.232

6 A6 21,175.470 20,185.249 508,405.074 8,810,299.455 10 45 44.360 123 4 36.760

7 A7 21,240.071 20,184.738 508,447.701 8,810,347.999 10 45 42.779 123 4 38.163

8 A8 21,392.849 20,183.545 508,548.498 8,810,462.814 10 45 39.040 123 4 41.481

9 A9 21,399.758 20,097.326 508,618.250 8,810,411.667 10 45 40.705 123 4 43.778

10 A10 21,901.342 20,105.818 508,939.787 8,810,796.729 10 45 28.165 123 4 54.362

11 A l l 21,908.089 19,915.853 509,087.931 8,810,677.625 10 45 32.041 123 4 59.241

12 A12 21,519.594 19,914.678 508,834.801 8,810,382.912 10 45 41.639 123 4 50.909

13 A13 21,437.849 19,913.077 508,782.563 8,810,320.016 10 45 43.687 123 4 49.189

Page 26: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-22-

14 A14 21,297.127 19,909.200 508,693.485 8,810,211.008 10 45 47.237 123 4 46.257

15 A15 21,158.989 19,908.428 508,603.747 8,810,105.985 10 45 50.657 123 4 43.303

16 A16 20,990.925 19,907.715 508,494.397 8,809,978.358 10 45 54.814 123 4 39.704

17 A17 20,804.854 19,909.758 508,371.189 8,809,838.908 10 45 59.355 123 4 35.648

18 A18 20,738.565 19,909.587 508,327.975 8,809,788.641 10 46 0.992 123 4 34.225

19 A19 20,683.533 19,911.920 508,290.226 8,809,748.528 10 46 2.298 123 4 32.983

20 A20 20,636.644 19,910.747 508,260.455 8,809,712.283 10 46 3.479 123 4 32.002

21 A21 20,524.325 19,909.306 508,188.106 8,809,626.358 10 46 6.277 123 4 29.621

22 A22 20,484.894 19,909.937 508,161.846 8,809,596.937 10 46 7.235 123 4 28.756

23 A23 20,063.042 19,911.646 507,884.724 8,809,278.872 10 46 17.593 123 4 19.634

24 A24 19,996.797 19,921.333 507,834.080 8,809,235.083 10 46 19.019 123 4 17.966

25 A25 19,912.928 19,999.837 507,719.844 8,809,222.956 10 46 19.415 123 4 14.205

26 A26 19,910.387 20,021.150 507,702.057 8,809,234.969 10 46 19.024 123 4 13.619

27 A27 19,901.690 20,090.254 507,644.085 8,809,273.573 10 46 17.768 123 4 11.710

28 A28 19,954.017 20,110.630 507,662.882 8,809,326.487 10 46 16.044 123 4 12.328

29 A29 20,056.169 20,154.550 507,696.444 8,809,432.495 10 46 12.593 123 4 13.433

30 A30 20,102.750 20,171.575 507,714.019 8,809,478.871 10 46 11.083 123 4 14.011

31 A31 20,183.431 20,181.229 507,759.468 8,809,546.228 10 46 8.889 123 4 15.507

32 A32 20,330.156 20,185.192 507,852.407 8,809,659.835 10 46 5.190 123 4 18.567

33 A33 20,386.395 20,186.772 507,887.983 8,809,703.420 10 46 3.770 123 4 19.738

34 A34 20,419.710 20,187.246 507,909.408 8,809,728.937 10 46 2.939 123 4 20.443

35 A35 20,421.275 20,279.493 507,840.635 8,809,790.436 10 46 0.938 123 4 18.178

36 A36 20,678.905 20,265.709 508,019.516 8,809,976.352 10 45 54.883 123 4 24.067

37 A37 20,690.575 20,195.157 508,080.527 8,809,939.051 10 45 56.097 123 4 26.076

Page 27: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-23-

Batas Lahan Bandar Udara Pengembangan

Koordinat ACS Koordinat UTM Koordinat Geografis

NoTitik

X Y X Y Lintang Selatan Bujur Timur

(meter) (meter) (meter) (meter) o » o »

1 B I 20185.2067 20181.2766 507760.593 8809547.603 10 46 8.845 123 4 15.544

2 B2 20185.2067 20181.2766 507760.593 8809547.603 10 46 8.845 123 4 15.544

3 B3 20,185.260 20,336.292 507,643.340 8,809,649.000 10 46 5.544 123 4 11.682

4 B4 20,410.765 20,336.215 507,790.846 8,809,819.572 10 45 59.989 123 4 16.538

5 B5 20,415.690 20,338.785 507,792.121 8,809,824.978 10 45 59.813 123 4 16.580

6 B6 20,421.058 20,343.507 507,792.058 8,809,832.128 10 45 59.580 123 4 16.578

7 B7 20,428.002 20,345.209 507,795.311 8,809,838.495 10 45 59.373 123 4 16.685

8 B8 20,668.092 20,345.127 507,952.357 8,810,020.098 10 45 53.459 123 4 21.855

9 B9 20,673.285 20,349.441 507,952.488 8,810,026.849 10 45 53.239 123 4 21.859

10 B 10 20,679.618 20,351.782 507,954.857 8,810,033.171 10 45 53.033 123 4 21.937

11 B I 1 20,679.620 20,356.774 507,951.082 8,810,036.436 10 45 52.927 123 4 21.813

12 B12 20,691.516 20,356.770 507,958.863 8,810,045.434 10 45 52.634 123 4 22.069

13 B13 20,691.514 20,350.351 507,963.718 8,810,041.235 10 45 52.771 123 4 22.229

14 B14 20,698.101 20,345.558 507,971.652 8,810,043.085 10 45 52.711 123 4 22.490

15 B15 20,702.583 20,337.380 507,980.770 8,810,041.129 10 45 52.774 123 4 22.790

16 B16 20,703.193 20,330.194 507,986.606 8,810,036.893 10 45 52.912 123 4 22.983

17 B17 20,700.489 20,321.920 507,991.098 8,810,029.436 10 45 53.155 123 4 23.131

18 B18 20,694.954 20,315.878 507,992.051 8,810,021.299 10 45 53.420 123 4 23.162

19 B19 20,691.944 20,314.093 507,991.434 8,810,017.853 10 45 53.532 123 4 23.142

20 B20 20,691.630 20,297.640 508,003.677 8,810,006.858 10 45 53.890 123 4 23.545

Page 28: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA …

-24-

21 B21 20,688.603 20,268.261 508,023.926 8,809,985.358 10 45 54.590 123 4 24.212

22 B22 20,997.876 20,268.155 508,226.226 8,810,219.292 10 45 46.971 123 4 30.871

23 B23 20,997.849 20,189.580 508,285.660 8,810,167.895 10 45 48.644 123 4 32.829

24 B24 19,904.592 20,067.198 507,663.427 8,809,260.693 10 46 18.187 123 4 12.347

25 B25 19,838.010 20,032.847 507,645.883 8,809,187.855 10 46 20.558 123 4 11.770

26 B26 19,837.987 19,967.394 507,695.391 8,809,145.041 10 46 21.952 123 4 13.400

27 B27 19,938.236 19,915.586 507,800.138 8,809,187.017 10 46 20.584 123 4 16.849

28 B28 20,036.326 19,915.553 507,864.300 8,809,261.212 10 46 18.168 123 4 18.961

29 B29 20,639.953 19,910.830 508,262.556 8,809,714.841 10 46 3.396 123 4 32.072

30 B30 20,639.884 19,710.199 508,414.313 8,809,583.606 10 46 7.667 123 4 37.070

31 B31 20,439.884 19,710.267 508,283.491 8,809,432.326 10 46 12.594 123 4 32.763

32 B32 20,439.953 19,910.119 508,132.323 8,809,563.052 10 46 8.339 123 4 27.785

jSesuai dengan aslinya

IO HUKUM,

HERPRIARSONO

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI