MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM. 68 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasi l guna fungsi bandar udara dalam menunjang sistem transportasi nasional, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tentang 1992 tentang

penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 53, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3481);

2. Pera tu ran Pemer in tah Nomor 3 Tahun 2001 ten tang Kemananan dan Keselamatan Penerbangan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Pera tu ran Pemer in tah Nomor 70 Tahun 2001

tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4146 );

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi. Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24

Tahun 2001 ten tang Organ isas i dan Ta ta Ker ja Depar temen Perhubungan , sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tabun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : K E P U T U S A N M E N T E R I P E R H U B U N G A N

T E N T A N G ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Bandar Udara adalah unit pelaksana teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di bandar udara.

Pasal 3

Dalam me!aksanakan tugas sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2, Bandar Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas, angkutan

udara; b. penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan

keselamatan lalu lintas udara; c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara,

telekomunikasi, navigasi dan listrik; d. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang

bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan

barang; e. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan

ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara; f. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Bandar Udara diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelas, yaitu: a. Bandar Udara Kelas Utama; b. Bandar Udara Kelas I; c. Bandar Udara Kelas ll, d. Bandar Udara Kelas 111; e. Bandar Udara Kelas IV; f. Bandar Udara Kelas V.

B A B I I

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

B a n d a r U d a r a K e l a s U t a m a

PasaI 5 Bandar Udara Kelas Utama terdiri dari: a. Bagian Umum; b. Bidang Operasi Darat; c. Bidang Komersial; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6 B a g i a n U m u m m e m p u n y a i t u g a s m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, serta, kegiatan data dan informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan perkantoran dan

urusan kepegawaian ; b. pelaksanaan urusan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan

kerumahtanggaan.

Pasal 8 Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 9

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perkantoran, keprotokolan, pengumpulan dan pengolahan da ta dan in fo rmas i ser ta melakukan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan

kegiatan inventar isas i barang mi l ik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan.

Pasal 10

Bidang Operasi Darat mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan terminal dan informasi umum, hygiene dan sani tasi , pengamanan dan ketert iban umum serta pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

Pasal I I Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Bidang Operasi Darat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan terminal dan

informasi; b. pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran

(PKP-PK); c. pengamanan dan pelaksanaan ketertiban umum di

bandar udara ; d. pengawasan dan pelaksanaan hygiene dan sanitasi di

bandar udara.

Pasal 12 Bidang Operasi Darat terdirl dari: a. Seksi Terminal; b. Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan

Pemadam Kebakaran (PKP-PK); c. Seksi Pengamanan Dalam (MANDAL); d. Seksi Hygiene dan Sanitasi.

Pasal 13 (1) Seks i Termina l mempunyai tugas melakukan

pe layanan penggunaan terminal dan fasilitas serta pelayanan informasi umum dl terminal bandar udara.

(2) Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan

Pemadam Kebakaran (PKP-PK) mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) serta penanggulangan keadaan gawat darurat.

(3) Seksi Hygiene dan Sanitasi mempunyai tugas mengawasi dan

melaksanakan hygiene dan sanitasi di bandar udara.

Pasal 14

Bidang Komersial mempunyai tugas melaksanakan pengaturan usaha komersial dan non komersial jasa kebandarudaraan yang bersumber dari hasil pelayanan ataupun pemanfaatan fasilitas bandar udara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Komersial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif

jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan di bandar udara;

b. pelaksanaan administrasi perijinan usaha dan kontrak sewa

menyewa fasilitas dan peralatan bandar udara; c. pelaksanaan upaya optimalisasi penggunaan fas i l i t as dan

peralatan bandar udara yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana usaha komersial;

d. pengaturan kegiatan usaha komersial dan non komersial di bandar

udara.

Pasal 16

Bidang Komersial terdiri dari: a. Seksi Tarif Jasa ; b. Seksi Usaha Penerbangan ; c. Seksi Usaha Non Penerbangan.

Pasal 17

(1) Seksi Tarif Jasa mempuyai tugas melakukan kegiatan p e r e n c a n a a n , p e n y i a p a n d a n p e n g a w a s a n t e r h a d a p pelaksanaan pcmberlakuan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan d i bandar udara ser ta melakukan kegiatan perijinan.

(2) Seksi Usaha Penerbangan mempunyai tugas

melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas, dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha komersial jasa penerbangan di bandar udara.

(3) Seksi Usaha Non Penerbangan mempunyai tugas

melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas dan pera la tan bandar udara un tuk keg ia tan usaha non penerbangan, baik komersial maupun non komersial.

Bagian Kedua

Bandar Udara Ke las I

Pasal 18

Bandar Udara Kelas I terdiri dari: a. Subbagian Tata Usalia; b. Seksi Terminal; c. Seksi Pengamanan dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan

dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK); d. Seksi Jasa Kebandarudaraan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.

(2) Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pcnyiapan

kegiatan pelayanan terminal dan informasi umum serta pengawasan hygiene dan sanitasi d bandar udara.

(3) Seksi Pengamanan dan Pertolongan Kccelakaan

Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban umum di bandar udara ser ta per to longan kece lakaan penerbangan dan pemadam kebakaran dan penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara.

(4) Seksi Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas melakukan

peny iapan bahan pengawasan dan eva luas i t e rhadap pelaksanaan taf i f jasa kebandarudaran, penyediaan. pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan penunjang penerbangan, terminal, dan elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan serta jasa penunjang bandar udara.

Bagian Ketiga

Bandar Udara Kelas II

Pasal 20

Bandar Udara Kelas II terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Operasi Darat; c. Seksi Jasa Kebandarudaraan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

(1) Subbag ian Ta ta Usaha mempunya i t ugas me lakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.

(2) Seksi Operasi Darat mempunyai tugas melakukan

penyiapan kegiatan pelayanan terminal, informasi umum serta hygiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara.

(3) Seksi Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pengawasan dm evaluasl pelaksanaan tarif j asa kebandarudaraan , penyed iaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan penerbangan, terminal dan elektronika, l istrik, air dan instalasi l imbah buangan serta jasa penunjang bandar udara.

Bagian Keempat

Bandar Udara Ke las I I I

Pasal 22

Bandar Udara Kelas III terdiri dari: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Operasi Darat; c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23 (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat- menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan

udara dan jasa kebandarudaraan, penyusunan laporan scrta pengawasan pelaksanaan tarif jasa kebandarudaraan serta penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan penerbangan, terminal dan elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan serta jasa penunjang bandar udara.

(2) Subseksi Operasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan

kegiatan pelayanan terminal, informasi umum serta hygiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara.

Bagian Kelima

Bandar Udara Ke las IV

Pasal 24

Bandar Udara Kelas IV terdiri dari: a. Urusan Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25 Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.

Bagian Keenam

B a n d a r U d a r a K e l a s V

Pasal 26

Bandar Udara Kelas V terdiri dari: a. Petugas Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.

B a g i a n K e t u j u h

S a t u a n K e r j a

Pasal 28

Satuan Kerja Bandar udara merupakan bandar udara non kelas sebagai satuan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bandar udara yang membawahinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tagas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan pcnindang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bandar Udara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I I I

T A T A K E R J A

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bandar udara, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, dan

Petugas Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Bandar Udara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi di l ingkungan Bandar Udara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampalkan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 38

(1) Kepala Bandara Udara Kelas Utama adalah jabatan Eselon Il.b. (2) Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang pada

Bandar Udara Kelas Utama adalah jabatan Eselon Ill.b. (3) Kepala Bandar Udara Kelas I adalah jabatan Eselon III.a. (4) Kepala Bandar Udara Kelas II adalah jabatan Eselon Ill.b. (5) Kepala Subbagian dan Para Kepala Seksi pada Bandar Udara

Kelas I adalah jabatan Eselon IV.a. (6) Kepala Bandar Udara Kelas III adalah jabatan Eselon. IV.a. (7) Kepala Bandar Udara Kelas IV adalah jabatan Eselon IV.a. (8) Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Seksi pada Bandar

Udara Kelas Utama dan Bandar Udara Kelas II adalah jabatan Eselon IV.b.

(9) Kepala Bandar Udara Kelas V adalah jabatan Eselon IV.b. (10) Kepala Urusan dan Subseksi pada Bandar udara Kelas III dan

Kelas IV adalah jabatan Eselon V.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 39 (1) Se jak ber lakunya Keputusan in i , jumlah bandar

udara sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) bandar udara yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Bandar Udara Kelas Utama; b. 1 (satu) Bandar Udara Kelas 1; c. 17 (tujuh belas) Bandar Udara Kelas II; d. 15 (lima belas) Bandar Udara Kelas III; e. 38 (tiga puluh delapan) Bandar Udara Kelas [V; f. 47(empat puluh tujuh) Bandar Udara Kelas V; g. 45 (empat puluh lima) Satuan Kerja.

(2) Nama, kelas dan lokasi bandar udara dan satuan kerja

bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa l 40

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang, bertanggungjawab di Bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 41 Dengan ber lakunya Keputusan in i maka Keputusan Menter i Perhubungaan Nomor: KM. 50/OT/Phb-1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 46 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada Tanggal : 2 Oktober 2002

MENTERI PERHUBUNGAN ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 5. Kepala Badankepegawaian Negara; 6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 7. Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal,Para Direktur Jenderal, dan

para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 8. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 68 TAHUN 2002 T A N G G A L : 2 O k t o b e r 2 0 0 2

No NAMA BANDARA KELAS LOKASI Prop. Nangroe Aceh Darussalam

1. Cut Nyak Dien IV Meulaboh 2. Lasikin V Sinabang 3. Teuku Cut Ali V Tapak Tuan 4. Maimun Saleh

Satker Sabang

Prop. Sumatera Utara

5. Binaka III Gunung Sitoli 6. Sibisa Satker Prapat 7. Pinangsori IV Sibolga 8. Aek Godang IV Padang Sidempuan 9. Silangit Satker Siborong-borong 10. Lasondre

Satker Pulau-pulau Batu

Prop. Sumatera Barat

11. Rokot

V Sipora

Prop. Riau

12. Hang Nadim Utama Batam 13. Japura III Rengat 14. Pasir Pangaraian Satker Pasir Pangaraian 15. Dabo III Singkep 16. Seibati

IV Tj. Balai Karimun

Prop. Jambi

17. Sultan Thaha II Jambi 18. Depati Parbo

V Kerinci

Prop. Bengkulu

19. Padang Kemiling (Fatmawati Soekarno)

II Bengkulu

20. Muko-muko

V Muko-muko

Prop. Sumatera Selatan

21. Lubuk Linggau

Satker Lubuk Linggau

Prop. Bangka Belitung

22. Pangkal Pinang (Depati Amir) II Bangka 23. Buluh Tumbang

(H. As. Hanandjoedin)

II Tj. Pandan

Prop. Lampung

24. Branti (Raden Inten II)

II Lampung

Prop. Jawa Barat

25. Penggung

IV Cirebon

Prop. Banten

26. Budiarto

II Curug

Prop. Jawa Tengah

27. Tunggul Wulung IV Cilacap 28. Dewa Daru

V Karimun Jawa

Prop. Jawa Timur

29. Truno Joyo

Satker Sumenep

Prop. Nusa Tenggara Barat

30. M. Salahudin (Palibeto) III Bima 31. Brangbiji IV Sumbawa Besar 32. Lunyuk

Satker Sumbawa

Prop. Nusa Tenggara Timur

33. Wai Oti III Maumere 34. Mau Hau III Waingapu 35. Komodo IV Labuhan Bajo 36. H. Hasan Aroeboesman (LPI) IV Ende 37. Satar Tacik IV Ruteng 38. Tambolaka IV Waikabubak 39. Haliwen V Atambua 40. Mali IV Alor 41. Gewayantana IV Larantuka 42. Lekunik V Rote 43. Tardamu V Sabu 44. Soa V Bajawa 45. Wonopito

V Lewoleba

Prop. Kalimantan Barat

46. Rahadi Oesman III Ketapang 47. Susilo IV Sintang 48. Pangsuma IV Putusibau 49. Nangapinoh

IV Nangapinoh

Prop. Kalimantan Tengah

50. Tjilik Riwut II Palangkaraya 51. Iskandar III Pangkalan Bun 52. H. Asan III Sampit 53. Sanggu IV Buntok 54. Beringin IV MuaraTeweh 55. Kuala Pembuang V Kota Waringin Timur 56. Tumbang Samba V Tumbang Samba 57. Kuala Kurun

V Kuala Kurun

Prop. Kalimantan Selatan

58. Stagen III Kota Baru 59. Warukin

Satker Tanjung

Prop. Kalimatan Timur

60. Juwata II Tarakan 61. Temindung II Samarinda 62. Kota Bangun Satker Kota Bangun 63. Nunukan IV Nunukan 64. Kalimarau IV Tanjung Redep 65. Yuvai Semaring V Long Bawang 66. Tanjung Harapan V Tanjung Selor 67. Long Apung V Long Apung 68. Datah Dawai V Datah Dawai 69. Melak Satker Melak 70. Malinau / Seluwing

Satker Malinau

Prop. Sulawesi Utara

71. Naha IV Tahuna 72. Melongguane

IV Sangir Talaud

Prop. Gorontalo

73. Djalaluddin

II Gorontalo

Prop. Sulawesi Tengah

74. Mutiara II Palu 75. Bubung III Luwuk

76. Lalos IV Toli-toli 77. Pogogul Satker Buol 78. Kasiguncu

IV Poso

Prop. Sulawesi Selatan

79. Tampa Padang V Mamuju 80. Pongtiku IV Tana Toraja 81. Andi Jemma IV Masamba 82. H. Aroepala

Satker Selayar

Prop. Sulawesi Tenggara

83. Wolter Monginsidi II Kendari 84. Beto Ambari V Bau-bau 85. Sugimanuru

V Raha

Prop. Maluku Utara

86. Sultan Babullah II Ternate 87. Kuabang IV Kao 88. Gamar Malamo IV Galela 89. Oesman Sadik IV Labuha 90. Buli Satker Maba 91. Emalamo

Satker Sanana

Prop. Maluku

92. Dumatubun IV Tual 93. Amahai Satker Pulau Seram 94. Namlea Satker Pulau Buru 95. Namrole Satker Pulau Buru 96. Olilit Satker Saumlaki 97. Dobo Satker Kepualuan Aru 98. Bandaneira IV Kepulauan Banda 99. Wahai Satker Pulau Seram 100. Kisar Satker Pulau Kisar 101. Larat

Satker Pulau Yamdena

Prop. Irian Jaya

102. Sentani I Jayapura 103. Sorong Daratan Satker Sorong 104. Mopah II Merauke 105. Jefman II Sorong 106. Ubrub Satker Ubrub 107. Waris V Waris 108. Dabra Satker Dabra 109. Yuruf Satker Yuruf

110. Molof Satker Satker 111. Kamur Satker Kamur 112. Kimam Satker Kimam 113. Elelim Satker Elelim 114. Bomakia Satker Bomakia 115. Senggeh V Senggeh 116. Manggelum Satker Manggelum 117. Werur Satker Werur 118. Wamena II Wamena 119. Kelila Satker Kelila 120. Kiwirok Satker Kiwirok 121. Nabire II Nabire 122. Bilorai Satker Bilorai 123. Bilai Satker Bilai 124. Kebo Satker Kebo 125. Rendani III Manokwari 126. Anggi Satker Anggi 127. Ransiki Satker Ransiki 128. Torea III Fak-fak 129. Akimuga Satker Akimuga 130. Enarotali III Enarotali 131. Waghete III Waghete 132. Mararena IV Sarmi Jayapura 133. Tanah Merah IV Merauke 134. Mulia IV Mulia 135. Sudjarwo Tjondronegoro IV Serui 136. Utarom IV Kaimana 137. Oksibil IV Oksibil 138. Moanamani IV Moanamani 139. Mindiptanah V Mindiptanah 140. Bintuni V Bintuni 141. Teminabuan V Teminabuan 142. Kepi V Kepi 143. Wasior V Wasior 144. Bokondini V Bokondini 145. Ijahabra V Ijahabra 146. Kokonao V Kokonao 147. Inanwatan V Inanwatan 148. Okaba V Okaba 149. Numfor V Numfor 150. Illaga V Illaga 151. Illu V Illu 152. Babo V Babo 153. Kambuaya V Kambuaya 154. Tiom V Tiom 155. Ewer V Agats 156. Batom V Batom 157. Bade V Bade 158. Lereh V Lereh

159. Karubaga V Karubaga 160. Kebar V Kebar 161. Ayawasi V Ayawasi 162. Obano V Obano 163. Senggo Satker Senggo 164. Merdei Satker Manokwari

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.S.c

BANDAR UDARAKELAS UTAMA

BAGIANUMUM

BIDANGOPERASI DARAT

SEKSI HYGIENEDAN SANITASI

SEKSITERMINAL

SEKSIPKP-PK

SEKSIPENGAMANAN DALAM

SEKSITARIF JASA

SEKSIUSAHA PENERBANGAN

SUBBAGIAN T.UDAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANPERLENGAKAPAN

BIDANGKOMERSIL

SEKSI USAHANON PENERBANGAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS UTAMA

BANDAR UDARAKELAS I

SUB BAGIANTATA USAHA

SEKSI TERMINAL

SEKSI PENGAMANANDAN PKP-PK

BIDANGKOMERSIL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS I

BANDAR UDARAKELAS II

SUB BAGIANTATA USAHA

SEKSIOPERASI DARAT

SEKSI JASA KEBANDARUDARAAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS II

BANDAR UDARAKELAS III

URUSANTATA USAHA

SUB SEKSI OPERASI DARAT

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS III

BANDAR UDARAKELAS IV

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS IV

BANDAR UDARAKELAS V

PETUGASTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS V