MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 213 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PADA

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga perlu dilakukan penilaian kinerja pada

Satuan Kerja Badan Layanan Umum di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa dalam rangka mcwujudkan pembinaan Satuan

Kerja Badan Layanan Umum yang bertanggung jawab,

jujur, dan adil yang lebih berorientasi pada sistem

prestasi kerja, maka perlu membentuk dan membangun

sistem manajemcn kinerja untuk penilaian kinerja pada

Satuan Kerja Badan Layanan Umum di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan

Sistem Manajemen Kinerja pada Satuan Kerja Badan

Layanan Umum;

- 2 -

Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

4. Peratuan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun

2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi

Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PADA

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM.

- 3 -

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Membentuk dan menetapkan Sistem Manajemen Kinerja pada

Satuan Kerja Badan Layanan Umum dengan berbasis teknologi

informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

: Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA dijadikan pedoman dalam melakukan

penilaian kinerja pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

: Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA merupakan aplikasi berbasis teknologi

informasi yang menggunakan Balanced Scorecard dan dikelola

oleh Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan

oleh Biro Keuangan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi

dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perhubungan.

: Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh

Biro Keuangan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan

Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA dan dapat melakukan penilaian atas

kepatuhan dalam penggunaan dengan memberikan

penghargaan kepada Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang

pelaksanaanya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

: Pimpinan Unit Organisasi Eselon I melakukan monitoring

terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk menjaga agar

program dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

5. Para Pimpinan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 213 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN

KINERJA PADA SATUAN KERJA BADAN

LAYANAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja adalah suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau

aktivitas selama période tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pengelolaan Kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang

menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja

sumber daya manusia.

3. Balanced Scorecard yang selanjutnya disingkat BSC pada

Kementerian Perhubungan adalah suatu alat manajemen strategis

yang secara komprehensif menjelaskan tentang sasaran strategis dan

kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Kementerian

Perhubungan dari beberapa perspektif, meliputi perspektif

stakeholder, customer, internai process, dan leaming and growth.

4. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah sasaran

jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi

organisasi.

5. Peta Strategi adalah suatu instrumen yang memetakan SS organisasi

dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan

keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolak

ukur keberhasilan pencapaian SS.

7. Inisiatif Strategis yang selanjutnya disingkat IS adalah satu atau

beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk

mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.

- 6 -

8. Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, IKU, dan

target IKU ke level unit organisasi yang lebih rendah.

9. Target IKU adalah suatu ukuran kuantitatif IKU yang ingin dicapai

dalam suatu période tertentu.

10. Realisasi IKU adalah capaian IKU yang diperoleh dalam période

tertentu.

11. Kontrak Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara atasan

langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam période 1

(satu) tahun.

12. Organisasi adalah satuan kerja atau unit di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang memiliki Peta Strategi.

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata bekerja di

Kementerian Perhubungan dan telah ditetapkan peringkat

jabatannya.

14. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan Eselon

II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Perhubungan yang

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

15. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang mempunyai kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

Pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu

serta bersifat mandiri dalam rangka melaksanakan tugas

Kementerian Perhubungan.

16. Pelaksana adalah Pegawai pemangku jabatan fungsional umum yang

tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam

rangka melaksanakan tugas Kementerian Perhubungan.

17. Pengelola Kinerja Organisasi adalah para pejabat yang ditetapkan

dalam suatu keputusan untuk mengelola kinerja organisasi.

18. Pengelola Kinerja Pegawai adalah para pejabat yang ditetapkan dalam

suatu keputusan untuk mengelola kinerja Pegawai pada unit terkait.

19. Nilai Kinerja Organisasi adalah selanjutnya disingkat NKO

merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan

memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

20. Nilai Kinerja Pegawai adalah selanjutnya disingkat NKP

merupakan nilai gabungan antara Capaian Kinerja Pegawai dan

Nilai Perilaku setelah masing-masing dibobot.

21. Capaian Kinerja Pegawai adalah selanjutnya disingkat CKP

merupakan nilai capaian IKU pada Kontrak Kinerja dari tiap-tiap

Pegawai di Kementerian Perhubungan, khusus untuk pimpinan unit

yang memiliki peta strategi, CKP sama dengan NKO unit yang

bersangkutan.

22. Nilai Perilaku adalah selanjutnya disingkat NP merupakan nilai yang

didasarkan pada penilaian perilaku sehari-hari setiap pegawai yang

ditunjukkan untuk mendukung kinerjanya yang diperoleh melalui

pengisian kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja dan/atau

bawahan.

23. Kompetensi Manajemen adalah kemampuan (capability) atau

keahlian (expertise) seorang pejabat struktural yang merupakan hasil

dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan,

tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu

tertentu dan berulang-ulang.

KETENTUAN UMUM

a. Ruang Lingkup Pegawai

Pegawai yang dinilai kinerjanya merupakan setiap pegawai negeri

sipil pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di lingkungan

Kementerian Perhubungan yang memiliki Kontrak Kinerja.

b. Perencanaan Kinerja Pegawai

a. Kontrak Kinerja disusun oleh atasan dan bawahan dan

merupakan hasil kesepakatan antara atasan dan bawahan;

b. setiap atasan langsung bertanggung jawab untuk memastikan

penyusunan kontrak kinerjanya dengan bawahan;

c. setiap pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Badan Layanan

Umum dan memiliki peringkat jabatan harus membuat kontrak

kinerja termasuk didalamnya adalah:

1) Pegawai yang akan mengambil cuti bersalin/cuti sakit/cuti

besar/cuti karena alasan penting;

2) Pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

3) Pegawai uang diklat dan tugas belajar;

- 8-

4) Pegawai yang diperbantukan pada Satuan Kerja Badan

Layanan Umum;

5) Pegawai yang memasuki masa pensiun;

6) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin kecuali pegawai

yang diberhentikan sebagai pegawai;

7) Pegawai yang dimutasi;

8) Pejabat struktural/fungsional yang merangkap jabatan

structural; dan

9) Pegawai dari unit kerja lain yang beralih status menjadi

pegawai Badan Layanan Umum.

d. Pegawai yang Tidak Wajib membuat Kontrak Kinerja:

1) Calon Pegawai Sipil Negeri;

2) Pegawai yang mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Negara;

dan

3) Pegawai yang tugas belajar kurang dari 6 bulan seperti

short course.

e. batas waktu penetapan Kontrak Kinerja paling lambat tanggal

31 Januari.

C. TUJUAN

1. sebagai acuan untuk melakukan cascacLing BSC dari level Pimpinan

hingga level Pelaksana; dan

2. membantu pengelola kinerja dalam memilih dan menetapkan

parameter IKU (target, jenis IKU, polarisasi data, konsolidasi data,

dan sebagainya).

- 9 -

BAB II

MANAJEMEN KINERJA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BERBASIS BALANCED

SCORECARD

A. NI LAI KINERJA ORGANISASI

1. Menentukan 4 (empat) perspektif dari Kontrak kinerja Ditjen

Perbendaharaan dengan Pimpinan Badan Layanan Umum serta

dengan Pimpinan Unit Eselon I terkait.

2. Penentuan bobot pada masing-masing perspektif.

3. Terhadap masing-masing perspektif, Menentukan SS untuk

pencapaian tujuan sesuai dengan kontrak kinerja.

4. Menentukan IKU yang terkait dengan pencapaian SS sesuai pada

Kontrak Kinerja

a. Penentuan IKU harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) menganut prinsip SMART-C;

2) memiliki relevansi yang sangat kuat dengan SS-nya;

3) kalimat yang disusun bersifat definitive bukan normative;

4) memiliki penanggung jawab yang jelas; dan

5) mencerminkan keseluruhan tugas dan fungsi

organisasi / individu.

b. Polarisasi Data

Menunjukan ekspektasi arah nilai actual dari IKU dibandingkan

relative terhadap nilai target:

1) lebih tinggi (Maximize)

Nilai realisasi/pencapaian Indikator Kineija diharapkan lebih

tinggi dari target;

2) Lebih rendah (Mmirmæj

Nilai realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih

kecil dari target; dan

3) Stabil (Stabilize)

Nilai realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan

berada dalam suatu rentang target tertentu.

c. Kualitas IKU ditentukan oleh:

1) Tingkat Validitas IKU

- 10-

Validitas suatu IKU ditentukan berdasarkan tingkat

kedekatan IKU tersebut dengan tujuan (SS). Tingkat

validitas dibagi menjadi:

a) Idéal (Exact)

ukuran yang idéal untuk mengukur hasil pencapaian

SS yang diharapkan;

b) Perwakilan (Proxy)

indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung,

tetapi lewat sesuatu yang mewakili hasil tersebut; dan

c) Aktivitas (Activity)IKU yang mengukur jumlah biaya dan waktu dari

kegiatan-kegiatan yang berdampak pada SS yang

bersangkutan.

IKU yang dipilih seyogyanya merupakan IKU exact.

2) Degree of Controllability

Menunjukan sejauh mana kemampuan suatu organisassi

dalam mengontrol/mengelola pencapaian Target IKU

a) High

Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh unit

yang bersangkutan;

b) Moderate

Pencapaian target juga dipengaruhi unit lain; dan

c) Low

Pencapaian target sangat dipengaruhi secara dominan

oleh unit lain.

B. CAPAIAN Kl N ER J A ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi

(NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU unit yang bersangkutan

dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Komponen perhitungan NKO terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Capaian IKU;

2. Nilai Sasaran Strategis (NSS); dan

3. Nilai Kinerja Perspektif (NKP).

Proses Perhitungan NKO untuk unit yang memiliki peta strategi dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:

- 11-

Gambar III. 1Proses Perhitungan NKO Untuk Unit yang Memiliki Peta Strategi

Capaian IKUNilai Sasaran

Strategis1(NSS)

Nilai Kinerja Organisasi

(NKO)

secara sederhana, formula perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Capaian IKU : Realisasi/Target (setelah polarisasi dikonversi

menjadi maximize)

: X (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)

: (£ NSS / £SS) x Bobot Perspektif

: Yj Nilai Perspektif

NSS

Nilai Perspektif

NKO

Untuk menghitung NKO seperti ilustrasi diatas berikut penjabaran lebih detilnya:1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar

120% ;

b. Indeks Capaian IKU yang dikonversikan menjadi maximize

semua, agar sebanding dengan yang lainnya;

c. status Capaian IKU yang dengan wama merah/kuning/hijau,

ditentukan oleh Indeks Capaian IKU; dan

d. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya

memungkinkan melebihi target. Untuk IKU yang capaiannya

tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya

ditetapkan sebagai berikut:

1) apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka

indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%; dan

2) apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target,

maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

(menggunakan rumus perhitungan polarisasi). Contoh:

Indeks Opini BPK atas LKPP (target WTP=4, dengan skala 1-

4)Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai

berikut:

Hijau Kuning Merah

Indeks Capaian > 100%

80% < Indeks Capaian < 100%

Indeks Capaian< 80%

- 12-

Rumus Perhitungan Polarisasi:

a. Polarisasi lebih Tinggi (Mcucimize)

Indeks Capaian IKU = (Realisasi/Target) x 100

Contoh 1: IKU “Realisasi Pendapatan BADAN LAYANAN UMUM”

target tahun 2018 adalah Rpl25.003.405.000,-,

sedangkan realisasinya adalah Rp82.719.235.968,-.

Indeks Capaian IKU adalah

(82.719.235.968/125.003.405.000) x 100%

66%

b. Polarisasi Lebih Rendah (Minimize)

Indeks Capaian IKU = [1+(1-Realisasi/Target)]xl00%

Contoh: IKU “Tren Penurunan Belanja dari Rupiah Murni” target

tahun 2019 adalah Rpl33.983.771.952,- sedangkan realisasinya

adalah Rpl09.305.373.162,-.

Indeks Capaian IKU adalahf

, 109.305.373.162 x 100%1 133.983.771.952

= 118%

Polarisasi Stabil (Stabilize)

Ai Ai—ih.-i h -i

-1 — t-n-l(C -C„_a)

Grafik:

1 0 0

I s - ir i i C i c u i i

L . 124

oc 600

*7 S 76

4 S 50

22.6 a s

O O

In = In d ek s C a p a ia n

= In d eks C a p a ia n d ib a w a h n v a

I n + i = In d ek s C a p a ia n d ia ta s n y a

C G = C a p a ia n a w a l

= R e a lis a s i/ T a rg e t x 100%

Cn = C a p a ia n

- A p a b ila R e a lis a s i > T a rg e t , m a k a

C~ = 100 - (Cc - 100)C G m a k s im u m adalah . 2 0 0 %

= A p a b ila R e a lis a s i < T a r g e t m a k a Cn = CG

= C a p a ia n d i b a w a h n y a

“ C a p a ia n di a ta s n y a

Rumus ini digunakan jika realisasi tidak berada dalam range

target yang telah ditentukan.

Contoh

1)

2 )

Realisasi < Target

IKU “Presentase Jam Pelatihan Pegawai” Target adalah 5%

sedangkan realisasinya adalah 4%. Indeks capaian IKU

dihitung sebagai berikut:

C = Ca = 4%/5% x 100% = 80%

ln = '*-1 +

= 75 +

= 75 +

Ai-tl — 1— -̂n-1

100-75

CCn ~ Cn-l)

90 - 67,5 25

(80 - 67,5)

22,5(12,5)

= 88,89%

Realisasai > Target

IKU “Presentase jam pelatihan pegawai” target adalah 5%

sedangkan realisasinya 5,25%. Indeks Capaian IKU

dihitung sebagai berikut:Ca = 5,25%/5% *100% = 105%

C = 100-(105-100) =95

'» “ V 1 + Z"*1 I (C„ - C ,.,)n + 1 <“ n ~ l

= 100 + 120-100 (95- 90)1 0 0 -9 0 v '

20= 100 + — (5)

10 v J

= 110%

Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di

dalam suatu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna

merah/kuning /hijau ditentukan oleh NSS.

Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Hijau Kuning MerahNSS > 100% 80% < NSS <

100%NSS < 80%

Dalam perhitungan NSS hanya IKU yang masuk dalam perhitungan

sedangkan sub-IKU tidak ikut diperhitungkan. Namun, tingkat

validitas dan tingkat kendali atas sub-IKU tersebut harus tetap

didefïnisikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang

- 14-

kualitas sub-IKU dimaksud serta sebagai antisipasi apabila

dikemudian hari sub-IKU dimaksud akan dijadikan IKU tersendiri.

Untuk menghitung NSS, perlu diperhatikan bobot masing-masing

IKU terhadap SS tersebut. Penjelasan tentang penghitungan bobot

sudah dijelaskan pada Bab II bagian B angka 2 huruf h. Tabel

berikut ini merupakan ilustrasi penghitungan NSS.

Tabel II1.2Contoh Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Pada SS Kineija Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien, Optimal

Target Realisasi IndeksCapaian Pol. V B Bobot Bobot

Tertimbang Nilai NKP Status

Stakeholder Perspective (35%)

34% 98%

Kinerja pengelolaan Keuangan efektif, efisien, optimal1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional 47,00 46,65 99% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 24,81%

2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2018 125.003.405.000 82.719.235.968 66% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 16,54%

3. Realisasi PN8P dari optimalisas! aset 3.650.000.000 2.099.051.262 58% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 14,38%

4. Tren penurunan Belanja dari Rupiah Murni

133.983.771.952 109.305.373.162 77% MINIMIZE E M 21% 25,00% 19,36%

84% 100,00% 75,09%

V— Tingkat Validitas E= Exact P= Proxy A= Activity C= Tingkat Kendali H=High M=Moderate L=Low

3. Nilai Perspektif

Nilai perspektif adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari

seluruh NSS dalam satu perspektif. Status capaian perspektif yang

ditunjukkan dengan wama merah/kuning/hijau ditentukan oleh

perbandingan antara nilai perspektif dengan bobot perspektif.

Adapun status capaian perspektif ditentukan oleh nilai indeks

sebagai berikut:

Hijau Kuning MerahNilai Perspektif >

100%80% < Nilai

Perspektif < 100%Nilai Perspektif<

80%Penentuan bobot didasarkan kebutuhan dan prioritas program

BADAN LAYANAN UMUM Kemenhub. Penentuan bobot ini bersifat

fleksibel yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi serta

mempertimbangkan prioritas perspektif yang menjadi fokus

organisasi.

- 15-

Besaran bobot tiap perspektif pada Satuan Kerja Badan Layanan

Umum adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholder sebesar 35%;

b. Perspektif Customer sebesar 25%;

c. Perspektif Internai Process sebesar 20%; dan

d. Perspektif Leaming and Growth sebesar 20%.

Bobot perspektif stakeholder ditetapkan paling besar mengingat

tujuan utama pengukuran kinerja berada pada perspektif ini. Selain

itu, penetapan anggaran berbasis kinerja (Performance Based

Budgeting/PBB) pad umumnya juga dikaitkan dengan IKU pada

perspektif ini. Pertimbangannya adalah output/outcome final yang

ingin dicapai oleh suatu unit telah terefleksi secara kuantitatif pada

perspektif stakeholder.

Sebagaimana perspektif stakeholder, bobot perspektif leaming and

growth juga dihitung sama besarnya. Hal ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa perspektif inilah yang merupakan cikal bakal

penentu kinerja organisasi secara keseluruhan dalam jangka

panjang.

Penetapan Perspektif internai process yang kecil bukan didasarkan

pada kurangnya peranan perspektif ini dalam meningkatkan kinerja

unit, akan tetapi perspektif ini merupakan tindak lanjut dari

keberhasilan kinerja perspektif leaming and growth.

Untuk Perspektif customer, sebagaimana fungsi organisasi publik

yaitu memberikan pelayanan, maka diberikan bobot

moderate/ terdapat sebagian pengaruh dalam pencapaian IKU

mengingat sebagaian customer juga merupakan stakeholder.

Perhitungan Nilai Perspektif diperoleh dari 2 (dua) unsur yaitu rata-

rata NSS dan bobot perspektif tersebut. Penentuan besaran

pembobotan tiap perspektif ditentukan bersadarkan fokus strategi

organisasi.

- 16-

Tabel III.3Contoh Perhitungan Wilai Perspektif

Target Realisasi IndeksCapaian Pol. V C Bobot Bobot

Tertimbang Nilai NKP Status

Stakeholder Perspective (35%)

34% 98%

Kinerja pengelolaan Keuangan efektif, efisien, optimal1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional

47,00 46,65 99% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 24,81%

2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2018 125.003.405.000 82.719.235.968 66% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 16,54%

3. Realisasi PNBP dari optimalisasi aset 3.650.000.000 2.099.051.262 58% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 14,38%

4. Tren penurunan Belanja dari Rupiah Murni

133.983.771.952 109.305.373.162 77% MINIMIZE E M 21% 25,00% 19,36%

84% .. 100,00% 75,09%PenugasanKementerian/Lembaga yang optimal11. Persentase Jumlah lulusan peserta diklat dan/taruna yang merupakan program penugasan dari kementerian/lembaga

60 80 120% MAXIMIZE E M 21% 100% 120,00%

21% 100% 120,00%

4. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif dalam

satu Peta Strategi (bagi unit yang memiliki Peta Strategi) atau

konsolidasi dari seluruh SS (bagi unit yang tidak memiliki peta

strategi). Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan wama

merah/kuning/hijau, ditentukan oleh NKO tersebut. Status NKO

ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Hijau Kuning MerahNKO > 100% 80% < NKO < 100% NKO < 80%

- 17-Tabel III.4

Contoh Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Badan Layanan Umum Kementerian PerhubunganTarget Realisasi Indeks Capaian V C Bobot Bobot Tertimbang Nilai NKP Status

Stakeholder Perspective (35%) 34% 98%

Kinerja pengelolaan Keuangan efektif, efisien, optimal

1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional 47,00 46,65 99% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 24,81%

2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2018 125.003.405.000 82.719.235.968 66% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 16,54%

3. Realisasi PNBP dari optimalisas! aset 3.650.000.000 2.099.051.262 58% MAXIMIZE E M 21% 25,00% 14,38%

4. Tren penurunan Belanja dari Rupiah Murni 133.983.771.952 109.305.373.162 77% MINIMIZE E M 21% 25,00% 19,36%

84% 100,00% 75,09%

Penugasan Kementerian/Lembaga yang optimal

11. Persentase Jumlah lulusan peserta diktat dan/taruna yang merupakan program penugasan dari kementerian/lembaga 60 80 120% MAXIMIZE E M 21% 100% 120,00%

21% 100% 120,00%

Customer Perspective (25%) 28.06% 112,22%

Terciptanya Pelayanan yang prima kepada Pengguna Jasa

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,00 3,50 117% MAXIMIZE E L 26% 33,33% 38,89%

1. Persentase jumlah lulusan dengan IPK > 3,00 70,00 90,20 120% MAXIMIZE E L 26% 33,33% 40,00%

2. Persentase penyerapan lulusan Diktat Pembentukan < 1 tahun 80,00 80,00 100% MAXIMIZE E L 26% 33,33% 33,33%

78% 100% 112,22%

- 18-

Target I Realisasi I Indeks Capaian I PoL I V I C I Bobot I Bobot Tertimbang | Nilai I [ Status

Internai Process Perspective (20%) 14% 68%

Peningkatan kompetensi sdm yang berkualitas

aS. Penelitian yang dipublikasikan 1,3 0,52 40% MAXIMIZE P M 14% 32,56% 13,02%

4. Jumiah Penelitian yang dihasilkan 1,3 0,52 40% MAXIMIZE A M 9% 20,93% 8,37%

7. Jumiah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 3,00 3,00 100% MAXIMIZE A M 9% 20,93% 20,93%

8. Rasio Dosen tetap terhadap peserta diklat pembentukan 1:23 1:23 100% STABIUZE P H 11% 25,58% 25,58%

0,05 1:05 43% 100,00% 67,91% ________Learning and Growth Perspective (20%) 20% 101%

Peningkatan kualitas pengajar yang kompeten

3. Jumiah Dosen Tetap Berkualifikasi S3 35 31 89% MAXIMIZE E M 21% 100% 88,57%

21% 100% 89%

Kinerja pengelolaan BLU yang modem

4. Persentase penyelesaian modernisas! pengelolaan BLU 80 90 113% MAXIMIZE P M 14% 100% 112,50%

14% 100% 113%

NKO 95,88% 1_________ 1

Ket:1. NKP merupakan perkalian antara bobot perspektif dengan rata-rata

NSS dalam satu perspektif2. NKO merupakan penjumlahan dari seluruh NKP3. Tabel diatas menggambarkan NKO pada période tahun 20184. Angka-angka yang tercantum pada tabel diatas, hanya merupakan

ilustrasi saja, bukan merupakan angka kineija riil

- 19-

C. PENILAIAN Kl N ER J A PEGAWAI

1. Capaian Kinerja Pegawai

CKP merupakan konsolidasi Indeks capaian seluruh IKU pada

Kontrak Kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Satuan Kerja Badan

Layanan Umum Kementerian Perhubungan.

Tedapat 2 (dua) jenis CKP yaitu:

a. CKP Pemilik Peta Strategi

CKP pemilik peta strategi dihitung sesuai perhitungan Nilai

Kinerja Organisasi (NKO).

b. CKP Bukan Pemilik Peta Strategi

CKP bukan pemilik peta strategi merupakan nilai yang

didapatkan dari hasil penghitungan konsolidasi indeks capaian

IKU dalam Kontrak Kinerja setelah memperhitungkan bobot IKU.

Formula menghitung CKP:

CKP = X (Indeks Capaian IKU x Bobot Tertimbang IKU)

Cara penghitungan CKP pegawai bukan pemilik peta strategi adalah:

a. Hitung Indeks Capaian IKU

Cara perhitungan Indeks Capaian IKU sama dengan cara

perhitungan Indeks Capaian IKU pada perhitungan NKO.

b. Hitung Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang dihitung berdasarkan bobot IKU dibandingkan

IKU lainnya dalam satu Kontrak Kinerja dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Bobot IKU Cascading Peta Strategi (CP) mengacu pada tabel berikut;

- 20 -

2) Bobot IKU Direct Cascading (C) dan Indirect Cascading (N)

yaitu 9%.

SS IK U v / cB o b o t

IK U (% )B o b o t T e r t im b a n g

IKU(°/o)S S 1 IKU A (C P) A c t iv ity -M o d e ra te 9 9 / 7 9 x 1 0 0 = 11,35SS 1 IKU B (C I’) A c t i i' ih j-M o d c r a te 9 9 / 7 9 x 1 0 0 = 11,35SS 2 IK U C (C P ) Proxi t-X b u fcra U ’ 14 1 4 /7 ‘J x 1 0 0 -1 7 ,7 2SS 3 IKU D (C P) P iv a \ i-H ig h 11 1 1 /7 9 \ 100 =13,92

IKU E (C) 9 9 /7 9 x 100= 11,35IKU F (C) 9 9 /7 9 x 100= 1 1 ,3 5IKU G (N ) 9 9 /7 9 x 100 =11,35IK U H (N ) 9 9 / 7 9 x 1 0 0 =11,35

Tot«il 79 100

c. Kalikan bobot tertimbang IKU dengan Indeks Capaian IKU

2. Nilai Perilaku (NP)

Nilai perilaku sama dengan Nilai Perilaku pada penilaian sasaran

kerja pegawai.

3. Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

NKP merupakan hasil penjumlahan antara CKP dengan NP sesuai

bobot masing-masing. Formula penghitungan NKP:

a. Bobot Komponen NKP

Bobot CKP Bobot Nilai Perilaku

70% 30%

b. Rumus NKP

NKP = (CKP Tahunan x 70%) + (NP Tahunan x 30%)

Contoh:

Selama tahun 2018, Bapak Budi memiliki CKP sebesar 100 dan

NP sebesar 95,30. Maka NKP Bapak Budi pada tahun 2018

adalah:

= (CKP x 70%) + (NP x 30%)

= (100 x 70%) + (95,30 x 30%)

= 70 + 28,59

= 88,59

c. Kriteria Nilai Kinerja Pegawai

Kriteria nilai kinerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:

N ila i to ta l K riteria

X < 75% R en d a h

75% < X < 90% S e d a n g

90% < X < 120% _________________ T in &&'_________________

- 21 -

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

A. PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Kinerja Badan Layanan Umum merupakan suatu

aplikasi yang dibuat dalam rangka mendukung penerapan penilaian

Kinerja pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum dengan berbasis BSC.

Dalam penerapannya, aplikasi tersebut dibuat dengan penilaian

berdasarkan output base atau berbasis hasil dan bukan lagi dengan

activity base.Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan Sistem Manajemen

Kinerja Badan Layanan Umum yaitu:

1. Administrator Biro Keuangan

Administrator Biro Keuangan menggunakan dokumen ini sebagai

panduan Super Admin yang memiliki otorisasi dalam membuat user,

menentukan hak akses dan menambah data referensi.

2. Administrator Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Administrator Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan orang

yang ditunjuk dan diberikan kewajiban secara resmi oleh Pimpinan

Badan Layanan Umum dalam rangka pengelolaan data serta

membantu Pimpinan Badan Layanan Umum dalam melakukan input

serta persetujuan realisasi capaian IKU oleh level dibawahnya.

3. Pemimpin dan Kepala Unit Kerja Badan Layanan Umum

Pemimpin dan Kepala Unit Kerja Badan Layanan Umum

menggunakan dokumen ini sebagai pengguna (User) yang melakukan

input dan monitoring atas capaian SS yang dilaksanakan oleh level

bawahnya. Pemimpin Badan Layanan Umum dapat menunjuk

seorang Pegawai Badan Layanan Umum secara resmi dalam rangka

membantu pelaksanaan kewajiban terkait aplikasi serta melakukan

approval/ persetujuan dan monitoring capaian IKU oleh level

dibawahnya dengan persetujuan pimpinan Badan Layanan Umum.

4. Pelaksana/Staf Badan Layanan Umum

Pelaksana/Staf Badan Layanan Umum menggunakan dokumen ini

sebagai pengguna (User) yang melaksanakan IKU yang

diturunkan/ Cascade dan melakukan input realisasi atas capaian IKU

yang menjadi tanggung jawabnya.

- 22 -

5. Pereviu Satuan Pemeriksaan Intern Satuan Kerja

Pereviu Satuan Pemeriksaan Intern Satuan Kerja menggunakan

dokumen ini sebagai panduan penggunaan Sistem Manajemen

Kinerja Badan Layanan Umum dalam membantu mereka melakukan

reviu dan verifikasi atas capaian IKU yang telah dilaksanakan dengan dokumen terkait.

B. PEMBAGIAN WEWENANG MASING-MASING USER SISTEM MANAJEMEN

KINERJA BADAN LAYANAN UMUMNo. User Fitur

1 Admin Biro Keuangan

• Menentukan Kewenangan/Otorisasi akses setiap User

• Pengaturan User Aplikasi• Pengaturan/Setting umum aplikasi (Menu,

Satuan)• Membuat/Mengubah/Menghapus Data

Master di Lingkungan BLU (Bagian/Bidang/Unit, Jabatan, dan Pegawai)

• Akses Dashboard dengan tampilan IKU Kementerian dan BLU

• Membuat/Mengubah/Menghapus Période Data, Perspektif

• Monitoring Sasaran Strategis BLU dan IKU Pimpinan BLU

• Melakukan monitor atas capaian kinerja Seluruh Unit BLU

2 Admin BLU

• Membuat/Mengubah/Menghapus Data Master di Lingkungan BLU (Bagian/Bidang/Unit, Jabatan, dan Pegawai)

• Akses Dashboard dengan tampilan IKU BLU• Monitoring Sasaran Strategis BLU dan IKU

Pimpinan BLU• Membantu tugas Pimpinan BLU dalam

melakukan input SS dan IKU BLU serta monitor atas capaian kinerja Seluruh Unit BLU sesuai dengan surat keputusan pemimpin BLU

3 Kepala (Pimpinan BLU)

• Akses Dashboard dengan tampilan IKU BLU• Menginput Sasaran Strategis BLU dan IKU

Pimpinan BLU• melakukan cascading ke User Bagian• Melakukan monitor atas capaian kinerja

Seluruh Unit BLU• Dalam pelaksanaan kewajiban, pimpinan

BLU dapat menunjuk secara resmi seorang pegawai BLU tersebut.

- 23 -

No. User Fitur

4 Bagian

• Akses Dashboard dengan tampilan IKU yang di terima

• Menerima IKU dari User Kepala (Pimpinan BLU)

• Input IKU Bagian dan melakukan cascacLing ke User Sub Bagian

• Melakukan monitor atas capaian kinerja Bagian, Sub Bagian dan masing-masing Staf bawahnya

5 Sub Bagian

• Akses Dashboard dengan tampilan IKU yang di terima

• Menerima IKU dari level bagian• Input IKU Subbagian dan melakukan

cascading ke level staf dengan menu• Melakukan Approval/persetujuan atas

capaian dari pelaksana/ staf• Melakukan monitor atas capaian kinerja

Sub Bagian dan staf Sub Bagian

6 Pelaksana / staf• Akses Dashboard dengan tampilan IKU

cascading• Input Capaian Kinerja pada menu input ->

Realisasi

C. IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM

1. Cara Login

a. Buka aplikasi browser yang ada pada komputer anda,

Contohnya: Firefox, Internet Explorer, Opéra, google Chrome,

Safari, dll.

b. Ketikkan alamat url http://ma.kin. dephub.go. id pada

addressbox.

c. Tekan tombol Enter, maka form login untuk mengakses

halaman Administrator akan tampil. Setelah tampil form login,

isikan username dan password anda.

Slstem Manajemen Klnerja BLU Kementerlan

Perhubungan

LOGIN FORM

- 24 -

2. Setelah itu akan muncul halaman di bawah ini

I DASHBOARD

J8 7019 U AGUSABRIANfO USER aDashboard

Total Réalisait Perspektif

Relisait Pertoektif3S 00*34 41*

Réalisas) Perspekttf

"■ — 11.«B» 2000*

I IBobot • Realnasi

Kode IKU

Target Tahunan Réalisas! Bobot

Juntlah Satuan Jumlah Persentase Target Réalisas!

S .l Kinerja pengelolaau Keuangao efektif, eflsien, optimal

1 Rasio Pemlapatan BLU terhadap blaya operaslonal

348,00 96.8S S 4,8

Tampilan halaman “Dashboard”

3. Menginput Pembobotan Perspektif

Kepala Badan Layanan Umum atau administrator Badan Layanan

Umum/Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Layanan Umum

melakukan input pembobotan atas masing-masing perspektif.

Langkah-langkah input sebagai berikut:

:

8 «foMrCMUtmttM

^ Tabel Perspektif Bobot

[ ) Deftar Petspettil Bobot

STMt MOI BfR t>E*SKC» IVt

CUSTOUCS KMCfcnvl

•uietsAi ceoccss ptesetcrivt

lEAtMIMO «lt> OftOWTM PERSrtCtlvl

Ci J0U biiMlniill IV

a. Klik menu “INPUT”;b. Kemudian pilih menu “PERSPEKTIF BOBOT”;c. Untuk menambahkan perspektif baru, klik tombol “tambah”;

- 25 -

d. Lengkapi kolom isian yang tersedia, berikut penjelasan pengisian

kolom:

Perspektif : pilih perspektif yang sesuai

Bobot : Diisi bobot IKU sesuai dengan Key PerformanceIndicator B LU

e. Setelah selesai pilih “simpan”, dan untuk membatalkan

pengisian kolom, klik “batal”

f. Untuk mengubah dan menghapus data pada list tabel Perspektif,

klik “aksi” kemudian pilih “ubah” atau “hapus”.

- 26 -

4. Menginput SS

Setelah melakukan pembobotan pada 4 (empat) perspektif, Kepala

Badan Layanan Umum atau administrator Badan Layanan Umum

/Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Layanan Umum

melakukan input SS sesuai dengan Key Performance Indicator yang

disetujui dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Langkah-

langkah input sasaran strategis sebagai berikut:

a. Klik pada menu “INPUT”;b. Kemudian pilih menu “SASARAN STRATEGIS”;c. Untuk menambah daftar pada tabel Sasaran Strategis, klik

“Tambah”

d. Pilih dan lengkapi kolom yang tersedia,

Penjelasan pengisian kolom:

Perspektif : dipilih dengan perspektif yang sesuai

Kode : diisi dengan nomor urutan SS

Nama : diisi SS sesuai dengan Key Performance Indicator

Pimpinan Badan Layanan Umum

- 27 -

e. Setelah selesai kemudian pilih “simpan”, dan untuk

membatalkan input kolom, pilih “batal”

f. untuk mengubah dan/atau menghapus data pada tabel Sasaran

Strategis, klik aksi kemudian pilih ubah atau hapus5. Menginput Indikator Kinerja

Setelah penginputan SS, Kepala Badan Layanan Umum atau

administrator Badan Layanan Umum/Pegawai yang ditunjuk oleh

Pimpinan Badan Layanan Umum melakukan penginputan atas IKU

sesuai dengan yang ada pada Key Performance Indicator serta target

capaian yang tertera untuk kemudian diturunkan/dicascading ke

tingkat dibawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klik pada menu “INPUT”.b. Kemudian pilih menu “INDIKATOR KINERJA”.c. Untuk menambahkan IKU pada tabel Indikator Kinerja, klik

tombol “tambah”

- 28 -

d.

Perspektif

Sasaran Strategis

Kode

No IKU

Lengkapi setiap kolom isian yang tersedia, berikut penjelasan

pengisian kolom:

: pilih perspektif yang sesuai

: Pilih SS yang sesuai

: Diisi dengan nomor urut IKU berdasarkan

urutan input

: Diisi nomor IKU yang sesuai dengan Key

Performance Indicator Pimpinan Badan

Layanan Umum

: Diisi Indikator Kinerja Utama

: Diisi bobot IKU sesuai dengan Key

Performance Indicator Badan Layanan

Umum

: dipilih sesuai pada Key Performance

Indicator Badan Layanan Umum

: Diisi target Semester I sesuai pada Key

Performance Indicator Badan Layanan

Umum

: Diisi target Semester II (Target tahunan

pada Key Performance Indicator Badan

Layanan Umum - target Semester I)

Nama

Bobot

Satuan

Target Semester 1

Target Semester 2

- 29 -

e. Setelah selesai klik “simpan”, dan untuk membatalkan input

IKU pilih “batal”Setelah melakukan input sampai dengan indikator Kinerja Utama

Setuan Kerja Badan Layanan Umum, Kepala Badan Layanan Umum

atau administrator Badan Layanan Umum /pegawai yang ditunjuk

oleh Pimpinan Badan Layanan Umum menurunkan IKU/cascade IKU

Pimpinan Badan Layanan Umum kepada unit Badan Layanan Umum

dibawahnya secara berjenjang dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. klik “aksi” pada sebelah kanan daftar indikator kinerja

b. kemudian pilih sub menu “cascade”, maka akan muncul

halaman tabel Cascade Indikator Kinerja.

c. untuk melakukan kembali ke halaman sebelumnya, klik pada

tombol “Kembali”d. untuk melakukan penambahan atau melakukan cascading IKU,

klik pada “Tambah”

- 30 -

e. Lengkapi setiap kolom isian yang tersedia, berikut penjelasan

pengisian kolom:

Eselon III

Kode

Nama

Bobot

Satuan

Target Semester

Target Semester

Konsolidasi

: Pilih Unit Eselon 3 (Bagian) yang akan di

cascade

diisi nomor urut input IKU

diisi IKU yang di cascade

diisi bobot per IKU yang akan

diturunkan/di casecade kepada unit

dibawahnya

: pilih satuan yang sesuai untuk target

: diisi jumlah target untuk semester I yang

diturunkan/di casecade ke suatu unit

dibawahnya.

: diisi jumlah target untuk semester 2

: pilih jenis penggabungan nilai capaian

kinerja atas IKU tersebut

1) Penjumlahan : nilai yang

ditampilkan

merupakan jumlah

dari input;

: nilai yang

ditampilkan adalah

rata-rata dari nilai

yang diinput; dan

2) Rata-rata

- 31 -

f.

3) Nilai Terakhir : nilai yang

ditampilkan adalah

nilai terakhir yang

diinput.

Polarisasi : pilih jenis penentuan kriteria/arah nilai

atas perbandingan capaian dengan

target

1) Maximize : semakin tinggi

angka capaian, akan

semakin baik;

2) Minimize : semakin rendah

angka capaian, akan

semakin baik; dan

3) Stabilize : capaian dianggap

baik apabila pada

rentang nilai

tertentu.

Setelah selesai, klik “simpan”, dan untuk membatalkan input,

klik “batal”

g. untuk mengubah dan/atau menghapus data IKU dan Cascade

IKU pada tabel, klik aksi kemudian pilih ubah atau hapus.

- 32 -

D. IN PUT REALISASI IKU BADAN LAYANAN UMUM (USER PELAKSANA)

Setelah Sasaran Strategis dan IKU dicascading/diturunkan sampai pada

level paling bawah, kemudian ditingkat bawahnya melaksanakan IKU

yang menjadi tanggungjawabnya serta melaporkan progress atau realisasi

dengan melakukan input realisasi pada aplikasi. Input realisasi hanya

bisa dilakukan oleh user level pelaksana/staf pada BLU, dan untuk

pemilik peta strategi hanya melakukan monitoring.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan input realisasi:

1. Klik pada menu “INPUT”2. Kemudian pilih menu ”REALISASI”, akan muncul halaman seperti

dibawah

3. Klik tombol “Realisasi” untuk melakukan input Realisasi IKU

4. Lengkapi kolom isian yang tersedia. Berikut penjelasan pengisian

kolom:

Bulan : pilih bulan input data Realisasi IKU Badan Layanan

Umum

Realisasi : input nilai realisasi

5. Kemudian klik “simpan”6. Untuk melakukan perubahan, klik “Edit”

- 33 -

BAB IV

PENUTUP

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Sistem Manajemen

Kinerja pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan panduan untuk

Satuan Kerja Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan

dalam rangka mewujudkan pembinaan Satuan Kerja Badan Layanan Umum

yang bertanggung jawab, jujur dan adil serta lebih berorientasi pada sistem

prestasi kerja.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI