KEDUDUKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DALAM MENDORONG PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

2

POKOK-POKOK BAHASAN

REFORMASI BIROKRASI

KEDUDUKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

GAGASAN PENTING UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MENDORONG REFORMASI BIROKRASI

SUBSTANSI PENGATURAN DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1234

3

REFORMASI BIROKRASI

Orientasi pelayanan

Birokrasi yang bebas KKN dan politisasi

Birokrat yang akuntabel dan berkinerja

Penghematan belanja birokrasi dan peningkatan belanja pembangunan

Pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha

SASARAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

KONDISI BIROKRASI SAAT INI

Penguatan pengawasan

Rekruitmen dan promositerbuka

Orientasi pada hasil(kinerja)

Harmonisasi P-UU-an

Penyederhanaankelembagaandan tata laksana

1

Korupsi dan penyalahgunaanwewenang

Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang belum ideal

Akuntabilitas kinerja yang belum baik

Per-UU-an dan Kewenanganyang tumpang tindih

Organisasi yang belumproporsional

Kualitas pelayanan publikmasih rendah

2

3

4

5

6

REFORMASI BIROKRASI

UU No. 39 Tahun 2008

tentang Kementerian

Negara UU No 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan

Publik

UU No. 5 Tahun 2014

tentangAparatur

Sipil Negara

UU No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi

Pemerintahan

RUU tentang E-Govt

RUU tentang Sistem

Pengawasan Intern

Pemerintah

RUU tentangTata

HubunganPemerintahPusat dan

Daerah

5

Instrumen Prinsip good Governance

Manual Books bagi pejabat

Hukum materiil

Menjaminterpenuhinya kualitasdan ketersediaanpelayanan publik

PP NO 96 Tahun 2012tentang pelaksanaanUU No 25 Tahun 2009

Mewujudkan ASN yang memiliki integritas, Profesional, Netral, dan Bebas dari interfensi prolitik, dan bersih dari praktek KKN, serta mampu melayani .

Telah tersusun RPP sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pedoman pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara

Amanat pasal 17 ayat 4 UUD 1945

LANDASAN HUKUM REFORMASI BIROKRASI

5

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

Rule based bureaucracy

Performance based bureaucracy

Dynamics governance

2013

2018

2025

6

KEDUDUKAN UU AP DALAM HUKUM

Hukum PrivatHukum Publik

Hukum Tata Negara

Hukum Adm Negara

UUD/Konstitusi

UU tentang DPR/DPD

UU Parpol

UU Pemilu

HAN Umum HAN Khusus

UU Kementerian Negara

UU Pelayanan Publik

UU ASN

UU Pemerintahan Daerah

UU Kepolisian

RUU Tata Hubungan

Pemerintah Pusat dan Daerah

UU PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) (Hukum Formal)

UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Hukum Materiil)

RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Hukum Pidana

,

7KEDUDUKAN UU AP DALAM PROSEDUR & PROSES

Aplikasi

Dengar Pendapat

Melihat Dokumen

Bantuan Kedinasan

Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP)

Upaya Administratif

Penarikan

Revisi

Pembatalan

PTUN

Pihak-pihak yang dikecualikan

Ketentuan Tambahan

Pemberian alasan

Prosedur Pembuatan Keputusan Prosedur Upaya Administratif

Gugatan

Keputusan Atas Upaya Administratif

8

a. pelayanan birokrasi yang baik, efisien, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

b. tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. kelemahan administrasi pemerintahan (birokrasi) yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

a. menciptakan tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan;

b. menciptakan kepastian hukum;c. mencegah terjadinya penyalahgunaan

wewenang;d. menjamin akuntabilitas badan

dan/atau pejabat pemerintahan;e. memberikan perlindungan hukum

kepada warga masyarakat dan aparaturpemerintahan;

f. melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan dan menerapkanasas-asas umum pemerintahan yangbaik; dan

g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

TujuanLatar Belakang

URGENSI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

9

LINGKUP UU AP

peningkatan kualitaspenyelenggaraan pemerintahan

Pihak lain yg terkait

Badan/Pejabat

Pemerintahan

WargaMasyarakat

10

Hubungan Antar Instansi Pemerintah

Hubungan sinergis antar institusi Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pemanfaatan Teknologi

Legitimasi pengiriman keputusan administrasi Pemerintahan dapat dilakukan melalui media elektronik.

Kejelasan Tanggung Jawab Terhadap Kewenangan

Kewenangan pejabat berupa kewenangan atributif, delegatif, dan mandat.

1

3

2

GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB

11

Prosedur Administrasi Pemerintahan

Tata cara penerbitan keputusan atau tindakan Pemerintah.

Keputusan Administrasi Pemerintahan

Syarat sah keputusan dan batas-batas diskresi.

Upaya Administratif Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan

Upaya administratif yang dilakukan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan.

4

6

5

GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB - 2

12

KEWAJIBAN MENERAPKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

KEWENANGAN PEMERINTAH

DISKRESI

LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A

B

C

D

E

SUBSTANSI PENGATURAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

13

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UPAYA ADMINISTRATIF

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SANKSI ADMINISTRATIF

SUBSTANSI PENGATURANUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 2

F

G

H

I

J

14

1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan

14

2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraanpemerintahan yang lebih modern dan mewujudkanpemerintahan yang baik

3. Pencegahan terhadap KKN oleh PejabatPemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakanpemerintahan ditetapkan

4. Membangun kepercayaan masyarakat danimplikasinya pada peningkatan pertumbuhanekonomi, peningkatan kesempatan kerja danmengurangi kemiskinan

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia