kebijakan pp jadi

21
KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PENDAHULUAN 1.TAHUN 2005 PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDOYONO MENCANANGKAN REVITALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG DILAKSANAKAN DI JATILUHUR DIHADIRI OLEH PARA MENTERI KABINET BERSATU DAN PERWAKILAN PARA PENYULUH SE INDONESIA 2. KENAPA DICANANGKAN REVITALISASI ? a. TERJADINYA LEVELING OFF = STAGNAN b. PROVITAS DAN TOTAL PROD. BERAS BERKURANG SEHINGGA MENGIMPORT BERAS DARI LUAR

Upload: fungsionalbp4kgrt

Post on 09-Aug-2015

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan pp jadi

KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

PENDAHULUAN

1. TAHUN 2005 PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDOYONO MENCANANGKAN REVITALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG DILAKSANAKAN DI JATILUHUR DIHADIRI OLEH PARA MENTERI KABINET BERSATU DAN PERWAKILAN PARA PENYULUH SE INDONESIA

2. KENAPA DICANANGKAN REVITALISASI ?

a. TERJADINYA LEVELING OFF = STAGNAN

b. PROVITAS DAN TOTAL PROD. BERAS BERKURANG

SEHINGGA MENGIMPORT BERAS DARI LUAR

Page 2: Kebijakan pp jadi

3 DISADARI OLEH PEMERINTAH SALAHSATU UNTUK MENGHIDUPKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN YAITU ADANYA REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

4. MAKA DICANANGKAN REVITALISASI PENYULUHAN KENAPA ?a. GONJANG GANJINGNYA PENYULUHb. LEMBAGA BERUBAH-RUBAHc. ALIH FUNGSI PENYULUHd. DLL.PADA TAHUN ITU PULA PEMERINTAH MENCANANGKAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG DILAKSANAKAN DI BANYUASIN YANG DIHADIRI OLEH PARA MENTERI TERKAIT, DPR RI DAN PARA PENYULUH SE INDONESIA.

Page 3: Kebijakan pp jadi

DARI HASIL PERTEMUAN TERSEBUT MAKA DPR RI SEPAKAT UNTUK MEMBUAT PAYUNG HUKUM YANG MENGATUR PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN ADANYA HAK INISIATIF SEHINGGA LAHIRLAH UU NO 16 TAHUN 2006 YANG DIBERINAMA SP3K ( SISTEN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN).

YANG ISI RUHNYA ADALAH :

PETANI/KELOMPOKTANI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

NON PORMAL

5. ISI UU NO 16 TAHUN 2006A. MENGATUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN a. LEMBAGA PEMERINTAH b. LEMBAGA NON PEMERINTAH

Page 4: Kebijakan pp jadi

a. LEMBAGA PEMERINTAH

- DI TINGKAT PUSAT

. ADA WADAH KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG DIKETUAI OLEH

PRESIDEN RI, SEKRETARISNYA MENTAN.

. BADAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SDM YANG

DI PIMPIN OLEH ESELON I.

- DI TINGKAT PROPINSI

ADA BAKORLUH YANG DI KETUAI OLEH GUBERNUR

DAN SEKRETARIS OLEH ESELON II (DIPERTA)

- DI TINGKAT KABUPATEN ADA BP4K YANG DIPIMPIN OLEH

ESELON II.

- DI TINGKAT KECAMATAN ADA BP3K YANG DI PIMPIN OLEH

KOORD.PENYULUH

b. LEMBAGA NON PEMERINTAH

. POSLUH

- KOMISI PENYULUH

Page 5: Kebijakan pp jadi

B. KETENAGA KERJAAN

1. PENYULUH PNS

2. PENYULUH SWADAYA

3. PENYULUH SWASTA

PENYULUH PNS KEBERADAANNYA SEMAKIN BERKURANG KARENA :

- BANYAK YANG PENSIUN

- ALIH TUGAS

- SEDANG UU NO 16 TAHUN 2006 MENEGASKAN BAHWA

PENEMPATAN PENYULUH 1 ORANG UNTUK 1 DESA

Page 6: Kebijakan pp jadi

C. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

DIATUR OLEH :

1. PERMENTAN 273 TAHUN 2010 YANG DIGANTI

OLEH PERMENTAN 82 TAHUN 2012

2. DI TINGKAT KABUPATEN GARUT ADANYA

PERBUB 473 TAHUN 2012

YANG ISINYA SBB.

- PENATAAN KELOMPOK DAN GAPOKTAN

- SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)

- DALAM 1 DESA MINIMAL ADA 8 KELOMPOKTANI.

D. PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN DIATUR PADA

PERATURAN PEMERINTAH NO 43 TAHUN 2009

Page 7: Kebijakan pp jadi

DIAGRAM KELEMBAGAAN TANI DI TK DESA

GAPOKTANDESA

SUB GABKELTAN

SUB GABKELTAN

SUB GAB KELTAN SUB GAB

KELTAN

SUB GABKELTAN

SUB GAB KELTAN

SUB GABKELTAN

SUB GAB KELTAN

KELTANTANPANG

KEL.PERK

KELTERNAK

KELIKAN

KELHUTANagt

agt

agt

Page 8: Kebijakan pp jadi

DARI DIAGRAM TERSEBUT DAPAT KITA SIMPULKAN BAHWA GAPOKTAN TK DESA MEMPUNYAI PERAN YANG SANGAT VITAL DALAM MENGELOLA PERJALAN SUB KELOMPOK - SUB KELOMPOK SERTA KELOMPOK-KELOMPOK KOMODITAS SESUAI DENGAN PERMENTAN 273, SERTA PERMENTAN 82 JUGA DALAM BERKELOMPOK KHUSUS DI KABUPATEN GARUT DIATUR OLEH PERBUB 473.DARI SANALAH MUNCUL REMBUG-REMBUG BAIK DI TK KELTAN, SUB GAB KELTAN DAN GAPOKTAN TK DESA YANG AKHIRNYA AKAN MENGHASILKAN RDK/RDKK, KEMUDIAN RKK.

Page 9: Kebijakan pp jadi

DALAM REMBUG PENYUSUNAN RDKK AL.1. KEBUTUHAN SAPRODI2. MODAL3. ALSINTAN4. TEKHNL0GI5. P3A MITRA CAI6. PENAMPUNGAN HASIL7, DLLDARI KUMPULAN-KUMPULAN TEKNOLOGI SERTA KEBUTUHAN DALAM PELAKSANAAN USAHATANI MAKA TERBENTUKLAH PROGRAMA TINGKAT DESA SEBAGAI ACUAN DALAM MELAKSANAKAN USAHATANI.KENAPA HARUS MENGACU SEPERTI ITU ?

Page 10: Kebijakan pp jadi

KARENA :- ADANYA PERMENTAN NO122 YANG MENGATUR TENTANG KELOMPOK

DAN KUOTA KEBUTUHAN PUPUK .- ADANYA PERMENDAG N0. 15 TAHUN 2012 TENTANG : 1. PETANI YANG TIDAK TERGABUNG DALAM KELOMPOKTANI TIDAK

BISAMENDAPATKAN PEMBELIAN PUPUK YANG BERSUBSIDI. 2, MENGATUR HET (HARGA ECERAN TERTINGGI) 3. RDK, RDKK, DAN RKK RDKK UNTUK PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI MAKSIMAL

MEMPUNYAI LUAS AREAL ≥ 2 HA

Page 11: Kebijakan pp jadi

PENGUASAAN PETANI

ASFEK HULU- SAPRODI- MODAL

- ALSINTAN- DLL

USAHA TANI- BUDIDAYA- TEKNOLOGI

PEMASARAN-PENGOL HASIL- PEMASARAN- KEMITRAAN

GAPOKTAN

. PRODUKTIVITAS MENINGKAT. PSK MENINGKAT

. ANGGOTA (PETANI) SEJAHTERA

Page 12: Kebijakan pp jadi

GAPOKTAN(Gabungan Kelompok Tani)

Pengertiannya

adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha.

Penggabungan kelompoktani kedalam GAPOKTAN dilakukan agar kelompoktani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasamadalam peningkatan posisi tawarnya.

Page 13: Kebijakan pp jadi

FUNGSI GAPOKTAN

1. Merupakan suatu kesatuan unit produksi untuk mmenuhi kebutuhan pasar

2. Penyedia saprotan serta menyalurkannya kepada petani melaui kelompoknya

3. Penyedia modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada petani yang memerlukan

4. Melakukan proses penyuluhan produk para anggota yang dapat meningkatkan nilai tambah

5. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir

Page 14: Kebijakan pp jadi

Kelompoktani adalah; Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

lingkungan (sosial. Ekonomi, sumberdaya) dan keakraban

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota

Page 15: Kebijakan pp jadi

PELAKSANAAN FUNGSI KELOMPOK

WahanaKerjasamaKelas Belajar

Mengajar

Uni

tPr

oduk

si Unit Usaha

Page 16: Kebijakan pp jadi

SEBAGAI KELAS BELAJAR

> Mengundang Nara sumber

dan mengunjungi sumber informasi

> Mengikuti berbagai kursus/pelatihan

> Pertemuan rutin secara teratur

Dan berkelanjutan

Page 17: Kebijakan pp jadi

SEBAGAI WAHANA KERJASAMA

- Menetapkan kesepakatan/ketentuan

- Melaksanakan Pembagian Tugas

- Melaksanakan Kemitraan

- Melaksanakan Adm Kelp.

Page 18: Kebijakan pp jadi

SEBAGAI UNIT PRODUKSI

Menyusun RencanaUsaha

RDK dan RDKK

MerencanakanTeknologi

Tepat Guna

Menganalisis Dan

Menilai Usahatani

Men

gelo

la

Admin

istra

si

Merencanakan danMenetukan

Pola usahatani

Page 19: Kebijakan pp jadi

SEBAGAI UNIT USAHA

- Menganalisis Potensi Pasar

- Menganalisis Potensi Wilayah

- Mengolah Usahatani Secara Komersial

- Memonitor Harga Saprodi

- Mencari dan melaksanakan kegiatan yang memberi nilai tambah

Page 20: Kebijakan pp jadi

PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI

Menumbuh kemBangkan

Asosiasi petani

Menumbuh kem

Bangkan

Koperasi petani

Menumbuh kemBangkan gapoktan

/WKAK

Page 21: Kebijakan pp jadi

TERIMAKASIH