KONSEP PUBLIK DALAM

KEBIJAKAN

DR. NIMMI ZULBAINARNI

STAF PENGAJAR DEPARTEMEN PSP-FPIK, IPB

PUBLIK : UMUM

PRIVATE : SWASTA (PERORANGAN)

MASALAH YANG SERING MUNCUL DALAM PENGELOLAAN

SUMBERDAYA ALAM (PERIKANAN) ADALAH BERBAGAI DAMPAK

NEGATIF AKIBAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA SERING TIDAK

SEIMBANG DENGAN BIAYA SOSIAL YANG HARUS DITANGGUNG

TIMBUL KARENA BEBERAPA SUMBERDAYA ALAM (PERIKANAN)

DIKATEGORIKAN SEBAGAI BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)

DIMANA TIMBUL KONSUMSI YANG BERLEBIHAN (OVER CONSUMPTION)

AKAN TERJADI

DALAM EKONOMI BARANG DIGOLONGKAN DALA M 2 KELOMPOK UTAMA :

1. BARANG PERORANGAN (PRIVATE GOODS)

2. BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)

CIRI-CIRI BARANG PUBLIK :

1. TIDAK DAPAT DISEKAT (NON-EXCLUDIBILITY)

2. TIDAK ADA PERSAINGAN (NON-RIVALRY)

3. TIDAK DAPAT DITOLAK (NON-REJECTIBILITY)

SETIAP ORANG DAPAT MEMILIKI BARANG PUBLIK TANPA HARUS

MENGELUARKAN KORBANAN SEHINGGA EKSPLOITASI AKAN

TERUS BERJALAN TANPA ADA PEMELIHARAAN.

SEORANG KONSUMEN TIDAK AKAN MENGURANGI KESEMPATAN BAGI

KONSUMEN LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA.

BARANG PUBLIK TDK DAPAT DIPRODUKSI SECARA EFISIEN

(KEGAGALAN PASAR) KARENA TIDAK DAPAT DIPRODUKSI SECARA EFISIEN

OLEH PASAR PERORANGAN (PRIVATE) SEBAB MENGANDUNG

EKSTERNALITAS POSITIF.

BARANG PRIVATE :

1. DAPAT DISEKAT (EXCLUDIBILITY)

2. ADA PERSAINGAN (RIVALRY)

SEHINGGA PENGUNAAN BARANG PRIVATE AKAN MENGURANGI

KESEMPATAN ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA.

SUATU BARANG DISEBUT BARANG PUBLIK MURNI (PURE PUBLIC GOOD)

JIKA BARANG TERSEBUT MEMILIKI KEDUA SIFAT YAITU TIDAK ADA

PERSAINGAN DAN TIDAK DAPAT DISEKAT PENGUNAANNYA. SEBALIKNYA

BARANG PERORANGAN MURNI.

Klafikasi Exclution Non-Exclution

Rivalry Barang perorangan

murni:

Makanan,pakaian,tempa

t tinggal

Kemacetan jalan

raya,pantai yang penuh

sesak pengunjung

(transisi)

Non-Rivalry TV sirkuit tertutup,taman

sepi pengunjung,kursi

kosong pertunjukan

orkes simponi (transisi)

Barang Publik Murni:

Pertahanan

nasional,jalan yang

bersih,keindahan

pemandangan

KONSUMSI TERHADAP BARANG PUBLIK SERING MENIMBULKAN APA YANG

DISEBUT EKSTERNALITAS ATAU DAMPAK EKSTERNAL.

SECARA UMUM EKSTERNALITAS DIDEFINISIKAN SEBAGAI DAMPAK

(POSITIF ATAU NEGATIF) DARI TINDAKAN SATU PIHAK TERHADAP PIHAK

LAIN.

LEBIH SPESIFIK LAGI EKSTERNALITAS TERJADI JIKA KEGIATAN PRODUKSI

ATAU KONSUMSI DARI SATU PIHAK MEMPENGARUHI UTILITAS

(KEGUNAAN) DARI PIHAK LAIN SECARA TIDAK DIINGINKAN, DAN PEMBUAT

EKSTERNALITAS TIDAK MENYEDIAKAN KOMPENSASI TERHADAP PIHAK

YANG TERKENA DAMPAK

APA KAITAN ANTARA BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS?

FRIEDMAN(1990) :

MENYATAKAN BAHWA EKSTERNALITAS DAN BARANG PUBLIK ADALAH DUA

CARA PANDANG YANG BERBEDA DALAM MELIHAT MASALAH YANG SAMA.

EKSTERNALITAS YANG POSITIF MENGHSILKAN BARANG PUBLIK,

SEMENTARA EKSTERNALITAS NEGATIF MENGHASILKAN BARANG PUBLIK

“NEGATIF”.ARTINYA, EKSTERNALITAS NEGATIF TIDAK DIPRODUKSI,MAKA

AKAN MENGHASILKAN BARANG PUBLIK.

CONTOH : JIKA SEMUA ORANG BERHENTI MEROKOK MAKA AKAN

MENGHASILKAN UDARA BERSIH YANG MERUPAKAN BARANG PUBLIK.

JIKA PEMERINTAH MEMBUAT JALAN YANG BAGUS, MENJAGA

LINGKUNGAN ATAU MEMBUAT NEGARA INI AMAN YANG SEMUANYA

TERMASUK KATEGORI EKSTERNALITAS POSITIF, AKAN DIHASILKAN

BARANG PUBLIK DI MANA KITA SEMUA BISA MENIKMATINYA

PEMAHAMAN TENTANG EKSTERNALITAS ERAT KAITANNYA DENGAN

EFISIENSI ALOKASI SUMBER DAYA.EFISIENSI ALOKASI SENDIRI

TERKAIT DENGAN PENGATURAN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL

ARRANGEMENT).

SUMBER DAYA BISA SAJA DIALOKASIKAN MELALUI BERBAGAI

PERATURAN KELEMBAGAAN SEPERTI KEDIKTATORAN

(DICTATORSHIP),PERENCANAAN TERPUSAT (CENTRAL PLANNING),ATAU

MELALUI MEKANISME PASAR (FREE MARKET). TEORI EKONOMI

STANDAR MENGATAKAN BAHWA MESKIPUN PENGATURAN

KELEMBAGAAN SELAIN FREE MARKET BISA SAJA MENGHASILKAN

ALOKASI YANG EFISIEN ,NAMUN HANYA MEKANISME PASAR (FREE

MARKET) YANG MENGHASILKAN ALOKASI YANG EFISIEN DAN OPTIMAL

(PARETO OPTIMAL)

JIKA PASAR TIDAK EKSIS,ALOKASI SUMBER DAA ALAM TIDAK AKAN

TERJADI SECARA EFISIEN DAN OPTIMAL

CONTOH PENCEMAAN UDARA JIKA MEKANISME PASAR BERJALAN DENGAN

SEMPURNA, PELAKU PENCEMARAN UDARA TERSEBUT SEHARUSNYA

MEMBAYAR KOMPENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA

PENCEMARAN.

KEGAGALAN PASAR ADALAH CERMINAN SUMBER DAYA ALAM DALAM

BEBERAPA HAL MENJADI BARANG PUBLIK

JADI,BARANG PUBLIK,EKSTERNALITAS,DAN KEGAGALAN PASAR

(MARKET FAILURE) : SATU MATA RANTAI YANG SERING TIMBUL DALAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

MASALAH HAK PEMILIKAN (PROPERTY RIGHT) MENJADI HAL POKOK

UNTUK BERHASILNYA EFISIENSI ALOKASI SUMBER DAYA DAN

BEKERJANYA PASAR

KEGAGALAN DALAM MENENTUKAN DENGAN JELAS HAK PEMILIKAN JUGA

AKAN MENIMBULKAN EKSERNALITAS,KHUSUSNYA DALAM KAITAN

DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

JIKA HAK PEMILIKAN ATAS SUMBER DAYA TIDAK DIMILIKI OLEH

SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG,TIDAK ADA HAK YANG SAH

YANG MEMUNGKINKAN MEREKA MELARANG PIHAK LAIN UNTUK

MENGONSUMSI SUMBER DAYA.

SUMBER DAYA ALAM SERING DIKATEGORIKAN SEBAGAI “FREE OF

GIFT”DIMANA HAK PEMILIKAN SERING MENJADI PROBLEMATIIK.

DENGAN DEMIKIAN,PENTING MEMAHAMI KONSEP HAK PEMILIKAN

DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

DENGAN ADANYA SIFAT SUMBERDAYA PERIKANAN SEBAGAI BARANG

PUBLIK TELAH MEMBAWA KONSEKWENSI TERHADAP TERBENGKALAINYA

SUMBERDAYA KARENA AKAN SANGAT LANGKA PIHAK SWASTA ATAU

INDIVIDU YANG MAU MEMELIHARA ATAU MENGUSAHAKAN

KELESTARIANNYA.

HAL LAIN YANG SANGAT PENTING DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA

ADALAH MENGENAI HAK KEPEMILIKAN (PROPERTY RIGHT).

SEDANGKAN RIGHT ADALAH HAK DIMANA ORANG LAIN MENGAKUI

BARANG YANG KITA MILIKI SEHINGGA

PROPERTY RIGHT : CLAIM SESEORANG TERHADAP ARUS MANFAAT

DIMANA NEGARA SETUJU UNTUK MELINDUNGI SESEORANG DENGAN

MEMBERIKAN KEWAJIBAN KEPADA ORANG LAIN.

MENURUT BROMLEY (1991),

PROPERTY ADALAH ARUS MANFAAT ATAU KEGUNAAN DARI SESUATU

YANG KITA MILIKI DIMANA PROPERTY ITU TIDAK MENGARAH KEPADA

OBJEK ITU SENDIRI MELAINKAN LEBIH KEPADA SUATU HUBUNGAN

SOSIAL YANG MENGGAMBARKAN HAK MILIK SESEORANG PEMILIK

SUMBERDAYA SEHINGGA MEREKA DAPAT MELAWAN TERHADAP ORANG

YANG LAIN YANG AKAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA MEREKA

TERSEBUT.

MENURUT TIETENBERG (1992) :

JIKA PROPERTY RIGHT DITERAPKAN MAKA ALOKASI SUMBERDAYA

MENJADI EFISIEN DENGAN 4 KARAKTERISTIK, YAITU :

1. UNIVERSALITY

SEMUA SUMBERDAYA ADALAH MILIK PRIBADI (PRIVATELY OWNED)

YANG DAPAT DIRINCI DENGAN JELAS SELURUH HAK-HAKNYA.

2. EXCLUSIVITY

SEMUA PROFIT DAN COST SEBAGAI AKIBAT KEPEMILIKAN DAN

PEMANFAATAN SUMBERDAYA HARUS DIMILIKI BAIK LANGSUNG

MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM TRANSAKSI ATAUPUN PENJUALAN

KE PIHAK LAIN HANYA OLEH PEMILIK YANG BERSANGKUTAN.

3. TRANSFERABILITY

SELURUH HAK PEMILIKAN DAPAT DIPINDAHTANGANKAN DARI SATU

PEMILIK KE PEMILIK LAIN DENGAN TRANSAKSI YANG JELAS DAN

BEBAS.

4. ENFORCEABILITY

HAK PEMILIKAN TERSEBUT HARUS AMAN DARI PENGAMBILALIHAN

SECARA TIDAK BAIK OLEH PIHAK LAIN.

JIKA KEEMPAT KARAKTERISTIK TERSEBUT DITERAPKAN DALAM

PENGELOLAAN SUMBERDAYA MAKA ALOKASI SUMBERDAYA AKAN EFISIEN

SEHINGGA EKSTERNALITAS NEGATIF DAPAT DITEKAN.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA REGIM PROPERTY RIGHTS BERBEDA

DENGAN REGIM ACCESS .

State

(Pemerintah)

Private

Common

Closed/

Restricted

Limited

Open

Access

Jika dishare dgn orang lain

Private Benefit

Dan private cost

Private Benefit

dan sosial cost

Sosial Benefit

dan sosial cost

Rezim Property Rezim Access

Jika bekerja/dilaksakan

Jika tdk bekerja/dilaksakan

DI DALAM KEBIJAKAN PERIKANAN TERDAPAT DUA HAL YANG PALING

KRITIKAL YAITU :

1. SUMBERDAYA PERIKANAN ADALAH PUBLIC GOODS DAN

2. MENYANGKUT REZIM KEPEMILIKAN YANG BERSIFAT COMMON PROPERTY

YAITU KEPEMILIKAN BERSAMA DAN REZIM AKSES YANG BERSIFAT

OPEN ACCESS YAITU SIAPA SAJA BOLEH MEMANFAATKAN SUMBERDAYA

TERSEBUT TANPA IJIN DARI SIAPAPUN.

DALAM JANGKA PANJANG COMMON PROPERTY BISA MENJADI OPEN

ACCESS JIKA INSTITUTIONAL TIDAK BEKERJA (BROMLEY, 1991).

DI INDONESIA OPEN ACCESS MURNI TIDAK ADA, YANG TERJADI

ADALAH QUASI OPEN ACCESS (SETENGAH ATAU SEMI OPEN ACCESS)

KARENA SETIAP NELAYAN YANG AKAN BERUSAHA,

PALING TIDAK HARUS MEMPEROLEH IZIN (PERMIT) DARI PEMERINTAH,

BAIK DAERAH MAUPUN PUSAT.

BERDASARKAN DUA HAL YANG DISEBUTKAN DI ATAS MAKA GEJALA

OVERFISHING SECARA EKONOMI DAPAT SAJA TERJADI. ECONOMIC

OVERFISHING YAKNI JUMLAH INPUT YANG DIGUNAKAN CUKUP

TINGGI, SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIDAK TERCIPTANYA

KESEIMBANGAN ANTARA INPUT DAN OUTPUT (TERJADI KELEBIHAN

INPUT).

PERLU KEBIJAKAN YANG EFISIEN DAN OPTIMAL

DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

KEBIJAKAN : “ART”

KOMBINASI REZIM : BAHAN DASAR

“TIDAK HARUS/WAJIB” SHG PERLU

DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK

WILAYAH

CHARLES (2001) MENEGASKAN BAHWA SISTEM PERIKANAN

MERUPAKAN SEBUAH KESATUAN DARI 3 KOMPONEN UTAMA YAITU :

(1) SISTEM ALAM (NATURAL SYSTEM) YANG MENCAKUP EKOSISTEM,

IKAN DAN LINGKUNGAN BIOFISIK;

(2) SISTEM MANUSIA (HUMAN SYSTEM) YANG TERDIRI DARI

UNSUR NELAYAN ATAU PETANI IKAN, PELAKU PASAR DAN KONSUMEN,

RUMAH TANGGA PERIKANAN DAN KOMUNITAS PESISIR SERTA

LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA YANG TERKAIT

DENGAN SISTEM INI;

(3) SISTEM PENGELOLAAN PERIKANAN (FISHERY MANAGEMENT SYSTEM)

YANG MENCAKUP UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

PERIKANAN, PEMBANGUNAN PERIKANAN, REJIM PENGELOLAAN

PERIKANAN, DAN RISET PERIKANAN.

DALAM KONTEKS INI MAKA DAPAT DIKATAKAN BAHWA SISTEM PERIKANAN

ADALAH SISTEM YANG KOMPLEKS.

DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF INFORMAL, SISTEM DIKATAKAN

KOMPLEKS APABILA STRUKTUR DAN FUNGSI DARI SISTEM TERSEBUT

TIDAK DIKETAHUI DENGAN BAIK SEBAGAIMANA TERJADI UNTUK SISTEM

PERIKANAN.

SELAIN ITU, DEFINISI KOMPLEKS ADALAH APABILA SISTEM TERSEBUT

MEMILIKI SEJUMLAH UNSUR YANG TERKAIT SATU SAMA LAIN SECARA

DINAMIK MAUPUN STATIS.

SEMAKIN BANYAK JUMLAH UNSUR DALAM STRUKTUR SEBUAH SISTEM

MAKA SEMAKIN KOMPLEKS SISTEM TERSEBUT

PERLU CO-MANAGEMENT

NATURAL ECOSYSTEM MANAGEMENT SYSTEM

HUMAN SYSTEM

fish population

aquatic environment

external forces

(e.g. climate changes)

Harvesters

Comm. Post

Harvest

external forces

(e.g. government

downizing)

external forces

(e.g. macroeconomics policy)

Policy Manage-

ment

Develop-

mentResearch

NATURAL ECOSYSTEM MANAGEMENT SYSTEM

HUMAN SYSTEM

fish population

aquatic environment

external forces

(e.g. climate changes)

Harvesters

Comm. Post

Harvest

external forces

(e.g. government

downizing)

external forces

(e.g. macroeconomics policy)

Policy Manage-

ment

Develop-

mentResearch

Gambar 1. Kelautan dan Perikanan Sebagai Sebuah Sistem (Charles, 2001)

CO-MANAGEMENT : BERBAGI TANGGUNG JAWAB ANTARA

INSTANSI PEMERINTAH DAN KELOMPOK PENGGUNA

SUMBERDAYA.

DI BANYAK NEGARA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DIRUMUSKAN DARI KONTROL EKSKLUSIF NEGARA UNTUK

BERBAGAI JENIS PENGELOLAAN BERSAMA DI MANA

MASYARAKAT LOKAL, MASYARAKAT ADAT DAN ORGANISASI

NON-PEMERINTAH BERBAGI OTORITAS DAN MANFAAT

DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH.

TERIMAKASIH