peran pp-insw sesuai amanat perpres 76/2014 dan paket kebijakan

PERAN PP-INSW SESUAI AMANAT PERPRES 76/2014 DAN

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Hotel Sahid Jakarta, 17 November 2016

WWW.INSW.GO.ID INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

OVERVIEW INSW

2

Bali Concord 2003 menyatakan bahwa Masyarakat Bersama ASEAN memerlukan ASEAN Single Window sebagai gateway bagi pertukaran dokumen perdagangan intra ASEAN secara elektronik.

Untuk mewujudkan ASEAN Single Window (ASW) maka masing-masing negara harus memiliki National Single Window (NSW)

Inisiatif pengembangan INSW dimulai pada tahun 2006, dan secara formal telah diresmikan oleh Presiden pada tahun 2010

Sistem yang sama tetap beroperasi hingga saat ini dan sudah di-mandatory-kan pada 21 Kantor Pabean dari 117 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) di seluruh Indonesia, dimana 21 KPPBC ini telah mencakup kurang lebih 92 persen aktifitas impor ekspor nasional (berdasarkan jumlah dokumen PIB / PEB).

Perpres 76 tahun 2014 mengamanatkan pembentukan Pengelola Portal INSW yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menkeu.

Menteri Keuangan melalui PMK 138 tahun 2015 menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pengelola Portal INSW di bawah Menteri Keuangan.


Komponen Sistem INSW

3

Smart Engine Layanan INSW Merupakan engine yang memvalidasi dan merekonsiliasi dokumen pabean

dengan dokumen perijinan yang terkait. Portal Informasi INSW (website)

Berisi informasi umum sebagai media komunikasi INSW dengan publik. Portal pengaduan dan Help Desk.

Portal Indonesia National Trade Repository (INTR) Berisi seluruh aturan terkait perdagangan internasional yang diterbitkan

oleh seluruh penerbit ijin. Trade Simulation.

Portal Layanan Pengguna Jasa Sarana yang disiapkan untuk para pengguna jasa dalam memonitor proses

perijinan dan kepabeanan yang diajukannya. In House System Kementerian / Lembaga

System internal dari Kementerian / Lembaga dalam menjalankan proses bisnis masing-masing yang harus dikelola oleh Unit Layanan Pengelola INSW di masing-masing Kementerian / Lembaga.


INSTANSI PENERBIT PERIZINAN EKSPOR/IMPOR YANG TERGABUNG DALAM SISTEM INSW

NO INSTANSI/LEMBAGA IZIN REKOMENDASI

1 Kemendag

2 Karantina

Tumbuhan

3 Karantina Hewan

4 Karantina Ikan

5 BPOM

6 Kemenperin

7 Kemen ESDM

8 BAPETEN

9 Kemenhut

10 Kemenfominfo

11 Kemenperin

12 Kemenkes

13 POLRI

14 Kemen LH

15 Kemenhan

16 Kemenhub

17 BI

18 DJBC -- --


STATUS SISTEM INSW SAAT INI Portal INSW saat ini telah dilakukan penerapan secara mandatory untuk

pelayanan impor dan ekspor secara “live (7X24 Jam)”.

Saat ini Portal INSW sudah mengintegrasikan layanan perijinan ekspor

impor dari 15 Kementerian/Lembaga (terdiri dari 18 Unit).

Dan sudah digunakan untuk memproses layanan sebanyak rata-rat lebih

dari 1 juta dokumen impor (PIB) dan lebih dari 1,5 juta dokumen ekspor

(PEB) per tahun.

Portal INSW telah digunakan di 21 lokasi pelabuhan laut, udara dan

darat (Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bandara Soetta,

Belawan, Kualanamu, Palembang, Pangkal Pinang, Dumai, Lampung,

Dry Port Cikarang, Halim PK, Merak, Juanda, Ngurah Rai, Benoa,

Makasar, Bitung, Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin) yang secara

keseluruhan mencakup lebih dari 95 persen layanan impor-ekspor

nasional.

STATUS SISTEM INSW SAAT INI


6

INSW merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis yang terkait dari berbagai KL sehingga bisa menghadirkan efisiensi dalam perdagangan internasional.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang harmonis dari seluruh KL yang memiliki keterkaitan proses bisnis, yang saat ini sudah mencapai 15 Kementerian dan Lembaga (18 unit pengelola perijinan pada 15 Kementerian/Lembaga).

Perpres 76 tahun 2014 mengamanatkan pembentukan Pengelola Portal INSW yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menkeu.

Menteri Keuangan melalui PMK 138 tahun 2015 menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pengelola Portal INSW di bawah Menteri Keuangan.

Dari aspek kelembagaan, sesuai amanat Pasal 10 Perpres 76 tahun 2014, maka setiap KL yang terintegrasi dengan INSW diamanatkan untuk membentuk Unit Pengelola Layanan INSW.

– Bisa membentuk unit baru atau penetapan unit kerja yang sudah ada sesuai kebutuhan masing-masing KL.

– Adanya unit pengelola ini akan memudahkan koordinasi antara PP INSW dan KL.


TUPOKSI PP-INSW (Perpres 76/2014)

7

Tugas PP-INSW adalah:

Melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen

lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Fungsi PP-INSW, meliputi:

• penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan

data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information),

dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single

decision making for custom release and clearance of cargoes);

• penjaminan sistem pelayanan pada Portal INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar

keamanan data dan informasi;

• pelaksanaan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna

portal untuk mendapatkan legalitas akses;

• koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna Portal

INSW;

• pelaksanaan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi

mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

• melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Portal INSW;

• penyediaan audit trail;

• penjaminan keamanan dan kerahasiaan data informasi

• yang disampaikan instansi melalui Portal INSW;

• penyediaan pusat layanan (call center);

• pengintegrasian penerapan sistem National Single Window (NSW) ke dalam sistem ASEAN Single Window

(ASW); dan

• pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


MODEL TEKNIS INSW SAAT INI

8

Proses di INSW

Proses di BC

Proses Perijinan di

K/L Proses Perijinan di

K/L


MODEL TEKNIS INSW GENERASI II

9

Integrasi Fungsi Secara Penuh Menjadi Single Submission - SSM

Proses Clearance di

INSW

Proses Perijinan di K/L

Proses Perijinan di K/L

Proses di BC

Form Process INSW


INSW DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

10

Paket I : INSW menyediakan data bagi KL untuk keperluan Post Audit Saat ini Sistem INSW telah berhasil mengalirkan data mengenai realisasi impor ke K/L untuk

kepentingan post audit terkait produk yang wajib SNI yang reliabilitasnya akan terus direview secara berkala.

Sistem INSW telah menyediakan data realisasi ekspor dan impor ke K/L penerbit rekomendasi dan perijinan ekspor dan impor.

Paket IX : Mengintegrasikan Inaportnet dengan INSW Tim INSW telah berkoordinasi dengan Tim Teknis INAPORT di Kementerian Perhubungan

guna mempersiapkan integrasi tahap awal INAPORT ke sistem INSW. Saat ini INAPORT yang dikembangkan masih terfokus pada pergerakan kapal dan masih

diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung kelancaran pergerakan container (cargo) di pelabuhan , sehingga diharapkan dapat menurunkan Dwelling Time secara signifikan.

Paket XI: Penerapan ISRM menggunakan platform SSM dalam rangka mencapai Dwelling Time 3,5 hari pada beberapa KL (Kemendag, Kementan, BPOM) di akhir 2016 Tim INSW bersama KL terkait sedang menyiapkan data mengenai single stakeholder profile

dan single risk profile dari entitas perusahaan yang merupakan hasil konsolidasi antara BPOM, Barantan dan DJBC.

Tahap selanjutnya diperlukan proses koordinasi untuk mendifinisikan single treatment dari BPOM, BC dan Barantan.

Paket XII : Intensifikasi dan Ekstensifikasi INSW secara nasional Tim INSW siap untuk mendukung DJBC dalam perluasan penerapan PEB dan PIB online di

seluruh KPPBC yang terintegrasi dengan INSW.


ASEAN SINGLE WINDOW (ASW)

11

– Secara teknis Indonesia telah siap untuk mengintegrasikan INSW ke dalam ASW.

– Indonesia, Singapura, dan Thailand telah berhasil mempertukarkan data live e-Form D, sedangkan Malaysia dan Vietnam rencanya akan bergabung pada tahun ini.

– Implementasi ASW secara efektif masih terkendala aspek legal, dimana amandemen OCP ATIGA untuk melegalkan penggunaan data elektronik Form D telah di-endorse, namun ratifikasi Protocol of Legal Framework to Implement ASW (PLF) belum diselesaikan oleh semua Negara Anggota ASEAN.

– Apabila legal basis ASW sudah diselesaikan, maka nantinya data elektronik Form D dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim pengurangan/penghapusan bea masuk dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN, sehingga arus perdagangan di kawasan Asia Tenggara akan semakin lancar dan efisien.

– Kedepan, ASW juga akan mempertukarkan dokumen ekspor dan impor lainnya secara elektronik seperti ASEAN Customs Declaration Documents (ACDD) dan SPS.


Exporter

Kementerian Perdagangan 1

2 3

4

SKEMA PERTUKARAN e-CO FORM D DALAM KERANGKA ASW

Bea dan Cukai

5

6

Importer

7


TERIMA KASIH

13