kata pengantar -...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2011, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya tahun
2016-2021.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya tahun 2016-2021 ini memuat
arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya, serta Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya tahun 2016-2021. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya tahun 2016-2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang nantinya menjadi acuan bagi
setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam menyusun Program dan
Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2016 hingga tahun 2021.
Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja
serta Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mulai tahun 2016 sampai dengan tahun
2021.
Lamongan, Agustus 2016
KEPALA DINAS PU CIPTA
KARYA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661004 199503 1 002
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah
perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tugas dan
tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Oleh karena
itu perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Kabupaten Lamongan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya Kabupaten Lamongan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2021. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.
Tahapan penyusunan Renstra dari mulai tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
tahap penetapan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1
3
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan ini,
disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi
lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan (RPJMD) 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.
Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam
RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD
dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan
mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 menunjukkan
hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.
4
Gambar 1.2 : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Gambar 1.3 : Hubungan Muatan RPJMD dengan Renstra
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
5
Gambar 1.4 : Hubungan antara RPJMN, RPJMD, dan Renstra SKPD
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJMD sejalan dengan arah pembangunan
yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya meliputi :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438).
RPJMD RPJM
RKP RKPD RENJA
SKPD
RENSTRA
SKPD
5 Tahun 5 Tahun
5 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
6
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
7
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang rencana
pembangunan jangka panjang provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-
2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-
2021.
19. Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur urusan bidang bidang perumahan sehingga pelaksanaan
pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan.
8
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 adalah :
1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Cipta Karya
Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan
kewenangan Dinas Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Cipta Karya Kabupaten Lamongan
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Cipta Karya Kabupaten
Lamongan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan disusun,
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PU CIPTA KARYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PU Cipta Karya
2.1.1 Dasar hukum pembentukan Dinas PU Cipta Karya
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya
2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas
PU Cipta Karya
2.1.4 Uraian tentang struktur organisasi Dinas PU Cipta Karya ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas PU
Cipta Karya (Proses, prosedur, mekanisme)
2.2. Sumber Daya Dinas PU Cipta Karya
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya
9
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PU Cipta Karya
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas PU
Cipta Karya
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas PU Cipta Karya
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PU
Cipta Karya
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga (K/L) dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN
4.1. Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya
4.3. Tujuan dan Sasaran
4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA
BAB VII PENUTUP
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU CIPTA KARYA
Peran bidang Pekerjaan Umum dalam menentukan pembangunan nasional berupa
penyediaan sarana dan prasarana dasar pekerjaan umum yang diarahkan untuk memenuhi,
mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan
perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya
ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan
masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di
perkotaan maupun di pedesaan.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibentuk dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
11
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan
KEPALA DINAS
Drs.MOCH. WAHYUDI, MM
SEKRETARIS
Drs. SULMANAN, MM
SUBBAG UMUM EDI KARTIADI, SAP
SUBBAG KEUANGAN NAILA MAHARLIKA, ST
SUBBAG PROGRAM M. TUGIK RAHADIAN, SE, MM
KABID TATA BANGUNAN Ir. HERNING BINZAR SITOMPUL
KABID TATA RUANG & PENG. WIL. KIM
SITI ZULKHAH, ST
SEKSI KEBERSIHAN Ir. R PANGESTI WAHYU R
SEKSI PENERANGAN & PEMELIHARAAN. BANG.UMUM
TEGUH ALI SABUDI, ST
SEKSI PERTAMANAN WAHYU SANTOSO, ST
UPT PMK LAMONGAN
RUSDJIANTO,
UPT PENG. KEBERSIHAN KEC. BABAT
SUTOMO S.ST
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN AGUS PINDO, ST. MT
SEKSI PERUMAHAN & PRASARANA LINGK. PEMUKIMAN
SIGIT HARI MARDANI, A.Md
SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN TATA RUANG
FITRIASIH, ST
SEKSI TATA BANGUNAN YAYUK SRI RAHAYU, ST. MT
SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN RUSDI, ST
SEKSI PERIJINAN BANGUNAN SUDARNO, SH
UPT PENG. KEBERSIHAN KEC.
BRONDONG
Drs. AHMAD ANIL
KABID KEBERSIHAN & PERTAMANAN
SUNASDI, SH
UPT PMK PACIRAN
MOCH.
UPT ALON-ALON, TELAGA BANDUNG & PEMAKAMAN UMUM
BUDIHARJO, SE
UPT STADION SURAJAYA
M. SUHADI C.U,
UPT PMK Babat
MOCH.
12
2.1.3 Uraian tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya.
Disamping tugas Dinas di atas, Dinas pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai
fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang pekerjaan umum cipta
karya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan
Umum Cipta Karya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum cipta karya;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon pada Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan (berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 28 Th. 2008)
1. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,
melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum cipta karya.
2. Sekretariat berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum,
perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian,
keuangan, dan program.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi dan urusan umum
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan
c. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan
d. pelaksanaan urusan kepegawaian
e. pelaksanaan urusan keuangan
f. pelaksanaan urusan program
g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua Satuan Unit
Kerja di lingkungan Dinas
13
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2.1 Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan
tata usaha kearsipan
b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat
dinas
d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas
e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas
f. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana
g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran
keuangan
b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-
haknya
c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
d. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
14
2.3 Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka
perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas
b. mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan
kegiatan dan penyusunan program dinas
c. mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas
d. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan
serta bahan-bahan rapat koordinasi dinas
e. menyusun program dan rencana kegiatan dinas
f. menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan
dinas bersama sub bagian/seksi terkait
g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya
h. mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan
memperhatikan program dan rencana kerja dinas
i. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan
penyusunan program selanjutnya
j. mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah
dianalisa/diolah
k. menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik
l. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas
m. menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas
n. membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.4 Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman adalah unsur pelaksana
dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas :
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang perencanaan
dan pengendalian tata ruang, perumahan dan prasarana lingkungan permukiman,
penyehatan lingkungan permukiman
15
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang tata ruang dan pengembangan wilayah permukiman
b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang tata ruang dan
pengembangan wilayah permukiman
c. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang tata ruang dan
pengembangan wilayah permukiman meliputi perencanaan dan pengendalian
tata ruang, perumahan dan prasarana lingkungan permukiman, penyehatan
lingkungan permukiman
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang dan pengembangan
wilayah permukiman
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
b. Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman
c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah Permukiman.
3.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :
a. menyiapkan penyusunan perencanaan tata ruang kabupaten
b. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan rencana detail tata ruang kabupaten
c. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kawasan
d. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar
dalam rangka penataan ruang wilayah, perbatasan dan kawasan
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan ruang perairan s/d 4 mil
(empat) dari garis pantai
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kriteria penentuan dan perubahan fungsi
ruang kawasan dan wilayah dalam rangka penataan ruang
g. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi perencanaan dan pengendalian tata
ruang
16
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya
3.2 Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan manajemen perkotaan,
mengembangkan prasarana perkotaan dan penataan lingkungan perkotaan
b. melaksanakan penyuluhan, pengembangan prasarana perkotaan, konservasi dan
revitalisasi perkotaan
c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan di
kawasan perkotaan, pedesaan, khusus dan pembangunan perumahan baru,
termasuk kawasan yang bersifat strategis
d. melaksanakan fasilitasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta di
bidang pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan pemukiman
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
dan pengelolaan perumahan
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan prasarana
lingkungan pemukiman
h. melaksanakan dokumentasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan prasarana
lingkungan pemukiman
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata ruang dan
Pengembangan wilayah permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.3 Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk teknis prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan pemukiman di kawasan perkotaan, pedesaan, khusus, perumahan baru
dan kawasan
b. melaksanakan pembangunan dan pemberian pembinaan teknis di bidang
pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan
pemukiman
c. melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan prasarana, sarana air bersih
dan penyehatan lingkungan pemukiman
17
d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi serta perkembangan
prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman
e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan prasarana,
sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman dan melakukan
pembangunan secara mandiri
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata ruang dan
Pengembangan wilayah permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Tata Bangunan adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan teknis bidang tata bangunan, perijinan bangunan dan
pengawasan bangunan.
Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang tata bangunan
b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang tata bangunan
c. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang tata bangunan
meliputi tata bangunan, perijinan bangunan dan pengawasan bangunan
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
a. Seksi Tata Bangunan
b. Seksi Perijinan Bangunan
c. Seksi Pengawasan bangunan
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan.
18
4.1 Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan dalam rangka perencanaan pembangunan bangunan
gedung dan rumah negara, bangunan umum lainnya beserta lingkungannya
b. melaksanakan bantuan teknis atas penerapan hasil penelitian dan pengembangan
teknologi arsitektur bangunan dan jati diri kawasan
c. melaksanakan penyiapan, perencanaan kawasan terbangun dan pengendalian
pertumbuhan fisik bangunan gedung, rumah negara beserta lingkungannya dan
pembinaan atas penyelenggaraan penataan
d. melaksanakan konsultasi dalam penyusunan program dan pembiayaan serta
penelitian karya perencanaan pembangunan bangunan, gedung, rumah negara
beserta lingkungannya
e. melaksanakan pembinaan teknis penataan bangunan serta tertib pembangunan dan
keselamatan bangunan umum
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.2 Seksi Perijinan Bangunan, mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian perijinan bangunan
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang perijinan
bangunan
c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pengembangan
perijinan bangunan
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang perijinan bangunan
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan bidang
perijinan bangunan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.3 Seksi Pengawasan Bangunan, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengaturan pemanfaatan, pendaftaran, penetapan dan proses
pengalihan status dan hak bangunan gedung, rumah negara dan bangunan umum
lainnya
b. melaksanakan bantuan penaksiran dan penilaian bangunan gedung, rumah negara
dan bangunan umum lainnya
19
c. melaksanakan pemberian dan pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan,
tukar menukar, sewa menyewa dan bangun guna, serah bangunan gedung, rumah
negara dan bangunan umum lainnya
d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembanguan gedung, rumah
negara dan bangunan umum lainnya beserta lingkungannya
e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerjasama teknis dengan
asosiasi terkait
f. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada
para pelaku pembangunan
g. melakukan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan penyuluhan, pelatihan
dan informasi teknik bangunan, pembinaan pengembangan teknologi konstruksi
guna peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang bangunan
gedung
h. melaksanakan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi dibidang permukiman
dan pengawasan demi tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang kebersihan, pertamanan,
pemeliharaan bangunan umum dan penerangan jalan.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang kebersihan dan pertamanan
b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang kebersihan dan
pertamanan
c. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengawasan
kelautan dan pemberdayaan pesisir meliputi kebersihan, pertamanan,
pemeliharaan bangunan umum dan penerangan jalan
20
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan dan pertamanan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
a. Seksi Kebersihan
b. Seksi Pertamanan
c. Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
5.1 Seksi Kebersihan, mempunyai tugas :
a. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan
b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan kebersihan
c. melaksanakan pembangunan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah,
penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan kebersihan
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kebersihan
e. menyiapkan sarana prasarana pengelolaan kebersihan
f. melaksanakan operasional pengangkutan, penempatan dan pembuangan sampah
g. melaksanakan kebersihan jalan dan fasilitas umum
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kebersihan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan
Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.2 Seksi Pertamanan, mempunyai tugas :
a. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan pertamanan
b. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pembangunan pertamanan
c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan pertamanan
d. menyiapkan pematangan lahan pertamanan dan permakaman
e. menyiapkan bahan pengelolaan penerangan pertamanan
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertamanan
g. melaksanakan pengawasan pertamanan
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pertamanan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan
Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
21
5.3 Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan, mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian bidang pemeliharaan
bangunan umum dan penerangan jalan
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang pemeliharaan
bangunan umum dan penerangan jalan
c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan
pemeliharaan bangunan umum dan penerangan jalan
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang pemeliharaan bangunan umum
dan penerangan jalan
e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan bidang
pemeliharaan bangunan umum dan penerangan jalan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan
pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. UPT Pengelolaan Kebersihan adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang
dipimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat
UPT Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas
dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelayanan pengelolaan kebersihan.
UPT Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup dan
wilayah kerjanya
b. Pengurusan rencana dan program kerja, keuangan, kepegawaian, peralatan dan
ketatalaksanaan UPT
c. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan kebersihan
d. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pengelolaan
kebersihan.
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kebersihan.
f. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait pelayanan umum dan jasa
penyelenggaraan UPT.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
22
7. UPT Penanggulangan Kebakaran adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang
dipimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan
UPT Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melakukan sebagian tugas
Dinas dalam rangka pengelolaan, pengendalian, pengkoordinasian dan pembinaan
teknis operasional Penanggulangan Kebakaran.
UPT Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup dan
wilayah kerjanya
b. Penyiapan dan pengaturan secara teknis Penanggulangan Kebakaran
c. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran
d. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan
jasa penyelenggaraan UPT
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan kegiatan UPT Penanggulangan
Kebakaran
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
8. UPT Pengelolaan Alon-Alon, Telaga Bandung Dan Pemakaman Umum adalah unsur
Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
UPT Pengelolaan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum mempunyai
tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pelayanan
penggunaan/ pemanfaatan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum
Lamongan
UPT Pengelolaan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum Lamongan
mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup
kerjanya
23
b. Pengurusan rencana dan program kerja keuangan, kepegawaian, peralatan dan
ketatalaksanaan UPT
c. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional dalam rangka pelayanan
penggunaan/ pemanfaatan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum
Lamongan
d. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum Lamongan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Alon-alon, Telaga Bandung
dan Pemakaman Umum Lamongan
f. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait pelayanan umum dan jasa
penggunaan/ pemanfaatan Alon-alon, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum
Lamongan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
9. UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan adalah unsur Pelaksana
Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan
UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
melakukan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pelayanan
penggunaan/ pemanfaatan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik dalam rangka
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan Dinas sesuai dengan lingkup
kerjanya
b. Pengurusan rencana dan program kerja keuangan, kepegawaian, peralatan dan
ketatalaksanaan UPT
c. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional dalam rangka pelayanan
penggunaan/ pemanfaatan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
d. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
e. Pelaksanaan evaluasi dan Pengelolaan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
24
f. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait pelayanan umum dan jasa
penggunaan/ pemanfaatan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
2.1.4 Uraian Tentang Struktur organisasi Dinas PU Cipta Karya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas PU Cipta Karya dibantu
oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang serta Unit Pelaksana Teknis
Dinas.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala
Sub Bagian antara lain:
1. Kepala Sub Bagian Program.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum.
Sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang yang secara teknis membantu Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya masing-masing meliputi :
1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman.
2. Kepala Bidang Tata Bangunan
3. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
Adapun masing-masing Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dibantu oleh Kepala Seksi yang meliputi:
A. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permukiman:
1.) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang.
2.) Kepala Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman.
3.) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.
B. Kepala Bidang Tata Bangunan:
1.) Kepala Seksi Pengawasan Bangunan
2.) Kepala Seksi Perijinan Bangunan
3.) Kepala Seksi Perencanaan Penataan Bangunan.
C. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
1.) Kepala Seksi Kebersihan
2.) Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan.
3.) Kepala Seksi Pertamanan.
25
Dalam menjalankan tugas–tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya Kabupaten Lamongan dibantu oleh 5 unsur pelaksana teknis Operasional dilapangan
yang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan di Babat
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan Brondong.
3. Unit Pelaksana Teknis PMK Lamongan
4. Unit Pelaksana Teknis PMK Paciran .
5. Unit Pelaksana Teknis PMK Babat
2.2 Sumber Daya Dinas PU Cipta Karya
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Personil Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 374
personil terdiri 138 PNS Tenaga Kontrak dan 226 Tenaga Harian Lepas, dengan rincian
sebagai berikut :
Golongan I = 38 Orang
Golongan II = 53 Orang
Golongan III = 42 Orang
Golongan IV = 5 Orang
Jumlah 138 Orang
Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan terdiri :
Staf Administrasi = 3 Orang
Tenaga Penyampah = 4 Orang
PJU = 1 Orang
Tenaga Pasukan Kuning = 2 Orang
Jumlah 10 Orang
Sedangkan untuk tenaga harian lepas di Dinas PU Cipta Karya adalah sebanyak 226
Orang tahun 2015.
Staf Administrasi = 24 Orang
Penjaga Kantor = 3 Orang
Tenaga Penyampah = 31 Orang
Tenaga Taman, Sarana Olahraga
dan Rest Area = 30 Orang
26
SLTA = 21 Orang
SLTP = 9 Orang
SD/MI = 56 Orang
Sarjana (S1) = 35 Orang
Sarjana Muda (D-III) = 17 Orang
Jumlah 226 Orang
Personil Dinas menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas
sampai tahun 2015 meliputi :
a. PNS
Pasca sarjana (S-2) = 9 Orang
Sarjana (S-1) = 30 Orang
Sarjana Muda (D-III) = 4 Orang
SLTA = 54 Orang
SLTP = 18 Orang
SD/MI = 23 Orang
b. Tenaga Kontrak
Sarjana (S1) = 3 Orang
SLTA = 4 Orang
SD = 3 Orang
c. Tenaga Harian Lepas
D3 = 2 Orang
S1 = 18 Orang
SLTA = 114 Orang
SLTP = 41 Orang
SD = 51 Orang
Untuk memperjelas jumlah jabatan struktural dan staff Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya sesuai dengan pangkat dan pendidikan formal dapat dilihat pada table sebagai berikut
27
Tabel 2.1
Jumlah Jabatan Struktural dan Staf Dinas PU Cipta Karya
Menurut Pangkat dan Pendidikan
No Jabatan
Struktural Jml
Jml Pangk. / Gol.
Ruang Jml
Pddk
Formal Jml Ket
1. Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I ( IV/b ) 1 S2 1
2. Sekretaris 1 Pembina Tk. I ( IV/b ) 1 S2 1
3. Kepala Sub
Bagian
3 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S2 1
Penata (III/c) 1 S1 1
Penata Muda Tk I (III/b) 1 S1 1
4. Kepala Bidang 3 Pembina Tk.I ( IV/b ) 1 S1 1
Pembina ( IV/a ) 1 S1 1
Penata Tk I (III/d) 1 S1 1
5. Kepala Seksi 9 Penata Tk.I ( III/d ) 5 S2 2
S1 3
Penata ( III/c ) 2 S2 1
S1 1
Penata Muda Tk.I (III/b)
plt
2 S1 1
D3 1
6. Kepala UPT 6 Pembina Tk.I (III/d) 2 S1 2
Penata (III/c) 4 S2 1
S1 3
7. Staf 117 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-1 1
Penata ( III/c )
4 S-1 3
D-III 1
Penata Muda Tk.I
( III/b )
15 S-1 9
D-III 1
SLTA 5
Penata Muda ( III/a ) 2 S-1 2
Pengatur Tk.I ( II/d ) 2 D-III 2
Pengatur ( II/c ) 6 D1 0
SLTA 6
Pengatur Muda Tk.I
( II/b )
6 SLTA 6
Pengatur Muda ( II/a ) 39 SLTA 36
28
No Jabatan
Struktural Jml
Jml Pangk. / Gol.
Ruang Jml
Pddk
Formal Jml Ket
SLTP 2
SD 1
Juru Tk.I ( I/d ) 1 SLTA 1
SLTP 1
Juru ( I/c ) 19 SLTA 15
SD 4
Juru Muda Tk. I( I/b ) 0 SD 0
Juru Muda (I/a) 18 SD 18
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kinerja Dinas PU Cipta Karya
tahun 2015 jumlahnya sangat terbatas khususnya sarana transportasi yang digunakan untuk
menunjang kegiatan kebersihan dan pertamanan serta sarana kendaraan operasional bagi
pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang digunakan untuk kegiatan perencanaan
(Survey) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan
Adapun sarana dan prasarana dinas terdiri dari :
a. Sarana kendaraan bermotor
1. Kendaraan bermotor roda 4
Jumlah dan jenis kendaraan roda empat pada Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.2
Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda Empat
Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2015
Jenis Kendaraan Jumlah Kondisi
Baik Rusak
- Mobil PMK 5 5 -
- Dump Truck 9 6 3
- Amrol Truck 6 5 1
- Truck Tangki Air 3 3 -
- Snock Lift 3 3 -
- Station Wagon 5 4 1
- Pick UP 4 4 1
- Bulldozer 4 3 1
- Eksavator 1 1 0
29
2. Kendaraan Bermotor Roda 2
Kendaraan bermotor roda 2 di Dinas PU Cipta Karya Kabupaten amongan
adalah sebanyak 15 Buah kondisi baik 12 unit, kondisi rusak 3 unit.
3. Kendaraan Bermotor Roda 3
Kendaraan bermotor roda 3 di Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan
adalah sebanyak 20 Buah kondisi baik sebanyak 18 unit, rusak 2 unit.
b. Sarana Perkantoran
Jumlah dan jenis sarana perkantoran pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.3
Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan Tahun 2015
No Jenis Barang Jumlah Ket
1 Almari 47 39 baik ; 8 rusak
2 Alat Ukur Beroda 9 Baik
3 Alat ukur diameter 2 Baik
4 Alat ukur laser distance meter 2 Baik
5 Avometer Digital 1 Baik
6 Camera Digital 20 Baik
7 Camera Tele 4 Baik
8 Chainshaw 1 Baik
9 Dispenser 2 Baik
10 Faximili 1 Baik
11 Filing Kabinet 24 Baik
12 Hammer Test 2 Baik
13 HandyCam 3 Baik
14 HT 4 Baik
15 Komputer 39 Baik
16 Kursi Kerja 142 Baik
17 Laptop/notebook 15 Baik
18 LCD Proyektor 4 Baik
19 Meja Kerja 106 Baik
20 Mesin Ketik 2 Baik
21 Mesin Potong 9 Baik
22 Mesin Potong dorong 8 Baik
23 Mesin Potong gendong 13 Baik
24 Mesin Potong pohon 5 Baik
25 Panaboard 2 Baik
26 Pompa Air 4 Baik
27 Printer 25 Baik
28 Rig HT+Power 1 Baik
30
No Jenis Barang Jumlah Ket
29 Scaner 5 Baik
30 Telepon 3 Baik
31 Televisi 5 Baik
32 UPS 10 Baik
33 Wireless 1 Baik
34 Alat GPS 2 Baik
35 Altimeter 1 Baik
36 Alat Tes Air 2 Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas PU Cipta Karya periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas PU Cipta
Karya dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.
Pemerataan fasilitas umum melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar diarahkan
untuk memenuhi, mendukung dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan
permukiman baik diperkotaan maupun perdesaan dengan tujuan agar meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Selama kurun waktu 2010-2015 telah
dilaksanakan sejumlah program kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Pencapaian yang diperoleh
dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan selama rentang waktu 5 tahun.
Sesuai dengan fungsinya, Dinas PU Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
Lamongan. Diantaranya adalah :
1. Menyediakan jalan lingkungan
2. Menyediakan saluran drainase
3. Menyediakan lampu penerangan jalan umum
4. Menurunkan luasan kawasan kumuh
5. Meningkatkan jumlah rumah layak huni
6. Mengupayakan peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
7. Mengupayakan peningkatan jumlah rumah tangga bersanitasi
8. Penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA
9. Penataan ruang untuk ruang terbuka hijau
31
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
1 Prosentase Pertambahan panjang jalan
dalam kondisi baik
70.9 76.17 81.44 86.72 91.99 70.9 86.38 97.75 146.85 154 100 113.40 120.03 169.34 167.41
2 Prosentase peningkatan ketersediaan
saluran drainase / gorong-gorong
50 40.99 43.55 46.98 51.25 56.39 40.99 57.66 82.66 82.46 87.00 100 132.40 175.95 160.89 154.25
3 Prosentase ketersediaan Penerangan
jalan umum
72.66 73.725 74.79 75.86 76.92 72.66 75.46 78.51 86.28 89.00 100 102.35 104.97 113.73 115.70
4 Prosentase penurunan kawasan kumuh 10 5.1 4.93 4.76 7.59 4.42 5.1 4.89 4.66 4.66 3.48 100 99.19 97.90 61.36 78.73
5 Prosentase peningkatan rumah layak
huni
82.56 82.59 82.62 82.66 82.69 82.56 82.64 82.89 82.93 83.00 100 100.06 100.33 100.33 100.37
6 Prosenase Rumah tangga pengguna air
bersih
22.42 23.5 24.59 25.18 25.90 22.42 23.53 26.73 25.59 30.00 100 100.13 108.70 101.63 115.83
7 Prosentase Rumah Tangga ber
Sanitasi
56.49 56.59 56.68 56.78 56.91 56.49 56.79 57.10 57.64 57.6 100 100.35 100.74 101.51 101.27
8 Prosentase Penanganan persampahan 70 23.96 24.47 24.85 25.49 26.81 23.96 21.90 53.97 27.69 33.1 100 89.50 217.18 108.61 123.27
9 Prosentase Tempat pembuangan
sampah per satuan penduduk
39.57 41.14 42.31 42.47 42.63 39.57 67.82 54.71 62.39 64.91 100 164.84 129.30 146.90 152.27
10 Prosentase Tersedianya ruang terbuka
hijau
25 4.68 4.8 4.68 5.04 5.15 4.68 4.8 5.1 6.8 7.0 100 100.00 108.97 134.36 135.92
32
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PU Cipta Karya
Tantangan
1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh
tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait
dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang
cipta karya;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan
pembangunan daerah;
4. Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai
sarana sosial bagi masyarakat perkotaan
Peluang
1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana
transportasi, peralatan kantor;
2. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan
yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan
pembangunan;
4. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang
di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;
5. Tersedianya Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi
33
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
Tabel 2.5
Komparasi Capaiuan Sasaran Renstra Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan
Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra
SKPD Kabupaten Sasaran pada
Renstra SKPD
Provinsi
Sasaran pada Renstra
K/L
1 Prosentase Pertambahan
panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik
Terwujudnya ketersediaan
jalan lingkungan yang baik
-
Meningkatnya taraf hidup
masyarakat dan kualitas
lingkungan permukiman
melalui pengembangan
Jalan lingkungan 2 Prosentase peningkatan
ketersediaan saluran drainase
/ gorong-gorong dalam
kondisi baik
Terwujudnya ketersediaan
drainase yang baik. -
Meningkatnya sistem
pengelolaan drainase untuk
mendukung pengurangan
luas genangan di perkotaan 3 Prosentase ketersediaan
Penerangan jalan umum
Terwujudnya ketersediaan
sarana lampu penerangan jalan
umum. - -
4 Prosentase penurunan
kawasan kumuh
Terwujudnya penanganan
kawasan kumuh
-
Terlaksana penataan
lingkungan permukiman
kumuh seluas 655 Ha
dengan jumlah penduduk
terfasilitasi sebanyak
130.000 jiwa 5 Prosentase peningkatan
rumah layak huni
Terwujudnya pemenuhan
kebutuhan rumah dan
peningkatan kualitas rumah -
Terlaksana penataan dan
pengelolaan lahan untuk
pembangunan perumahan
dan permukiman; 6 Prosenase Rumah tangga
pengguna air bersih
Terwujudnya ketersediaan air
bersih bagi masyarakat
lamongan
Meningkatnya
sarana dan prasarana
Air Bersih di desa‐desa rawan Air
Meningkatnya
sarana dan prasarana
Air Bersih
perdesaan
Meningkatnya taraf hidup
masyarakat dan kualitas
lingkungan permukiman
melalui pengembangan
sistem jaringan penyediaan
air minum untuk
mendukung peningkatan
tingkat pelayanan
penduduk perkotaan dan
penduduk perdesaan. 7 Prosentase Penanganan
persampahan
Terwujudnya Penanganan
Persampahan Meningkatnya
capaian pelayanan
kinerja
persampahan,Pening
katan 3R, TPA
Meningkatnya sistem
pengelolaan persampahan
untuk mendukung
Peningkatan tingkat
pelayanan penduduk, dan
meningkatnya kualitas
Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah, serta
penerapan 3R (Reduce,
Reuse, Recycle) 8 Bangunan ber-IMB per
satuan bangunan
Meningkatnya jumlah
Bangunan ber-IMB per satuan
bangunan - -
9 Tersedianya ruang terbuka
hijau
Terwujudnya Ketersediaan
ruang terbuka hijau - -
34
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Tabel 2.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan
N
o Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
1 Pengembangan PKW (Pengembangan Kegiatan Wilayah)
a Pengembangan perkotaan
Lamongan sebagai pusat kegiatan
pemerintahan
Perkantoran Pemerintah Skala
Kabupaten merupakan
Perkantoran Pemerintah
sampai tingkat Kecamatan.
Pengembangan Kawasan
Perkantoran Pemerintah
ditujukan untuk Menyediakan
Ruang bagi Kegiatan
Kepemerintahan baik
Pemerintah Tingkat
Kelurahan, Kecamatan, Kota
maupun Provinsi.
Sarana Pemerintahan
Tingkat Kabupaten untuk
memberikan Pelayanan
kepada Masyarakat yang
ditunjang dengan Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor yang Memadai dan
Representatif oleh karena
itu SKPD
diKonsentrasikan untuk
Pemenuhan Sarana
Perkantoran tersebut baik
Revitalisasi ataupun
Pembuatan Baru.
Ibu kota Kabupaten
35
2 Pengembangan PKL (Pengembangan Kegiatan Lokal) meliputi Perkotaan Brondong-Paciran, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan
Perkotaan Ngimbang
a Pengembangan pusat kegiatan
industri dan jasa yang melayani
skala kabupaten atau beberapa
kecamatan
Kegiatan Revitalisasi sarana
dan prasarana umum meliputi
Perdagangan dan Jasa serta
Perkantoran
Jumlah Fasilitas disesuaikan
dengan Standar dan Jumlah
Penduduk
Fasilitas Ekonomi
merupakan Komponen
Penting bagi Kawasan
Perkotaan, karena
Menyangkut Pemenuhan
Kebutuhan Sehari – hari
serta Mata Pencaharian
Masyarakat oleh karena itu
SKPD diKonsentrasikan
untuk Pemenuhan Fasilitas
Ekonomi tersebut baik
Revitalisasi ataupun
Pembuatan Baru.
Kec Brondong,
Paciran, Babat
Sukodadi dan
Ngimbang
3 Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi Sukorame, Bluluk, Sambeng,Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo,
Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kelitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren dan Solokuro
a Pengembangan kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa
Kegiatan Perdagangan dan
Jasa meliputi Warung/ Kios,
Pertokoan dan Pasar.
Jumlah Fasilitas disesuaikan
dengan Standar dan Jumlah
Penduduk
Fasilitas Ekonomi
merupakan Komponen
Penting bagi Kawasan
Perkotaan, karena
Menyangkut Pemenuhan
Kebutuhan Sehari – hari
serta Mata Pencaharian
Masyarakat oleh karena itu
SKPD diKonsentrasikan
untuk Pemenuhan Fasilitas
Ekonomi tersebut baik
Revitalisasi ataupun
Pembuatan Baru.
Sukorame, Bluluk,
Sambeng, Mantup,
Kembangbahu,
Sugio, Kedungpring,
Modo, Pucuk,
Tikung, Sarirejo,
Deket, Glagah,
karangbinangun,
Turi, Kelitengah,
Karanggeneng,
Sekaran, Maduran,
Laren dan Solokuro
36
4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
a Pengembangan Pengelolaan
Sampah di Kawasan Perdesaan
dan Perkotaan
Pengembangan TPS dan TPA
regional
Penanganan persampahan di
wilayah perdesaan dan
perkotaan Kabupaten
Lamongan diperlukan sebuah
TPA skala regional untuk
menampung dan mengelola
sampah yang ada
a. pengembangan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
di Kecamatan Tikung;
b. pengembangan TPA
terpadu yang dikelola
bersama untuk
kepentingan di wilayah
kabupaten
dengan system sanitary
landfiil;
c.pengembangan tempat
pengelolaan limbah
industri B3 dan non B3 di
Kecamatan
Paciran dan Ngimbang;
dan
d. pembangunan bangunan
pengolah sampah 3R
(reuse, reduce, recycle) di
TPA Tikung dan
lingkungan permukiman.
Kec Tikung, Paciran
dan Ngimbang
b Pengembangan Sistem Sanitasi Sistem Sanitasi dikembangkan
untuk Penanganan Limbah
Domestik (Limbah Manusia).
Sistem Pelayanan Sanitasi
Kolektif dikembangkan pada
Kawasan Perkantoran,
Pendidikan, Pemerintahan
dan Kawasan Komersil.
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Perkotaan baik
Setempat maupun
Terpusat direncanakan
untuk Memenuhi
Kebutuhan Prasarana
Sanitasi suatu Daerah yang
dikategorikan sebagai
Perkotaan, termasuk di
dalamnya Bagian Daerah
yang dikembangkan
menjadi suatu Kawasan
Tertentu .
Seluruh Wilayah
37
c Pengembangan Sistem Jaringan
Air Bersih
Sistem Jaringan Perpipaan
diarahkan melayani Kebutuhan
air bersih
a. pembangunan,
pemeliharaan dan
perlindungan terhadap
sumber-sumber mata air,
daerah
resapan air dan/atau daerah
tangkapan air; dan
b. peningkatan sistem
pelayanan dan pengelolaan
air bersih hingga ke wilayah
perkotaan dan
perdesaan
Pengembangan sistem
pelayanan dan pengelolaan
air bersih hingga ke
wilayah perkotaan dan
perdesaan
Seluruh Wilayah
Sumber Data : Buku Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kab Lamongan Tahun 2011-2031
38
Tabel 2.7
Hasil Telaah pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
N
o
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat ini
Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
1 Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Perkotaan
Pengembangan RTH di Kota
Lamongan lebih
diarahkan pada fungsi hutan kota
yang memiliki fungsi ganda.
Pengembangan hutan kota ini lebih
ditekankan dengan asumsi untuk
mempersiapkan Kabupaten
Lamongan dalam mempertahankan
keseimbangan wilayah akibat
perkembangan kawasan terbangun
Peningkatan kampanye dan
sosialisasi tentang pentingnya RTH,
Mengembangkan mekanisme
insentif dan disinsentif yang dapat
lebih meningkatkan peran
swasta dan masyarakat melalui
bentuk – bentuk kerjasama yang
saling menguntungkan,
Mengembangkan proyek – proyek
percontohan RTH berbagai jenis
dan bentuk yang ada di
beberapa wilayah kota,Penetapan
RTH sebagai prasarat utama dalam
pemberian izin atau rekomendasi
bagi pihak yang hendak
membangun suatu kawasa
SKPD diKonsentrasikan
untuk Pengembangan dan
Penataan RTH baik
Revitalisasi, Rehabilitasi
ataupun Pembangunan
Kawasan Ruang Terbuka
Hijau
Rencana pengembangan
untuk RTH Perkotaan
meliputi seluruh kawasan
perkotaan tiap kecamatan
2 Kawasan
Permukiman
Perkotaan dan
perdesaan
Kawasan Permukiman Perkotaan
Tumbuh dan Berkembang pada
Daerah Pusat – pusat Kota baik
Pusat Kota Kabupaten maupun
Pusat Kota Kecamatan.
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan termasuk
seluruh Kegiatan yang membentuk
Sistem Permukiman yaitu Unit
Rumah – rumah beserta dengan
Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum
dan Infrastruktur Pendukungnya
Bersamaan dengan Kegiatan Jasa
dan Perdagangan
SKPD diKonsentrasikan
untuk Pengembangan dan
Penataan Kawasan
Permukiman tersebut baik
Revitalisasi, Rehabilitasi
ataupun Pembangunan
Kawasan Permukiman
Baru.
Kecamatan Laren,
Maduran,
Karanggeneng, Kalitengah,
Tikung,
Karangbinangun,Glagah,
Ngimbang dan Sambeng,
Deket, Turi, Sukodadi,
Pucuk dan
Ngimbang
39
3 Pembangunan Jalan
Lingkungan IKK
Melihat Kondisi Jalan yang ada,
maka diperlukan Peningkatan dari
Ruas – ruas Jalan IKK untuk
Mengantisipasi Transportasi di
Wilayah Kabupaten Lamongan
agar tercapai suatu Jalan
Lingkungan yang Aman, Nyaman
dan
Memadai.
Pembangunan Jaringan Jalan dari
masing – masing Pusat Layanan
(Seluruh Jalan IKK ) menuju Pusat
Layanan Utama. Mengembangkan
Jaringan Jalan
yang akan menjadi Akses bagi
Kegiatan – kegiatan yang akan
dikembangkan melalui
Pengembangan Jalan Lingkungan
- Perencanaan Jaringan
Jalan merupakan Sistem
Jaringan Transportasi
tersebut dengan
Pembangunan Jaringan
Jalan Baru bagian dari
Upaya untuk
Meningkatkan
Keterkaitan Antar Pusat
Kegiatan dan Kemudahan
Pergerakan Antar
Kawasan, Mewujudkan
Pelayanan Aksesibilitas
yang merata di Seluruh
Kecamatan
- SKPD diKonsentrasikan
untuk Pemenuhan Sistem
Jaringan Transportasi
tersebut dengan
Pembangunan Jaringan
Jalan IKK
Jalan IKK di Kabupaten
Lamongan
4 Penyediaan Air
Bersih bagi
masyarakat
Lamongan
Sistem Jaringan Perpipaan
diarahkan melayani Kebutuhan
dalam Kawasan Perkotaan.
- Konservasi dan Pendayagunaan
Sumberdaya Air.
- Pemanfaatan Air Permukaan dan
Air Tanah sebagai Sumber Air
Baku.
- Pengoptimalan Sumber Mata Air.
- Peningkatan dan Pemeliharaan
Kualitas Kuantitas Produksi
Sumber Air Baku.
- Sistem Penyediaan Air Bersih
Non Perpipaan dari Pemerintah
maupun dengan Swadaya Murni
dari Masyarakat.
Sistem Penyediaan Air
Bersih direncanakan untuk
Memenuhi Kebutuhan Air
Bersih suatu daerah
termasuk di dalamnya
bagian Daerah yang
dikembangkan menjadi
suatu Kawasan Tertentu
dengan Pengelolaan
Sistem Penyediaan Air
Bersih
Kec Babat, Kec Paciran,
Kec Brondong, Kec
Lamongan
40
2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai
dengan pelayanan SKPD
Tabel 2.8
Hasil Analisa Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lamongan
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan
SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD
1. Kapasitas Daya Dukung
dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup untuk
Pembangunan
Tingginya pengalihfungsian
lahan terutama dari hutan
primer,hutan sekunder dan
sawah menjadi area
permukiman di sejumlah
Kecamata seperti kec
Ngimbang, Kec Mantup, Kec
Bluluk.
SKPD khususnya yang terkait
dalam bidang Penataan Ruang
diharapkan untuk fokus terhadap
setiap alih fungsi lahan. Hal ini
dikarenakan jumlah penduduk
meningkat berdasarkan deret
ukur sedangkan lahan meningkat
berdasarkan deret hitung.
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
alih fungsi lahan
tertentu, seperti lahan
pertanian atau lahan
perumahan.
2. Perkiraan mengenai
Dampak dan Risiko
Lingkungan Hidup
Adanya pencemaran udara
yang berasal dari luar
Kabupaten Lamongan,
Kurangnya kesadaran warga
untuk membuang sampah
pada tempatnya, pembuangan
sampah oleh masyarakat
sebagian besar masih ke
sungai
SKPD yang terkait dalam
penanganan Persampahan
diharapkan melakukan tindakan
konkrit yang signifikan untuk
meminimalisir dampak dan
risiko yang ditimbulkan.
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
terkait Persampahan
3. Kinerja Layanan/Jasa
Ekosistem
Perubahan bentang alam
lahan produktif di beberapa
daerah seperti pendirian
Perumahan/pabrik terutama
di wilayah selatan
SKPD khususnya yang terkait
dalam bidang Penataan Ruang
diharapkan untuk fokus terhadap
Kinerja Layanan/Jasa
Ekosistem. Hal ini dikarenakan
kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap kesesuaian fungsi
lahan.
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
mengenai produktivitas
lahan
4. Efisiensi Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Sumber daya air merupakan
kebutuhan dasar masyarakat
akan tetapi ketersediaannya
saat ini menjadi terbatas
SKPD yang terkait diharapkan
dapat memenuhi Kebutuhan Air
Bersih bagi masyarakat yang
efesien dan efektif.
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
mengenai sistem
penyediaan dan
pengolahan sumber
daya air.
5. Tingkat Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
terhadap Perubahan Iklim
Beberapa daerah termasuk
daerah Rawan Banjir Seperti
Kec Babat, Kec Glagah dan
Kec Karangbinangun
SKPD yang terkait diharapkan
dapat melakukan penanganan
terhadap daerah rawan Banjir
yang ditimbulkan oleh
perubahan iklim, seperti
Kebutuhan akan air bersih pada
saat Banjir
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
terhadap perubahan
iklim.
6. Tingkat Ketahanan dan
Potensi Keanekaragaman
Hayati
Lokasi Pendirian Pabrik
berbatasan langsung dengan
wilayah kawasan
lindung/kawasan produktif
SKPD yang terkait dalam
penanganan diharapkan
melakukan tindakan konkrit
yang signifikan untuk
meminimalisir dampak dan
risiko yang ditimbulkan.
Setiap program yang
dirumuskan harus
mengakomodir isu – isu
terkait tentang
Keanekaragaman
Hayati.
41
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PU Cipta Karya
Perencanaan Strategis Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021, adalah perencanaan pembangunan yangmerupakan keberlanjutan dari
pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan
strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun
sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Perangkat Daerah Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan telah menghasilkan berbagai
kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan
pembangunan daerah yangmerupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak
diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancamanyang tidak diantisipasi. Untuk
mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan
dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga di identifikasi faktor-faktor
penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah
faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang
tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan
a. Permasalahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman
1. Kapasitas saluran drainase yang kurang dari debit maksimum
2. Saluran Drainase juga berfungsi sebagai saluran limbah rumah tangga (grey
water)
3. Masih kurangnya ketersediaan jalan lingkungan perumahan permukiman
4. Kondisi jalan lingkungan banyak yang perlu dilakukan peningkatan/perbaikan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan lingkungan sehingga
menimbulkan permukiman kumuh
6. Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air baku menjadi air
minum dengan menggunakan teknologi yang tepat
42
8. Sumber air baku yang tidak memadai untuk kebutuhan air minum (air asin)
9. Listrik tidak stabil sehingga komponen LPJU cepat rusak
10. Kurangnya KWH meter (LPJU Tanpa Meter)
11. Kurangnya fasilitas kendaraan/ alat (semakin bertambahnya PJU)
b. Permasalahan Bidang Bangunan Gedung
1. Kemampuan jasa konstruksi yang kurang memahami aturan jasa konstruksi
sehingga kualitas pelaksanaannya masih kurang;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh
tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
c. Permasalahan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
1. Sulitnya mencari lokasi untuk TPST khususnya yang berada di perkotaan;
2. Kurangnya tenaga untuk melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah,
selama ini masih dilakukan tenaga pemulung;
3. Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah kabupaten Lamongan masih
kurang;
4. Masih kurang tersebarnya TPS di wilayah kabupaten Lamongan
5. Perlu pengadaan alat berat baru untuk kegiatan operasional persampahan;
6. Kurangnya kontainer sampah sehingga perlu pengadaan baru tiap tahun untuk
mencukupi kebutuhan angkutan sampah yang terus meningkat setiap tahun;
7. Keterlibatan masyarakat dalam program Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah
Nampak tapi masih terbatas
8. Aktifitasd ekonomi masyarakat yang tidak perduli terhadap penghijauan
43
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi
Saat ini
Standa
r yang
Diguna
kan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Jalan
lingkungan
14,6136
m
Kondisi jalan
lingkungan banyak
yang perlu dilakukan
peningkatan/perbaikan
Masih kurangnya
ketersediaan jalan
lingkungan
perumahan
permukiman
Kondisi jalan
lingkungan banyak
yang perlu dilakukan
peningkatan/perbaik
an
Sarana
Lampu
Penerangan
Jalan Umum
58.56
unit
Kurangnya fasilitas
kendaraan/ alat
(semakin
bertambahnya PJU)
Naik turunya voltse
listrik berakibat
rusaknya peralatan
LPJU
Kurangnya tenaga
teknisi (SDM)
Rumah layak
huni
83% - Penanganan perbaikan
rumah tidak
layak huni yang
dilaksanakan oleh
Dinas Cipta Karya
hanya bersifat
fasilitasi
Peran masyarakat
lebih dominan dalam
pembangunan dalam
permasalahan
perumahan
Belum maksimalnya
peran aktif dari
pemangku
kepentingan dalam
penyelenggaraan
pembangunan di
bidang perumahan;
Sarana air
bersih
perdesaan
93.353
KK
- Kurangnya pendanaan
untuk pengelolaan
sarana air bersih
perdesaan
Sumber mata air dan
air baku belum diolah
secara optimal
Belum sepenuhnya
masyarakat
mendapatkan akses
terhadap air bersih
yang layak
Drainase 50,821 m - Belum tersedianya
data jaringan drainase
yang lengkap
Kurangnya kesadaran
masyarakat dalam
membuang sampah
sembarangan
Belum optimalnya
dalam menyadarkan
masyarakat tentang
menjaga saluran
drainase
Persampah 218,2 m3 Pengelolaan serta
kebersihan ruas
jalan,pasar dan TPA
Kurangnya kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan sampah
serta kebersihan
lingkungan
Terbatasnya sarana
dan prasarana
Persampahan
Ketersediaan
Ruang
Terbuka
Hijau
23,88
HA
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Terbatasnya lahan
yang ada
Terbatasnya
anggaran
44
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1 Perubahan iklim (Pemanasan
Global)
Perubahan iklim
(Pemanasan Global)
Perubahan iklim (Pemanasan
Global) menyebabkan
kekeringan pada lahan
produktif dan air bersih
2 Hujan asam merupakan proses
revolusi industri mengakibatkan
timbulnya zat pencemaran udara
sehingga terjadinya air hujan
menjadi senyawa asam yg dapat
mengakibatkan proses korosi
menjadi lebih cepat, iritasi pada
kulit, terganggunya sistem
pernafasan, menyebabkan
pengawasan pada tanah
Kerusakan ekosistem
meningkat baik di
danau, sungai, teluk
pesisir dan pantai
Pemerataan, pengembangan
dan pengelolaan secara
berkelanjutan pada Ruang
Terbuka Hijau ( RTH )
3 Pertumbuhan populasi /
penduduk dunia
Instrumen-instrumen
lingkungan yang
lebih baru telah
dikembangkan perlu
intensif
dikomunikasikan
antara lain adaptasi
perubahan iklim,
penerapan ijin
lingkungan dan
KLHS
Pengelolaan sampah mandiri
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tersebut dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Cipta
Karya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lamongan tersebut.
Hasil identifikasi Dinas PU Cipta Karya tentang faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas PU Cipta Karya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
45
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi
perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PU Cipta Karya. Dengan demikian, isu-isu
yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi
juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Visi Kabupaten Lamongan
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh
stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan
sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan
adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama
masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara
optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang
dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
46
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021,
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh
melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi
tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan
potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan
menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan
semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak
perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri
dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa
jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang
produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses
perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan
kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
47
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan
aspirasi masyarakat.
Misi 5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi
stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi
nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Sebagai Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis
dan strategis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum maka Dinas PU Cipta Karya
mengemban misi 3 dalam RPJMD yaitu “Memantapkan sarana dan prasarana dasar
dengan menjaga kelestarian lingkungan” dengan tujuan “Mewujudkan infrastruktur yang
mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten
Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”.
48
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PU Cipta Karya
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Daerah
Visi: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
No
Misi dan Program
Bupati dan Wakil
Bupati terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
Program Pengembangan
Perumahan
Masih Adanya Kawasan Kumuh dengan
Kepadatan dan kerapatan bangunan yang sangat
tinggi
Masalah fasilitas pendukung
permukiman yang ada sangat terbatas,
tidak ada lahan pengembangan
Pengurangan wilayah kumuh
dengan adanya dukungan dari
pemerintah untuk meningkatkan
infrastruktur jalan, Penerangan
Jalan Umum serta penanganan
persampahan
Belum sepenuhnya Rencana Detail Tata Ruang
menjadi acuan dalam penyusunan
programprogram pembangunan dan panduan
bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang
yang sesuai rencana tata ruang;
Belum optimalnya ketaatan masyarakat
terhadap rencana tata ruang, khususnya
yang terkait dengan alih fungsi lahan
produktif untuk kepentingan lain.
Program Pembangunan
Lingkungan sehat
perumahan
Masih cukup besar jalan IKK yang kondisinya
rusak
Kurangnya pemeliharaan dan tidak
adanya respon positif dari masyarakat
pasca pembangunan, terutama untuk
kendaraan yang melebihi muatan
melewati jalan tersebut
Besarnya dukungan pemerintah
terutama terhadap infrastruktur
pembangunan jalan dan gorong-
gorong sehingga percepatan
pembangunan terpenuhi
Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga
kebersihan, rendahnya kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah
Kesadaran masyarakat yang masih
rendah dalam hal membuang sampah,
serta perlunya penambahan ritasi
pengambilan sampah
Penambahan Sarana dan
Prasarana untuk operasional
persampahan
49
Program Pembangunan
Lingkungan sehat
perumahan
Kapasitas saluran drainase yang kurang dari
debit maksimum
Kurang maksimalnya pengelolaan
saluran pematus oleh SKPD lain
Belum terpenuhinya pelayanan air bersih
terutama bagi desa-desa yang mengalami
bencana alam banjir
Sulitnya menemukan sumber air baku
dan tidak tersedianya peta hidrologi
terutama untuk pengeboran sumur
Besarnya Kebutuhan Masyarakat
akan air bersih
Program Prasarana,
sarana utilitas umum
(PSU)
Pengelolaan,pemeliharaan dan pengadaan
Penerangan Jalan umum
Banyaknya lampu jalan yang dipasang
oleh masyarakat ke jaringan PJU
Kabupaten secara illegal membuat
pasokan listrik pada KWH meter tidak
stabil sehingga beban bertambah dan
merusak KWH meter
Bantuan LPJU 200 unit dari pusat
Keterlibatan masyarakat dalam program Ruang
Terbuka Hijau (RTH) sudah Nampak tapi masih
terbatas
Kurangnya sosialisasi tentang
pentingnya pemeliharaan dan
pelestarian RTH terhadap masyarakat
Adanya program LGC yang
melibatkan masyarakat untuk
membuat RTH di lingkungan RT
dan Kelurahan
50
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra
3.3.1 Renstra Ditjen Cipta Karya
Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun
2015-2019 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi Kementerian PUPR
dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi dimana terdapat 2 (dua) misi yang diamanatkan kepada
Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun kedua misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat pembangunan infastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan
kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
dan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
secara terpadu dari peinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
Berdasarkan Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019, sasaran strategis yang fokus
perhatian Ditjen Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Adapun indikator kinerja outcome
Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:
1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman
yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.
Berdasarkan visi, misi dan indikator kinerja outcome yang telah dijabarkan, visi
Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya permukiman
perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan
infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan
kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.”
Dengan mengacu pada hal tersebut, dalam rangka menyesuaikan misi, tujuan dan
sasaran dari Dirjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum, maka Dinas PU Cipta
51
Karya Kabupaten Lamongan melaksanakan beberapa hal diantaranya adalah dengan
memfokuskan kegiatan Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Persampahan.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarakan Sasaran Renstra K/L
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Kab. Lamongan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya taraf hidup
masyarakat dan kualitas
lingkungan permukiman
melalui pengembangan sistem
jaringan penyediaan air minum
untuk mendukung peningkatan
tingkat pelayanan penduduk
perkotaan dan penduduk
perdesaan.
Kurangnya
pendanaan untuk
pengelolaan sarana
air bersih perdesaan
Masih
Kurangnya
pendanaan untuk
pengelolaan
sarana air bersih
perdesaan
Makin Tingginya
kebutuhan
terhadap air bersih
2 Meningkatnya sistem
pengelolaan persampahan
untuk mendukung Peningkatan
tingkat pelayanan penduduk,
dan meningkatnya kualitas
Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah, serta
penerapan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle)
Jumlah lokasi
pengolahan sampah
di wilayah
kabupaten
Lamongan masih
kurang;
Masih
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah serta
kebersihan
lingkungan
Makin Tingginya
volume sampah
yang belum
tertangani akibat
kurangnya tempat
pembuangan akhir
sampah Masih kurang
tersebarnya TPS di
wilayah kabupaten
Lamongan
3.3.2 Renstra Perangkat Daerah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Timur
Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Timur (2014-2019) adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
Yang Lebih Berkembang Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi maka misi Dinas PU Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman
yang layak huni dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau dan lingkungan
permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman.
3. Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan
52
Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian
lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan
pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri,
nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah
Penelaahan Renstra Dinas PU Cipta Karya dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) adalah dengan tujuan, Kebijakan dan Strategi penatan ruang wilayah Kabupaten
Lamongan dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang Nasional,
Provinisi Jawa Timur potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan ruang di
wilayah Kabupaten Lamongan. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk
mewujudkan:
a. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
secara seimbang dan bersinergi;
b. Kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan Agribisnis untuk
meningkatkan potensi sumberdaya alam khususnya di sektor pertanian,
perkebunan dan kehutanan;
c. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang
wilayah sehingga dapat menarik investasi di sektor pertanian, pariwisata,
perkebunan, kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat
Dalam upaya menata ruang wilayah Kabupaten Lamongan, dibutuhkan kebijakan
Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi:
a. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang
kegiatan industri dan pariwisata;
b. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang
kegiatan agropolitan;
c. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan
permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
d. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan
pariwisata;
53
e. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan
sumberdaya alam dan buatan; dan
f. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan
dalam jangka panjang;
g. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan
pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai
kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai
pengembangan kegiatan agro-industri;
h. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki
ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa
Timur.
Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
a. Strategi Perwujudan sistem perkotaan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan
secara berhierarki yang mendorong pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten
Lamongan
1) Membentuk pusat kegiatan perkotaan secara berhirarki yang berfungsi sebagai
pusat kegiatan ekonomi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
2) Membentuk kawasan agropolitan dan pusat kegiatan agropolitan yang bersinergi
dengan pusat kegiatan perkotaan;
3) Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan di
pusat - pusat kegiatan, yang meningkatkan peran pusat kegiatan sebagai koleksi
dan distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil
pertanian, perkebunan dan kehutanan;
4) Membentuk pusat kegiatan di kawasan agropolitan sebagai pusat pengembangan
agribisnis;
5) Peningkatan fasilitas perkotaan di desa pusat pertumbuhan untuk mempercepat
pemerataan perkembangan wilayah di kawasan perdesaan dan untuk
mempercepat terbentuknya kawasan agropolitan
b. Strategi Pengembangan sistem jaringan jalan dan drainase lingkungan yang dapat
meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah, meningkatkan keterkaitan antar pusat
kegiatan, keterkaitan sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional,
meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan
54
c. Strategi Pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas dan
jangkauan pelayanan jaringan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh
wilayah, peningkatan optimalisasi pelayanan dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan
ruang wilayah.
1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air
2) Perwujudan Sistem Penanganan Persampahan
3) Perwujudan sistem jaringan drainase
Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan telah memperoleh pedoman dalam penyusunan
kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Lamongan antara
lain:
a. Peningkatan jalan dan Drainase permukiman;
b. Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air bersih;
c. Peningkatan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan
perumahan/permukiman;
55
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas PU Cipta Karya berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasila Penanganannya
N
o
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait
Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
A Pengembangan PKW (Pengembangan Kegiatan Wilayah)
1 Pengembangan perkotaan Lamongan
sebagai pusat kegiatan pemerintahan
Koordinasi tupoksi lintas
SKPD yang terkait perlu
di optimalkan
Lokasi yang ada
harus dikaji
Ketersediaan Aset
Pemda harus
dimanfaatkan
B Pengembangan PKL (Pengembangan Kegiatan Lokal) meliputi Perkotaan Brondong-Paciran,
Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang
2 Pengembangan pusat kegiatan industri
dan jasa yang melayani skala kabupaten
atau beberapa kecamatan
Koordinasi tupoksi lintas
SKPD yang terkait perlu
di optimalkan
Eksisting pusat
perdagangan
berada
pada jalur
utama, kawasan
yg ada tidak
dimungkinkan
untuk
pengembangan
Luas pelayanan
pusat perbelanjaan
dan jasa eksisting
sudah berkembang
ke kecamatan
C Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi Sukorame, Bluluk, Sambeng, Mantup,
Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun,
Turi, Kelitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren dan Solokuro
1 Pengembangan kegiatan skala kecamatan
atau beberapa desa
Koordinasi tupoksi lintas
SKPD yang terkait perlu
di optimalkan
- Kebutuhan akan
infrastruktur skala
kecamatan/perdesa
an semakin tinggi
D Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Lainnya
1 Pengembangan Pengelolaan Sampah di
Kawasan Perdesaan dan Perkotaan
Terbatasnya sarana dan
prasarana persampahan
untuk wilayah perdesaan
Sarana dan
prasarana
persampahan
masih kurang
Makin Tingginya
volume sampah
yang belum
tertangani akibat
kurangnya tempat
pembuangan
sementara
2 Pengembangan Sistem Sanitasi Terbatasnya sumber dana
untuk kegiatan sanitasi
Belum
tersedianya data
yang lengkap
terkait sanitasi
Kebutuhan
masyarakat yang
mendesak
akan sistem
sanitasi
3 Pengembangan Sistem Jaringan Air
Bersih Belum terpenuhinya
pelayanan air bersih
terutama bagi desa-
desa yang mengalami
bencana alam
banjir/kekeringan
Sulitnya
menemukan
sumber air
baku dan tidak
tersedianya
peta hidrologi
terutama untuk
pengeboran
sumur
Besarnya
Kebutuhan
Masyarakat akan
air bersih
56
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai pedoman dasar
bagi kebijakan, perencanaan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Lamongan. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan dasar bahwa tujuan dari
disusunnya KLHS adalah
1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan
hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber
daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap
perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun
oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai rekomendasi yang disajikan dalam
dokumen KLHS.
Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Lamongan adalah terciptanya kebijakan
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan
lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi
lingkungan dapat diminimalkan.
Oleh karena itu penelaahan Renstra Dinas PU Cipta Karya terhadap Kajian Lingkungan
Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian diataranya Lokasi kegiatan meliputi
seluruh wilayah administrasi Kabupaten Lamongan dengan fokus pada daerah strategis dan
kawasan agropolitan
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas PU Cipta Karya berdaskan Analisa KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
N
o
Hasil KLHS terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Kapasitas Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan
Hidup untuk
Pembangunan
Jumlah penduduk
meningkat
berdasarkan deret
ukur sedangkan lahan
meningkat
berdasarkan deret
hitung
Jumlah penduduk
meningkat berdasarkan
deret ukur sedangkan
lahan meningkat
berdasarkan deret hitung
Peningkatan
kebutuhan lahan
yang sesuaikan
dengan
fungsinya.
2 Perkiraan mengenai Dampak
dan Risiko
Lingkungan Hidup
Adanya Pencemaran
air dan sungai yang
diakibatkan
kurangnya kesadaran
masyarakat.
Adanya Pencemaran air,
dan sungai
udara yang diakibatkan
kurangnya kesadaran
masyaraka
Pentingnya
kesadaran
masyarakat
terhadap menjaga
Kelestarian
Lingkungan.
57
3 Kinerja Layanan/Jasa
Ekosistem
Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap
kesesuaian fungsi
lahan
Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap
kesesuaian fungsi lahan.
Pentingnya
pemanfaatan
lahan yang sesuai
dengan
fungsinya.
4 Efisiensi Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Terbatasnya
ketersediaan sumber
daya air bersih .
Terbatasnya
ketersediaan sumber
daya air bersih.
kebutuhan
masyarakat akan
sumber daya air
bersih
5 Tingkat Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi terhadap
Perubahan Iklim
Adanya fungsi lahan
yang diakibatkan oleh
aktivitas masyarakat.
Adanya fungsi lahan
yang diakibatkan oleh
aktivitas masyarakat.
Adanya rawan
bencana banjir di
beberapa
kecamatan.
6 Tingkat Ketahanan dan
Potensi Keanekaragaman
Hayati
Adanya fungsi lahan
yang diakibatkan oleh
aktivitas masyarakat.
Adanya fungsi lahan
yang diakibatkan oleh
aktivitas masyarakat.
Perlu adanya
pelestarian
keanekaragaman
hayati
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankan cultural
expression yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang menjadi daya
saing bangsa. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukung ekonomi kreatif yang
didukung dengan desain yang baik, serta didukung dengan marketing yang terintegrasi.
Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampu menjembatani dalam mengekplorasi pasar
pada tataran internasional. Konsep branding dan packaging menjadi lebih penting dalam
mendukung konteks dalam mendorong daya saing ekonomi kota.
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur, meski dinilai sebagai daerah yang baru beranjak untuk bersaing dan berkembang.
Dengan jumlah penduduk 1.187.084 jiwa, Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 mampu
memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 6,56 ton. Untuk sub sektor perikanan,
Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 2013 sebanyak 36.799.517 kg
dengan rata-rata produksi sebanyak 1.568,96 kg/hektar
Adapun isu secara umum dan isu strategis pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan
dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman pada kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu meliputi:
58
2.2.1 Kependudukan
Isu kependudukan merupakan isu yang umum terjadi disemua daerah bahkan negara-
negara maju. Isu kependudukan mencakup banyak hal diantaranya adalah sebagai berikut :
a) Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi
Dari tahun ke tahun jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak bisa dikatakan sebagai sebagai
sebuah masalah, kecuali jika dihubungkan dengan variable-variabel lain apalagi
jika dikaitkan dengan batas pertumbuhan yang semakin mendekat
b) Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan dinegara-negara berkembang pada umumnya belum memadai untuk
mejadi daya pendorong secara kreatif dengan mengadakan terobosan-terobosan
dalam pembangunan bahkan untuk mencapai suatu kemajuan. Betapa pun
kecilnya, pendidikan tetap penting dan menentukan kualitas sumber daya
manusia.
Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia yaitu masalah kualitas sumber daya
manusia. Manusia merupakan sumber daya yang utama dalam pembangunan,
baik kemampuan, maupun kemauan manusia itu. Dari segi teknologi
kemampuan kita masihlah rendah. Kita perlu menguasai teknologi modern
misalnya untuk membuat ata menciptakan sendiri mobil, TV dan jenis-jenis
teknologi lainnya. Namun yang kita lakukan baru merakitnya, tetapi yang lebih
mengkhawatirkan bukanlah teknologi yang rendah itu, melainkan kurangnya
kemauan kita untuk menguasai teknologi. Kemauan kita lebih tertuju untuk
menikmati hasil teknologi sekalipun dengan mengimpornya.
c) Kemiskinan
Kemiskinan penduduk juga merupakan masalah sosial yang tak kunjung selesai,
kemiskinan terjadi disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang rendah atau
lapangan pekerjaan yang kurang, kesehatan yang buruk serta pendidikan rendah.
d) Kesehatan
Derajat kesehatan merupakan salah satu isu penting yang menentukan
perkembangan suatu daerah atau negara. Menurunnya derajat kesehatan
masyarakat umumnya bukan disebabkan karena kurangnya pembangunan
bidang kesehatan, melainkan karena perpacuan jumlah penduduk dengan
jumlah pembangunan di bidang kesehatan tersebut belum seimbang. Jumlah
59
penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan masih jauh lebih besar
persentasenya daripada jumlah sarana dibidang kesehatan tesebut. Daerah-
daerah kota yang tergolong daerah kumuh, pada umunya kesehatan
penduduknyan masih sangat rendah sehingga penyakit-penyakit tertentu seperti
diare, penyakit kulit, makanan-makanan penduduk yang kurang bergizi, air
minum yang kurang bersih, lingkungan fisik yang amat kotor telah mempercepat
tingkat kesehatan masyarakat yang menurun.
2.2.2 Penyehatan Lingkungan Permukiman
Penyehatan lingkungan permukiman merupakan salah satu issue yang sering
mengemuka di Kabupaten Lamongan. Masalah IKK yang tergolong penting dan vital di
kawasan perkotaan yang merupakan kawasan strategis, tetapi saat ini kondisinya kurang baik.
Selain itu juga masih adanya sarana permukiman yang masih belum tertangani.
2.2.3 Persampahan
Salah satu daya dukung perkotaan adalah ketersediaan pengelolaan sampah yang baik.
Semakin besar skala kota maka diperlukan fasilitas pengelolaan sampah yang semakin besar.
Untuk mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Lamongan maka diusahakan
untuk menyediakan pengelolaan sampah serta menyelesaikan segala bentuk
permasalahannya.
Sampah merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang saat ini menjadi
tantangan bagi Pemerintah Daerah. Hal ini karena volume sampah semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga jumlah timbunan sampah yang dihasilkan
baik dari rumah tangga maupun fasum yakni pasar, rumah sakit, terminal, stasiun dan lain
lain cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Bertitik tolak pada tercapainya sebuah hunian yang sehat, bersih, teduh dan nyaman
perlu adanya strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Lamongan
dengan luas wilayah 1.812,8 Km2 dengan jumlah Kecamatan 27 Kecamatan terdiri atas 474
Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk sekitar 1.187.084 jiwa dari hari kehari semakin
berkembang semakin cepat. Dan tentunya membutuhkan pemikiran karena beberapa dampak
yang ditimbulkan oleh perkembangan pembangunan harus mendapat penanganan lebih
serius.
Adapun permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Lamongan adalah
60
Masih banyaknya Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang-udangan
yang berlaku dalam membuang sampah.
Kurangnya tenaga kebersihan untuk menyapu kebersihan kota
Pelayanan kebersihan masih belum seluruhnya terlayani.
2.2.4 Pertamanan
Isu utama dari ketersediaan dan kelestarian RTH di Kabupaten Lamongan adalah :
1. Masalah kurangnya lahan yang dipergunakan untuk RTH
2. Sulitnya pemeliharan taman dikarenakan pada musim kemarau tidak cukup air
untuk menyiram tanaman yang ada di RTH sehingga banyak pohon mati layu.
2.2.5 Penataan Bangunan Gedung dan Pertanahan
Isu utama dari penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Lamongan adalah :
1. Masalah Kawasan permukiman dengan kepadatan & kerapatan bangunan yang
sangat tinggi.
2. Masalah Fasilitas pendukung permukiman yang ada sangat terbatas, tidak ada
lahan pengembangan.
3. Masalah Kawasan kumuh yang sebagian tanahnya adalah ilegal.
4. Belum ada Inisiatif, dengan melakukan penataan kawasan pesisir (termasuk
kawasan penataan) dimana untuk tahap awal dengan melakukan penataan pantai.
5. Belum tertampungnya seluruh aspirasi dan keinginan mesyarakat yang
mengusulkan kepada Dinas PU Cipta Karya dalam kegiatan pembangunan
dibidang perumahan dan permukiman.
2.2.6 Sistem Drainase Lingkungan
Isu utama dari sistem drainase di Kabupaten Lamongan adalah :
1. Dimensi saluran sudah tidak mampu lagi menampung air limpasan;
2. Penyempitan badan saluran;
3. Daerah resapan air yang berkurang karena permukaan tanah sebagian telah
tertutup material padat, seperti, bangunan, jalan dll;
4. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada badan saluran;
5. Terdapatnya saluran yang dibuat masyarakat belum memperhatikan dimensi
saluran yang sesuai.
61
2.2.7 Air Minum
Masyarakat Kabupaten Lamongan masih mengalami kesulitan dalam mengakses air
bersih karena keterbatasan infrastrukur yang ada. Untuk itu Pemerintah Daerah berkomitmen
mengelola sanitasi dengan menerapkan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Secara umum masalah utama air bersih di Kabupaten Lamongan adalah:
1. Kebutuhan sarana prasarana air minum di beberapa lokasi sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Kabupaten Lamongan, selain terdapat sumber air (intake) yang belum
dikelola/ dimanfaatkan secara optimal, pada daerah tertentu merupakan kawasan
rawan kekeringan yang perlu penanganan dan diperhatikan.
2. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari
permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan panjang untuk
sampai ke permukiman masyarakat tersebut.
3. Kurangnya sistem yang digunakan berupa jaringan perpipaan dengan
mengandalkan sistem mata air gravitasi pada lokasi-lokasi tertentu, selain itu di
beberapa lokasi perlu menambah mesin pompa untuk mengambil air minum untuk
didistribusikan ke warga masyarakat.
4. Kondisi air baku Sangai sulit didapat di lamongan, pada saat musim kemarau
kondisi air payau/asin sedangkan masyarakat Sangai membutuhkan air baku.
5. Belum terpenuhinya pelayanan air bersih bagi desa – desa yang memerlukan
bantuan sarana dan sarana air bersih khususnya bagi desa yang mengalami
bencana alam banjir seperti wilayah Kalitengah, Maduran, Laren, Karanggeneng,
Glagah dan Karangbinangun.
2.2.8 Bangunan umum dan Penerangan Jalan
Sampai dengan tahun 2015 jumlah titik lampu PJU yang telah ditangani oleh Dinas
PU Cipta Karya adalah 5.856 titik. Untuk 5 (lima) tahun kedepan menggunakan asumsi
penambahan titik lampu PJU sebanyak 200 unit pertahun. Untuk 5 (lima) tahun kedepan
jumlah titik lampu yang berusaha untuk ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya adalah
sebanyak 7.056 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan.
Ada beberapa issue berkaitan dengan penerangan jalan umu di Kabupaten Lamongan
yaitu:
1. Masalah Banyaknya lampu yang di pasang oleh masyarakat secara ilegal yang di
sambungkan ke jaringan PJU milik Kabupaten Lamongan, sehingga beban voltase
semakin bertambah yang berakibat padamnya lampu PJU.
62
2. Masalah Tegangan sering naik turun (tidak stabil) sehingga komponen cepat rusak
2.2.9 Jalan Lingkungan
Sampai dengan tahun 2015 total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Lamongan
sepanjang 94.862 meter, dimana 148.136 meter dalam kondisi baik dan 41.364 meter kondisi
yang buruk dan nantinya akan ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya untuk 5 (lima) tahun
kedepan. Untuk 5 (lima) tahun kedepan menggunakan asumsi penambahan panjang jalan
lingkungan sebanyak 5.000 meter pertahun.
Untuk 5 (lima) tahun kedepan panjang jalan lingkungan yang ada dan berusaha untuk
ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya adalah sepanjang 165.636 meter yang tersebar di
wilayah Ibu Kota Kecamatan.
63
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh
stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021, yaitu:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan
dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :
Misi ke-1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan Dan Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi
Daerah;
Misi ke-3
Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;
Misi ke-4
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Misi ke-5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi
budaya lokal;
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya
Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah dibuat pada bab sebelumnya. yang
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam
pelaksanaan misi dan melatakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna
mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam
64
perencanaan strategik Dinas PU Cipta Karya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan
yang diharapkan
Adapun tujuan serta sasaran dari Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan,
Sasaran 2 : Terwujudnya penanganan kawasan kumuh
Sasaran 3 : Menikngkatnya ketersediaan jalan dan drainase lingkungan
Untuk lebih jelasnya mengenai paparan tujuan dan sasaran kerja Dinas PU Cipta Karya
serta estimasi capaian kinerja sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel .
65
Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas PU Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
No Tujuan Sasaran INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan akses
masyaraakat terhadap
permukiman sehat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
perumahan
Prosentase peningkatan rumah
layak huni 86,28% 86,30% 86,33% 86,36% 86,39% 86,42%
Prosentase Rumah Tangga ber
Sanitasi 49,85% 50,13% 50,41% 50,70% 50,98% 51,26%
Terwujudnya penanganan kawasan
kumuh
Prosentase lingk. Permukiman
Kumuh yang ditangani 31,83% 35,81% 39,79% 43,77% 47,74% 51,72%
Prosentase Rumah tangga
pengguna air bersih 40,96% 41,52% 42,09% 42,65% 43,22% 43,78%
Prosentase Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Yang ditangani 6,84% 7,08% 7,33% 7,57% 7,81% 8,06%
Prosentase ketersediaan
Penerangan jalan umum 60,56% 63,00% 65,00% 67,00% 69,00% 71,00%
Prosentase persampahan yang
ditangani 36,83% 42,05% 48,15% 54,,24% 60,33% 66,42%
Menikngkatnya ketersediaan jalan
dan drainase lingkungan
Prosentase panjang jalan
Permukiman dalam kondisi baik 78,17% 79,49% 81,07% 82,92% 85,03% 87,41%
Prosentase saluran Drainase /
Gorong-gorong permukiman
dalam kondisi baik
14,99% 16,58% 18,16% 19,74% 21,32% 22,91%
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya
Seperti diuraikan dalam subbab sebelumnya, dalam rangka pencapaian misi dalam pengembangan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi dan kebijakan dari Dinas PU Cipta Karya adalah sebagai berikut :
66
Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya
MISI 3
Memantapkan Sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
RP
JM
D
Ka
bu
pa
ten
La
mo
ng
an
Ta
hu
n 2
01
6-2
021
Tujuan
Mewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan
Sasaran
Terwujudnya Peningkatan akses masyaraakat terhadap permukiman sehat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
akses
masyaraakat
terhadap
permukiman
sehat
Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
perumahan,
- Mensinergikan kegiatan SKPD dengan Stakeholder
lain dalam peningkatan rumah tangga sehat
- Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak
- Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada
khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
Peningkatan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan
pembangunan sanitasi permukiman
Terwujudnya
penanganan kawasan
kumuh
- Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di
Kabupaten Lamongan
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
- Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada
khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
Peningkatan program nasional KOTAKU (Kota Tanpa
Kumuh)
Penyediaan air bersih bagi masyarakat lamongan
Peningkatan Penataan Kawasan Perumahan
kegiatan operasional pengelolaan IPLT
Mengoptimalkan penanganan persampahan
Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau yang di tangani
Pengembangan Taman Rekreasi Permukiman
Penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana
penerangan jalan umum
Menikngkatnya
ketersediaan jalan dan
drainase lingkungan
- Memantapkan pembangunan Jalan dan drainase
Lingkungan
- Memperioritaskan kegiatan pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur jalan dan drainase lingkungan
Pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan lingkungan
IKK
Pemeliharaan,dan rehabilitasi, drainase Permukiman
67
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program
Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi pelayanan
umum serta perumahan dan fasilitas umum, Dinas PU Cipta Karya memiliki program dan
kegiatan sebagai berikut :
Urusan Wajib Perumahan
1. Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembanguan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Fasilitasi Program Nasional Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis
Kominikasi (PLP-BK)
Fasilitasi Program Nasilonal KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh)
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas
Kabupaten/Kota
DED Drainase Made Raya
Penyusunan Database Perumahan Kabupaten Lamongan
Penataan Kawasan Perumahan
Penyusunan Detaild Enginering Design (DED) Tata Ruang Permukiman
Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat
Miskin
Operasional Pengelolaan IPLT
Pembangunan Jalan Permukiman
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman
Pemeliharaan rutin trotoar dan Gorong-gorog permukiman
Pendampingan Proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) Permukiman
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan permukiman
68
Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
permukiman
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemakaman
4. Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang
Pendataan Bangunan Umum dan Cagar Budaya Kabupaten Lamongan
Pengkajian Teknis dan Monitoring Pelaksanaan IMB dan SLF
Pemeliharaan Bangunan Tugu-tugu Batas
5. Program Prasarana, sarana utilitas umum (PSU)
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Permukiman
Pengembangan Taman Rekreasi Permukiman
Pemeliharaan Rutin pertamanan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Rehabilitasi LPJU dan Lampu Hias Permukiman
Pemasangan LPJU Permukiman
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Permukiman
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Penentuan penilaian Hak atas tanah
Sosialisasi pengamanan Aset-aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Lamongan
Tukar menukar dan atau mutasi tanah milik Pemerintah
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
Fasilitasi Penggunaan/Pemenfaatan Aset-aset Tanah Milikl Pemerintah
Pemberkasan Aset-aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam
Rangka Kegiatan Pensertifikatan
Pemberian Hak Dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten
Lamongan
69
5.2 Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
70
Tabel 5.2
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Tujuan
RPJMD
2016-2021
Indikator Sasaran Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Pada Tahun Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Periode RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
IND
EK
S K
INE
RJ
A I
NF
RA
ST
RU
KT
UR
Pro
sen
tase
Ru
ma
h T
an
gg
a s
ehat
Pro
sen
tase
Pen
an
gan
an
Per
mu
kim
an
Ku
mu
h
Pro
sen
tase
Pen
an
gan
an
Ja
lan
da
n d
rain
ase
Lin
gk
un
ga
n
Jumlah rumah layak huni (unit) 255,207 500 100 100 100 100 100 1,000
2 Jumlah Rumah Tangga ber
Sanitasi (KK) 175,380 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
3 Prosentase Luas lingk.
Permukiman Kumuh yang
ditangani (Ha)
30.00 31,38 35,81 39,79 43,77 47,74 51,72 51.72
4 Jumlah Rumah tangga pengguna
air bersih (KK) 93,353 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
5 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Yang ditangani (Ha) 23.88 2 2 2 2 2 2 12
6 Jumlah ketersediaan Penerangan
jalan umum (Unit) 5,856 200 200 200 200 200 200 1,200
7 Volume persampahan yang
ditangani (M3) 218.2 60 60 70 70 70 70 400
8 Panjang jalan Permukiman dalam
kondisi baik (M) 146,136 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 19,500
9 Panjang saluran Drainase /
Gorong-gorong permukiman
dalam kondisi baik (M) 50,821 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000
71
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi
yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang
handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan untuk
memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PU Cipta Karya,
yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi, perumahan.
Prestasi Dinas PU Cipta Karya 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan
ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator
kinerja program (outcome) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka
menengah dan indikator kegiatan (output).
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur
kinerja atau keberhasilan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan, harus ditetapkan
secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai
pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PU Cipta Karya, baik pengaruh dari luar
(external) maupun dari dalam (internal) Dinas PU Cipta Karya. Oleh karena penetapan
indikator kinerja merupakan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 syarat penting untuk
mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus
mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 -
2021.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan
pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada
saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan
instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
72
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang
ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PU Cipta Karya yang termuat dalam
dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016 – 2021.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Formula
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Target Kinerja Pada Tahun Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
Periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Prosentase
peningkatan
Jumlah rumah
layak huni
(rumah Tangga
sehat)
Jumlah rumah layak huni (unit) 255,207 255,707
72.27
255,807
72.29
255,907
72.32
256,007
72.35
256,107
72.38
256,207
72.41 72.41
Jumlah seluruh rumah (unit) 304,271 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840
2 Prosentase Jumlah Rumah
Tangga ber
Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi 175,380 176,381
49.85
177,381
50.13
178,381
50.41
179,381
50.70
180,381
50.98
181,381
51.26 51.26
Jumlah total rumah tangga 304,271 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840
3 Prosentase luas
lingk.
Permukiman Kumuh yang
ditangani
Luas lingk. Permukiman Kumuh yang ditangani (Ha) 30.00 40.00
31.83
45.00
35.81
50.00
39.79
55.00
43.77
60.00
47.74
65.00
51.72 51.72
Luas wilayah kumuh (Ha) 125,67 125.67 125.67 125.67 125.67 125.67 125.67
4 Prosentase
jumlah Rumah
tangga
pengguna air
bersih
Juml. rumah tangga pengguna air bersih 93,353 144,922
40.96
146,922
41.52
148,922
42.09
150,922
42.65
152,922
43.22
154,922
43.78 43.78
Jumlah seluruh rumah tangga 304,271 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840 353,840
5 Prosentase luas
Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Yang ditangani
Luas RTH yang ditangani(Ha) 23.88 56.18
6.84
58.18
7.08
60.18
7.33
62.18
7.57
64.18
7.81
66.18
8.06 8.06
Luas Kebutuhan RTH (Ha) 342.38 821.35 821.35 821.35 821.35 821.35 821.35
73
6 Prosentase
jumlah
ketersediaan Penerangan
jalan umum
jumlah titik lampu PJU yg ada (unit) 5,856 6,056
60.56
6,256
63%
6,456
65%
6,656
67%
6,856
69%
7,056
71% 71%
jumlah titik lampu PJU yang dibutuhkan (unit) 6,565 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
7 Prosentase volume
persampahan
yang ditangani
Volume sampah yang ditangani (m3) 218.2 423
36.83
483
42.05
553
48.15
623
54.24
693
60.33
763
66.42 66.42
Volume produksi sampah (m3) 641 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149
8 Prosentase
panjang jalan
Permukiman dalam kondisi
baik
Panjang jln lingk IKK dalam kondisi baik (m) 146,136 148,136
78.17
150,636
79.49
153,636
81.07
157,136
82.92
161,136
85.03
165,636
87.41 87.41
Panjang jln lingk IKK yang ada (m) 94,862 189,500 189,500 189,500 189,500 189,500 189,500
9 Prosentase
panjang saluran Drainase /
Gorong-gorong
permukiman dalam kondisi
baik
panjang saluran drainase dlm kondisi baik (m) 50,821 56,821
29.98
62,821
33.15
68,821
36.32
74,821
39.48
80,821
42.65
86,821
45.82 45.82
panjang saluran drainase yg ada (m) 58,430 189,500 189,500 189,500 189,500 189,500 189,500
74
BAB VII
PENUTUP
Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra
tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan
Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara
optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan
ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh
karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, penataan
ruang, Lingkungan hidup, Kebudayaan, pemuda dan olah Raga perlu dilandasi
dengan kerangka peraturan perundang undangan yang mantap dan supportif dan
menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang
lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan
menghasilkan output dan outcome yang optimal.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan
transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan
umum, perumahan, dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah
lingkungan.
Dengan melaksanakan Renstra Dinas PU Cipta Karya secara konsisten dan
didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan perumahan,
maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk
mewujudkan Lamongan Lebih Sejahtera dan berdaya saing tahun 2021.
Lamongan, Agustus 2016
KEPALA DINAS PU CIPTA
KARYA KABUPATEN
LAMONGAN
Drs. Moch Wahyudi MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661004 199503 1 002
LAMPIRAN
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PU CIPTA KARYA
KAB LAMONGAN
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PU CIPTA KARYA
KAB LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PU CIPTA KARYA
KAB LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PU CIPTA KARYA
KAB LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PU CIPTA KARYA
KAB LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
INDIKATOR KINERJA
DINAS PU CIPTA KARYA
MENGACU PADA
RPJMD KAB LAMONGAN
TAHUN 2016-2016
INDIKATOR KINERJA
DINAS PU CIPTA KARYA
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro Nomor 6 (0322) 321787-322990
E-Mail: [email protected], Web site : www.lamongan.go.id
L A M O N G A N
Lamongan, September 2016
Nomor : 050/ / 413.110/ 2016 Kepada :
Sifat
Lampiran
:
:
SEGERA
1 (Satu) Eksemplar
Yth. Sdr Kepala Bappeda
Kabupaten Lamongan
Perihal : Penyampaian Renstra
Tahun 2016 - 2021
di
LA MON GA N
Bersama dengan ini kami sampaikan dengan hormat, Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan maklum.
an. KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris