kata pengantar -...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana

strategis (Renstra) untuk tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten

Tanah Bumbu.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan rencana yang

harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan lima tahun ke depan. Namun

didalam perjalanan dari tahun ke tahun ternyata masih terdapat program dan

kegiatan yang belum tercover dalam Renstra. Sehingga perlu dilakukan revisi agar

Program dan Kegiatan tersebut menjadi legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek

pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan

kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki,

walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran

dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang

dicita-citakan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah mendukung tersusunnya Revisi Renstra ini.

Batulicin, 23 Mei 2016

INSPEKTUR

Wim Mandau, SE

Pembina Utama Muda NIP.19650619 199403 1 013

ii

DAFTAR SINGKATAN

APIP : aparat pengawas intern pemerintah

JFA : jabatan fungsional auditor

KKN : korupsi, kolusi, dan nepotisme

LAKIP : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

LHP : laporan hasil pemeriksaan

LP2P : laporan pajak-pajak pribadi

PNS : pegawai negeri sipil

Renstra : rencana strategis

RPJMD : rencana pembangunan jangka menengah daerah

SAKIP : sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

SDM : sumber daya manusia

SKPD : satuan kerja perangkat daerah

SWOT : strength, weakness, opportunities, and threats kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

TP-TGR : tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

WDP : wajar dengan pengecualian

WTP : wajar tanpa pengecualian

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1

1.1. Latar belakang …………………………………………………… 1

1.2. Landasan hukum………………………………………………… 2

1.3. Maksud dan tujuan ……………………………………………… 4

1.4. Sistematika penulisan…………………………………………… 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH

BUMBU ………………………………………………………………… 8

2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu …………………………………………………… .. 8

2.2. Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ……….. 11

2.3. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ………………………… 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI … 17

3.1. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah …………………………………………………… 17

3.2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………… 18

iv

Halaman

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN ……………………………………………………………. 21

4.1. Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ………… 21

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu ……………………………………………………. 21

4.3. Strategi dan kebijakan …………………………………............. 22

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….. 26

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH

BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD …………………………………………………………………. 29

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN..…………………………………………... 32

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Daftar Kepangkatan/Golongan Ruang Pegawai Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 …………………………….. 11

Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 ………………………………………………….. 12

Tabel 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………………... 14

Tabel 2.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………….. 16

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat


Tabel 4.2 Tujuan, sasaran, strategi dan kebIjan Inspektorat


Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 s.d 2021 ………………………………………… 29

Tabel 6.1 Indikator Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 s.d 2021 ………………………………………………..... 32

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan merupakan

satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan, berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur

dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem,

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana

Strategis (Renstra), dengan Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional.

Serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, menuntut peranan pemerintah daerah dalam

pelayanan publik yang semakin besar.

Untuk itu setiap unit kerja perlu menyusun strategis yang tepat yang

didukung oleh sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam dan

anggaran yang memadai. Hal ini mengarah pada terciptanya pemerintahan


2

yang baik (good governance) yaitu dengan melaksanakan tiga pilar, yaitu

partisipasi, transparasi dan akuntabel.

Tuntutan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga

saat ini masih menjadi isu sentral yang menjadi perhatian bangsa dan

negara, karena dianggap masih belum memenuhi harapan rakyat.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada

dalam setiap manajemen pemerintahan. Pengawasan sekarang ini meliputi

aspek pembinaan dari controlling yang bertindak sebagai konsultan

manajemen dan evaluator.

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai internal auditor

mengemban tugas sebagai berikut :

a. Mengevaluasi atas perkembangan pelaksanaan rencana dan kinerja

organisasi berdasarkan (input, output, outcome, benefit dan impact)

yang nyata.

b. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi yang tepat atas

penyimpangan dan masalah pencapaian kinerja.

c. Mendorong peningkatan kinerja organisasi baik kualitatif dan kuantitatif

dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka melaksanakan tugas,

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam

pelaksanan lima tahun ke depan.

1.2. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bebas KKN;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


3

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;


4


2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3. Maksud dan tujuan


merupakan dokumen formal dalam kaitannya dengan sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu titik awal dari

siklus akuntabilitas kinerja sebagai acuan komponen lainnya disusun

dengan maksud untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan

pembangunan daerah selama periode 2016-2021. Dan tujuan disusunnya

Renstra tersebut dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan kepatuhan


5

dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,

fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN

TANAH BUMBU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaran urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program


6

prioritas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, struktur

organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselon dibawah inspektur. Uraian tentang struktur

organisasi ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah

personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit

usaha masih operasional

2.3. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

SKPD provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang terkait dengan

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih

3.2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsii

pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu


7

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta

strategi dan kebijakan yang dilakukan Inspektorat kabupaten

Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH

BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN


8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu

2.1.1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15

Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu,

mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2.1.2. Fungsi

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi yaitu :

1. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan

bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan pemerintah.


penyelenggaraan pembangu nan,


penyelenggaraan pembinaan masyarakat,.

5. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah kabupaten

6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintah kabupaten,.

7. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan,


9

8. Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja

pemerintah daerah, dan

9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2.1.3. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu menurut Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun

2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu terdiri

dari:

1. Inspektur

2. Sekretariat

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

5. Inspektur Pembantu Wlayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Auditor dan P2UPD


10

2.1. Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

2.1.1. Sumber daya manusia

Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

sebanyak 43 orang terdiri dari 8 orang yang menduduki jabatan

struktural, 15 orang tenaga fungsional dan 20 orang sebagai

pelaksana. Sedangkan kekuatan personil berdasarkan status

kepegawaian, kepangkatan/golongan ruang, kualifikasi pendidikan

dan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan status kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil : 39 Orang

- Calon Pegawai Negeri Sipil : 0 Orang

- Pegawai Tidak Tetap : 5 Orang

Jumlah : 44 Orang

b. Berdasarkan kepangkatan/golongan ruang

Tabel 1 Daftar Kepangkatan/Golongan Ruang


No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang

2. Pembina Tingkat I (IV/b) 4 Orang

3. Pembina (IV/a) 1 Orang

4. Penata Tingkat I (III/d) 2 Orang

5. Penata (III/c) 7 Orang

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 16 Orang

7. Penata Muda (III/a) 5 Orang

8. Pengatur Tingkat I (II/d) 0 Orang

9. Pengatur (II/c) 1 Orang

10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 0 Orang

11. Pengatur Muda (II/a) 2 Orang

12. PTT SI 2 Orang

13. PTT DIII - Orang

14 PTT SLTA 3 Orang


11

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

c. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

Tabel 2 Kualifikasi Pendidikan


SuSumber data : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tufoksi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang telah diuraikan di

atas pelayanan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu,

yaitu :

a. Pelayanan terhadap SKPD / unit kerja yaitu

(1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala berupa

pemeriksaan regular;

(2) Pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan yang dilakukan karna

atas adanya pengaduan

(3) Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan karna

atas adanya permintaan dari Kepala Daerah, BPK maupun

masyarakat

(4) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan ini melayani obyek pemeriksaan pasca diperiksa, yaitu

temuan yang ada sesuai rekomendasi. Jumlah yang ditangani

No Pendidikan PNS CPNS PTT Jumlah

1. S-2 9 - - 9

2. S-1 25 - 3 28

3. D-3 2 - - 2

3. D-4 - - - -

4. SLTA 2 - 3 5

Jumlah 38 - 6 44


12

sesuai jumlah obyek yang diperiksa. Di samping menangani

tindak lanjut hasil pemeriksaan Inpektorat Kabupaten juga

menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Kalimantan Selatan, BPKP maupun hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)

(5) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun dalam bentuk

rapat koordinasi pengawasan.

(6) Evaluasi LAKIP

(7) Kegiatan Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/a ke atas di

bawah naungan kementerian Dalam Negeri wajib menyampaikan

LP2P bagi pegawai yang bersangkutan ke Kementerian Dalam

Negeri. Inspektorat yang di tunjuk yang ditunjuk dari

Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikanpengisian

dan penyampaian LP2P. Inpektorat melaksanakan kegiaan

tersebut dari penyediaan blanko, penjelasan tata cara pengisian,

konsultasi sampai dengan penyampaian LP2P.

Dituangkan dalam Tabel 2.1


13

2.3.2 Kelompok Sasaran / Obyek Pemeriksaan

Kelompok sasaran yang dilayani oleh Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu, yaitu

a. Pimpinan Daerah

Terkait dengan perkembangan hasil pemeriksaan yang

dilaporkan, proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR),

hasil – hasil koordinasi tingkat regional dan nasional.

b. SKPD dan Desa

Terkait dengan pelayanan bidang pengawasan yaitu

pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Masyarakat

Penyelesaian terhadap aduan – aduan tertulis dari

masyarakat.

2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada

aspek pendanaan Inspektorat pada level program, selanjutnya,

kinerja Inspektorat akan di analisis pengelolaan pendanaan melalui

pelaksanaan Renstra Inspektorat periode perencanaan sebelumnya

yang dituangkan dalam table 2.2


14

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat


Keberhasilan pembangunan mencapai sasaran prioritas atau target

kinerja dipengaruhi oleh multi faktor. Untuk itu perlu dilakukan

identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang

termasuk kategori tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun tantangan dan peluang

tersebut sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Komitmen KDH untuk mempertahankan opini WTP.

2. Perubahan nomenklatur berakibat meningkatnya jumlah auditan.

3. Luasnya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang masih sulit untuk

dijangkau.

4. Sarana dan prasarana terbatas yang mengakibatkan pemeriksaan

kurang lancar.

5. Peningkatan kualitas LHP yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

6. Terbatasnya jumlah aparatur pengawas yaitu auditor, P2UPD dan

auditor kepegawaian

B. Peluang

1. Opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu

selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

hingga 2021

2. Peningkatan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan yang

lebih maksimal.

3. Jumlah SDM yang berkompeten untuk memiliki sertifikasi Jabatan

Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggara Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

4. Adanya tawaran diklat baik dari pemerintah ataupun swasta.


15

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 adalah:

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama

serta pusat perdagangan, insdustri dan pariwisata di Kalimantan

berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju

Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”.

MISI :

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong

optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata..

2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi

pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah

arus regional dan nasional.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta

memperhatikan kearifan local untuk menghadirkan kesejahteraan.

4. Menyelenggarkan program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia

yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang

berakhlak dan memilki akar lokal.


16

5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik,

efektif dan bersih.

Terhadap Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah,

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan erat dengan misi kelima

yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Dan Birokrasi

Yang Baik, Efektif Dan Bersih.

3.2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

3.2.1 Identifikasi permasalahan di lingkungan internal

Permasalahan di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu diimplementasikan dengan metode analisis SWOT

guna membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya

dengan menangkap peluang yang ada serta menekan kelemahan

melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi.

Pemahaman kepada lingkungan internal akan memberikan

pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan

organisasi. Dalam identifikasi lingkungan yang dirumuskan oleh

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dimana lingkungan internal

yang sangat mempengaruhi kebersihan Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan. SWOT dalam lingkungan internal yaitu :

1. Strengths ( Kekuatan )

a. Adanya aparatur pengawas yang berkompeten

b. Adanya tupoksi yang jelas

c. Adanya komitmen yang kuat dalam pembinaan dan

pengawasan

2. Weaknesses ( kelemahan )

a. Masih kurangnya aparatur pengawas yang memiliki sertifikasi

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional

P2UPD,


17

b. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana

c. Belum tertibnya pendokumentasian arsip pemeriksaan

3. Opportunities ( Peluang )

a. Adanya diklat substansi dan teknis secara periodik

b. Adanya transparansi kinerja

4. Threats ( Ancaman )

a. Belum optimalnya memahami tupoksi

b. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP

3.2.2 Identifikasi permasalahan di lingkungan eksternal

Permasalahan di lingkungan eksternal Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu diidentifikasi dengan metode analisis SWOT guna

membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan

menangkap peluang yang ada serta menekan kelemahan melalui

penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi.

Analisis lingkungan eksternal merupakan hal yang penting

dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu

organisasi.

1. Strength ( Kekuatan )

a. Adanya peraturan perundang-undangan

b. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mempertahankan

opini WTP

c. Adanya sistem informasi yang cepat dari masyarakat melalui

media massa, telepon, televisi dan lainnya.

2. Weaknesses ( Kelemahan )

a. Masih rendahnya taat azas dalam melaksanakan peraturan /

ketentuan yang berlaku.

3. Opportunities ( Peluang )

a. Adanya evaluasi kinerja dari pimpinan

b. Berkurangnya temuan berulang


18

c. Adanya hubungan kerjasama antar APIP

d. Adanya peningkatan kapabilitas APIP

4. Threats ( Ancaman )

a. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur

pengawasan.

b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja

pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

c. Belum adanya jaminan keselamatan kerja dalam

melaksanakan tugas pengawasan

d. Masih lemahnya pengendalian internal obyek pemeriksaan


19

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan profesional,

maka sebagai unit teknis bidang pengawasan, visi Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 adalah “TERWUJUDNYA TATA

KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DI

KABUPATEN TANAH BUMBU”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui

Pengawasan.

2. Mewujudkan Aparatur Yang Bersih Dan Bebas KKN.

3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu

A. Tujuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan

dan pengawasan yang profesional.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan misi yang

telah ditetapkan. Penjelasannya sebagai berikut :

Pengawasan Terhadap Urusan Pelaksanaan Pemerintahan Di

SKPD Dan Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Berkualitas


20

Tabel 4.2.A

Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan

Indikator Tujuan

Kondisi Awal 2015

Target Akhir Renstra 2021

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas

Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

60%

100%


21

B. Sasaran

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap SKPD dan Desa

2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Tabel 4.2.B

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tahun 2016 s.d 2021

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas

Prosentase capaian pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

Prosentase SKPD dan desa yang diawasi

70% 80% 90% 95% 100% 100%

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap SKPD dan Desa

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi temuan pemeriksaan


22

4.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka untuk memperjelas pelaksanaan Program / kegiatan,

strategi dan kebijakan , maka perlu adanya ditetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB /

SUMBER DATA

1.

Meningkatknya kualitas

pengawasan terhadap

SKPD dan Desa

Prosentase SKPD

dan Desa yang

diawasi

∑ SKPD dan Desa yang diawasi

X 100 %

∑ SKPD dan Desa

Inspektorat

2.

Meningkatnya

penyelesaian tindak lanjut

hasil rekomendasi

temuan pengawasan

Prosentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

internal maupun

eksternal

∑ Temuan yang ditindaklanjuti

X 100 %

∑ Temuan Internal dan Eksternal

Inspektorat

4.4. Strategi dan kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dilengkapi dengan strategi

dan kebijakan yang dibangun serta dilandasi data maupun informasi yang

diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor

kunci keberhasilan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi

penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan


23

sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan melalui pemeriksaan reguler/audit, reviu dan

monitoring evaluasi

2. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan

Adapun Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap SKPD

dan Desa

2. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap SKPD dan Desa atas adanya

hasil temuan


24

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program yang akan dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu selama tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan disiplin Aparatur

4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

5. Peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f. Penyediaan alat tulis kantor.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j. Penyediaan makanan dan minuman.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

l. Penyediaan jasa tenaga non PNS.

m. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan:

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.


25

c. Penyediaan bangunan kantor

3. Peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

e. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

5. Peningkatan profesional tenaga profesionalisme pemeriksaan dan aparatur

pengawasan

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa/aparatur pengawas.

Untuk indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif masing-

masing kegiatan tertuang pada Tabel 5.1.


26

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

keadaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri

dari :

1. Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi

Dimana SKPD dan Desa yang akan diawasi melalui kegiatan pengawasan

dari tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah pada tahun 2016 sebesar 70% ,

tahun 2017 sebesar 80% , tahun 2018 sebesar 90%, tahun 2019 sebesar

95% , tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%.

2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan

Berdasarkan kegiatan tindak lanjut temuan pengawasan maka Inspektorat

kabupaten tanah Bumbu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 , mentargetkan

100 % akan selesai dilaksanakan setiap tahunnya.


27

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, ini merupakan dokumen yang

dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

selama periode 2016 – 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu 2016 – 2021.

Renstra SKPD ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan

selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah tujuan sasaran startegis,

kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Renstra Inspektorat merupakan penjabaran dokumen RPJMD,

selanjutnya Renstra Inspektorat di jabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu selama periode 5 (lima) tahun 2016 – 2021 dan akan dilaksankan

sungguh-sungguh dan tanggungjawab.

Renstra Inspektorat diterbitkan melaui Surat Keputusan Inspektorat dan di

dalam pelaksanaanya senatiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai

wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transfaran dan bercirikan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja

pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan

Inspektorat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban

kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawaban

kepada seluruhmasyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektur Kab. Tanah Bumbu

Wim Mandau, SE Pembina Utama Muda NIP. 19650619 199403 1013

Flow Chart 2.1.3

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU

INSPEKTUR

Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah IV

SEKRETARIS

Kasubbag Perencanaan

Dan Keuangan

Kasubbag Evaluasi

Dan Pelaporan

Kasubbag Umum Dan

Kepegawaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1Jumlah SKPD dan Desa yang

terperiksa- -

SKPD dan

Desa 30 88 160 120 120 29 36 160 117 120 96,67 40,91 100 97,50 100

2Tertanganinya jumlah kasus-kasus

pengaduan- - Kasus 15 12 30 6 8 8 10 24 6 8 53,33 83,33 80 100 100

3

Terlaksananya kegiatan laporan

akuntabilitas kinerja inspektorat kab.

Tanah Bumbu , evaluasi LAKIP dan

penyampaian LP2P

- - Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

4

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi tindak lanjut hasil temuan

audit pada masing-masing obrik

- - Obrik 30 48 30 0 0 29 67 24 0 0 96,67 139,58 80 0 0

5Penyelesaian dan tindak lanjut hasil

temuan pengawasan- - Opini BPK WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WTP 75 75 100 100 100

6

Jumlah pemutakhiran data

kabupaten, Propinsi, Regional dan

Koordinasi Good Govarnace

- - Kali 4 7 2 3 3 4 7 2 3 3 100 100 100 100 100

7Meningkatnya wawasan tenaga

aparatur pengawasan- - Orang 24 24 50 35 30 24 24 36 35 30 100 100 72 100 100

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat


Tahun 2011 s.d 2015

Rasio Capaian pada Tahun (%)Realisasi Capaian TahunTarget Renstra SKPD TahunTarget

Indikator

Lainnya

Target

IKK

Target

SPM

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPDNo

2011 2012 2013 20142011 2012 2013 2014 2015 20152011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak

Langsung2.224.408.774 2.601.688.678 3.047.677.243 3.236.133.239 3.308.796.718 2.190.046.868 2.519.342.628 2.823.867.686 3.049.208.859 3.202.653.000 98,46 96,83 92,66 94,22 96,79 14.418.704.652 13.785.119.041

- Belanja pegawai 2.224.408.774 2.601.688.678 3.047.677.243 3.236.133.239 3.308.796.718 2.190.046.868 2.519.342.628 2.823.867.686 3.049.208.859 3.202.653.000 98,46 96,83 92,66 94,22 96,79 14.418.704.652 13.785.119.041

Belanja Langsung 2.315.130.300 2.312.387.100 3.129.429.300 3.949.077.300 3.075.787.140 2.198.444.708 1.862.708.998 2.442.737.941 3.358.922.607 2.745.498.902 94,96 80,55 78,06 85,06 89,26

Pelayanan administrasi

perkantoran860.149.300 1.083.938.300 1.466.254.300 1.470.465.300 1.016.195.140 839.710.510 996.734.198 1.089.907.941 1.257.844.707 978.812.252 97,62 91,95 74,33 85,54 96,32 5.897.002.340 5.163.009.608

Peningkatan sarana dan

prasarana19.000.000 36.000.000 18.100.000 18.980.000 35.935.000 - - 99,89 99,82 - - 73.100.000 54.915.000

Peningkatan disiplin

aparatur14.100.000 13.500.000 12.825.000 13.500.000 - - - 90,96 100,00 27.600.000 26.325.000

Peningkatan sistem

pengawasan internal

secara berkala

1.168.939.000 1.180.450.000 1.582.925.000 2.069.212.000 1.767.922.000 1.073.735.398 818.005.000 1.282.870.000 1.797.302.900 1.510.635.000 91,86 69,30 81,04 86,86 85,45 7.769.448.000 6.482.548.298

Peningkatan tenaga

profesionalisme tenaga

pemeriksaan dan

aparatur pengawasan

286.042.000 28.998.800 44.250.000 377.200.000 278.170.000 284.998.800 28.989.800 34.025.000 290.950.000 242.551.650 99,64 99,97 76,89 77,13 87,20 1.014.660.800 881.515.250

TOTAL 9.079.078.148 9.828.151.556 12.354.213.086 14.370.421.078 12.769.167.716 8.776.983.152 8.764.103.252 10.533.211.254 12.816.262.932 8.693.650.804 96,67 89,17 85,26 89,19 68,08 58.401.031.584 49.584.211.394

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat


Tahun 2011 s.d 2015

Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun (%) Rata-rata PertumbuhanUraian

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Di Kabupaten Tanah Bumbu

Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pengawasan

2. Mewujudkan Aparatur Yang Bersih Dan Bebas KKN

3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya kualitas pengawasan

terhadap seluruh SKPD dan Desa

Melakukan pengawasan melalui pemeriksaan

reguler/audit, reviu dan monitoring evaluasi.

Melaksanakan pengawasan yang lebih komprehensif

terhadap SKPD dan Desa

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut

hasil rekomendasi temuan pemeriksaanMenindak lanjuti hasil temuan pengawasan

Memonitoring mengevaluasi terhadap setiap SKPD

dan Desa atas adanya hasil temuan

Meningkatnya pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di SKPD dan

pemerintahan desa yang baik

dan berkualitas

Tabel 4.2Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Strategi KebijakanTujuan Sasaran

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Meningkatnya kualitas

pengawasan terhadap SKPD dan

Desa

Prosentase SKPD dan desa yang

diawasi70% 80% 90% 95% 100% 100%

Meningkatnya penyelesaian

tindak lanjut hasil temuan

rekomendasi pemeriksaan

Prosentase penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan internal maupun

eksternal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Pada Tahun

Meningkatnya pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di SKPD dan

pemerintahan Desa yang baik

dan berkualitas

Prosentase capaian

pengelolaan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah

dan pemerintahan desa

Indikator Tujuan

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tahun 2016 s.d 2021

No Tujuan

1

2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Prosentase SKPD dan desa

yang diawasi60% 70% 80% 90% 95% 100% 100%

2

Prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan

internal maupun eksternal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja

pada Awal

Periode RPJMD

(2015)

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

KANTOR

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi

Perkantoran

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Penyediaan Biaya Komunikasi, Listrik Dan Surat

Kabar 36.457.169 12 Bulan 69.600.000 12 Bulan 81.600.000 12 Bulan 81.600.000 12 Bulan 81.600.000 12 Bulan 81.600.000 12 Bulan 81.600.000

06Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM Dan Perbaikan Kendaraan

Dinas / Operasional 67.994.700 18 Unit 88.000.000 18 Unit 140.500.000 18 Unit 140.500.000 18 Unit 140.500.000 18 Unit 140.500.000 18 Unit 140.500.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 134.640.000 12 Bulan 135.465.000 12 Bulan 140.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 160.000.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.090.000 100% 4.500.000 100% 5.500.000 100% 5.500.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kantor Yang Siap Pakai 9.880.000 100% 13.250.000 100% 15.000.000 100% 16.000.000 100% 17.000.000 100% 18.000.000 100% 18.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.994.800 100% 48.272.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan 8.050.000 100% 3.450.000 100% 8.000.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000

12Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Peralatan Listrik 3.000.000 100% 1.075.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.500.000 100% 3.500.000

13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 295.904.040 5 Paket 150.000.000 5 Paket 150.000.000 5 Paket 150.000.000 5 Paket 150.000.000 5 Paket 150.000.000 5 Paket 150.000.000

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat 14.600.000 200 OK 18.000.000 200 OK 18.000.000 200 OK 18.000.000 200 OK 20.000.000 200 OK 20.000.000 200 OK 20.000.000

18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 179.051.543 100% 560.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 182.150.000 13 Bulan 234.000.000 13 Bulan 250.000.000 13 Bulan 250.000.000 13 Bulan 250.000.000 13 Bulan 250.000.000 13 Bulan 250.000.000

2 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATURTingkat Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

03 Penyediaan Perlengkapan Bangunan Kantor Tersedianya Sarana Dan Prasarana 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 2 Paket 200.000.000 3 Paket 150.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

05Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan

Roda 4Tersedianya Sarana Dan Prasarana - 3 Unit 380.000.000 2 Unit 367.500.000 1 Unit 350.000.000 - -

28 Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000

2 03PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATURTingkat kedisiplinan Aparatur

05 Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu 11.250.000 45 Stel 18.000.000 45 Stel 18.000.000 50 Stel 20.000.000 50 Stel 20.000.000 50 Stel 20.000.000 50 Stel 20.000.000

3 20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PEMGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

Persenatse Pengawasan Internal pengendalian

Kebijakan Kepala daerah (KDH)2.628.540.500 2.935.050.000 2.775.000.000 2.775.000.000 2.815.000.000 2.815.000.000

Meningkatnya kualitas

pengawasan terhadap

SKPD dan Desa

Prosentase SKPD

Dan Desa Yang

Dilawasi

01Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala

Meningkatnya Jumlah Pengawasan Berkala Pada

Tiap - Tiap SKPD Dan Desa 1.408.615.000 persenatse 2.200.000.000 85% 2.200.000.000 90% 2.225.000.000 95% 2.225.000.000 100% 2.250.000.000 100% 2.250.000.000

02Penanganan khusus Pengaduan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Jumlah Kasus / Khusus

Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Yang Ditangani

20.345.000 8 Kasus 56.280.500 8 Kasus 80.050.000 8 Kasus 90.000.000 8 Kasus 90.000.000 8 Kasus 100.000.000 8 Kasus 100.000.000

Meningkatnya

penyelesaian tindak

lanjut hasil

rekomendasi temuan

pengawasan

Prosentase

Penyelesain

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Internal Maupun

External

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanMeningkatnya Persentase penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Temuan Audit100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

08 Evaluasi Berkala Hasil Temuan PengawasanTerciptanya pelaksanaan Kegiatan Pemuktahiran

data SKPD tingkat Provinsi1 Kegiatan 250.000.000

07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih

KomprehensifTerselesaikanya LP2P satuan kerja 63.697.000 2 Laporan 22.260.000 2 Laporan 55.000.000 2 Laporan 60.000.000 2 Laporan 60.000.000 2 Laporan 65.000.000 2 Laporan 65.000.000

4 21

PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA

DAN APARTUR PENGAWASAN

Meningkatnya Jumlah Aparatur Pengawas Yang

Mengikuti Diklat

01Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

Dan Aparatur PengawasanJumlah tenaga pengawas yang terlatih 232.551.650 24 org 350.000.000 24 org 400.000.000 28 org 450.000.000 28 org 450.000.000 30 org 550.000.000 30 org 550.000.000

Meningkatknya

pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan

pemerintahan di SKPD

dan pemerintahan desa

yang baik dan berkualitas

Unit Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi2016 2017 2018

Kondisi Kinerja Pada akhir tahun periode

Renstra Inspektorat

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendananaan indikatif Insprktorat

Tahun 2016-2020

Program Dan KegiatanTujuan SasaranIndikator Dan

Satuan SasaranIndikator Kegiatan

2019 2020

Data Capaian pada Tahun

Awal Pererncanaan (2015)

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

H a l a m

a n 1 of 4

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Instansi : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Visi : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Tanah Bumbu. Misi : - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan

- Mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN

- Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan

Formulir : RS

No Tujuan

Sasaran Cara Memcapai Tujuan Dan Sasaran Keterangan

Uraian Indikator Kebijakan Program

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Meningkatnya

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di SKPD dan pemerintahan desa yang baik dan berkualitas

- Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap SKPD dan Desa

- Prosentase SKPD dan Desa yang diawasi

- Melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap SKPD dan Desa

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

2 - Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi temuan pengawasan

- Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal

- Monitoring dan evaluasi terhadap setiap SKPD dan Desa atas adanya hasil temuan

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Batulicin, Januari 2018 Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu Wim Mandau, SE. Pembina Utama Muda NIP. 19650619 199403 1 013

LAK

IP IN

SP

EKTO

RA

T DA

ERA

H KA

BU

PA

TEN TA

NA

H B

UM

BU

20

17

of 25

RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun : 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

▪ Meningkatnya pengawasan

terhadap seluruh SKPD dan Desa

▪ Prosentase SKPD dan Desa

yang diawasi

80%

▪ Meningkatnya penyelesaian tindak

lanjut hasil rekomendasi temuan

pengawasan

▪ Prosentase penyelesaian

tindak lanjut hasil temuan

kegiatan pengawasan

internal maupun eksternal

100%

Batulicin, Januari 2018 Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu Wim Mandau, SE. Pembina Utama Muda NIP. 19650619 199403 1 013

of 25

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran : 2017

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

▪ Meningkatnya

pengawasan

terhadap

seluruh SKPD

dan Desa

▪ Prosentase

SKPD dan Desa

yang diawasi

80%

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH.

Kegiatan :

▪ Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

1.371.600.000,-

▪ Meningkatnya

penyelesaian

tindak lanjut

hasil

rekomendasi

temuan

pengawasan

▪ Prosentase

penyelesaian

tindak lanjut

hasil temuan

kegiatan

pengawasan

yang bersifat

internal maupun

eksternal

100%

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH.

Kegiatan :

Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

153.350.000,-

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H. MAMING

Batulicin, Januari 2018

INSPEKTUR

WIM MANDAU, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 199403 1 013

of 25

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran : 2017

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

▪ Meningkatnya

pengawasan terhadap

seluruh SKPD dan

Desa

▪ Prosentase SKPD dan

Desa yang diawasi

80%

100%

100%

▪ Meningkatnya

penyelesaian tindak

lanjut hasil

rekomendasi temuan

pengawasan

▪ Prosentase penyelesaian

tindak lanjut hasil kegiatan

pengawasan internal

maupun eksternal

100%

100%

100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 6.876.891.091,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 6.613.174.597,-

, Batulicin, Januari 2018 INSPEKTUR, WIM MANDAU, SE Pembina Utama Muda NIP. 19650619 199403 1 013

kata pengantar -...

Documents