rencana strategis (revisi) inspektorat daerah … · penyusunan rencana strategis pada inspektorat...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (REVISI)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN Jl. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi
DOLOKSANGGUL
Kata Pengantar
Penyusunan Rencana Strategis pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2016-2021 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Hal ini
merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Rencana Strategis memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan
Kegiatan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan. Bagi manajemen yang berorientasi hasil,
perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten berusaha
untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi,
memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hal tersebut. Sebagai Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat akan memposisikan dirinya untuk membantu pimpinan
mencapai tujuan secara taat, efektif dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kinerja organisasi.
Dalam rangka mewujudkan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sekaligus perwujudan Visi –
misi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan yakni : “Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik melalui tugas pengawasan yang efektif dan akuntabel” maka harus
mempunyai Program yang mencerminkan arah untuk mencapai tujuan, sehingga kelak dapat
diterapkan pada jajarannya dan untuk diketahui oleh orang yang berkepentingan.
Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan,
baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian besar harapan
kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk
dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan), pelaksanaan
tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat.
Doloksanggul, 2018
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
Drs. B.P. SIAHAAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631023 198712 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi
dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan
dalam political planning Kepala Daerah terpilih.
Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal dalam hal
ini inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan komponen
penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.
Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu
menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pada paradigm tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus
direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu
Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam
suatu dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021.
Renstra Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 sebagai
komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.
[
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undangNomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun
2005-2025
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutann Tahun 2016-
2021 dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang
bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien,
ekonomis, professional dan akuntabel.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan ini disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2 Terdiri dari Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII PENUTUP
5
B A B II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten
Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Insepktorat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Inspektorat
Sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016
Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Fungsi Inspektorat
Inspektorat Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Bupati tersebut pada pasal 2 poin
3 memiliki fungsi, sebagai berikut:
a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Inspektorat;
b. pelaksanaan DPA Inspektorat;
c. pelaksanaan kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan;
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber
daya daerah;
e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh SKPD;
f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan eksternal;
g. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal;
h. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan Inspektorat;
i. pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal instansi pemerintah pada SKPD;
j. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
k. pelaksanaan pengawasan regular, aparatur, audit kinerja, dan tujuan tertentu;
l. pelaksanaan Review RKA dan Laporan Keuangan;
m. penilaian LAKIP SKPD;
n. penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah;
o. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait dengan tugas pengawasan;
p. pembinaan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
q. pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
r. pengordinasian dalam pelaksanaan pengawasan;
s. pengelolaan kepegawaian Inspektorat;
t. pengelolaan keuangan;
u. pengeloaan ketatausahaan;
v. pengelolaan kerumahtanggaan;
w. pengelolaan perlengkapan;
x. pengelolaan dokumen dan arsip;
6
y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari :
1. Inspektur,
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Pemerintahan;
4. Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
1. Jenjang Fungsional Auditor; dan
2. P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah)
Sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan, Inspektur mempunyai tugas
a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan Inspektur Pembantu;
c. mengembangkan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan SKPD, instansi
pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan
tugas dan fungsi Inspektorat;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
e. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Sekretariat merupakan unit kerja Inspektorat sebagai unsur staf dalam pelaksanaan
administrasi Inspektorat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Inspektorat;
c. pelaksanaan DPA Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pengordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah;
e. pelaksanaan koordinasi internal Inspektorat;
7
f. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan Inspektorat;
g. pembinaan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
h. pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
i. pengelolaan kepegawaian Inspektorat;
j. pengordinasian dalam pelaksanaan pengawasan;
k. pengelolaan keuangan Inspektorat;
l. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat;
m. pengelolaan kerumahtanggaan Inspektorat;
n. pengelolaan perlengkapan Inspektorat;
o. pengelolaan dokumen dan arsip Inspektorat;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Inspektorat
Inspektur pembantu Pemerintahan, adalah pelaksana pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah di bidang pemerintahan
dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
Inspektur Pembantu Pemerintahan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah di bidang pemerintahan;
Inspektur Pembantu Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
b. melaksanakan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
c. menyusun Renstra, Renja, RKA, DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
d. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Inspektorat;
e. menyusun rencana pengawasan di bidang pemerintahan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pengelolaan sumber daya daerah oleh SKPD dan pihak lain di bidang pemerintahan;
g. menyusun laporan hasil pengawasan di bidang pemerintahan;
h. melaksanakan pembinaan SPIP di bidang pemerintahan;
i. menyusun bahan LAKIP, dan LPPD Inspektorat di bidang pemerintahan;
j. melaksanakan Review RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD di bidang pemerintahan;
k. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dari eksternal pemerintah daerah;
l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dari
eksternal pemerintah daerah;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pemerintahan;
n. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur, di bidang
pemerintahan;
o. menyusun laporan hasil pengawasan di bidang pemerintahan;
p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
8
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur
Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan adalah pelaksana pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah di bidang
perekonomian dan pembangunan yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur;
Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah di bidang
perekonomian dan pembangunan;
Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
b. melaksanakan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA Inspektorat;
d. menyusun Renstra, Renja, RKA, dan DPA Inspektorat;
e. menyusun rencana pengawasan dibidang perekonomian dan pembangunan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Perekonomian dan
Pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah oleh SKPD dan pihak lain di bidang
perekonomian dan pembangunan;
g. menyusun laporan hasil pengawasan dibidang perekonomian dan pembangunan;
h. melaksanakan pembinaan SPIP di bidang perekonomian dan pembangunan;
i. menyusun bahan LAKIP, dan LPPD Inspektorat di bidang perekonomian dan pembangunan;
j. melaksanakan Review RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD di bidang perekonomian dan
pembangunan;
k. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dari eksternal pemerintah daerah;
l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dari
eksternal pemerintah daerah;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang perekonomian dan pembangunan;
n. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur, di bidang
perekonomian dan pembangunan;
o. menyusun laporan hasil pengawasan di bidang perekonomian dan pembangunan;
p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat
Kabupaten Humbang Hasundutan di dukung oleh sumber daya manusia aparatur sebagai berikut:
2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur di Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat
berdasarkan golongan, pendidikan maupun jabatan structural dan fungsional (JFA saja
karena P2UPD belum ada), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
9
- Pegawai berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah Keterangan
1. IV 5 orang
2. III 20 orang
3. II 4 orang
4. I 0 orang
Jumlah 29 orang
- Pegawai berdasarkan Pendidikan
No. Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan
1. Pasca Sarjana (S2) 6 orang
2. Sarjana (S1) 20 orang
3. Sarjana Muda/Diploma D3 2 orang
4. SLTA 1 orang
Jumlah 29 orang
- Pegawai berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Eselon Jumlah Keterangan
1. Inspektur II.b 1 orang
2. Sekretaris III.a 1 orang
3. Inspektur Pembantu III.a 3 orang
4. Kepala Sub Bagian IV.a 2 orang
5. Fungsional Auditor dan
P2UPD
18 orang Jabatan P2UPD
belum terisi
6. Fungsional Umum - 4 orang
Jumlah 29 ora ng
- Jabatan Fungsional Auditor
No. Nama Diklat Jumlah Keterangan
1. Tingkat Pengendali Mutu - Sebagian besar auditor
diangkat berdasarkan
kebijakan inpassing
pada Tahun 2017
2. Tingkat Pengendali Mutu -
3. Auditor Ahli Tk. Ketua Tim -
4. Auditor Ahli Tk. Anggota Tim 10 orang
5. Auditor Terampil 2
6. Auditor kompetensi Tk. Dasar 6
Jumlah 18 orang
10
2.2.2 Sumber Daya Berupa Aset (Sarana dan Prasarana)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas bahwa kondisi perlengkapan (sarana dan
prasarana) masih sangat minim sehingga masih terbatas dalam pelaksanaan tugas. Adapun
perlengkapan sarana Kantor Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih
tersedia adalah sebagai berikut:
NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi
1 Kijang Innova 1 Baik
2 Sepeda Motor 6 2 kondisi Baik
2 kondisi rusak
10 Mesin Calculator 1 Baik
11 Rak Kayu 1 Baik
12 Filling Besi/Metal 13 Baik
13 Brankas 1 Baik
14 Lemari kayu 3 Baik
15 Papan Visual 1 Baik
16 Infocus 1 Baik
17 Lemari Kayu 2 Baik
18 Rak Kayu 4 Baik
19 Meja Rapat 1 Baik
20 Kursi Rapat 67 Baik
21 Kursi Putar 10 Baik
22 Meja Komputer 10 Baik
23 Sofa 1 Baik
24 Gordyn 14 Rusak
25 Meja 1 Biro 6 Baik
26 Televisi 1 Baik
29 Dispenser 1 Rusak
32 Lap Top 6 Baik
33 Personal Komputer Lain-lain 1 Baik
34 Printer 7 Baik
36 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik
37 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 Baik
38 Lemari Buku untuk Perpustakaan 3 Baik
39 Facsimile 1 Baik
JUMLAH BARANG 200
Sarana maupun prasarana yang masih dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Inspktorat adalah sebagai berikut:
11
No. Uraian Barang Jumlah
1. Mobil Operasional di lapangan 2 unit
2. Peralatan pengawasan di lapangan
- Kamera 4 unit
- Mesin Bor 4 unit
- Jangka berkala 4 unit
- Global Positioning System (Alat Ukur Luas Tanah) 4 unit
- Alat Ukur lainnya 4 unit
3. Scanner 4 unit
4. Infocus 2 unit
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan
Standar umum yang harus dimiliki oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan dijadikan acuan dalam melakukan tugas
dan fungsi pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Pegawai pada Inspektorat harus mempunyai kompetensi dan kecermatan professional
Dalam arti SDM harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan,
pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
2. Pegawai harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan.
3. Pegawai harus memiliki pemikiran analitis, orientasi pengguna, kerja sama, dan komitmen
organisasi.
4. Pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan harus mempedomani peraturan dan ketentuan
yang berlaku.
Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode
2011-2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut
ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan:
Tabel .
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Periode
2011 - 2015
Uraian Capaian Kinerja
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
% evaluasi terhadap temuan
hasil pengawasan 100 83,3 100 70% 100 100 100 87 100 100
%penanganan kasus pengaduan
yang tertangani 100 93,33 100 100 100 100 100 100 100 100
%Penyelesaan tindak lanjut hasil
temuan BPK,BPKP, dan
Inspektorat Provinsi
100 75 100 75% 100 75% 100 75% 100 80%
% Pengawasan komprehensif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Pengawasan proyek
pembangunan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Penyelesaian TGR 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
12
% Evaluasi Lakip SKPD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Reviu Laporan Keuangan
Pemkab 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberanatsan Korupsi 100 100 100 100 100 100
Dari tabel tersebut diketahui bahwa secara umum pelaksanaan tugas pengawasan
berjalan dengan baik . Namun untuk capaian target penyelesaian Tindak Lanjut
Temuan Hasil Pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan Penyelesaian
Tuntutan Ganti Rugi tidak dapat dicapai 100%. Ke depan hal ini akan ditingkatkan sejalan
dengan peningkatan sumber daya manusia terutama kompetensi dan profesionalisme aparat
pengawas fungsional.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh
komponen yang terlibat pada tugas pengawasan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta
peluang dan tantangan eksternal.
Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan pengujinya dengan
visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.
1. Analisis lingkungan strategis
a. Analisis Lingkungan Internal
1) Kekuatan (Strength)
1. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengacu kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Adanya Uraian
Tugas Inspektur, Sekretaris, Kasubbag, Inspektur Pembantu, dan pejabat fungsional pada
Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Adanya petunjuk operasional pemeriksaan/Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
3. Adanya kemampuan berrkomunikasi aparatur yang cukup baik
4. Adanya peningkatan sumber daya manusia secara bertahap
2) Kelemahan (Weakness)
1. Pemahaman tentang kode etik dan standar audit kurang
2. Kurangnya koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal
3. Kurangnya koordinasi dengan SKPD dalam penyelesaian hasil pemeriksaan
4. Jumlah pegawai dan tingkat SDM aparatur kurang memadai
5. Dukungan sarana dan prasarana kerja belum memadai
6. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja inspektorat masih kurang
b. Analisis Lingkungan Eksternal
1) Peluang/Opportunities (O)
1. Adanya penyelenggaraan diklat manajemen pengawasan/lembaga Pembina Aparat
Pengawas Fungsional
2. Adanya metode pemeriksaan.
13
3. Adanya Komitmen peningkatan kapabilitas APIP dengan Pejabat Pembina Fungsional
Pengawas
4. Harapan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
2) Ancaman/Threats (T)
1. Tanggapan unit kerja/SKPD atas hasil pemeriksaan sebagian masih rendah.
2. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh SKPD/Unit kerja masih relatif rendah
3. Kurangnya kesadaran SKPD/Unit kerja terhadap arti pentingnya sistem pengendalian intern
4. Tuntutan transparansi terhadap mekanisme kerja Inspektorat
2. Analisis Strategi dan Pilihan
Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian
tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara
kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta
kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT.
Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi sebagai berikut:
a. Strategi Menggunakan Kekuatan (S) Untuk Memanfaatkan Peluang (O)
1. Optimalisasi aparatur melalui dukungan lembaga Pembina Pengawas Jabatan Fungsional
2. Optimalisasi aparatur pengawas dengan adanya Komitmen Peningkatan Kapabalitas
APIP dengan pejabat Pembina Jabatan Fungsional Pengawas.
b. Strategi Menggunakan Kekuatan (S) untuk mengatasi Ancaman (T)
1. Optimalisasi aparatur dan petunjuk operasional pemeriksaan untuk meningkatkan respon
SKPD/unit Kerja;
2. Optimalisasi organisasi dan aparatur guna memenuhi harapan masyarakat terhadap
akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Optimalisasi organisasi dan aparatur untuk meningkatkan kesadaran SKPD/unit akan
pentingnya system pengendalian intern
4. Optimalisasi organisasi dan aparatur serta petunjuk operasional pemeriksaan guna
memenuhi tuntutan terhadap transparansi.
c. Strategi Menggunakan Kelemahan (W) untuk memanfaatkan Peluang (O)
1. Tingkatkan pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran lembaga
Pembina Pengawas Fungsional
2. Tingkatkan kerjasama tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi
harapan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
d. Strategi Meminimalkan Kelemahan (W) untuk menghindari Ancaman (T)
1. Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil
pemeriksaan
2. Tingkatkan kerjasama tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pengawas internal dan eksternal
3. Tingkatkan pemahaman kode etik serta standar audit guna meningkatkan respon
SKPD/Unit kerja.
14
3. Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan merupakan hasil kajian dari perilaku-perilaku strategis yang telah diuji dengan visi, misi
dan nilai-nilai Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari
beberapa pilihan strategi dihasilkan adanya faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari:
a. Adanya pemahaman tentang kode etik dan standar pengawasan
b. Adanya sistem dan prosedur pengawasan yang memadai
c. Meningkatnya SDM aparatur pengawas
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang pelaksanaan tugas
e. Meningkatnya koordinasi antar aparat pengawas baik internal dan eksternal pada Inspektorat
Kabupaten Humbang Hasundutan.
15 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lembaga yang
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) maupun pemerintahan yang bersih (clean
government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya
kemakmuran masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten harus mampu meningkatkan
kualitas pengawasan, cepat tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak
mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi
instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemeritahan yang bersih. Dengan tetap berpegang
teguh terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, Inspektorat tidak terlepas dari permasalahan penghambat
keberhasilan perncapaian tujuan dan sasaran.
Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan perlu melakukan identifikasi dan
merumuskan faktor-faktor penghambat keberhasilan yang dihadapi selama ini berdasarkan
analisis sebagai berikut:
1. Belum adanya pejabat fungsional yang definitif baik Auditor maupun Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah /P2UPD) dan keterbatasan
aparat dari segi jumlah dan kompetensi sehingga belum mampu secara maksimal
melakukan tugas pengawasan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Masih rendahnya fungsi Inspektorat yang berperan sebagai pembina dan pemberi
peringatan dini pada pengawasan perencanaan pembangunan daerah (kegiatan reviu);
4. Masih rendahnya system pengendalian intern SKPD;
5. Masih kurang tanggapnya/respon SKPD dalam menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan baik eksternal maupun internal;
6. Belum memadainya standar operasional pengawasan.
16 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dengan visinya “Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas
Unggul”, dan
misi ke-tiga Bupati terpilih : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi
dan misi tersebut.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh
masyarakat Humbang Hasundutan untuk memberikan dukungan dengan ikut serta dalam
pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Humbang Hasundutan yang Hebat dan
Bermental Unggul.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mengharuskan setiap perangkat daerah bersama-sama melakukan
optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi kepala daerah.
Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern
dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.
Tabel 3. 2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: “Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”
No. Misi dan Program
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah
Terpilih
Permasalahan
Pelayanan Inspektorat
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Misi ke-3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Program:
a. Program
Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur pemerintah
daerah
Belum adanya pejabat
fungsional yang
definitif yakni Pejabat
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Daerah /P2UPD) dan
keterbatasan auditor
Keterbatasan
anggaran untuk
meningkatkan
kualiats SDM
aparat pengawasan
dan adanya mutasi
terhadap aparat
yang telah memiliki
Penetapan Pejabat
Fungsional
Pengawas dan
penambahan
anggaran untuk
tunjangan
produktivitas
auditor dan
17 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
dari segi jumlah dan
kompetensi sehingga
belum mampu secara
maksimal melakukan
tugas pengawasan
sertifikasi JFA dan
JFPP
mengikuti diklat
teknis tenaga
pengawasan
b. Program
peningkatan system
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Pelaksanaan kegiatan
pengawasan tidak
dapat dilaksanakan
secara optimal
Sarana dan
prasarana
operasional
penunjang kegiatan
pengawasan kurang
memadai, kerja
sama tim belum
optimal, jumlah
aparat pengawas
masih kurang
Penambahan
jumlah aparat
pengawasan dan
sarana prasarana
pendukung
pengawasan
Masih rendahnya
fungsi Inspektorat yang
berperan sebagai
pembina dan pemberi
peringatan dini pada
pengawasan
perencanaan
pembangunan daerah
(kegiatan reviu);
Mengintensifkan
pelaksanaan
kegiatan reviu
perencanaan
pembangunan
daerah, reviu
keuangan dan reviu
LKIP
Penyediaan
anggaran yang
memadai untuk
pelaksanaan
kegiatan reviu
perencanaan
pembangunan
daerah, reviu
keuangan dan reviu
LKIP
Masih rendahnya
system pengendalian
intern SKPD
Kurangnya
pemahanan SKPD
atas pentingnya
penerapan SPIP
Tersedianya
anggaran untuk
melakukan
sosialisasi dan
penilaian SPIP
untuk peningkatan
level maturitas
SPIP
Masih kurang
tanggapnya/respon
SKPD dalam
menindaklanjuti
Laporan Hasil
Kurangnya
pemahanan SKPD
terhadap pentingnya
penyelesaian tindak
lanjuat temuan hasil
Meningkatkan
koordinasi dan
peningkatan
pemahaman
terhadap SKPD
18 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
Pemeriksaan baik
eksternal maupun
internal
pengawasan dan
rendahnya
koordinasi antar
instansi terkait
terkait pentingnya
penyelesaian tindak
lanjut hasil
pengawasan
Belum memadainya
standar operasional
pengawasan
Belum optimalnya
pelaksanaan
peningkatan
kapabilitas APIP
menuju level 3
Tersedianya
anggaran dalam
rangka peningkatan
kapabilitas APIP
pada Inspektorat
3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Sumatera
Utara
3.3.1 Rencana Strategis Dalam Negeri Tahun 2015-2019
Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
- Sasaran strategis :
a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan di daerah:
b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK
atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas
kinerja kategori A dan indeks RB kategori B.
- Program :
a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan good government)
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan
yang berintegritas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3.3.2 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas, terdapat
beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2013-2018 antara lain:
a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara
b. Skor hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.
d. Program Pengendalian Sapu Bersih Pungutan Liar
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Untuk mewujudkan penataan wilayah terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan karakteristik
masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang
Hasundutan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana
19 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
tercantum dalam pada RPJMD 2016-2021 diarahkan pada pembangunan kawasan strategis dengan
memperhatikan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi
kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.
Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terpadu dengan
seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tataruang. Rencana tata ruang akan
menjadi acuan kebijakan spesial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaataan ruang dapat
dilakukan secara sinergis, serasi dan berkelanjutan
2. Percepatan pembangunan desa-desa tertinggal agar selalu sejajar dengan desa-desa lainnya melalui
pendekatan peningkatan mutu sumber daya manusia serta sarana dan prasarananya
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan kota dan desa melalui keterkaitan ekonomi.
Pembangunan kota dilakukan dengan maksud agar kota dapat menjadi pusat pengumpulan dan
penebaran barang-barang hasil produksi desa-desa; dan pembangunan desa-desa dilakukan dengan
maksud agar desa-desa menjadi pusat kegiatan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan semua sektor
4. Peningkatan kerjasama antar kecamatan dan antar desa untuk menciptakan sinergi dan integrasi
wilayah, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaannya
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan membangun seluruh sarana dan prasarana
infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Pembangunan tersebut meliputi:
1. Pembangunan jalan dan jembatan
2. Pembangunan sistem pengairan
3. Pembangunan permukiman, air dan listrik, dan telepon
4. Pembangunan sanitasi dan sebagainya
Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga tidak ada
wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui
pengembangan wilayah yang terencana dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan
diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi
pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan.
Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi warga Humbang Hasundutan.
1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan permasalahan-permasalan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia/APIP termasuk penetapan Jabatan Fungsional Pengawas
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada SKPD
4. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5. Kesadaran SKPD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
6. Peningkatan perencanaan pada SKPD berkaitan dengan pelaksanaan reviu
7. Peningkatan koordinasi, komunikasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsure pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
1.1 Visi Dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Sebagai salah satu Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,
dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021:
“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”
Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
“ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui tugas pengawasan yang efektif dan
akuntabel”.
Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut telah disusun “Misi” Inspektorat Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan APIP yang profesional
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian internal terhadap penyelenggaraan
pemerintahan secara efektif dan efisien.
3. Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen
Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang
dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan
berarti organisasi tersebut mengetahui kelebihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Tujuan merupakan sasaran atau hasil akhir yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam
jangka waktu 1 tahun s/d 5 tahun ke depan dan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara
kolektif untuk menggambarkan strategi organisasi yang ditetapkan.
Adapun yang menjadi tujuan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Misi
sebagaimana yang diutarakan diatas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal;
2. Meningkatkan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, terpercaya dan
berkelanjutan.
Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai, maka berdasarkan tujuan
tersebut, Inspektorat merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal, dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia APIP”
2. Meningkatkan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan
sasaran:
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kab. Humbang Hasundutan.
21 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
eksternal/internal.
- Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, terpercaya dan
berkelanjutan, dengan sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan”
Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Target Sasaran
Misi Tujuan/Sasaran Indikator Kondisi
Awal
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Kon
disi
akhir
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1 Meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan APIP yang profesional
Meningkatnya kualitas pengawasan internal
Meningkatnya
Kapabilitas APIP
Level
Kapabilitas
APIP
- 1 2 3 3 3 3 3
Misi 2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian internal terhadap penyelenggaraan
pemerintahan secara efektif dan efisien
Meningkatkan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
1. Meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
Pemerintahan Kab.
Humbang
Hasundutan
2. Level
implementasi
SPI pada
OPD
- 1 1 3 3 3 3 3
2. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan Kab.
Humbang
Hasundutan
3. Opini BPK
atas LKPD
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
penyelesaian tindak
4. Persentase
rekomendasi
hasil
100 100 100 70 75 80 85 85
22 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan
internal dan eksternal
pemeriksaan
BPK/Inspekt
orat
Provinsi/Insp
ektorat
Kabupaten
4. Meningkatnya
penyelesaian
penanganan
pengaduan
masyarakat
5. 100 100 100 100 100 100 100 100
Misi 3 Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen
Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan
Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, terpercaya dan berkelanjutan
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Kabupaten Humbang
Hasundutan
Persentase
hasil evaluasi
AKIP OPD
dengan nilai
minimal BB
25 30 50 100 100 100 100
100
4.3 Strategi Dan Kebijakan
Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke
masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, (Strength, Weakness, Opportunities, Threat).
Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.
Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:
1. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/aparat pengawas internal
2. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang memenuhi standar pengawasan
3. Peningkatan efektifitas dan kualitas kinerja dengan perlu diterapkan punishment dan reward;
4. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak eksternal yakni badan pemeriksa keuangan, Inspektorat
Povinsi Sumatera Utara dan aparat penegak hukum di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal
penanganan kasus-kasus tertentu.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan
pengalokasian anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten di APBD Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
1. Monev Penyelesaian TLHP BPK
2. Monev Penyelesaian TLHP APIP
3. Pemeriksaan Desa
4. Pemeriksaan BOS
23 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
5. Verifikasi LHKASN
6. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
7. Pengawasan Reguler Komprehensif
8. Pengawasan aparatur
9. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
10. Peningkatan Tata Kelola APIP
11. Fasilitasi Pelaksanaan Kewenangan Majelis TPTGR
12. Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di
Kab. Humbang Hasundutan
13. Monev Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan
14. Pelaksanaan Aksi Daerah PPK
15. Monev Pencegahan Korupsi (Mou Pemda dan KPK)
16. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
17. Operasionalisasi Saber Pungli
18. Pengembangan dan Evaluasi SPIP
19. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa
20. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan (Rapat Koordinasi dan Pembekalan dari Kejaksaan)
21. Evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Humbang Hasundutan
22. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kab. Humbang Hasundutan
23. Reviu laporan Keuangan SKPD dan Pemkab
24. Reviu RKPD
25. Reviu RKA
26. Reviu penyerapan Anggaran,Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Penyerapan dana
Desa
27. Rakorwasda (Rapat Penyusunan PKPT)
28. Rapat Pemutakhiran TLHP
29. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Diklat Fungsional
30. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
24 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan telah membuat rencana program sesuai dengan
tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Insepktorat Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 6 Program dan 41 kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang
pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana
terlampir.
5.2 Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan terdiri dari :
1. Petugas administrasi surat menyurat dan aparatur pengawas/ pejabat fungsional dan pegawai
dilingkup Inspektorat
2. OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5.3 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan yang bersumber dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kegiatan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.777.895.620,00
2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.801.955.793,00
3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.816.345.167,00
4. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.097.979.683,00
5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.407.777.652,00
6. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.748.555.417,00
Selanjutnya, untuk lebih jelasnya tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan dapat kami gambarkan dengan tabel/ matriks sebagai berikut :
28 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
B A B VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja
baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi.
Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
Dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 terdapat 5 Misi yang
telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 misi yang telah ditetapkan, Inspektorat
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Humbang Hasundutan yang tertuang dalam misi ke 3 yaitu:
Misi ke-3 :
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik.
Tujuan :
Meningkatkan profesionalisme birokrasi.
Sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan,
Dengan indikator sasaran ada 3, yaitu sebagai berikut:
a. Nilai evaluasi AKIP
b. Opini BPK
c. Level Maturitas SPIP
Dari misi ke-3 RPJMD di atas, Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan
tujuan, sasaran strategis dan indikator periode 2016-2021 sebagai berikut:
29 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
Misi Tujuan/Sasaran Indikator Kondisi
Awal
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Kon
disi
akhir
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1 Meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan APIP yang profesional
Meningkatnya kualitas pengawasan internal
Meningkatnya
Kapabilitas APIP
Level
Kapabilitas
APIP
1 1 2 3 3 3 3 3
Misi 2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian internal terhadap penyelenggaraan
pemerintahan secara efektif dan efisien
Meningkatkan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
1. Meningkatnya
akuntabilitas
penyelenggaraan
Pemerintahan Kab.
Humbang
Hasundutan
2. Level
implementasi
SPI pada
OPD
1 1 1 3 3 3 3 3
2. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan Kab.
Humbang
Hasundutan
3. Opini BPK
atas LKPD
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan
internal dan eksternal
4. Persentase
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
BPK/Inspekt
orat
Provinsi/Insp
ektorat
Kabupaten
100 100 100 70 75 80 85 85
4. Meningkatnya
penyelesaian
penanganan
pengaduan
masyarakat
5. 100 100 100 100 100 100 100 100
30 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
Misi 3 Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen
Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan
Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, terpercaya dan berkelanjutan
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Kabupaten Humbang
Hasundutan
Persentase
hasil evaluasi
AKIP OPD
dengan nilai
minimal BB
25 30 50 100 100 100 100
100
Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten
Humbang Hasundutan, terlampir.
31 Renstra Inspektorat Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
B A B VII
P E N U T U P
Renstra Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan
internal pemerintah kabupaten, dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang
merupakan bagian awal dari kegiatan Inspektorat.
Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang harus diimplementasikan serta digunakan sebagai
pedoman SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Untuk pencapaian ini dibutuhkan peran aktif dan partisipasi dari seluruh aparat
pengawas Inspektorat Kabupaten secara profesional, kompeten dan memiliki integritas yang tinggi.
Dengan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka akan membawa
dampak atas keberhasilan visi dan misi Inspektorat Kabupaten yakni Terwujudnya Pengawasan yang
berkualitas dan Professional dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,
efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencapaian misi ketiga Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
Demikianlah Renstra ini disusun yang berpedoman pada ketentuan pada RPJMD
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Harapan kami semoga Renstra ini menjadi
salah satu faktor pendukung Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas
Unggul.