lakip 2013 inspektorat daerah kota bontang

LAKIP Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2013

a

i

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan Rahmat-Nyalah maka Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara menetapkan bahwa salah satu pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara

yakni penerapan anggaran berbasis prestasi kerja (performance based budgeting). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun

laporan kinerja atau LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja pada instansi yang dipimpinnya. LAKIP merupakan hasil pengintegrasian

antara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikan, LAKIP merupakan alat akuntabilitas kinerja SKPD sekaligus media evaluasi untuk peningkatan kinerja SKPD di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, LAKIP Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2013 disusun sebagai perwujudan salah satu kewajiban pelaksanaan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan juga dimaksudkan guna keperluan evaluasi internal (self evaluation) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang dan database untuk memenuhi berbagai informasi kinerja yang diminta oleh berbagai sistem pelaporan.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan LAKIP atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini.

Bontang, 27 Januari 2014 INSPEKTUR, Ir. HARI BAMBANG RIYADI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19580420 198703 1 004

ii

LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2013 merupakan alat akuntabilitas kinerja Tahun ketiga dari rentang Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 sebagai sarana strategis

untuk melakukan evaluasi diri (self assesment) dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang. Inspektorat Daerah telah melakukan review Renstra Tahun 2011-2016 pada

tahun 2013. Dengan demikian, informasi akuntabilitas kinerja yang disajikan telah mengacu

pada tujuan dan sasaran strategis hasil review Renstra Inspektorat Daerah Tahun

2011-2016. Walaupun demikian, perbandingan data kinerja yang dianalisis selama 3 (tiga) tahun tetap menggunakan data dasar (basedata) Tahun 2011, dikarenakan fungsi pengawasan daerah dilakukan secara dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan (series of actions and on going basis). Inspektorat Daerah Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Performance AgreementI) Tahun 2013 yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp5.336.607.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan Anggaran Tahun 2013

sebesar Rp3.886.715.121,00 (72,83), dengan pencapaian kinerja sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah daerah Kota Bontang

Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti (IKU)

80% 71,40% 89,25%

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP periode satu tahun sebelumnya (IKU)

100% 81,4% 81,4%

2. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik

Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP (IKU)

96%

99,92% 104,08%

Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya (IKU)

35% 83,33% 238%

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang

Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan

(IKU)

80% 80,95% 101,19%

iii


4. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang

Jumlah sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

(immediate performance indicator)

7 Sasaran 6 sasaran 85,71%

5. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Jumlah SKPD yang telah ditetapkan menjadi pilot project ZI menuju WBK/WBBM


5 SKPD 5 SKPD 100%

6. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang

Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik

11 SKPD 10 SKPD 90,91%

7. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti (IKU)

100% 100% 100%

Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti (IKU)

100% 57,14% 57,14%

9. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan

Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP

(non kumulatif)

16 Jabfung APIP

12 Jabfung APIP

75%

10. Terwujudnya efektivitas perencanaan pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah

Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

90% 84,97% 94,41%

Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota

100% 100% 100%

iv


Bontang secara tepat waktu

Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan daerah yang telah didukung SOP

80% 80% 100%

Realisasi pencapaian Penetapan Kinerja yang diukur dengan ditetapkannya Indikator

Kinerja Utama (Key Performance Indicators) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. Rasio temuan BPK yang telah selesai

ditindaklanjuti 80% 71,40% 89,25%

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP periode

satu tahun sebelumnya

100% 81,4% 81,4%

3. Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP

96%

99,92% 104,08%

4. Persentase penurunan jumlah temuan

ketidakpatuhan peraturan perundang-

undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

35% 83,33% 238%

5. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas

80% 80,95% 101,19%

6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang

telah selesai ditindaklanjuti 100% 100% 100%

7. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang

yang telah ditindaklanjuti 100% 57,14% 57,14%

Salah satu capaian keberhasilan tahun 2013 berdasarkan hasil TLRHP BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Semester II Tahun 2013 bahwa nilai temuan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah Kota Bontang tahun 2013 merupakan yang paling rendah bila

dibandingkan dengan pemerintah kab/kota/prov se-Kaltim lainnya.

v

Dari tabel tersebut di atas, 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai di atas 80% (sangat baik), sedangkan 1 IKU yakni Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah

ditindaklanjuti mencapai dibawah 70% (cukup baik). Dengan menggunakan metode Rata-Rata Kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian Penetapan Kinerja Tahun 2013

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 108% (Berhasil). Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKU tersebut adalah:

1. Ruang lingkup pengawasan yang semakin luas, sedangkan alokasi anggaran, jumlah aparat pengawas dan prasarana maupun sarana yang mendukung tugas pengawasan

masih terbatas. 2. Beberapa SKPD belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh

Inspektorat Daerah maupun hasil pemeriksaan BPK RI. 3. Beberapa SKPD belum memahami penerapan SAKIP SKPD dan penyelenggaraan SPIP

secara baik.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah: 1. Menerapkan sistem pengawasan intern berbasis manajemen resiko yakni kegiatan

pengawasan lebih diprioritaskan pada anggaran SKPD yang besar dan pertimbangan resiko sering terjadinya penyimpangan kegiatan baik secara administratif maupun

finansial. 2. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan

Inspektorat Daerah maupun hasil pemeriksaan BPK RI pada SKPD/unit kerja terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda untuk memberikan pendidikan

dan pelatihan penyusunan LAKIP SKPD. 4. Melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim dalam rangka pemberian

sosialisasi implementasi SPIP.

vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ..................................................................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................................ 1

C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................................... 2 D. Struktur Organisasi ............................................................................................................. 3

E. Sumber Daya Manusia ....................................................................................................... 3 F. Sarana dan Prasarana ......................................................................................................... 4

G. Sistematika Penyajian ........................................................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK .......................................................................................... 7

A. Perencanaan Strategis (Strategic Plan) Inspektorat Daerah ........................... 7 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah ............................................... 10

C. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Inspektorat Daerah Tahun 2013 ......................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................... 15

A. Capaian Indikator Kinerja ................................................................................................. 15 B. Evaluai dan Analisa Capaian Kinerja ............................................................................ 17

C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................................... 51

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................... 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................................................................. 57

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2013 Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2011

1

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Inspektorat Daerah Kota

Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota

Bontang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah sebagaimana telah

diubah menjadi Perda Nomor 5

tahun 2012. Inspekorat Daerah Kota Bontang merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dipimpin

oleh Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Pengawasan intern pemerintah daerah merupakan unsur manajemen

pemerintah yang penting mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat

Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan

(reasonable assurance) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efeseisn serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Seiring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang tidak lagi hanya bertindak sebagai pemeriksa, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai katalisator perubahan (catalyst of change) dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan fungsi katalisator perubahan dari APIP modern terbagi dalam 3 (tiga) peran penting, yakni:

1. Penjamin mutu (quality assurance)

atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

2. Pemberi peringatan dini (early warning system)

meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata

kelola (consultative management) penyelenggaraan fungsi dan tugas instansi pemerintah.

2

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah sangat strategis, karena tidak hanya menemukan terjadinya penyimpangan atau

penyelewenganyang telah terjadi, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kota Bontang. Sasaran pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh pegawai dan

SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang berada di dalam wilayah administratif Kota Bontang termasuk di dalamnya pelaksanaan APBD Kota Bontang

yang berada di luar wilayah administratif Kota Bontang. Ruang lingkup pengawasan Inspektorat daerah meliputi urusan pelaksanaan pemerintahan daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari 26 (dua puluh enam)

urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efektif, efesien dan

terpadu, maka Pemerintah Kota Bontang menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan

daerah oleh pemerintah provinsi Kaltim dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan bukan hanya memenuhi mandat ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga agar

terciptanya sistem pengawasan yang terintegrasi secara nasional.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Tugas Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3

D. STRUKTUR ORGANISASI

E. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2013 sebanyak

37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan sbb:

NO. JENIS KELAMIN TINGKAT PENDIDIKAN TOTAL SD SMP SMA D1/D3 S1 S2

1 Pria 0 1 6 2 11 4 24

2 Wanita 0 0 0 1 10 2 13

Jumlah 1 6 3 21 6 37

INSPEKTUR

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM & KEUANGAN PROGRAM & KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

JABATAN FUNGSIONAL APIP

KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBAG UMUM

4

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan golongan dan kepangkatannya pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Golongan IV/c (Pembina Utama Muda) = 1 Orang b. Golongan IV/b (Pembina Tk. I) = 3 Orang

c. Golongan IV/a (Pembina) = 1 Orang d. Golongan III/d (Penata Tk. I) = 3 Orang

e. Golongan III/c (Penata) = 1 Orang f. Golongan III/b (Penata Muda Tk. I) = 8 Orang

g. Golongan III/a (Penata Muda) = 5 Orang h. Golongan II/d (Pengatur Tk. I) = 1 Orang

i. Golongan II/c (Pengatur) = 3 Orang j. Golongan II/b (Pengatur Muda Tk. I) = 7 Orang

k. Golongan II/a (Pengatur Muda) = 2 Orang l. Pegawai Non PNS = 2 Orang

Walaupun dengan kondisi pegawai yang ada telah dapat melaksanakan tugas

pengawasan daerah dengan baik, namun dari segi kuantitas masih dirasa kurang. Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Penetapan Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Inspektorat Daerah, bahwa jumlah kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah adalah sebanyak 49

orang, sedangkan kondisi existing pegawai adalah sebanyak 29 orang. Kondisi ini mengakibatkan Inspektorat Daerah masih memerlukan pegawai dalam kondisi ideal

sebanyak 20 orang.

F. SARANA DAN PRASARANA Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat

Daerah Kota Bontang terus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung

setiap tahunnya. Nilai aset yang dimiliki Inspektorat Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013 per 31 Desember 2013 adalah sebesar

Rp2.737.913.878,00, sebanyak 380 unit. Aset dalam keadaan baik senilai Rp2.660.818.878,00 (97,18%) sebanyak 460

unit sedangkan aset dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk

menunjang kegiatan operasional senilai Rp77.095.600,00 (2,82%) sebanyak 14 unit.

5

Komposisi aset Inspektorat Daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO. INVENTARIS BARANG JUMLAH (UNIT) NILAI (Rp)

1. Alat-alat angkutan 21 1.145.448.893,00

2. Alat-alat kantor dan rumah tangga 427 1.413.703.134

3. Alat-alat studio dan komunikasi 6 13.077.111

4. Alat-Alat Laboratorium 4 31.749.000,00

5. Alat-alat Olah raga 1 7.615.140,00

6. Aplikasi SIM 1 49.225.000,00

7. Aset rusak 14 77.095.600,00

Total 474 2.737.913.878,00

Dari tabel di atas, diketahui bahwa alat-alat kantor dan rumah tangga mempunyai komposisi terbesar sebesar 89,21%, sedangkan aset tak berwujud

mempunyai komposisi terkecil sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran menjadi perhatian dalam rangka pelaksanaan

tugas pengawasan daerah.

4.49%

91.24%

0.85%

0.21% 0.21% 2.99%

KOMPOSISI ASET BERDASARKAN JUMLAH UNIT

Alat-alat angkutan

Alat-alat kantor dan rumah tangga

Alat-alat studio dan komunikasi

Alat-Alat olah raga

Aplikasi SIM

Aset lain-lain (rusak)

6

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya, LAKIP memberikan penjelasan pencapaian kinerja

(performance result) Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2013. Capaian kinerja (performance result) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolak ukur kinerja tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diindentifikasikan sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa depan. Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas dasar pembentukan organisasi, aspek

strategis organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kantor.

Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelsakan secara ringkas dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah meliputi Renstra Inspektorat Daerah 2011-2016 dan

Penetapan Kinerja tahun 2013

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2013 terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2013 yang

memuat capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan yang menyeluruh dari LAKIP Inspektorat

Daerah tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

7

A. RENCANA STRATEGIK (STRATEGIC PLAN) INSPEKTORAT DAERAH Inspektorat Daerah Kota Bontang telah melakukan review Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2011-2016. Selain menjadi salah satu agenda kerja perencanaan

pembangunan daerah Kota Bontang, review Renstra Inspektorat Daerah juga merupakan hasil evaluasi dari dinamika pelaksanaan tugas pengawasan daerah Kota

Bontang selama tahun 2011-2012, termasuk adanya mandatoris baru dari kebijakan pengawasan daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta

memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang yang terjadi. Review Renstra sangat penting dilakukan karena fungsi pengawasan

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (series of actions and on going basis).

Secara ringkas, substansi Review Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. VISI Visi Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah :

2. MISI Misi pertama yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota

Bontang adalah:

Misi pertama Inspektorat Daerah bersifat outward looking yang memberikan manfaat langsung bagi stakeholders. Misi pertama tersebut menunjukkan peran Inspektorat Daerah Kota Bontang (core business) untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) kepada Kepala Daerah bahwa progam dan

Aparat Pengawas Internal yang Profesional dalam meningkatkan tata kelola

kepemerintahan Kota Bontang yang baik

1. Mewujudkan efektivitas peran pengawasan intern untuk peningkatan

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang

berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik

8

kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintahan Kota Bontang telah sesuai dengan tujuan organisasi guna pencapaian visi dan misi Kota Bontang

2011 2016 secara efektif, efesien serta dapat dipertanggugjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Misi kedua Inspektorat Daerah adalah:

Misi kedua Inspektorat Daerah bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi internal organisasi. Misi kedua tersebut menunjukkan upaya internal Inspektorat Daerah memberikan dukungan teknis dan dukungan manajemen

(supporting) dalam rangka meningkatkan efektivitas peran pengawasan intern.

3. TUJUAN Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

NO. TUJUAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang

a. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori

b. Opini LKPD Kota Bontang berpredikat WTP

c. Nilai evaluasi SAKIP Kota Bontang berpredikat "B"

2 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (prinsip good governance) di lingkungan pemerintah Kota Bontang

a. Nilai PMPRB Kota Bontang dengan

b. Nilai efektivitas SPIP Kota Bontang

3. Meningkatkan kinerja manajemen internal Inspektorat dalam rangka efektivitas penyelesaian tugas pengawasan daerah

Tingkat tata kelola APIP Kota Bontang (Internal Audit Capability

2. Mengembangkan kapasitas pengawasan yang profesional dan kompeten

yang didukung kualitas manajemen internal yang memadai

9

4. SASARAN Sasaran strategis Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA


a. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori

b. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

c. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

2 Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik

a. Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP

b. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang


Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas


Presentase sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah selesai ditindaklanjuti


Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM (non komulatif)


Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik (non komulatif)

7. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang responsif

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

8. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

a. Jumlah penyelesaian DA SKPD

b. Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Risiko dengan metoda CSA

c. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti


a. Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP (non komulatif)

10

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA


a. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

b. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran pengawasan daerah yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan. Penetapan IKU

dengan memilih indikator kinerja yang mempunyai fokus pada perspektif stakeholders. Indikator kinerja yang berfokus pada perspektif internal business process (peningkatan kapaistas internal organisasi) dan capacity building (peningkatan kapasitas SDM) tidak ditetapkan menjadi IKU.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

NO. SASARAN IKU


a. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

b. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

c. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP

2 Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik


b. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya



11

NO. SASARAN IKU



5. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

C. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2013

Penetapan kinerja (performance agreement) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2013 telah dilakukan perubahan sesuai Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016. Perubahan

penetapan kinerja tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pencapaian perbaikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan

arah kebijakan pengawasan daerah Kota Bontang tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Walikota Bontang Nomor 133 Tahun 2013 tentang Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup

pemerintah kota Bontang 2. Percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik

pada pemerintah Kota Bontang. 3. Menunjang tugas pengawasan lainnya.

Perubahan Penetapan Kinerja Inspekrorat Daerah Kota Bontang Tahun 2013 sbb:

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2013


a. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

80%

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP

100%

12

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2013

2. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik


97%

b. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

35%



60%


Jumlah sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti


7 Sasaran


Jumlah SKPD yang telah ditetapkan menjadi pilot project ZI menuju WBK/WBBM


5 SKPD


Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik (non kumulatif)

50%



100%

8. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

100%


Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP (non kumulatif)

16 Jabfung APIP


a. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

90%

b. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

100%

c. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan daerah yang telah didukung SOP

80%

13

Rincian program dan kegiatan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan

yaitu: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan ATK; e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja;

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan,

yaitu:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 (tiga)

kegiatan, yaitu: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

14

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

d. Review Renstra SKPD

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; d. Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS;

e. Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN bagi Penyelenggara Negara Kota Bontang; f. Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;

g. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah; h. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan;

i. Monitoring dan Evaluasi Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004; j. Rekonsiliasi Temuan Hasil Pengawasan

k. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang. 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni: a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

b. Implementasi SIMWASDA

9. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan

yakni Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

11. Program Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yakni: a. Sosialisasi Implementasi SPIP

b. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP c. Penyusunan Grand Design SPIP

15

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2013

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat pencapaian kinerja

Inspektorat Daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah daerah Kota Bontang

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

80% 71,40% 89,25%

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP

100% 81,4% 81,4%

SASARAN 2

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik



96%

99,92% 104,08%

2. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

35% 83,33% 238%

SASARAN 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang


1. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas

80% 80,95% 101,19%

SASARAN 4

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang

16


1. Jumlah sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti


7 Sasaran 6 sasaran 85,71%

SASARAN 5

Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang


1. Jumlah SKPD yang telah ditetapkan menjadi pilot project ZI menuju WBK/WBBM (immediate performance indicator)

5 SKPD 5 SKPD 100%

SASARAN 6

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang


1. Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik (non kumulatif)

11 SKPD 10 SKPD 90,91%

SASARAN 7

Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif


1. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

100% 100% 100%

SASARAN 8



1. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

100% 57,14% 57,14%

SASARAN 9

Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan


1. Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP

(non kumulatif)

16 Jabfung

APIP

12 Jabfung

APIP

75%

17

SASARAN 10

Terwujudnya efektivitas perencanaan pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah


1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

90% 84,97% 94,41%

2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

100% 100% 100%

3. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan daerah yang telah didukung SOP

80% 80% 100%

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah daerah Kota Bontang

kinerja sbb:


1. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti 80% 71,40% 89,25%


100% 81,4% 81,4%

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang operasionalisasinya didukung

kegiatan-kegiatan: 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

2. Rekonsiliasi Temuan Hasil Pemeriksaan; 3. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

4. Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS; 5. Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN bagi Penyelenggara Negara Kota Bontang;

6. Monitoring dan Evaluasi Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004;

18

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sbb: 1. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

penilaian kriteria hasil kinerja utama reformasi birokrasi, pada sub kriteria

penguatan manajamen internal kategori kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 06 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), indikator kinerja tersebut juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan

pemerintah daerah pada aspek Pengambilan Kebijakan Daerah, sub aspek Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban

dan Pengawasan APBD. Dengan demikian, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pemerintah Kota Bontang

menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil rapat pemuktahiran data penyelesaian TLRHP BPK RI pada pemerintah daerah

prov/kab/kota se-Kaltim semester II Tahun 2013 pada tanggal 21 Januari 2014 diketahui bahwa jumlah LHP BPK RI pada Pemerintah Kota Bontang yang diterbitkan

tahun 2005 s.d. 2013 adalah sebanyak 15 LHP, total temuan sebanyak 229 temuan dengan 472 rekomendasi. Status penyelesaian rekomendasi tersebut adalah

sebagai berikut:

NO. LHP STATUS REKOMENDASI

TELAH SELESAI BELUM SESUAI DAN DALAM

PROSES

BELUM DITINDAK LANJUTI

TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI

1. Neraca Awal Kota Bontang TA. 2004 6 2 - -

2. LKD Kota Bontang TA. 2004 11 1 - -

3 LKPD kota Bontang TA. 2005 31 3 - -

4. LKPD Kota Bontang TA. 2006 52 4 - -

5. Bantuan Parpol Kota Bontang TA. 2006 8 1 - -



8. Kinerja RSUD Kota Bontang 31 2 - -

9. Belanja Daerah kota Bontang TA. 2009 30 11 - -



12. Kinerja PDAM Kota Bontang TA. 2010-2011 28 13 - -


14. Belanja Modal Jalan & Bangunan 2011-2012 6 12 - -

15. LKPD Kota Bontanng TA. 2012 2 20 - -

TOTAL 337 135 - -

Presentase Penyelesaian 71,40% 28,60% - -

19

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah rekomendasi LHP BPK RI dengan status telah

selesai mencapai 337 buah atau 71,40%, sedangkan jumlah rekomendasi dengan status dalam proses mencapai 135 buah atau 28,60% Dengan demikian, pencapaian indikator

kinerja rasio temuan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti telah tercapai sebesar 89,25%

dari target kinerja tahun 2013 sebesar 80%. Walaupun demikian, pemerintah Kota Bontang telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi

LHP BPK RI, tidak terdapat rekomendasi dengan status belum ditindaklanjuti dan rekomendasi dengan status tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen

pemerintah Kota Bontang yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan

daerah.

Perkembangan capaian penyelesaian TLRHP BPK RI mulai tahun 2011 s.d. 2012 adalah sbb:

NO STATUS REKOMENDASI CAPAIAN (%)

SMT I 2011

SMT II 2011

SMT I 2012

SMT II 2012

SMT I 2013

SMT II 2013

1. Telah Selesai 68,59 63,82 64,35 71,06 75,93 71,4

2. Masih dalam proses 30,77 25,63 35,65 28,94 24,07 28,6

3. Belum ditindaklanjuti 0,64 10,55 - - - -

4. Tidak dapat ditindaklanjuti - - - - - -

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa penyelesaian TLRHP BPK RI berfluktuasi

selama 3 tahun periode Renstra. Penyelesaian TLRHP BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti mengalam capaian terendah pada semester II tahun 2012 sebesar

64,35%, sedangkan capaian tertinggi pada semester I tahun 2013 sebesar 75,93%.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SMT I 2011 SMT II 2011 SMT I 2012 SMT II 2012 SMT I 2013 SMT II 2013

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TLRHP BPK RI

TELAH SELESAI MASIH DALAM PROSES

BELUM DITINDAKLANJUTI TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

20

Adapun pencapaian indikator kinerja rasio temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2013 adalah sbb:

Indikator Kinerja : Rasio Temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

NO URAIAN CAPAIAN (%)

SMT I 2011

SMT II 2011

SMT I 2012

SMT II 2012

SMT I 2013

SMT II 2013

1. Target 68,59 63,82 64,35 71,06 75,93 71,4

2. Realisasi 67,75 70 72,5 75 77,5 80

3. Capaian 101,23 91,93 88,75 94,75 97,97 89,25

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa indikator kinerja rasio

temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2012 tercapai sebesar 91,93%,

sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 94,75%. Untuk tahun 2013, capaian indikator tersebut mengalami penurunan sebesar 5,5% atau

tercapai sebesar 89,25% dari target tahun ketiga Renstra. Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun

kelima Renstra tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

NO. INDIKATOR KINERJA REALISASI

KINERJA S.D. TAHUN 2013

TARGET KINERJA

TAHUN 2016 CAPAIAN

1. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

71,40% 90% 79,33%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SMT I 2011 SMT II 2011 SMT I 2012 SMT II 2012 SMT I 2013 SMT II 2013

PERS

ENTA

SE (%

)

PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RASIO TEMUAN BPK YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

Target Realisasi

21

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sbb: a. Terdapat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang bersifat

administratif masih belum sepenuhnya dapat didukung dokumen yang lengkap dan sah. Hal ini dikarenakan sebelum diberlakukannya standar akuntansi

pemerintah pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang di tahun 2006, penatausahaan keuangan daerah masih belum dilaksanakan secara tertib

dan baik sehingga menyulitkan penelusuran dokumen dimaksud. b. Sistem dan prosedur pengelolaan aset BMD pemerintah Kota Bontang yang

belum sepenuhnya memadai. c. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK RI oleh SKPD/unit kerja yang bersangkutan. d. Terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang bersifat finansial yang

penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. e. Rekomendasi hasil pemeriksaan berupa penetapan produk hukum daerah

seperti peraturan daerah, juklak/juknis maupun peraturan kepala daerah tidak dapat segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan prosedur penetapan produk

hukum tersebut harus melibatkan beberapa stakeholder terkait, baik dari pihak pemerintah Kota Bontang, DPRD Kota Bontang maupun masyarakat

(komprehensif). Upaya pemecahan masalah adalah sbb:

a. Menyusun Rencana Aksi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Road to unqualified opinion) yang apllicable.

b. Melakukan rekonsiliasi TLHP BPK RI secara berkala dengan SKPD/unit kerja

terkait yang diformalkan menjadi kegiatan Rekonsiliasi Temuan Hasil

Pemeriksaan untuk memudahkan pelaksanaan dan penganggarannya. c. Meningkatkan peran Majelis TPTGR untuk mempercepat penyelesaian

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bersifat finansial. d. Meningkatkan koordinasi yang lebih komprehensif pada stakeholders terkait

dalam rangka penyelesaian produk hukum sesuai rekomendasi TLRHP BPK. e. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penyelesaian TLHP BPK RI guna

meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang transparan dan patuh

ketentuan perundang-undangan.

22


Hasil Rapat Pemuktahiran Data TLHP PKPT Tahun 2012 Inspektorat kab/kota se-Kaltim tanggal 20 Juni 2013, realisasi PKPT Kota Bontang Tahun 2012 adalah

sebanyak 26 LHP dengan 43 rekomendasi. Tingkat penyelesaian rekomendasi LHP tersebut adalah sbb:

a. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 35 rekomendasi atau 81,4%

b. Rekomendasi yang masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi atau 6,98%

c. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi atau 11,62% Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase penyelesaian tindak

lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP periode satu tahun sebelumnya tahun 2013 adalah sebesar 81,4%.

Perkembangan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 adalah sbb:

Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP

NO. URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012

TAHUN 2013

1. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 100% 63,28% 81,4%

2. Rekomendasi masih dalam proses ditindaklanjuti - 20,31% 6,98%

3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti - 16,41% 11,62%

Dari tabel dan grafik tersebut di atas terlihat bahwa indikator kinerja persentase

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP periode satu tahun sebelumnya pada tahun 2011 tercapai sebesar 100%, sedangkan di tahun 2012

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013

PPER

SENT

ASE

(%)

PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN TLHRP APIP PERIODE SATU TAHUN SEBELUMNYA

Telah Selesai Dalam Proses Belum Ditindaklanjuti

23

mengalami penurunan sebesar 36,72% atau tercapai sebesar 63,28%. Untuk tahun 2013, capaian indikator kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,12 % atau

tercapai sebesar 81,4%. Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun kelima

Renstra tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:



TARGET KINERJA

TAHUN 2016 CAPAIAN


81,40% 100% 81,40%

Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sbb: a. Terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat

masih dalam proses penyelesaian secara bertahap oleh Obrik yang bersangkutan.

b. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat oleh Obrik yang bersangkutan.

Upaya pemecahan masalah antara lain meningkatkan koordinasi dan pemantauan

penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat pada Obrik terkait.

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang yang baik dengan 2 (dua) indikator

kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:



96%

99,92% 104,08%


35% 83,33% 238%

24

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang operasionalisasinya didukung

kegiatan-kegiatan: 1. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sbb:


Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik adalah tingkat

kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI. Indikator kinerja

membandingkan angka koreksi neraca dengan nilai total neraca LKPD Kota Bontang yang diperoleh dari LHP BPK RI atas LKPD Kota Bontang pada LHP atas

Laporan Keuangan (Buku I). Laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang telah mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2008-2012. Agar laporan keuangan

Pemerintah Kota Bontang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Inspektorat Daerah telah melakukan reviu atas

laporan keuangan sebelum diaudit oleh BPK RI dan reviu RAPBD sebelum disahkan menjadi APBD.

Dari hasil pemeriksaan LKPD Kota Bontang tahun 2012, BPK RI telah melakukan

koreksi saldo neraca senilai Rp3.419.672.813,24 dari total saldo neraca senilai Rp4.344.452.432.820,88 atau sebesar 0,08%. Dengan demikian kesesuaian

LKPD Kota Bontang terhadap SAP adalah sebesar 99,92% dari target perjanjian kinerja sebesar 96% atau mencapai 104,08%.

Perkembangan capaian indikator kinerja tahun 2013 adalah sbb:

Indikator Kinerja : Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP

NO. URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1. Target 95% 95,5% 96%

2. Realisasi 98,34% 96,51% 99,92%

3. Capaian 103,52% 101,06% 104,08%

25

Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun kelima Renstra tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

NO. INDIKATOR KINERJA

REALISASI KINERJA

S.D. TAHUN 2013

TARGET KINERJA TAHUN 2016

CAPAIAN


99,92% 97% 103,01%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah:

a. Penyelenggaraan pelaporan dan akuntansi SKPD telah berjalan cukup baik. b. Kegiatan asistensi dan rekonsiliasi pelaporan keuangan SKPD yang

dilakukan secara berkala.

Hambatan/permasalahan yang signifikan dihadapi dalam pencapaian indikator

kinerja tersebut adalah:

a. Pencatatan aset/barang milik daerah SKPD masih belum sepenuhnya memadai.

b. Penatausahaan investasi pemerintah daerah belum sepenuhnya memadai. c. Pelaksana penatausahaan keuangan SKPD tidak seluruhnya berlatar

pendidikan akuntansi sehingga pemahaman tentang sistem akuntansi pemerintahan masih kurang.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah: a. Melakukan rekonisiliasi pelaporan aset/barang milik daerah SKPD setiap

semesternya, melengkapi dan penelusuran bukti-bukti sah aset/barang milik daerah yang masih belum lengkap melalui kerja sama dengan pihak

ketiga baik dengan DJKN maupun pihak swasta yang berkompeten. b. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait untuk penatausahaan

investasi pemerintah daerah. c. Pemberian pendidikan dan pelatihan tentang standar akuntansi

pemerintah bagi pelaksana penatausahaan keuangan SKPD.

26


Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun

sebelumnyadalam Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016. Pencapaian

indikator kinerja ini memiliki arti penting karena memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan

daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

(LKPD) adalah penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. P Persentase penurunan jumlah temuan

ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

temuan LHP BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

(Buku III) LKPD Kota Bontang dengan nilai APBD audited, yang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan LHP BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPD Kota Bontang TA. 2012 (Buku III), diketahui presentase nilai

temuan terhadap nilai APBD audited adalah 0,013%. Adapun presentase realisasi tahun 2012 adalah 0,078% atau terjadi penurunan yang signifikan

sebesar 83,33% dibandingkan tahun 2012.

Target pencapaian indikator kinerja tahun 2013 adalah sebesar 35%. Dengan

Persentase penurunan jumlah

temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar 238%. Perkembangan capaian indikator kinerja tahun 2013 adalah sbb:

27

Indikator Kinerja : Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya


1. Target 35% 35% 35%

2. Realisasi 87,3% 14,7% 83,3%

3. Capaian 249% 42% 238%

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja

2011 tercapai sebesar 249% mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012 sebesar 42%. Hal ini terjadi

dikarenakan presentase nilai temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tahun 2009 sebesar 0,534% mengalami

penurunan yang signifikan pada tahun 2010 menjadi 0,068%. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan presentase nilai temuan ketidakpatuhan

sebesar 87,3% atau mencapai 249% dari target kinerja sebesar 35%. Pada tahun 2012, presentase nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Bontang TA. 2011 adalah sebesar 0,078%. Apabila dibandingkan

pencapaian tahun 2011, maka terjadi penurunan realisasi indikator kinerja (gap) sebesar 72,6% atau mencapai 42% dari target kinerja.

Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun


0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2010 2011 2012 2013

PER

SEN

TASE

(%

)

TAHUN

PERKEMBANGAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP APBD

28


REALISASI KINERJA

S.D. TAHUN 2013


CAPAIAN


83,33% 35% 238%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah:

a. Inspektorat Daerah telah menempatkan posisinya menjadi mitra kerja (counter part) bagi SKPD, sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consultative management maupun early warning system untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan keuangan daerah SKPD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan efektif dan baik.

b. Meningkatnya ketaatan SKPD dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Hambatan/permasalahan yang signifikan dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

a. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa SKPD

yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Masih terdapat pertanggungjawaban keuangan daerah SKPD yang belum sesuai dengan standar/kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang dan jasa SKPD yang memiliki resiko tinggi, baik secara adminitratif, teknis dan keuangan.

b. Meningkatkan sasaran kegiatan pengawasan yang berfokus pada pengelolaan keuangan daerah SKPD, antara lain pemeriksaan kas SKPD di

akhir tahun dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan SKPD.

29

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni presentase jumlah

SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori memperoleh capaian sebagai berikut:


1. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan

80% 80,95% 101,19%

Hasil penilaian LAKIP SKPD juga termasuk salah satu indikator kriteria hasil

kinerja utama Reformasi Birokrasi, pada subkriteria penguatan manajemen internal komponen instansi pemerintah yang akuntabel. Inspektorat Daerah

telah melakukan evaluasi SAKIP SKPD di tahun 2013 pada 45 SKPD. Jumlah

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan sebanyak 41 LHE SAKIP SKPD

atau kinerja output tercapai 93,33% dari target 45 SKPD. Adapun rincian hasil evaluasi SAKIP SKPD adalah sebagai berikut:

NO. NILAI JUMLAH (SKPD) %

1. AA (Memuaskan) 9 21,43

2. A (Sangat Baik) 12 28,57

3. B (Baik) 12 30,95

4. CC (Cukup Baik) 8 19,05

5. C (Agak Kurang) 0 -

6. D (Kurang) 0 -

T O T A L 41 100

30

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa SAKIP bernilai baik (diatas CC) sebanyak

34 SKPD atau 80,59%, sedangkan bernilai cukup sebanyak 8 SKPD atau 19,05%. Dengan demikian capaian kinerja tersebut adalah sebesar 101,19%

dari target sebesar 60%. Sasaran tersebut dicapai melalui 2 (dua) program , yaitu: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan KDH yang operasionalisasinya didukung kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelatihan Teknis

Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Adapun perbandingan pencapaian indikator kinerja presentase akuntabilitas

kinerja SKPD bernilai BAIK tahun 2010-2012 adalah sbb:

NO. NILAI 2011 2012 2013

1. AA (Memuaskan) 3,57 10,71 21,43

2. A (Sangat Baik) 28,57 14,28 28,57

3. B (Baik) 17,86 28,57 30,95

4. CC (Cukup Baik) 21,43 25 19,05

5. C (Agak Kurang) 7,14 14,28 -

6. D (Kurang) 21,43 7,14 -

TOTAL 100 100 100

20.00%

26.67%

28.89%

17.78%

0.00%

0.00%

6.66%

PRESENTASE NILAI EVALUASI SAKIP SKPD

AA

AA

B

CC

C

D

Belum Selesai

31

Perkembangan capaian indikator kinerja tahun 2011 s.d. 2013 adalah sbb:

Indikator Kinerja : Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas

NO. URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 1. Target 60% 70% 80%

2. Realisasi 71,42% 53,57% 80,95%

3. Capaian 119,03% 76,52% 101,19%

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa presentase jumlah SKPD yang

s.d. 2013. Realisasi kinerja tahun 2011 sebesar 71,42% menurun pada tahun

2012 menjadi 53,57%. Penurunan realisasi kinerja tersebut dikarenakan SAKIP SKPD tahun 2011 yang dievaluasi pada tahun 2012 merupakan masa transisi

RPJMD tahun 2006-2011 dan RPJMD tahun 2011-2016 sehingga terdapat

kendala dalam penyajian LAKIP SKPD.

Perkembangan (trend) hasil evaluasi SAKIP SKPD selama tahun 2011 s.d. 2013, memperlihatkan bahwa presentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya bernilai kurang (D) semakin berkurang setiap tahunnya. Persentase SAKIP

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013

PER

SEN

TASE

(%

)

TAHUN

PERKEMBANGAN NILAI EVALUASI SAKIP SKPD

AA A B CC C D

32

SKPD bernilai kurang pada tahun 2011 adalah sebanyak 21,43% mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 7,14% sedangkan hasil penilaian evaluasi

SAKIP SKPD tahun 2013 dengan kategori kurang (D) mencapai 0%. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari SKPD untuk meningkatkan penyelenggaraan

SAKIP SKPD. Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun



REALISASI KINERJA

S.D. TAHUN 2013


CAPAIAN

1. Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan

80,95% 100% 80,95%

Walaupun capaian indikator kinerja tahun 2013 telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam

implementasi SAKIP SKPD berdasarkan hasil evaluasi antara lain adalah:

1. Pedoman penilaian evaluasi SAKIP SKPD yang diterbitkan oleh

Kementerian PAN dan RB yang selalu mengalami perubahan setiap

tahunnya, menyesuaikan perkembangan penerapan SAKIP instansi pemerintah. Hal ini berdampak sulitnya memperoleh standar penilaian

SAKIP yang baku.

2. Penyajian LAKIP SKPD yang informatif dan baik sesuai ketentuan masih

sangat kurang. LAKIP SKPD belum sepenuhnya memberikan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja yang riil secara memadai. Kondisi

tersebut mengakibatkan evaluator kesulitan melakukan evaluasi SAKIP SKPD (professional adjustment yang cukup tinggi).

3. Beberapa pejabat SKPD yang mempunyai fungsi penyelenggaraan

perencanaan program belum seluruhnya memahami penerapan SAKIP.

4. Beberapa SKPD belum menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun

sebelumnya.

5. Beberapa SKPD belum memilki perencanaan kinerja yang memadai,

permasalahan yang dominan adalah penetapan indikator kinerja yang SMART.

33

6. Dalam hal pengukuran kinerja SKPD, belum terdapat pedoman

pengumpulan data kinerja yang diformalkan dan diandalkan serta pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara periodik dan

dievaluasi.

7. LAKIP SKPD yang dievaluasi umumnya belum menyajikan perbandingan

capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sesuai rentang Renstra

sebagai bahan evaluasi.

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda agar melakukan workshop penyusunan LAKIP SKPD.

2. Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda agar melakukan

sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi kelurahan

dengan materi SAKIP Kelurahan.

3. Melakukan pemantauan atas penyelesaian rekomendasi LHE SAKIP SKPD

secara berkala.

4. Melakukan evaluasi atas Penetapan Kinerja SKPD sebelum ditetapkan.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya efektivitas pelaksanaan

penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) Kota Bontang dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni jumlah sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah

ditindaklanjuti memperoleh capaian sebagai berikut:


1. Jumlah sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti (immediate performance indicator)

7 Sasaran

6 Sasaran 85,71%

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang operasionalisasinya pada kegiatan

Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan.

34

Gubernur Kalimantan Timur melalui surat No.700/493/Itprov/2013 tanggal 6 Pebruari 2013, telah menetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

dan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pilot Project Pelaksanaan Aksi PPK Daerah Tahun 2013. Walaupun tidak menjadi pilot project, Pemerintah Kota Bontang tetap melaksanakan aksi PPK Daerah Tahun 2013 dikarenakan tersedianya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) telah

menjadi target kinerja RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016. Selain itu, seluruh pemerintah daerah akan diwajibkan melaksanakan Aksi PPK Daerah

pada tahun 2014. SE Mendagri No. 356/2648/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk

Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), mengamanatkan Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan 7 (tujuh) aksi PPK Daerah.

jumlah sasaran RAD

indikator kinerja baru

bersifat jangka pendek (short term performace indicator) dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Pencapaian indikator kinerja tersebut untuk

penilaian awal implementasi aksi PPK Daerah Kota Bontang sebelum pelaksanaannya dievaluasi oleh UKP4 pada tahun 2014.

Hasil evaluasi pelaksanaan 7 (tujuh) aksi PPK Daerah Kota Bontang tahun 2013

adalah sbb:

NO. AKSI PPK CAPAIAN

1. Pembentukan lembaga PTSP Ada

2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah ke PTPS

Ada

3. Publikasi standar PTSP Ada

4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTPS

Ada

5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Belum dilaksanak

an

6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah (SKPD)

Ada

7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa

Ada

35

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari 7 (tujuh) aksi PPK Daerah yang

harus dilaksanakan, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) aksi atau tercapai 85,71%. Satu aksi PPK yang belum dilaksanakan adalah peningkatan tranparansi

pengelolaan anggaran daerah yakni publikasi pengelolaan anggaran pada website resmi pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut

adalah data dan informasi keuangan daerah yang akan dipublikasikan masih

dalam proses pengolahan. Upaya pemecahannya adalah menyelesaikan pengolahan data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang akan

dipublikasikan pada website resmi pemerintah daerah Kota Bontang.

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni

Jumlah penyelesaian penilaian awal SKPD yang menjadi pilot project ZI memperoleh capaian sebagai berikut:


1. Jumlah SKPD yang telah ditetapkan menjadi pilot project ZI menuju WBK/WBBM (immediate performance indicator)

5 SKPD 5 SKPD 100%

pilot project ZI immediate

performance indicator) karena hanya dicapai pada tahun 2013 sebagai infrastruktur Zona Integritas pada Pemerintah Kota Bontang. Sasaran ini

dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

36

Pengendalian Kebijakan KDH yang operasionalisasinya pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Salah satu pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah pemerintah daerah melaksanakan program

wilayah bebas dari korupsi (WBK). Sebagai landasan operasionalnya, telah diterbitkan Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 20 Tahun 2012 tentang

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wiyaha Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah telah melakukan penilaian awal pada 5 (lima) SKPD yang

menjadi pilot project ZI menuju WBK/WBBM. Kelima SKPD yang akan dijadikan pilot project WBK adalah SKPD yang mempunyai orientasi langsung

pada pelayanan publik, yakni:

1. Badan Kepegawaian Daerah

2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 5. RSUD

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya efektivitas

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni Jumlah SKPD yang telah memiliki profil

RB SKPD memperoleh capaian sebagai berikut:


1. Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik (kumulatif)

11 SKPD 10 SKPD 90,91%

37

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang operasionalisasinya pada kegiatan

Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang.

indikator kinerja baru tahun 2013 yang ditetapkan dalam Review Renstra Tahun 2011-2016. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut

memiliki arti penting karena profil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) SKPD menjadi gambaran keberhasilan pelaksanaan

reformasi birokrasi pada pemerintah daerah Kota Bontang. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan

secara mandiri (self assessement). Agar pelaksanaan PMPRB pemerintah daerah Kota Bontang berjalan efektif, maka Inspektorat Daerah telah

melaksanakan workshop penyusunan profil PMPRB SKPD. Adapun jumlah

SKPD yang ditetapkan melakukan PMPRB adalah sebanyak 22 SKPD.

Jumlah SKPD yang ditargetkan menyelesaikan profil PMPRB pada tahun

2013 adalah sebanyak 11 SKPD atau 50% dari 22 SKPD. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 10 SKPD telah menyelesaikan profil RB SKPD atau

tercapai 90,91% dari target kinerja.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Ketersediaan jaringan/koneksi internet gedung perkantoran yang baru

belum memadai sehingga menyulitkan dalam pengisian PMPRB secara online;

2. Beberapa pejabat SKPD yang ditunjuk sebagai asesor belum memahami pelaksanaan PMPRB secara online.

Upaya pemecahan masalah adalah:

1. Penyediaan jaringan/koneksi internet gedung perkantoran secara memadai

2. Melakukan pemantauan atas penyelesaian profil PMPRB SKPD 3. Memberikan bimtek kepada asesor SKPD tentang pelaksanaan PMPRB

secara on line

38

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas

dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni persentase kasus pengaduan

masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti memperoleh capaian sebagai

berikut:



100% 100% 100%

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengintensifikasian Penanganan

Pengaduan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Penanganan Kasus

Pengaduan Masyarakat Kota Bontang.

Salah satu unsur praktik good governance adalah partisipasi masyarakat sebagai wujud social control terhadap penyelenggaraan kepemerintahan daerah dan mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Selama tahun 2013, jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dikirimkan kepada Pemerintah Kota Bontang sebanyak 8 (delapan) laporan. Inspektorat

Daerah Kota Bontang telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui

kegiatan pemeriksaan khusus dan telah selesai ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya 8 (delapan) LHP Khusus. Dengan demikian indikator kinerja persentase kasus pengaduan masyarakat yan

telah tercapai 100%. Adapun capaian indikator kinerja persentase kasus pengaduan

selama tahun 2011-2013 adalah

sbb:

Indikator Kinerja : Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

NO. URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012

TAHUN 2013

1. Laporan pengaduan masyarakat yang masuk

3 1 8

39

2. Laporan pengaduan masyarakat yang telah selasi ditindaklanjuti

3 1 8

3. Capaian 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa jumlah laporan pengaduan masyarakat dan di lingkungan Pemkot Bontang berfluktuasi

selama tahun 2011-2013. Jumlah laporan pengaduan masyarakat terendah sebanyak 1 (satu) laporan pada tahun 2012 meningkat signifikan pada tahun

2013 sebanyak 8 (delapan) laporan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan

kepemerintahan daerah dan pelayanan publik di kota Bontang.


NO. INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA

S.D. TAHUN 2013


CAPAIAN


100% 100% 100%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013

LAP

OR

AN

TAHUN

REALISASI JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI

Laporan

40

Sasaran Strategis 8


Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan SPIP Kota

dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti memperoleh capaian sebagai

berikut:



100% 57,14% 57,14%

Sasaran ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan SPIP, yang operasionalisasinya terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yakni:

a. Sosialisasi Implementasi SPIP

b. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP

c. Penyusunan Grand Design SPIP

Indikator kinerja yakni Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang

ditetapkan dalam Review Renstra Tahun 2011-2016. Pencapaian indikator

kinerja sasaran strategis memiliki arti penting karena menunjukkan tingkat penyelenggaraan SPIP di kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang telah menerbitkan Keputusan Walikota Bontang

Nomor 440 Tahun 2013 tentang Grand Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bontang yang berisikan rencana

strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota

Bontang tahun 2013-2015.

Hasil evaluasi penerapan grand desain SPIP Kota Bontang tahun 2013 adalah

sebagai berikut:

NO. RENCANA KERJA CAPAIAN

1. Workshop dan Bimtek CSA Telah dilaksanakan

2. Menyusun DA SKPD Belum dilaksanakan

41

3. Workshop dan pelatihan penyusunan indikator kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Belum dilaksanakan

4. Pelatihan dan penetapan syarat mutasi Pengurus dan Penyimpan Barang

Telah dilaksanakan

5. Pemanfaatan aplikasi BMD yang memadai untuk kebutuhan pengurus/penyimpan barang dan PPKD

Belum dilaksanakan

6. Bimbingan teknis SAKIP pada fungsi perencanaan SKPD

Telah dilaksanakan

7. Menyusun SOP pemantauan tindak lanjut Telah dilaksanakan

Dari tabel diatas terlihat bahwa rencana kerja grand desain SPIP Kota

Bontang tahun 2013 yang harus dilaksanakan adalah sebanyak 7 (tujuh) rencana kerja. Sampai dengan akhir tahun 2013, rencana kerja grand desain

SPIP Kota Bontang telah direalisasikan sebanyak 4 (empat) rencana kerja, sedangkan 3 (tiga) rencana kerja lainnya belum direalisasikan. Dengan

Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2013 terhadap target kinerja tahun



REALISASI KINERJA

S.D. TAHUN 2013


CAPAIAN


57,14% 100% 57,14%

Kendala/hambatan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah:

1. Terbatasnya anggaran kegiatan SKPD pelaksana grand desain SPIP Kota Bontang.

2. Penatausahaan BMD belum menggunakan aplikasi berbasis komputerisasi.

3. Beberapa SKPD pelaksana belum memahami penerapan grand desain

SPIP Kota Bontang.

Upaya pemecahan masalah adalah:

42

1. Rencana kerja grand desain SPIP Kota Bontang menjad bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun aplikasi penatausahaan BMD berbasis komputerisasi.

3. Melakukan sosialisasi penerapan grand desain SPIP Kota Bontang bagi seluruh SKPD

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas SDM dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni jumlah pembentukan

jabatan fungsional APIP, memperoleh capaian sebagai berikut:


1. Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP (kumulatif)

16 Jabfung

APIP

12 Jabfung APIP

75%

Sasaran ini dicapai melalui:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 kegiatan, yakni:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan jabatan fungsional APIP merupakan salah satu upaya

Inspektorat Daerah mengembangkan kapastitas pengawasan yang profesional dan berkompeten. Hal ini mutlak diperlukan mengingat tingkat

kebutuhan, persyaratan dan standar kompentensi pengawasan bergerak dinamis serta berbeda setiap periodenya.

Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP kota Bontang tahun 2013

sebanyak 12 orang terdiri dari 8 P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) dan 4 Auditor. Dengan demikian, indikator kinerja

43

sasaran strategis tercapai 75% dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Perkembangan capaian indikator kinerja tersebut selama tahun 2011-2013 adalah sbb:

Indikator Kinerja : Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP (kumulatif)


1. Target 4 Jabfung APIP 12 Jabfung APIP

16 Jabfung APIP

2. Realisasi - 8 Jabfung APIP 12 Jabfung APIP

3. Capaian 0 66,66% 75%




TARGET KINERJA

TAHUN 2016 CAPAIAN

1. Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP (kumulatif)

12 Jabfung APIP

24 Jabfung APIP

50%

Kendala/hambatan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis

tersebut adalah keterbatasan jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang memenuhi persyaratan pangkat/golongan untuk menduduki jabatan

fungsional APIP. Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Analisis Beban

Kerja (ABK) di Lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah masih memerlukan pegawai dalam kondisi ideal sebanyak 20 orang

Upaya pemecahan masalah adalah

1. Rekrutmen CPNS baru dengan formasi P2UPD dan Auditor. 2. Adanya perubahan jabatan (mutasi) pegawai pemerintah daerah Kota

Bontang yang telah dari Jabatan Fungsional Umum(JFU) menjadi Jabatan

fungsional APIP.

44

Sasaran Strategis 10

Terwujudnya efektivitas perencanaan pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah

terwujudnya efektivitas perencanaan

pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah(tiga) indikator kinerja dengan pencapaian sbb:


1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

90% 84,97% 94,41%

2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

100% 100% 100%

3. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan daerah yang telah didukung SOP

80% 80% 100%

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis adalah

sbb: 1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah

dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016 a

menengah Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-

ditetapkan dalam Review Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016. Pencapaian indikator kinerja tersebut sangat penting karena pencapaian

kinerja Inspektorat Daerah merupakan bagian integral dari pencapaian kinerja pemerintah daerah Kota Bontang.

Capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

45

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

d. Review Renstra SKPD

Sebagai bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan daerah,

peran Inspektorat Daerah Kota Bontang selaku APIP adalah memberikan

jaminan (reasonable assurance) kepada Kepala Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang telah mempedomani arah kebijakan RPJMD dengan menerapkan prinsip -

prinsip good governance. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah harus memiliki keselarasan dan

mendukung pencapaian misi pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016 yakni meningkatkan kualitas tata

kepemerintahan Kota Bontang yang baik.

Keterkaitan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah terhadap penugasan RPJMD tahun 2011-2016 adalah sebanyak 9 sasaran strategis misi II

dengan realisasi tahun 2013 adalah sbb:

NO.

MISI II RPJMD KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016 REALISASI

2013 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

1. Tersedianya Rencana Aksi Daerah

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Ada Ada 100%

2. Opini terhadap audit laporan keuangan wajar tanpa pengeceualian

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

WTP WDP 75%

3. Pemanfaatan hasil pengawasan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

100% 81,4% 81,4%

46

NO.

MISI

lakip 2013 inspektorat daerah kota bontang

Documents