rancangan renja 2022 inspektorat daerah

0

Rencana Kerja 2022 Itdab Way Kanan

RANCANGAN RENJA 2022

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I N S P E K T O R A T

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah

Kabupaten Way Kanan

KM. 02 Blambangan Umpu

Telp (0723) 461015 Fax (0723) 461015

TAHUN 2021

1


BAB I

PENDAHULUAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan ini merupakan suatu tahapan

operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021-2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang sedang dirancang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan

dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya

dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan ini

diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana

pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis. Koreksi dapat

dilakukan jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru

di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau

diantisipasi.

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja

OPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 merupakan

Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Way Kanan, yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2022, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui

2


OPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Way

Kanan, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

menyusun Rancangan Renja OPD Tahun 2022 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu

kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun

2021-2026. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Bupati Way Kanan nomor 27 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan dan Perubahannya yaitu Peraturan Bupati

Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Way Kanan nomor 27 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD diawali

dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-

data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh

Tim Penyusun Rencana Kerja OPD sebagai bahan

penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD.

3


Rancangan awal Rencana Kerja OPD disusun dengan

mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja OPD ini dibahas dalam

forum OPD atau forum gabungan OPD.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan forum OPD

atau gabungan forum OPD tersebut dirumuskan ke

dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum

OPD/Forum Gabungan OPD dan dijadikan sebagai bahan

penyusunan rancangan rencana kerja OPD.

Rancangan rencana kerja OPD disusun oleh masing-

masing OPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk

diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan

program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif

pada setiap rancangan rencana kerja OPD sesuai dengan

rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Rancangan rencana kerja OPD yang telah diverifikasi

tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan

rancangan akhir rencana kerja OPD yang kemudian

ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja OPD

oleh Bupati.

c. Keterkaitan Renja OPD dengan RKPD, Renstra OPD,

Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja OPD yang telah disahkan oleh Bupati

nantinya merupakan bahan masukan dalam penyusunan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4


Dalam penyusunan Renja OPD disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD. Proses

perencanaan tahunan OPD diawali dengan menyusun

rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan

program yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar

sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang

RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan

Rencana Kerja OPD yang kemudian dikoordinasikan

dalam upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan

RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan

pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam

penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi OPD

untuk menyusun RKA-OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

5


d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Perpu Nomor 2 Tahun 2014;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Lampung 2005-2025 (Lembaran Propinsi

Lampung Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun

2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah;

6


m. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2011–2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor 141);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Tahun 2016

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2016 Nomor 156);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Way

Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor 159).

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan adalah untuk memberikan

arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan

setiap OPD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022

sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai

dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 disusun menurut

sistematika sebagai berikut :

7


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun

2019 dan capaian renstra Inspektorat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Inspektorat

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

8


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan

Capaian Renstra

Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan tahun 2020 adalah sebesar

Rp.9.796.275.589,- dengan realisasi sebesar

Rp.8.877.486.380,- atau 90,62%. Anggaran tersebut

terbagi atas dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja

tidak langsung.

Belanja langsung merupakan kegiatan yang didalamnya

khusus memuat gaji dan tunjangan pegawai. Anggaran

belanja tidak langsung Inspektorat Daerah Tahun 2020

direncanakan sebesar Rp.8.409.818.200,- terealisasi

sebesar Rp.7.494.961.297,- atau sebesar 89,12%. Tingkat

capaian tersebut dicapai dikarenakan pagu anggaran

Belanja Gaji dan tunjangan di atas mengalami perubahan

terkait mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji

berkala serta Tunjangan Kinerja. Realisasi kinerja anggaran

belanja tidak langsung adalah sebesar 100%

Adapun belanja langsung adalah belanja program dan

kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan

sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Realisasi belanja langsung tahun 2020 adalah sebesar

Rp.1.382.525.083,- dari total anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 1.386.457.389,-. Hal ini berarti realisasi

belanja langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

tahun 2020 adalah sebesar 99,72%. Rincian Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sebagaimana

tabel berikut.

9

Rencana Kerja 2021 Itda Way Kanan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Way Kanan dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indiktor Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir

Periode Renstra

2016-2021)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun

2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2020 Target

Program dan

Kegiatan Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD Tahun 2022

Target Realisa

si

Tingkat Realisasi

(%)

Perkiraan Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

2021

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

4.02 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN

4.02.1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kinerja Hasil Pekerjaan dalam kategori Sangat Baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

4.02.1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

72 Bulan 48 Bulan 12 12 100% - - -

4.02.1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

terbayarnya tunjangan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa dan pengelola keuangan

72 Bulan 48 Bulan 12 12 100% - - -

4.02.1

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor bulanan

72 Bulan 48 Bulan 12 12 100% - - -

10


4.02.1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat tulis Kantor

72 Bulan 42 Bulan 6 6 100% - - -

4.02.1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

72 Bulan 42 Bulan 6 6 100% - - -

4.02.1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

72 Bulan 36 Bulan 0 0 0% - - -

4.02.1 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pekerjaan

72 Bulan 42 Bulan 6 6 100% - - -

4.02.1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan dan Minum pada saat rapat

72 Bulan 42 Bulan 6 6 100% - - -

4.02.1 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terfasilitasinya koordinas dan konsultasi ke Luar Daerah

72 Bulan 41 Bulan 5 5 100% - - -

4.02.1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kinerja Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Kategori Sangat Baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

4.02.1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Penunjang Pekerjaan

6 Paket 5 Paket 1 1 100% - - -

4.02.1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terawat dan terpeliharanya gedung Kantor secara rutin

1250 M2 1250 M2 625M2 625M2 100% - - -

4.02.1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terawat dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

2 Unit 2 Unit 1 1 100% - - -

11


4.02.1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terawat dan terpeliharanya peralatan gedung kantor penunjang pekerjaan

72 Bulan 36 Bulan 0 0 0% - - -

4.02.1 02 46 Penyediaan Kendaraan Mobilitas Darat

Tersedianya Kendaraan Dinas Sewa untuk mobilitas pekerjaan kantor

8 Unit 5 Unit 12 12 100% - - -

4.02.1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Kedisiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% - - -

4.02.1 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Aparatur beserta perlengkapannya

360 Stel 165 Stel 0 0 0% - - -

4.02.1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Kualitas Pelaporan SKPD dalam Kategori sangat baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

4.02.1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi anggaran

6 Laporan 4 Laporan 1 1 100% - - -

4.02.1 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran


4.02.1 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya dokumen prognosis realisasi anggaran

72 Dokumen

48 Dokumen 12 12 100% - - -

4.02.1 06 04 Penyusuanan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun


4.02.1 06 05 Penyusunan LAKIP SKPD

tersusunnya LKjIP 6 Laporan 4 Laporan 1 1 100% - - -

12


4.02.1 06 06 Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi Renja SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

6 Dokumen

0 Dokumen 0 0 0% - - -

\4.02.1

06 07 Penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD

6 Dokumen

0 Dokumen 0 0 0% - - -

4.02.1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Kinerja Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Kategori Sangat Baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

4.02.1 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Jumlah Pengawasan Reguler yang dilaksanakan sesuai PKPT

960 Obrik 629 Obrik 60 49 81,66% - - -

4.02.1 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Persentase Jumlah aduan terhadap jumlah yang ditangani

100% 100% 20 20 100% - - -

4.02.1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Monitoring atas Unit Kerja yang memiliki Kegiatan PUG, BOK, BOS dan BOSDA

288 Monitoring

119 Monitoring

0 0 0% - - -

4.02.1 20 05 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

1 Paket 1 Paket 0 0 0% - - -

4.02.1 20 06 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan

720 Obrik 320 Obrik 48 141 293,75% - - -

4.02.1 20 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Jumlah Wajb Lapor LHKPN yang difasilitasi

315 Orang 315 Orang 12 12 100% - - -

13


4.02.1 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Evaluasi Berkala oleh APIP Laiinnya

24 Kali 16 Kali 4 4 100% - - -

4.02.1 20 09 Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

Jumlah Pemantauan Terhadap Kedisiplinan ASN

72 Bulan 36 Bulan 0 0 0% - - -

4.02.1 20 10 Pembinaan Zona Integritas

Jumlah SKPD yang dilakukan pendampingan menuju Zona Integritas

18 SKPD 0 SKPD 0 0 0% - - -

4.02.1 20 11 Tim dan Kesekretariatan Pengawal serta Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Jumlah Unit Kerja yang dilakukan Pengawalan serta Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

35 Unit Kerja

35 Unit Kerja 0 0 0% - - -

4.02.1 20 12 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Jumlah laporan Gratifikasi di Kabupaten Way Kanan

6 Dokumen

3 Dokumen 0 0 0% - - -

4.02.1 20 15 Penilaian Mandiri Peningkatan Kapasitas APIP

Jumlah Dokumen penilaian mandiri APIP yang disusun

6 Dokumen

3 Dokumen 0 0 0% - - -

4.02.1 20 17 Evaluasi SPIP Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP

6 Dokumen

3 Dokumen 0 0 0% - - -

4.02.1 20 18 Kegiatan Reviu RKA & Laporan Keuangan Pemda

Jumlah Reviu atas Dana DAK, SAKIP, LPPD, RKPD/RKPDP, KUA PPAS, KUPA PPASP, LKPD, PPRG dan RKA SKPD serta Evaluasi SAKIP, LPPD dan Pelayanan Publik SKPD

990 Laporan

Reviu dan Evaluasi

681 Laporan 60 86 143,33% - - -

4.02.1 20 19 Kegiatan Survey Penilaian Integritas

Nilai Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

≥ 85 ≥ 70 0 0 0% - - -

14


4.02.1 20 20 Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah SKPD yang dilakukan pendampingan dalam Reformasi Birokrasi

31 SKPD 0 0 0 0% - - -

4.02.1 1.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Kinerja APIP yang berada pada level sangat baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

1.20 1.21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Jumlah Diklat yang diikuti oleh APIP

170 Diklat 164 Diklat 2 2 100% - - -

4.02.1 1.21 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat pada kategori sangat Baik

100% 100% 100% 100% 100% - - -

1.20 1.24 03 Unit Khusus Pengaduan Masyarakat LAPOR (SP4N) sistem pengelolaan pengaduan publik nasional

Jumlah Pembinaan Preventif Pencegahan Pungutan Liar

12 Kali 20 Kali 2 2 100% - - -

JUMLAH

-

15


Kegiatan di atas dilaksanakan dalam rangka mencapai

sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strageis

2016-2021 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Agar

memperoleh ukuran keberhasilan maupun kegagalan

Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebagai

bahan evaluasi Rencana Kerja 2022, maka berikut

pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai Renstra

2016-2021 di dalam tahun anggaran 2019 dan 2020.

a. Pengaduan Masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan yang ditangani

No Indikator

Tahun 2019 Tahun 2020 Meningkat/

Menurun

Target Realis

asi Target

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pengaduan

Masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah

yang ditangani

100% 100% 100% 100% -

Tahun 2020 Indikator ini tercapai 100% dimana jumlah

pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2020 adalah sebanyak 20

laporan dan ditangani adalah sebanyak 20 laporan. Hal

ini sama dengan tahun 2019 dimana dari 10 aduan

ditangani sebanyak 10 aduan. Sehingga realisasi

indikator kinerja mencapai angka 100%.

16


No Indikator Kinerja

Kunci

Jumlah Pengaduan

Persen Laporan Masuk

Tindak Lanjut

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pengaduan

Masyarakat atas

penyelenggaraan

pemerintah

20 Laporan 20 Laporan 100 %

Laporan pengaduan masyarakat atas terkait

penyelenggaraan dan atau penyelenggara pemerintah

yaitu:

Laporan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan

dan atau penyelenggara pemerintah yaitu:

1) Permohonan Perceraian atas nama AM

2) Laporan atas Dugaan Pungli yang dilakukan oleh

Oknum Petugas RSUD ZAPA.

3) Laporan atas Realisasi Dana Kelurahan Pasar Banjit

4) Laporan atas penyalahgunaan Dana Desa atas

pembangunan jalan rabat beton dan siring pasang

di wilayah Irban II

5) Laporan Bawaslu atas netralitas ASN dalam

menghadapi Pilkada Serentak 2020

6) Permohonan Perceraian atas nama S

7) Permohonan Perceraian atas nama PDP

8) Laporan atas dugaan Pungli pada oleh Kepala

Sekolah SDN 01 Blambangan Umpu

9) Permohonan Perceraian atas nama SyM

10) Permohonan Perceraian atas nama SM

11) Permohonan Perceraian atas nama Y

12) Permohonan Perceraian atas nama CA

13) Permohonan Perceraian atas nama NY

14) Laporan atas pembangunan jalan onderlagh tahun

anggaran 2019

17


15) Laporan atas dugaan penyelewenangan Dana

Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Irban IV

16) Laporan atas dugaan penyalahgunaan anggaran

Dana Desa pada Kampung Rantau Jaya

17) Laporan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2019

18) Permohonan Perceraian atas nama IWM

19) Permohonan Perceraian atas nama SM

20) Laporan masyarakat atas penyalahgunaan

kwenanangan pada pemerintah kasui pasar lama.

Kesemua laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan tersebut telah ditangani oleh Inspektorat

Kabupaten Way Kanan.

b. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Pada indikator ini tercapai sesuai target Renstara yaitu

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada level III, dimana BPKP Pusat dan Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung telah melakukan QEuality

Assurance (QA) kepada Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan di awal tahun 2020. Tahun 2019 Indikator

ini sudah tercapai pada level III.

No Indikator


Menurun

Target Realis

asi Target

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2

Nilai Maturitas

Sistem

Pengendalian

Intern Pemerintah

(SPIP)

Level

III

Level

III

Level

III

Level

III

-

18


c. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Pada indikator tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas

Intern Pemerintah (APIP), tercapai sesuai target yaitu

pada level III. Target tersebut tercapai atas konsekuensi

Inspektorat daerah dalam meningkatkan kapabilitas

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara

rutin melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan

teknis. Penilaian Kapabilitas APIP telah dilaksanakan

oleh BPKP Provinsi Lampung melalui Quality Assurance

(QA) tahun 2020. Tahun 2019 Kapabilitas APIP

Kabupaten Way Kanan sudah pada Level III.

No Indikator


Menurun

Target Realisasi

Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3

Tingkat Kapabilitas

Aparatur

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Level

III

Level

III

Level

III

Level

III

-

d. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP

Minimal B

Pada Indikator Kinerja Kunci persentase SKPD yang

memiliki nilai SAKIP Minimal B, tahun 2020 tercapai

42,42% dimana dari 32 SKPD terdapat 14 SKPD yang

mendapatkan nilai evaluasi BB dan B. Sedangkan tahun

2019 tercapai 21,57% dari target 50%. Berikut capaian

indikator tercapainya persentase maksimal SKPD yang

memiliki nilai evaluasi SAKIP B.

19


No Indikator

Tahun 2018 Tahun 2020 Mening

kat/Me

nurun Target Rea-lisasi

Target

Rea-lisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4

Persentase SKPD

dengan Nilai

Evaluasi SAKIP

Minimal B

50% 21,57

%

40% 42,42

%

-

Adapun data Rekapitulasi data nilai SAKIP SKPD dan

Jumlah nilai Evaluasi SAKIP SKPD sebagaimana tabel

berikut:

No Indikator Jumlah SKPD Persen

(1) (2) (3) (4)

1 Nilai SAKIP BB 2 6,06%

2 Nilai SAKIP B 12 36,36%

3 Nilai SAKIP CC 10 30,30%

4 Nilai SAKIP C 8 24,24%

5 Nilai SAKIP D 1 3,03%

JUMLAH 32 100%

Dari keempat Indkator Kinerja Utama tersebut, terdapat

peningkatan capaian dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja di tahun 2020

meningkat secara signifikan. Namun peningkatan capaian

tersebut sesuai dengan target-target yang telah tertuang

dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJMD)

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Adapun capaian indikator kinerja utama maupun

capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel

berikut ini.

20


No Sasaran Indikator Nilai Capaian

2018 2020

(1) (2) (3) (5) (6)

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan dan

Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah

a. Persentase aduan

masyarakat atas

penyelenggaraan

pemerintah yang ditindaklanjuti.

100 100

b. Nilai Maturitas

penerapan sistem

Pengendalian

Intern Pemerintah.

100 100

c. Tingkat

Kapabilitas Aparatur

Pengawas Intern

Pemerintah (APIP).

100 100

d. Persentase SKPD

yang memiliki

Nilai Evaluasi SAKIP B

18,50 43,74

JUMLAH 79,73 85,93

Dari tabel tersebut tergambar peningkatan nilai capaian

kinerja inspektorat daerah kabupaten Way Kanan dari Tahun

2019 ke Tahun 2020 yaitu meningkat 15,58 Point. Sedangkan

kategori capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

meningkat dari memuaskan menjadi sangat memuaskan.

Berdasarkan tabel 2.1, Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Way Kanan dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 dari 7

Program yang terdiri atas 36 Kegiatan tersebut, diklasifikasikan

menjadi 2 jenis berdasarkan fungsinya. Pertama kegiatan dengan

fungsi sebagai penunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama

yaitu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan. Kedua, Program dan Kegiatan dengan fungsi

21


sebagai media utama untuk tercapainya indikator Kinerja Utama

berupa kegiatan yang merupakan bagian dari program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dari penjabaran tabel 2.1 tersebut, maka dapat ditarik simpulan

sebagai berikut.

Kegiatan yang berhasil menunjang tercapainya kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah kegiatan

dengan capaian output kegiatan di atas 100%. Dari kegiatan

utama pencapaian kinerja organisasi, terdapat beberapa

kegiatan yang mengalami efesiensi sumber daya anggaran.

Kegiatan tersebut yaitu:

o Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan,

dimana dari 48 Obrik yang menjadi target tindak

lanjut terealisasi sebanyak 114 Obrik yang artinya

kinerja kegiatan terealisasi sebesar 237,50%.

Adapun capaian anggaran kegiatan ini adalah

sebesar 100% hal ini berarti terjadinya efesiensi

anggaran atas kinerja kegiatan tersebut. Data

didapati dari jumlah laporan hasil pemantauan tidak

lanjut yang diterbitkan.

Adapun kegiatan yang menyebabkan terjadinya kegagalan

pencapaian kinerja adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal. Output kegiatan ini adalah Pelaksanaan Pengawasan

Internal/ Audit operasional. Dengan tidak tercapainya

kegiatan tersebut, menghambat tercapainya target kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

22


Pada APBD-P 2020, terjadi perubahan anggaran yang cukup besar

di Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dikarenakan adanya

wabah Pandemi Cocid-19 dimana terjadi penurunan anggaran di

kisaran 60%. Hal ini menyebabkan banyak rencana kinerja yang

tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Analisa mandiri

a. Terhadap indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka dilakukan

analisis mandiri. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan

bahwa penyebab tercapainya kinerja kegiatan Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia:

APIP Kabupaten Way Kanan Melaksanakan tugas dengan

penuh tanggung jawab dan paham akan tugas serta

fungsinya.

Jabatan fungsional Auditor, memaksa setiap ASN untuk

dapat menunjukkan kinerjanya dalam rangka memenuhi

angka kredit jabatan fungsional.

Reward dalam bentuk Tunjangan:

Dengan adanya tunjangan kinerja Auditor, mendorong

APIP menjalankan tugasnya dengan baik bebas pungli

dan jauh dari gratifikasi.

Terhadap indikator kinerja yang masih belum maksima

dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan,

yaitu Indikator Persentase SKPD yang memiliki Nilai

Evaluasi SAKIP minimal B juga dilakukan analisis mandiri.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penyebab

23


belum maksimalnya kinerja kegiatan Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia:

Belum maksimalnya SDM perangkat daerah

menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP.

Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan

dengan obyek pemeriksaan;

Sarana Prasarana:

Masih belum memadainya perangkat pendukung

teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;

Anggaran:

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang implementasi

SAKIP dan pengawasannya dari APBD Kabupaten Way

Kanan sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kementerian Dalam Negeri.

Lain-lain

Wabah Pandemi Covid-19

Atas hal tersebut diperlukan solusi untuk perbaikan di masa

mendatang diantaranya:

Mengoptimalkan peran Stakeholder perencanaan dan

pelaporan Pemerintah Daerah dalam membina Perangkat

Daerah untuk merencanakan dan mencapai peningkatan

SAKIP sehingga proses evaluasi SAKIP akan berjalan

dengan baik.

24


Memberikan saran agar dilaksanakan pembimbingan

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SAKIP

perangkat daerah.

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada

melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat

Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri serta Badan

Kepegawaian Negara;

Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui

Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang

pengawasan;

Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi dalam hal

evauasi SAKIP Perangkat Daerah.

Melaksananakan perencanaan yang sebaik-baiknya dan

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan

seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja

tenaga pengawasan dan pelaksana di lingkungan

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

(good governance) adalah salah satu agenda pemerintah

pusat dan daerah yang sedang gencar dilaksanakan

sekarang ini, berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam

rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan

berwibawa, diharapkan dalam penyempurnaan berbagai

ketentuan dan peraturan ini penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan akan semakin terbuka,

25


akuntabel, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi

hukum, membuka partisipasi masyarakat, keserasian dan

keterpaduan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan untuk menjadi

lembaga APIP yang akuntabel maka menjadi agenda utama

bagi Inspektorat Daerah Kabupaten untuk meningkatkan

kapabilitasnya. Dalam hal ini sesuai dengan target nasional

maka Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan ditargetkan

mencapai level 3 pada tahun 2020 dan telah dipenuhi oleh

Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pemerintah

daerah yang efektif dan efisien maka perlu penjaminan akan

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

dalam hal ini sesuai target daerah maka diharapkan pada

tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Way Kanan berada level

berkembang atau level 3. Kondisi pada tahun 2020 level

SPIP Kabupaten Way Kanan telah berada pada level 3.

Good governance tak terlepas dari adanya sistem dan

prosedur yang jelas dalam hal pengawasan dan penanganan

pengaduan masyarakat sebagai penanda (whistle blower

system), yang menjadi agenda utama Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan. Saat ini Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan sedang dalam tahap penyempurnaan

Sistem dan Prosedur Pengawasan serta mensosialisasikan

berbagai sarana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam

rangka menampung dan menindaklanjuti berbagai aduan

dan aspirasi masyarakat.

Adapun gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat

pada tabel 2.2

26


TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

No Indikator IKK SPM/

Standar Nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase aduan masyarakat atas penyelenggara-an pemerintah yang ditangani.

Persentase aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Semua aduan ditangani untuk

dapat diselesaikan

2 Nilai Maturitas penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Nilai Matuitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

III II III III III II III III - Dalam Proses menuju Level

IV

3 Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3 2 3 3 3 2 3 3 - Dalam Proses menuju Level

IV

4 Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B

Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP B

100% 30% 50% 65% 80% 21,57%

42,42%

50% - Target nilai SAKIP

Kabupaten B

27


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan

berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Lampung,

selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi

Lampung. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga

fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah

(P2UPD), tenaga fungsional Auditor dan Auditor

Kepagawaian pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan,

maka hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan

dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Way Kanan senantiasa

mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga

fungsional tersebut. Sampai saat ini, telah ada 42 auditor

pertama telah lulus diklat penjenjangan ketua tim. Dengan

upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional

auditor, auditor kepegawaian dan jabatan fungsional

pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

(P2UPD) diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan

akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan

terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Selain tantangan di atas juga terdapat tantangan dan

peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu pelaksanaan kebijakan

strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal

3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025

dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan

28


peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama

adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang

ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang

kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian

pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga)

bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan

pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang

membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan antara

Rancangan Awal RKPD dengan Renja Inspektorat Daerah

tahun 2022. Dalam Rancangan awal RKPD, Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan mengusulkan anggaran

sebesar 9.483.418.589,- (sembilan milyar empat ratus delapan

puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus

delapan puluh sembilan rupiah) yang direncanakan

dipergunakan untuk keperluan belanja gaji, belanja rutin

maupun kegiatan untuk mencapai sasaran Strategis tahun

2022.

Dari total Rancangan anggaran tersebut, sebesar

Rp.1.786.457.389,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh

enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan

puluh sembilan rupiah) untuk keperluan kegiatan inti dalam

mencapai target kinerja SKPD. Dengan besaran anggaran

tersebut, rencana capaian kegiatan Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. 1 Dokumen Renja

2. 1 Dokumen RKA

29


3. 1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja

4. 1 Dokumen Evaluasi Kinerja

5. 1 Dokumen Laporan Keuangan

6. 2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

7. 12 Laporan Prognosis

8. 5 Diklat yang diikuti

9. 3 Kali Pelatihan Kantor Sendiri

10. 12 Bulan tersedianya komponen instalasi listrik

11. 12 Bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12. 12 Bulan tersedianya logistik

13. 12 Bulan tersedianya barang cetakan

14. 12 Bulan Rapat koordinasi

15. 6 Unit Kendaraan Dinas Sewa

16. 1 Paket sarana dan prasarana kantor

17. 1 Unit Kendaraan Terpelihara

18. 4 Unit Peralatan terpelihara

19. 12 Bulan terpeliharanya gedung kantor

20. 32 Laporan Pengawasan Kinerja Pemda

21. 14 Laporan Pengawasan Keuangan Pemda

22. 95 Laporan Reviu Laporan Kinerja

23. 106 Laporan Reviu Laporan Keuangan

24. 150 Laporan Pengawasan Desa

25. 3 Laporan Kerjasama Pengawasan Internal

26. 24 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut BPK

27. 5 Laporan Audit Investigasi

28. 24 Laporan Audit Tujuan Tertentu

29. 2 Peraturan Bupati

30. 10 Dokumen Keputasan

31. 100 Laporan Pendampingan dan Asistesi

32. 40 Laporan Pendampingan Asistensi RB

33. 30 Laporan Pencegahan Korupsi

30


34. 36 Laporan Asistensi Penegakkan Integritas

Berikut digambarkan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2022 dalam tabel 2.3

31


Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

KABUPATEN WAY KANAN

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Prog/Keg Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Prog/Keg Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan

Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Way Kanan

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Way Kanan


1 Dokumen 1.050.000

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Way Kanan

Jumlah Dokumen RKA

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Way Kanan

Jumlah Dokumen RKA

1 Dokumen 1.050.000

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran

Way Kanan

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran

Way Kanan


1 Dokumen 1.050.000

4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Way Kanan

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (lKjIP)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Way Kanan


1 Dokumen 1.050.000

B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Way Kanan

Jumlah ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Way Kanan

Jumlah ASN 63 ASN 7.696.961.200

32


6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun

Way Kanan

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun

Way Kanan


1 Dokumen 1.050.000

7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

Way Kanan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

Way Kanan


2 Dokumen 1.050.000

8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Way Kanan

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Way Kanan


12 Laporan 1.050.000

C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Way Kanan

Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang tersedia

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Way Kanan


2 Stel 1.300.000

10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Way Kanan

Jumlah Diklat Bidang Pengawasan yang diikuti

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Way Kanan


5 Diklat 10.000.000

11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Way Kanan

Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Way Kanan


3 PKS 3.000.000

D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Way Kanan

Jumlah Komponen Listrik yang disediakan

Peny.Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor

Way Kanan

Jumlah Komponen Listrik yang disediakan

12 Bulan 1.500.000

33


13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Way Kanan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Way Kanan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

12 Bulan 1.500.000

14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Way Kanan

Jumlah Bahan Logistik yang disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Way Kanan


12 Bulan 70.000.000

15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Way Kanan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Way Kanan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

12 Bulan 21.369.389

16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Way Kanan

Jumlah Bulan dilaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Way Kanan


12 Bulan 10.000.000

E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Way Kanan

Jumlah KDOS diadakan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Way Kanan


5 Unit 264.900.000

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Way Kanan

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Way Kanan


1 Paket 10.000.000

F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

19 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Way Kanan

Jumlah Bulan tersedianya Komunikasi SDA, dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Way Kanan


12 Bulan 99.000.000

34


20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Way Kanan

Jumlah Bulan tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Way Kanan


12 Bulan 135.138.000

G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Way Kanan

Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Way Kanan


1 Unit 15.000.000

22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Way Kanan

Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Way Kanan


3 Unit 1.000.000

23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Way Kanan

Jumlah Waktu Terpeliharanya Gedung Kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Way Kanan


12 Bulan 5.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

H Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

24 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Way Kanan


32 Laporan 128.200.000

25 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Way Kanan

Jml. Lap. Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Way Kanan

Jml. Lap. Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

14 Laporan 55.200.000

35


26 Reviu Laporan Kinerja Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Kinerja

Way Kanan


95 Laporan 108.400.000

27 Reviu Laporan Keuangan

Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Keuangan

Way Kanan


106 Laporan 86.400.000

28 Pengawasan Desa Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

Pengawasan Desa

Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

150 Laporan 315.000.000

29 Kerjasama Pengawasan Internal

Way Kanan

Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan Internal

Kerjasama Pengawasan Internal

Way Kanan


3 Laporan 19.250.000

30 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Way Kanan

Jumlah laporan atas pemeriksaan TL BPK dan APIP

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Way Kanan


50 Laporan 30.000.000

I Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu

31 Penanganan Penyelesaian

Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi

Penanganan Penyelesaian

Way Kanan


5 Laporan

32 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Way Kanan

Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Way Kanan


34 Laporan

36


PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

J Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

33 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Way Kanan

Jumlah Regulasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bid. Pengawasan

Way Kanan


2 Laporan 3.500.000

34 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Way Kanan

Jumlah Dokumen Keputusan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bid.Fasilitas

Way Kanan


10 Dokumen 3.500.000

K Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan

35 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Way Kanan

Jumlah Pendampingan urusan Pemerintah Daerah

Pendampingan & Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Way Kanan

Jumlah Pendampingan urusan Pemerintah Daerah

929 Pendampingan

26.350.000

36 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Way Kanan

Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi & Penilaian Reformasi Birokrasi

Way Kanan


40 Lapoan 48.000.000

37 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Way Kanan

Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Way Kanan


30 Laporan 94.000.000

38 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Way Kanan

Laporan Monitoring

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Way Kanan

Laporan Monitoring

36 Laporan 117.000.000

37


1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan

oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh Inspektorat.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Way Kanan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran

Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

38


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah

kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai

berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai

pelaksanaan tugas dari Bupati.

2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam

bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan,

dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan

pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan,

evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap

perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:

a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah.

b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah

c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan,

penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,

pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

39


d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

3. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 yang

dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:

a) Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang

tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah

tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang

memiliki risiko tinggi.

b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

pemeriksaan investigatif dengan sasaran

penanganan pengaduan masyarakat yang

berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak

pidana korupsi;

penjatuhan sanksi administratif kepada

bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat

provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;

dan

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah

dengan sasaran kasus kerugian negara yang

dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk

dilakukan perhitungan kerugian keuangan

negara/daerah.

c) Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan

oleh inspektorat daerah, meliputi:

Kinerja Rutin Pengawasan

1) reviu rencana pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) dan rencana strategis

perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran

40


menjaga konsistensi rencana pembangunan

jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta

meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra

PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan

anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD,

KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk

perubahannya) dengan sasaran menjaga

konsistensi RPJMD dengan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, menjaga

konsistensi dokumen perencanaan daerah

dengan dokumen penganggaran daerah serta

meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan dan anggaran daerah tahunan

telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah

dengan sasaran memberikan keyakinan secara

terbatas bahwa tidak ada modifikasi material

yang dilakukan dan laporan keuangan telah

disajikan berdasarakan sistem pengendalian

intern yang memadai dan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan;

4) reviu laporan kinerja dengan sasaran

memberikan keyakinan secara terbatas bahwa

laporan kinerja telah menyajikan informasi

kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

5) reviu laporan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran

memberikan keyakinan mengenai akurasi,

keandalan, dan keabsahan informasi kinerja

dalam LPPD;

41


6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara

bukan pajak dengan sasaran meyakinkan

pemerintahan daerah telah melaksanakan

optimalisasi dalam penagihan penerimaan

negara bukan pajak;

7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan

sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam

penyaluran DAK Fisik telah memenuhi

persyaratan dokumen;

8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah dengan sasaran menilai

kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah

daerah;

9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan

kas dengan sasaran memberikan keyakinan

bahwa target penyerapan anggaran dan

pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan

perencanaan; dan

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta

tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal pemerintah dengan sasaran

terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-

larut penyelesaiannya.

Pengawasan Prioritas Nasional

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat

pengawas intern pemerintahdan aparat penegak

hukum dalam penanganan laporan/pengaduan

masyarakat yang berindikasi korupsi dengan

sasaran meyakinkan penanganan pengaduan

masyarakat yang berindikasi korupsi telah

42


mengacu pada perjanjian kerja sama

Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar

dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik

di masing-masing pemerintah daerah telah

bersih dari pungutan liar;

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang

berbasis gender (responsive gender) dengan

sasaran meyakinkan perencanaan dan

penganggaran daerah telah memperhatikan

gender;

4) dana desa:

daerah provinsi melakukan monitoring dan

evaluasi dana desa dengan sasaran

meyakinkan pemerintah daerah

kabupaten/kota telah menjalankan

tugasnya dalam pembinaan dan

pengawasan dana desa; dan

daerah kabupaten/kota melakukan

pemeriksaan dana desa dengan sasaran

meyakinkan pemerintah desa telah

mengelola dana desa mulai dari penyaluran,

penggunaan dan pertanggungjawaban telah

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

(1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah

menengah kejuruan telah mengelola dana BOS

mulai dari penyaluran, penggunaan dan

pertanggungjawaban telah sesuai dengan

43


ketentuan perundang-undangan; dan (2)

meyakinkan pemerintah daerah

kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya

dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupaten/kota

melakukan pemeriksaan bantuan operasional

sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan

sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari

penyaluran, penggunaan dan

pertanggungjawaban telah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam

dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan

sasaran pendampingan kepada perangkat daerah

dalam membangun sub area penguatan pengawasan,

meliputi: 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2)

kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 3)

verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara

negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan

benturan kepentingan; 6) penanganan laporan

pengaduan (whistle blower system); dan 7)

penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas

dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah

daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara

memadai; dan

44


b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi

dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan

korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK

dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan

oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern

Pemerintah

a. Penerapan Manajemen Risiko;

b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

c. Audit Kinerja;

d. Audit Investigasi;

e. Pemeriksaan DAK Fisik;

f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan

Auditor; dan

g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Way

Kanan

Tujuan dan sasaran renja 2022 Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan mengacu pada Rancangan Rencana

Strategis 2021-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan

dicapai selama periode perencanaan 2022, maka Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan merancang tujuan yang

terkait dengan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik”

Adapun tujuan tersebut adalah Meningkatkan Kualitas

Birokrasi dengan sasaran strategis

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

2. Opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

3. Meningkatnya kualitas pengawasan

45


Secara berurutan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan kualitas Birokrasi yang baik

Sasaran strategis 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Indikator Kinerja Kunci/Utama (IKK/U) : Nilai Komponen

Evaluasi Kinerja

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Sasaran Strategis 2

Opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja Kunci/Utama : Opini hasil pemeriksaan

BPK RI

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator kinerja Kunci/Utama : Nilai Komponen

Penguatan Pengawasan

Indikator Kinerja : Indeks Persepsi Korupsi

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2022

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat

dicapai dengan melaksanakan kegiatan:

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah sub kegiatan

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

46


2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

3) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

akhir tahun SKPD

3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulana/triwulan/semesteran SKPD

4) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

3) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan

tugas dan fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3) Penyediaan bahan logistik kantor

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

SKPD

47


e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor

atau bangunan lainnya

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

lapangan

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan

dinas operasional atau lapangan

2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

3) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan

bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat dicapai

dengan melaksanakan kegiatan:

a. Penyelenggaraan pengawasan internal

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

3) Reviu Laporan Kinerja

4) Reviu Laporan Keuangan

5) Pengawasan Desa

6) Kerjasama Pengawasan Internal

7) Monev Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

48


b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan

daerah

2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian

reformasi birokrasi

3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi

pencegahan dan pemberantasan korupsi

4) Pendampingan, asistensi, verifikasi penegakkan

integritas

Mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan telah menentukan tujuan, kelompok

sasaran dengan indikator yang disesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat selaku aparat pengawasan didaerah, maka indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif renja tahun

2020 dapat dilihat pada tabel 3.1.

49


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

UR

US

AN

BID

. UR

US

AN

PR

OG

KE

G

SU

B. K

EG

Rencana Program/ Kegiatan/ RPJMD

2021-2026

Indikator Kinerja (Output/Outcome)

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp Juta)

Jumlah Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

B. Operasi

Modal

Tida

k terduga

Transfe

r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6 01 INSPEKTORAT DAERAH

6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Persentase Terpenuhinya Dokumen SAKIP

Way Kanan

80% 8.353.018.589 -

-

-

8.353.018.589 - 201 9.188.320.448 -

Persentase Terpenuhinya Dokumen Permintaan BPK

Way Kanan

90%

6 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun

Way Kanan

4 4.200.000 -

-

-

4.200.000 4 4.620.000

6 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah


Way Kanan

1 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 1 1.155.000 APBD

50


6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Jumlah Dokumen RKA

Way Kanan

1 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 1 1.155.000 APBD

6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran


Way Kanan

1 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 1 1.155.000 APBD

6 01 01 2.01 04 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Way Kanan

1 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 1 1.155.000 APBD

6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Pekerjaan Administrasi Keuangan yang diselesaikan

Way Kanan

4 7.700.111.200 -

-

-

7.700.111.200 4 8.470.122.320

6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya

Way Kanan

63 7.696.961.200 0,00 0,00 0,00 7.696.961.200 APBD 63 8.466.657.320 APBD

6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun


Way Kanan

1 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 1 1.155.000 APBD

6 01 01 2.01 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran


Way Kanan

2 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 2 1.155.000 APBD

6 01 01 2.01 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi


Way Kanan

12 1.050.000 0,00 0,00 0,00 1.050.000 APBD 12 1.155.000 APBD

51


6 01 01 2.04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Pekerjaan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan

Way Kanan

3 14.300.000 -

-

-

14.300.000 3 15.730.000

6 01 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Way Kanan

2 1.300.000 0,00 0,00 0,00 1.300.000 APBD 100 1.430.000 APBD

6 01 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Way Kanan

3 10.000.000 0,00 0,00 0,00 10.000.000 APBD 63 11.000.000 APBD

6 01 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Way Kanan

3 3.000.000 0,00 0,00 0,00 3.000.000 APBD 24 3.300.000 APBD

6 01 01 2.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Pekerjaan Administrasi Umum yang diselesaikan

Way Kanan

5 104.369.389 - - - 104.369.389 5 114.806.327

6 01 01 2.03 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Bulan tersedianya Komponen Listrik

Way Kanan

12 1.500.000 0,00 0,00 0,00 1.500.000 APBD 12 1.650.000 APBD

6 01 01 2.03 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Way Kanan

12 1.500.000 0,00 0,00 0,00 1.500.000 APBD 12 1.650.000 APBD

6 01 01 2.03 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Way Kanan

12 70.000.000 0,00 0,00 0,00 70.000.000 APBD 12 77.000.000 APBD

52


6 01 01 2.03 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Way Kanan

12 21.369.389 0,00 0,00 0,00 21.369.389 APBD 12 23.506.327 APBD

6 01 01 2.03 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Way Kanan

12 10.000.000 0,00 0,00 0,00 10.000.000 APBD 12 11.000.000 APBD

6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pekerjaan Pengadaan Barang Milik Daerah

Way Kanan

2 274.900.000 -

-

-

274.900.000 2 302.390.000

6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan


Way Kanan

6 264.900.000 0,00 0,00 0,00 264.900.000 APBD 6 291.390.000 APBD

6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


Way Kanan

1 10.000.000 0,00 0,00 0,00 10.000.000 APBD 1 11.000.000 APBD

6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pekerjaan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah

Way Kanan

2 234.138.000 -

-

-

234.138.000 2 257.551.800

6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Way Kanan

12 99.000.000 0,00 0,00 0,00 99.000.000 APBD 12 108.900.000 APBD

6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Way Kanan

12 135.138.000 0,00 0,00 0,00 135.138.000 APBD 12 148.651.800 APBD

53


6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Way Kanan

3 21.000.000 0,00 0,00 0,00 21.000.000 3 23.100.000

6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


Way Kanan

2 15.000.000 0,00 0,00 0,00 15.000.000 APBD 2 16.500.000 APBD

6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Way Kanan

4 1.000.000 0,00 0,00 0,00 1.000.000 APBD 4 1.100.000 APBD

6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Way Kanan

12 5.000.000 0,00 0,00 0,00 5.000.000 APBD 12 5.500.000 APBD

6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase PD dengan Nilai SAKIP ≥ B

Way Kanan

65% 882.250.000 -

-

-

882.250.000 264

970.475.000

Persentase Penyelesaian TL BPK RI

Way Kanan

70%

Nilai Maturitas SPIP Way Kanan

III

6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal

Way Kanan

450 742.450.000 0 0 0 742.450.000 816.695.000

54


6 01 01 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah


Way Kanan

32 128.200.000 0,00 0,00 0,00 128.200.000 APBD 32 141.020.000 APBD

6 01 01 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Way Kanan

14 55.200.000 0,00 0,00 0,00 55.200.000 APBD 14 60.720.000 APBD

6 01 01 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja


Way Kanan

95 108.400.000 0,00 0,00 0,00 108.400.000 APBD 95 119.240.000 APBD

6 01 01 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan


Way Kanan

106 86.400.000 0,00 0,00 0,00 86.400.000 APBD 106 95.040.000 APBD

6 01 01 2.01 05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

Way Kanan

150 315.000.000 0,00 0,00 0,00 315.000.000 APBD 150 346.500.000 APBD

6 01 01 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal


Way Kanan

3 19.250.000 0,00 0,00 0,00 19.250.000 APBD 3 21.175.000 APBD

6 01 01 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP


Way Kanan

50 30.000.000 0,00 0,00 0,00 30.000.000 APBD 50 33.000.000 APBD

6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu

Way Kanan

39 139.800.000,00 -

-

-

139.800.000

39 153.780.000

6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Keruneg/Daerah


Way Kanan

5 94.800.000 0,00 0,00 0,00 94.800.000 APBD 5 104.280.000 APBD

55


6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu


Way Kanan

34 45.000.000 0,00 0,00 0,00 45.000.000 APBD 34 49.500.000 APBD

6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase PD yang menyusun Dokumen SAKIP Lengkap

Way Kanan

80% 243.150.000,00 -

-

-

243.150.000 1047 267.465.000

Nilai Evaluasi RB Way Kanan

58

Nilai MCP pencegahan Korupsi

Way Kanan

65

6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Jumlah Kebijakan Pegawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Way Kanan

12 7.000.000 -

-

-

7.000.000 12 7.700.000

6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan


Way Kanan

2 3.500.000 0,00 0,00 0,00 3.500.000 APBD 2 3.850.000 APBD

6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan


Way Kanan

10 3.500.000 0,00 0,00 0,00 3.500.000 APBD 10 3.850.000 APBD

6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan

Way Kanan

1.035

236.150.000 -

-

-

236.150.000 1.035

259.765.000

56


6 01 03 2.02 01 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan Pendampingan

Way Kanan

929 62.000.000 0,00 0,00 0,00 62.000.000 APBD 929 68.200.000 APBD

6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi


Way Kanan

40 36.900.000 0,00 0,00 0,00 36.900.000 APBD 40 40.590.000 APBD

6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


Way Kanan

30 87.250.000 0,00 0,00 0,00 87.250.000 APBD 30 95.975.000 APBD

6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Laporan Monitoring Way Kanan

36 50.000.000 0,00 0,00 0,00 50.000.000 APBD 36 55.000.000 APBD

JUMLAH 9.478.418.589 - - - 9.478.418.589

10.426.260.448

57


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pendanaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan dengan rincian

anggaran kegiatan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.1

Rincian Kegiatan Tahun 2022

Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja (Output/Outco

me)

Target

Capaian Kinerja

Jumlah Anggaran Sumber Dana

1 4 10 11

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH

Persentase

Terpenuhinya Dokumen

SAKIP

80% 8.353.018.589 -

Persentase

Terpenuhinya

Dokumen

Permintaan

BPK

90%

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

yang disusun

4 4.200.000

Penyusunan Renstra

dan Renja Perangkat

Daerah

Jumlah

Dokumen

Rencana Kerja

1 1.050.000 APBD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA SKPD

Jumlah Dokumen RKA

1 1.050.000 APBD

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Anggaran

Jumlah

Dokumen

Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Anggaran

1 1.050.000 APBD

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

Evaluasi Kinerja

(lKjIP)

1 1.050.000 APBD

58


Administrasi

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Administrasi Keuangan yang

diselesaikan

4 7.700.111.200

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah ASN

yang

dibayarkan gaji

dan tunjangannya

63 7.696.961.200 APBD

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akir Tahun

Jumlah

Dokumen

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

1 1.050.000 APBD

Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Semesteran

Jumlah

Dokumen Laporan

Keuangan

Semesteran

2 1.050.000 APBD

Penyusunan Pelaporan

dan Analisis Prognosis

Realisasi

Jumlah Laporan

Prognosis

Realisasi Anggaran

12 1.050.000 APBD

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Administrasi

Kepegawaian

yang

diselesaikan

3 14.300.000

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian

Dinas dan

Perlengkapanny

a yang tersedia

2 1.300.000 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah Diklat Bidang

Pengawasan

yang diikuti

3 10.000.000 APBD

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah

Pelatihan

Kantor Sendiri

24 3.000.000 APBD

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Administrasi

Umum yang diselesaikan

5 104.369.389

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah

Komponen

Listrik yang

disediakan

12 1.500.000 APBD

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Jumlah

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang

disediakan

12 1.500.000 APBD

59


Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah Bahan

Logistik yang

disediakan

12 70.000.000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

yang disediakan

12 21.369.389 APBD

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Bulan

dilaksanakanny

a Koordinasi dan Konsultasi

12 10.000.000 APBD

Pengadaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Pengadaan

Barang Milik Daerah

2 274.900.000

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional atau

lapangan

Jumlah KDOS

diadakan

6 264.900.000 APBD

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

1 10.000.000 APBD

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Penyediaan

Jasa Urusan

Pemerintah

Daerah

2 234.138.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan tersedianya

Komunikasi

SDA, dan Listrik

12 99.000.000 APBD

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah Bulan

tersedianya

Jasa pelayanan Umum Kantor

12 135.138.000 APBD

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah

Pekerjaan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

3 21.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan, Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit

Kendaraan yang

dipelihara

2 15.000.000 APBD

Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah Unit

Peralatan yang

dipelihara

4 1.000.000 APBD

60


Pemeliharaan/Rehabili

tasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Waktu

Terpeliharanya

Gedung Kantor

12 5.000.000 APBD

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PENGAWASAN

Persentase PD dengan Nilai

SAKIP ≥ B

65% 882.250.000

Persentase

Penyelesaian

TL BPK RI

70%

Nilai Maturitas SPIP

III

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan

Internal

450 742.450.000

Pengawasan Kinerja

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan

Hasil

Pengawasan

Kinerja Pemerintah

Daerah

32 128.200.000 APBD

Pengawasan Keuangan

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan

Hasil

Pengawasan

Keuangan Pemerintah

Daerah

14 55.200.000 APBD

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan

Hasil Reviu

Kinerja

Pemerintah

Daerah

95 108.400.000 APBD

Reviu Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Reviu

Keuangan

Pemerintah

Daerah

106 86.400.000 APBD

Pengawasan Desa Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan

Desa

150 315.000.000 APBD

Kerjasama Pengawasan

Internal

Jumlah Laporan

Kerjasama

pengawasan

Internal

3 19.250.000 APBD

Monitoring dan Evaluasi

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI

dan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

Jumlah laporan atas

pemeriksaan TL

BPK dan APIP

50 30.000.000 APBD

61


Penyelenggaraan

Pengawasan dengan

Tujuan Tertentu

Jumlah

Laporan Hasil

Pengawasan Tujuan

Tertentu

39 139.800.000

Penanganan

Penyelesaian

Kerugian

Negara/Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Audit

Investigasi

5 94.800.000 APBD

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil Audit

Tujuan Tertentu

34 45.000.000 APBD

PROGRAM

PERUMUSAN

KEBIJAKAN

PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

Persentase PD

yang

menyusun

Dokumen

SAKIP Lengkap

80% 243.150.000

Nilai Evaluasi RB

58

Nilai MCP pencegahan

Korupsi

65

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitas Pengawasan

Jumlah

Kebijakan Pegawasan dan

Fasilitasi

Pengawasan

12 7.000.000

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Pengawasan

Jumlah

Regulasi

Pengawasan

2 3.500.000 APBD

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Jumlah

Dokumen Keputusan

10 3.500.000 APBD

Pendampingan dan

Asistensi

Jumlah

Pendampingan

dan Asistensi

yang

dilaksanakan

1.035

236.150.000

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah

Perangkat Daerah yang

diberikan

Pendampingan

929 62.000.000 APBD

Pendampingan,

Asistensi, Verifikasi

dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah

Pendampingan,

Asistensi, Verifikasi dan

Penilaian

Reformasi

Birokrasi

40 36.900.000 APBD

62


Koordinasi, Monitoring

dan

Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

Laporan Hasil

Pemeriksaan

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

30 87.250.000 APBD

Pendampingan,

Asistensi dan Verifikasi

Penegakan

Integritas

Laporan

Monitoring

36 50.000.000 APBD

JUMLAH 9.478.418.589

63


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja

tahunan sebagaimana dalam Rancangan Rencana Strategis

Inspektorat Periode 2021-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan SKPD dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD

yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi

dan misi daerah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 serta menjadi dasar

dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun

pemerintahan yang bersih.

Blambangan Umpu, Februari 2021

I N S P E K T U R,

Dra. YULIAWATI, M.M, CPIA

Pembina Utama Muda NIP. 19620920 198702 2 003

rancangan renja 2022 inspektorat daerah

Documents