kajian peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir

KAJIANPERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIRSTUDY KASUS :

KAB. KLUNGKUNG, KAB. BULUKUMBA, KAB. BERAU

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALStaf Ahli Menteri PPN Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman

Pokok Bahasan

LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN LINGKUP KAJIAN METODOLOGI TEMUAN-TEMUAN KAJIAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Latar Belakang

Adanya ruang yang diberikan oleh perundang-undangan atas peran serta masyarakat dalam penataan ruang : (UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, dan PP Nomor 68 Tahun 2010, tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang)

Pentingnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Kawasan pesisir sebagai kawasan penting di Indonesia

Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan pesisir

Tujuan

“Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir”

Sasaran

Teridentifikasikannya permasalahan penataan ruang wilayah pesisir;

Teridentifikasikannya bentuk dan model peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir;

Teridentifikasikannya isyu, permasalahan, peluang dan tantangan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir;

Tersusunya rekomendasi bagi penyiapan kebijakan dan strategi untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir.

**

*

*

Lingkup Kajian (1)

Lingkup kajian peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir meliputi:

1. Studi literature dan peraturan perundang-undangan;

2. Identifikasi peran pemerintah dan pihak terkait;

3. Identifikasi bentuk dan model peran serta masyarakat;

Lingkup Kajian (2)

4. Identifikasi isyu, permasalahan, peluang dan tantangan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir;

6. Penyusunan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dan strategi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir.

5. Analisis model peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir;

Lokasi Kegiatan

Secara umum ruang lingkup wilayah adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia, dengan sample lapangan sebagai berikut :

• Kawasan dengan basis utama kawasan perlindungan lingkungan dan pariwisata: Kepulauan Derawan, Kab. Berau

• Kawasan dengan kegiatan ekonomi masyarakat wilayah pesisir : Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan

• Kawasan dengan kearifan lokal dan kegiatan ekonomi tinggi : Kab. Klungkung, Bali

Lokasi Kegiatan

Metodologi

Pendekatan Kajian :• Eksploratif• Eksplanatory

Metodologi (Tahapan Kegiatan)

PERSIAPAN

KAJIAN LITELATURE & PERUNDANGAN

PERSIAPANKUNJUNGAN LAPANGAN

KUNJUNGAN LAPANGAN

ANALISIS

PERUMUSANREKOMENDASI

KEBIJAKAN

Pemantapan Metodologi & Rencana Kerja

Kajian terhadap hasil studi, teori, dan peraturan perundangan

Pemantapan metodologipengumpulan data

Penyiapan daftar pertanyaan & responden

Penetapan wilayah kajian

Observasi

Wawancara Mendalam

Penyebaran Kuesionar

Kunjungan Instansional

Bentuk dan Model Partisipasi

Hambatan dan Kendala Partisipasi

Alur Pemikiran• Studi literatur: peraturan

perundang-undangan, teori peran serta

• Hasil Seminar

Perancangan Metode dan Alat Ukur

Identifikasi: • bentuk dan model peran

serta masyarakat• peran pemerintah dan pihak

terkait

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Analisis:• identifikasi isyu, permasalahan,

peluang dan tantangan pelibatan masyarakat

• Tahap dan Harapan Masyarakat• model peran serta masyarakat dalam

penataan ruang wilayah pesisir

Rekomendasi kebijakan dan strategi peran serta

masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir.

Pemerintah

MasyarakatPerformance-Importance Matrix• Kuesioner tertutup • Kuesioner terbuka/

wawancara

Variabel Peran Serta

Metode AnalisisTingkat

PartisipasiPeran

KomunitasPeran Pihak

Luar Keterangan

Tanpa Partisipasi

Pengganti Keterlibatan Komunitas Tidak Ada Atau Kecil.

Contoh : Pemeliharaan Jaringan Jalan.

Tidak Langsung Pengganti

Konsultatif Interest Group Advocate

Komunitas Berkepentingan Atas Hasil, Tapi Tidak Berwenang Untuk Memberi Keputusan.

Contoh : Pembuatan Jalan Lingkar

Kontrol Bersama Stakeholder Stakeholder

Komunitas Dan Pihak Luar Berbagi Tanggung Jawab Serta Terlibat Dalam Perencanaan.

Contoh : Perbaikan Kampung

Kontrol Penuh Principal Sumber Daya

Komunitas Bertanggung Jawab Penuh Atas Suatu Proyek Dan Bantuan Profesional Dilakukan Bila Diperlukan.

Responden

•Bappeda atau Dinas PU

•BPSPL•Dinas/

Badan terkait

Pemerintah Daerah

•Sampel masyarakat pesisir / tokoh masyarakat

•Lembaga Swadaya Masyarakat

Masyarakat

• Potensi dan Masalah• Bentuk Partisipasi• Tahapan Partisipasi• Harapan• Strategi Peningkatan Partisipasi

Responden

No Lokasi Pemangku Kepentingan Masyarakat1. Kab. Klungkung - BPSPL Denpasar

- Bappeda Kab. Klungkung- Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Klungkung- LSM Coral Triangle Center (CTC)

16 responden di pesisir darat kab. Klungkung dan di Nusa Lembongan

2. Kab. Bulukumba - BPSPL Makassar- Bappeda Kab. Bulukumba - Dinas PU Kab. Bulukumba - Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Bulukumba- LSM Yayasan Konservasi Lingkungan

14 responden di pesisir perkotaan Kab. Bulukumba dan pesisir desa Bira

3. Kab. Berau - Bappeda Kab. Berau- Dinas Kelautan dan Perikan, Kab. Berau- LSM Kehati, Kab. Berau

11 responden di Pulau Derawan dan Pulau Maratua

Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview)

Kondisi Umum Perencanaan Tata Ruang

Kab. Klungkung Kab. Bulukumba

• RTRW Kabupaten sdh diperdakan melaui Perda No. 1 Tahun 2013

• RZWP3K sedang dalam proses penyusunan

• Ada penyusunan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP) di Kecamatan Nusa Penida

• RTRW Kabupaten sdh diperdakan melaui Perda No. 21 Tahun 2012


• Belum ada penyusunan rencana lain terkait dengan wilayah pesisir

Kab. Berau

• RTRW Kabupaten sdh mendapatkan persetujuan substansi


• Sebelum RZWP3K sudah disusun Rencana Kawasan Konservasi Laut(KKL) Berau


Kondisi Umum Peran Serta Masyarakat

• Pelibatan masyarakat masih sangat kurang dan tergantung dari inisiatif pemerintah atau fasilitator

• Pelibatan masyarakat semakin berkurang pada level perencanaan yang lebih makro

• Pelibatan dilakukan melalui kegiatan formal konsultasi publik dan sosialisasi

• Pelibatan umumnya melalui perwakilan elit- elit masyarakat tertentu

• Keberadaan kelompok masyarakat adat atau keagamaan cukup berperan dalam meningkatkan peran serta masyarakat


Kondisi Umum Peran Serta Masyarakat • Bentuk umum keterlibatan masyarakat adalah pemberian informasi dan usulan- usulan

• Bentuk lain yang teridentifikasi adalah pelaporan pelanggaran, namun terbatas pada pelanggaran yang bersinggungan dengan kepentingan individu atau kelompok saja.

• Untuk penyusunan KKP di Kab. Klungkung dan KKL di Kab. Berau ada keterlibatan yang cukup intens dari masyarakat dengan bimbingan dari LSM

• Ada metode pendekatan yang berbeda antara yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah daerah.


Kendala Partisipasi (Masyarakat)• Kualitas sumber daya masyarakat yang masih terbatas.

• Kurangnya informasi mengenai tata ruang

• Masyarakat tidak sepenuhnya paham mengenai tata ruang.

• Masyarakat merasa inferior dan memilih mewakilkan kepada elit di desa atau kelompoknya

• Ada gap antara kelompok masayarakat biasa dan elitnya yang mengakibatkan keterwakilannya menjadi semu.

• Sifat pragmatisme karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi


Kendala Partisipasi (Masyarakat)

• Kearifan lokal masyarakat seringkali kalah dengan kepentingan ekonomi karena kondisi masyarakat yang berpendapatan rendah.

• Ada ketergantungan terhadap bantuan program

• Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah atas tata ruang diperlihatkan dengan menganggap urusan tata ruang bukan urusan masyarakat.

• Pelibatan masyarakat lebih kepada formalitas, tidak menunjukkan peran serta sesungguhnya.


Kendala Partisipasi (Masyarakat)• Kualitas sumber daya masyarakat yang masih terbatas.

• Kurangnya informasi mengenai tata ruang

• Masyarakat tidak sepenuhnya paham mengenai tata ruang.

• Masyarakat merasa inferior dan memilih mewakilkan kepada elit di desa atau kelompoknya

• Ada gap antara kelompok masayarakat biasa dan elitnya yang mengakibatkan keterwakilannya menjadi semu.

• Sifat pragmatisme karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi


Kendala Partisipasi (Pemerintah)

• Kuantitas dan kualitas SDM

• Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait

• Keterbatasan anggaran

• Kurang fleksiblenya proses dan prosedur penyusunan dan implementasi rencana tata ruang

• LSM yang telah bekerjsama dengan pemerintah terkendala dengan proses administrasi yang sulit serta seringnya rotasi pejabat.


Potensi

• Ada kearifan lokal dan tatanan budaya/adat/agama yang dimiliki masyarakat

• Ada kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan

• Ada kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

• Ada kemauan masyarakat untuk berkelompok

• Ada komitmen yang bisa dibangun oleh pemerintah

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Profil Responden Kab. Klungkung

RespondenJenis Kelamin Umur Pendapatan

Laki-Laki Perempuan Total < 17 17 -30 30 - 50 >50 >Rp 1jt < Rp 1jt

Jumlah 10 5 15 1 3 8 3 5 10Prosentase 66,67 33,33 100,00 7,00 20,00 53,00 20,00 33,33 66,67

Responden

Pekerjaan

Pelajar

Nelayan/Petani

Rumput Laut-

Garam

Pedagang/ wirausaha

wanKaryawan

Jumlah 1 6 5 3

Prosentase7,00 40,00 33,00 20,00

RespondenPendidikan Terakhir

Tdk Sekolah SD SMP SMA S1 dst

Jumlah 2 5 - 3 4Prosentase 13,00 33,00 - 20,00 27,00

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Profil Responden Kab. Bulukumba



Jumlah 12 2 14 - 2 8 4 10 4Prosentase 85,75 14,29 100,00 - 14,29 15,14 28,57 71,43 28,57

Responden

Pekerjaan

Pelajar

Nelayan/Petani

Rumput Laut-Garam

Pedagang/

wirausahawan

Karyawan

Jumlah - - 7 7

Prosentase- - 50,00 50,00



Jumlah 4 4 1 4 1Prosentase 28,57 28,57 7,14 28,57 7,14

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Profil Responden Kab. Bulukumba



Jumlah 10 1 11 - 6 4 1 5 6Prosentase 90,9 9,09 100,00 - 54,54 36,36 9,09 45,45 54,54

Responden

Pekerjaan

Ibu RT Nelayan

Pedagang/

wirausahawan

Karyawan / operator

kapal /penyelam

Jumlah 1 4 1 5

Prosentase9,09 36,36 9,09 45,45



Jumlah 1 6 3 1 -Prosentase 9,09 54,55 27,27 9,09 -

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Persepsi Masyarakat Tentang Pengetahuan Mengenai Tata Ruang

RTRW RZWP3K Program Lain 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Kab. Klungkung Kab. Bulukumba Kab. Berau

Tidak Tahu Pernah Mendengar Tahu

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Persepsi Masyarakat Mengenai Sosialisasi Tata Ruang


Ada Tidak Ada Tidak Tahu


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Persepsi Masyarakat Mengenai Keterlibatan dalam Rapat Perencanaan Tata Ruang


Pernah Tidak Pernah


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

RTRW RZWP3K Program Lain

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Persepsi Masyarakat secara Agregat

Pengetahuan Sosialisasi Keterlibatan dlm Rapat


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Ada Tdk Ada Tdk TahuTdk Tahu Pernah Mendengar Tahu Pernah Tdk Permah


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)

Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Klungkung

8.33%

18.75%

6.25%

4.17%

27.08%

2.08%

6.25%

2.08%2.08%

10.42%

2.08%4.17%

4.17%2.08%mewakilkan tidak ada waktu/sibuk rencana/sosialisasi tdk jelasketerbatasan pemahaman hambatan sosial tidak dilibatkan dianggap tidak mamputidak ditindaklanjuti menuntut imbalan kondisi masyarakatkewenangankondisi pemerintahketerbatasan lahan aturan


Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Bulukumba

3.33%

30.00%

20.00%3.33%

10.00%

13.33%

16.67%

3.33%mewakilkan

tidak ada waktu

rencana/sosialisasi tdk jelas

kecewa dg pemerintah

puas dg kondisi saat ini

tidak mau

keterbatasan pemahaman

hambatan sosial


Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Berau

3.33%

30.00%

20.00%3.33%

10.00%

13.33%

16.67%

3.33%mewakilkan

tidak ada waktu

rencana/sosialisasi tdk jelas

kecewa dg pemerintah

puas dg kondisi saat ini

tidak mau

keterbatasan pemahaman

hambatan sosial

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang

NoVariabel Peran

Serta

Jenis Tingkat

Peran Serta

Tingkat Peran Serta Kab. Klungkung Tingkat Peran Serta Kab. Bulukumba Tingkat Peran Serta Kab. Berau

Rencana Tata Ruang Program Pemb.



Kondisi

Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan

1 memberikan informasi dalam penyusunan

None v v v v v v v v v Indirect Consultative vShared Control

Full Control v v 2 bekerja sama

dengan pemerintah atau pihak lain dalam penyusunan rencana tata ruang atau program sejenis

None v v v v V v v v

Indirect

Consultative

Shared Control

v v

Full Control v v

3 Melakukan kegiatan bersama dengan pemerintah atau pihak lain

None v v v v v v v

Indirect

Consultative v vShared Control

Full Control v v v

No Variabel Peran Serta

Jenis Tingkat

Peran Serta

Tingkat Peran Serta Kab. Klungkung Tingkat Peran Serta Kab. Bulukumba Tingkat Peran Serta Kab. Berau




Kondisi

Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan

4 pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal & yang sesuai dengan rencana tata ruang

None v v v Indirect Consultative v vShared Control

Full Control v v v v v v v 5 kegiatan investasi

sesuai dengan penataan ruang/rencana tata ruang/peraturan yang berlaku

None v v v v v Indirect Consultative v vShared Control

Full Control v v v v v 6 memantau

pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir yg direncanakan pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat/ pihak lain

None v v v v v Indirect Consultative v v vShared Control

Full Control v v v v

7 melaporkan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan kondisi-kondisi kritis

None v v v v v v Indirect Consultative v vShared Control

Full Control v v v v

Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang


No Variabel Peran Serta Jenis Tingkat Peran Serta

Tingkat Peran Serta padaRencana Tata Ruang Program Pemb.

Kondisi Harapan Kondisi Harapan

1 memberikan informasi dalam penyusunan

None v v vIndirect

Consultative

Shared Control vFull Control

2 bekerja sama dengan pemerintah atau pihak lain dalam penyusunan rencana tata ruang atau program sejenis

None v vIndirectConsultativeShared Control v vFull Control

3 Melakukan kegiatan bersama dengan pemerintah atau pihak lain

None v vIndirectConsultative v vShared Control

Full Control4 pemanfaatan ruang

yang sesuai dengan kearifan lokal & yang sesuai dengan rencana tata ruang

None v vIndirectConsultative v vShared Control

Full Control


Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang

Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner)Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang

NoVariabel Peran

Serta

Jenis Tingkat

Peran Serta

Tingkat Peran Serta pada


Kondisi Harapan Kondisi Harapan

5 kegiatan investasi sesuai dengan penataan ruang/rencana tata ruang/peraturan yang berlaku

None v vIndirectConsultative v vShared ControlFull Control

6 memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir yg direncanakan pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat/ pihak lain

None vIndirect

Consultative v v vShared ControlFull Control

7 melaporkan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan kondisi-kondisi kritis

None v vIndirectConsultative v vShared ControlFull Control

Kesimpulan

• Partisipasi masyarakat pesisir pada kegiatan penataan ruang masih sangat terbatas

• Umumnya tingkat partisipasi berada pada tingkatan ‘None’

• Umumnya masyarakat belum mempunyai kepedulian terhadap penataan ruang, hal ini juga seiring dengan pengetahuan masyarakat yang kurang atas penataan ruang

• Tingkat partisipasi semakin rendah seiring dengan semakin makro-nya lingkup penataan ruang

• Partisipasi dan pengetahuan yang cukup baik akan penataan ruang umumnya dilakukan/dimiliki oleh elit masyarakat atau yang mempunyai keterkaitan dengan program penataan ruang

• Sebagian besar masyarakat mewakilkan partisipasinya kepada elit masyarakat atau elit kelompok

Kesimpulan

• Ada peran yang cukup signifikan dari kelompok adat atau agama untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

• Ada perbedaan tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat yang pernah mendapatkan pendampingan dan yang tidak mendapatkan pendampingan dari pihak ketiga

• Bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi masih sebatas pada pemberian informasi atau usulan-usulan, terutama yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat

• Bentuk-bentuk partisipasi yang ada lebih untuk memenuhi kebutuhan formal karena tuntutan dalam proses penyusunan rencana.

• Harapan masyarakat cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi, namun membutuhkan saluran, trigger, dan acuan yang lebih jelas.

Rekomendasi

• Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (khususnya masyarakat pesisir) mengenai penataan ruang

• Peningkatan sosialisasi kegiatan penataan ruang, terutama yang menawarkan partisipasi aktif masyarakat

• Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat, terutama mengembangkan dan memperkuat peran kelompok adat atau agama yang sudah establish di daerah

• Pengembangan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan isyu-isyu pembangunan, khususnya penataan ruang

• Pengembangan metode, tools, dan sistem partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan memperhatikan dengan tegas karakteritik masyarakat lokal

• Pengembangan inovasi dalam praktek-praktek perencanaan tata ruang sehingga bisa lebih flexible dan lebih mengakomodasi peranan masyarakat.

FAKTOR EKSTERNAL

Isyu dan SWOTLokpri JemajaTerima Kasih

kajian peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir

Documents